ALL CATEGORY
Menelisik Motif Di Balik Gugatan Atas Impor LNG Pertamina
Oleh Marwan Batubara *) BEBERAPA bulan terakhir berita dan opini mempermasalahkan impor LNG oleh Pertamina (dari Amerika/Cheniere dan Mozambique) beredar cukup luas di media. Inti berita adalah menyoal kesalahan kebijakan dan dugaan korupsi di balik impor LNG tersebut. Sehingga, para nara sumber berita menuntut agar pihak yang terlibat diproses secara hukum. Tulisan ini tidak bermaksud mengamankan siapapun agar terhindar dari proses hukum. Apalagi jika yang bersangkutan diduga terlibat korupsi. Namun karena berita terkesan tendensuius dan tidak akurat, maka IRESS perlu mengungkap permasalahan seputar impor LNG, terutama guna mengamankan bisnis BUMN dan menjaga kredibilitas Indonesia sebagai salah satu pioner bisnis LNG di dunia. Sejarah LNG Indonesia, bermula saat ditemukannya cadangan gas di Arun, Aceh (1971) dan Badak, Kaltim (1972). Untuk dapat dimonetisasi, Pemerintah dan Pertamina memutuskan membangun LNG Plants di Lhoksuemawe dan Bontang. Pembangunan dilakukan setelah ditandatanganinya kontrak penjualan LNG dengan sejumlah perusahaan Jepang. Ekspor LNG ke Jepang berdurasi 20 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun berikutnya. Bisnis LNG boleh dikatakan berada lingkup terbatas, sehingga semua LNG Seller maupun LNG Buyer saling mengenal dengan baik. Faktor integritas dan kredibilitas sangat berperan, sehingga dalam sejarahnya belum pernah ada kejadian gagal bayar atau gagal offtake. Karena itu meski berhasil menjual LNG sejak tahun 1970-an, Pertamina baru mendapat kepercayaan pasar mengimpor LNG pada tahun 2000-an. Sikap pruden sangat berperan, jika sampai terjadi kegagalan offtake kargo LNG, maka seluruh rantai bisnis LNG akan terdampak hingga sampai ke produser gas, dan berujung pada penutupan sumur. Kemampuan bisnis jual/beli LNG Pertamina dan Indonesia secara global telah terbangun cukup lama. Hal-hal yang mendasari kemampuan ini antara lain adalah pengalaman, keahlian dan kepercayaan pasar. Kemampuan ini sekaligus bermanfaat untuk mengamankan pasokan gas nasional jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam praktek, Pertamina pun terlibat dalam kontrak impor gas dari AS dan Mozambique. Kebutuhan Impor LNG Pada Desember 2013, Pertamina berkontrak dengan Cheniere Energy, untuk impor LNG dari Texas (AS) sekitar 0,76 MTPA (million ton per annum/juta ton per tahun), berlaku sejak 2019 selama 20 tahun. Impor LNG ini dilakukan sesuai kebutuhan jangka panjang, dengan merujuk pada Neraca Gas Nasional yang diterbitkan Kementrian ESDM (2011). Impor LNG ini telah masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Pertamina (2012-2016) yang disetujui pemerintah melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun kebutuhan impor LNG dari Mozambique, Afrika dengan Anadarko Petroleum Corp. diawali dengan negosiasi pada 2013 dan penandatangan Head of Agreement (HoA) pada 2014. Namun negosiasi tidak berujung kesepakatan karena ada perubahan harga pasar LNG dunia pada 2016. Belakangan, karena adanya kebutuhan internal (kilang), Pertamina melihat kembali ketersediaan LNG di pasar, termasuk negosiasi ulang dengan Mozambique dengan term and condition dan harga yang lebih menguntungkan. Hal ini berujung pada tandatangan HoA pada 2018, dan tandatangan kontrak pada Februari 2019. Volume kontrak LNG adalah 1 MTPA, berlaku sejak 2025 untuk periode 20 tahun. Rujukan impor LNG Mozambique ini adalah sama seperti impor LNG dari AS, yakni Neraca Gas Nasional yang rutin diterbitkan Kementrian ESDM (2018). Impor LNG dari Mozambique masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pertamina yang disetujui RUPS pada tahun 2019. Melihat ke belakang, ternyata pasokan LNG dari Cheniere direncanakan akan disalurkan ke terminal-terminal penerima LNG Pertamina, yakni untuk proyek LNG Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Arun, Aceh dan FSRU Jateng yang memerlukan kepastian tambahan pasokan LNG. Kedua fasilitas tersebut didesain dengan kapasitas sekitar 3 MTPA guna memenuhi kebutuhan gas bagi sektor ketenagalistrikan dan industri. Sedangkan impor LNG Mozambique ditetapkan setelah mempertimbangkan kebutuhan Pertamina mengoperasikan kilang BBM proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap, Jateng dan Proyek Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW di Cilamaya, Jabar. Kedua proyek membutuhkan gas cukup besar dan tidak dapat dipenuhi suplai gas domestik. Kebutuhan ini pun ditetapkan setelah mempertimbangkan harga LNG Mozambik yang murah dan hasil kajian konsultan yang saat itu disewa pemerintah/Pertamina. Pembelian LNG ke produser LNG yang akan dideliver setelah LNG Plant selesai konstruksi dan beroperasi adalah cara yang terbaik. Hal ini umumnya dilakukan konsumen LNG Global lain, dengan tujuan mendapat pasokan LNG jangka panjang berkesinambungan dengan harga wajar, seperti telah dilakukan Pertamina dan Indonesia saat menjual LNG nya pada tahun 1970 an. Kondisi tersebut ternyata selaras dengan pemahaman bahwa bisnis LNG adalah bisnis jangka panjang yang membutuhkan kemampuan membaca dinamika pasar baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Lebih lanjut, dalam proses jual beli LNG, proses negosiasi kontrak LNG memerlukan waktu panjang karena banyaknya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Kontrak LNG harus dikelola secara profesional dengan terus menerus memperhatikan dinamika pasar, sehingga produksi dapat dicapai tepat waktu. Apa dan Siapa Yang Dibidik Komut Pertamina, Ahok? Pada 10 Februari 2021, Komut Pertamina Ahok menyatakan adanya kejanggalan dalam kontrak impor LNG dari Mozambique. Kata Ahok: "Ada indikasi (dimainkan oleh oknum) makanya kami minta diaudit," Rabu (10/2/2021). Kita tidak paham bagaimana hasil audit yang disebut Ahok tersebut dan bagaimana pula tindak lanjutnya. Belakangan, Komut Pertamina pun mempertanyakan harga kontrak impor LNG yang dianggap sangat mahal. Sikap Ahok ini dikemukakan saat harga migas turun, terutama pada periode 2019-2020. Lalu diperparah pula dengan harga yang turun akibat pendemi Covid-19. Maka, muncullah permintaan agar kontrak LNG tersebut dibatalkan. Kondisi semakin runyam dengan munculnya pernyataan ahli hukum dari satu “law firm” yang sengaja disewa oleh “Manajemen/Dekom Pertamina”. Dikatakan, pembatalan kontrak LNG dapat dilakukan bila ada fraud dalam proses pengadaan. Karena itu, terjadilah pelaporan “kasus impor LNG” tersebut ke Kejaksaan Agung, untuk mencari-cari fraud dimaksud. IRESS sangat ragu jika latar berlakang sikap Ahok di atas, termasuk melaporkan “kasus impor LNG” ke Kajaksaan Agung, terutama dimaksudkan untuk mencegah Pertamina dari kerugian akibat turunnya harga gas dunia. Ditengarai, menurut sumber IRESS yang terpercaya, sebenarnya sikap tersebut bisa saja dilatarbelakangi motif lain. Jika harga gas/LNG yang jadi penyebab, tersedia opsi lain, yaitu dengan menjual kembali. Faktanya, harga migas memang selalu berfluktuasi, naik dan turun. Belum pernah terjadi, harga migas berada pada level rendah dalam waktu cukup lama. Bahkan dalam 1-2 bulan terakhir, harga gas telah naik berlipat-lipat, dan mendatangkan keuntungan yang cukup besar bagi Pertamina dan Indonesia. Dengan demikian, sikap short-sighted (memperlakukan jual/beli LNG layaknya jual-beli mobil bekas) yang ditunjukkan Ahok tersebut sangat tidak relevan untuk menjadi kebijakan korporasi. Oleh sebab itu, wajar jika timbul kecurigaan tentang “motif lain” di balik pernyataan “ada indikasi” yang disebutkan di atas. Mungkin saja ada anggota manajemen yang sedang “dibidik”. Perubahan struktur organisasi (proses pembentukan Subholding) di Pertamina dengan pembubaran Direktorat Gas yang menangani bisnis Gas dan LNG yang terjadi sebelumnya dan hampir bersamaan, juga memberikan dampak ketidakmampuan mengelola bisnis LNG nasional dengan baik. Sehingga mitigasi resiko terhadap pengadaan LNG juga tidak tertangani secara optimal, termasuk juga ikut memicu sikap manajemen/board Pertamina pada saat harga turun. Akibatnya management risiko dalam mengatasi supply/demand sering menjadikan manajemen sebelumnya dianggap telah berbuat kesalahan, termasuk dikaitkan dengan dugaan korupsi. Permasalahan manajemen resiko seperti disebut di atas juga dialami oleh BUMN/PLN dalam proyek listrik 35 GW. Poyek ini berasal dari kebijakan pemerintah dan dianggap sebagai proyek yang tepat dan wajar dijalankan. Namun belakangan proyek bermasalah, terjadi over capacity, BPP listrik naik, dan lain-lain. Maka tampaknya PLN harus menanggung beban dan kesalahan tersebut sendirian, seolah-olah kebijakan 35 GW itu adalah produk PLN dan PLN harus bertanggungjawab. Pemicu lain yang tak kalah penting adalah perseteruan pada high level management Pertamina yang membawa pengadaan LNG ke aparat penegak hukum. Situasi dan kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala bisnis LNG dikemudian hari, dan menurunkan kepercayaan pelaku bisnis LNG Global bermitra dengan Pertamina. Sehingga ke depan, hal ini dapat berdampak buruk pada keamanan pasokan energi berkelanjutan dan ketahanan energi nasional. Seperti disampaikan di atas, impor LNG Cheniere dan Mozambique dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gas shortage. Impor juga dilakukan mengacu pada dokumen resmi pemerintah, yakni Neraca Gas Nasional yang rutin diterbitkan oleh Kementrian ESDM. Banjir pasokan migas dan pandemi Covid-19 telah membuat harga migas anjlok. Jika kebijakan impor dilakukan melalui proses yang pruden dan sesuai prinsip GCG, maka sangat tidak relevan mempersalahkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan karena kerugian akibat harga anjlok tersebut. Melihat fakta bahwa saat ini harga pasar LNG melambung jauh melampui harga kontrak (LNG Cheniere dan Mozambique), karena bisa menjual LNG tersebut ke pasar, maka Pertamina kini justru untung berlipat. Secara matematis, merujuk harga pembelian LNG dalam kontrak, maka harga pasar saat ini memberi keuntungan sekitar $80 juta per kargo atau sekitar $900 juta per tahun. Dan keuntungan tersebut akan dinikmati juga oleh Direksi dan Dekom, termasuk Ahok, dalam bentuk bonus/tantiem. Kalau sudah begini, alasan untuk menyalahkan menjadi tidak relevan. Maka, mungkin perlu dicari “peluru” lain untuk membidik target! [] *) Direktur Eksekutif IRESS
Dramaturgi Panglima TNI (Bagian-2)
Oleh Selamat Ginting KALI ini Presiden Jokowi kesulitan menentukan siapa pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI. Sesungguhnya jika Jokowi mau, pada Desember 2020 lalu, bisa saja ia mengganti Hadi. Mengingat pada Desember 2020 itu, Hadi sudah tiga tahun menjadi Panglima TNI. Namun ternyata Hadi terus melanjutkan kariernya hingga empat tahun kurang satu bulan. Padahal rata-rata masa jabatan Panglima TNI di era reformasi pada kisaran 2-3 tahun. Bagaimana sesunggunya pola Jokowi memilih Panglima TNI? Mari kita telusuri alurnya sejak periode pertama pemerintahannya. Memang selama Jokowi menjadi presiden, baru dua kali ia memilih panglima TNI. Pertama kali ia memilih Jenderal Gatot Nurmantyo (GN) menggantikan Jenderal Moeldoko. Moeldoko merupakan panglima TNI pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjadi panglima peralihan pemerintahan SBY ke Jokowi. Dimulai pada 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Sehingga Moeldoko yang ikut pemerintahan SBY selama satu tahun dua bulan, lanjut ‘mencicipi’ awal pemerintahan Jokowi selama kurang dari sembilan bulan. Di situ Jokowi mulai kenal siapa Moeldoko, termasuk loyalitasnya terhadap dirinya. Jadi, panglima TNI pertama pilihan Jokowi bukan Moeldoko, justru Jenderal GN. Pilihan Jokowi terhadap Gatot adalah kejutan politik bila dikaitkan dengan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Terutama pada pasal 13 yang berbunyi: "Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan." Jika dikaitkan dengan kalimat tersebut, maka rotasi dari Moeldoko kepada Gatot, jelas tidak bergantian. Namun, ada multitafsir pada kalimat ‘dapat dijabat secara bergantian’. Artinya bisa dapat, bisa juga tidak dapat (bergantian). Di sini dibuktikan, Moeldoko yang berasal dari matra darat kembali ke Gatot yang juga berasal dari matra darat. Awalnya tentu mengherankan. Sebab, Panglima TNI sebelum Moeldoko adalah Laksamana Agus Suhartono. Jadi, setelah Agus Suhartono dari matra laut maka diberikan kepada Moeldoko dari matra darat. Sehingga diperkirakan yang akan menggantikan Moeldoko dari matra udara, yakni Marsekal Agus Supriatna. Agus Supriatna alumni AAU tahun 1983 dari Korps Penerbang Tempur, memenuhi persyaratan untuk menjadi panglima TNI. Kekurangannya memang satu, yakni bintang tiganya hanya berumur tidak lebih dari sepekan. Jabatan bintang tiganya hanya selama dua hari saja sebagai Kepala Staf Umum TNI. Jadi hanya sebagai persyaratan formal untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Sehingga kematangannya belum teruji untuk memimpin Mabes TNI. Hal ini antara lain, membuat Jokowi memutuskan menunjuk KSAD Jenderal GN. Gatot lulusan Akmil 1982. Satu tahun lebih senior daripada KSAU Marsekal Agus Supriatna maupun KSAL Laksamana Ade Supandi, yang juga lulusan AAL 1983. Gatot pun lebih matang dalam jabatan bintang tiga, sebagai Komandan Kodiklatad serta Panglima Kostrad. Lebih berbobot dan lebih meyakinkan untuk memimpin tiga matra daripada Agus Supriatna. Sedangkan Ade Supandi ‘terganjal’ jatah matra laut, sebab sebelum Moeldoko, Panglima TNI-nya adalah Laksamana Agus Suhartono dari matra laut. Jadi begitulah alur mengapa Jokowi akhirnya memilih GN. Namun dalam perjalanannya, akhirnya Jokowi merasa tidak pas dengan GN. Ada kebijakan politik Jokowi yang tidak sinkron dengan GN, terutama dalam menghadapi kelompok ‘Islam politik’. Keduanya berbeda sikap. Hal ini tampaknya menjadi jalan pemisah keduanya. Buntutnya, Jokowi mencopot GN, tiga bulan sebelum masa pensiunnya tiba. Ia tidak memberikan kesempatan kepada GN untuk menuntaskan jabatannya hingga Maret 2018. Gatot ‘dipenggal’ pada Desember 2017. Operasi ‘memenggal’ GN dilakukan dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Melalui upaya diam-diam, utusan istana mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR mengirimkan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggantikan GN pada Desember 2017. Sebuah kejutan politik di akhir tahun 2017. Gatot terperengah, ia coba ‘melawan’ dengan membuat keputusan kontroversial. GN melakukan mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi TNI yang tidak ‘biasa’. Antara lain menjadikan Mayjen Sudirman sebagai panglima Kostrad menggantikan Letjen Edy Rahmayadi. Edy sudah meminta pensiun dini kepada GN untuk persiapan menjadi bakal calon gubernur Sumatra Utara. Surat keputusan Panglima GN yang kontroversial di ujung kariernya itu, langsung dibatalkan ketika Marsekal Hadi resmi dilantik dan memegang tongkat komando Panglima TNI. De-gatot-isasi pun terjadi. Orang-orang lebel GN tersingkir dari pusaran. Mayjen Sudirman pun batal menjadi Panglima Kostrad dan otomatis gagal naik pangkat menjadi letjen. Ia ‘dimaafkan’ di akhir kariernya dengan tetap diberikan promosi jabatan sebagai Komandan Kodiklat TNI dengan kenaikan pangkat bintang tiga. Tapi hanya berumur tak lebih sepekan, kemudian pensiun. Begitulah dramaturgi yang terjadi di Cilangkap, markas besar TNI. Dramaturgi adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. *) Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Kandidat doktor ilmu politik. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Wartawan senior yang banyak mengamati masalah politIk pertahanan keamanan negara.
Kekacauan Apalagi yang Akan Dibuat Yaqut Besok?
By M Rizal Fadillah AKHIRNYA kedewasaan dan pemahaman agama Menteri Agama Yaqut Qoumas terpaksa dipertanyakan. Tidak ajeg kebijakan Kementriannya. Terlalu kuat kepentingan politik yang dibawanya sehingga watak kenegarawanan yang semestinya melekat menjadi hilang. Di negara yang normal, orang seperti Yaqut sudah harus berhenti atau diganti. Terhitung hingga kini ada empat kontroversi yang telah dilakukan olehnya sejak pelantikan. Pertama, soal afirmasi Syi'ah dan Ahmadiyah. Hal sensitif di kalangan umat Islam ini malah digembor-gemborkan perlindungannya. Seolah menantang. Kedua, doa awal acara untuk semua agama. Jika kini acara Kemenag diawali dengan pembacaan Qur'an maka ke depan ia ingin semua agama melantunkan doa-doanya. Ketiga, ucapan selamat hari raya Baha'i Naw Ruz 178 EB. Saat tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba Menteri Yaqut muncul di media mengucapkan selamat hari raya agama Baha'i. Dan keempat, keberadaan Kemenag yang merupakan hadiah bagi NU. Yaqut tidak baca sejarah bahwa pembentukan Kemenag diawali gagasan Moh. Yamin di sidang BPUPKI dan digoalkan oleh tokoh-tokoh Masyumi non NU di KNIP. Menteri Agama pertama yang diangkat Soekarno pun adalah HM Rasyidi tokoh Muhammadiyah. Awalnya diperkirakan penggantian Menteri Agama Fahrur Rozi yang gemar mengangkat isu radikalisme ini akan mengubah kondisi keagamaan ke arah yang lebih baik. Ternyata ngototnya NU untuk merebut jabatan Menag tidak diimbangi dengan kualitas figur yang menjabatnya. Yaqut bukan figur terbaik bahkan terlalu mentah. Semestinya Jokowi segera mengganti sang Menteri. Namun diamnya membuat ragu akan ketegasan sikap politiknya. "Bukan urusan saya" mungkin ungkapnya. Padahal Jokowi dahulu pernah menyatakan bahwa tidak ada visi Menteri, yang ada adalah visi Presiden. Jadi, jika tidak ada tindakan apa-apa, maka kontroversi Yaqut adalah cermin dari kontroversi Jokowi juga. Kini dengan kecemasan tinggi rakyat khususnya umat Islam terpaksa menunggu kira-kira kekacauan apa lagi yang akan dilakukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas besok? *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Lamongan Antisipasi Potensi Bencana Hidrometeorologi
Lamongan, FNN - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyiapkan antisipasi terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, dengan memantau langsung kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di Lamongan, Senin mengatakan, kesiapsiagaan yang ditekankan pada pemantauan itu adalah sumber daya manusia (SDM) serta kesiapan transportasi, sarana dan prasarana, hal ini untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari risiko bencana. "Melihat besarnya ancaman bencana alam hidrometeorologi, maka kami perlu terus meningkatkan kewaspadaan, terlebih saat ini akan memasuki musim penghujan, dimana berdasarkan data dari BMKG Jawa Timur, musim hujan sebagian besar akan terjadi pada November dan puncaknya Januari hingga Februari tahun 2022," ujar Yuhronur, saat memimpin Apel Gelar Pasukan dan Peralatan antisipasi bencana. Yuhronur, dalam siaran persnya mengatakan, beberapa langkah mitigasi juga telah dilakukan, salah satunya terhadap banjir, longsor, banjir bandang, angin puting beliung hingga badai tropis lainnya. Ia menjelaskan, intensitas bencana hidrometeorologi yang masih terus terjadi akan ada kecenderungan meningkat eskalasinya, dan hal itu sangat dipengaruhi adanya perubahan iklim global yang tidak bisa dipungkiri. "Bahkan berdasarkan data BMKG, musim hujan saat ini dimungkinkan mengalami peningkatan intensitas curah hujan, dikarenakan adanya fenomena anomali cuaca, dengan ditandai munculnya fenomena La Nina yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga 20 sampai 70 persen," katanya. Yuhronur mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan antisipasi meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana tersebut. "Ini merupakan bentuk wujud komitmen bersama, siap siaga menghadapi bencana alam serta memberikan bantuan secara optimal kepada masyarakat yang tidak bisa dihindari terdampak bencana, dan tentunya semua harus sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan sehingga tidak memunculkan klaster baru dalam penyebaran COVID-19," katanya. Sementara itu, bencana hidrometeorologi merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur dan angin. Banyak bencana yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi, antara lain kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, longsor dan berbagai bencana lainnya. (mth)
DBL Dinilai Berkaitan dengan Desain Besar Olahraga Nasional
Jakarta, FNN - Kompetisi bola basket pelajar Developmental Basketball League (DBL) dinilai berkaitan erat dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) berdasarkan Perpres No. 86 karena basket merupakan salah satu dari tiga cabang olahraga yang didorong menjadi sports industry. "Pemerintah memiliki kepentingan terlebih memiliki DBON. 14 cabang olahraga yang didorong untuk olahraga prestasi dan tiga cabang yang kita dorong untuk industri atau sport industry yaitu sepak bola, bola basket dan bola voli,” kata Menpora Zainudin Amali dalam keterangan resminya, Senin. "Saya mendukung kompetisi ini (Honda DBL). Sebab, di kompetisi itulah para atlet bisa dilihat kemampuan dari hasil latihannya.” katanya menambahkan. DBL Indonesia mulai bergulir dan DKI Jakarta menjadi tuan rumah pertama. Laga sendiri berlangsung di Gelanggang Remaja (GOR) Cempaka Putih, Jakarta dan telah berakhir Sabtu (23/10). SMA Bukit Sion kembali menjadi yang terbaik di sektor putra dan tim SMAN 70 Jakarta atau Seventy menjadi yang terbaik di sektor putri. Menpora Amali menjelaskan bahwa ujung dari semua pembinaan cabang olahraga adalah bisa menghasilkan tim nasional yang baik. Pemerintah melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sangat berkepentingan untuk itu. “Itulah sebabnya, saya sangat memiliki kepentingan terhadap kompetisi di semua cabang olahraga harus berjalan. DBL ini diikuti para pelajar yang nantinya menjadi bibit atlet yang kita harapkan nanti bisa masuk ke klub-klub dan ujungnya mengisi tim nasional kita,” kata Menpora Amali. Politisi dari Partai Golkar itu menerangkan kesuksesan Honda DBL di DKI Jakarta diharapkan bisa juga diikuti dengan penyelenggaraan di luar Jawa-Bali. Pihaknya juga akan memfasilitasi dengan membuka komunikasi kepada Menko Perekonomian sekaligus penanggung jawab PPKM di Luar Pulau Jawa dan Bali, Airlangga Hartarto. "Sukses di Jawa-Bali, semoga juga bisa sukses di luar Jawa dan Bali,” katanya menegaskan. Sementara itu, CEO dan Founder DBL Indonesia Azrul Ananda mengucapkan terima masih atas peran Menpora yang jadi garda terdepan selama proses perizinan hingga pelaksanaan Honda DBL musim 2021-2022. “Terima kasih banyak, bapak Menpora punya peran penting dalam keberlangsungan Honda DBL tahun ini, jauh sebelum dimulainya Honda DBL, Beliau sudah berbicara pada atlet pelajar untuk tetap bersiap jika sewaktu-waktu Honda DBL berlangsung seperti sekarang ini,” kata Azrul. Setelah sukses Seri DKI Jakarta, Honda DBL 2021-2022 akan berlanjut di Surabaya (Seri Jawa Timur), 27 Oktober- 21 November. Lalu, berlanjut Seri Jabar di Bandung (6-18 November), Seri Bali di Denpasar (17-25 November), serta Seri DI Yogyakarta (23 November-3 Desember). Serta, seri-seri berikutnya se-Indonesia yang totalnya mencapai 22 provinsi dari Aceh sampai Papua. (mth)
Kemenkeu Harapkan WTP Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Rakyat
Padang, FNN - Kementerian Keuangan berharap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat. "Hingga 2020, ada 17 kabupaten kota di Sumbar yang berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut dan 19 Pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD 2020," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar Heru Pudyo Nugroho selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Padang, Senin. Ia menyampaikan hal itu pada penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian WTP dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi antara Kanwil DJPb dengan Pemprov Sumatera Barat dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi. Menurut dia hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan di tengah pandemi, namun diharapkan berbanding lurus dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Ia mengemukakan berdasarkan pemeriksaan BPK, dihasilkan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. "Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia," kata dia. Daeran yang mendapatkan opini WTP mendapatkan penghargaan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk Plakat kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih 5 kali, 10 kali, dan 15 kali WTP berturut-turut hingga tahun 2020 dan Piagam kepada Pemerintah Daerah yang meraih WTP pada tahun 2020. Pada sisi lain ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga triwulan II 2021, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah melalui instrumen APBN dan APBD, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 5,76 persen atau mengalami pertumbuhan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,92 persen. "Perbaikan tersebut terutama didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut.” ujarnya. Menurut Heru untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, kebijakan investasi pemerintah menjadi faktor yang cukup krusial. (mth)
Dari Melbourne, Denny Indrayana Kritik Pertemuan Jokowi - Haji Isam
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan ada dua kejadian di Kalimantan Selatan yang perlu dikritisi dan dicermati selama satu pekan terakhir antara Presiden Jokowi dan Haji Isam. Pertama, pada hari Kamis (21/10/2021) lalu, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, meresmikan pabrik biodiesel yang didirikan PT Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Kedua, keesokan harinya, Jumat (22/10/2021) lalu, Advokat Jurkani yang sedang melakukan langkah advokasi atas suatu penambangan ilegal juga di daerah Tanah Bumbu, dibacok oleh sekelompok orang yang menyebabkan Jurkani luka parah di kaki dan tangannya. Kedua peristiwa tersebut, meskipun seakan-akan terpisah, sebenarnya menunjukkan satu benang merah, bagaimana politik bisnis batu bara bisa masuk ke dalam kepentingan politik dan penegakan hukum di tanah air. Yang pertama, kehadiran Presiden Jokowi meresmikan proyek yang didirikan oleh Johnlin Grup, yang dimiliki Haji Isam, seakan-akan tidak ada masalah—dalam kondisi normal. Namun, sudah menjadi pemberitaan luas bahwa anak perusahaan Johnlin Grup sedang diduga terjerat perkara korupsi suap pembayaran pajak yang kasusnya sedang disidik KPK, bahkan kasusnya pun sedang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan bahkan ada saksi yang memberikan keterangan bahwa Haji Isam diduga terlibat dalam proses penyuapan kepada pegawai pajak tersebut. Memang saksi tersebut pun akhirnya dilaporkan Haji Isam ke kepolisian karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Laporan demikian tentu menjadi tantangan berat bagi LPSK untuk menjalankan sistem perlindungan saksi di tanah air (witness protection program). Dalam kondisi sedang dijerat dugaan kasus demikian—meskipun kita semua paham dengan asas praduga tidak bersalah—adalah lebih etis dan bijak jika Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup. Kehadiran Presiden Jokowi bagaimanapun akan menimbulkan persepsi politik hukum, bahwa Presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji Isam. Di tengah sistem penegakan hukum yang masih rentan dari intervensi keuangan dan kekuasaan, maka kehadiran Presiden Jokowi jelas adalah tindakan yang tidak pas dan amat rentan dikritik sebagai tindakan yang tidak etis. Memang, belum secara gamblang termasuk kategori menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice), namun paling tidak mempunyai batas yang sangat tipis dengan menggunakan kekuasaannya (trading of influence) untuk mempengaruhi proses penegakan hukum, utamanya di KPK dan Pengadilan Tipikor. Sedekat apapun relasi kuasa dan dana antara Presiden dengan Johnlin Grup dan Haji Isam, tetap ada batas-batas etika bernegara yang sangat ketat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Presiden Jokowi. Bukan hanya semata untuk menjaga proses penegakan hukum yang bebas dari intervensi siapapun, tetapi lebih jauh untuk menjaga marwah Presiden dan Negara dalam berhubungan dengan benturan kepentingan, utamanya ketika berhadapan dengan pengusaha dan oligarki yang memang punya kedekatan relasi dengan diri sang Presiden. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi, kalangan istana, partai politik, dan banyak elit serta pejabat negara memang dekat dengan Johnlin Grup dan Haji Isam. Tepat setahun lalu, pada hari Kamis juga (22/10/2020), Presiden Jokowi telah pula meresmikan pabrik gula yang dimiliki Johnlin Grup di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saat itu, tidak terlalu problematik, karena belum muncul kasus pajak yang terkait dengan Johnlin Grup di KPK. Salahkah Presiden meresmikan suatu proyek? Tentu tidak. Termasuk jika pun yang memiliki proyek tersebut pernah membantu pendanaan kampanye dalam pemilihan presidennya. Namun, sekali lagi, masalah utamanya adalah secara etika kalau pemilik proyek tersebut diduga sedang terjerat kasus hukum yang sedang berjalan, dan ada keterangan saksi dan bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korporasi maupun pribadi sang pemilik proyek. Seorang Presiden tentunya harus sangat sadar dan paham soal etika hukum bernegara yang demikian. Hal selanjutnya, terkait pembacokan terhadap Advokat Jurkani, yang sedang mengadvokasi persoalan penambangan ilegal batu bara. Perbuatan biadab demikian bukan hanya tindak pidana yang menciderai profesi advokat yang harus dilindungi, tetapi lagi-lagi menunjukkan politik bisnis batu bara di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu, memang penuh tantangan dan seringkali beririsan dengan tindak kekerasan, tindak pidana, dan praktik-praktik mafioso. Polisi diberitakan sudah menangkap dua pelaku pembacokan. Namun, tidak sulit untuk mengkritisi, bahwa harusnya aparat penegak hukum menjerat pelaku utamanya. Tindakan penambangan ilegal yang dilakukan dengan memasukkan alat-alat berat tentulah sangat mudah untuk membuktikan siapa penyandang dana dan pelaku utamanya. Menangkap pelaku pembacokan semata—atau hanya mengatakan tragedi tersebut hanya karena minuman keras, amat patut dikritisi. Pastilah tidak mudah bagi KPK dan polisi untuk mengungkap siapa pelaku utama dugaan penyuapan pajak yang terkait Johnlin Grup ataupun dalang utama dibalik pembacokan advokat Jurkani. Tetapi disinilah profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum kita diuji dan dipertaruhkan. Di Kalimantan Selatan penegakan hukum kita kembali diuji, apakah tajam tanpa pandang bulu, atau kembali lumpuh karena godaan kekuasaan dan keuangan. (sws)
PUPR Dorong Pendekatan Kewilayahan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan pendekatan kewilayahan. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan, berbagai upaya tetap dilakukan demi kemajuan KTI meskipun dihadapkan pada isu dan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR, upaya pencapaian target output, serta keterbatasan anggaran. “Kementerian PUPR senantiasa mendorong peningkatan daya saing KTI melalui pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan potensi pengembangan wilayah,” ujar Rachman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus dilakukan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian PUPR menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai basis pembangunan dalam mendorong pembangunan KTI. Dalam rangka semakin mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan di KTI, menurut Rachman Kementerian PUPR berharap dapat berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI) terutama dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan Kawasan Strategis serta keterpaduan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur lainnya (lintas sektor dan lintas kewenangan). Pada kesempatan itu ia menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur PUPR strategis di KTI seperti Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Barat (NTB), Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara PLBN Tahap I (Entikong, Badau, Aruk, Motaain, Motamassin, Wini, dan Skouw), dan beroperasinya empat ruas jalan tol di KTI (Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Makassar seksi 4 dan Ujung Pandang Seksi 1-3). Terkait isu-isu strategis pembangunan wilayah timur antara lain kebencanaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, konektivitas antarwilayah, isu penyediaan sumber air baku, penyediaan infrastruktur dasar permukiman khususnya kampung adat, konservasi daya dukung lingkungan, dan pengembangan potensi sektor unggulan. Sementara itu Ketua Umum BP2KTI Fadel Muhammad mengatakan dengan dideklarasikannya BP2KTI dapat dilakukan percepatan pembangunan di KTI seperti pengembangan pariwisata, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan penyediaan infrastruktur dasar yang semakin baik. Menurut dia, BP2TKI didirikan dengan tujuan membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan berbasis government entrepreneurship sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan. Lalu, melaksanakan riset dan kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan. Kemudian, pendampingan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI. “Kita melihat Indonesia suatu rumah besar, KTI satu bilik rumah jangan terpisah dari rumah tadi. Jangan dia tertinggal dari kawasan barat dan tengah Indonesia,” kata Fadel. (mth)
BRIN Dorong Pembangunan Etika, Infrastruktur dan Talenta AI
Jakarta, FNN - Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong implementasi peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia untuk pembangunan etika, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, serta riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial. "Kita tidak hanya ingin membangun use case AI (aplikasi yang memanfaatkan kecerdasan artifisial), tapi kita juga perlu menyiapkan seluruh syarat-syarat penting agar AI di Indonesia berhasil," kata perekayasa dari BRIN Asril Jarin dalam konferensi pers Artificial Intelligence Innovation Summit (AIIS) 2021 di Jakarta, Senin. Peta jalan kecerdasan artifisial (AI) Indonesia tersebut, menurut dia, sudah dirancang di dalam Strategi Nasional (Stranas) Kecerdasan Artifisial 2020-2045. Stranas Kecerdasan Artifisial merupakan arah kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial di beberapa sektor prioritas pembangunan nasional, di antaranya sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan serta mobilitas atau kota cerdas. Asril menuturkan implementasi peta jalan kecerdasan artifisial diharapkan akan mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Perekayasa di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BRIN itu mengatakan etika AI perlu dibangun dan disiapkan agar AI memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. "Kita tahu AI adalah kecerdasan, dan kalau kecerdasan itu tidak bermoral, nanti efek sampingnya ada juga terhadap manusia, karena itu pondasi penting penerapan AI di negara kita pun itu perlu juga disiapkan dari sisi etikanya," ujar Asril. Selain itu, perlu juga menyiapkan infrastruktur AI yang memadai karena AI membutuhkan komputasi cepat untuk dapat menghitung data set yang begitu besar, apalagi jika menggunakan teknologi deep learning. Menurut Asril, data set merupakan komponen sangat penting dan pembangunannya juga paralel dengan penyiapan infrastruktur AI. Oleh karenanya, Indonesia perlu menyiapkan pengelolaan dan pembangunan data set yang besar secara komprehensif, menyeluruh dan terkelola dengan baik. Dengan didukung data set yang tersedia dan terkelola baik, maka implementasi inovasi kecerdasan artifisial akan mampu mendorong otomatisasi untuk mendukung pembangunan di seluruh sektor di Indonesia. Dengan demikian, penerapan inovasi AI juga akan menjadi lebih optimal untuk membantu seluruh sektor-sektor yang ada di Indonesia demi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Semua peta jalan ini sudah kita rancang dan kita harapkan nanti menjadi bagian dari peraturan presiden," ujar Asril. (mth)
Belum Diresmikan Kereta LRT Cibubur-Jakarta Sudah Tabrakan
Jakarta, FNN - Kereta ringan lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek yang tengah dalam tahap uji coba mengalami kecelakaan di jalur layang ruas Munjul, Jakarta Timur, pada Senin (25/10) sekitar pukul 12:25 WIB Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Farid Budiyanto menyatakan belum mengetahui penyebab kecelakaan dan akan mendalami kejadian tersebut. "Saat ini kami masih mencari informasi lengkapnya, mengingat uji coba kereta merupakan ranah INKA dan KAI sedangkan ADHI sebagai penyedia prasarana. Kami sedang komunikasikan dengan PT KAI dan INKA untuk mendalami kejadian tersebut," kata Farid Budiyanto dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Senin. Sementara itu, PT KAI dan PT INKA belum memberikan penjelasan terkait peristiwa ini. Uji coba LRT Jabodetabek rute Cibubur-Cawang sudah berlangsung sejak November 2019, seperti dikutip dari laman LRT Jabodetabek. Pada tahap uji coba perdana yang dilakukan pada 28 November 2019 lalu, kereta dijalankan dari Stasiun Harjamukti, Cibubur, hingga TSN 1 sebelum Stasiun Ciracas, Layanan Cibubur-Cawang melewati empat stasiun, dimulai dari Taman Mini Indonesia Indah, Kampung Rambutan, Ciracas, sampai Harjamukti Cibubur dengan panjang Trase 14,5 kilometer. Kesaksian Warga Sejumlah warga Cipayung, Jakarta Timur, mengaku mendengar suara dentuman keras saat terjadi tabrakan LRT Jabodebek di ruas Munjul. Salah satu warga, Erbi (24) mengatakan, mendengarkan adanya dentuman keras sekitar pukul 12.30 WIB. Setelah mendengar suara tersebut, ia lantas mendatangi lokasi dan melihat adanya asap keluar dari badan kereta tersebut. "Ada suara kenceng banget, ledakan dan teriakan kenceng banget, ada asap keluar, warga sekitar pada keluar semua. Saya bilang kereta tuh di situ," katanya. Sementara itu, Isnarti (42) juga mendengar suara dentuman. "Dengar suara ledakan itu, saya sangka mobil atau bannya pecah. Terus orang-orang keluar (rumah), eh ternyata kereta tabrakan. Tapi anak saya yang keluar," tuturnya. Di lokasi terlihat rangkaian LRT tersebut dalam posisi menimpa rangkaian yang lainnya. Zebuah terpal berwarna oranye membentang menutupi rangkaian LRT yang terlibat kecelakaan tersebut. Situasi lalu lintas di ruas Tol Jagorawi di dua arah terpantau ramai lancar. Petugas PJR dan Jasa Marga terlihat mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) yang sedang dalam tahap uji coba di jalur layang ruas Munjul, Jakarta Timur, tersebut mengalami kecelakaan pada Senin (25/10). Namun operator kereta ringan tersebut adalah LRT Jabodetabek, bukan PT LRT Jakarta. "Yang viral tersebut merupakan LRT Jabodebek bukan kita," ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta, Ira Yuanita saat dihubungi di Jakarta, Senin. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur langsung megerahkan satu unit penyelamatan dari sektor Cipayung untuk ke lokasi. Kepala Seksi Operasional Damkar Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) Gatot Sulaeman saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan kereta LRT tersebut dalam tahap uji coba dan tidak ada penumpang di dalamnya. "Karena informasi sedang uji coba, katanya kosongan tuh kereta. Tim juga belum juga dapat data akurat," ujar Gatot. (sws, ant)
POPULER
