ALL CATEGORY
Kekacauan Apalagi yang Akan Dibuat Yaqut Besok?
By M Rizal Fadillah AKHIRNYA kedewasaan dan pemahaman agama Menteri Agama Yaqut Qoumas terpaksa dipertanyakan. Tidak ajeg kebijakan Kementriannya. Terlalu kuat kepentingan politik yang dibawanya sehingga watak kenegarawanan yang semestinya melekat menjadi hilang. Di negara yang normal, orang seperti Yaqut sudah harus berhenti atau diganti. Terhitung hingga kini ada empat kontroversi yang telah dilakukan olehnya sejak pelantikan. Pertama, soal afirmasi Syi'ah dan Ahmadiyah. Hal sensitif di kalangan umat Islam ini malah digembor-gemborkan perlindungannya. Seolah menantang. Kedua, doa awal acara untuk semua agama. Jika kini acara Kemenag diawali dengan pembacaan Qur'an maka ke depan ia ingin semua agama melantunkan doa-doanya. Ketiga, ucapan selamat hari raya Baha'i Naw Ruz 178 EB. Saat tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba Menteri Yaqut muncul di media mengucapkan selamat hari raya agama Baha'i. Dan keempat, keberadaan Kemenag yang merupakan hadiah bagi NU. Yaqut tidak baca sejarah bahwa pembentukan Kemenag diawali gagasan Moh. Yamin di sidang BPUPKI dan digoalkan oleh tokoh-tokoh Masyumi non NU di KNIP. Menteri Agama pertama yang diangkat Soekarno pun adalah HM Rasyidi tokoh Muhammadiyah. Awalnya diperkirakan penggantian Menteri Agama Fahrur Rozi yang gemar mengangkat isu radikalisme ini akan mengubah kondisi keagamaan ke arah yang lebih baik. Ternyata ngototnya NU untuk merebut jabatan Menag tidak diimbangi dengan kualitas figur yang menjabatnya. Yaqut bukan figur terbaik bahkan terlalu mentah. Semestinya Jokowi segera mengganti sang Menteri. Namun diamnya membuat ragu akan ketegasan sikap politiknya. "Bukan urusan saya" mungkin ungkapnya. Padahal Jokowi dahulu pernah menyatakan bahwa tidak ada visi Menteri, yang ada adalah visi Presiden. Jadi, jika tidak ada tindakan apa-apa, maka kontroversi Yaqut adalah cermin dari kontroversi Jokowi juga. Kini dengan kecemasan tinggi rakyat khususnya umat Islam terpaksa menunggu kira-kira kekacauan apa lagi yang akan dilakukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas besok? *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Lamongan Antisipasi Potensi Bencana Hidrometeorologi
Lamongan, FNN - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyiapkan antisipasi terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, dengan memantau langsung kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di Lamongan, Senin mengatakan, kesiapsiagaan yang ditekankan pada pemantauan itu adalah sumber daya manusia (SDM) serta kesiapan transportasi, sarana dan prasarana, hal ini untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari risiko bencana. "Melihat besarnya ancaman bencana alam hidrometeorologi, maka kami perlu terus meningkatkan kewaspadaan, terlebih saat ini akan memasuki musim penghujan, dimana berdasarkan data dari BMKG Jawa Timur, musim hujan sebagian besar akan terjadi pada November dan puncaknya Januari hingga Februari tahun 2022," ujar Yuhronur, saat memimpin Apel Gelar Pasukan dan Peralatan antisipasi bencana. Yuhronur, dalam siaran persnya mengatakan, beberapa langkah mitigasi juga telah dilakukan, salah satunya terhadap banjir, longsor, banjir bandang, angin puting beliung hingga badai tropis lainnya. Ia menjelaskan, intensitas bencana hidrometeorologi yang masih terus terjadi akan ada kecenderungan meningkat eskalasinya, dan hal itu sangat dipengaruhi adanya perubahan iklim global yang tidak bisa dipungkiri. "Bahkan berdasarkan data BMKG, musim hujan saat ini dimungkinkan mengalami peningkatan intensitas curah hujan, dikarenakan adanya fenomena anomali cuaca, dengan ditandai munculnya fenomena La Nina yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga 20 sampai 70 persen," katanya. Yuhronur mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan antisipasi meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana tersebut. "Ini merupakan bentuk wujud komitmen bersama, siap siaga menghadapi bencana alam serta memberikan bantuan secara optimal kepada masyarakat yang tidak bisa dihindari terdampak bencana, dan tentunya semua harus sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan sehingga tidak memunculkan klaster baru dalam penyebaran COVID-19," katanya. Sementara itu, bencana hidrometeorologi merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur dan angin. Banyak bencana yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi, antara lain kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, longsor dan berbagai bencana lainnya. (mth)
DBL Dinilai Berkaitan dengan Desain Besar Olahraga Nasional
Jakarta, FNN - Kompetisi bola basket pelajar Developmental Basketball League (DBL) dinilai berkaitan erat dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) berdasarkan Perpres No. 86 karena basket merupakan salah satu dari tiga cabang olahraga yang didorong menjadi sports industry. "Pemerintah memiliki kepentingan terlebih memiliki DBON. 14 cabang olahraga yang didorong untuk olahraga prestasi dan tiga cabang yang kita dorong untuk industri atau sport industry yaitu sepak bola, bola basket dan bola voli,” kata Menpora Zainudin Amali dalam keterangan resminya, Senin. "Saya mendukung kompetisi ini (Honda DBL). Sebab, di kompetisi itulah para atlet bisa dilihat kemampuan dari hasil latihannya.” katanya menambahkan. DBL Indonesia mulai bergulir dan DKI Jakarta menjadi tuan rumah pertama. Laga sendiri berlangsung di Gelanggang Remaja (GOR) Cempaka Putih, Jakarta dan telah berakhir Sabtu (23/10). SMA Bukit Sion kembali menjadi yang terbaik di sektor putra dan tim SMAN 70 Jakarta atau Seventy menjadi yang terbaik di sektor putri. Menpora Amali menjelaskan bahwa ujung dari semua pembinaan cabang olahraga adalah bisa menghasilkan tim nasional yang baik. Pemerintah melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sangat berkepentingan untuk itu. “Itulah sebabnya, saya sangat memiliki kepentingan terhadap kompetisi di semua cabang olahraga harus berjalan. DBL ini diikuti para pelajar yang nantinya menjadi bibit atlet yang kita harapkan nanti bisa masuk ke klub-klub dan ujungnya mengisi tim nasional kita,” kata Menpora Amali. Politisi dari Partai Golkar itu menerangkan kesuksesan Honda DBL di DKI Jakarta diharapkan bisa juga diikuti dengan penyelenggaraan di luar Jawa-Bali. Pihaknya juga akan memfasilitasi dengan membuka komunikasi kepada Menko Perekonomian sekaligus penanggung jawab PPKM di Luar Pulau Jawa dan Bali, Airlangga Hartarto. "Sukses di Jawa-Bali, semoga juga bisa sukses di luar Jawa dan Bali,” katanya menegaskan. Sementara itu, CEO dan Founder DBL Indonesia Azrul Ananda mengucapkan terima masih atas peran Menpora yang jadi garda terdepan selama proses perizinan hingga pelaksanaan Honda DBL musim 2021-2022. “Terima kasih banyak, bapak Menpora punya peran penting dalam keberlangsungan Honda DBL tahun ini, jauh sebelum dimulainya Honda DBL, Beliau sudah berbicara pada atlet pelajar untuk tetap bersiap jika sewaktu-waktu Honda DBL berlangsung seperti sekarang ini,” kata Azrul. Setelah sukses Seri DKI Jakarta, Honda DBL 2021-2022 akan berlanjut di Surabaya (Seri Jawa Timur), 27 Oktober- 21 November. Lalu, berlanjut Seri Jabar di Bandung (6-18 November), Seri Bali di Denpasar (17-25 November), serta Seri DI Yogyakarta (23 November-3 Desember). Serta, seri-seri berikutnya se-Indonesia yang totalnya mencapai 22 provinsi dari Aceh sampai Papua. (mth)
Kemenkeu Harapkan WTP Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Rakyat
Padang, FNN - Kementerian Keuangan berharap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat. "Hingga 2020, ada 17 kabupaten kota di Sumbar yang berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut dan 19 Pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD 2020," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar Heru Pudyo Nugroho selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Padang, Senin. Ia menyampaikan hal itu pada penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian WTP dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi antara Kanwil DJPb dengan Pemprov Sumatera Barat dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi. Menurut dia hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan di tengah pandemi, namun diharapkan berbanding lurus dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Ia mengemukakan berdasarkan pemeriksaan BPK, dihasilkan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. "Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia," kata dia. Daeran yang mendapatkan opini WTP mendapatkan penghargaan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk Plakat kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih 5 kali, 10 kali, dan 15 kali WTP berturut-turut hingga tahun 2020 dan Piagam kepada Pemerintah Daerah yang meraih WTP pada tahun 2020. Pada sisi lain ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga triwulan II 2021, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah melalui instrumen APBN dan APBD, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 5,76 persen atau mengalami pertumbuhan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,92 persen. "Perbaikan tersebut terutama didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut.” ujarnya. Menurut Heru untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, kebijakan investasi pemerintah menjadi faktor yang cukup krusial. (mth)
Dari Melbourne, Denny Indrayana Kritik Pertemuan Jokowi - Haji Isam
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan ada dua kejadian di Kalimantan Selatan yang perlu dikritisi dan dicermati selama satu pekan terakhir antara Presiden Jokowi dan Haji Isam. Pertama, pada hari Kamis (21/10/2021) lalu, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, meresmikan pabrik biodiesel yang didirikan PT Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Kedua, keesokan harinya, Jumat (22/10/2021) lalu, Advokat Jurkani yang sedang melakukan langkah advokasi atas suatu penambangan ilegal juga di daerah Tanah Bumbu, dibacok oleh sekelompok orang yang menyebabkan Jurkani luka parah di kaki dan tangannya. Kedua peristiwa tersebut, meskipun seakan-akan terpisah, sebenarnya menunjukkan satu benang merah, bagaimana politik bisnis batu bara bisa masuk ke dalam kepentingan politik dan penegakan hukum di tanah air. Yang pertama, kehadiran Presiden Jokowi meresmikan proyek yang didirikan oleh Johnlin Grup, yang dimiliki Haji Isam, seakan-akan tidak ada masalah—dalam kondisi normal. Namun, sudah menjadi pemberitaan luas bahwa anak perusahaan Johnlin Grup sedang diduga terjerat perkara korupsi suap pembayaran pajak yang kasusnya sedang disidik KPK, bahkan kasusnya pun sedang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan bahkan ada saksi yang memberikan keterangan bahwa Haji Isam diduga terlibat dalam proses penyuapan kepada pegawai pajak tersebut. Memang saksi tersebut pun akhirnya dilaporkan Haji Isam ke kepolisian karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Laporan demikian tentu menjadi tantangan berat bagi LPSK untuk menjalankan sistem perlindungan saksi di tanah air (witness protection program). Dalam kondisi sedang dijerat dugaan kasus demikian—meskipun kita semua paham dengan asas praduga tidak bersalah—adalah lebih etis dan bijak jika Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup. Kehadiran Presiden Jokowi bagaimanapun akan menimbulkan persepsi politik hukum, bahwa Presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji Isam. Di tengah sistem penegakan hukum yang masih rentan dari intervensi keuangan dan kekuasaan, maka kehadiran Presiden Jokowi jelas adalah tindakan yang tidak pas dan amat rentan dikritik sebagai tindakan yang tidak etis. Memang, belum secara gamblang termasuk kategori menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice), namun paling tidak mempunyai batas yang sangat tipis dengan menggunakan kekuasaannya (trading of influence) untuk mempengaruhi proses penegakan hukum, utamanya di KPK dan Pengadilan Tipikor. Sedekat apapun relasi kuasa dan dana antara Presiden dengan Johnlin Grup dan Haji Isam, tetap ada batas-batas etika bernegara yang sangat ketat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Presiden Jokowi. Bukan hanya semata untuk menjaga proses penegakan hukum yang bebas dari intervensi siapapun, tetapi lebih jauh untuk menjaga marwah Presiden dan Negara dalam berhubungan dengan benturan kepentingan, utamanya ketika berhadapan dengan pengusaha dan oligarki yang memang punya kedekatan relasi dengan diri sang Presiden. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi, kalangan istana, partai politik, dan banyak elit serta pejabat negara memang dekat dengan Johnlin Grup dan Haji Isam. Tepat setahun lalu, pada hari Kamis juga (22/10/2020), Presiden Jokowi telah pula meresmikan pabrik gula yang dimiliki Johnlin Grup di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saat itu, tidak terlalu problematik, karena belum muncul kasus pajak yang terkait dengan Johnlin Grup di KPK. Salahkah Presiden meresmikan suatu proyek? Tentu tidak. Termasuk jika pun yang memiliki proyek tersebut pernah membantu pendanaan kampanye dalam pemilihan presidennya. Namun, sekali lagi, masalah utamanya adalah secara etika kalau pemilik proyek tersebut diduga sedang terjerat kasus hukum yang sedang berjalan, dan ada keterangan saksi dan bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korporasi maupun pribadi sang pemilik proyek. Seorang Presiden tentunya harus sangat sadar dan paham soal etika hukum bernegara yang demikian. Hal selanjutnya, terkait pembacokan terhadap Advokat Jurkani, yang sedang mengadvokasi persoalan penambangan ilegal batu bara. Perbuatan biadab demikian bukan hanya tindak pidana yang menciderai profesi advokat yang harus dilindungi, tetapi lagi-lagi menunjukkan politik bisnis batu bara di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu, memang penuh tantangan dan seringkali beririsan dengan tindak kekerasan, tindak pidana, dan praktik-praktik mafioso. Polisi diberitakan sudah menangkap dua pelaku pembacokan. Namun, tidak sulit untuk mengkritisi, bahwa harusnya aparat penegak hukum menjerat pelaku utamanya. Tindakan penambangan ilegal yang dilakukan dengan memasukkan alat-alat berat tentulah sangat mudah untuk membuktikan siapa penyandang dana dan pelaku utamanya. Menangkap pelaku pembacokan semata—atau hanya mengatakan tragedi tersebut hanya karena minuman keras, amat patut dikritisi. Pastilah tidak mudah bagi KPK dan polisi untuk mengungkap siapa pelaku utama dugaan penyuapan pajak yang terkait Johnlin Grup ataupun dalang utama dibalik pembacokan advokat Jurkani. Tetapi disinilah profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum kita diuji dan dipertaruhkan. Di Kalimantan Selatan penegakan hukum kita kembali diuji, apakah tajam tanpa pandang bulu, atau kembali lumpuh karena godaan kekuasaan dan keuangan. (sws)
PUPR Dorong Pendekatan Kewilayahan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan pendekatan kewilayahan. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan, berbagai upaya tetap dilakukan demi kemajuan KTI meskipun dihadapkan pada isu dan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR, upaya pencapaian target output, serta keterbatasan anggaran. “Kementerian PUPR senantiasa mendorong peningkatan daya saing KTI melalui pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan potensi pengembangan wilayah,” ujar Rachman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus dilakukan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian PUPR menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai basis pembangunan dalam mendorong pembangunan KTI. Dalam rangka semakin mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan di KTI, menurut Rachman Kementerian PUPR berharap dapat berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI) terutama dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan Kawasan Strategis serta keterpaduan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur lainnya (lintas sektor dan lintas kewenangan). Pada kesempatan itu ia menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur PUPR strategis di KTI seperti Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Barat (NTB), Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara PLBN Tahap I (Entikong, Badau, Aruk, Motaain, Motamassin, Wini, dan Skouw), dan beroperasinya empat ruas jalan tol di KTI (Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Makassar seksi 4 dan Ujung Pandang Seksi 1-3). Terkait isu-isu strategis pembangunan wilayah timur antara lain kebencanaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, konektivitas antarwilayah, isu penyediaan sumber air baku, penyediaan infrastruktur dasar permukiman khususnya kampung adat, konservasi daya dukung lingkungan, dan pengembangan potensi sektor unggulan. Sementara itu Ketua Umum BP2KTI Fadel Muhammad mengatakan dengan dideklarasikannya BP2KTI dapat dilakukan percepatan pembangunan di KTI seperti pengembangan pariwisata, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan penyediaan infrastruktur dasar yang semakin baik. Menurut dia, BP2TKI didirikan dengan tujuan membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan berbasis government entrepreneurship sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan. Lalu, melaksanakan riset dan kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan. Kemudian, pendampingan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI. “Kita melihat Indonesia suatu rumah besar, KTI satu bilik rumah jangan terpisah dari rumah tadi. Jangan dia tertinggal dari kawasan barat dan tengah Indonesia,” kata Fadel. (mth)
BRIN Dorong Pembangunan Etika, Infrastruktur dan Talenta AI
Jakarta, FNN - Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong implementasi peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia untuk pembangunan etika, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, serta riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial. "Kita tidak hanya ingin membangun use case AI (aplikasi yang memanfaatkan kecerdasan artifisial), tapi kita juga perlu menyiapkan seluruh syarat-syarat penting agar AI di Indonesia berhasil," kata perekayasa dari BRIN Asril Jarin dalam konferensi pers Artificial Intelligence Innovation Summit (AIIS) 2021 di Jakarta, Senin. Peta jalan kecerdasan artifisial (AI) Indonesia tersebut, menurut dia, sudah dirancang di dalam Strategi Nasional (Stranas) Kecerdasan Artifisial 2020-2045. Stranas Kecerdasan Artifisial merupakan arah kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial di beberapa sektor prioritas pembangunan nasional, di antaranya sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan serta mobilitas atau kota cerdas. Asril menuturkan implementasi peta jalan kecerdasan artifisial diharapkan akan mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Perekayasa di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BRIN itu mengatakan etika AI perlu dibangun dan disiapkan agar AI memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. "Kita tahu AI adalah kecerdasan, dan kalau kecerdasan itu tidak bermoral, nanti efek sampingnya ada juga terhadap manusia, karena itu pondasi penting penerapan AI di negara kita pun itu perlu juga disiapkan dari sisi etikanya," ujar Asril. Selain itu, perlu juga menyiapkan infrastruktur AI yang memadai karena AI membutuhkan komputasi cepat untuk dapat menghitung data set yang begitu besar, apalagi jika menggunakan teknologi deep learning. Menurut Asril, data set merupakan komponen sangat penting dan pembangunannya juga paralel dengan penyiapan infrastruktur AI. Oleh karenanya, Indonesia perlu menyiapkan pengelolaan dan pembangunan data set yang besar secara komprehensif, menyeluruh dan terkelola dengan baik. Dengan didukung data set yang tersedia dan terkelola baik, maka implementasi inovasi kecerdasan artifisial akan mampu mendorong otomatisasi untuk mendukung pembangunan di seluruh sektor di Indonesia. Dengan demikian, penerapan inovasi AI juga akan menjadi lebih optimal untuk membantu seluruh sektor-sektor yang ada di Indonesia demi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Semua peta jalan ini sudah kita rancang dan kita harapkan nanti menjadi bagian dari peraturan presiden," ujar Asril. (mth)
Belum Diresmikan Kereta LRT Cibubur-Jakarta Sudah Tabrakan
Jakarta, FNN - Kereta ringan lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek yang tengah dalam tahap uji coba mengalami kecelakaan di jalur layang ruas Munjul, Jakarta Timur, pada Senin (25/10) sekitar pukul 12:25 WIB Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Farid Budiyanto menyatakan belum mengetahui penyebab kecelakaan dan akan mendalami kejadian tersebut. "Saat ini kami masih mencari informasi lengkapnya, mengingat uji coba kereta merupakan ranah INKA dan KAI sedangkan ADHI sebagai penyedia prasarana. Kami sedang komunikasikan dengan PT KAI dan INKA untuk mendalami kejadian tersebut," kata Farid Budiyanto dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Senin. Sementara itu, PT KAI dan PT INKA belum memberikan penjelasan terkait peristiwa ini. Uji coba LRT Jabodetabek rute Cibubur-Cawang sudah berlangsung sejak November 2019, seperti dikutip dari laman LRT Jabodetabek. Pada tahap uji coba perdana yang dilakukan pada 28 November 2019 lalu, kereta dijalankan dari Stasiun Harjamukti, Cibubur, hingga TSN 1 sebelum Stasiun Ciracas, Layanan Cibubur-Cawang melewati empat stasiun, dimulai dari Taman Mini Indonesia Indah, Kampung Rambutan, Ciracas, sampai Harjamukti Cibubur dengan panjang Trase 14,5 kilometer. Kesaksian Warga Sejumlah warga Cipayung, Jakarta Timur, mengaku mendengar suara dentuman keras saat terjadi tabrakan LRT Jabodebek di ruas Munjul. Salah satu warga, Erbi (24) mengatakan, mendengarkan adanya dentuman keras sekitar pukul 12.30 WIB. Setelah mendengar suara tersebut, ia lantas mendatangi lokasi dan melihat adanya asap keluar dari badan kereta tersebut. "Ada suara kenceng banget, ledakan dan teriakan kenceng banget, ada asap keluar, warga sekitar pada keluar semua. Saya bilang kereta tuh di situ," katanya. Sementara itu, Isnarti (42) juga mendengar suara dentuman. "Dengar suara ledakan itu, saya sangka mobil atau bannya pecah. Terus orang-orang keluar (rumah), eh ternyata kereta tabrakan. Tapi anak saya yang keluar," tuturnya. Di lokasi terlihat rangkaian LRT tersebut dalam posisi menimpa rangkaian yang lainnya. Zebuah terpal berwarna oranye membentang menutupi rangkaian LRT yang terlibat kecelakaan tersebut. Situasi lalu lintas di ruas Tol Jagorawi di dua arah terpantau ramai lancar. Petugas PJR dan Jasa Marga terlihat mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) yang sedang dalam tahap uji coba di jalur layang ruas Munjul, Jakarta Timur, tersebut mengalami kecelakaan pada Senin (25/10). Namun operator kereta ringan tersebut adalah LRT Jabodetabek, bukan PT LRT Jakarta. "Yang viral tersebut merupakan LRT Jabodebek bukan kita," ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta, Ira Yuanita saat dihubungi di Jakarta, Senin. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur langsung megerahkan satu unit penyelamatan dari sektor Cipayung untuk ke lokasi. Kepala Seksi Operasional Damkar Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) Gatot Sulaeman saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan kereta LRT tersebut dalam tahap uji coba dan tidak ada penumpang di dalamnya. "Karena informasi sedang uji coba, katanya kosongan tuh kereta. Tim juga belum juga dapat data akurat," ujar Gatot. (sws, ant)
Egoisme Yaqut, dan Narasi Radikal Jadi Olok-olok
Oleh Ady Amar *) MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas buat berita yang tidak sedap. Berita yang memancing tanggapan banyak pihak. Berita yang memelintir sejarah. Ia katakan, bahwa Kementerian Agama (Kemenag) dibuat bukan hadiah buat umat Islam secara keseluruhan tapi khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU). Klaim Yaqut tentu tanpa pijakan sejarah yang benar, tapi sejarah yang diada-adakan. Sejarah memang acap dibuat tanpa data penunjang, dan itu pengelabuan sejarah yang sebenarnya. Tentu pengelabuan itu sengaja dibuat sesuai dengan yang diinginkan, dan itu untuk kepentingannya atau kelompoknya sendiri. Sejarah memang sering dihadirkan oleh siapa yang sedang berkuasa, dan akan terkoreksi saat kekuasaan itu berganti. Maka, klaim Yaqut berkenaan dengan Sejarah Kemenag itu tidak perlu muncul keriuhan jika ditunjang oleh data-data yang ada. Bukan penguasaan Kemenag oleh kelompok tertentu (NU), lalu muncul klaim bahwa memang ini dihadirkan atau hadiah untuk kelompok bersangkutan. Yaqut masih "berbicara" hanya bagian dari kelompoknya (NU), meski ia saat ini sebagai Menteri Agama RI. Berbicara hanya untuk kepentingan kelompoknya, dan abai menghadirkan sejarah Kemenag yang sebenarnya. Egoisme Yaqut yang menelikung Sejarah Kemenag yang dipimpinnya, itu sesuai keinginannya. Berbahaya jika tidak diluruskan. Dan pelurusan sejarah itu bagus jika muncul dari jam'iyah NU sendiri. Jika tidak ada yang meluruskan, maka bisa dikatakan klaim bahwa Kemenag ini dihadirkan khusus untuk NU bukan untuk umat Islam secara keseluruhan (apalagi umat beragama lainnya), adalah semata bukan klaim Yaqut yang buta sejarah akan kementerian yang dipimpinnya, tapi klaimnya itu jadi klaim NU atas sejarah dihadirkannya Kemenag memang khusus untuk kelompoknya. Sejarah Tanpa Jejak Sejarah itu bisa dilihat dari jejak yang ditinggalkan, yang lalu diceritakan terus-menerus atau dicatat sebagai realita sebenarnya atas kejadian masa lalu. Mencatat apa yang terjadi dengan sebenarnya, dan lalu dinikmati generasi sesudahnya, itulah sejarah. Sejarah itu bukan kertas kosong, yang bisa diisi/ditulis seenaknya, sekehendak hati dan lalu dipaksakan bahwa yang ditulisnya itu kebenaran. Itulah sejarah yang dimunculkan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan atau kelompoknya, dan itu biasa dilakukan oleh yang sedang berkuasa. Apa yang disampaikan Yaqut, itu seolah sejarah yang dihadirkan menjadi milik para pemenang, yang bisa ditulis sesuai dengan yang dikehendaki. Mencoba dibuatkan jejak sejarahnya meski belepotan di sana-sini. Menag Yaqut tampak asal bicara sejarah Kemenag sesuai versinya, tanpa sedikit dibarengi pengetahuan sejarah kementerian yang dipimpinnya. Jadinya seolah mengolok diri sendiri, dan lalu menyasar induk organisasinya (NU), sebagai pihak yang mengubah sejarah untuk kepentingan kelompoknya. Seperti aji mumpung dan tidak segan mengucap hal yang mestinya tabu diucap orang kebanyakan sekalipun apalagi berlatar menteri. Maka, jika muncul sanggahan berbagai pihak, itu hal wajar. Prof. Haedar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, sampai perlu mengomentari itu, dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Ahad (25/10). Katanya, klaim kementerian negara lahir diperuntukkan bagi golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. (Itu) suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan. Lanjutnya, meski Indonesia sudah 76 tahun merdeka, masih saja ada segenap warga dan elite negeri yang masih belum beranjak dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Masih saja ada yang belum beranjak "akil-balig". Kegaduhan yang ditimbulkan Yaqut ini, memunculkan komen banyak pihak, yang mempermalukan dirinya. Sampai tingkat mengorek-ngorek pendidikannya yang hanya tamat SMA segala, yang semestinya tidak perlu sampai dibuka auratnya segala, itu jika Yaqut tahu sedikit sejarah kementerian yang dipimpinnya. Terutama tidak perlu sampai ada kegaduhan yang ditimbulkan. Tidak perlu sampai muncul tanggapan politisi PDIP sekelas Kapitra Ampera dengan komen olok-olok. "Kalau sekolah sampai gerbang, ya begitu pemahamannya. Salah-salah." Sepintas Sejarah Kemenag Mohammad Yamin orang pertama yang mengusulkan terbentuknya sebuah Kementerian yang mengurus tentang Agama (Islam). Maka usulannya pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada 11 Juli 1945, yang ia namakan Kementerian Islamiyah. Usulannya itu tidak mendapat persetujuan dari anggota BPUPKI. Tak menyerah, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945, Yamin menyatakan hal yang sama tapi lagi-lagi mayoritas menolak dan abstain atas usulannya. Berlanjut di Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), perjuangan untuk membentuk Kementerian Agama bergaung kembali. KNIP merupakan cikal-bakal DPR di akhir tahun 1945. Adalah Saleh Suaidy, tokoh Partai Masyumi, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Al-Irsyad Purwokerto, Karesidenan Banyumas, yang secara vokal menyatakan Indonesia butuh suatu Kementerian Agama. "Mengusulkan supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saja, tapi hendaklah kementerian yang khusus dan tersendiri," kata Saleh Suaidy, yang pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Al-Irsyad Surabaya. Lalu ke Jakarta belajar secara intensif pada Syekh Ahmad Surkati. Kali ini, usulan Suaidy itu mendapat dukungan, di antaranya dari Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Agama akan menjadi perhatian pemerintah. Dan akhirnya pada tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama resmi berdiri saat Kabinet dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir, yang mengangkat tokoh Partai Masjumi HM Rasjidi sebagai Menteri Agama RI pertama. Rasjidi pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Al-Irsyad yang dipimpin Syekh Ahmad Surkati, di Lawang, Jawa Timur. Nama Rasjidi pun "pemberian" Syekh Surkati, yang tadinya bernama Saridi. Dalam sejarahnya HM Rasjidi dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan Al-Irsyad, dan juga ikut membidani lahirnya Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) bersama M. Natsir, Sjafroedin Prawiranegara, Anwar Haryono dan tokoh-tokoh eks Partai Masjumi lainnya. Dalam pidato pertamanya, HM Rasjidi mengatakan, bahwa "Kementerian Agama menaungi semua agama yang diakui di Indonesia, dan bukan terbatas agama Islam". Jadi apa yang kerap disampaikan Yaqut, bahwa Kementerian Agama bukan hanya mengurusi agama Islam saja, itu sudah disampaikan HM Rasjidi tujuh puluh lima tahun lalu. Jadi itu bukan hal baru, dan memang tupoksinya demikian. Membaca sejarah hadirnya Kementerian Agama yang benar, dan itu tercatat dalam sejarahnya, tentu tidak bisa dilepaskan dari nama-nama yang tersebut di atas dengan latar belakang Partai Politik dan Organisasi di mana mereka berkhidmat. Pada pembentukan Kemenag saat itu, NU masih dalam bagian dari Partai Islam Masjumi. Maka, klaim-klaim ala Yaqut, yang tanpa pijakan sejarah, itu tidak perlu dihadirkan kembali. Agar olok-olok menyakitkan tentangnya dan lalu menyasar NU, itu tidak perlu harus dimunculkan. (*) *) Kolumnis
Yakut Klarifikasi Ucapannya Soal Kemenag Hadiah Khusus BuatNU
Solo, FNN - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengklarifikasi pernyataannya soal Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bahwa ucapannya itu semata-mata untuk memantik semangat para santri dan pondok pesantren pada acara internal. "Pertama, saya sampaikan di forum internal, intinya adalah memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren," ujar Yaqut di Solo, Senin. Sebelumnya, pernyataan Yaqut tersebut mengundang berbagai reaksi di media sosial. Bahkan, PBNU tak sepakat dengan apa yang disampaikan pria yang juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor itu. Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan milik semua orang dan Kementerian Agama adalah milik semua agama di Indonesia. Yaqut mengatakan pernyataan itu hanya di forum internal yang seharusnya tidak menjadi masalah, sebab tujuannya hanya memberikan motivasi kepada para santri saja. Bahkan, ia mengibaratkan pernyataannya seperti pasangan suami-istri yang mengatakan bahwa dunia milik berdua. "Itu sama, kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan di malam hari, (mengatakan) dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma 'ngekos', salah enggak itu? Saya tanya salah enggak itu? Itu karena internal," kata dia. Menag memastikan bahwa Kemenag tidak hanya untuk NU. Buktinya, kata Menag, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama. "Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja. Bahkan, di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU," kata Menag. Menurutnya, karakter dasar dan jatidiri NU adalah terbuka dan inklusif. NU hadir untuk memberikan dirinya bagi kepentingan dan maslahat yang lebih besar. "Karena keterbukaan dan mengedepankan kemaslahatan itu sifat dasar NU," kata dia. (sws, ant)
POPULER
