ALL CATEGORY
Menteri PUPR Kosongkan 205 Bendungan Antisipasi Badai La Nina
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengosongkan 205 bendungan dengan total volume tampung 4,7 miliar meter kubik dalam rangka mengantisipasi badai La Nina. Menteri PUPR telah mendengarkan prediksi BMKG bahwa pola hujan pada akhir 2021 dan awal 2022 dipengaruhi oleh La Nina. Untuk itu Kementerian PUPR melakukan langkah-langkah untuk menghadapi badai La Nina 2021 ini. "Kita melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana. Pertama sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di Bendungan Bilibili, Bendungan Batu Tegi, dan Bendungan Jatiluhur," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimujono dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi La Nina secara daring di Jakarta, Jumat. Menteri PUPR juga siap mengaktifkan pertama kali Satgas Penanggulangan Bencana di pusat untuk memonitoring semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang dapat ditampung. "Kita saat ini memiliki 231 bendungan ditambah beberapa bendungan baru dan Kementerian PUPR telah menghitung berapa daya tampung banjir di bendungan tersebut," katanya. Menteri PUPR juga menyampaikan Indonesia saat ini memiliki 12 kolam retensi dengan volume tampung 6,8 juta meter kubik, bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta meter kubik dan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di kolam retensi Nipa-Nipa di Sulawesi Selatan. Kemudian 12 bendung karet dengan volume 7,3 juta meter kubik dengan cara mengempeskan bendung tersebut, contohnya di bendung karet Tirtonadi di Solo. Dengan demikian ketika banjir, air bisa terus mengalir ke bendung tersebut dan akan ditutup saat akhir musim hujan untuk ditampung buat musim kemarau. "Kita juga membuka terowongan pengendali banjir seperti di Terowongan Nanjung Sungai Citarum dan Sodetan Cisangkuy supaya menghindarkan banjir di Baleendah," katanya. Selain itu Kementerian PUPR juga menyiapkan pengoperasian 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas kapasitas 263,4 meter kubik /detik, melakukan uji operasi dan menyiapkan bahan bakarnya seperti di Pompa Pengendali Banjir Kali Sringin, dan Pompa Pengendali Banjir Kali Tenggang. Kementerian PUPR juga saat ini sedang membangun 39 bendungan, dengan adanya prediksi La Nina maka Kementerian PUPR juga harus berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan konstruksi dalam pembangunan bendungan ini. "Kami menempatkan petugas di hulu coffer dam 5-10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang sedang dibangun bendungannya," ujar Menteri Basuki. Selain itu, lanjut dia, Kementerian PUPR menginventarisasi bahan-bahan banjiran yang dibutuhkan di semua balai di seluruh Indonesia seperti geobag dan inventarisasi alat berat yang ada serta penyedia jasa yang sedang bekerja di masing-masing balai, antara lain dump truck, excavator, dan perahu karet. "Untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi La Nina dan bencana hidrometeorologi, kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan," kata Menteri PUPR. (mth)
Kemenperin: Transformasi Digital Pacu Produktivitas Industri Mamin
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pemanfaatan teknologi industri 4.0 di sektor makanan dan minuman (mamin) telah memacu produktivitas menjadi lebih efisien dan berkualitas, sehingga meningkatkan daya saing industri tersebut. "Industri mamin terbukti menjadi salah satu sektor unggulan karena memiliki kinerja yang gemilang. Pada kuartal II tahun 2021, industri mamin berkontribusi sebesar 38,42 persen terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas," kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. Pada acara "Business Forum Expo 2020 Dubai", ia menyebutkan kontribusi industri mamin di kuartal II 2021 tersebut, lebih tinggi dibanding sumbangsihnya pada 2019 yang mencapai 36,40 persen dan pada 2020 di angka 38,29 persen. "Kami sangat mengapresiasi atas capaian dari industri mamin ini karena di tengah hantaman yang cukup berat akibat dampak pandemi," ungkapnya melalui keterangan tertulis. Oleh karena itu, Kemenperin bertekad menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri mamin agar mereka terus berproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. "Pemerintah juga telah memberikan sejumlah stimulus atau insentif kepada para pelaku industri agar bisa mempertahankan usahanya dan terus meningkatkan kinerja," lanjut Putu. Pada 2020, total nilai ekspor industri mamin sebesar 31,17 miliar dolar, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 27,36 miliar dolar, dan pada semester I 2021 menembus 19,59 miliar dolar. "Ini membuktikan bahwa produk mamin Indonesia banyak diminati oleh konsumen global. Hal ini tidak terlepas juga dari penggunaan digitalisasi yang akhirnya menghasilkan produk-produk berkualitas dengan mampu memenuhi standar internasional," paparnya. Di samping itu, industri mamin mencatatkan realisasi investasi yang cukup signifikan senilai Rp50,48 triliun pada 2020 dan mencapai lebih dari Rp14 triliun pada kuartal II 2021. Investasi ini diyakini dapat memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri, yang termasuk didukung melalui transfer teknologi. "Bahkan, dari peningkatan investasi ini, juga dapat menambah jumlah penyerapan tenaga kerja. Saat ini, sektor industri mamin telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang," tutur Putu. Artinya, industri mamin telah memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Apalagi, industri mamin merupakan sektor usaha yang mendominasi di Tanah Air, terutama skala industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini yang menjadi tumpuan bagi berputarnya roda ekonomi nasional," ujarnya. Lebih jauh, ia optimistis sesuai target dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri mamin nasional bisa menjadi pemain utama di kawasan ASEAN. "Oleh karena itu, Kemenperin terus melakukan upaya-upaya strategis untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas industri mamin nasional agar mampu berkompetisi di tingkat global. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penerapan teknologi industri 4.0 di sektor tersebut, mulai dari tahap desain produk hingga distribusi," katanya. (mth)
Cuti Bersama Dihapus untuk Hindari Covid19
Jakarta, FNN - Pemerintah memastikan kebijakan penghapusan cuti bersama pada akhir tahun diambil untuk melindungi masyarakat dan menghindari gelombang ketiga COVID-19 yang berpotensi terjadi pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. “Pandemi COVID-19 belum hilang. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah dan kebijakan ini agar potensi peningkatan mobilitas dan aktivitas menjelang momentum akhir tahun dan Natal 2021 tetap sejalan dengan upaya pengendalian pandemi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pada Kamis melalui siaran pers. Johnny mengatakan pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dan mengimbau agar masyarakat tidak pulang kampung atau bepergian dengan tujuan yang tidak mendesak. Pemerintah telah memangkas cuti bersama 24 Desember 2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712/2021, Nomor 1/2021, Nomor 3/2021 soal Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Pemerintah juga melarang ASN mengambil cuti pada momentum hari libur nasional melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021. "Kebijakan dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun,” katanya. Pemerintah juga akan memperketat syarat perjalanan bagi masyarakat yang harus bepergian pada periode libur tersebut. Bagi yang bepergian dengan moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara, penumpang harus memiliki syarat surat negatif PCR Test. Sementara untuk transportasi darat, penumpang harus negatif tes antigen. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah lokasi utama, seperti Gereja pada saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. Aplikasi PeduliLindungi juga harus lebih dimaksimalkan di tempat-tempat umum untuk pengawasan dan tracing pada masyarakat. “Pemerintah berharap jalannya roda perekonomian tidak terganggu, supply bahan pokok tetap terjaga pada akhir tahun, dan aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan,” kata Johnny. (sws, ant)
Yaqut Bukan Yakult
Oleh: Yusuf Blegur Bahkan, Yakult yang cuma berupa minuman kesehatan dengan rasa yogurt itu, begitu bermanfaat bagi yang mengonsumsinya. Selain enak rasanya, minuman yang sudah terkenal seantero Indonesia itu bisa didapat masyarakat dengan mudah dan dengan harga yang relatif murah. Setidaknya, meski cuma minuman kemasan sederhana, Yakult telah memberikan kontribusi bagi dunia kesehatan di Indonesia. Berbeda dengan Yaqut. Seorang Menteri Agama RI yang memiliki nama lengkap Yaqut Cholil Qoumas, mantan Ketua Umum Banser itu, sejak menjadi menteri agama RI kerapkali membuat pernyataan kontroversi. Bukan hanya menimbulkan keresahan. Yaqut juga menuai kecaman dan gugatan dari publik. Terutama dari kalangan umat, tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam. Lontarannya dianggap sering merendahkan umat dan agama Islam. Sebagai seorang menteri agama di negara yang mayoritasnya beragama Islam. Yaqut yang muslim sudah seharusnya mengayomi kehidupan umat beragama, terlebih kepada umat Islam. Ia sudah sepantasnya bisa membangun keselarasan dan keharmonisan antar umat beragama serta keleluasaan umat menjalani kehidupan keagamaannya masing-masing. Namun Yaqut selama menjadi menteri agama. Lebih dikenal sebagai pejabat yang suka mengumbar sikap yang terkesan antipati terhadap agama Islam. Tak cuma diskriminasi dan politisasi, ia gencar mereduksi Islam. Sebagian besar masyarakat mengecap Yaqut cenderung anti Islam. Berikut beberapa kebijakan dan sikapnya Yaqut yang tidak mencerminkan kelayakan seorang pemimpin agama dan umat. Yaqut mungkin satu-satunya menteri agama yang pernah ada menghabiskan dana fantastis sebesar 21 miliar hanya untuk sekedar mengumumkan pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Yaqut pun menjadi menteri agama pertama yang merubah jadwal libur Peringatan Hari Besar Islam hingga dua kali. Yaqut juga ikut membenarkan bahwa semua agama sama di hadapan Tuhan. Yaqut juga pernah secara terbuka menyampaikan ia tidak menginginkan populisme Islam berkembang luas. Yaqut jugalah salah satu pejabat yang kekayaannya bertambah saat kehidupan rakyat tercekik karena pandemi. Yaqut yang kader Nahdatul Ulama (NU), belakangan ini juga menuai reaksi keras dan luas dari rakyat. Akibat celotehannya soal kementerian agama merupakan hadiah buat NU, bukan untuk agama Islam. Sebuah narasi yang sangat berbahaya. Beresiko pada perpecahan dan potensi konflik antar agama dan sesama pemeluk agama. Serbuan Sekulerisasi dan Liberalisasi Islam Perilaku Yaqut yang konyol dan asal. Boleh jadi merupakan polarisasi dari NU yang terlhat semakin sekuler dan liberal. Meski tidak mewakili NU secara utuh. Para petinggi dan Kyai NU yang kultural dan struktural. Terasa nyaman dan menikmati dalam arus besar NU, saat ormas Islam itu mengusung dan menopang kekuasaan pemerintah. Wajah kekuasan yang menampilkan dua muka. Satunya kental kapitalistik, satunya lagi sarat anasir komunisme. Sepertinya NU dan pemerintah merupakan pasangan sejoli yang sedang memadu kasih. Yaqut seperti menjadi representasi dari NU sekaligus pemerintah yang kian hari semakin gandrung membatasi Islam dalam konteks keagamaan maupun eksistensi politik. Yaqut tak ubahnya menjadi anggota paduan suara dari grup kekuasaan yang menggeliat dan bersikeras membuat Deislamisasi. Bersama vokalis lainnya seperti ulama tak berjalan lurus, Ade Armando dan geng buzzerRpnya, para artis beriman kritis, serta para politisi haus duniawi. Islam di Indonesia mengalami musim-musim penistaan. Islam dirundung liberalisasi dan sekulerisasi. Pecat Yaqut Secepatnya Sebelum Yaqut melenceng lebih jauh dan perangainya berkembang menimbulkan masalah yang lebih serius. Ada baiknya pemerintah belajar dari kasus Ahok yang melecehkan surat Al-Maidah. Jangan sampai menimbulkan gejolak yang jauh lebih besar. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada pilhan yang lebih baik selain mencopot jabatan Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama. Secepatnya dan sesegera mungkin. Ia terlanjur memiliki resistensi yang terlalu besar dan berpotensi memicu konflik keagamaan. Yaqut bisa menjadi triger dari perpecahan bangsa. Ia dapat merusak persatuan dan kesatuan nasional. Begitulah langkah bijak yang bisa diambil pemerintah. Terlebih jika pemerintah tidak mau disebut sebagai dalang dari semua politisasi dan kriminalisasi ulama dan umat Islam. Framing Islam yang stereotif berupa Islam intoleran, radikal dan fundamental. Bisa saja diarahkan ke pemerintah jika terus membiarkan orang semodel Yaqut masih memimpin kementerian agama. Semua sikap skeptis dan apriori umat Islam mungkin bisa terobati sedikit dengan tindakan tegas terhadap Yaqut. Kalau perlu tindakan hukum seperti yang banyak disuarakan tokoh dan pemimpin Islam. Pada akhirnya Rakyat khususnya umat Islam bisa menilai. Tampaknya bagaimanapun juga Yakult menjadi lebih baik dari seorang Yaqut. Bahwasanya, meski cuma minuman kesehatan. Yakult tidak diharamkan dan tidak merusak agidah umat Islam. Tidak seperti Yaqut. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Waspadai Pencaplokan Blok Migas Natuna Timur oleh China!
Oleh Marwan Batubara MASUKNYA kapal-kapal nelayan, survei dan kapal perang China ke Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir tampaknya sudah biasa. Pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2021 kapal China kembali muncul. Namun, beberapa pejabat pemerintah terkesan “memaklumi” kejadian yang melanggar teritori dan melecehkan kedaulatan ini. Tampaknya pemerintah mempunyai sikap khusus atas China, rakyat harap maklum dan dilarang protes. Padahal, di samping persoalan teritori dan kedaulatan, agresivitas China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara juga menyangkut masalah SDA. Pencurian ikan sudah berlangsung lama. Kerugian NKRI ini akan bertambah besar jika cadangan migas Blok Natuna Timur (Blok NT, d/h: Natuna D-Alpha) dicaplok China. Di samping ingin mengamankan jalur sutra (ekonomi dan perdagangan), tampaknya China terus menarget penguasaan Blok NT. Kisruh soal Laut Natuna Utara sudah berlangsung lama. Klaim sepihak, \"unilateral claim”, China menyatakan wilayah tersebut sebagai “traditional fishing ground”. Hal ini diwujudkan dalam teritori “Nine Dash Line” (sembilan garis putus-putus) yang mencaplok sekitar 83.000 km2 wilayah yurisdiksi Indonesia (30% luas perairan Natuna), termasuk Blok NT. Klaim sepihak ini membuat China berseteru juga dengan Malaysia, Filipina dan Vietnam. Ternyata sebagai peserta UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut) sejak 1996, China tidak menghormati hak berdaulat Indonesia. Aktivitas riset kapal asing di ZEE Indonesia merupakan tindakan ilegal jika dilakukan tanpa izin pemerintah Indonesia. Hal ini melanggar hak berdaulat seperti diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 56 ayat 1, Pasal 240, 244 dan 246, dan UU No.5/1983 Pasal 7 yang mengatur tentang kegiatan penelitian ilmiah di ZEE. Maka, Indonesia harus konsisten bersikap tegas: “unilateral claim” harus dilawan Indonesia dengan \"persistent objection”. Ternyata pada 3 insiden terakhir, sikap pemerintahan Jokowi tidak konsisten dan berubah semakin parah! Pada insiden pertama, kapal China “Kway Fey” yang masuk wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) pada Maret 2016, disikapi wajar dan proporsional. Hal ini terlefleksi dengan gugatan berujung putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim sepihak China. Pada insiden kedua, masuknya kapal nelayan dan Coast Guard China ke ZEE Natuna 19-24 Desember 2019 disikapi dengan tegas. Menlu Retno Marsudi menyatakan Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak China yang tidak berdasar hukum dan UNCLOS 1982 (3/1/2020). Menko Polhukam M. Mahfud menegaskan tidak akan melakukan negosiasi dengan China, sebab perairan Natuna bukan kawasan konflik, tetapi sepenuhnya milik Indonesia (5/1/2020). Bahkan Presiden Jokowi menegaskan tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna (4/1/2020). Pada insiden ketiga, sejak 30 Agustus 2021 hingga 20-an Oktober 2021 kapal China yang masuk adalah kapal riset Hai Yang Di Zhi 10, dikawal oleh Kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung CCG 4303 dan 4 kapal kapal perang. Berbeda dengan insiden pertama dan kedua, sikap pemerintah atas insiden ini sangat tidak jelas menunjukkan kedaulatan. Awalnya arogansi China ini disikapi Bakamla secara wajar dan proporsional. Namun TNI AL mengungkap tidak memperoleh informasi pelanggaran kapal riset China Hai Yang Di Zhi 10 yang mondar mandir selama satu bulan di kawasan Laut Natuna Utara. Dikatakan, sesuai informasi dari Komando Armada I, kapal China berada di luar yurisdiksi nasional. Juga, tidak seperti pada insiden kedua, penyataan resmi Menlu Retno Marsudi, Menko Mahfud MD dan Presiden Jokowi nyaris atau bahkan tak terdengar! Menko Marinves Luhut B. Panjaitan (LBP) saat berkunjung ke Catholic University, AS, ketika ditanya tentang kapal China ternyata juga tak bersikap tegas. Kata LBP: “Semua dokumen, semua hukum internasional telah tersedia – kami hanya menghormatinya. Kami berdiskusi dengan mitra kontak kami di China, kami setuju untuk tidak setuju di beberapa area, tetapi saya pikir kami mampu mengelola sejauh ini. Kami tidak merasa memiliki masalah dengan China” (11/10/2021). Dengan absennya sikap Menlu, Menko Polhukam dan Presiden Jokowi, serta tanggapan \"damai\" LBP di atas, Indonesia tampaknya cenderung mempertahankan status quo. Kedaulatan menjadi tidak penting. Tak heran jika kapal Haiyang Dizhi terus survei, dan dapat berulang di masa depan. Sikap pemerintah seperti ini bisa berujung dicaploknya Blok NT oleh China. Nilai Ekonomi Blok Migas Natuna Timur Blok NT menyimpan cadangan gas bruto sekitar 222 triliun kaki kubik (triliun cubic feet, TCF). Dengan kandungan karbon dioksida sekitar 72 persen, maka cadangan gas bersih Blok NT sekitar 46 TCF. Blok NT juga menyimpan cadangan minyak sekitar 500 juta barel. Secara ekonomi, jika diasumsikan harga gas adalah US$ 10 per MMBTU (million/juta British thermal unit), harga minyak US$ 75 per barel dan nilai tukar US$/Rp = 14.300, maka nilai ekonomi bruto gas Blok NT adalah: 46.000.000 MMCF x 1000/MMCF x $10 x 14.300 = Rp 6.576, 67 triliun. Sedangkan nilai bruto minyak: 500 juta x 75 x 14.300 = Rp 536,25 triliun. Sehingga nilai bruto migas Blok NT adalah: (6.576, 67 + 536,25) = Rp 7.112,91 triliun. Dengan laju ekstraksi terkendali rata-rata 2000 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day, atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari), dan dialokasikan seluruhnya untuk kebutuhan domestik, maka Blok NT mampu memenuhi kebutuhan gas nasional antara 40-60 tahun. Melihat nilai ekonomi dan manfaat besar bagi energi nasional, sangat pantas jika pemerintah berupaya maksimal mempertahan serta segera mengembangkan Blok NT. Sebenarnya kontrak eksplorasi Blok NT telah ditandatangani dengan ExxonMobil pada 1980. Namun karena tidak tercapainya kesepakatan bagi hasil dan berbagai variable kerja sama, terutama karena besarnya biaya pemisahan CO2 dan lokasi yang jauh dari konsumen, kontrak gagal berlanjut ke pengembangan. Kerja sama dengan ExxonMobil berakhir 2006. Blok NT harusnya dikembangkan tidak hanya berdasar analisis aspek eknomi-keuangan, untung rugi (cost-benefit analysis, CBA) seperti berlaku umum. Tetapi harus pula memperhitungkan aspek-aspek lain seperti sosial-politik, lingkungan, keberlanjutan, hankam dan geo-politik. Sehingga keputusan pengembangan diambil setelah melalui analisis multi-kriteria (multi-criteria decision analysis, MCDA) terhadap seluruh aspek terkait. Guna mengatasi kendala tekno-ekonomi (CO2 tinggi dan lapangan remote), maka pengembangan Blok NT perlu menerapkan skema kontrak dan bagi hasil khusus, keringanan bea masuk dan tax holiday. Selain itu, guna memenuhi prinsip pengelolaan SDA berkelanjutan dan berkeadilan antar-generasi, maka perlu pula diterapkan pola dana migas (petroleum funds, PF), terutama agar proyek layak dikembangkan. Pengembangan Blok NT sangat relevan dan mendesak pula memperhatikan aspek hankam dan geo-politik kawasan Asia-Pasifik. Agresifitas China di perairan Natuna, termasuk target mencaplok Blok NT harus ditangkal. Salah satu cara, melalui kerja sama pengembangan Blok NT dengan perusahaan migas Eropa dan/atau Amerika. Kerja sama harus tetap berpegang pada prinsip kesetaraan dan politik luar negeri bebas-aktif. Seluruh anak bangsa harus berjuang mempertahankan Blok NT dan kedaulatan NKRI, termasuk melawan para oknum pejabat dan oligarki yang bekerja menjadi “pemain pengganti”, proxy, bagi China.[] *) Direktur Eksekutif IRESS
Megawati: Tidak Ada Niat Patung Soekarno Disembah
Jakarta, FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi penjelasan mengapa ia meminta para kadernya untuk memperbanyak patung Soekarno di berbagai daerah. Menurunya, patung adalah bentuk pengenalan fisik terhadap tokoh nasional. Bahkan, tak hanya Soekarno, pahlawan yang lain sebaiknya dibuatkan patung agar generasi mudah tahu sejarah. Megawati juga menyinggung ada kelompok Islam yang menentang pembentukan patung. Sebab, pembuatan patung sering diasosiasikan sebagai bentuk penyembahan. "Ada yang mengatakan kalau Islam garis keras tidak boleh (patung), takut didewakan atau disembah, tidak ada niat seperti itu," kata Megawati saat memberi sambutan di peresmian kantor PDIP dan patung Bung Karno secara virtual, Kamis (28/10). "Hanya sebuah pengenalan dari sosok pahlawan," lanjut dia. Megawati menjelaskan, patung merupakan representasi fisik dari pahlawan agar mereka dikenal oleh masyarakat. Ia mengatakan, jika memungkinkan seluruh pahlawan harusnya diwujudkan dalam bentuk fisik. "Kalau bisa seluruh pahlawan bangsa, harusnya diwujudkan dalam bentuk fisik, sosok. Mana anak muda masih mengetahui? Saya saja kalau tidak diberitahu ayah saya seperti apa sosok Pattimura, saya tidak tahu," kata dia. Inilah alasannya, kata Megawati, banyak patung Bung Karno bermunculan di berbagai daerah. "Itulah maksud mengapa mulai makin banyak yang namanya sosok dari Bung Karno pendiri bangsa ini," jelas Megawati. Kepada para kader PDIP, Megawati meminta mereka untuk membangun patung Bung Karno. Sebab, Bung Karno adalah sosok proklamator, bapak bangsa dan sudah diberi gelar pahlawan nasional. "Kalau memungkinkan, tentu tidak perlu terburu-buru, bikinlah di setiap daerah patung beliau. Mau tidak mau, suka tidak suka, beliau adalah proklamator kita, Bapak Bangsa," kata Megawati. (sws, ant)
Berhala Soekarno
By M Rizal Fadillah INSTRUKSI Megawati kepada kadernya agar di setiap daerah dibuat patung Soekarno bukan hal yang bagus, bahkan kontroversial dan bakal banyak penentangan. Dinilai berlebihan dan keluar dari proporsi sebuah penghormatan. Kultus individu merupakan esensi dari keberhalaan. Berhala baru itu bernama Soekarno. Alih-alih bangsa akan menghormati sesuatu yang berlebihan bahkan bisa sebaliknya yaitu menghinakan. Jika ada dimana-mana artinya barang obralan, murahan. Sadarkah Megawati akan aspek psikologis seperti ini ? Jika dibuat di kantor PDIP mungkin masih wajar, tetapi jika membuat banyak di luar area internal kepartaian maka menjadi tidak wajar. Menghargai Soekarno sebagai Proklamator bukan dengan membuat patung tetapi memaknai spirit perjuangannya yang hebat dan berkobar-kobar. Kekeliruan pandangan dan instruksi dari Ketum PDIP Megawati untuk membuat patung Soekarno dimana-mana itu adalah : Pertama, Proklamator itu bukan hanya Soekarno sendirian tetapi dengan Moh Hatta. Jika alasan sebagaimana dikemukakan Mega untuk menghormati dan mengenal Proklamator, maka patung itu semestinya adalah Soekarno bersama Moh Hatta. Tentu Mega atau kader akan berkeberatan karena yang dikehendaki adalah tampilan Soekarno seorang. Kedua, sebagaimana singgungan Megawati soal umat Islam, meski dengan tendensius menyebut umat Islam garis keras, masih banyak di kalangan umat yang memahami bahwa pembudayaan patung adalah di luar ajaran Islam. Bisa mengganggu keimanan dan pencitraan relijiusitas bangsa. Tak ada hubungan dengan keras atau lunak karena banyak dalil untuk itu. Ketiga, Soekarno bukan lah tokoh sempurna, sehingga jika dikultuskan, maka kelak mungkin akan ada buka-bukaan atas cacat-cacat Soekarno, baik soal perempuan, diktatorial, kedekatan dengan PKI, permusuhan dengan ulama, atau lainnya. Artinya menjadi boomerang. Keempat, mengingatkan kedekatan Soekarno dengan komunis akan menimbulkan sikap antipati dan perlawanan dari umat Islam dan TNI. Ada luka dan kejengkelan sejarah yang dibangkitkan kembali melalui patung Soekarno yang ada dimana-mana tersebut. Kelima, persoalan politik itu fluktuatif. Kini PDIP adalah pemenang lalu Megawati bisa berbuat leluasa untuk menyosialisasikan dan menampilkan figur Soekarno dalam bentuk patung. Namun jika nyatanya PDIP kalah dan tidak berkuasa, dimungkinkan terjadinya penghancuran patung Soekarno dimana-mana. Dan hal ini dapat membuat dada menjadi sesak. Jadi instruksi Megawati mesti dievaluasi realisasinya karena dapat menjadi kontra-produktif. Penghormatan lebih efektif dilakukan melalui pemberian pelajaran sejarah pada generasi muda dengan baik dan konstruktif, jujur dan tidak manipulatif. Benar bahwa Soekarno adalah Proklamator akan tetapi juga seorang Diktator. *) Analis Politik dan Kebangsaan
Pemkab Morowali Utara Bantu Pembangunan Rumah Ibadah Semua Agama
Morowali Utara, FNN - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen membantu pembangunan rumah ibadah semua umat agama guna memperkuat semangat toleransi beragama oleh masyarakat di daerah itu. Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mengharapkan melalui bantuan pemkab itu, rumah ibadah yang dibangun memiliki fasilitas yang memadai dan nyaman digunakan beribadah oleh pemeluknya sehingga mereka memiliki kesehatan rohani. "Masyarakat sehat yang kita harapkan nanti, bukan hanya sehat jasmaninya tetapi sehat juga rohaninya. Masyarakat cerdas yang ingin kita wujudkan bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas spiritualnya," katanya di sela-sela menyerahkan bantuan pembangunan pura bagi umat Hindu di Desa Tambarobone, Kecamatan Mamosalato, Kamis (28/10). Upaya tersebut, lanjutnya, juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemkab Morowali Utara, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. "Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera membutuhkan doa semua umat beragama. Makanya kami berkomitmen membantu pembangunan rumah ibadah semua agama agar umat beragama dapat beribadah dan berdoa dengan khusyuk," ujarnya. Ia optimistis langkah tersebut semakin mempererat kerukunan dan menjaga keharmonisan antarumat beragama di daerah itu. "Sehingga dari situ target agar taraf hidup masyarakat dan pendapatan daerah meningkat dapat terwujud dengan cepat," katanya. (sws, ant)
Mahasiswa dan Pelajar di Luar Negeri Harus Bisa Perkuat Diplomasi
Jakarta, FNN - Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang menaungi pelajar dan mahasiswa Tanah Air yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri, diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan diplomasi antarmasyarakat di berbagai negara. Menurut pernyataan tertulis Kedutaan Besar RI di Canberra yang diterima di Jakarta, Kamis (28/10), hal itu dikatakan oleh Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu Kristiarto S. Legowo dalam pelantikan pengurus PPI Dunia periode 2021-2022, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021. “Memperkuat misi people-to-people diplomacy juga merupakan bagian dari kontribusi bagi negara, karena hubungan baik antardua negara tidak hanya bergantung pada hubungan antarpemerintah tapi juga hubungan antarmasyarakatnya,” kata Dubes Kristiarto. Menurut dia, pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri merupakan aset penting dalam penguatan hubungan Indonesia dengan negara mitra. Hubungan antarmasyarakat turut memainkan peran penting dalam hubungan antarnegara, bersamaan dengan hubungan antarpemerintah dan antarentitas bisnis. Ia mengatakan para mahasiswa yang menuntut ilmu di luar negeri mendapatkan kesempatan terbaik untuk menempuh pendidikan, sehingga mereka diharapkan dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dia mengajak para pemimpin PPI seluruh dunia untuk meneladani perjuangan para pemuda terdahulu untuk mempersatukan tanah air, bangsa, dan bahasa di Indonesia. “Kita ingat pada awal tahun 1900-an, para pemuda dan pelajar berjuang agar suku-suku yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, mau bersatu, mau mengikatkan diri pada tumpah darah yang satu, mau mengikrarkan diri sebagai bangsa yang satu, dan mau menjunjung tinggi bahasa yang satu yaitu Indonesia,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa karena kontribusi dan semangat perjuangan pemuda saat itu, maka Indonesia dapat terbebas dari cengkeraman penjajah, sedangkan hasilnya dapat dinikmati di masa kini. Ia berharap, para pemuda dapat mencerminkan nilai-nilai yang sama dalam mendorong kemajuan bangsa dan negara di sela-sela kegiatan studinya. (sws, ant)
Hamdan Zoelva Minta Pemerintah Evaluasi Impor Alat Kesehatan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamdan Zoelva meminta pemerintah mengkaji ulang impor alat kesehatan. "Kalau pemerintah memiliki 'political will' yang kuat, harusnya alkes seperti alat swab antigen dan alat PCR ini tidak perlu impor, karena alkes impor itu harganya sangat mahal," kata Hamdan Zoelva saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah/2021 yang diselenggarakan PT Taishan Alkes Indonesia, Jakarta, Kamis. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk komitmen dalam penggunaan alat kesehatan produk dalam negeri. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap pemerintah membatasi masuknya produk-produk alkes impor. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah lebih mengutamakan produsen alkes dalam negeri yang harganya jauh lebih murah dan kualitasnya sangat baik serta telah memiliki sertifikat halal. "Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan mengenai alat swab antigen dan alat PCR impor yang banyak beredar sekarang ini. Saya khawatir ke depannya ini akan menjadi persoalan hukum, karena dianggap mencari keuntungan atau sengaja ada permainan soal harga alkes," kata Hamdan Zoelva dalam siaran persnya. Ia mencontohkan harga alat swab antigen yang dipublish PT Taishan Alkes Indonesia sebesar Rp 30 ribu, sementara harga yang ditetapkan pemerintah untuk alat swab antigen sebesar Rp 55 ribu. "Ini dari pabrik lokal dalam negeri seperti PT Taishan saja harganya lebih murah dibanding yang ditetapkan oleh pemerintah. Malah saya yakin PT Taishan bisa tekan lagi harganya Rp 25 ribu sampai Rp 20 ribu. Bahkan alkes lokal ini sudah dapat sertifikat halal. Tapi koq yang banyak beredar justru alkes impor yang harganya dua kali lipat. Saya tidak tahu lagi berapa itu untungnya dari alkes impor ini," katanya. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah wajib melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia. "Tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini produk impor terlalu diistimewakan. Kalau ada yang lebih murah, kenapa pilih yang mahal dan impor. Jika memang punya 'political will' dan ingin membangkitkan ekonomi, produk-produk alkes dalam negeri harusnya menjadi prioritas karena ini nantinya akan berdampak pada pemulihan ekonomi terutama penyerapan tenaga kerja di Indonesia," paparnya. Keuntungan menggunakan produk alkes dalam negeri, kata Hamdan Zoelva, salah satunya akan menyerap tenaga kerja Indonesia ketimbang membeli produk impor. "Kalau impor kan terima jadi, pabrik bukan di dalam negeri. Yang kerja bukan masyarakat Indonesia, uang lari keluar negeri juga. Saya tidak habis pikir soal alkes impor ini. Makanya saya minta pemerintah harus tinjau ulang deh impor alkes ini. Jangan sampai kita jadi bangsa yang tamak," kata Hamdan Zoelva. (sws, ant)
POPULER
