ALL CATEGORY
Pemkot Denpasar Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19
Denpasar, FNN - Pemerintah Kota Denpasar, Bali melakukan strategi penanganan COVID-19 guna mengantisipasi penularan gelombang ketiga setelah dibuka kembali sektor pariwisata untuk pelancong Nusantara dan mancanegara di "Pulau Dewata". "Penanganan yang dilakukan saat ini terhadap masyarakat dengan menggencarkan vaksinasi tahap kedua. Termasuk juga pengawasan ketat protokol kesehatan pada fasilitas umum dan objek-objek wisata, termasuk juga restoran dan hotel," kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Kamis (28/10). Ia menjelaskan strategi penanganan kesehatan yang dianggap berhasil dalam penanganan COVID-19 di Kota Denpasar, yakni penanganan kasus berbasis desa dan kelurahan. Dia mengatakan langkah ini dilaksanakan guna menurunkan kasus COVID-19 dengan melibatkan Satgas COVID-19 tingkat dusun atau banjar sehingga pandemi ini bisa landai dan perekonomian bangkit dalam adaptasi kebiasaan baru. Ia mengatakan penanganan COVID-19 di Denpasar melalui pembangunan sinergitas dengan semangat konsep "Vasudaiva Khutumbhakam" (kita adalah semua bersaudara) mulai dari pemerintah, forkopimda, swasta, tokoh masyarakat, media, pemuka agama, desa adat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan Kota Denpasar tetap sehat dan produktif. Jaya Negara mengatakan semua fasilitas publik berupaya mengantisipasi agar tidak sampai ada gelombang ketiga kasus COVID-19 di Denpasar. Langkah yang dilakukan, kata dia, memperketat pemberlakuan protokol kesehatan. "Semua ruang publik wajib memasang aplikasi PeduliLindungi sehingga jika ada terindikasi kasus COVID-19 sehingga cepat tertangani hingga tidak sampai menyebar ke orang lain," ucapnya. Wali Kota Jaya Negara menjelaskan berbagai strategi terus dioptimalkan dalam memutus penyebaran COVID-19, salah satunya peningkatan vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok. "Langkah ini kami telah menetapkan target vaksinasi sebanyak 571.783 orang atau 70 persen dari jumlah penduduk yang terdiri tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum rentan dan remaja," katanya. Ia mengatakan capaian vaksinasi COVID-19 saat ini, yakni vaksin satu sebesar 142,90 persen atau 817.130 orang, vaksin kedua sebesar 116,40 persen atau 665.638 orang, dan vaksin ketiga sebesar 106,40 persen atau 12.801 orang. (sws, ant)
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkonstribusi di Dunia Politik
Jakarta, FFNN - Wakil Ketua Majelis Permuyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid mendorong generasi muda selalu siap siaga berkiprah dan berkontribusi di dunia politik Indonesia. "Kiprah generasi muda di ranah politik diharapkan bisa menghadirkan kebaikan terhadap generasi mereka sendiri, untuk kelanjutan kehidupan bangsa di tengah persaingan mendunia, dan tercapainya cita-cita proklamasi menuju Satu Abad Indonesia Merdeka," ujar Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Hidayat mengatakan peran anak muda, generasi milenial maupun generasi Z dalam dunia politik pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari peran sejarah dan keteladanan para tokoh pendiri bangsa. "Mereka berkiprah sejak masih muda, dengan mempersiapkan diri secara optimal melalui sistem pendidikan yang baik, organisasi yang mumpuni, jiwa kenegarawanan, cinta kemerdekaan, kemajuan bangsa, dan negara yang sangat monumental," jelasnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Semua itu, kata dia, terabadikan dengan fakta suksesnya para pemuda yang dengan Kongres Pemuda Indonesia II berhasil menyepakati pilar mendasar untuk mempersatukan bangsa dan mempersiapkan negara Indonesia merdeka melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. “Para anak muda yang menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia II 26-28 Oktober 1928 itu merupakan anak-anak muda terdidik, yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, suku, dan agama. Tapi mereka bisa sukses berkiprah, menghadirkan komitmen persatuan bangsa, negara, dan bahasa. Mereka juga melanjutkan kontribusinya dalam pergerakan politik di BPUPK, Panitia Sembilan, PPKI, hingga kemudian melahirkan Indonesia merdeka, dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI-nya,” ujar dia. Hidayat menambahkan keteladanan sejarah para pemuda pendiri bangsa ini yang seharusnya menjadi penyemangat, modal, dan sekaligus panutan bagi generasi muda saat ini untuk berkiprah dan berkontribusi dalam perpolitikan Indonesia. Dengan demikian, kata dia, muncul ide-ide segar dan terobosan-terobosan penting dalam membangun bangsa dan negara sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan generasi milenial dan generasi Z, namun tetap dalam koridor Pancasila dan kenegarawanan pemuda-pemuda pahlawan bangsa. “Pengalaman sejarah ini perlu dipahami dengan baik dan benar agar menghadirkan haluan dan praktik bernegara yang benar. Karena saat ini sudah terjadi berbagai manuver untuk memutarbalikkan sejarah yang bisa menghadirkan pemahaman sejarah yang salah sehingga bisa menghadirkan arah ke depan yang salah juga. Selain itu berpotensi menimbulkan perpecahan dan munculnya sikap-sikap liberalis, eksklusif, intoleran, atheis, dan radikalis bahkan separatis. Yang semuanya bertentangan dengan keteladanan para pemuda pahlawan bangsa,” tambahnya Dia mengatakan di era reformasi sekarang ini berbagai instrumen sangat mendukung bagi anak muda dan generasi milenial untuk berkiprah serta berkontribusi dalam dunia politik. Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan, syarat untuk berkiprah dalam dunia politik dengan menjadi caleg sangat mudah, yakni berusia minimal 17 tahun dan berijazah SMA. Kedua, adanya realita beberapa partai politik yang sangat terbuka dalam mengakomodasi anak muda. Ketiga adalah realita bahwa mayoritas pemilih sekarang adalah generasi muda, generasi milenial dan generasi Z yang merupakan teman dari para pemuda itu sendiri. "Dengan begitu peluang mereka untuk bisa terpilih menjadi sangat besar agar mereka bisa aktif dan efektif dalam berkontribusi mengatasi tantangan di era pascapandemi, era bonus demografi, dan perubahan iklim yang semuanya berdampak langsung pada kehidupan di era mereka nanti," ujarnya. Dia menambahkan semua hal itu tidak bisa diselesaikan secara individual atau aksi sosial belaka, melainkan memerlukan keterlibatan langsung dalam mekanisme pembuatan dan pengambilan kebijakan yang semuanya terkait dengan aksi dan posisi politik. "Berbagai peluang dan tantangan tersebut sudah tersedia sehingga harusnya dimanfaatkan para generasi muda, generasi milenial. Persiapkan diri lebih baik, karena secara politis, rakyat yang makin cerdas dan kritis akan memberikan suaranya untuk mereka yang terbukti lebih baik, lebih siap, dan lebih teruji. Janganlah peluang emas ini dibiarkan. (MD).
Anies Perubahan Nama Jalan Dari Tokoh Betawi Layak Dipertimbangkan
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai usulan perubahan nama jalan dengan nama tokoh Betawi sangat layak dipertimbangkan secara serius. "Usulan-usulan menggunakan nama jalan dengan nama tokoh Betawi layak dipertimbangkan secara serius dengan berbagai konteks yang harus jadi pertimbangan," kata Anies Baswedan pada kegiatan Webinar Perubahan Nama Jalan di Provinsi DKI Jakarta bertema "Meneguhkan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pusat Perjuangan serta Kejayaan Bangsa dan Negara" di Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Hal tersebut, lanjut Anies, mengingat budaya Betawi merupakan salah satu unsur masyarakat yang memfasilitasi peristiwa penting dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia di Jakarta. "Masyarakat Betawi ini memfasilitasi terjadinya proses persenyawaan antar unsur berbagai bangsa yang terjadi di kota ini," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Namun demikian, Anies mengingatkan bahwa unsur historis juga perlu dipertimbangkan dalam perubahan nama jalan tersebut. Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni yang sekaligus sebagai penggagas acara mengatakan, komunitas masyarakat Betawi mengusulkan beberapa nama yang merupakan tokoh supaya dijadikan jalan di Ibu Kota. Sejumlah nama tersebut antara lain Ismail Marzuki diusulkan mengubah Jalan Cikini Raya. Nama H Darip diusulkan mengubah Jalan Bekasi Timur Raya, nama Mahbub Djunaedi menggantikan Jalan Salemba Tengah. Nama Guru Marzuki menggantikan Jalan Masjid Jatinegara, dan nama Habib Ali Kwitang menggantikan Jalan Kembang III. Menurut Sylviana, usulan ini berangkat dari keinginan mengenang jasa dan semangat dari para tokoh Betawi tersebut dalam menjalani kehidupan dan dalam perjuangannya. "Dengan usulan tersebut, kami berharap akan tertularkan spirit dari para tokoh Betawi dalam menjalani kehidupan. Di lain sisi juga ingin jalanan Ibu Kota jadi makin harum. Setiap kali kita menatap bisa mengingat dan mempraktikkan semangat perjuangannya," ucap Sylviana. Sylviana juga sepakat harus ada kajian unsur historis yang dipertimbangkan dalam perubahan nama jalan. "Jangan sampai nama jalan sebelumnya yang ternyata mewariskan sejarah dari para pendahulu kita jadi hilang, karenanya ini perlu perhatian secara serius," tutur Sylviana menambahkan. (MD).
Museum Sumpah Pemuda Tutup Hingga Akhir Tahun
Jakarta, FNN - Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat, tutup sementara hingga akhir tahun 2021 karena direvitalisasi. Kepala Museum Sumpah Pemuda, Tititk Umi Kurniawati mengatakan kunjungan terakhir masyarakat dilakukan pada Rabu 27 Oktober 2021. Kemudian museum akan ditutup mulai Jumat 29 Oktober 2021 sampai akhir Desember 2021. "Terakhir, kemarin kami masih buka tanggal 27 Oktober. Mulai besok, 29 Oktober kita pembongkaran fisik untuk revitalisasi museum sampai akhir Desember," kata Titik saat ditemui di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Oktober 2021. Titik mengatakan Museum Sumpah Pemuda direncanakan dibuka kembali pada Januari 2022. Revitalisasi dilakukan dengan mengubah tata pamer koleksi museum. Akan tetapi, tidak mengubah bentuk bangunan karena Museum Sumpah Pemuda termasuk dalam cagar budaya. Koleksi benda-benda museum seperti pameran diorama Panitia Kongres Sumpah Pemuda, hingga patung dan monumen akan disimpan sementara. Ada 2.200 koleksi yang disimpan di Museum Sumpah Pemuda. Jumlah tersebut menurun dari 8.304 koleksi setelah diregistrasi dan diinventarisasi. "Setelah diinventarisasi ada 2.200 koleksi, tetapi tidak display semua. Disimpan di gudang. Kebanyakan koleksi kami adalah tokoh-tokoh Sumpah Pemuda," kata Titik, sebagaimana dikutip dari Antara. Museum Sumpah Pemuda seluas 1.400 meter persegi, awalnya merupakan rumah tinggal milik Sie Kong Liang yang kemudian disewakan sebagai indekos kepada para pelajar. Dilansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda, mahasiswa yang pernah tinggal antara lain Muhammad Yamin, Amir Sjarifoedin, Soerjadi (Surabaya), Soerjadi (Jakarta), Assaat, Abu Hanifah, Abas, Mohammad Amir, Roesmali, Mohammad Tamzil dan Soemanang. (MD).
Aktivis Deklarasikan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dan Serukan Revolusi
Jakarta, (FNN) - Sejumlah aktivis mendeklarasikan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam memperingati Sumpah Pemuda ke-93. Aktivis yang mengeluarkan deklarasi tersebut melihat berbagai permasalahan yang bisa mengancam Indonesia. Deklarasi dilakukan di kantor Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Jalan Darmawangsa Raya Nomor 18, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Oktober 2021. Aktivis yang hadir dan didaulat menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi antara lain Rocky Gerung; ekonom Faisal Basri; ahli hukum tata negara, Refly Harun; pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan; pengamat publik, M. Said Didu; mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Adhie Massardi yang hadir ikut membacakan puisi yang isinya mengkritisi Jokowi. Tidak ketinggalan aktivis yang juga Wakil Ketua Dekopin, Ferry Juliantono yang menjadi "tuan rumah" sekaligus salah seorang penggagas pertemuan menyampaikan kegalauannya atas kondisi bangsa dan negara. Di awal sambutannya, Ferry Juliantono menjelaskan, tempat tersebut merupakan kantor Dekopin. Kantor tersebut erat kaitan dan bersentuhan langsung dengan rakyat, terutama para pelaku usaha menengah kecil dan mikro (UMKM). "Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional. Mudah-mudahan dari tempat ini lahir sokoguru revolusi Indonesia," kata Ferry. Rocky Gerung menyoroti semakin berkembangnya mental feodal di kalangan anak muda dan kabinet Jokowi. Ia menyebutkan contoh feodalisme di kalangan kabinet Jokowi yang semakin parah. " (Menteri) lapor ke presiden (Jokowi) karena takut di-reshuffle (diganti). Yang dilaporkan tentang Wali Kota Solo," ujar Rocky. Ferry menjelaskan mengenai Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. "Nama Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia sebenarnya bukan organisasi yang sudah kita bentuk berbulan-bulan, berhari-hari. Akan tetapi, penamaan guna memudahkan kita mengundang teman-teman semua. Salah satu yang ikut menggagas namanya adalah Bung Rocky Gerung," ucap Ferry. (MD/M.Anwar Ibrahim).
Tuntutan Jokowi-Ma’ruf Mundur Makin Menggema
Jakarta, FNN – Momen Hari Sumpah Pemuda dimanfaatkan mahasiswa, kelompok buruh, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) untuk melakukan unjuk rasa memprotes kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf yang makin melenceng dari cita-cita reformasi. Aksi digelar dalam rangka mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tahun kedua mereka yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka menilai kebebasan sipil merosot, pemberantasan korupsi jalan di tempat, hingga mendesak Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Cipta Kerja dan Minerba. Mereka berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, lalu massa berjalan beriringan sembari menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan yel-yel menuju ke arah Patung Kuda di Medan Merdeka Barat. Kebanyakan dari massa aksi mengenakan pakaian merah. Ada pemandangan menarik dari peserta aksi, dua di antara peserta massa aksi tampak mengenakan kostum Iron Man dan Satria Baja Hitam dengan tulisan 'Kerja Kayak Robot Gajiku Diserobot' dan 'Korban PHK DRU'. Terpantau, massa Aliansi Rakyat Menggugat yang didominasi ibu-ibu semakin bersemangat. Sebuah spanduk dengan ukuran besar juga dibentangkan oleh massa aksi dengan tulisan: "Mosi Tidak Percaya Kepada DPR RI dan Pemerintahan Jokowi-Maruf. JOKOWI MUNDUR". Ibu-ibu juga membawa sejumlah poster tuntutan seperti "Ngurus Cabe Aja Gak Becus, Minta 3 Periode", "Stop Arogansi Aparat", Usir Penjajah Gaya Baru", hingga "Bebaskan Habib Rizieq". Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. "Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021). Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya. Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting. Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk. "Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining. Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19. Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960. Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum. Bertahan di Tengah Guyuran Hujan Peserta aksi tetap melakukan orasinya di tengah guyuran hujan. Mereka memakai jas hujan yang mereka beli dari pedagang asongan di lokasi, membuka payung yang mereka bawa, hingga menggunakan spanduk demo sebagai payung bersama. Sementara, tidak sedikit dari massa aksi itu tidak menggunakan apapun. Pakaian mereka basah terkena guyuran hujan. Di atas mobil komando, beberapa massa aksi tampak masih berdiri. Mereka terus menyuarakan kekecewaan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Di balik kawat duri, beberapa polisi tetap berjaga menggunakan jas hujan. Aparat Kepolisian telah menyiagakan kawat berduri, mobil water cannon, hingga aparat dengan pakaian Alat Pelindung Diri. Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa. "1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi. Massa yang berencana long march hingga depan Istana Merdeka ditahan barikade kepolisian di depan Gedung Sapta Pesona, sekitar Patung Arjuna Wijaya. Aparat memasang kawat duri dan bersiaga dengan mobil water canon. Aparat menutup jalan Medan Merdeka Barat dan mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Patung Arjuna Wijaya dan Silang Monas. Sebelumnya, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos memperkirakan jumlah massa aksi yang tergabung dalam Gebrak sekitar 1.000 orang. Sementara, dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sekitar 200 orang. (sws dari berbagai sumber)
Kemenperin Apresiasi Hilirisasi Kelapa Jadi Produk Interior Mobil
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian mengapresiasi keberhasilan PT Rekadaya Multi Adiprima (RMA) yang berlokasi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang berhasil berinovasi dalam meningkatkan nilai tambah dari serat kelapa menjadi interior mobil. "Capaian inovasi teknologi ini adalah wujud kolaborasi dari berbagai pihak, dengan mengutamakan kualitas produk yang tinggi, yang berarti PT RMA ini mampu memenuhi persyaratan standarisasi produk industri otomotif, yang memang dikenal menghendaki kualitas komponen yang sangat tinggi,” kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika lewat keterangannya diterima di Jakarta, Kamis. Perusahaan itu, melalui peran ARDC (Aditya Research Development Center) sebagai pusat inovasi teknologinya, telah menghasilkan beragam jenis produk bernilai tambah tinggi berbahan baku serat kelapa. Contohnya adalah produk komponen otomotif door trim untuk diaplikasikan pada bagian interior kendaraan roda empat. Produk inovasi PT RMA telah digunakan oleh hampir seluruh pabrikan industri otomotif nasional, dengan pemenuhan pangsa pasar nasional lebih dari 60 persen termasuk untuk pasar ekspor. Kemenperin juga mengapresiasi komitmen PT RMA yang berupaya menciptakan inovasi yang mengutamakan penciptaan nilai tambah bahan baku lokal berupa serat sabut kelapa dan juga mengembangkan teknologi ramah lingkungan berupa pengolahan kain perca limbah industri tekstil (apparel). “Kami juga mengapresiasi PT RMA yang telah menggandeng Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di daerah penghasil kelapa, antara lain Provinsi Riau dan Jawa Barat bagian selatan sebagai pemasok bahan baku industri komponen otomotif di Bogor ini,” imbuhnya. Menurut Putu, hal yang dilakukan PT RMA berkontribusi pada langkah Kemenperin mendorong substitusi impor khususnya pada komoditas komponen otomotif. “Mereka telah memanfaatkan serat kelapa untuk menghasilkan komponen automotive felt yang berfungsi sebagai pelindung bagian bawah mobil dan peredam getaran antar panel bagian interior kendaraan. Penggunaan Serat Kelapa sebagai komponen otomotif dapat menambah kenyamanan penumpang kendaraan tetapi tidak menambah bobot kendaraan secara signifikan,” sebutnya. Di samping itu, PT RMA terus mengeksplorasi peluang penggunaan serat sabut kelapa sebagai bahan baku papan biokomposit (papan particle atau papan serat). Produk ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri furnitur. “Bahkan, yang kami banggakan juga, perusahaan ini telah membuat produk alat pertahanan dan keamanan untuk kebutuhan TNI. Tentunya produk tersebut juga telah melewati pengujian standar kualitas yang sangat tinggi juga,” tandasnya. Putu menegaskan, pihaknya terus mendukung upaya peningkatan daya saing produk industri dalam negeri yang berkualitas dan berkesinambungan. Jaminan kepastian mutu produk industri menjadi hal yang sangat penting untuk dipertahankan dan senantiasa ditingkatkan. “Salah satu instrumen jaminan kepastian mutu produk industri adalah melalui Standar Nasional Indonesia (SNI),” ujarnya. Kemenperin memfasilitasi perumusan SNI produk industri olahan serat sabut kelapa sebagai baseline kualitas produk yang beredar di Indonesia, sehingga memberikan manfaat berganda bagi produsen, konsumen dan juga Lembaga terkait lainnya. “Contohnya, kami sedang memfasilitasi SNI papan biokomposit berbahan baku serat sabut kelapa untuk komponen bagian interior otomotif,” terangnya. Business Development ARDC Farri Aditya menyampaikan, pihaknya berkomitmen kuat untuk semakin mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia, seperti komoditas kelapa. “Prinsip inovasi kami adalah inisiasi langkah kecil dengan fasilitas yang tersedia dan melibatkan multipihak sehingga tercipta langkah kolaboratif dan sharing sumber daya,” tutur Farri. “Kami terus berupaya untuk mengeksplorasi inovasi teknologi secara mandiri, tetapi kami meyakini bahwa adanya fasilitasi regulasi atau payung hukum dari pemerintah melalui Kemenperin untuk menyusun kolaborasi multipihak termasuk dengan pihak BUMN dan/atau sektor industri lainnya, maka akan tercipta ekosistem inovasi, yang tentunya dapat melibatkan UKM serta UMKM sebagai mitra strategis,” paparnya. Saat ini, produk PT RMA telah memasok kebutuhan industri otomotif, furnitur, infrastrukur, kesehatan, dan pertahanan-keamanan. “Agar dapat mendukung keberlangsungan usaha ini, kami juga mengharapkan integrasi rantai nilai dari hulu hingga hilir, untuk menjaga keberlanjutan produktivitas dan operasional industri yang kuat, mantap, dan mempunyai resiliensi tinggi,” imbuhnya. (mth)
Polda Sulsel Kesulitan Panggil Ibu Anak Korban Rudupaksa di Lutim
Makassar, FNN - Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol E Zulpan menyatakan kesulitan menemui sekaligus memanggil RA, ibu anak korban kasus rudupaksa diduga oleh ayahnya, untuk diambil keterangan tambahan berkaitan dengan pelaporan atas kasusnya di Kabupaten Luwu Timur. "Sekarang ibu RA dan tiga anak korban, kesulitan hadirkan. Kami harap dia hadir dan beri keterangan tambahan yang sangat berguna bagi penyidik meningkatkan penyelidikan dan penyidikan kasus ini lebih lanjut," kata Zulpan di Makassar, Kamis. Menurut dia, RA belum pernah menghadiri panggilan penyidik, bahkan tim telah berusaha menemui baik di rumahnya maupun di kantor instansi pemerintah Pemda Luwu bekerja sebagai ASN, bahkan informasi yang diperoleh yang bersangkutan telah mengajukan cuti Kendati demikian, untuk perkembangan kasus tersebut, kata perwira menengah Polri itu, penyidik Polres Luwu Timur telah memanggil pelapor RA dan tante anak korban guna pengembangan informasi berkaitan penanganan kasus tersebut. Hanya saja, tante anak korban menyatakan siap hadir. "Dengan adanya tante anak korban ini akan sedikit membantu. Diharapkan bisa berikan info lebih banyak untuk penyidik mengali keterangan lain yang dibutuhkan," katanya. Namun demikian, kasus ini tentunya mendapat perhatian serius dari Mabes Polri karena sementara dilakukan asesmen termasuk mencari informasi tambahan atas kasus itu. Sejauh ini, tim kepolisian tetap fokus melaksanakan penyelidikan sesuai temuan baru adanya hasil visum dari Rumah Sakit PT Vale, melalui dokter Imelda yang mengatakan ada peradangan pada bagian alat kelamin anak korban. "Itu kita mau gali. Makanya, kita butuh kehadiran ketiga anak ini. Rekomendasi dokter seperti itu, untuk diperiksa lagi oleh dokter spesialis kandungan," paparnya. Saat ditanyakan bagaimana dengan penanganan laporan balik terlapor dalam hal ini ayah anak tiga korban terduga melakukan rudupaksa berinisial SF, kata dia, sudah diambil keterangannya di Polda Sulsel. "Kemarin sudah diambil keterangan pihak Polda, masih keterangan sementara. Intinya, semua warga punya kedudukan yang sama di mata hukum. Boleh melapor, nanti laporan mana benar tergantung perkembangan penyelidikan oleh penyidik di lapangan," ujar Zulpan. Disinggung dengan pelaporan SF tersebut melabrak aturan mengacu pada Undang-undang nomor 31 tahun 2014 pada poin 10, pelapor, saksi korban tidak dapat digugat pidana dan perdata saat sedang berhadapan dengan hukum sesuai saran dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Zulpan malah meminta awak media bertanya balik ke LPSK. Sebelumnya, kasus ini kembali mengemuka ke publik dan viral pada awal Oktober 2021, atas tulisan Eko Rusdianto dimuat di website project mutaluli.org yang menjadi produk jurnalistik dengan memberi ruang keluhan ibu korban RA atas dihentikannya kasus pencabulan disertai pemerkosaan ketiga anaknya pada 10 Desember 2019 di Polres Luwu Timur oleh SF. (mth)
Panglima Militer Sudan Pecat Enam Dubes
Khartoum, FNN - Panglima Angkatan Darat Sudan Abdel Fattah al-Burhan memecat enam duta besar Sudan, stasiun TV pemerintah melaporkan pada Rabu (27/10). Mereka yang dipecat adalah duta besar Sudan untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Qatar, Prancis, dan misi Sudan di Jenewa. Salah satu sumber diplomatik menyebutkan bahwa 12 duta besar negara asing untuk Sudan seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, China, dan Prancis menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, yang terjadi pada Senin (25/10), demikian diberitakan Reuters. Sementara itu menurut laporan Anadolu, Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil pada Senin ditangkap oleh militer Sudan di tengah situasi genting di negara tersebut. Pada hari itu, Al-Burhan mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah, serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan. Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di Ibu Kota Khartoum. Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan. Mereka bertugas mengawasi masa transisi sampai digelar pemilu 2023. (sws, ant)
Menperin: IFI Katalis IKM Tingkatkan Skala Bisnis Makanan dan Minuman
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa program Indonesia Food Innovation (IFI), yang digagas Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, dapat meningkatkan skala bisnis industri kecil menengah (IKM) sektor makanan dan minuman. "Kami berharap bahwa ajang ini mampu menjadi katalis bagi IKM untuk meningkatkan skala bisnis menuju IKM modern yang sesuai dengan kebutuhan pasar, menguntungkan, dan berkesinambungan," kata Menperin saat menghadiri IFI Award secara virtual, Kamis. Agus menyadari adanya tren yang semakin menguat sejak pandemi COVID-19, di mana produk-produk makanan lokal mulai bermunculan kreativitasnya mulai dari makanan ringan, makanan berat, termasuk juga makanan yang menyehatkan. "Kami di Kementerian Perindustrian memandang proses kreasi nilai tambah dari dari produk-produk makanan ini harus difasilitasi, diberikan wadah untuk mendapatkan pelatihan dan penghargasan. Semangat yang menjadi pondasi dari IFI," ujar Menperin, Agus meyakini, bahwa dengan bimbingan yang tepat, serta pembinaan dan pendampingan intensif di sisi teknis dan bisnis, maka IKM dapat naik kelas, Diketahui , salah satu pemenang IFI 2020 yaitu PT Rumah Mocaf Indonesia telah berhasil menembus pasar Eropa melalui fasilitasi-fasilitasi yang diberikan sebagai rangkaian program pembunaan lanjutan bagi peserya IFI seperti spesifikasi HAACP, peni gkatan teknologi, serta perluasan pasar. "Hal ini tentunya tidak dicapai dengan mudah, namun perlu semanggat juang yang tinggi serta kegigihan untuk mendapatkan hasil terbaik," tukas Menperin. Pada kesempatan tersebut, Menperin mengucapkan selamat kepada sembilan IKM pangan kategori produk akhir yang terpilih sebagai peserta program IFI Camp 2021. Utamanya, lanjut Menperin, kepada tiga besar peserta terbaik dari masing-masing kategori, di mana ia menyampaikan selamat atas pencapaiannya di IFI 2021. "Saya yakin, peserta IFI 2021 dapat menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait dan bisa tumbuh menjadi pelaku industri gang mandiri serta berdaya saing," ujar Menperin. (mth)
POPULER
