ALL CATEGORY
KPK Amankan Bukti Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana Sari
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (4/11). Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) . "Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Adapun lokasi yang digeledah, yaitu dua tempat di dalam bangunan yang beralamat di Krajan 2, Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. "Tim penyidik selanjutnya akan menelaah bukti-bukti tersebut untuk memastikan ada hubungannya dengan perkara ini dan kemudian segera dilakukan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara tersangka PTS dan kawan-kawan," ucap Ali. Kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Puput merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. KPK total menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan tersebut. Sebagai penerima, yaitu Puput, Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) yang juga suami Puput dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dari pengembangan kasus seleksi jabatan tersebut. (mth)
Peneliti: Ubah Sistem Pangan dengan Perbanyak Mekanisasi Pertanian
Jakarta, FNN - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menekankan pentingnya melakukan transformasi atau pengubahan sistem pangan di Tanah Air, antara lain dengan memperbanyak mekanisasi produksi pertanian secara lebih presisi. "Idealnya Indonesia mengadopsi cara bercocok tanam yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti dengan mekanisasi pertanian, precision farming berbasis data yang kuat," kata Felippa Ann Amanta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Selain mekanisasi pertanian dengan data yang presisi, lanjutnya, maka cara pertanian berkelanjutan tersebut juga bisa diperkuat dengan pertanian organik dan pengendalian hama terpadu. Apalagi, ia mengingatkan sektor pertanian sangat rentan terdampak krisis iklim sehingga diperlukan adanya transformasi sistem pangan Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan untuk memitigasi risiko krisis iklim dan memastikan terjaganya ketahanan pangan nasional. "Pertanian memang berkontribusi pada krisis iklim, terutama karena penggunaan lahan atau pencemaran akibat penggunaan pupuk berlebihan. Sebaliknya, pertanian juga sangat terdampak dari krisis iklim, karena meningkatnya cuaca ekstrim, kemarau berkepanjangan, dan degradasi lahan juga mempengaruhi produksi," ujar Felippa. Ia menekankan pula bahwa praktik budidaya yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Sebagai contoh, permintaan pasar global untuk kakao atau kopi yang bersertifikasi berkelanjutan semakin meningkat. "Perdagangan pangan internasional juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan swasembada yang proteksionis dan menutup akses pada impor dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas pertanian yang tidak efisien, seperti konversi lahan untuk lumbung pangan yang masif untuk menekan emisi dan memastikan stabilitas ketahanan pangan pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi sumber pangan dan sistem pertanian," paparnya. Alih-alih menutup akses pada impor, menurut dia, pemerintah perlu mempermudah akses petani kepada faktor produksi, seperti benih yang berkualitas. Pemerintah, lanjutnya, juga dapat memberdayakan riset dan pengembangan bibit varietas unggul, serta bekerjasama dengan pihak swasta dalam proses modernisasi pertanian. Terkait dampak iklim, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya kesiapan sektor pertanian di tengah perubahan iklim guna menjaga stabilitas ketahanan pangan secara nasional maupun global. Mentan Syahrul mengatakan berbagai negara telah bersiap menyediakan pangan untuk kebutuhannya dalam beberapa waktu ke depan. Sektor pertanian Indonesia dan ASEAN, menurut Syahrul, harus bersiap dengan mempersiapkan cadangan pangan kawasan. Urgensi penguatan resilensi atau ketangguhan sistem pangan kawasan terhadap berbagai guncangan harus disikapi secara serius. Menurut Mentan Syahrul, salah satu yang dapat dipersiapkan adalah optimalisasi Cadangan Beras Darurat ASEAN bersama Tiga Negara Mitra ASEAN (APTERR) dalam mengantisipasi kerawanan pangan. Langkah ini, lanjutnya, diharapkan mampu mendukung penanganan kejadian darurat pangan di kawasan ASEAN yang diakibatkan bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi. “Mungkin tidak kita gunakan sekarang, tetapi suatu saat bila ada hal di luar dugaan kita, seperti anomali cuaca, covid, climate change, maka tentu saja ini Cadangan Beras Darurat akan kita butuhkan, saya ingatkan ini lagi,” ucap Mentan. (mth)
Sumbar Perluas Pasar UMKM Melalui e-Katalog Lokal
Padang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memperluas pasar bagi UMKM di daerah itu salah satunya dengan memasukkannya ke dalam e-katalog lokal sehingga seluruh OPD bisa berbelanja produk lokal sesuai aturan. "Selama OPD di daerah sulit melakukan pengadaan barang dan jasa dari UMKM atau vendor lokal karena tidak masuk dalam e-katalog. Kita carikan solusi agar mereka bisa masuk e-katalog lokal sehingga dapat diakses pemerintah sehingga pasarnya makin luas," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dihubungi dari Sumbar, Jumat. Untuk mewujudkan hal tersebut agar sesuai dengan aturan, Pemprov Sumbar perlu belajar dari daerah yang telah lebih dahulu menerapkannya. Salah satunya Jawa Timur. "Jawa Timur adalah daerah yang telah lebih dahulu dan berhasil melaksanakan system pengadaan langsung berbasis e-comers (marketplace). Kita perlu mempelajari keberhasilan itu untuk diterapkan di Sumbar," kata Audy. Dengan demikian tujuan untuk memberdayakan UMKM yang menjadi fokus dan prioritas bagi Sumbar bisa terealisasi secepatnya karena dengan dioptimalkannya keberadaan e-katalog lokal dan marketplace akan menjadi jembatan bagi UMKM lokal Sumbar untuk bisa mengakses dana APBD ataupun APBN di Sumatera Barat. Namun demikian, langkah tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena diperlukan kesamaan visi dan langkah antara kebijakan dengan operator pengelola pengadaan serta vendor-vendor dari UMKM-nya. "Kita telah membawa beberapa pimpinan OPD Sumbar untuk belajar dan berbagi informasi/strategi ke Pemprov Jawa Timur guna menjadikan kebijakan daerah ini bisa lebih operasional dan diterima oleh masyarakat, khususnya UMKM," ujar Audy. Audy mengatakan Sumbar memiliki potensi UMKM yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Bahkan UMKM ini bisa menjadi mitra bisnis bagi banyak UMKM lain di provinsi lain dengan jembatan para perantau Minang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hanya saja, di masa pandemi banyak banyak UMKM yang mati atau hampir mati karena perputaran ekonomi yang sangat lesu. Atas pertimbangan hal tersebut maka diperlukan upaya berupa terobosan baru diantaranya penerapan e-katalog lokal seperti yang dilakukan Jawa Timur. Setidaknya tersedia alokasi belanja langsung Pemprov Sumbar yang bisa diakses oleh UMKM melalui mekanisme Belanja Langsung (marketplace) sebesar lebih dari Rp500 milyar, dan ini belum termasuk anggaran kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar Doni Rahmat Samulo mengatakan Pemprov Sumbar telah memulai upaya sebagaimana yang dilakukan oleh Jawa Timur. Namun saat ini ada beberapa kendala yang perlu untuk dibenahi seperti bagaimana pola mengajak UMKM untuk bisa segera bertransformasi menjadi UMKM Go Digital dan aktif menghubungi Biro PBJ. Selanjutnya juga masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal administrasi keuangan. "Jangan sampai niat baik untuk mensukseskan program digitalisasi nasional, namun bermasalah dalam hal dokumen akuntabilitas," katanya. Saat ini jumlah UMKM yang potensial untuk digandeng sebagai toko daring sekitar 14.000 unit dan Dinas Koperasi UMKM siap untuk membantu biro PBJ dalam hal menyiapkan UMKM Go Digital. Hasil kunjungan ke Provinsi Jawa Timur diketahui setelah melaksanakan mekanisme belanja daring melalui platform Mbizmarket daerah itu mencatat transaksi yang dilakukan mencapai lebih dari Rp26 milyar dalam kurun waktu kurang dari setahun, dan komoditi yang paling dominan adalah makan minum rapat, catering dan ATK. Pemprov Jatim terus mengembangkan pola ini dengan lebih melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang ada di sana. (mth)
Hapus Fit and Proper Test DPR Terhadap Calon Panglima TNI
Jakarta, FNN - Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, mengatakan, proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPR terhadap calon Panglima TNI, sebaiknya dihapuskan saja. “Uji kepatutan dan kelayakan nyatanya lebih sebagai gimmick (upaya mencari perhatian) politik yang menampilkan kegenitan anggota parlemen dalam proses penentuan calon Panglima TNI,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Ia menanggapi rencana fit and propers test DPR terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Seperti diketahui surat presiden kepada DPR dalam penentuan calon panglima TNI sudah disampaikan pada Rabu (3/11/2021). DPR akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Menurut Selamat Ginting, penentuan siapa yang menjadi panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sesuai konstitusi. Jadi sebaiknya tidak lagi direcoki oleh DPR. Sistem politik Indonesia menganut sistem presidensil bukan sistem parlemen. Dengan demikian, lanjutnya, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 13 ayat 2, mesti diubah. Pasal dan ayat ini seperti ritual politik dalam pergantian Panglima TNI. Ayat (2) berbunyi: "Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR". Terhadap ayat (2) penjelasannya: "Yang dimaksud dengan persetujuan DPR, adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian, berdasarkan rekam jejak". Namun, ujar Ginting, antara kehendak pada penjelasan dengan prakteknya, tidak sejalan. DPR justru tidak menjalankan apa yang tertuang dalam penjelasan ayat (2) tersebut. DPR justru berpotensi melampaui dan menyimpang dari semangat dan substansi penjelasan ayat (2) tersebut. “Itulah yang saya bilang, fit and proper test seperti gimmick politik saja. Kegenitan parlemen di depan layar televisi, namun dengan mutu pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansial. Bahkan kadang tidak bermutu, karena tidak memahami organisasi militer,” ujar kandidat doktor ilmu politik itu. Selamat Ginting memberikan contoh ketika fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto pada 2006. Uji kepatutan dan kelayakannya sampai memakan waktu 13 jam. “Mungkin inilah uji kepatutan dan kelayakan terlama di dunia. Bisa didaftarkan dalam buku rekor dunia. Menjadi panggung DPR untuk ‘ngerjai’ orang yang bukan pilihan partainya,” papar wartawan senior ini. Jadi, kata dia, uji kepatutan dan kelayakan di DPR justru bisa menggiring TNI kembali dirayu masuk dalam ranah politik praktis. Akibatnya bisa menimbulkan birahi politik bagi personel TNI untuk melakukan politik praktis dengan melobi partai-partai politik di parlemen. Kondisi tersebut, kata Selamat Ginting, akan mengembalikan TNI kembali ke titik nadir, seperti sebelum terjadinya reformasi 1998-1999. Sebab politikus sipil berpotensi menarik kembali para calon panglima TNI memasuki dunia politik. Di situlah akan terjadi politik dagang sapi untuk mendapatkan keuntungan. “Nanti kalau kamu terpilih jadi panglima TNI, saya titip program ini, orang itu, serta kepentingan-kepentingan politik lainnya. Kira-kira begitu pesan-pesan titipannya. Apalagi, calon panglima TNI juga manusia biasa yang bisa tergoda rayuan politik,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Atas dasar itulah, ia mengusulkan agar UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI terutama ayat yang menghadirkan peran DPR dihapuskan. Jadi cukup bunyi pasal 13 ayat (2) Presiden mengangkat/memberhentikan Panglima TNI. Tidak perlu lagi ada embel-embel: meminta persetujuan DPR. Mengapa perlu diakhiri? Menurut Selamat Ginting, setidaknya ada tiga alasan penting. Pertama, mekanisme fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, sesungguhnya tidak ada landasan hukum/aturan yang jelas. Kedua, mekanisme yang dipaksakan itu justru bertolak belakang dengan semangat dan substansi penjelasan pasal 13, ayat (2) UU No. 34/2004. Ketiga, tes tersebut kurang substantif. Hanya basa-basi politik saja. Dari ketiga alasan itu, menurut Ginting, memiliki risiko bagi organisasi TNI. Risikonya, dapat membelah jalur komando serta loyalitas tegak lurus TNI kepada Presiden sebagai kepala negara. Dengan memaksa tes di DPR, bisa terjadi loylitas ganda kepada parlemen. “Jadi setop, dan sudahi saja uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI di DPR. Seseorang yang sudah bintang empat, memang layak dicalonkan menjadi pimpinan TNI. Itu saja patokannya. Jangan lagi anggota DPR yang tidak mengerti apa-apa, tapi sok tahu menguji permasalahan yang dia juga tidak paham,” pungkas Ginting yang malang melintang dalam liputan masalah pertahanan keamanan negara. (sws)
Misinformasi! Tiga Guru Besar UGM Meninggal karena Kecelakaan di Tol Cipali
Jakarta, FNN - Sebuah pesan berantai beredar di aplikasi berbagi pesan WhatsApp, pada 4 November 2021, yang mencatut peristiwa kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat. Pesan itu menyatakan belasungkawa atas tiga guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meninggal akibat kecelakaan lalu-lintas di jalan tol itu. Berikut narasi pesan berantai itu: “Turut berduka cita atas wafatnya tiga Guru Besar UGM, 1. Prof. dr. Sri Kadarsih Soejono, MSc. PhD 2. Prof. Ir. I Gede Suparta Budisatria, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. 3. Prof. dr. HM. Sulchan Sofoewan, Sp.OG(K)-KFM, PhD Almarhum meninggal akibat kecelakaan lalulintas di KM 113 Jalan Tol Cipali-Cikampek, pk 02.00 Kamis 4 Nov 2021. Semoga husnul khotimah, arwahnya ditempatkan yg layak di Sisi Allah SWT, amiin.” Namun, benarkah terdapat tiga guru besar UGM yang meninggal akibat peristiwa kecelakaan itu? Penjelasan: Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama AAGN Ari Dwipayana membenarkan kabar peristiwa kecelakaan di Tol Cipali itu, tetapi korban yang meninggal karena kecelakaan yaitu Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof. I Gede Suparta Budisatria. Sedangkan sopir fakultas Jumari, mantan dekan Fakultas Peternakan Prof Ali Agus, dan dosen lain Hanim hanya mengalami luka ringan. Konfirmasi serupa juga disampaikan Kepala Bagian Humas UGM Iva Ariani yang membenarkan kabar duka yang menimpa rombongan Dosen Fakultas Peternakan UGM. Iva menyatakan dua orang lain yang disebutkan dalam pesan berantai tersebut yaitu Prof. dr. Sri Kadarsih Soejono, MSc. PhD dan juga Prof. dr. HM. Sulchan Sofoewan, Sp.OG(K)-KFM, PhD merupakan guru besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Keduanya memang telah meninggal, tapi bukan karena kecelakaan di Tol Cipali itu. (ant, sws)
Amalan Perjalanan
By M Rizal Fadillah KECELAKAAN tragis yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah memenuhi ruang pemberitaan. Dari riwayat kasus hingga do'a muncul sebagai respons peristiwa sopir yang lalai hingga menabrak pembatas Jalan Tol Jombang Jawa Timur tersebut. Perjalanan Jakarta-Surabaya terhenti di tempat nahas. Kematian mengingatkan banyak orang tentang pentingnya kewaspadaan hidup. Ketika berdo'a dan berharap ujung tempat adalah Surga, maka amalan menuju Surga itu harus melekat dan menyertai. Untuk perjalanan berkendaraan pun agama Islam mengatur dengan jelas. Pertama, menaiki dengan bismillah dan tawakal kepada Allah "Bismillahi tawakkaltu alallahi laa haula walaa quwwata Illa billah". Segala hal yang diawali dengan bismillah dan tawakal kepada Allah, insya Allah membawa berkah dan keselamatan. Kedua, berdo'a dengan yang disunnahkan Rosulullah SAW dengan unsur-unsur sebagaimana dalam Hadits Riwayat Syafiie. Setelah takbir membaca "Subhaanal ladzii sakhkharolanaa haadzaa wa maa kunna lahu muqrinin, wa Inna ilaa robbinaa lamunqolibuun" (Mahasuci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini, padahal kami tak kuasa menundukkannya dan kepada Allah lah kami semua dikembalikan). Ini adalah kesadaran bahwa hakekatnya Allah yang menggerakkan dan mengendalikan kendaraan itu. "Allahumma inna nas aluka fie safarinaa hadzal birro wat taqwa wa minal 'amali maa tardhoo" (Ya Allah kami mohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan serta amal yang diridhoi). Perjalanan yang bermanfaat dan terhindar dari keburukan dan kesia-siaan. "Allahumma hawwin 'alainaa safarinaa hadza wa athwi 'annaa bu'dahu" (Ya Allah mudahkan perjalanan ini, dekatkanlah jarak jauhnya). Mohon kemudahan dan rasa dekat sejauh apapun jaraknya. Karena kadang yang dekat juga sering terasa jauh dan mengesalkan. "Allahumma antash shoohibu fies safar wal kholifatu fil ahl" (Wahai Allah, Engkau adalah sahabat di perjalanan dan pengganti dalam urusan keluarga). Betapa tenang hamba yang yakin selama perjalanan ditemani Allah, sementara keluarga disayangi dan dilindungi Allah SWT. "Allahumma inni a'uudzubika min wa'tsaa-is safar, wa ka-abatil mandhor wa su-il munqolabi fiel maali wal ahl" (Ya Allah aku berlindung dari kesulitan perjalanan dan performance yang jelek dalam urusan harta dan keluarga sekembalinya nanti). Bahagia sekali jika kembali nanti bagus harta dan keceriaan keluarga. Ketiga, selama perjalanan banyak beristighfar berzikir mengingat Allah. Rosulullah SAW jika jalan mendaki memperbanyak takbir. Sebaliknya jika jalan menurun tasbih lebih banyak dilafadzkan. Artinya setiap waktu sadar. Keempat, jika hampir tiba, bermohon agar tempat yang dituju memberi kebaikan dan terlindungi dari keburukan yang merusak dan membahayakan. "Allahumma inni as-aluka khoirohaa wa khoiro ahlihaa wa khoiroo maa fiiha. Wa wa'auudzubika min syarriha wa syarri ahlihaa wa syarri maa fiihaa" (Ya Allah, aku memohon kebaikan, kebaikan penduduknya, dan kebaikan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan, keburukan penduduknya, dan keburukan segala sesuatu yang ada di tempat ini). Dengan amalan yang dituntunkan oleh agama ini insya Allah berkendaraan kita akan aman, nyaman, dan menjadi jalan bagi keberhasilan yang akan didapat. Ada dalam perlindungan Allah SWT. Terlalu banyak terjadi kecelakaan memilukan yang disebabkan oleh kelalaian. *) Kolumnis tetap FNN
Sempat Dibajak. Channel Rocky Gerung & FNN Sudah Pulih Semua
Jakarta, FNN - Semua channel youtube yang tergabung dalam Forum News Network (FNN) dan sempat dibajak pada Rabu pagi, 3 November 2021 sudah berhasil dipulihkan, Kamis siang, 4 November 2021. Channel Rocky Gerung Official, M. Said Didu Official (MSD) berhasil dipulihkan tidak lama setelah dibajak. Sementara channel Hersubeno Point baru bisa dipulihkan pada Kamis siang, 4 November 2021. Bukan hanya tidak bisa diakses, Channel Rocky Gerung sempat diganti namanya menjadi Coinbase (Speaker Series)? Sebelumnya channel Off The Record, FNN juga sempat dibajak dan namanya diubah menjadi Itherum. "Alhamdulillah semua channel FNN sudah pulih," kata Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis, 4 November 2021. "Kami mengecam keras cara-cara yang tidak beradab dengan tujuan membungkam kebebasan media," ujar Mangarahon yang biasa dipanggil Bung Rahon itu. Praktik membajak channel media yang kritis, tambah Rahon, menjadikan indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia terus menurun. Freedom House menurunkan status Indonesia dari negara bebas (free) menjadi setengah bebas (partly free). Fungsi media di negara demokratis adalah pilar keempat sekaligus sebagai anjing penjaga (watchdog). "Tidak pada tempatnya sikap kritis dihadapi dengan upaya pembungkaman berupa pembajakan, dan kriminalisasi dengan melaporkan ke polisi," tegas Rahon. Kebebasan dan kemerdekaan pers dijamin konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan dan konten dari channel FNN, hendaknya menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU tetang Pers. Sebagai insan pers yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan, kami akan memuat hak jawab dan hak koreksi yang disampaikan setiap yang merasa keberatan. Bila masih merasa kurang puas, bisa melapor ke Dewan Pers. Sebagai media yang diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum pers dan terdaftar di Dewan Pers, kami senantiasa mematuhi segala aturan yang berlaku, menerapkan kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan siber. Ttd Mangarahon Dongoran Pemimpin Redaksi Kontak : 0816854365
Erick: Kerjasama Garuda - Emirates Perkuat Fokus Layanan Rute Domestik
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kerjasama Garuda Indonesia dan maskapai Emirates akan memperkuat fokus layanan rute domestik Garuda. Erick Thohir menyampaikan bahwa melalui kerjasama "code sharing" dengan Emirates dalam melayani rute penerbangan ke luar negeri, maka Garuda masih memiliki "value" di mata pelanggannya. Hal ini diharapkan berdampak positif dalam mendukung orientasi baru Garuda yang akan lebih fokus melayani rute domestik. "Bagaimanapun juga, kita tidak bisa tinggal diam, bukan? Yang namanya usaha dan mencari solusi harus tetap dipikirkan. Termasuk juga menyusun strategi dan fokus baru untuk bisnis penerbangan domestik Garuda," ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Di tengah usaha restrukturisasi Garuda Indonesia, Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas terus melebarkan perpektif dan mengkaji berbagai kemungkinan opsi terkait langkah pemulihan. Hal itu bertujuan agar flag carrier maskapai nasional tersebut bisa fokus pada orientasi bisnis di rute penerbangan domestik. Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan penandatangan kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Emirates di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (3/11). Perjanjian dalam bentuk "code sharing" tersebut menyatakan bahwa pelanggan Garuda tetap bisa menjelajahi rute internasional melalui maskapai Emirates. "Upaya restrukturisasi terus berjalan. Negosiasi utang-utang Garuda yang mencapai 7 miliar dolar AS karena leasing cost termahal yang mencapai 26 persen dan juga korupsi lagi dinegosiasikan dengan para pemberi sewa atau lessor. Meski demikian, kita tetap berusaha membuka opsi-opsi lain, paling tidak, agar bisa membantu pemulihan Garuda," kata Erick Thohir. (mth)
Potensi Bencana Hidrometeorologi di Sumsel Meningkat hingga Maret 2022
Palembang, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi bencana hidrometeorologi di Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami peningkatan akibat adanya fenomena La Nina atau perubahan suhu permukaan laut telah melewati ambang batas terbesar. Kepala Stasiun Klimatologi dan Geofisika Kelas 1 Palembang Wandayantolis di Palembang, Kamis, mengatakan berdasarkan monitoring data suhu permukaan laut di samudra pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina sebesar -0.61 pada terhitung sejak dasarian I Oktober 2021. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Sumsel akan diguyur hujan dengan skala menengah 200-300 mm per hari dibarengi angin yang kencang sehingga bisa menjadi penyebab bencana seperti banjir, longsor, bandang angin kencang, puting beliung ataupun badai tropis berpotensi meningkat dan terus berkembang. “Fenomena tersebut berlangsung sejak Oktober dan diprakirakan berlangsung hingga Maret 2022, Maret ini puncaknya hujan yang berpotensi berujung bencana,” kata dia. Melihat kondisi tersebut otoritas kebencanaan provinsi ataupun kabupaten kota diimbau untuk segera melakukan tindakan kesiapsiagaan mitigasi dampak bencana tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Sumatra Selatan Iriansyah di Palembang, mengatakan, pihaknya tengah menginventarisir permasalahan dan potensi bencana setiap kabupaten kota dengan harapan teknis pelaksanaan kesiapsiagaan bencana akibat pengaruh anomali La Nina lebih akurat. “Saat ini proses itu sedang kami bahas bersama dengan Balai Besar Sungai Pekerjaan Umum dan otoritas terkait lainnya,” kata dia. Menurutnya, selama tahun 2021 sedikitnya tercatat ada 136 kejadian dan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Selatan meliputi bencana banjir 17 kasus, Putting Beliung 17 kasus, Banjir Bandang lima kasus, Tanah Longsor 10 kasus termasuk kebakaran 87 kasus. Lalu rumah dengan kondisi rusak sebanyak 676 unit, rumah terendam 1.766 unit, Sekolah satu unit, Jembatan Gantung empat unit dan mushalah tiga unit. “Meski tergolong masih rendah karena dampaknya tidak separah tahun 2020 lalu, namun tetap perlu diantisipasi. Sedang kami kerjakan teknisnya seperti apa,” ujarnya. (mth)
Tidak Terjadi Secara Kebetulan
... penindasan terhadap agama justru sering menyuburkan agama... (Kuntowijoyo) Oleh Ady Amar *) MANA ada pernyataan nekat pada beberapa tahun lalu, bisa muncul dari mulut seseorang, dan itu pelecehan agama (Islam). Tapi hari-hari ini menista/melecehkan simbol-simbol dan syariat Islam itu seolah bertumbuh berlomba susul menyusul, diproduksi setiap saat. Dan bebas-bebas saja. Aman dari jeratan hukum. Belajar dari kasus Ahok, yang kepeleset Surat Al-Maidah, ayat 51, dan itu penistaan agama. Umat marah dan lalu bergerak memprotes dengan keras. Ahok lalu dibantarkan di hotel prodeo. Belajar dari kasus itu, maka aktor penista dibuat tidak non-muslim, tapi dari kalangan umat Islam sendiri. Meski penistaan/pelecehan disampaikan berkali lipat lebih jahat daripada apa yang disampaikan Ahok dulu, umat sepertinya tidak terlalu merespons berlebihan. Ada sih protes dengan pelurusan di media sosial khususnya, tapi tetap saja penyerangan terhadap Islam terus dimunculkan. Ade Armando jadi seseorang yang tampak menikmati peran sebagai aktor antagonis, melecehkan agamanya. Beberapa saat lalu, ia mempertanyakan hal yang sudah baku dalam peribadatan. Tampak miskin pengetahuan agamanya, meski ia mengaku Islam. Tiba-tiba menyatakan dengan bangga pula, bahwa saya beragama Islam tapi tidak percaya syariat Islam. Dalam hitungan hari kemudian, ia muncul lagi dengan pernyataan, bahwa perintah shalat 5 waktu itu tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Meski lalu beberapa ulama, terutama dari kalangan MUI, memberi penjelasan tentang statemennya dengan rinci. Tapi tetap saja tidak berpengaruh buatnya. Tujuannya memang untuk melecehkan, bukan mencari kebenaran. Ditambah dengan munculnya para buzzerRp di media sosial, bersekutu mengolok syariat Islam dengan sadisnya. Ini semacam skenario yang memang dibuat, setelah apa saja yang berbau Arab diperolok dengan kadrun, lalu meningkat nekat mengolok Islam. Memakai jasa mereka yang ber-KTP Islam dengan menista syariat Islam, menjadi bebas telanjang. Intensitas penistaannya pun makin hari dibuat makin menjadi. Makhluk penista itu orangnya ya itu-itu juga. Menjadi seperti besar karena mendapat tunggangan para buzzerRp dan jaringan media sosial, yang meski media itu memakai nama Islam, tapi asyik saja memuat komen para penista itu. Tentu demi konten. Negara memang menjadi tidak hadir saat agama mayoritas ini diperlakukan tidak semestinya, amat terlihat sempurna. Maka jika ada yang mengatakan, bahwa mereka dihadirkan memang untuk diperhadapkan dengan umat Islam mayoritas, itu pun tidak dapat dipungkiri. Menyulut agar umat marah, saat agama dilecehkan. Umat ingin disibukkan dengan hal-hal tidak produktif. Berharap abai pada agenda sistemik yang dirancang segelintir manusia busuk tapi berkuasa (oligarki), yang berhasrat menguasai negeri dengan tidak semestinya. Bersyukur umat Islam mampu melihat itu semua. Mampu melihat bahwa munculnya fenomena pelecehan/penistaan terhadap Islam, itu memang skenario yang dimainkan, maka meresponsnya pun umat dengan tidak berlebihan. Cakep. Seperti dimunculkan pula Kyai Syakur, yang diundang ceramah di Mabes Polri. Dari lisannya muncul pernyataan-pernyataan maha busuk, yang mencoba menyerang Islam dengan kehinaan dan kedustaan luar biasa. Banyak yang terheran, kok Mabes Polri mengundang ulama sesat, yang orang menyebut sebagai "embahnya" liberal. Mengundang kyai Syakur pastilah penuh perhitungan. Maka tidaklah perlu bingung, biasa saja. Islam yang Diperhadap-hadapkan Islam diperhadap-hadapkan seolah musuh. Setidaknya geraknya ingin dibatasi. Maka semua aspek yang bisa mencipta kekuatan coba dilemah-lumpuhkan. Fenomena yang muncul menampakkan itu semua. Maka, jika satu kelompok muslim, tanpa basis sejarah yang jelas mengklaim sesuatu yang besar adalah milik kelompoknya, seraya membesarkan kelompoknya dengan tidak malu-malu, itu pun bisa ditengarai Islam sedang coba diperhadap-hadapkan. Semua tidak terjadi secara kebetulan. Semua dihadirkan dengan perencanaan. Semua digarap dengan terukur. Dimunculkan kelompok Islam dengan penuh fasilitas memanjakan. Ada pula kelompok yang kurang dapat perhatian. Tapi ada pula kelompok yang dimatikan, bahkan pemimpinnya dipenjarakan dengan tanpa kesalahan berarti. Suasana demikian akan terus dipertahankan, dianggap efektif meredam kekuatan Islam agar tidak jadi ancaman. Kelak kerap akan dimunculkan wacana yang punya potensi benturan antarkelompok. Sampai kapan suasana keberagamaan menjengkelkan ini berakhir, tentu berharap agar tangan Tuhan berandil mengembalikan kesadaran umat, bahwa agama (Islam) itu keyakinan yang mustahil bisa dikalahkan kekuatan apa pun. Untuk menutup opini ini, ada ungkapan menarik dari Allah yarham Kuntowijoyo, pantas disajikan di sini: "Agama tak bisa diatur oleh kekuatan politik, agama tumbuh tidak dengan logika kekuasaan, tapi dengan logika kepercayaan. Daya tarik agama berbeda dengan daya tarik politik, sehingga penindasan terhadap agama justru sering menyuburkan agama itu. Agama mempunyai vitalitas (daya hidup) yang berbeda dari politik. Kalau tidak di permukaan, agama akan 'bergerilya' di bawah. Agama itu seperti air, tidak bisa dibendung. Jika dibendung akan selalu mencari jalan untuk mengalir." (Identitas Politik Umat Islam 1997, h. 198). Wallahu a'lam. (*) *) Kolumnis
POPULER
