ALL CATEGORY
Habitat Orang Utan di Kalsel Terancam
Hulu Sungai Utara, FNN - Habitat orang utan (Pongo Pygmaeus) di kawasan hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dikhawatirkan akan terancam akibat peristiwa kebakaran hutan di wilayah tersebut. Kepala Desa Murung Panggang Supian Noor, mengatakan kebakaran hutan di wilayahnya bisa mengganggu habitat orang utan apabila tidak secepatnya dilakukan penanaman kembali. "Dulu kawasan hutan membentang hijau kini menjadi gersang akibat kebakaran lahan," kata Supian, di Amuntai, Selasa. Kebakaran lahan di desanya 2021 memang mulai berkurang, padahal untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, telah dilakukan pengeboran beberapa sumur, namun karena intensitas kebakaran berkurang sehingga keberadaan sumur kurang termanfaatkan. Terkait kebakaran hutan di kawasan habitat orang utan itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan belum mengetahui secara pasti berapa luas areal yang terbakar dan belum menemukan keberadaan orang utan. "Kita juga belum menemukan secara langsung orang utan, hanya berupa sarangnya saja serta informasi dari warga desa yang pernah melihat dan mendokumentasikan dengan video," kata Kepala Seksi Konservasi SDA dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Supian. Namun, berdasarkan jumlah sarang yang ditemukan selama kegiatan observasi bersama pihak Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara memperkirakan jumlah orang utan di Desa Kayakah dan Murung Panggang sebanyak 15 ekor. Ia berharap ke depan akan membentuk forum kolaborasi untuk pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara. "Alhamdulillah, sudah terbentuk Forum gabungan pelindung, pelestarian dan penjaga orang utan di Desa Kayakah untuk menjaga kelestarian satwa langka," katanya. Ekosistem orang utan di Kabupaten HSU berada di satu hamparan (lanscape) yang sama dengan ekosistem orang utan yang ada di Desa Talan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Habitat orang utan di Hulu Sungai Utara diperkirakan sudah lama, hanya saja belum terekspose. Namun, dugaan lain bahwa hewan ini bermigrasi dari habitatnya semula dari Kalimantan Tengah yang telah rusak. Wakil Bupati Hulu Sungai Utar, H Husairi Abdi, menambahkan perlunya dukungan semua pihak terlibat dari pemerintah, pihak swasta hingga masyarakat setempat dalam menjaga kawasan ekosistem esensial bagi satwa yang berada di sana. "Menjaga pengelolaan kawasan ekosistem esensial perlu adanya komitmen bersama semua pihak," katanya. Menurut Husairi, adanya temuan orang utan di Hulu Sungai Utara menjadi langkah strategis, karena berkaca dengan daerah lain kawasan ekosistem esensial tidak hanya sebagai tempat kawasan menjaga keseimbangan alam saja, tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, musibah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2015 dan 2019 dikhawatirkan telah mengganggu ekosistem orang utan di kawasan Desa Kayakah dan Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan. (sws, ant)
Perdana Menteri Sudah Ditahan di Rumah Ketua Dewan Militer
Khartoum, FNN - Perdana Menteri Abdalla Hamdok kini ditahan di kediaman ketua dewan militer berkuasa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ungkapnya. Berbicara saat konferensi pers di Khartoum pada Selasa, al-Burhan mengungkapkan bahwa angkatan darat menyembunyikan Hamdok di rumahnya agar "dirinya tetap aman usai mendapat ancaman pembunuhan." "Kami merasa ada ancaman terhadap nyawa perdana menteri, itulah mengapa kami menjauhkannya," kata al-Burhan. "Dia (Hamdok) ada di rumah saya dan wartawan bebas untuk menemuinya." Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil ditangkap oleh militer Sudan pada Senin (25/10) di tengah situasi genting di negara tersebut. Al-Burhan pada Senin mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan. Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di ibu kota Khartoum. Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, yang mengawasi masa transisi sampai pemilu yang akan digelar pada 2023, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan. (sws, Anadolu)
Holding Asurani Diminta Bantu Modali UMKM
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta Indonesia Financial Group (IFG), sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan, ikut berperan dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya melalui akses permodalan. Intan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mencontohkan Jamkrindo yang bergerak di penjaminan dan Askrindo diperlukan bagi UMKM dalam hal akses permodalan. "Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan sangat diperlukan kehadirannya, sehingga para UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan, lembaga keuangan dapat terbantu karena tidak khawatir tingginya non performing loan, potensi kredit bermasalah yang biasanya dijadikan alasan para pemberi modal bagi UMKM," katanya. Hal itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi peran IFG dan anak perusahaan dalam menyediakan produk asuransi dan penjaminan di masyarakat, di Kota Bekasi, Selasa. Intan mengatakan permasalahan UMKM, salah satunya terkait akses permodalan, khususnya ke perbankan, sehingga kalau ada sinergi dari IFG tentu bisa mengatasi persoalan tersebut. Dia tidak mau UMKM malah terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal karena susah mendapatkan modal. “Selain adanya Program Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah, juga diharapkan berbagai kredit lainnya untuk UMKM dengan suku bunga kredit dasar jauh lebih rendah," ujarnya. Selain itu, menurut dia, proses pengajuan kredit bagi UMKM untuk mendapat permodalan harus dipermudah, misalnya agunan, kemudian panduan untuk membuat neraca. Dia berharap UMKM jangan sampai tergiur proses cepat, tanpa agunan dan mudah, yang kemudian UMKM tertipu pinjol ilegal. Intan mengungkapkan UMKM biasanya kesulitan karena layak usaha, namun dianggap tidak layak perbankan atau bankable. "Secara usaha sudah layak mendapatkan permodalan atau kredit dari perbankan, namun kendalanya adalah UMKM tidak bankable karena UMKM masih ada yang kesulitan proses administrasi, misalnya belum dapat menyusun neraca keuangan," katanya. Dalam acara tersebut dihadiri para kepala cabang Sos IFG - Jamkrindo: Pimpinan Cabang Jakarta, meliputi wilayah Jabodebek, Kepala Kantor Jasa Raharja Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Askrindo Kota Bekasi dan SBO Jasindo Kota Bekasi. (sws,ant)
BMKG Ingatkan Potensi Banjir Jakarta
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan potensi banjir di lima wilayah DKI Jakarta pada Rabu pagi dan siang hari. Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Rabu, peringatan potensi banjir itu yakni memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diguyur hujan ringan pada Rabu pagi dan siang hari. "Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di seluruh wilayah Jakarta pada siang dan sore," tulis BMKG. BMKG juga menyampaikan peringatan kewaspadaan dini dari masyarakat terkait potensi banjir di DKI Jakarta. Pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diprakirakan berawan, serta cerah berawan pada Kamis (27/10) dini hari. Rata-rata suhu udara di Jakarta yakni minimum 23 derajat celcius dan tertinggi 29 derajat celcius. Suhu udara Kepulauan Seribu yakni 26-28 derajat celcius. Kelembaban udara di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu berkisar 85-90 persen. (ant, sws)
Stop Campur Tangan Pimpinan Parpol dalam Penunjukan Panglima TNI
By Asyari Usman APA sebab penunjukan panglima TNI saat ini menjadi ribet sekali? Mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerepotan menetapkan pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto? Sederhana sekali persoalannya. Bahwa yang terjadi adalah ketidakpahaman tentang tugas dan fungsi TNI. Atau mungkin bukan ketidakpahaman, melainkan keinginan untuk menyalahgunakan para petinggi TNI, struktur, dan personelnya. Panglima TNI adalah jabatan profesional. Tapi, bukan jabatan politis. Jabatan profesional dalam arti bahwa bagi seorang presiden, siapa pun dia, figur panglima TNI haruslah personel yang terbaik untuk masalah kemiliteran dan pertahanan. Kalau ini yang dijadikan patokan, pasti tidak sulit menunjuk panglima TNI. Tidak akan ada tarik-menarik. Presiden cukup meminta pendapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) TNI. Bisa juga berkonsultasi dengan para jenderal purnawirawan dan para pengamat militer. Yang terjadi saat ini adalah bahwa Presiden Jokowi harus mendengarkan keinginan para politisi, terutama para politisi parpol-parpol besar yang ada di dalam koalisi pemerintah. Misalnya, Jokowi harus mendengarkan keinginan pribadi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Bu Mega). Preferensi Bu Mega adalah Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sedangkan Jokowi tidak setuju. Tapi dia tak mampu mengambil keputusan. Jokowi merasa tidak enak kalau kemauan Bu Mega ditolak. Akibatnya, penunjukan panglima menjadi terkatung-katung. Semua ini terjadi karena Jokowi masih merasa dirinya sebagai petugas partai. Dia tak berani melawan Bu Mega. Situasi seperti yang berlangsung sekarang ini terkait kepastian panglima seharusnya tidak menyeret-nyeret TNI ke ruangan politik praktis. Para politisi, terutama Megawati, seharusnya menyadari bahwa memaksakan keinginan untuk posisi panglima TNI akan menurunkan wibawa korps angkatan bersenjata. Para jenderal, laksamana dan marsekal yang telah berjuang keras untuk profesionalisme TNI sangat tidak layak diganggu oleh nafsu para politisi. Sudah saatnya menghentikan campur tangan partai politik dalam urusan pimpinan TNI. Sebab, kalau seorang panglima merasa berhutang budi karena didukung oleh ketua umum parpol, hampir pasti dia merasa perlu membalasnya. Balas budi inilah yang bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya, ketika pimpinan parpol memberikan isyarat halus tentang keinginan untuk mendapatkan akses ke proyek-proyek yang ada di lingkungan TNI, bagaimana mungkin panglima menolak? Atau, bisa juga panglima yang didukung ketua umum parpol akan, dengan sendirinya, mengerti apa yang harus dia lakukan untuk balas budi. Yang sangat parah, kalau sampai seorang panglima TNI yang berhutang budi atas dukungan pimpinan parpol akan mengkompromikan netralitas TNI. Sangat berbahaya. Jadi, sekali lagi, stop campur tangan politik dalam proses penunjukan panglima TNI. Biarkan presiden mendengarkan saran dari para perwira tinggi semua angkatan. Jangan bawa lembaga pertahanan bangsa dan negara itu untuk memenuhi nafsu bejat pimpinan partai politik.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Anak Buah Cabuli Istri Tersangka Narkoba, Kapolsek Kutalimbaru, Dicopot
Medan, (FNN)- Akibat ulah Dua orang penyidiknya diduga melakukan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tersangka nrkoba, menyebabkan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kutalimbaru, Hendri Surbakti dicopot dari jabatannya. "Tadi malam yang bersangkutan sudah dicopot, termasuk kapolsek, kanit, dan penyidiknya," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Sumatera Utara, Panca Putra usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar alumni Akabri 1990 di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa, 26 Oktober 2021. Kini, kata Kapolda, orang-orang tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya guna menjalani pemeriksaan internal. "Sekarang lagi dalam pemeriksaan Propam Polda Sumut," ujarnya. Kapolda mengaku prihatin atas tindakan anggota Polri tersebut karena telah mencoreng institusi kepolisian. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan mengayomi masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, dua penyidik Polsek Kutalimbaru, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Aiptu DR dan Bripka RHL diduga melakukan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tersangka kasus narkoba. (MD).
Keluarga Korban Penembakan Tuntut Polisi Rp 4 Miliar
Wamena, (FNN) - Keluarga korban penembakan menuntut denda adat kepada Kepolisian Resor Jayawijaya, Polda Papua, sebesar Rp 4 miliar. Selain tuntutan berupa uang, keluarga korban juga mengajukan tuntutan berupa 30 ekor babi. Kepala Kepolisian (Kapolres) Resor Jayawijaya, Muh Safei, di Wamena, Papua, Senin, 25 Oktober 2021 mengatakan, pihaknnya meminta waktu satu bulan guna menyiapkan tuntutan denda dari keluarga. "Karena Polres sebagai orang yang dituntut, kami minta waktu satu bulan untuk konsolidasi menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Keluarga minta Rp 4 miliar dan 30 ternak (babi)," katanya. Setelah dilakukan persiapan terkait tuntutan itu, polisi akan memanggil lagi pihak keluarga melakukan negosiasi terkait kemampuan menyanggupi tuntutan keluarga korban yang meninggal dunia itu. "Pelaku di sini oknum anggota dan gajinya tidak masuk akal kalau dibilang Rp 4 miliar sehingga nanti kami, Polres Jayawijaya, yang menjembatani," katanya. Ia mengatakan, dua anggota pelaku penembakan akan dilibatkan dalam pembayaran denda. "Kami siapkan uang paling tidak sesuai kemampuan dari dua orang yang dituntut. Kami (Polres Jayawijaya) bantu-bantu," katanya. (MD).
Sebanyak 18 Orang Jemaah Masjid Tewas Diserang
Maiduguri, (FNN) - Sekelompok orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor membunuh sedikitnya 18 orang di sebuah masjid di negara bagian Niger, Nigeria utara. Menurut kesaksian warga, para penyerang itu tiba di komunitas Maza-Kuka di wilayah pemerintah daerah Mashegu sekitar pukul 5.00 pagi waktu setempat. "Mereka datang dan langsung pergi ke masjid dan menembaki jemaah tanpa mengecualikan siapa pun," kata warga bernama Abdulganiyu Hassan. Hassan mengatakan, para penyerang bersenjata itu juga menculik lebih dari 10 orang. Seorang warga dan saksi lain bernama Bello Ayuba mengatakan sedikitnya 20 orang terluka. Juru bicara kepolisian negara bagian Niger belum menanggapi permintaan mengomentari peristiwa tersebut. Para bandit bersenjata yang beroperasi agar mendapatkan uang telah menculik atau membunuh ratusan orang di wilayah barat laut Nigeria sepanjang tahun 2021. Namun, pejabat pemerintah lokal dan negara bagian Niger belum lama ini mengatakan, kelompok militan Boko Haram telah mengambil alih banyak komunitas di negara bagian itu. Mereka menawarkan uang kepada penduduk desa dan memasukkan mereka ke barisan kelompok bersenjata itu supaya melawan pemerintah. (MD).
Sherina Si Pembela Anjing Canon
Oleh Ady Amar *) ANAK-anak yang lahir setidaknya di awal '90-an pastilah mengenal penyanyi cilik Sherina Munaf. Biasa dipanggil Sherina. Debut albumnya "Andai Aku Besar Nanti" meledak (1999). Konon terjual lebih dari sejuta copy. Album itu menjadi menarik karena musiknya digarap Elva Secioria. Tidak saja lirik lagu-lagu dalam album itu yang pas untuk anak-anak, tapi orang dewasa pun bisa menikmati lagu dengan musik yang rancak semi orkestra. Setahun kemudian, (2000), film "Petualangan Sherina" pun dihadirkan. Penciuman khas produser film melihat kesuksesan album "Andai Aku Besar Nanti" menyambar. Dan ternyata benar, film itu meledak. Sherina jadi idola anak-anak khususnya seumuran dengannya. Pada perjalanan tempo waktu tidak banyak terekspos tentang Sherina, meski saat remaja ia sempat membuat album, tapi tidak meledak sebagaimana album masa kanak-kanaknya. Lalu orang mengenal pilihan politiknya, yang dikenal sebagai pendukung Ahok (Ahokers) dan Jokowi (Jokowers). Tidak ada yang salah dengan pilihan politiknya. Itu haknya. Sherina aktif bermedia sosial, setidaknya ia ingin menyampaikan pesan apa yang dianggapnya sesuatu. Bahkan ia pun menyampaikan pandangannya yang di luar kepatutan, dan bahkan hal yang tabu untuk disampaikan. Apa yang disampaikan itu pastilah tidak terlepas keinginan agar followers-nya mengamini pandangannya. Sherina terlampau nekat dan tampak bebas saat menyampaikan pandangannya, meski pandangan itu "melawan" larangan keras agamanya (Islam). Pandangannya soal perkawinan sejenis menyentakkan dada. Saat Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh wilayah negara, 26 Juni 2015. Keputusan resmi itu tentu disambut meriah dan suka cita pendukung LGBT di seluruh dunia. Bahkan tak ketinggalan disambut pula Sherina Munaf dengan antusias. "Senang mendengar kabar itu," komen Sherina melalui akun media sosialnya. "Banzai! Same sex marriage is now legal across the US. The dream: next, world! Wherever you are, be proud of who you are. #LGBrights. ("Selamat! Pernikahan sesama jenis ini telah sah di seluruh wilayah Amerika Serikat. Impian selanjutnya: dunia. Di mana pun kamu, jangan pernah malu menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya.#hakLGBT), cuit @sherinasinna. Dramatisasi Matinya Anjing Canon Sherina memiliki pandangan sendiri tentang perkawinan sejenis, dan saat ia tulis di medsos maka sebenarnya ia ingin "menularkan" pandangannya pada khalayak, terutama "pengikutnya". Pun saat Sherina sok tahu soal matinya anjing canon di Aceh, yang menurutnya mati karena disiksa ramai-ramai oleh Satpol PP sebelum ditangkap. Ia sebenarnya ingin menyampaikan satu pesan tersirat, tentu penuh drama, seolah terjadi perbuatan tidak mengenakkan pada makhluk Tuhan (anjing) di wilayah Serambi Mekkah, yang menerapkan syariat Islam. Lewat medsosnya Sherina ingin mempengaruhi psikologis publik dengan cuitannya: "Bayangkan seekor anjing yang sepanjang hidupnya percaya manusia, yang didatangi aparat keji itu, ekornya melambai-lambai ramah, ternyata detik-detik terakhirnya adalah dikarungi sampai lemas dan akhirnya tewas. Dari egois manusia berseragam," cuitnya penuh emosi. Sherina tampak ingin mengaduk-aduk emosi publik dengan cuitannya itu. Ia seolah tidak faham jenis anjing canon, yang digambarkannya dengan framing lebay, "ekornya melambai-lambai ramah", yang digambarkan bak anjing pudel. Ia tampak tidak mencari tahu, mengapa anjing itu mesti ditangkap. Tapi ia cuma melihat dan mengeksplor penangkapan anjing itu, yang digambarkan dengan sadis. Anjing canon itu setidaknya sudah menggigit 2 orang pengunjung wisata Pantai Pulau Panjang. Pemilik resort menempatkan anjing canon galak itu di bibir pantai, di mana ia ingin membatasi agar tidak boleh ada orang yang lewat depan resortnya. Sejak 2019 Camat di wilayah itu sudah mengirim surat berkenaan dengan menempatkan anjing canon itu, tapi tidak digubris. Sampai peristiwa penangkapan anjing canon, yang lalu mati karena stres jadi berita nasional. Satu anjing canon mati di Aceh jadi keprihatinan amat seorang Sherina dan para pegiat sosial yang mata dan telinga tidak mampu berfungsi bisa melihat dan mendengar, bahwa tiap hari ratusan anjing dibantai di Tomohon-Sulawesi Utara, di Solo-Jawa Tengah, dan banyak daerah lain, di mana dagingnya disantap guna memenuhi syahwat selera nafsu setaniah. Sherina dan kawan-kawannya menjadi spesialis nyinyir jika itu di wilayah mayoritas muslim, atau wilayah yang menjalankan syariat Islam. Setidaknya kasus anjing canon menampakkan watak aslinya terang benderang. Sherina dan kawan-kawannya memilih jalan kritis pada hal-hal yang bersifat "politis" untuk kepentingan tertentu. Mustahil hatinya terenyuh melihat 6 anak manusia eks Laskar FPI, yang masih berusia muda dibantai aparat di KM 50 dengan sadistik. Tidak terdengar suara Sherina dan kawan-kawannya membela kemanusiaan atas kematian mengenaskan itu. Pembelaan Sherina memang cuma sekelas anjing canon, dan karena itu di Aceh. (*) *) Kolumnis
BI Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2021
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat badan publik informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kepada Gubernur BI Perry Warjiyo secara virtual, Selasa. "Pencapaian ini menjadi wujud nyata komitmen BI dalam keterbukaan informasi serta senantiasa melakukan inovasi dalam pengembangan layanan informasi yang berkualitas kepada publik, khususnya dalam masa pandemi COVID-19," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. BI menjadi salah satu dari 83 badan publik yang memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari total 337 badan publik, anugerah diperoleh untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas implementasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2021, yang terdiri dari 2 aspek yakni pertama, inovasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terdiri dari inovasi pelayanan informasi publik tahun 2021, inovasi pelayanan publik dalam masa pandemi COVID-19, manfaat dari inovasi bagi publik, dan strategi inovasi agar penerapannya efektif. Erwin melanjutkan, kemudian yang kedua adalah kolaborasi yang dilakukan badan publik dengan badan publik lainnya/masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik. "Pelaksanaan penghargaan merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan keterbukaan Informasi pada badan publik sekaligus bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari badan publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik," ungkapnya. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Sejalan dengan era keterbukaan informasi publik yang dimulai pasca disahkannya UU Nomor 14 tahun 2008, BI turut aktif dalam gerakan keterbukaan informasi. Maka dari itu, bank sentral memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses informasi melalui berbagai saluran komunikasi resmi BI. (mth)
POPULER
