ALL CATEGORY
Aku Banteng, Kamu Celeng, Mereka Pancasila, Apa Iya?
UNGKAPAN paling kasar ketika seseorang marah adalah celeng. Tingkatan di bawahnya adalah genjik (anak celeng), di bawahnya adalah anjing, di bawahnya lagi kirik (anak anjing). Ungkapan kasar yang diperhalus adalah anjrit, kamuflase dari kata anjing. Diksi kemarahan paling “sopan” adalah bangsat. Kata-kata kasar ini biasanya disemprotkan untuk merendahkan dan menghina musuh atau teman yang sedang bertikai. Celeng menjadi kata yang cukup populer beberapa hari ini. Jika kita lakukan survei sederhana di google, kata “PDIP Celeng” ditemukan 1.880.000 kata, “Ganjar Celeng” menghasilkan 2.770.000 kata, dan “Pendukung Ganjar Celeng” ada 138.000 kata. Umpatan celeng membanjiri pemberitaan dan menjadi populer setelah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah murka terhadap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang secara masif blusukan ke berbagai daerah, bahkan sampai Papua. Kader banteng itu diduga membawa misi tersembunyi, yakni menarik simpati untuk pencapresan 2024. Sepak terjang Ganjar membuat PDIP blingsatan. Maklum PDIP sedang getol menyiapkan kader biologisnya, Puan Maharani untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Bambang makin tersulut pasca Albertus Sumbogo, Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Bambang menyebut kader PDIP yang tidak satu barisan dengan petuah Megawati, dicap sebagai celeng. Mereka tidak dianggap keluarga banteng, tetapi celeng. Anehnya yang diceleng-celengkan tidak marah. Padahal celeng adalah hardikan paling kasar dan hina bagi orang Indonesia. Perangai kasar tampaknya menjadi hal biasa bagi keluarga Banteng maupun Celeng. Lihat saja, sebelum ini kekerasan dipertontonkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga kader Banteng. Risma yang seharusnya tampil lembut dan anggun justru lebih senang mirip Gatutkaca edan. Bertolak pinggang dan menunjuk-nunjuk orang. Risma yang setiap katanya seharusnya merdu justru yang keluar suara parau dan berisik. Ini terjadi di dalam sebuah pertemuan di Kabupaten Gorontalo. Adalah pendamping PKH bernama Fajar Sidik Napu yang ketiban sial. Ia dimarahi Mensos dan ditunjuk-tunjuk oleh kader Banteng yang sedang emosi. Risma berjalan ke arah Fajar sambil berteriak, “Tak tembak kamu, tak tembak kamu,” ujar Mensos murka. Selang beberapa hari, di Lombok Timur, NTB, Menteri Risma juga ngamuk lagi. Kali ini terkait dugaan oknum kepala desa di Lombok Timur yang menjadi pemasok komoditas bantuan sosial. Risma berdebat keras dengan pendemo yang protes kenapa kepala desa bisa menjadi pemasok barang bansos (bantuan sosial). Dalam debat tersebut, Risma seperti biasanya bicara dengan keras dan lantang. “Kamu jangan fitnah aku ya! Sebentar dengerin!!!. Saya tidak akan ke sini kalau nggak ada niat baik selesaikan masalah, ngapain saya ke sini. Kedua, saya tidak tahu suplier atau tidak, saya ini menteri tidak urusi hal ini,” kata Risma ngamuk dengan kencang. Kekerasan ternyata tidak hanya merasuki banteng dan celeng. Akan tetapi, juga menular kepada aparat polisi. Sejatinya, mereka penegak hukum, bukan pelanggar hukum, apalagi membanting hukum. Masih segar diingatan rakyat, di bulan Oktober 2021, kekerasan beruntun dilakukan oleh anggota polisi. Kami tidak menyebut oknum, karena tidak ada tulisan kata itu di bajunya, maupun pada atribut lainnya. Polisi membanting mahasiswa hingga pingsan dan dibawa ke rumah sakit, dirawat dua hari dua malam, saat berdemo di Tigaraksa, depan Kantor Bupati Tangerang. Hampir bersamaan waktunya, kekerasan juga terjadi di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang viral di medsos, menunjukkan seorang pria dipukuli oleh anggota polisi lalu lintas hingga terkapar di jalan. Tampak, pria yang memakai jaket hitam tersebut tiba-tiba dipukuli oleh polisi. Wajah pria tersebut berulang kali ditampar. Pria tersebut tidak bisa melawan dan langsung terkapar di jalan. Kekerasan yang terjadi pada banteng dan celeng, ternyata juga merasuki aparat birokrat dan politisi. Gubernur Maluku, Murad Ismail misalnya, juga mengeluarkan kata-kata kasar saat menanggapi aksi demo tolak PPKM yang sering terjadi di Kota Ambon. “Jangan terpengaruh oleh itu apa, kaskadu kaskadu (kurap) itu yang cuma berapa ekor, tapi selalu buat…, sekali-sekali masyarakat Maluku kompak, kumpul la pukul mereka sampai tai keluar dari pantat,” kata Murad dalam sambutannya di Paroki Katholik Maria Bintang Laut, Ambon. Tidak hanya itu, seorang PNS di Lampung Selatan juga berkata kasar dengan mengucapkan kata-kata “Anjing Kau” serta kerap menggoblok-gobloki pegawai yang lain. Tabiat kasar juga dipertontonkan wakil rakyat. Beberapa tahun yang lalu anggota DPR Bambang Soesatyo yang kini menjadi Ketua MPR juga mengumbar kata 'lonte politik' untuk menyerang politikus Golkar pro Aburizal Bakrie yang pindah ke kubu Agung yakni Mahyudin, Airlangga Hartarto dan Erwin Aksa. Yang paling fenomenal adalah pernyataan Gubernur DKI ketika itu Basuki Tjahaja Purnama yang mengumpat dengan menggunakan 'bahasa toilet' saat wawancara live di TV. Dalam beberapa hari ini, rakyat Indonesia dipaksa mengonsumsi, kata-kata, perilaku, dan sikap kasar dari pejabat publik. Rasanya kita bukan hidup di negeri yang berketuhanan dan beradab. Kita mirip hidup di sebuah rimba yang tanpa aturan. Apakah sudah tidak ada lagi kelembutan tutur kata dari para pejabat? Misi apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh para pejabat itu? Apakah mereka stres. Rakyat jauh lebih stres menyaksikan ulah rezim hari demi hari yang tidak menghiraukan kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Perilaku dan kata-kata kasar di era medsos tidak mungkin bisa disaring. Ia masuk ke gadget anak-anak, di sekolah, di rumah, di kamar tidur, dan di mana saja berada. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mewanti-wanti para orangtua supaya tidak terbiasa berkata kasar pada anak. Sebab, sekali membentak akan berakibat fatal terhadap perkembangan otak anak. Sekali saja anak usia dini dibentak, maka triliunan sel otaknya rusak. Anomali percelengan dan akrobat politik partai berlogo binatang itu, setidaknya telah memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia. Mereka tidak sadar, apa yang mereka lakukan sesungguhnya menunjukkan wajah asli dari mereka sendiri yang bengis, kasar, brutal, radikal, dan menang sendiri. Kita sebagai manusia beradab, sungguh prihatin dengan sepak terjang mereka. Ada berapa juta anak-anak yang menyaksikan polah kasar mereka. Kejadian ini mengingatkan kita betapa kekerasan semakin dekat dengan mata dan telinga kita. Kekerasan fisik, psikis, maupun verbal. Elite politik dan pendukungnya, diminta jangan mempertontonkan perilaku politik murahan, merendahkan harkat kemanusiaan, dan memberikan teladan buruk kepada anak-anak. Bagaimana berikrar “Aku Pancasila”, jika setiap kata yang keluar dari lambenya adalah kata-kata kasar, kekerasan, dan penghinaan. Jauh dari adat dan adab. (*)
KontraS Khawatir Pejabat Publik Cenderung Somasi Warga yang Mengkritik
Jakarta, FNN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) khawatir somasi terhadap warga yang mengajukan kritik menjadi opsi yang cenderung dipilih para pejabat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Alasannya sepanjang 2021, KontraS melihat ada semacam pola sejumlah pejabat melayangkan somasi dan mengajukan laporan kepada kepolisian terhadap warga yang mengkritik kebijakan publik. “Kami mencatat, dalam beberapa bulan terakhir saja, setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik,” kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar saat jumpa pers peluncuran Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa. Ia menerangkan somasi pertama dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terhadap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), yaitu Egi Primayogha dan Miftah. Kemudian, somasi kedua dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Pendiri Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. “Meskipun berbeda, kedua kasus ini memiliki pola yang kurang lebih sama. Keduanya sama- sama dilayangkan pejabat publik yang dekat dengan Presiden, isunya berkaitan dengan ekonomi politik, dan keduanya berujung pada pemolisian dengan gugatan yang diajukan seputar pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong,” terang KontraS pada laporan tertulisnya. Terkait itu, KontraS menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggara negara. “Pejabat publik semestinya paham bahwa mereka terikat dengan etika dan kewajiban hukum, yang salah satunya adalah dapat dikritik. Justru, resistensi terhadap kritik mencerminkan wajah pemerintahan yang otoriter, antikritik, dan tidak demokratis,” kata Rivanlee. Oleh karena itu, KontraS berharap para pejabat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin ke depannya dapat mengedepankan dialog dan sikap yang terbuka terhadap kritik serta masukan dari publik. Harapan itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta publik untuk lebih aktif mengkritisi kinerja pemerintah. KontraS meluncurkan laporan tertulis berisi Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa. Dalam laporan itu, KontraS menyoroti kinerja pemerintah dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. (ant, sws)
Ketua MUI: Maknai Maulid Nabi untuk Menjaga "Ukhuwah Wathaniyah"
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yusnar Yusuf Rangkuti menuturkan Maulid Nabi dapat dimaknai menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) untuk menjadikan negeri yang aman, damai sebagaimana nabi menjadikan Madinah sebagai negeri madani. “Sebagaimana Nabi Muhammad masuk ke Madinah, maka Madinah itu menjadi tanah yang madani, aman, damai, dan sebagainya sampai dengan hari ini. Inilah yang mau dicontoh Indonesia. Dengan masuknya Islam di Indonesia maka akan menumbuhkan kedamaian, kebaikan dan penuh toleransi,” kata Ketua Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama MUI Yusnar Rangkuti di Jakarta, Rabu, dalam keterangan tertulis. Pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Al Washliyah ini melanjutkan, adanya perbedaan suku dan agama di Indonesia menambah dinamika perkembangan Islam. Sehingga masyarakat memahami dan menjadi tahu bahwasanya agama-agama lain yang ada di Indonesia juga mengajarkan cinta terhadap perdamaian sehingga semua agama mampu berjalan berdampingan. “Karena Islam menjadi mayoritas di Indonesia tidak serta merta menjadikan aspek sosiologi-antropologinya mengikuti agama yang kita anut (Islam). Tetapi sebagai mayoritas maka sudah selayaknya kita menaungi dan merangkul saudara-saudara kita sebagai simbol perdamaian antar umat beragama,” ujar Kiai Yusnar. Dalam tiga konsep ukhuwah yang salah satunya yaitu ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) menjadi hal yang harus didahulukan. Pada konsep ukhuwah wathaniyah ini seseorang atau sekelompok masyarakat merasa bersaudara dan membina hubungan baik karena merupakan bagian dari satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. “Harus kita tumbuhkan terus wathaniyah (kebangsaan) kita antara kita dengan bangsa yang lain, dengan agama yang lain juga. Kita tunjukkan bahwa Islam itulah yang menjadi pahlawan, Islam di Indonesia ini bisa menjadi motor penggerak apa saja,” ucap pria yang juga merupakan anggota Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama BNPT RI itu. Lebih lanjut dirinya mengatakan, sejatinya banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga ukhuwah wathaniyah. Misalnya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, terlebih ketika pandemi covid-19 ini, yang sejatinya masyarakat golongan mampu harus peka untuk menolong orang-orang di sekitarnya tanpa mempedulikan perbedaan suku dan agama. “Jangan lagi kita pikirkan ‘ini pemerintah belum memberi’, jangan kita pikirkan itu. Kita jalan saja. Pemerintah mau mendukung ya silahkan. Kalau belum bisa ya apa boleh buat. Sebagai umat Islam, kita akan tetap jalan untuk kebaikan,” ungkap pria yang juga pernah menjadi Ketua Umum PB Al Washliyah itu. Ia juga memandang pentingnya peran para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas-ormas dalam menjaga ukhuwah wathaniyah dengan terus mengajarkan kepada umat atau kepada pengikutnya bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar, menyayangi semua umat dan menyayangi semua manusia yang hidup di atas bumi Allah ini. “Maka pertama kali yang harus kita lakukan semua tokoh agama harus sayang kepada rakyat Indonesia, kepada umatnya dan mengajarkan untuk menyayangi. Sayangilah ini, sayangilah orang lain, karena itu adalah puncak semuanya untuk menjadi wathaniyah kita ini terjaga dengan baik,” ujar Wakil Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini Terkait peran dari pemerintah dalam menjaga ukhuwah wathaniyah yang ada di masyarakat, Yusnar beranggapan bahwa pemerintah harus bisa mendengar apa yang menajdi keluhan rakyatnya. Menurutnya saat ini pemerintah sudah melakukan hal itu dengan baik, karena ia sendiri melihat dengan nyata perhatian pemerintah kepada rakyatnya dengan mengundang alim ulama untuk memberikan pandangan terkait perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. “Belum ada sebulan ini saya diundang Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional) untuk memberikan masukan. Kita harus memberikan masukan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan masyarakat. Artinya pemerintah sudah melakukan itu untuk menjaga ukhuwah wathaniyah ini yang ada di masyarakat,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) tersebut. (mth)
Wakil Ketua DPR: Santri Harus Jadi Penopang Kekuatan Ekonomi Baru
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengharapkan santri harus menjadi penopang ekonomi baru di Indonesia. Gus Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengharapkan santri dan pesantren dapat menjadi kekuatan besar bagi negara, sumber inspirasi, dan sekaligus salah satu sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. “Kenapa? karena sekarang ini semua rontok. Peran santri sangat dibutuhkan saat ini,” kata dia. Gus Muhaimin meminta santri harus melek teknologi. Dia mencontohkan Habib Umar Muthahar dan KH Yusuf Chudlory mampu menjadikan teknologi sebagai media dakwah sehingga mampu menembus banyak kalangan secara lebih luas. “Teknologi ini penting, kenapa? pola hidup masyarakat telah berubah, cara kerja berubah, hubungan produsen dengan konsumen berubah,” kata Gus Muhaimin. Ia mendorong santri agar tidak lengah menjadi bagian bangsa Indonesia untuk menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, ajaran Islam rahmatan lil alamin, dan tradisi luhur bangsa Indonesia. Gus Muhaimin menyampaikan ini saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2021 di kediaman Pengasuh Ponpes Al Madina Gunungpati Semarang, Jawa Tengah, Habib Umar Muthahar, Rabu (20/10). Menurut Gus Muhaimin, tidak semua santri merupakan sosok yang mondok di pesantren dalam waktu tertentu. Label santri bisa saja disematkan kepada siapa pun selama dia mencintai ulama, kiai, dan mau menjalankan tradisi "ahlussunnah wal jamaah". “Pokoknya yang cinta ulama, cinta kiai, melaksanakan ajaran aswaja minimal mauludan, insyaallah bisa kita sebut santri. Apalagi kalau bulan maulid, mauludannya 10 kali, nah itu lebih santri lagi,” kata Gus Muhaimin sambil berkelakar. Dia mengajak kaum santri terus tumbuh menjadi generasi membanggakan untuk Indonesia. Tubuh, tenaga, dan buah karya para santri diabdikan khusus untuk Indonesia. “Semakin maju santri Indonesia, maka semakin maju bangsa Indonesia. Semakin maju ahlussunnah wal jamaah, maka insyaallah Indonesia akan semakin maju di masa akan datang,” kata Gus Muhaimin. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Habib Umar Muthahar, Rois Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh, Ketua PWNU Jateng KH Muzammil, sejumlah kiai, dan habib di wilayah Semarang. Turut hadir, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Syamsurijal, dan Pengasuh Ponpes API Tegalrejo Jateng KH Yusuf Chudlory beserta jajaran. (mth)
Gubernur Riau Tunjuk Suhardiman Amby sebagai Plt Bupati Kuansing
Kota Pekanbaru, FNN - Gubernur Riau Syamsuar menunjuk Wakil Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) pasca ditetapkan Bupati Andi Putra sebagai tersangka oleh KPK. Penunjukan Plt Bupati Kuansing berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor: 130/PEM-OTDA/2779 perihal Pelaksana Tugas dan Wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah. "Pak Gubernur Riau sudah mengirim surat penunjukan Plt Bupati Kuansing, sehubungan dengan ditetapkannya status tersangka terhadap Bupati Kuansing oleh KPK," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Rabu. Firdaus menjelaskan, Gubernur menunjuk Wakil Bupati Kuansing sebagai Plt Bupati Kuansing guna kelancaran penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kuansing, maka Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kuansing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Penunjukan Plt Bupati Kuansing itu juga diatur dalam undang-undang. Apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra sebagai tersangka, Selasa (19/10/2021). Andi Putra ditetapkan tersangka kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit di Kabupaten Kuansing. Selain Andi, KPK juga menetapkan tersangka lain dari pihak swasta (perusahaan), General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. (mth)
Adakah Celeng Itu?
Oleh Ady Amar *) BABI hutan biasa juga disebut dengan celeng. Dengan bulu hitam, celeng terkesan menjijikkan. Karenanya, sebutan celeng pada pribadi atau entitas tertentu itu menyakitkan. Semacam penyebutan mengecilkan, konotasi negatif. Celeng itu sebutan penghinaan yang disematkan. Tidak satu pun ingin disebut, atau memilih ingin disebut dengan sebutan menjijikkan. Semua menghindar bahkan tidak ingin binatang satu ini ada dalam pikiran, agar tidak sampai kata celeng diucapkan. Akhir-akhir ini kata celeng disematkan pada pendukung Ganjar Pranowo, yang sebenarnya ada dalam tubuh PDIP. Masih dengan KTA PDIP, tapi tampak "melawan" induknya dengan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres 2024), padahal DPP PDIP belum menentukan calonnya, baik Capres atau Cawapres. Soal pencalonan itu hak mutlak DPP PDIP. Mereka disebut celeng, seolah mengecilkan pendukung Ganjar, yang padahal tidak sedikit dari mereka adalah tokoh PDIP tingkat Cabang. Bisa disebut FX Hadi Rudyatmo, mantan Wali Kota Surakarta, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta. Bahkan terang-terangan menunjukkan perlawanan pada induknya, bahwa ia memilih Ganjar Pranowo untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). FX Hadi Rudyatmo memang punya jejak gertak-gertak seolah melawan induknya, dan anehnya aman-aman saja. Itu saat pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wali Kota Surakarta, yang tidak melewati DPC Surakarta. Ia marah besar, yang seolah tidak akan berada dalam kubu Gibran. Tapi setelah DPP PDIP mengeluarkan putusan mencalonkan Gibran, yang putra Presiden Jokowi itu, ia bukannya melawan induknya, tapi memilih balik kandang. Saat ini yang dilakukan FX Hadi Rudyatmo dengan gaya seolah melawan induknya, bahwa ia lebih memilih celeng, dan lalu menyerang koleganya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, seseorang yang memulai menyebut celeng pada pendukung Ganjar. Maka, FX Hadi Rudyatmo sampai perlu membuatkan filosofi celeng, yang disebutnya punya gerakan gesit, dan ia menyukainya. Apa tumon ia berani membela Ganjar Pranowo dengan melawan induknya. Melihat jejak "gertak-gertak" FX Hadi Rudyatmo, yang aman-aman saja tanpa ada sanksi organisasi padanya, tentu menjadi keheranan tersendiri. Karena itu banget bukan tabiat Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, yang bisa menoleransi pelanggaran demikian. Kasus "celeng" ini seolah perlawanan terbuka, dan jika tidak ada sanksi dikenakan padanya juga pada pengurus PDIP lainnya di tingkat cabang, maka tidak salah jika analisa muncul, bahwa sebutan celeng itu cuma settingan, satu cara menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Seolah ia dizalimi partainya sendiri, dan karenanya mengundang simpati. Strategi Celeng Sebutan celeng yang menjijikkan itu lalu dikooptasi menjadi kekuatan tersendiri. Seolah dalam internal PDIP ada kekuatan perlawanan, dalam hal ini DPP PDIP. Jika DPP PDIP menoleransi munculnya kelompok celeng, itu hal mustahil. Menoleransi menggerogoti kebijakan partai, jika benar, itu seperti "kudeta" dari dalam. Jika pembiaran itu dianggap hal biasa, itu sama saja dengan pembiaran pada kelompok celeng untuk menjadi besar. Hal mustahil yang jauh dari tabiat Ibu Megawati yang tidak menolerir "perlawanan" sekecil apapun pada petugas partainya. Perlawanan terang-terangan kelompok celeng ini bukan masalah kecil, yang itu bisa meruntuhkan wibawa partai. Tampaknya strategi "zalim" yang dikenakan pada Ganjar Pranowo, justru satu cara efektif menaikkan elektabilitasnya untuk nyapres. Ini semacam skenario yang direncanakan, yang pada saatnya bisa "menjual" Ganjar Pranowo sebagai Capres dari PDIP Skenario seolah "benturan" Celeng versus Banteng yang sepertinya memang dicipta. Skenario itu bisa terlihat dengan tidak adanya sanksi keras pada kelompok celeng yang terus bermanuver melawan kebijakan partai. Pantas jika lalu muncul pertanyaan, adakah celeng itu? Lalu, bagaimana dengan kehadiran Puan Maharani yang "dijajakan" dengan tebaran baliho di mana-mana, yang konon akan disandingkan sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Meski belum pasti, setidaknya Puan dihadirkan seolah berhadapan dengan Capres dukungan celeng. Tapi pada saatnya semua akan mengerucut pada satu nama, sosok yang seolah dizalimi. Setidaknya analisa itu, dan bisa juga analisa lainnya, yang nantinya akan muncul. Dan ujung dari semuanya biasanya akan ditentukan oleh elektabilitas masing-masing calon, yang dikendalikan lembaga survei pesanan. Tidak dipungkiri, banyak lembaga survei yang bermain angka sesuai dengan pemesannya. Soal menaikkan dan merontokkan elektabilitas kandidat tertentu, itu bukan perkara sulit. Maka, edukasi terus-menerus pada publik untuk memilih Capres yang mendekati ideal harus terus diberikan, jika ingin pergantian kepemimpinan nasional ini bermakna. Satu hal yang pasti, bahwa opini baik dan buruk akan terus dimunculkan mengaduk-aduk sukma publik, tentu dengan intensitas tinggi sampai pada waktunya: 2024. (*) *) Kolumnis
Pakar: Mafia Judi Online Manfaatkan Domain go.id Agar Tidak Diblokir
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha mengungkapkan latar belakang mafia judi online memanfaatkan domain go.id karena mereka beranggapan alamat situs web resmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah ini tidak akan ada pemblokiran. "Kenapa mereka menggunakan situs go.id? Karena mereka ingin agar situs yang digunakan judi online tidak diblokir oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)," kata Pratama melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Rabu. Hal itu dikemukakan Pratama terkait dengan rilis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa sebanyak 291 situs web di pemerintahan yang diretas oleh mafia judi online. Bahkan, sampai hari ini masih banyak situs resmi, baik itu go.id maupun ac.id (domain akademi), yang masih disusupi oleh situs-situs judi ini. Menurut Pratama, pemblokiran situs-situs enggak jelas itu gampang sekali. Akan tetapi, ketika situs pakai domain go.id diblokir, seluruh sistem di domain tersebut akan terblokir, yang akan berimbas pada pelayanan akan terganggu. "Namun, ini semata-mata bukan karena pemilik judi online ini pinter hacking (peretasan). Bisa jadi keamanan web tersebut sangat lemah sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk mengambil alih beberapa link-nya untuk situs judi online," kata Pratama. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini mengutarakan bahwa keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab orang teknologi informasi dan admin, tetapi tanggung jawab semua orang yang ada dalam satu organisasi. Ia mencontohkan situs web milik pemerintahan daerah mulai kepala daerahnya sampai office boy-nya harus mengerti bagaimana mereka bertindak dan berperilaku sehingga mereka ikut menjaga keamanan siber yang ada di pemda. Sebaliknya, lanjut dia, pimpinan juga harus tahu bahwa mereka itu adalah target peretasan. Mereka harus tahu bahwa keamanan itu perlu perlakuan yang lebih. Ketika pemimpin menegaskan bahwa pengamanan siber atau pengamanan informasi itu adalah prioritas, mereka akan bertindak sebaik-baiknya supaya sistem organisasinya itu benar-benar aman. Misalnya, tidak menempel password wifi sembarangan di tembok, tidak menempel username password di layar komputer, dan membatasi akses terhadap orang-orang yang tidak punya hak untuk masuk ke ruang yang ada komputernya/ruang server. Ketika terjadi celah keamanan atau terjadi peretasan, menurut Pratama, sebenarnya yang salah bukan orang IT-nya, atau kemungkinan orang IT dan admin lengah atau tidak aware. "Akan tetapi, itu diakibatkan oleh pimpinannya yang tidak aware. Kalau aware, pasti diperintahkan kepada karyawannya untuk amankan secara maksimal," kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. (mth)
Alumni Polbangtan Medan Sukses Kembangkan Produk Herbal
Medan, FNN - Armila Fazri Nasution, seorang alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, sukses menjalani usaha bidang pengolahan rempah dan herbal di bawah Najah Grup yang ia dirikan. Najah Group menjadi salah satu UKM Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang didukung oleh generasi muda sebagai motor penggerak. Fokus pada pengolahan kulit kayu manis menjadi beberapa produk turunannya, Armila Fazri Nasution selaku ketua Najah Grup, Rabu, menjelaskan sebagai generasi milenial yang punya mimpi menjadi millenial agropreneur mendasari tekad membangun usaha dari hasil pertanian desa. "Karena desa adalah masa depan bagi bangsa jika serius mengurusnya dan pertanian adalah ujung tombaknya. Oleh karena itu, kami terus melakukan upaya untuk mengembangkan usaha ini," katanya. Ia berharap Najah Groub adalah solusi untuk membantu petani menciptakan produk unggulan daerah khususnya rempah sehingga mampu bersaing di pasar global. "Sesuai dengan visi kami menjadi unit usaha padat karya terbaik dalam menghasilkan rempah- rempah dari potensi hasil pertanian daerah," katanya. Sementara untuk pemasarannya, Najah Group menjaring mitra pemasok dengan sistem reseller yang saat ini sudah mencapai 20 tersebar di beberapa wilayah. Ia juga menjalin kerjasama dengan beberapa toko obat, seperti toko obat Fauzan yang berlokasi di kota Padang Siideimpuan, toko obat Islami yang berlokasi di Pekanbaru, dan tentunya juga pemasaran pada pasar lokal yakni dengan memasok pada warung-warung di perkampungan sekitar lokasi usaha. "Kami juga membidik pemasaran online baik melalui medsos maupun market place seperti tokopedia serta mastore Indonesia," katanya. (mth)
Indonesia Tawarkan Tiga Proyek Investasi Sektor Energi dalam IJBF
Jakarta, FNN- Pemerintah Indonesia menawarkan tiga proyek investasi dalam sektor energi terbarukan kepada pelaku usaha Jepang dalam Indonesia-Japan Business Forum (IJBF) ke-2. Ketiga proyek tersebut adalah Refuse Derived Fuel Plant Bantar Gebang yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, Minihydro Power Plant di Banyumas dan proyek Waste-to Energy di Semarang. Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan tiga proyek ini telah dikurasi secara clean and clear oleh Bank Indonesia dan Kantor perwakilan BKPM di Tokyo. Ia memastikan KBRI Tokyo akan terus mendorong kerja sama konkret di sektor energi terbarukan untuk lebih memperkuat komitmen bilateral Indonesia-Jepang. "Kami mendorong terus terjalinnya kerja sama konkret di sektor energi terbarukan untuk mempercepat transisi energi yang telah dicanangkan kedua negara," katanya. Dalam kegiatan IJBF ke-2 bertemakan "Peluang Kerja Sama di Sektor Energi Baru dan Terbarukan" yang berlangsung secara virtual ini ikut hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai pembicara. Selain itu, forum yang didukung sejumlah organisasi dan asosiasi bisnis seperti Japan Indonesia Association (JAPINDA) dan Jakarta Japan Club (JJC) ini dihadiri Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKe) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Kepala Kantor BI Tokyo Hilman Tisnawan. Perry Warjiyo mengungkapkan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia, mengingat kondisi perekonomian mulai membaik dengan pertumbuhan mencapai 7,07 persen pada triwulan II-2021. "Berbagai kebijakan moneter dan fiskal juga telah diterapkan guna mendukung transisi ke ekonomi hijau, antara lain melalui green sukuk yang dikeluarkan sejak 2018," katanya. Dalam kesempatan serupa, Dirjen EBTKe Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk pencapaian target carbon neutral pada 2060 melalui Grand Strategi Energi Nasional. Kegiatan IJBF ke-2 ini juga dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari kalangan bisnis Jepang. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan 1 on 1 untuk menjelaskan skema kerja sama secara lebih detail dengan sejumlah investor Jepang. (mth)
Wamen BUMN II Berharap Holding UMi Percepat Literasi Keuangan Pedesaan
Jakarta, FNN - Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap kehadiran Holding Ultra Mikro (UMi) dapat mengakselerasi literasi keuangan masyarakat pedesaan. "Adanya Holding Ultra Mikro juga diharapkan dapat mengakselerasi literasi keuangan melalui layanan yang inklusif, terutama bagi masyarakat di pedesaan," ujar Wamen BUMN II yang akrab disapa Tiko itu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Wakil Menteri BUMN II melakukan kunjungan ke Co-Location holding BUMN UMi Bogor yaitu Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum) yang terletak di Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Tiko menuturkan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa Program Senyum berjalan dan memberikan manfaat dan kemudahan untuk nasabah BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Di samping itu Tiko juga berdialog dengan para Account Officer (AO) dan juga nasabah PNM Cipayung untuk memberikan beberapa nasihat dan motivasi untuk selalu bersemangat selama pandemi. Program Senyum merupakan implementasi holding UMi dalam memanfaatkan jaringan atau yang disebut co-location. Saat ini, kantor Senyum Cipayung sudah dilengkapi dengan loket Pegadaian di sebelah loket teller BRI. Ada juga loket PNM yang menjadi tempat para AO PNM Mekaar melakukan setoran setelah berkeliling mengumpulkan cicilan secara kolektif dari para nasabah PNM. Sebagai informasi, hingga 18 Oktober 2021 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp94,1 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 10,8 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 3.673 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 443 kabupaten/kota, dan 5.006 kecamatan. (mth)
POPULER
