ALL CATEGORY
Kejati Periksa Intensif Dua Anggota DPRD Saksi Kasus Masjid Sriwijaya
Palembang, FNN - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa intensif dua orang mantan anggota DPRD provinsi ini sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang, Senin. Dua anggota DPRD tersebut, yakni Yansuri Wakil Ketua DPRD Sumsel 2014-2019 dan M. F. Ridho Ketua Komisi lll DPRD Sumatera Selatan 2014-2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Khaidirman di Palembang mengatakan, masing-masing saksi diperiksa oleh penyidik secara bergantian dengan jumlah lebih kurang 32 pertanyaan di ruang Lantai Enam Gedung Kejaksaan Tinggi selama enam jam. “Salah satu poin pertanyaan dalam pemeriksaan ini seputar kelengkapan administrasi pembangunan masjid seperti proposal dana hibah,” kata dia. Menurutnya, keterangan dari saksi tersebut dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara atas enam tersangka masing-masing Muddai Madang, Laoma L Tobing, Loka Sangganegara, Akhmad Najib, Agustinus Antoni, dan Alex Noerdin. “Tentu penyidik memiliki penilaian sendiri. Sementara itu yang bisa disampaikan,” ujarnya. Dalam kesempatan in seharusnya, lanjut dia, ada lima orang saksi yang diminta untuk hadir, antara lain, Agus Sutikno Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, Chairul S. Matdiah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, dan Mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E Marsono. Namun sampai saat ini dua orang saksi tidak hadir tanpa keterangan dan satu orang saksi tidak hadir dengan alasan sakit. Saksi Yansuri mengatakan ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada mereka, salah satunya terkait legalitas proposal. Seperti diketahui dalam pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tersebut pihak pertama, yakni pemerintah dan pihak kedua Yayasan Wakaf Masjid tidak melampirkan proposal dalam rapat badan anggaran di DPRD Sumatera Selatan. “Lebih jelasnya nanti tanyakan saja dengan penyidik. Poinnya kapasitas kami ditanyakan seputar administrasi,” tandasnya. (mth)
Gawat, Presiden Jokowi Juga Terjebak Pinjaman Online Sampai Kiamat Tak Mampu Bayar
Jakarta, FNN - Penggerebekan kantor pinjol (pinjaman online) oleh polisi tengah dilakukan secara masif di berbagai daerah. Penggerebekan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pinjol ilegal yang meresahkan dan menyengsarakan masyarakat. Perintah Presiden lalu ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan memerintahkan jajarannya untuk bertindak. "Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis, minggu lalu. Dari hasil opearsi di Jogjakarta polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan mengamankan 89 pegawai kantor pinjol ilegal itu untuk dimintai keterangan. Polisi juga menemukan 23 aplikasi pinjaman online ilegal dalam perusahaan yang digerebek itu. Bahaya pinjol yang lebih besar akan mengancam rakyat Indonesia, yakni pinjol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. “Secara diam-diam akan berlangunsg di dalam proyek keret api cepat. Ini juga pinjol yang karena ketidakmampuan, kemudian di-backup negara,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official jaringan FNN, Minggu (17/10/2021). Ketidakmampuan bayar oleh perusahaan besar, kata Rocky pernah dialami oleh Inggris dan Perancis, karena skala ekonomi tidak dihitung. “Concord salah hitung,” paparnya. Dalam kasus KCB, lanjut Rocky, Indonesia tak hanya salah hitung, tetapi dipaksakan. Bahkan kemudian dipaksaan melalui APBN. Semua terbaca dengan jelas, sejak awal jaman Menteri BUMN Rini Soemarno, proyek ini sudah ditolak. Bahkan konsultan internasiona Boston Consulting waktu itu disewa oleh pemerintah sudah menyarakan agar proyek ini tidak diteruskan. Tak hanya itu, seluruh ekonom Indonesia juga sudah bersepakat bahwa proyek ini tidak layak diteruskan. Pertanyaannya, kalau ternyata diteruskan, itu hasil rekomendasi dari mana. Rocky mempertanyakan, kalau secara hitungan ekonomi tidak memungkinkan, berarti ada kalkulasi lain, yakni arogansi dan ambisis presiden Jokowi. Itu dasarnya. Atau memang Presiden Jokowi dibisiki oleh dukun-dukun supaya proyek itu tetap diteruskan, karena itu nanti akan menjadi pamer keberhasilan dia. Rocky juga menyayangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak bersuara atas proyek janggal ini. “Di sini seharusnya Menteri Keuangan memberikan komentar, karena dia kan kasir yang mengeluarkan uang negara. Dia sebetulnya tahu tidak layak secara ekonomis, tetapi kayaknya Sri Mulyani kena sihir dukun juga. Ia mengiyakan saja, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan diambil dulu untuk membiayai proyek –proyek yang bakal mengalami Concord failed ini,” tegas Rocky. Rocky menduga, dukun-dukun itu sudah beroperasi di lima titik singgah dari Jakarta-Bandung. Ada dukun yang menunggu di Walini, Meikarta, dan lain-lain pokoknya ada 5 titik lokasi. Mereka akan bikin sodetan untuk mampir di lokasi dukun-dukun itu. Ada perdukunan properti, perdukunan resort dan lainnya. Rocky menegaskan talangan APBN untuk proyek ambisius kereta cepat Jakarta Bandung itu semacam fallacy of fallacy. “Nanti akan ada olok-olok lagi Jokowi The King of Fallacy. Saat ini kita sebetulnya sedang menyaksikan satu koordinasi buruk yang dipamerkan langsung telanjang dan dunia intetrnasional tahu bahwa ini adalah main-main,” katanya geram. Kenapa buruk, sebab sejarahnya sejak awal sudah terbaca. “Awalnya dari Jepang lalu karena ada lobi politik lalu pindah ke Cina. Lalu ada yang bilang Jepang pelit untuk transfer teknologi. Padahal itu teknologi gampang. Mungkin dalam empat tahun ke depan teknologi itu sudah usang karena invoasi selalu berkembang. Jadi, tidak ada alasan keculai dukun-dukun itu memang ingin merampok jalur transportasi itu,” tegasnya. Yang jelas, lanjut Rocky proyek ini harus dibatalkan, tidak ada alasana lain untuk dilanjutkan. “Tidak ada suatu rasionale atau pembenaran terhadap proyek itu kecuali ambisi atau sudah dikoletktif terlebih dulu oleh oligarki. Untungnya sudah diambil duluan di depan. Oleh karena itu harus ditaruh orang yang mengerti perdukunan cash back. Yang ahli dan tahu seluk beluk cash back ya Pak Luhut,” katanya. Dalam kasus Kereta Cepat, kata Rocky Pak Luhut tidak main-main. Ia serius mengurus kereta cepat. “Kita tidak tahu apakah penyelesainnya menunjuk Concord Fallacy atau bagaimana,” paparnya. Ekonomi daru Inversitas Indonesia Faisal Basri sebelumnya memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Menurutnya, sampai kapanpun proyek ini tidak balik modal. "Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10/2021). Diketahui, pemerintah telah memutuskan penggunaan dana APBN dalam pembiayaan kereta cepat Jakarta – Bandung pasca Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Perpres yang diteken pada 6 Oktober 2021 ini menyebutkan pembiayaan dari APBN dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium. Persoalan lain yang patut ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah terkait membangkaknya dana investasi yang tadinya Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun. (sws) Lihat videonya: https://www.youtube.com/watch?v=mOiLNBfNXxc
Munadi Herlambang Konsultasi ke KPK Cegah Korupsi Program Vaksinasi
Jakarta, FNN - Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja Munadi Herlambang melakukan temu konsultasi dengan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan korupsi pada program Vaksinasi COVID-19. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, Munadi mengatakan bahwsa pihaknya memastikan pelaksanaan program Vaksinasi Merdeka JRKu yang telah digelar di beberapa kota dapat bebas dari korupsi dan sesuai dengan kaidah good corporate governance. "Kami merasa perlu berkonsultasi dengan KPK meskipun program vaksinasi sudah diaudit oleh kantor akuntan publik independen," kata Munadi. Munadi bertemu langsung dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang didampingi oleh Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin. Ia menjelaskan bahwa program Vaksinasi Merdeka JRKu menargetkan 134.883 orang di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Dalam pelaksanaannya, kata dia, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, berpedoman pada ISO 26000, dan berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Program ini disertai pembagian sembako sebanyak 3.699 paket dan buah nusantara. Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan menggandeng beberapa mitra, antara lain Biddokkes, DInas Kesehatan, pemerintah setempat, kepolisian, dan dinas perhubungan. Munadi mengatakan bahwa Jasa Raharja menanggung biaya penyelenggaraan vaksin, pembelian sembako, dan buah nusantara serta transportasi dan akomodasi nakes. Menurut dia, hingga kini program ini telah memvaksinasi sebanyak 40.113 orang di 19 lokasi se-Indonesia. Ia menegaskan bahwa Jasa Raharja masih akan terus melanjutkan program Vaksinasi Merdeka JRKu dengan target 134.883 orang. Adapun lokasi sasarannya adalah di DKI Jakarta sebanyak 1.415 orang, Jawa Barat sebanyak 3.000 orang, Jawa Tengah sebanyak 35.500 orang, Jawa Timur sebanyak 23.467 orang, Yogyakarta sebanyak 25.551 orang, Bali sebanyak 16.632 orang, Banten sebanyak 368 orang, dan Lampung sebanyak 25.000 orang. Selanjutnya, Sumatera Utara sebanyak 1.000 orang, Kepulauan Riau sebanyak 1.200 orang, Riau sebanyak 100 orang, Papua sebanyak 550 orang, Sulawesi Utara sebanyak 100 orang, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.000 orang. (mth)
Sejarah yang Tertinggal: KH Hasyim Asy’ari Panglima Perang
Ponorogo, FNN – Beberapa waktu lalu, seperti dikutip NU Online Ponorogo Jawa Timur bahwa KH Abdul Mun’im DZ dan KH Adnan Anwar dari PBNU mengunjungi rumah Mbah Syukri (usia 102 tahun), salah seorang santri KH Hasyim Asy’ari di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Mbah Syukri bersedia menuturkan kisah-kisah perjuangan yang dialaminya bersama Laskar Hizbullah di bawah komando Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy’ari saat berjuang melawan tentara Sekutu, Belanda, dan Jepang jelang kemerdekaan. Mbah Syukri menuturkan, perjumpaan dengan Mbah Hasyim berawal dari rekruitmen Laskar Hizbullah di Ponorogo. Ia mendaftarkan dirinya bersama dengan beberapa rekan lainnya. Seperti Mbah Kayubi, Mbah Walidu, Mbah Sadimun serta beberapa rekan lainnya. Dari Ponorogo, pasukan diberangkatkan ke Surabaya dan sebagian disebar ke Sidoarjo. “Mbah Hasyim riyin niku keliling muteri anak buahe terus. Ati-ati, kudu waspodo lho yo. Ojo lengah. Ngoten dawuhe Mbah Hasyim teng anak buahe,” ujarnya dalam bahasa Jawa kental. Dalam bahasa Indonesia, “Mbah Hasyim dulu itu keliling. Mengecek anak buahnya terus. Hati-hati, harus waspada lho ya. Jangan sampai lengah. Begitu perintah Mbah Hasyim kepada pasukannya,” kenang Mbah Syukri. Mbah Hasyim, lanjutnya Mbah Syukri, keliling dengan mengendarai jeep terbuka. Ditemani seorang sopir dan satu orang ajudannya, Mbah Hasyim mempimpin langsung di setiap pertempuran. Pernah ada kejadian di Surabaya, Mbah Hasyim yang sedang di atas mobil jeep diberondong pasukan Belanda. Mbah Hasyim lantas membentangkan sarungnya. Tiba-tiba, sarung itu berubah jadi tameng layaknya perisai baja yang anti peluru. “Pelurune niku gepeng-gepeng kelet teng sarunge. Lho niki sanes dongeng, wong kulo ngertos piyambak (Pelurunya itu gepeng menempel di sarungnya. Ini bukan dongeng, karena saya tahu sendiri),” tutur Mbah Syukri. Kisah lainnya yang diingat Mbah Syukri adalah tertinggalnya 1600 pasukan Jepang di daerah Porong. Pasukan itu bersembunyi di suatu tempat sejenis bunker. Tak ada satupun warga yang tahu. Keberadaan mereka baru terbongkar ketika koki pasukan itu kehabisan bahan makanan dan berbelanja ke pasar. Melihat banyaknya bahan yang dibeli, ada yang curiga. Dan setelah didesak akhirnya mengaku bahwa bahan itu untuk mencukupi kebutuhan pasukan Jepang yang jumlahnya 1600 orang. Pengakuan ini membuat warga gempar sekaligus gelisah. Tapi, tidak satupun warga yang berani mendekat. Bahkan pejabat setempat pun tidak tahu harus bagaimana. Sampailah informasi ini ke Bupati Sidoarjo. Sama dengan lainnya, Bupati Sidoarjo pun merasa kebingungan. Salah seorang pejuang Laskar Hizbullah memberikan saran. “Nek kulo gampil. Niki sing saged ngatasi namung Mbah Hasyim (Kalau saya gampang. Yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya Mbah Hasyim),” kata Mbah Syukri menirukan saran rekannya untuk Bupati Sidoarjo. Akhirnya, Bupati Sidoarjo mengirim utusan untuk sowan ke Mbah Hasyim di Tebuireng. Setelah mendapat laporan, Mbah Hasyim langsung meluncur ke Sidoarjo menemui Laskar Hizbullah. Mbah Hasyim mengajak pasukannya untuk mujahadah dengan membaca wirid sembari berdo’a dari jam 11 siang hingga jam 11 malam. Ajaibnya, pasukan Jepang yang bersembunyi di bunker itu satu persatu keluar dari persembunyian karena diserang jutaan semut angkrang. Para pejuang Laskar Hizbullah langsung memanfaatkan momentum itu untuk menangkap pasukan Jepang tanpa perlawanan. Bahkan, tanpa pertumpahan darah setetespun. Kyai Mun’im mengatakan, kesaksian dari para santri dan pejuang Laskar Hizbullah diharapkan bisa meluruskan sejarah yang ada. Pasalnya, selama ini sosok Mbah Hasyim dikisahkan sebagai seorang kyai pesantren yang hanya mengeluarkan fatwa. “Padahal menurut kesaksian para santri yang berhasil kita temui, tidak begitu. Mbah Hasyim itu betul-betul seorang jendral lapangan yang sangat ahli dalam pertempuran. Beliau turun langsung,” tegasnya. Hal senada juga ditegaskan oleh Kyai Adnan. Bahkan, Mbah Hasyim juga membaca tanda-tanda alam ketika merumuskan strategi perang. “Dipelajari betul itu sama Mbah Hasyim. Bukan hanya paham strategi, tapi juga mampu membaca tanda-tanda alam. Perang Surabaya misalnya, itu pakai strategi perang Majapahit,” ungkap Kyai Adnan. “Makanya orang yang paling tahu siapa itu pembunuh Mallaby, ya Mbah Hasyim. Ada semua itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul ahli strategi perang,” lanjutnya. Mbah Syukri membenarkan pandangan tersebut. Ia bahkan dengan lugas mengatakan, “Seandainya tidak ada Mbah Hasyim, mungkin kemerdekaan Indonesia itu masih lama. Bisa merdeka, tapi lama,” katanya. Mbah Syukri mengakhiri perbincangan dengan sebuah kalimat pendek yang cukup layak menjadi bahan renungan bagi generasi sekarang. “Kami-kami ini yang berjuang mati-matian. Dan sekarang kalian semua yang menikmati. Bisa makan enak, naik mobil, jalan-jalan,” sindir Mbah Syukri sembari tertawa terkekeh. Mbah Syukri adalah salah seorang pejuang Laskar Hizbullah yang menolak didaftarkan sebagai veteran perang. Ia meyakini bahwa perjuangan itu ada ‘upah’nya sendiri kelak di kehidupan berikutnya. (mth)
Tangkap Komedian Songong Si Penghina Habib Rizieq, Jika Tidak Ingin Umat Bertindak Sendiri
Oleh Ady Amar *) APAKAH ia sudah kehilangan sense of humor sudah tidak punya lagi kreatifitas menghibur yang membuat orang terbahak, sehingga mesti harus menghina atau melecehkan nama ulama tertentu. Sepertinya ia sudah kering, tak punya bahan lawakan, tak mampu mengundang audiens untuk tertawa. Maka, yang keluar dari mulutnya ucapan atau lebih tepat umpatan ngaco mengundang orang lain untuk dijadikan bahan candaan yang tidak semestinya. Bahkan sampai tingkat melecehkan dengan sebutan kotor. Setidaknya itu video singkat yang beredar sejak kemarin (16 Oktober). Mengundang keprihatinan bahkan kemarahan umat, menghendaki Kepolisian bersikap dengan menangkap komedian itu. Ialah Dani Wijaya Wardhana, atau biasa memakai nama panggung McDanny, dikenal sebagai stand up komedian. Candaannya menyasar ulama yang tengah meringkuk dalam penjara, bukan karena laporan berpuluh umat ditipu ulama dalam proyek fiktif atau atas bisnis kotornya. Tapi ulama yang jadi sasaran pelecehannya itu mendekam dalam penjara karena dianggap "berbohong" atas Hasil Swab Covid-19 pada RS Ummi, Bogor. Jika saja bisa dibuktikan bahwa benar ia "berbohong", maka dicukupkan hanya disanksi administratif. Sanksi pidana yang dikenakan, itu oleh praktisi dan pengamat hukum disebut hal mengada-ada. Tanpa ada perkataan pemula atau kontekstual dari lawakannya, yang mengharuskan ulama satu ini mesti dihinakan. Tiba-tiba dari mulut kotor McDanny keluar umpatan, _fuck_ Rizieq Shihab. Apakah ini spontanitas yang diproduksi otak songongnya, atau itu memang sudah direncanakan bahwa dengan menghina ulama satu ini ia aman-aman saja. Bahkan berharap dengan menghina ulama satu ini ia bisa dapatkan kelucuan tersendiri, atau agar ia dianggap nekat, sehingga tarifnya naik. Apa salah Habib Rizieq Shihab padanya sehingga harus dilecehkan, itu banyak pertanyaan muncul dari para netizen dan karenanya muncul (tagar) #tangkapmcdanny menjadi trending topic. Kita lihat saja apakah pihak Kepolisian peka dan tanggap pada hal-hal demikian. Pada soal-soal demikian mestinya polisi hadir, sebelum umat mencari jalannya sendiri menghakimi yang bersangkutan, tentu itu hal tidak diinginkan. Jika komedian _gareng_ ini bebas merdeka, tidak mendapat sanksi atau diproses hukum. Maka itu artinya, perlakuan penghinaan/pelecehan atas ulama yang kebetulan berseberangan dengan rezim tidak dianggap sesuatu. Hal biasa, seperti yang sudah-sudah, justru pihak pembuat video atau yang meng-upload video dikejar seolah dianggap pelaku yang turut menyebarkan berita yang memancing kemarahan umat. Sedang aktor utamanya melenggang bebas, ini aneh dan bagian dari akrobat hukum. Pelaku yang sesungguhnya menjadi tidak tersentuh hukum, karena yang dilecehkan itu musuh rezim, maka ia aman-aman saja. Jika lalu muncul dugaan, bahwa apa yang dikatakan McDanny itu hal yang memang disengaja itu bisa dibenarkan, jika pihak Kepolisian tidak menangkap dan memprosesnya. Mereka seolah mendapat keistimewaan. Mereka semacam manusia yang diprogram untuk menghina Habib Rizieq Shihab. Ini semacam buzzerRp, yang sulit bisa disentuh hukum. Melakukan pelecehan bahkan fitnah sekalipun menjadi bebas merdeka. Dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut bisa menyentuh "mesin" manusia jenis itu. Maka para penghina, semacam McDanny, pada mereka yang berseberangan dengan rezim ke depan bisa jadi akan makin "kreatif", bahkan akan makin semarak dengan tingkat intensitas lebih dahsyat lagi. Penghinaan terhadap Habib Rizieq Shihab, tentu mustahil bisa menjatuhkan namanya. Meski hinaan dan cacian merendahkan disuarakan terus-menerus sekalipun, tidak lantas membuat nama Habib Rizieq runtuh. Namanya akan tetap semerbak mewangi. Tidak ada yang mampu mengecilkan dan membuat busuk namanya. Melaporkan itu bagian dari mencari keadilan, meski itu sulit bisa didapat. Itu tidak masalah, itu bagian dari ikhtiar mencari keadilan, meski sulit bisa didapat, jika masih memposisikan diri ada di barisan yang berseberangan dengan rezim. Pada saatnya semua akan berakhir, dan itu jika hukum sudah tidak tertekuk dalam kuasa politik. Kapan waktunya, tidak ada yang mampu memprediksi. Terus dan tetaplah bersabar, karena Tuhan tidak sedang diam. Dia melihat semuanya, dan jika sampai waktunya, maka dengan mudah Dia mampu untuk menyudahi itu semua. Jangan tanya kapan waktunya itu datang, tapi tanyalah pada diri sendiri, apakah Tuhan sudah kita jadikan sandaran, tentu sembari ikhtiar keras dan sistemik untuk menyudahi itu semua. Percayalah Tuhan tidak sedang diam, apalagi tertidur. (*) *) Kolumnis
Seorang Pengacara Terjaring Razia yang Digelar BNNK Banyumas
Purwokerto, FNN - Seorang pengacara terjaring razia yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas bersama instansi terkait lainnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. "Dalam kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan hari ini , kami mendatangi sejumlah rumah kos di Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Bancarkembar," kata Subkordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banyumas Wicky Sri Erlangga Adityas usai razia di Purwokerto, Senin. Ia mengatakan secara keseluruhan tercatat sebanyak 61 penghuni rumah kos yang menjalani pemeriksaan urine dalam kegiatan deteksi dini tersebut, 43 orang di antaranya perempuan dan 18 orang laki-laki. "Tes urine telah dilakukan sesuai SE/8/VI/DE/PM/00/2020/BNN yang mana petugas pendaftaran dan penerimaan urine menggunakan APD (alat pelindung diri), dengan didukung oleh Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Banyumas dalam penyediaan testkit-nya. Tes urine menggunakan alat tes uji 6 parameter (Amp, Thc, Mop Coc, Met, Bzo)," katanya menjelaskan. Dari hasil pemeriksaan urine tersebut, kata dia, sebanyak 58 orang dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. Sementara dua orang lainnya, lanjut dia, diketahui positif benzo (Bzo) serta satu orang positif Bzo, amphetamine (Amp), dan metamphetamine (Met atau sabu-sabu). "Satu orang yang positif Bzo, Amp, dan Met ini diketahui merupakan seorang penasihat hukum atau pengacara yang juga ketua salah satu organisasi pemuda di Kabupaten Banyumas. Untuk sementara, kami belum menemukan barang bukti sabu-sabu," katanya. Menurut dia, pihaknya akan melakukan asesmen lebih lanjut terhadap yang bersangkutan termasuk dua orang yang positif Bzo. Kendati demikian, dia mengatakan asesmen terhadap oknum pengacara tersebut akan dilakukan setelah yang bersangkutan menghadiri sidang di pengadilan. "Yang bersangkutan minta izin kepada kami karena ada jadwal sidang di pengadilan. Setelah sidang, yang bersangkutan akan menjalani asesmen," katanya. Lebih lanjut, Wicky mengatakan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba tersebut terselenggara atas kerja sama BNNK Banyumas dengan Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto, Propam Polresta Banyumas, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Ia mengakui kegiatan razia sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID-19 namun sejak kasus penularan virus corona tersebut menunjukkan tren penurunan, pihaknya kembali menggiatkannya kembali. "Pengedar dan penyalah guna obat-obatan terlarang memang tidak mengenal COVID-19, jadi kami akan terus menggencarkan razia ini," kata Wicky. (mth)
Pemprov Lampung Dorong Generasi Milenial Kembangkan Batik Lampung
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong generasi muda beriwirausaha batik guna memperkenalkan serta mengembangkan batik Lampung kepada kaum milenial. "Kami sedang mencoba berdiskusi dengan sejumlah pegiat batik Lampung yang sudah maju, bagaimana memunculkan wirausahawan baru di sektor ini khususnya kaum muda," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syamsulrizal Ari, di Bandarlampung, Senin. Ia melanjutkan, dengan menjadikan pegiat batik Lampung yang telah mapan sebagai panutan diharapkan akan muncul wirausahawan muda baru di bidang batik Lampung. "Kami harapkan ada regenerasi, pemuda yang benar-benar mencintai batik khususnya batik Lampung, mungkin perlu sedikit pembinaan. Bagi yang punya minat berkewajiban untuk memperluas pasar," kata dia. Namun begitu, ia pun menginginkan nantinya konsep batik Lampung dapat diciptakan dengan konsep kekinian sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas khususnya pemuda dan pemudi. "Ini juga menjadi salah satu upaya kami agar pemuda dapat lebih mencintai batik Lampung," kata dia. Sehingga, lanjut dia, pakaian batik khususnya Batik Lampung ini dapat digunakan bukan hanya pada acara-acara formal saja tapi juga bisa dipakai dalam kegiatan-kegiatan nonformal ataupun keseharian masyarakat. "Kan sekarang ini batik rata-rata dipakai di acara-acara resmi ataupun pernikahan, bahkan di acara pesta saja banyak pemuda masih enggan memakai batik dan lebih memilih pakaian casual, nah maka dari itu kami ingin bagaimana batik ini dipakai dalam kegiatan sehari-hari tentunya dengan konsep-konsep kekinian," kata dia. (mth)
BI NTT Siapkan Layanan Non Tunai Dukung DPSP Labuan Bajo
Kupang, FNN - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan layanan sistem pembayaran non tuna untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. "Layanan non tunai yang dipersiapkan di antaranya elektronifikasi retribusi pasar dan pembayaran non tunai tiket wisata di Taman Nasional Komodo," kata Kepala Perwakilan BI NTT I Nyoman Ariawan Atmaja dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo melalui penerapan elektronifikasi transaksi keuangan. Ariawan mengatakan pihaknya bersinergi dengan penyedia jasa pembayaran untuk menyediakan layanan sistem pembayaran non tunai di Labuan Bajo. Elektronifikasi retribusi pasar dan layanan non tunai tiket wisata, kata dia merupakan bagian dari rencana pengembangan dan akan dijadwalkan untuk uji coba (piloting). Ia menjelaskan selain itu dukungan layanan non tunai juga akan dilakukan melalui implementasi Quick Response Indonesian Standar (QRIS) pada ekosistem Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Implementasi QRIS ini, kata dia tidak hanya untuk Bandar Udara Komodo namun juga pada daerah wisata penyangga lain di Pulau Flores yakni pada eksosistem destinasi wisata Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, dan Kampung Wisata Melo di Kabupaten Manggarai Timur. Lebih lanjut Ariawan mengatakan dalam mendukung pertumbuhan transaksi elektronik, pihaknya terus mendorong perluasan penggunaan QRIS di masyarakat. Ia menyebutkan hingga Juni 2021, tercatat sebanyak 37.450 merchant di NTT sudah menggunakan QRIS sebagai alternatif transaksi. Jumlah ini meningkat sebesar 82 persen secara year on year (yoy). Perluasan implementasi QRIS ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital masyarakat, termasuk di daerah-daerah tujuan wisata di NTT, katanya. (mth)
West Java Investment Summit 2021 Targetkan 1.500 Investor
Bandung, FNN - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara menargetkan sekitar 1.500 investor dari dalam dan luar negeri bisa ikut andil dalam acara West Java Investment Summit (WJIS) 2021 yang akan digelar pada 21-22 Oktober 2021 secara hybrid. "Target di WIJS 2021 ada 1.500-an investor dari seluruh dunia, mudah-mudahan bisa mengikuti semua. Kemudian para pengusaha di daerah juga lebih kenal dan tahu sehingga banyak yang ikut," kata Noneng Komara dalam jumpa pers secara daring di Bandung, Senin. Noneng mengatakan .memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, WJIS hadir menjadi bagian ekosistem investasi yang makin matang. Provinsi Jawa Barat (Jabar) sendiri masih menjadi provinsi primadona investasi asing maupun investasi dalam negeri. Noneng Komara mengatakan pada Januari hingga Juni 2021, tercatat pada medio Januari-Juni 2021 investor yang merealisasikan penanaman modal ke Jawa Barat mencapai Rp72,46 triliun. "Adapun realisasi investasi ke Jawa Barat pada semester satu Januari-Juni 2021 menempati peringkat 1 nasional," katanya. Ia menuturkan dengan raihan ini maka Jawa Barat telah merealisasikan 56,90 persen dari target Rp127,34 triliun yang diberikan Kementerian Investasi/BKPM RI. Sementara untuk target RPJMD 2018-2023, pihaknya berhasil merealisasikan 71,06 persen dari total target Rp101,97 triliun. WJIS 2021 sendiri mengambil tema “Navigating Post Covid World: Investment Growth For Reselient West Java. Tema ini berangkat dari kondisi dimana seluruh sumber perekonomian Jawa Barat terganggu oleh adanya pandemi COVID-19. “Kami harapkan investasi bisa menjadi salah satu jalan keluar sekaligus menyongsong kondisi ekonomi pasca COVID-19. Kita juga menunjukkan ketangguhan investasi di Indonesia, bahwa Jawa Barat investasinya mash tangguh,” kata Noneng. Menurutnya WJIS 2021 bisa menjadi sarana mulai optimalnya kembali komunikasi antara investor yang hendak menanamkan modal ke Jawa Barat. Acara yang digelar secara hybrid di Bandung tersebut juga diharapkan bisa membuka akses lebih luas bagi seluruh stakeholder investasi. Lebih lanjut Noneng mengatakan pada WJIS 2021 juga akan memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang sudah melakukan kerja keras mendapatka investasi serta penghargaan kepada pengusaha yang sudah patuh melaksanakan tugasnya sebagai investor. Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Barat berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat telah meluncurkan program Ekosistem Investasi. Peluncuran yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan digelar di Bandung secara hybrid Kamis (19/8) tersebut berisi empat agenda utama yang bisa mendorong Jawa Barat menjadi destinasi utama investasi. Yakni peluncuran West Java Invesment Hub (WJIH), Kampanye Nomor Induk Berusaha (NIB) lalu Peluncuran Cinematography of Investment Festival (Cifest) dan Sosialisasi dan Regulasi Kemudahan Berusaha. (mth)
Incar Kursi Presiden, Erick Thohir Menjadi Ketum Partai BUMN
By Asyari Usman HITUNG cepat (quick count) hasil pilpres 15 Mei 2024 menunjukkan mantan menteri BUMN, Erick Thohir (ET), berada di urutan pertama dari lima pasangan. Erick mengumpulkan 39% suara setelah penghitungan mencapai 80%. Erick dan tim sukses (timses)-nya berbunga-bunga. Posisi 39% sangat meyakinkan. Sebab, QC (quick count) ini baru di putaran pertama. Diperkirakan, dia bisa merebut 41% setelah penghitungan manual selesai 100% dalam beberapa hari. Erick, menurut berbagai sumber, mulai menyiapkan diri untuk putaran kedua yang hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres. Timses yakin mantan pengusaha itu bisa masuk Istana. Di putaran kedua nanti, Erick akan berhadapan dengan pasangan yang merebut 33% suara di babak pertama. Di atas kertas, ET bisa mengalahkan saiangannya. Begitulah ringkasan mimpi tentang Erick Thohir yang bocor ke publik. Erick percaya mimpi bocor ini bakal menjadi kenyataan. Alasannya antara lain adalah bahwa orang yang bermimpi tidak bocor walaupun isi mimpi itu bocor. Karena yakin mimpi akan menjadi kenyataan, Erick belakangan ini lebih sibuk mempromosikan dirinya dengan menggunakan berbagai medium ketimbang mengerjakan tugas kementerian. Dia, misalnya, mulai muncul di layar ATM (anjungan tunai mandiri) salah satu bank BUMN. Ada iklan internal BRI di jaringan ATM mereka. Iklan itu adalah peringatan satu tahun peluncuran moto AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Di sudut kiri atas ada foto ET. Di bawah foto ada komentar mantan ketua timses Jokowi di pilpres 2019 itu. Apa relevansi pencantuman komentar dan foto Erick di iklan internal BRI itu? Sama sekali tidak ada. Kalau foto dan komentar pimpinan BRI yang dipasang, masih mendingan. Lumayan pas. Sebab, konten iklan itu bukan urusan ke-BUMN-an. Semata-mata urusan BRI. Tapi, begitulah. ET tampaknya sudah tak sabar menang pilpres 2024. Tak sabar ingin masuk Istana. Banyak yang berkomentar bahwa iklan BRI yang dimanfaatkan oleh Erick Thohir itu adalah bentuk kampanye terselubung. Erick tampaknya tak peduli. Dia bahkan sudah punya foto kampanye lain. Menteri BUMN ini berdiri di depan beranda resepsionis kantor Kementerian BUMN. Dia memegang sapu dan tampungan sampah bertangkai. Foto kampanye ini juga sangat menarik tafsirannya. Pertama, bisa jadi adegan itu bermakna bahwa Erick berusaha membersihkan BUMN dari sampah-sampah manajemen yang selama ini merusak perusahaan negara. Kedua, aksi itu mungkin dimaksudkan untuk menceritakan bahwa Erick Thohir bakal menjadi presiden yang merakyat. Semacam blusukan gorong-gorong Jokowi yang akhirnya memperdaya rakyat. Ketiga, tafsirannya bisa juga bahwa sebagian besar BUMN sekarang ini cuma menyampah saja. Terserah saja. Yang sangat nyata ialah iklan promosi dan kampanye itu mengisyaratkan ET sekarang ini menunggangi BUMN-BUMN yang sedang tunggang langgang itu. Dia lebih fokus ke pilpres 2024 ketimbang membenahi berbagai perusahaan negara yang terancam bangkrut. Berambisi tentu boleh-boleh saja. Tapi, kalau gara-gara ambisi itu BUMN semakin cepat hancur, lebih baik Erick buat partai sendiri. Masih ada waktu sesuai jadwal pemilu. Dia punya uang banyak. Sangat mungkin. Lepaskanlah Kementerian BUMN. Sebab, semua perusahaan negara yang ada itu memerlukan kerja keras menteri yang ditugaskan. Jangan salahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kampanye atau promosi diri silakan. Tapi jangan bebani rakyat. Mau menjadi presiden, tidak masalah. Tapi jangan sampai orang mengatakan Erick Thohir sekarang resmi menjadi ketua umum Partai BUMN.[] (Penulis wartawan senior FNN)
POPULER
