ALL CATEGORY
Kominfo Segera Panggil KPAI dan Bank Jatim Terkait Dugaan Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Dedy Permadi mengatakan pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap pimpinan atau direksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Bank Jawa Timur (Jatim) terkait dugaan kebocoran data, baru-baru ini. "Sesuai tugas dan kewenangan, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah-langkah secara terukur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam beberapa hari terakhir untuk merespon isu dugaan kebocoran di dua insititusi yaitu KPAI dan Bank Jatim," kata Dedy dalam jumpa pers di Jakarta, Senin. Lebih lanjut, Dedy menjelaskan pemanggilan tersebut adalah langkah lanjutan dari permintaan klarifikasi yang dikirimkan Kominfo kepada KPAI pada Kamis (21/10), untuk meminta data-data yang diperlukan untuk proses investigasi lebih lanjut. Pada hari yang sama, KPAI telah merespon surat klarifikasi tersebut dengan memberikan informasi awal terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi di institusinya. Pada Jumat (22/10), Kominfo mengirimkan surat kembali ke KPAI untuk meminta informasi lebih lanjut, karena ada data yang diperlukan untuk investigasi lanjutan. "Data-data yang diperlukan tersebut saat ini masih kami tinggu untuk bisa disampaikan KPAI ke Kominfo. Setelah proses ini, Kominfo akan melakukan pemanggilan kepada pimpinan KPAI, berdasarkan data awal yang telah diterima melalui surat yang sudah dilayangkan ke Kominfo," jelas Dedy. Untuk kasus dugaan kebocoran data Bank Jatim, Dedy mengatakan pihaknya juga telah melakukan langkah pertama yang sama, namun belum ada klarifikasi yang diterima dari bank daerah tersebut. "Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Bank Jatim terkait dugaan kebocoran data pribadi. Kominfo saat ini masih menunggu klarifikasi dari Bank Jatim," kata Dedy. "Di saat bersamaan, Kominfo juga melakukan pemanggilan kepada direksi atau pimpinan Bank Jatim. Ini sesuai prosedur yang biasa kita lakukan terkait isu atau dugaan kebocoran data pribadi," ujarnya menambahkan. Sebelumnya, data pengaduan dalam jaringan (online) KPAI diduga bocor dan diperjualbelikan di situs gelap RaidForums. Dalam pekan yang sama, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) juga diterpa adanya kabar kebocoran data nasabah perusahaan. (mth)
Mustofa Kemal Attaturk Tidak Sekuler
Oleh Tony Rosyid Lagi-lagi, Indonesia gaduh. Beberapa tahun ini, negeri ini selalu diterpa gelombang kegaduhan. Bangsa yang dulu tenang, damai, nyaman, mendadak berubah situasinya menjadi bangsa yang saling curiga, suka menyerang satu sama lain, dan terus mengalami kegaduhan. Belum reda isu Jl. Mustafa Kemal Attaturk, kini ramai soal pernyataan Menag bahwa kementerian Agama itu hadiah buat NU, bukan buat umat Islam secara umum. Gaduh lagi! Tulisan ini hanya akan bicara soal Mustafa Kemal Attaturk. Ia adalah seorang perwira militer yang menjadi presiden pertama Turki. Nama aslinya adalah Ghazi Mustafa Kemal Pasha. Lahir di Thessaloniki 12 Maret 1881, dan meninggal di Dolmabahce Istambul 10 Nopember 1938. Presiden pertama Turki ini dimakamkan di Ankara tahun 1953. Beberapa tahun lalu saya sempat berkunjung ke makamnya. Bagi mahasiswa UIN, IAIN dan STAIN, sepak terjang dan pemikiran Mustafa Kemal Attaturk pasti tidak asing. Di semester awal ada mata kuliah yang mengkaji sejumlah tokoh Islam, salah satunya adalah pendiri negara Turki itu. Mustafa Kemal Attaturk dikenal sebagai tokoh sekuler. Bahkan dinobatkan sebagai bapak sekularisme. Selama ini, kita memahaminya begitu. Benarkah Mustafa Kemal adalah seorang sekuler? Saya ingin mengawali diskusi ini dengan arti sekuler. Biar clear. Sekuler itu suatu gagasan yang memisahkan agama dari negara. Intinya, negara gak ngurusi agama. Gak melarang, juga gak mendukung. Agama menjadi urusan privat, dan tidak diurus negara. Anda mau beragama atau tidak, negara gak peduli. Anda punya tuhan atau ateis, bagi negara itu gak penting. Itu urusan pribadi anda. Negara gak mau ikut campur. Inilah makna sekuler. Indonesia bukan negara sekuler. Sebab, ada kementerian agama. Soal kementerian ini hadiah buat siapa? Itu soal lain. Amerika, Australia, sejumlah negara Eropa dan beberapa negara Asia adalah negara-negara sekuler. Negara-negara itu gak ikut campur soal agama. Di negara-negara itu, hidup beragama punya kebebasan. Selama tidak menimbulkan gangguan kepada publik, monggo. Mau pakai jilbab lengkap dengan cadar, pakai kalung salib, bangun tempat ibadah, bebas. Silahkan saja menjalankan agama, asal tidak mengganggu hak orang lain. Simple! Saya pernah ke Singapora, Hongkong, Macau, Amerika dan Kanada. Umat beragama di sana punya kebebasan menjalakan ajaran agamanya, dan negara menjamin hak-hak mereka. Apakah Turki di bawah kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk memberi kebebasan beragama sebagaimana negara-negara sekuler tersebut? Tidak! Jilbab dilarang, adzan diubah bahasanya, masjid dijadikan museum, semua yang berbau Islam tidak diperbolehkan ada di Turki. Apakah ini sekuler? Tidak! Sekuler itu memisahkan agama dari urusan negara. Bukan melarang orang menjalankan ajaran agamanya. Jadi, kalau selama ini orang bilang bahwa Mustafa Kemal Attaturk bapak sekuler, itu salah kaprah. Yang benar dia memusuhi agama. Dalam konteks ini adalah Islam. Apakah tokoh seperti ini akan menjadi nama jalan di ibu kota Indonesia yang notabene sangat menghargai dan menjunjung tinggi agama? Inilah yang menunai protes banyak pihak. Protes tidak hanya oleh warga Jakarta, tapi telah menjadi protes nasional. Kabarnya, Gubernur DKI telah mendapat banyak surat dari berbagai elemen masyarakat: baik organisasi, komunitas maupun daerah. Intinya: mereka menolak Mustafa Kemal Attaturk dijadikan nama jalan di Jakarta. Menamai jalan tidak seperti menamai jenis makanan. Ada regulasinya. Ini diatur dalam Keputusan Gubernur No 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan. Di pasal 7 (2) huruf c angka 1 berbunyi: bahwa nama jalan yang diusulkan tidak menyinggung perasaan salah satu golongan atau agama/kepercayaan. Masyarakat berharap Gubernur DKI selalu berpedoman pada Kepgub No 28 tahun 1999 ini. Soal aturan, gubernur DKI terkenal paling ketat, patuh dan disiplin. Jika mau bertukar nama jalan, ada baiknya dipilih nama tokoh lain yang tidak menimbulkan potensi kegaduhan, atau nama kota. Misal Jl. Istambul. Sebagaimana nama Cassablanca. Ini nama kota di Maroko yang dijadikan nama jalan di Jakarta, sebagai barter nama Soekarno di Maroko. Ini akan jauh lebih elegan dan bijak. Pengamat politik dan pemerhati bangsa.
Hikmahanto: Peran Generasi Muda Penting Majukan Hukum Internasional
Jakarta, FNN - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana menilai peranan generasi muda penting dalam membantu memajukan bidang studi hukum internasional di Tanah Air. "Masa depan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, fakultas hukum di Tanah Air, dan bidang studi hukum internasional terletak pada generasi muda," kata dia pada webinar bertajuk "Masa Depan Pendidikan Hukum Internasional dalam Perspektif Pengajar Muda" yang dipantau di Jakarta, Senin. Oleh sebab itu, katanya, jika para generasi muda di Tanah Air tidak siap maka bisa berimbas atau berdampak negatif pada pembangunan Indonesia, fakultas hukum, dan bidang studi hukum internasional. Hikmahanto mengatakan jika sebuah universitas menghadirkan pengajar muda bukan berarti tidak melihat arti penting dari hukum internasional sehingga tidak memunculkan pengajar senior. Akan tetapi, ujarnya, hal tersebut salah satu upaya agar pengajaran bidang studi hukum internasional tidak terlewatkan oleh para pengajar muda. "Para pengajar muda harus diberi ruang dan kesempatan agar mereka memikirkan hal-hal strategis di masa depan," kata Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut. Ia mengatakan pada tahun 1957 Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada saat itu yang memikirkannya adalah sosok anak muda, yakni Mochtar Kusumaatmadja. "Dia sudah memikirkan sejak muda dan diperjuangkan hingga akhirnya terealisasi meskipun saat itu ia sudah tidak muda lagi," kata dia. Namun, katanya, yang menjadi poin penting adalah perjuangan luar biasa dari sosok anak muda bernama Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kemajuan Indonesia hingga akhirnya diakui dunia internasional. "Jadi inilah yang kita harapkan kepada anak-anak muda di bidang hukum internasional agar mereka memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan," ujarnya. (mth)
Menyoal Jalan Ataturk
Oleh Dr Ahmad Sastra *) Bogor, FNN - Setelah membaca berita soal rencana pengusulan nama Mustafa Kemal Ataturk oleh Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Muhammad Iqbal dalam acara Ngopi Virtual, Jumat (15/10/2021) untuk mengganti nama jalan di daerah Menteng, Jakarta yang rencananya akan diresmikan awal tahun 2022 yang jadi sorotan publik dan menimbulkan kontroversi dari sejumlah pihak, saya jadi teringat sebuah buku karya Julies Archer. Buku itu berjudul Kisah Para Diktator, Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis Despotis dan Tiran yang diterbitkan oleh Penerbit Narasi, 2017. Buku ini berisi mengenai kisah para diktator yang pernah memimpin di negara-negara, antara lain : Adolf Hitler, Lenin, Duvalier, Fidel Castro, Batista, Mustafa Kemal Ataturk, Stalin, Mao Tse Tung, Kruschev, Chiang Kai Shek, Francisco Franco, Gamal Abdul Naser, Soekarno. Dialah Presiden pertama Republik Turki Sekuler. Ketika Mustafa Kemal berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama di dunia Islam. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangannya. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar Khilafah Utsmani kembali menghiasi bumi Islambul. Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qishash bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman penjara. Kemal Ataturk adalah tokoh sekulerisme di Turki yang telah berdosa besar memisahkan khilafah Islamiyah yang telah berlangsung selama 1400 tahun. Pemikiran sekuler inilah yang telah memporak-porandakan persatuan umat Islam di dunia. Melalui persekongkolan jahat dengan negara-negara imperialis, Ataturk berkhianat kepada Islam dan berafiliasi kepada negara-negara penjajah. Mustafa Kemal Attaturk dari Turki. Terlahir dengan nama Mustafa, sementara kata Attaturk dipilihnya sebagai penyempurna kediktatorannya, diktator ala pemimpoin sekuler radikal, Ia manusia besar sekaligus sinting, kata Jules Archer. Ia membakar puluhan warga Yunani dan membuangnya ke laut. Memerintah sebagai diktator mutlak. Menggantung para penentangnya. Sejak kecil wataknya sombong, dingin dan angkuh, ‘Karena agama, Turki tenggelam dalam perbudakan feodalisme’, teriaknya suatu saat. Mustafa Kamal Attaturk adalah agen Inggris pengkhianat Khilafah. Perilakunya biadab, kejam, tukang mabok dan membangkang agama. Menghapus kekhalifahan, mengusir sang Khalifah, bahkan seluruh keluarga Ottoman diusir. Bagi yang menentang, langsung dibunuhnya. Ia menghapus bahasa Arab dan menutup gereja, menjadikan masjid sebagai lumbung padi. Kemal Attaturk lahir di Selanik (sekarang Thessaloniki, Yunani), 19 Mei 1881. . Penyakit sirosis hati (liver) yang menggerogoti kesehatannya mengantarkan kepada kematiannya pada tahun 1938 pada usia 57 tahun. Selama hidupnya menjadi pemabok berat. Inilah bapak sekuler turki yang telah berperan dalam kehancuran institusi Islam di Turki. Mustafa Kemal menggawangi organisasi persatuan dan kemajuan yang melawan dan menjadi oposisi Daulah Ustmani, ia bekerjasama dengan Eropa dalam usahanya menghapus kakhalifahan. Ia berhasil masuk Istambul, kemudian melucuti dan menyingkirkan Abdul Hamid II. Pada tanggal 3 Maret 1924, badan legislatif Turki mengangkat Attaturk sebagai presiden Turki pertama. Sebagai sosok yang mengidap Islamophobia, dan dicap sebagai bapak sekulerisme Turki, banyak dosa Ataturk bagi dunia muslim. Tentu saja dosa terbesar dia adalah menghapus sistem khilafah Islam yang telah menyatukan umat Islam dan menjadi benteng bagi kekuatan umat Islam. Khilafah adalah ajaran Islam warisan Rasulullah, namun diganti oleh Ataturk dengan sistem demokrasi sekuler ala Barat yang anti Islam. Tak hanya itu, Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Aya Soffia menjadi museum, mengganti kalimat adzan dengan bahasa Turki, menggalakkan minuman khamr di tempat umum, dan mengubah majelis-majelis ilmu dengan tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana watak Fir’aun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentaranya: “Kini siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?” Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan: “Andalah paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berakhir pada Oktober 1938, ketika sakit menderanya hingga ajal menjemputnya dengan penuh hina dina. Dokter pribadinya memberinya salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan kukunya. DR. Abdullah ‘Azzam dalam bukunya Al- Manaratul Mafqudah, menjelaskan proses ajal Mustafa Kemal Ataturk yang mengerikan. Menurut DR. Abdullah ‘Azzam, cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti.Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, tim dokter menusukkan jarum di perutnya. Tapi perutnya malah membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Rencana penyematan jalan Ataturk di Jakarta tentu saja memberikan indikasi dan penegasan simbol sekularisme pemerintah Indonesia. Karena itu tidaklah layak penggunaan nama Ataturk sebagai salah satu nama jalan di Indonesia, sebab sekulerisme sendiri adalah paham yang menyelisihi Islam. Dengan menyematkan nama Kemal Attaturk yang jelas sebagai tokoh berpaham sekulerisme, maka selain menyelisihi fatwa MUI, rencana ini akan menimbulkan berbagai kegaduhan di kalangan umat Islam dan rakyat pada umumnya, padahal masih sangat banyak tokoh-tokoh yang lebih layak dipilih dan tidak menimbulkan kegaduhan. Secara aqidah, penyematan nama tokoh sekuler ini akan memicu paham sekulerisme di kalangan generasi muda muslim di Indonesia, padahal paham ini selain akan merusak aqidah juga akan melahirkan berbagai kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham sekulerisme adalah salah satu paham yang telah difatwakan haram dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekularisme Agama dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M. Paham sekulerisme menurut fatwa MUI didefinisikan sebagai paham yang memisahkan urusan dunia dari agama dimana agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan antara individu dengan tuhan, sedangkan hubungan dengan sesama manusia diatur hanya dengan kesepakatan sosial. Di Turki, negeri asalnya saja, semangat perubahan di dalam negerinya sudah beralih kepada tokoh-tokoh Islam, termasuk upaya Erdogan untuk mengembalikan Haghia Sophia menjadi masjid setelah 85 tahun menjadi museum. Sementara di negeri mayoritas muslim ini justru sebaliknya, malah ingin menggunakan nama tokoh sekuler untuk menjadi jalan di Jakarta. Jika Anda pergi ke museum Etnagrafi di Turki untuk melihat makamnya, para pemandu museum akan menyemprotkan parfum ke pakaian Anda. Sebab jika sudah mendekati makamnya pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Pihak museum pun mengakui, jika sumber bau busuk itu bukan dari WC atau septictank yang bocor, melainkan dari makam Mustafa Kemal Attaturk. Kisah ini memberikan i’tibar. Seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal Khilafah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat, kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Attaturk, si penjegal dan penghancur Khilafah Utsmani. Aroma bau yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal, adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja, yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariat-Nya, maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina. Tentu saja umat Islam di Indonesia wajib menolak tegas rencana pemberian nama jalan di Jakarta dengan menggunakan nama Kemal Attaturk, sebab lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi umat Islam dan bangsa secara umum. Kedua, sebaiknya pemerintah membatalkan rencana ini karena akan menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Penulis adalah Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa.
Menag Yakut Jangan Arahkan NU “Berladang” Hanya di Kemenag
By Asyari Usman MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas jelas keliru besar. Dan merendahkan NU ketika mengklaim bahwa Kemenag adalah hadiah untuk NU. Kasihan warga nahdiyin. Kalau hanya diberi kesempatan untuk memanfaatkan peluang di Kementerian Agama saja. Sempit sekali. Seharusnya warga NU itu menguasai kekayaan Indonesia. Orang NU harus memanfaatkan kandungan bumi negeri ini. Harus ikut mengelola tambang migas, emas, nikel, batubara, dlsb. Terbuka luas untuk NU. Kalau hanya mengolah Kemenag, berapalah anggarannya. Paling banyak 66 triliun (uang APBN 2021). Itu pun untuk seluruh Indonesia. Untuk berbagai program pula. Susahnya, tidak mudah juga “memanfaatkan” anggaran 66 T itu. Banyak orang yang lihat. Kiri-kanan diawasi. Kalau sekadar menaikkan jumlah kekayaan pribadi-pribadi, mungkin masih bisalah. Tapi kalau untuk meningkatkan taraf hidup warga NU semuanya, hampir tak mungkin. Karena itu, Pak Yakut jangan mempersempit peluang untuk NU menjadi tertuju ke Kemenag saja. Sudah itu, klaim Kemenag hadiah untuk NU sekarang ditolak sendiri oleh petinggi ormas ini. Sekjen NU Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa Kemenag adalah hadiah untuk seluruh umat Islam. Pak Sekjen benar seratus persen. Lebih arif ketimbang Yakut. Pak Helmy tidak setuju NU hanya terfokus ke Kemenag. Ada bidang-bidang lain yang harus digeluti oleh para nahdiyyin. Tidak hanya menadahkan tangan ke Kemenag. Sangat tidak terhormat kalau NU hanya diarahkan untuk “berladang” di Kemenag saja. NU harus jauh lebih besar dari Kemenag. Orang-orang NU selayaknya memiliki usaha di berbagai sektor termasuk pertambangan, manufaktur, retail, dll. Di masa pandemi ini bahkan bisa mendirikan usaha impor vaksin, alat tes PCR, alkes atau yang lain-lainnya. Yakut tak mendidik warga NU bila hanya memanfaatkan peluang di Kemenag. Dan juga bisa berbahaya. Bahayanya apa? Tentu masih ingat ketika seorang politisi asal NU terjerat kasus korupsi karena memanfaatkan peluang di Kemenag. Beliau masuk penjara gara-gara memperjualbelikan jabatan yang berada di bawah lingkup kewenangan Kementerian. Sampai-sampai KPK waktu itu menemukan uang tunai 180 juta rupiah dan 30,000 dollar AS di laci Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Pastilah jagad NU dibuat malu oleh kasus ini. Jadi, jangan sampai terulang lagi. Orang NU pasti tak mau ada kejadian yang mencoreng wajah mereka. Sangat mengherankan kalau Pak Yakut mendorong dominasi NU di Kemenag. Warga NU perlu waspada. Jangan-jangan pernyataan Yakut bahwa NU “berhak” memanfaatkan peluang di Kemenag itu adalah jebakan untuk memojokkan ormas besar ini. Tampaknya pimpinan NU perlu melakukan Tes Asli NU (Tes Anu) untuk Pak Yakut.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Stop Ashobiyah Qaumiyah
By M Rizal Fadillah UNGKAPAN Kyai Said Aqil Siraj soal misi penguasaan oleh NU untuk berbagai institusi keagamaan apakah MUI, KUA, Masjid bahkan sampai pada Khatib Jum'at di samping merupakan hak dan kebebasan untuk berbicara, juga sangat tidak bijak bahkan menyinggung banyak pihak. Umat Islam bukan hanya NU. Ungkapan seperti ini menjadi ciri dari kaum radikalis "ashobiyah qaumiyah"--egosentrisme kelompok. Kini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menyampaikan hal yang sama yakni cara pandang radikal dan intoleran dengan menyatakan bahwa Kemenag adalah hadiah untuk NU karenanya dapat memanfaatkan banyak peluang di Kemenag hanya demi kepentingan NU. Pandangan berbahaya ini dapat menyebabkan semua elemen baik jabatan maupun pendanaan dialokasikan untuk kepentingan satu pihak saja. Ashobiyah qaumiyah di tingkat pergaulan berbangsa dan bernegara adalah sikap radikal dan intoleran yang harus dicegah. Esensinya adalah anti kemajemukan dan anti kebhinekaan. Ketika kini dicanangkan program washatiyah atau moderasi beragama maka cara pandang ashobiyah qaumiyah seperti ini adalah awal yang harus dibenahi. Lord Acton pernah mengingatkan "power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely"--Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak dipastikan korupsi--Kekuasaan yang dipegang jika tidak waspada dan terkendali dapat menyebabkan korupsi kekuasaan dan kekayaan. Disinilah pentingnya koreksi dan sadar diri. Organisasi keagamaan harus terus ber-amar ma'ruf dan ber-nahi Munkar. "corrupt absolutely" adalah kemungkaran yang harus dibasmi. NU-isasi seperti juga isasi-isasi organisasi lainnya harus dicegah dan distop. Kita mesti menguatkan kebersamaan keagamaan dengan membangun sikap toleran dan saling menguatkan. Ashobiyah qaumiyah merupakan tiupan permulaan yang menjadi penyebab dari terjadinya perpecahan. NU yang akan bermuktamar dalam waktu dekat semoga dapat mengokohkan kembali jalan perjuangan dengan berbasis kemitraan keumatan. Lokomotif terpilih adalah figur yang toleran dan tidak radikal. Semoga. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Jokowi Galau Pilih Panglima TNI (Bagian-1)
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat lamban dalam menentukan Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan habis masanya pada akhir November 2021. Demikian dikemukakan oleh Selamat Ginting, pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) kepada FNN di Jakarta Senin (25/10/2021). Kandidat doktor ilmu politik ini menegaskan bahwa baru kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat galau untuk memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), galau artinya: kacau tidak keruan. Bahkan sampai tepat dua tahun pemerintahan Jokowi periode kedua pada 21 Oktober 2021 ini, ia masih juga galau. Belum menunjukkan kepastian. Hadi tercatat sebagai panglima TNI terlama di era reformasi. Ia menjabat selama empat tahun, kurang satu bulan. Terhitung sejak 8 Desember 2017 hingga 8 November 2021 mendatang. Dari situ bisa disimpulkan Jokowi begitu percaya pada Marsekal Hadi dibandingkan dengan perwira tinggi lainnya yang masih aktif saat ini, baik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, maupun Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo. Jadi pendapat Hadi tentu akan bisa mempengaruhi keputusan Jokowi dalam memilih suksesor pengganti Hadi. Jokowi pastilah akan menanyakan siapa yang paling pas menjadi suksesor Hadi. Jawabannya, akan mudah didapat. Hadi lebih cenderung memilih Laksamana Yudo daripada Jenderal Andika. Tentu juga bukan Marsekal Fadjar yang sama-sama dari matra udara. Hal ini tentunya bisa dilihat dari komunikasi interpersonal, baik dari sisi sosiologi komunikasi, maupun psikologi komunikasi. Dalam relasi kuasa antara Hadi dengan Yudo, secara kasat mata bisa dilihat, jauh lebih cair daripada antara Hadi dengan Andika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hanya mereka berdua yang tahu. Padahal keduanya pernah sama-sama membantu Presiden Jokowi di istana. Hadi tentu saja ingin kebijakan dan ‘legacy’-nya bisa diteruskan oleh suksesornya, sehingga ada kesinambungan. Ia tentu tidak ingin bernasib serupa dengan Jenderal Gatot yang kebijakannya dibatalkan dirinya. Bahkan terjadi ‘de-gatot-isasi’. Sehingga Hadi tidak ingin mendapatkan ‘hukum karma’ mendapatkan perlakuan ‘de-hadi-isasi’ seperti dialami Gatot. Dari sinilah kegamangan Jokowi untuk tidak langsung memilih Laksamana Yudo atau Jenderal Andika. Bahkan hingga pas dua tahun usia pemerintahan Jokowi periode kedua (20-21 Oktober 2021), belum juga ada kepastian tentang hal tersebut. Kendati sebelumnya sudah ada jejak utusan istana, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dan bertemu dengan KSAD Jenderal Andika pada Senin (11/10/2021) lalu. Dari sini sebenarnya ada sinyal berdasarkan teori komunikasi tentang interaksi simbolik. Maklum, sebagai orang Jawa, Jokowi senang menggunakan simbol-simbol dalam politik. Ingat, Menteri Pratikno tidak mengunjungi Mabesal kantor Laksamana Yudo maupun Mabesau kantor Marsekal Fadjar. Padahal mereka bertiga merupakan kandidat Panglima TNI. Hal ini karena mereka sudah mencapai bintang empat aktif dan menjadi kepala staf angkatan. Lain halnya bila dalam waktu dekat akan segera ada pergantian kepala staf angkatan. Misalnya, dalam sisa waktu Oktober 2021 ini terjadi pergantian kepala staf angkatan. Maka siapa pun yang akan menjadi kepala staf angkatan mempunyai peluang yang sama besarnya, kendati hanya dalam hitungan satu hari sekali pun. Tapi sinyal kedatangan Menteri Pratikno bisa mentah kembali, karena hingga kini (21 Oktober 2021) pun belum ada pengumuman reshuffle (pergantian) kabinet. Kemungkinan pergantian panglima TNI juga akan terkoneksi dengan reshuffle kabinet. Mengapa? Karena Jokowi tidak akan menelantarkan Marsekal Hadi tanpa jabatan. Hadi diduga kuat akan masuk dalam kabinet kali ini. Kemungkinan akan menjadi menteri perhubungan atau bisa juga sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Sebab Hadi juga pernah bekerja di istana menjadi sekretaris militer presiden. Nah, yang menjadi masalah adalah pesan komunikasi politik apa yang disampaikan Presiden Jokowi melalui Menteri Pratikno kepada Jenderal Andika? Apakah kepastian Andika akan menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI? Ataukah justru memberitahukan bahwa Andika tidak akan menjadi Panglima TNI, namun masuk dalam kabinet? Pertarungan politik seperti apa yang terjadi di dalam istana? Rasanya Jokowi pun tidak akan menelantarkan Andika jika akhirnya tidak dipilihnya menjadi Panglima TNI, melainkan sebagai bagian dari kabinet. Entahlah, mungkin sebagai KSP menggantikan Jenderal (Purn) Moeldoko, loyalis SBY yang berbalik menjadi loyalis Jokowi. Menjadi KSP dengan alasan, Andika juga pernah bekerja di lingkungan istana menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sampai di sini, Jokowi pun tidak akan menelantarkan Moeldoko. Kemungkinan Moeldoko akan diberikan tempat di kabinet bersama wakil dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini kemungkinan juga bersamaan dengan politik Jokowi ‘menggusur’ kubu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Misalnya, kemarin (20 Oktober 2021) Jokowi meminta komitmen pembantunya dalam memberantas mafia-mafia tanah. Ini sinyal kuat. Apalagi dilanjutkan hari ini (21 Oktober 2021) Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP, Junimart Girsang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, hingga kini persoalan perebutan tanah antara pengusaha dan warga di Indonesia tak kunjung selesai. Petunjuk itu mengisyaratkan Sofyan Djalil berpotensi akan dicopot dari posisi menteri. Sofyan dikenal sebagai ‘orangnya’ JK. Dan yang akan menggantikannya, kemungkinan Moeldoko. Pertarungan Politik Kembali ke soal siapa saja orang kuat yang akan pengaruhi Jokowi untuk memilih kandidat Panglima TNI? Jika di awal dikemukakan Jokowi akan meminta pendapat Marsekal Hadi. Walau hak prerogratif presiden, namun kemungkinan Jokowi akan meminta pendapat dari sekurangnya empat tokoh politik di luar Marsekal Hadi. Empat orang tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri sebagai pimpinan ‘kandang partai’ dimana Jokowi berada. Alam pikiran politik Megawati, tentu saja berkepentingan terhadap Andika yang punya potensi ke depan untuk dipasangkan dengan anaknya, yakni Puan Maharani dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Andika adalah jenderal aktif yang namanya masuk dalam bursa bakal calon presiden maupun wakil presiden untuk periode 2024. Sementara Marsekal Hadi, namanya sama sekali tidak diperhitungkan dalam sejumlah survey. Purnawirawan militer lainnya yang masuk dalam bursa bakal capres maupun wapres adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra; kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan deklataror Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo (GN). Puan sangat mungkin dipasangkan dengan Prabowo maupun Andika. Namun tidak dengan AHY dan GN sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Di situlah Megawati berkepentingan terhadap posisi Andika sebagai Panglima TNI atau jabatan lain yang setara di kabinet. Sama dengan ketika Megawati ‘menyelamatkan’ muka Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) yang batal menjadi Kepala Polri, kemudian disubsitusi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan kini BG menjadi Kepala BIN terlama sejak era reformasi. Lima tahun satu bulan, melewati rekor Mayjen (Purn) Syamsir Siregar selama empat tahun 10 bulan. Nama BG pun kini masuk dalam bursa survey bakal capres maupun cawapres 2024. Kembai ke soal tokoh yang akan dimintai pendapat oleh Jokowi. Rasanya tidak mungin Jokowi tidak minta pendapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo juga ketua umum Gerindra, partai tiga besar dalam pemilu 2019 lalu. Panglima TNI mesti terkoneksi dengan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan memiliki kapasitas selaku menteri bidang alutsista (alat utama sistem senjata) dan industri pertahanan yang memegang amanah untuk mendesain dan menentukan kebijakan strategis pembangunan alutsista TNI. Ada pun Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan, dan kepala staf angkatan sebagai pembina kekuatan. Jadi, presiden Jokowi sepantasnya menanyakan masalah ini juga kepada menteri pertahanan. Selain itu juga kemungkinan Jokowi akan menanyakan kepada menteri senior ‘paling kuat’, yakni Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Serta ketua dewan pertimbangan presiden, Wiranto. Kebetulan tiga nama yang disebut itu jenderal yang berasal dari matra darat. Sehingga bisa saja memiliki kecenderungan lebih memilih Jenderal Andika daripada Laksamana Yudo maupun Marsekal Fadjar. Andika pun lebih senior daripada Yudo maupun Fadjar. Andika lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987, Yudo lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988-A, dan Fadjar lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988-B. Namun masa dinas Andika tinggal satu tahun satu bulan lagi. Hal ini jika dihitung sejak November 2021, saat Hadi berusia 58 tahun. Sedangkan Yudo mempunyai waktu dua tahun lagi. Sedangkan Fadjar masih sekitar 2,5 tahun lagi. Dengan diulur-ulurnya waktu pergantian Panglima TNI, maka sah-sah saja jika ada analisis politik sebagai upaya menjegal Andika menjadi Panglima TNI. Sebab waktu satu tahun dianggap tidak efektif untuk menjalankan tugas sebagai Panglima TNI. Di sinilah peluang Laksamana Yudo lebih terbuka. Bisa jadi dengan alasan inilah Jokowi tidak memilih Andika. Namun bisa juga seperti model Jenderal Polisi Idham Aziz menjadi Kepala Polri pengganti Jenderal Tito Karnavian. Idham hanya sekitar satu tahun dua bulan saja menjadi Kepala Polri. Semua kemungkinan bisa terjadi, tergantung pertarungan politik di istana. Jadi, skenario kuatnya, bisa empat pilihan. Pertama; Andika sebagai Panglima TNI gantikan Hadi dengan waktu singkat, sekitar satu tahun satu bulan saja. Kedua; Yudo langsung menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi. Sedangkan Andika ditarik ke kabinet. Ketiga; win-win solutions. Andika menjadi Panglima TNI selama satu tahu satu bulan, kemudian digantikan Yudo sebagai Panglima TNI selanjutnya dengan waktu yang juga tersisa satu tahunan saja. Keempat; pola jalan tengah. Bukan Andika dan bukan Yudo, melainkan tokoh alternatif. Bisa jadi pengganti Andika sebagai KSAD, dengan calon kuat Panglima Kostrad Dudung Abdurachman. Seandainya Dudung menjadi KSAD pada akhir Oktober 2021 ini, maka ia pun berpeluang menjadi Panglima TNI pada November 2021 jelang 58 tahun usia Marsekal Hadi. Sehingga Dudung hanya sepekan saja menjadi KSAD dan langsung lompat menjadi Panglima TNI. Empat skenario itu sangat mungkin terjadi di tengah-tengah pertarungan politik kali ini. Dudung adalah titik pertemuan beberapa kepentingan politik, antara Jokowi, Megawati, Prabowo Subianto, LBP, dan Hadi Tjahjanto. (sws)
Muhammadiyah Tegaskan Indonesia Milik Semua
Jakarta, FNN - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara merupakan milik semua, bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja. "Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan," ujar Haedar dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah dari Jakarta, Ahad. Haedar mengatakan bahwa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Mestinya, segenap warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun, kata dia, masih ada saja yang belum beranjak "akil-balig" dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya. "Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua," kata dia. Ia menjelaskan Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua. "Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua," kata dia mengutip pidato Presiden pertama Republik Indonesia itu. Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. "Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara," kata dia. Maka dari itu, ia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegarawanan dalam berbangsa dan bernegara dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta. "Sebaliknya, mesti dieliminasi segala wujud nafsu duniawi yang melampaui batas. Nabi mengingatkan, jika manusia diberi satu gunung emas, dia akan meminta gunung yang kedua, setelah diberi yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Hanya kematian yang memutus nafsu keserakahan itu," katanya. (sws, ant)
Jokowi Siapkan Ahok sebagai Calon Kepala Ibu Kota Negara Baru
Jakarta, FNN - Pemerintah telah menyiapkan desain awal pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Termasuk untuk pengisian calon pemimpin di ibu kota baru tersebut. Namun pemerintah ingin ibu kota negara baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung beberapa nama calon Kepala Otorita IKN, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beserta tiga nama lain dengan latar belakang berbeda. Diantaranya Menristek terakhir Bambang Brodjonegoro, pengusaha sapi Tumiyana, hingga Bupati Banyuwangi Azwar Anas. "Namanya kandidat memang banyak. Satu, pak Bambang Brodjonegoro, dua pak Ahok, tiga pak Tumiyana, empat pak Azwar Anas. Cukup," ujar Jokowi, dikutip dari Liputan6, Sabtu (23/10/2021). Merujuk Pasal 9 UU IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian Kepala Otorita IKN hingga sang wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden. "Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden," bunyi Pasal 9. Adapun Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN kelak kan memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya, juga dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. "Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir" tulis Pasal 10 ayat (2). (sws, ant)
Ketua DPD: Arah Perjalanan Bangsa Perlu Dikoreksi
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa penting bagi elemen bangsa untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa demi perbaikan Indonesia ke depan. “Kita harus berjuang bersama-sama. Kami sudah sangat maksimal di DPD RI untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan kepada pemerintah,” kata La Nyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Menurut La Nyalla, sudah saatnya seluruh elemen bangsa ikut berkontribusi agar bangsa Indonesia mampu meraih cita-cita bersama sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri negara. Senator asal Jawa Timur ini menekankan bahwa apa yang ia perjuangkan selama ini murni aspirasi dari daerah yang orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. “Saya sudah berkeliling ke 33 provinsi. Hanya satu saja yang belum, yakni Kalimantan Tengah. Insya Allah dalam waktu dekat kami agendakan,” tutur dia. Melalui kunjungan-kunjungan tersebut, ia mengatakan bahwa DPD menyerap berbagai aspirasi dan menyalurkannya kepada pemerintah. Akan tetapi, Ketua DPD RI ini melanjutkan, DPD RI hanya dapat meneruskan aspirasi kepada pemerintah. Sebab, kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI amat terbatas. “DPD RI itu kewenangannya amat terbatas. Kami hanya bisa menyerap dan menyalurkan aspirasi, serta sedapat mungkin kami terus mengkontrol aspirasi tersebut,” ucap La Nyalla. Oleh karena itu, melalui berbagai kunjungan La Nyalla ke masing-masing provinsi, ia menekankan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan oleh berbagai elemen Indonesia untuk mengubah keterbatasan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia. “Bagaimana caranya? Ya, melalui amendemen kelima konstitusi,” kata La Nyalla. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Padepokan Perguruan Pencak Silat Padjajaran Pusat di Jalan Karang Nunggal, Kampung Adawarna, Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu. Guru Besar sekaligus Ketua Umum Padepokan Perguruan Pencak Silat Padjajaran Raden Haji Sani Wijaya Nata Kusumah menyatakan dukungannya terhadap usulan La Nyalla. Ia mendoakan agar apa yang dicita-citakan oleh La Nyalla akan berhasil. “Kami mendukung dan mendoakan apa yang dicita-citakan tercapai. Sebagai pemimpin, Bapak harus amanah dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Raden. (sws, ant)
POPULER
