ALL CATEGORY
Kunjungan ke Garut, Anis Matta Bersilaturrahmi ke Pimpinan Persis dan Kapolda Jabar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta bersilaturrahmi dengan Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) KH Aceng Zakaria dan Bertemu dengan Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Ahmad Dofri di Kabupaten Garut, Jabar, Minggu (31/10/2021). Silaturrahmi ini bagian dari kunjungan kerja Anis Matta ke daerah, setelah sebelumnya bersilahturahmi dengan pendiri Chocodot Kiki Gumelar, pengusaha makanan olahan coklat dan dodol, serta meninjau langsung pabriknya di Garut. Saat bersilaturrahmi dengan KH Aceng Zakaria, Anis Matta disambut hangat, serta dijamu makan bersama di kediamannya di Pesantren Persis Rancabango, Garut. Ada suasana khas ketika kita berkunjung dan dijamu makan di rumah kiai. Sambutan yang hangat, dialog dari hati ke hati, juga ada tawa canda. Kehangatan dan ketulusan seperti men-charge batere ruhani kita," kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin 1 November 2021. Hal itu, menurut Anis Matta, ia rasakan betul saat bersilaturahim dengan KH Aceng Zakaria, Ketua Umum PP Persis. "Terjadi perbincangan yang dalam tentang visi baru perjuangan umat, saatnya mengubah kerumunan menjadi kekuatan perubahan yang ril," ujar Anis Matta. Perubahan visi perjuangan umat itu, kata Anis Matta, harus memberi kompas atau arah bagi rakyat Indonesia yang sedang menghadapi tantangan eksistensial di tengah krisis global. "Saya sampaikan juga kepada KH Aceng Zakaria, kalau Partai Gelora ingin menjadi rumah kolaborasi bagi seluruh elemen kekuatan yang dulu, sekarang dan di masa mendatang dalam membentuk bangunan Indonesia," ungkapnya. Karena itu, Anis Matta mengajak semua pihak untuk berdoa agar para ulama, kiyai dan guru-guru diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan pencerahan kepada umat. "Mari kita berdoa agar para ulama, kiai, dan guru-guru kita diberi kesehatan sehingga bisa terus memberi pencerahan bagi umat. Aamiin," kata Anis Matta. Pada kesempatan lain Anis Matta juga bertemu dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri saat menghadiri acara resepsi pernikahanan putra sahabatnya, Sulkarnain di Tasikmalaya. Anis Matta dan Ahmad Dofiri duduk satu meja saat menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Mereke berdua terlihat mengobrol santai, membicarakan berbagai hal, layaknya dua orang sahabat. "Alhamdulillah, sempat ngobrol santai bersama Kapolda Jawa Barat Pak Ahmad Dofiri. Kebetulan sama-sama menghadiri resepsi pernikahan putra sahabat saya Pak Sulkarnain di Tasikmalaya. Saya sampaikan ke Pak Dofiri, kalau Warga Jawa Barat perlu polisi rasa ustadz," papar Anis Matta. Selain bersilaturrahmi dengan Ketua Umum PP Persis KH Aceng Zakaria dan bertemu Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Ketua Partai Gelora Indonesia Anis Matta juga menghadiri kegiatan Festival Literasi Akademi Manusia Indonesia (AMI) di Garut. Festival Literasi AMI ini dihadiri pengurus dan kader Partai gelora dari beberapa DPD yakni Kab Garut, Kab Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta menyampaikan sejumlah arahan. "Setiap orang yang bergabung dengan Partai Gelora adalah energi yang membawa misi perubahan bagi bangsa ini. Karena Gelora hadir membawa narasi perubahan," katanya. Selama kunjungan ke Garut, Anis Matta didampingi Ketua Pengembangan Teritori II (Bangter) Ahmad Zaerofi, Ketua Bidang Generasi Muda Hudzaifah Muhibullah, Sekertaris Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Ahmad Yani, Direktur AMI Coach Gunawan dan Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana. (sah)
BPBD DKI Imbau Warga Waspadai Angke Hulu Siaga Tiga
Jakarta, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga bantaran sungai agar mewaspadai kenaikan tinggi muka air di Pos Pantau Angke Hulu yang masuk siaga tiga atau kategori waspada karena potensi cuaca ekstrem. Melalui akun twitter @BPBDJakarta di Jakarta, Senin, BPBD mencatat kenaikan tinggi muka air di Angke Hulu sejak pukul 00.00 WIB mencapai 155 cm atau naik 10 cm dari batas normal 145 cm. Hingga pukul 03.00 sampai 04.00 WIB, berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, tinggi muka air Angke Hulu naik menjadi 160 cm. BPBD DKI memetakan sejumlah daerah yang berpotensi terdampak kenaikan tinggi muka air itu, di antaranya Rawa Buaya, Cengkareng Timur, dan Cengkareng Barat. Kemudian, Kembangan Utara, Kedoya Utara, Duri Kosambi, Kapuk dan Kedaung Kali Angke. BPBD DKI kemudian meneruskan informasi tersebut kepada lurah dan camat daerah yang berpotensi terdampak, kemudian menyebarkan informasi kewaspadaan itu melalui media sosial sebagai bagian dari sistem peringatan dini. (mth)
PCR-Gate Harus Diusut
By M Rizal Fadillah PENURUNAN harga pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menjadi 275 ribu untuk Jawa Bali dan 300 ribu untuk luar Jawa Bali berlaku mulai 27 Oktober yang diumumkan Presiden cukup menggembirakan tetapi juga mengejutkan. Gembira karena turun harga, terkejut karena membayangkan keuntungan banyak pihak ketika harga 500 ribu atau sebelumnya 900 ribu atau diawal pandemi yang berharga satu hingga dua juta rupiah. Saat 500 ribu saja resmi keuntungan senilai 150 persen. Adapun komponen penentuan harga pemeriksaan PCR adalah : Pertama, jasa dokter, tenaga lab, tenaga ATLM, jasa pengambilan spesimen. Kedua, komponen alat medik habis pakai (hazmat, masker N95, cover kepala, dan lainnya). Ketiga, komponen Reagen. Keempat, biaya operasional termasuk administrasi. Dan kelima, keuntungan. Hal yang menjadi perhatian bersama adalah kemungkinan hadir penumpang gelap dari permainan harga, pemburu rente, dan mafia yang berhubungan dengan budaya korupsi yang melekat pada para pejabat terkait. Tingginya angka dan biaya impor menjadi titik rawan korupsi tersebut. Apalagi jika didukung oleh rasa aman penggunaan dana APBN akibat berlakunya UU No 2 tahun 2020 yang membebaskan gugatan atau tuntutan hukum. Penting pula untuk dibandingkan dengan biaya PCR India yang dapat hanya 500 Rupee atau 96 ribu rupiah. Mengapa perlu pengusutan dugaan skandal PCR ini, yaitu : Pertama, penurunan harga yang anjlok jauh dari 2 juta menjadi 300 ribu, berarti selama ini ada keuntungan besar yang "dimainkan" pengusaha fasilitas kesehatan yang tidak lepas dari peran pengambil kebijakan. Said Didu mensinyalir regulasi pemerintah dan beban rakyat itu justru menguntungkan swasta. Swasta tentu tidak bisa bermain sendiri tapi perlu "bantuan" regulator. Kedua, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan no 37/PUU-VIII/2020 tanggal 28 Oktober 2021 mengoreksi UU No 2 tahun 2020 membatalkan hak imunitas pemerintah atas tuntutan hukum dalam hal penggunaan dana APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pembiayaan jor-joran dengan menggunakan dana APBN untuk penanganan Covid 19 yang kemarin aman kini menjadi terancam. Ketiga, di tengah beban berat yang menyengsarakan rakyat atas berbagai regulasi Pemerintah di masa pandemi, ternyata pengusaha fasilitas kesehatan bersama para pejabat terkait (juga yang tak terkait) justru meraup keuntungan besar dari proyek kesehatan penanganan Covid 19. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi karena mempraktekkan asas "mencari kesempatan dalam kesempitan" adalah suatu kekejian. Aneh sebenarnya, mengapa Presiden yang justru mengumumkan penurunan harga, padahal penetapan tarif baru tersebut hanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No AK 02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR yang mulai berlaku terhitung tanggal 27 Oktober 2021. Terhadap dugaan bahwa terjadi skandal dalam program pemeriksaan RT-PCR ini, maka semestinya Presiden Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan atau pembenahan tata kelola keuangan yang dinilai publik mencurigakan tersebut. Jika Presiden diam saja, maka wajar jika publik dapat berpandangan jangan-jangan Presiden juga menikmati keuntungan dari permainan harga pemeriksaan PCR tersebut. Audit dan pemeriksaan menyeluruh harus segera dilakukan. Menarik data KPK bahwa 70 persen pejabat di masa pandemi ternyata meningkat harta kekayaannya, termasuk para menteri apakah Luhut, Prabowo, Johni Plate, ataupun Yaqut Cholil Qaumas. Bagaimana keadaan harta Presiden Jokowi ? *) Analis Politik dan Kebangsaan
Presiden Jokowi Usulkan Tiga Upaya Bersama G20 Percepat Capai SDGs
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengusulkan tiga upaya bersama yang dapat dilakukan negara-negara Kelompok Dua Puluh (G20) dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). “Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita, G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi," kata Presiden Jokowi pada sesi KTT G20 membahas pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10). Tiga upaya bersama yang dapat dilakukan negara-negara G20 untuk mempercepat pencapaian SDGs adalah menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Menurut Presiden Jokowi, inisiatif penangguhan layanan utang, serta tambahan alokasi hak penarikan khusus (Special Drawing Rights/SDR) senilai 650 miliar dolar AS menjadi langkah penting guna memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi. Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Financing gap atau selisih kebutuhan pembiayaan yang melebar dari 2,5 triliun dolar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dolar AS per tahun harus menjadi perhatian serius. "Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang," kata Presiden Jokowi. Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan dari guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama dalam sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan. Menurut Jokowi, sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan, target SDGs harus semakin diperjuangkan. Akibat pandemi COVID-19, kemiskinan ekstrem dunia kembali meningkat dari yang semula diharapkan menurun ke 7,5 persen pada 2021, malah kembali menjadi 9,4 persen. Selain itu, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam bidang pendidikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencatat setidaknya delapan negara berada pada tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi terhadap dampak generasi yang hilang, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan. "Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation (generasi yang hilang). Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun," kata dia. Turut mendampingi Presiden saat menghadiri sesi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (mth)
Duel Maut, Seorang Mantan TNI AU Tewas
Makassar, FNN - Kepolisian Sektor (Polsek) Panakukang masih melakukan pendalaman kasus perkelahian hingga menewaskan seorang mantan personel TNI Angkatan Udara berinisial HE (39) dengan sopir rental berinisial MS (26), di Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sulawesi Selatan. "Dari hasil penyelidikan awal, masih ada dua orang yang terlibat. Yang lain, masih kami dalami," ujar Kapolsek Panakukang AKP Andi Ali Surya saat dikonfirmasi, Sabtu. Ia mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Jumat (30/10) malam, sekitar pukul 22.30 WITA, sesuai laporan yang diterima. Lokasi kejadian di sekitar Taman Makam Pahlawan, Jalan Perintis Kemerdekaan. "Kasus ini masih akan dilakukan penyelidikan oleh tim kepolisian," kata Ali Surya. Berdasarkan infomasi yang dihimpun, Kapolsek menjelaskan, MS merupakan sopir rental. Usai mengantar penumpangnya di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, kemudian bertemu HE dan meminta korek api, sembari berbincang-bincang, ia pun meminta dirinya diantar ke Jalan Sultan Alauddin. Dalam perjalanan, HE tiba-tiba meminta MS membelokkan kendaraannya ke arah Taman Makam Pahlawan. Saat berbelok ke arah itu, HE lantas melakukan penganiayaan dengan mencabut sangkurnya lalu menusuk paha dan bagian dada korban MS. MS secara spontan mencoba melakukan perlawanan dan merebut sangkur dari HE, kemudian menusuk balik ke arah dada HE. MS lalu berusaha keluar dari mobilnya dan meminta tolong kepada warga sekitar. Sementara HE juga keluar dari mobil lalu melarikan diri. Korban MS selanjutnya ditolong warga lalu membawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan pertolongan pertama, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan intensif. Usai kejadian itu, warga menghubungi Polsek Panakukang. Sesaat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), anggota melaksanakan penelusuran hingga menemukan sosok pria di saluran air diduga HE. Setelah dilakukan pengecekan, kondisinya sudah tidak bernyawa. "Sementara ini MS dirawat intensif di RS Bhayangkara. Belum ada tersangka, karena masih dilakukan penyelidikan," katanya pula. Saat ditanyakan apa motif dari peristiwa duel maut tersebut, apakah ada dugaan perampokan serta keduanya punya hubungan, Kapolsek mengatakan masih dalam proses pendalaman terkait kejadian itu. "Tidak sama kenal. Kami masih menduga-duga (dugaan perampokan) dan masih dilakukan penyelidikan. Status yang bersangkutan pecatan TNI AU, dan statusnya bukan TNI, artinya sudah jadi warga sipil," katanya menjelaskan. Secara terpisah, Kepala Urusan Penerangan Pasukan dan Penerangan Umum (Kaurpenpasum) Lanud Hasanuddin, Makassar, Kapten Sus Jumadi, membenarkan HE adalah pecatan TNI AU atas sejumlah pelanggarannya. "Yang bersangkutan telah dipecat dari dinas kemiliteran, jadi statusnya bukan lagi prajurit TNI AU," tegas Kapten Jumadi. Untuk permasalahan yang menimpa MS, saat ini sedang didalami dan diproses oleh pihak kepolisian setempat, dan tidak ada hubungan dengan TNI AU. (sws, ant)
Pemuda Pematang Siantar Cabuli Anak di Bawah Umur
Medan, FNN - Personel Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar menahan JMT seorang pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban anak di bawah umur warga Pematang Siantar, Sumatera Utara. "Terhadap tersangka JMT dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pematang Siantar sejak tanggal 21 Oktober 2021," kata Kasubbag Humas Polres Pematang Siantar AKP Rusdi Yahya, dalam keterangan tertulis, Minggu. Ia menyebutkan, perbuatan cabul itu terjadi pada hari Selasa (19/10) sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Merdeka depan Gedung Olahraga Kelurahan Pardamuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik Polres Pematang Siantar melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan visum menerangkan bahwa benar JMT telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban. "Tersangka telah mengakui perbuatannya," ujar Rusdi. Rusdi mengatakan, Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Edi Sukamto akan menindak tegas bagi setiap pelaku perbuatan cabul dan berkomitmen terus kepercayaan masyarakat. Dengan telah dilakukannya langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. "Terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan kontrol kepada kami, karena kami ingin terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya pula. (sws, ant)
Kontrak Pelet TOSS PLTU Ropa NTT Dukung Transisi Energi RI
Jakarta, FNN - Kementerian ESDM mengapresiasi penandatanganan kontrak jual dan beli bahan bakar pelet tempat olah sampah setempat (TOSS) untuk program co-firing di PLTU Ropa, NTT, sebagai bentuk dukungan nyata bagi transisi energi di Indonesia. Penandatanganan kontrak dilakukan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Flores, NTT, dengan konsorsium koperasi dan usaha kecil menengah binaan Pemerintah Kabupaten Ende, NTT, bernama Koperasi Energi Baru Pancasila secara hybrid di Ende, NTT, Kamis (28/10/2021). Dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak penting pengembangan biomassa untuk co-firing pada PLTU Ropa dengan memanfaatkan pelet yang berasal dari material sampah biomassa di Kabupaten Ende dan diproduksi masyarakat setempat. "Kami sangat mengapresiasi upaya Tim TOSS Ende yang terdiri atas Pemda Ende, Comestoarra, PLN UPK Flores, dan organisasi nirlaba ACIL yang terus mendukung transisi energi melalui upaya penyediaan energi yang berbasis energi terbarukan. Salah satu bagian program green booster PLN adalah co-firing pada PLTU eksisting dengan menggunakan biomassa baik yang berbasis sampah, limbah maupun biomassa yang berasal dari tanaman energi," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam sambutannya secara virtual saat acara penandatanganan mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurut Tutuka, upaya co-firing ini akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, yang dalam kebijakan energi nasional (KEN) telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa merealisasikannya. "PR kita untuk mencapai target tersebut masih cukup besar dan diperlukan berbagai terobosan dan inovasi untuk akselerasinya," katanya. Menurut dia, substitusi energi merupakan upaya yang mudah, cepat dan murah. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, dengan demand penggunaan energi turun dan ketersediaan dana untuk investasi juga terbatas, maka upaya substitusi energi untuk jangka pendek dan menengah menjadi pilihan yang cerdas untuk mendorong EBT tanpa membebani PLN dan juga pemerintah dengan subsidi. Co-firing biomassa pada PLTU bukanlah hal baru. Banyak negara-negara di luar yang sudah berhasil menghijaukan PLTU-nya dengan program co-firing biomassa, bahkan hingga 100 persen PLTU digantikan dengan biomassa. Ke depan, Indonesia juga akan berupaya untuk bisa mengurangi PLTU-PLTU yang sudah ada untuk digantikan dengan pembangkit-pembangkit yang lebih bersih. "PLN dan pemerintah daerah diharapkan juga memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk bisa menyediakan energi untuk negeri dengan energi yang lebih ramah lingkungan," ujar Tutuka. Selain mendukung kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional, program co-firing biomassa khususnya yang berbasis sampah dan limbah juga berdampak positif kepada pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif (circullar economy), dapat membuka lapangan kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca, yang mana sektor energi diharapkan berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Tutuka mengatakan tantangan terbesar untuk program co-firing dengan biomassa ini adalah ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan harga biomassa. Untuk itu, dalam jangka pendek ini, pemerintah mendorong implementasi dari co-firing ini menyesuaikan dengan ketersediaan feedstock di daerah setempat, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi yang ujungnya bisa menekan harga bahan bakunya. TOSS Ende merupakan solusi pengelolaan dan pengolahan sampah di Kabupaten Ende yang dapat digunakan sebagai bahan baku co-firing PLTU Ropa, sekaligus mendukung ekosistem listrik kerakyatan dan substitusi minyak tanah dan kayu bakar yang selama ini masih banyak digunakan masyarakat Ende. Selain itu, nilai positif dari TOSS Ende ini menghidupkan kembali budaya gotong royong dalam pembersihan sampah dan lingkungan di masyarakat di Kabupaten Ende serta memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat Ende akibat pandemi COVID-19. Bahan baku yang digunakan untuk co-firing cukup beragam seperti PT PJB yang go live komersial dengan sawdust, PT Indonesia Power go live dengan SRF dan sekam padi, PLTU Ketapang dan PLTU Sanggau go live dengan dengan cangkang sawit, dan sekarang PLTU Ropa menggunakan pelet TOSS yang dibuat masyarakat Ende. "Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku biomassa untuk co-firing PLTU sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan potensi biomassa setempat dengan tetap memperhatikan standar teknis dan kebutuhan pembangkit. Dengan demikian, pengusaha lokal dan masyarakat setempat dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini, sehingga mendukung terciptanya ekonomi listrik kerakyatan," tutur Tutuka. Pemerintah mengharapkan program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan persentase dari campuran biomassanya juga terus bisa ditingkatkan. Untuk itu, tambahnya, dari sisi hulu penyediaan bahan bakunya juga harus dibangun dan dikembangkan dengan baik. (mth)
Akademisi Usulkan Sanksi Kerja Sosial Bagi Pelanggar UU ITE
Jakarta, FNN - Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Ari Wibowo mengusulkan variasi sanksi pidana berupa kerja sosial untuk perkara yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Karena motif (kejahatan siber, Red.) ada banyak, masalah yang harus dipikirkan adalah harus tersedia sanksi yang lebih bervariatif. (Sanksi, Red.) pidana yang disediakan dalam UU ITE hanya dua, pertama itu penjara, kedua denda,” kata Ari Wibowo ketika memberi paparan materi dalam seminar nasional bertajuk “Refleksi Penegakan Hukum Indonesia di Era Society 5.0" yang disiarkan di kanal YouTube FKPH FH UII, dan dipantau dari Jakarta, Minggu. Ari Wibowo memaparkan bahwa salah satu motif kejahatan siber adalah motif intelektual. Pelaku yang menggunakan motif tersebut cenderung melakukan kejahatan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu dan ahli dalam bidang teknologi informasi. “Mestinya sanksi pidana yang diterapkan tidak penjara atau denda. Tapi, memungkinkan alternatif sanksi lain, seperti sanksi kerja sosial. Negara bisa memanfaatkan dia (pelaku peretasan dengan motif intelektual, Red.) untuk yang lebih maslahat,” ujar Ari. Selain motif intelektual, terdapat dua motif lainnya, yaitu motif ekonomi, serta motif politik dan kriminal. Terkait dengan motif ekonomi, Ari merujuk pada kejahatan siber yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pelaku kejahatan siber dengan motif ekonomi, kata Ari, relevan apabila memperoleh sanksi denda atau pidana finansial. Berdasarkan pengamatan Ari, pelaku kejahatan dengan motif ekonomi tidak akan jera apabila memperoleh sanksi berupa kurungan penjara. Selanjutnya, terkait motif politik dan kriminal. Pelaku yang melakukan kejahatan berdasarkan pada motif tersebut cenderung bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara politik pada pihak lain. Selain itu, kejahatan dengan motif politik dan kriminal juga bisa menimbulkan kerugian kepada orang lain dan tidak terbatas pada pelaku politik. “Untuk motif politik dan kriminal, pidana penjara masih relevan untuk dilakukan pembinaan kepada pelakunya,” kata Ari pula. (sws, ant)
Polisi di Tulungagung Bubarkan Latihan Silat karena Alasan PPKM
Tulungagung, FNN - Polisi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu, membubarkan latihan silat salah satu perguruan silat di gedung serba guna Satpol PP setempat, karena alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berlaku di daerah ini. "Kami bubarkan karena latihan itu sudah menimbulkan kerumunan. Pesertanya ada 100 orang lebih, sementara Tulungagung masih memberlakukan status PPKM," kata Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Rudi Purwanto dikonfirmasi usai pembubaran. Ia memimpin langsung operasi pembubaran latihan silat itu, dengan membawa sejumlah anggota. Langkah tegas polisi direspons positif oleh panitia yang juga pengurus perguruan silat. Di hadapan Kapolsek Rudi dan jajaran, mereka mengakui kesalahan dan menghormati kebijakan daerah. Terlebih, ternyata mereka juga belum mengantongi izin. Kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu sempat disesalkan sejumlah warga yang melihat adanya kerumunan tersebut. Pasalnya, gedung serba guna yang digunakan latihan merupakan aset milik Satpol PP dan berlokasi persis di depan Pendopo Kabupaten Tulungagung. "Itu ada anaknya anggota Satpol PP, minta izin Bapaknya," kata Rudi. Pengakuan panitia, kegiatan itu bertujuan untuk mencari atlet untuk persiapan pekan olahraga provinsi (porprov). Lantaran menimbulkan kerumunan, tidak mengantongi izin dan ada pengaduan warga, pihaknya lalu membubarkan kegiatan tersebut. Apalagi di waktu bersamaan, ada kegiatan pengesahan anggota perguruan silat lain di Lapangan Rejoagung. Dalam izin lisan yang disampaikan, jumlah peserta tak sampai 50 orang, namun saat acara berlangsung, ada sekitar 100 orang yang datang. "Makanya saya suruh pulang (bubar)," ujarnya. Kepada petugas, ketua panitia kegiatan seleksi Heru mengaku tak menyangka lebih banyak dari yang diperkirakan. Sebab sesuai izin yang disampaikan secara lisan, pihaknya sampaikan hanya dihadiri 48 orang. "Ternyata banyak yang datang, kami juga tak menyangka," ujar Heru. "Saya meminta maaf kepada Satpol PP, ini menjadi pembelajaran buat kami," katanya lagi. Dikonfirmasi terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung Wahyid Masrur mengaku tak tahu-menahu ada kegiatan silat di Gedung Serbaguna Satpol PP setempat. Mendengar kabar itu, dirinya langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembubaran. "Sudah saya suruh bubarkan," ujarnya pula. (sws, ant)
Satgas TNI Ajarkan Warga Perbatasan RI-PNG Mengolah Pisang
Keerom, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista mengajarkan cara mengolah pisang dan singkong menjadi keripik kepada masyarakat perbatasan RI-Papua Nugini di Kampung Bompay, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Letkol Inf Ade Pribadi Siregar dalam keterangan, Senin, mengatakan, pelatihan ketrampilan membuat keripik merupakan salah satu wujud pembinaan teritorial yang dilakukan Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista. Menurut dia, pelatihan ini sebagai bentuk penyaluran minat dan bakat ibu-ibu atau mama-mama dan anak-anak di wilayah perbatasan RI di Papua agar semakin kreatif dalam membuat makanan olahan, yang bahan dasarnya bisa didapatkan dari sekitar lingkungannya dengan memanfaatkan sumber daya alam yaitu pisang dan singkong. "Bahan tersebut kemudian diolah menjadi makanan olahan yang menarik, salah satunya yaitu keripik pisang krispi serta keripik singkong gurih dan manis,"ujar Letkol Ade Siregar. Pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Buah pisang selain sebagai sumber karbohidrat dan vitamin, uga dapat memperlancar metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan dan menyehatkan tulang,. "Kami ingin memperkenalkan dan mengajarkan kepada warga yang ada di wilayah perbatasan ini tentang tata cara membuat makanan olahan yang menarik dari pisang,” kata Dansatgas. Sementara itu, Danpos Bompay Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Serka Cecep Kusuma mengakui, Kampung Bompay merupakan salah satu desa yang memiliki potensi hasil pertanian yang melimpah selain singkong atau tanaman yang memiliki umbi salah satunya buah pisang. Melihat potensi tersebut,lanjutnya, terbersit ide untuk berbagi informasi tentang pengolahan pisang yang lebih menarik, tidak hanya direbus atau digoreng namun menjadi keripik pisang. Dikatakannya, sekitar 10 perempuan yang hadir dalam kegiatan ini, setelah mencoba contoh makanan olahan yang dibuat kemudian bersama-sama mulai mempraktikannya dengan dituntun personel Pos Bompay Sertu Purzazin dengan menggunakan bahan dasar berbekal tepung dan pisang. "Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan rasanya gurih dan enak. Warga sangat semangat, antusias dan senang serta tertarik dalam pelatihan belajar cara membuat makanan olahan ini,” ujar Cecep. Ia berharap, hasil pelatihan membuat makanan olahan ini, dapat dipraktikkan di rumah. "Tentunya selain untuk dicicipi oleh keluarga di rumah juga dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga," tutup Cecep. Salah satu warga perbatasan Angelicca Awom mengucapkan sangat senang dan terima kasih kepada Danpos dan personel Pos Bompay karena telah memberikan pengetahuan tentang cara mengolah pisang dan singkong menjadi makanan olahan. "Ketrampilan olahan pisang krispi, keripik pisang manis, keripik pisang asin dan singkong kremes keju yang siap dimakan bersama keluarga dan bernilai ekonomi untuk dikembangkan menjadi industri rumah tangga,"ungkapnya. Angelicca berharap, keterampilan yang telah didapatkan dari Satgas Yonif 403 Pos Bompay ini dapat membangkitkan minat dan kreativitas kami di kampung ini untuk membuat usaha kecil-kecilan demi membantu perekonomian keluarga. (sws, ant)
POPULER
