ALL CATEGORY
Soal Kereta Cepat, Rachmat Gobel: Sebaiknya APBN Fokus untuk IKN
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berpendapat sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru, dibandingkan membiayai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. “Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Hal itu disampaikan menanggapi kebijakan pemerintah yang akhirnya akan menggelontorkan dana APBN untuk menyuntik pembiayaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. China memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut. Saat itu, kata dia, Jepang mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dolar AS, sedangkan China mengajukan 5,5 miliar dollar AS. China juga menang karena tak meminta jaminan pemerintah, tak ada keterlibatan APBN, dan skema business to business. Namun kemudian biayanya membengkak menjadi 6,07 miliar dollar AS, dan kini bengkak lagi menjadi 7,97 miliar dollar AS. “Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” kata Rachmat Gobel. Menurut dia, agar Indonesia konsisten dengan skema business to business, maka pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI. Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu keduanya membentuk KCIC. “Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” kata Rachmat Gobel. Ia juga mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. “Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi. Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan," katanya. Karena itu Rachmat Gobel meminta pihak KCIC berlaku transparan dan jujur. "Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” katanya. Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun ia mengingatkan jangan sampai visi Presiden tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab. “Saya senang sekarang Pak Luhut Panjaitan mengambil alih kereta cepat ini. Saya percaya beliau orang yang tegas dan terang,” katanya. (mth)
PLN Salurkan Bantuan Listrik dari Pemerintah Rp 63,18 Triliun
Jakarta, FNN - PT PLN (Persero) telah menyalurkan bantuan listrik dari pemerintah sebesar Rp 63,18 triliun hingga September 2021 untuk meringankan beban masyarakat dan industri yang terdampak pandemi COVID-19. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menjelaskan bantuan listrik itu terdiri dari stimulus, subsidi, hingga kompensasi. "Realisasi program stimulus COVID-19 pada 2020-2021 tercatat Rp 22,58 triliun yang disalurkan kepada 33,04 juta pelanggan," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Bob menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah stimulus listrik tertinggi sebesar Rp1,92 triliun. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan nilai stimulus Rp1,69 triliun, serta posisi ketiga ditempati Jawa Timur dengan nilai stimulus Rp1,60 triliun. PLN senantiasa menjalankan program penugasan pemerintah untuk mendukung masyarakat mendapatkan energi listrik yang memadai. Di tengah pandemi, perseroan sebagai badan usaha yang diberi tanggung jawab pada bidang ketenagalistrikan menjalankan penugasan pemerintah dalam penyaluran subsidi, kompensasi maupun stimulus listrik. Diskon diberikan secara langsung kepada para pelanggan baik itu prabayar maupun pasca bayar. Bagi pelanggan pascabayar diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara itu, pelanggan prabayar mendapat diskon tarif listrik yang diberikan saat pembelian token listrik. "Realisasi program stimulus per September 2021 tercatat Rp 9,42 triliun yang telah disalurkan kepada 31,94 juta pelanggan," terang Bob. Selain stimulus listrik, PLN juga menyalurkan subsidi listrik yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. "Tercatat, realisasi subsidi telah mencapai Rp37,39 triliun sampai dengan September 2021 atau mencapai 69,8 persen terhadap pagu APBN 2021," ujar Bob. Perusahaan setrum negara ini juga menyalurkan kompensasi listrik yang merupakan selisih antara tarif yang dibayarkan oleh pelanggan non-subsidi dengan nilai tarif adjustment. Kompensasi listrik ini ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan angka realisasi mencapai 16,18 triliun per September 2021. Segmen industri merupakan segmen tertinggi dalam penerimaan kompensasi senilai Rp 8,16 triliun atau 50,43 persen, dilanjutkan dengan segmen rumah tangga sebesar Rp 5,18 triliun atau 32,01 persen, dan posisi ketiga adalah segmen bisnis sebesar Rp 2,39 triliun atau 14,77 persen. (mth)
Aceh Siap Tarik Investasi di Expo 2020 Dubai
Jakarta, FNN - Aceh disebut telah menyederhanakan regulasi tentang penanaman modal, sehingga Serambi Mekah siap menarik investasi pada perhelatan internasional Expo 2020 Dubai. “Kami telah menyederhanakan regulasi penanaman modal dengan Qanun Nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal. Penyederhanaan ini dilakukan sebagai wujud inovasi dari pemerintah dalam rangka menarik minat investor di Aceh,” kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah lewat keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu. Langkahl tersebut dilakukan mengingat Aceh memiliki empat sektor potensial mulai dari agroindustri, pariwisata, energi dan infrastruktur, hingga zona perkembangan bisnis. Demi memaksimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh terus melakukan berbagai pembenahan mulai dari infrastruktur, komoditas yang berkualitas, SDM yang bertalenta, hingga iklim bisnis yang mendukung. Upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam dalam membangun ekonomi kerakyatan dan menyongsong Indonesia Emas 2045 diperkuat melalui pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan. Berbagai potensi tersebut akan ditampilkan pada forum bisnis dalam kurun waktu empat hari, terhitung dari tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2021. Terdapat 10 topik yang menarik mengenai potensi pariwisata yang menjadi peluang investasi dan aneka komoditas yang menjadi potensi perdagangan. Forum Bisnis ini akan diisi oleh pemateri mulai dari Gubernur Aceh, Kepala Pusat Promosi Investasi Aceh, hingga Kepala Sabang Free Trade Zone. Forum bisnis ini akan bertempat di Business Lounge Paviliun Indonesia. Pada sektor pariwisata, Pemprov Aceh berfokus untuk melanjutkan pengembangan kawasan pariwisata Pulau Banyak, sebagai potensi destinasi pariwisata baru bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Pulau Banyak yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata mewah mengingat kawasan tersebut memiliki potensi sebagai tempat liburan untuk para selebriti dunia. Potensi pariwisata lain yang ditampilkan adalah mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Taman Industri Ladong, Sabang Free Trade Zone (FTZ) Resort dan Lapangan Golf di Lhoknga, Aceh Besar. Pada sektor perdagangan, Pemprov Aceh mendorong komoditas andalannya, yakni Kopi Arabika Gayo, untuk kian bersaing di pasar internasional dengan membukakan pintu peluang promosi perdagangan internasional. Potensi perdagangan lainnya yang turut ditampilkan mulai dari komoditas tuna asap, kopi charcoal, minyak nilam (patchouli oi), saos tomat murni, dan Aceh tamiang. Produk lokal khas Aceh juga turut ditampilkan dalam rolling exhibition. Aneka produk tersebut merupakan produk UMKM yang telah terkurasi dan siap ekspor. Aneka produk tersebut mulai dari home décor mulai dari peralatan dapur dan rumah tangga. Kemudian pada industri fesyen, ada aksesoris, tas tangan, hingga busana muslim yang fashionable. Di sisi lain, pada industri makanan dan minuman akan menyajikan olahan kopi gayo dan rempah-rempah khas Aceh yang dikemas dengan apik. Selain itu, aneka kosmetik mulai dari parfum hingga essential oil juga turut ditampilkan. (mth)
Harga CPO Jambi Naik Rp 389 per Kilogram
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil) di Jambi pada periode 29 Oktober hingga 4 November 2021, naik sebesar Rp389 dari harga Rp13.193 menjadi Rp13.582 per kilogram bandingkan periode sebelumnya. Hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp107 dari Rp2.382 menjadi Rp2.489 per kilogram, sedangkan inti sawit periode kali ini melonjak sebesar Rp1.355 dari Rp7.663 jadi Rp9.018 per kilogram, kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, pada keterangan yang diterima Sabtu. Untuk harga CPO, TBS, dan inti sawit beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait Berikut selengkapnya harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp2.489 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp2.648 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp2.770 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.887 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.960 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp3.022 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3,082 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.175 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.078 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.935 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur. (mth)
Sebanyak 1.600 Peserta Ikuti Seminar Pengelolaan Sungai di Surabaya
Surabaya, FNN - Sebanyak 1.600 peserta mengikuti seminar internasional ke-7 tentang pengelolaan wilayah sungai yang digelar Himpunan Ahli Teknik Hidarulika Indonesia (HATHI) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Sabtu. Ketua HATHI Jatim Prof. Dr. Ir. Nadjadji Anwar, M.Sc dalam sambutannya mengatakan seminar internasional yang digelar secara daring dan luring kali ini sekaligus juga Pertemuan lmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-38. "Sampai saat ini, Kota Surabaya sudah empat kali menjadi tuan rumah pelaksanaan PIT, yakni PIT ke-2 pada 1985, PIT ke-12 pada 1995, PIT ke-25 2008 dan PIT ke-38 pada 2021," kata Nadjadji Anwar. Sedangkan untuk Seminar Internasional ke-7 yang diagendakan HATHI setiap dua tahun sekali, lanjut dia, Kota Surabaya digunakan sebagai tempat pelaksanaan seminar adalah untuk pertama kalinya. Adapun untuk tema PIT HATHI dan Seminar Internasional kali ini adalah "Dirgahayu 60 Tahun Pengelolaan Wilayah Sungai di Indonesia, Pengelolaan Infrastruktur Ketahanan Air Berkelanjutan. "Tema ini diambil untuk menghargai karya anak bangsa dalam mengelola dan memelihara sungai," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, menandai bahwa pelopor pengelolaan wilayah sungai di Indonesia adalah dua sungai di Jawa Timur yakni Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Menurutnya, 60 tahun tahun lalu mulai dikembangkan pengelola sungai Brantas terpadu yang tidak hanya menangani permasalahan air dan sungai saja, tapi juga pengelolaan wilayah dan lingkungan agar dikelola secara baik. "Selamat atas keberhasilan dan kami mengucapkan terima kasih," ujarnya. Adapun pembicara dalam seminar Internasional kali ini yakni President of Asis Water Caouncil (AWC) Dr. Jae-Hyeon Park dengan makalah berjudul "Inteligent River Basin Management", Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Ir. Sukistijono Dpl.HE, dengan makala berjudul "60 Years of Brantas River Basin Development Challanges, Obstacles dan Successes". Pembicara terakhir Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng., dengan judul makalah "Learning Systems for Enginering Experts". Sekretaris Umum HATHI Dr. Ismail Widadi,S.T., M.Sc menambahkan, titik tekan dalam kegiatan seminar kali ini adalah menyadarkan kepada stakeholder bahwa pengelolaan sumber daya air saat ini banyak tantangan. "Cara mengantasinya tidak biasa biasa saja, jadi dituntut ada solusi yang bekelanjutan. Salah sastu pembicara dalam seminar ini akan menjelaskan intelejen pengelolaan sumber daya air yang cerdas menjawab tantangan di masa akan datang," katanya. (mth)
ACT Luncurkan Operasi Pangan Murah di Banjarmasin
Banjarmasin, FNN - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kalimantan Selatan meluncurkan program operasi pangan murah dan operasi pangan gratis di Kota Banjarmasin. "Kegiatan ini pertama kalinya di Kalsel," ujar Kepala Cabang ACT Kalsel Zainal Arifin di Banjarmasin, Sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan ACT dan dibuka Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina tersebut dilaksanakan di Halaman Balaikota Banjarmasin, selama satu hari ini. Dia mengatakan, dalam operasi pangan murah, masyarakat pra sejahtera dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang cukup terjangkau. "Dalam program ini, masyarakat dapat membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, program ini juga dapat memberdayakan pelaku usaha kecil menengah," ucap Zainal. Dia berharap, dengan kehadiran operasi pangan murah, dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dalam peluncuran operasi pangan murah ini, diberikan kepada 100 orang penerima manfaat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pangan murah sendiri terdiri dari beras, garam, gula, minyak goreng dan lain-lain. Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menyatakan apresiasinya atas diluncurkannya program yang diyakini sangat membantu masyarakat Kota Banjarmasin, terlebih disaat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena itu, dia berharap kegiatan ini dapat diketahui seluruh elemen masyarakat, sehingga kehadiran program ini benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat pra sejahtera. "Kita mengapresiasi peluncuran operasi pangan murah yang diluncurkan oleh ACT Kalsel ini," kata Dolly. Dia menambahkan, kesuksesan program yang diluncurkan oleh ACT Kalsel ini, tak lepas dari kolaborasi antar stakeholder, baik dari unsur pemerintah kota, instansi dan lain-lain. Mudah-mudahan, katanya lagi, dengan adanya operasi pangan murah masyarakat Kota Banjarmasin khususnya dari kalangan pra sejahtera tak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. "Kita berharap ini merupakan awal dari bentuk kolaborasi pemerintah kota dengan ACT Kalsel, serta membangun sinergitas untuk membantu masyarakat miskin khususnya di Kota Banjarmasin," kata Dolly. (mth)
Semen Padang Tunjuk Mantan Pelatih Persiraja sebagai Pelatih Kepala
Padang, FNN - Manajemen Semen Padang FC menunjuk mantan pelatih Persiraja Banda Aceh Hendri Susilo, yang tampil buruk di kompetisi Liga 1 Indonesia, sebagai pelatih kepala dalam menghadapi putaran kedua Liga 2 2021. Manajer Semen Padang FC Effendi Syahputra mengatakan pemilihan Hendri Susilo bukan tanpa alasan. Selain melihat pengalamannya di sepak bola nasional, pelatih ini juga merupakan putra asli dari Ranah Minang. Hendri Susilo berkarier mulai dari Timnas Pra Piala Asia U-17, Persija Jakarta, Sriwijaya dan terakhir ia mampu membawa Persiraja Banda Aceh berlaga di Liga 1. "Hal inilah yang menjadi catatan dari manajemen," kata Effendi dalam keterangan tertulisnya di Padang, Sabtu. Menurut dia, manajemen memilih Hendri Susilo karena rekam jejak pengalamannya menangani klub tergolong berhasil. Setelah berdiskusi, ternyata ada kesamaan visi antara pihaknya dan Hendri Susilo. "Hendri Susilo juga salah satu pelatih terbaik dari Minang juga, dan inilah menjadi salah satu alasan kuat untuk kami merekrut beliau,” ujar Effendi. Sementara itu, CEO PT Kabau Sirah Hasfi Rafiq berharap pada putaran kedua, di tangan coach Hendri Susilo, tim Kabau Sirah bisa meraih hasil maksimal dalam perjuangan mengejar tiket menuju Liga 1. “Semoga di tangan beliau SPFC dapat menjadi lebih baik lagi ke depan,” harap Hasfi. (mth)
Jika Sudah Vaksin, Seharusnya Tes PCR Tidak Perlu Lagi!
Oleh: Mochamad Toha Sesuai arahan Presiden Joko Widodo sebelumnya, Pemerintah menurunkan harga tes Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Apakah ini modus hanya untuk menghabiskan stok alat PCR? Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan, tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali kini menjadi Rp 275 ribu. Di luar Jawa-Bali, harga tertinggi tes PCR Rp 300 ribu. Abdul Kadir menambahkan hasil swab test PCR Covid-19 ini harus keluar dalam 1x24 jam. “Hasil RT PCR dengan tarif tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari pemeriksaan swab RT PCR,” ujarnya. Dalam konferensi pers secara daring yang disiarkan YouTube Kemenkes, Rabu (27/10/2021), Abdul Kadir menyatakan, tarif tersebut, diputuskan setelah melakukan evaluasi atas komponen-kompenen tes PCR. Seperti layanan, harga reagen, biaya administrasi overhead dan komponen biaya lainnya yang disesuikan pada kondisi saat ini. Tes PCR ini diterapkan untuk seluruh moda transportasi, bukan hanya udara saja. Kewajiban menggunakan PCR untuk naik pesawat itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Covid-19. Kebijakan tersebut menuai polemik di masyarakat di tengah kasus Covid-19 di Indonesia yang mulai menurun. Apalagi, harga PCR tidak semurah antigen yang sebelumnya boleh digunakan sebagai syarat terbang. Salah satu penyebab mahalnya alat tes swab PCR adalah 100 persen masih dipasok melalui jalur impor. Pemasok alat tes tersebut di antaranya adalah China dan Malaysia. BPS menyebut, nilai impor PCR selama Januari-Juni 2021 mencapai USD 362,02 juta atau senilai Rp 5,1 triliun (kurs Rp 14.100). Impor alat tes PCR tersebut dilakukan dari beberapa negara tetangga. Di antaranya, Singapura yakni mencapai USD 11 juta atau Rp 154,5 miliar. Indonesia juga mengimpor PCR dari Malaysia senilai USD 155.922 (sekitar Rp 2,1 miliar). Kemudian dari Filipina USD 1.544 atau sekitar Rp 21,6 juta, dan Vietnam USD 72.256 atau sekitar Rp 1,01 miliar. Selain dari beberapa negara tetangga ini, PCR juga diimpor dari Guatemala senilai USD 327 atau sekitar Rp 4,57 juta. Selain itu, Indonesia juga doyan impor alat PCR dari India. Sepanjang semester I sebesar USD 257.357 atau sekitar Rp 3,6 miliar. Tapi, yang paling banyak, alat PCR diimpor dari Korea Selatan dan China. BPS mencatat selama periode tersebut total impor PCR dari Negeri Ginseng nilainya mencapai USD 144,2 juta. Sementara impor PCR dari China yang nilainya USD 99 juta. Selama periode Januari-Agustus 2021, BPS mencatat impor instrumen tes PCR mencapai 203.236 kg atau setara 203,2 ton, dengan nilai USD 31,99 juta atau setara Rp 452,98 miliar (kurs Rp14.156). Data tersebut belum termasuk impor reagent untuk analisis PCR. Reagent adalah pereaksi kimia berbentuk cairan yang digunakan untuk tes PCR. Menurut data BPS, impor reagent untuk tes PCR pada periode Januari-Agustus mencapai 4.315.634 kg (4.315 ton) dengan nilai USD 516,09 juta atau setara Rp 7,3 triliun. Berdasarkan data BPS, impor instrumen PCR (kode HS 90278030) tertinggi berasal dari China. Berikut daftar negara importir instrumen PCR terbesar: China 66.609 kg, senilai USD 9.226.860; 2. Amerika Serikat 24.515 kg, senilai USD 5.198.481; 3. Jepang 18.509 kg, senilai USD 1.957.504; 4. Jerman 8.467 kg, senilai USD 1.239.612; Korea 16.712 kg, senilai USD 5.169.928; 6. Taiwan 48.708 kg, senilai USD 5.071.544; 7. Singapura 3.553 kg, senilai USD 1.790.964; 8. Swiss 2.983 kg, senilai USD 633.280; Hong Kong 1.570 kg, senilai USD 300.281; 10. Swedia 1.159kg, senilai USD 211.438; 11. India 1.159 kg, senilai USD 154.171. Tak hanya itu, China juga menjadi pengekspor reagent (kode HS 38220090) terbesar ke Indonesia. Berikut ini daftar 10 negara eksportir reagent PCR terbesar: China 1.616.780 kg, senilai USD 169.862.517; 2. Korea 760.631 kg, senilai USD 181.297.615; 3. Singapura 724.205 kg, senilai USD 15.324.331; 4. Amerika 315.787 kg, senilai USD 40.079.512; Jerman 255.198 kg, senilai USD 33.801.228; 6. Jepang 202.584 kg, senilai USD 5.256.722; 7. Prancis 90.754 kg, senilai USD 14.201.329; 8. Swedia 81.252 kg, senilai USD 11.784.296; Irlandia 42.106 kg, senilai USD 4.566.838; 10. Italia 42.513 kg, senilai USD 3.373.563. Nilai impor alat tes PCR Indonesia mencapai Rp 2,27 triliun per 23 Oktober 2021. Direktorat Bea dan Cukai mencatat lonjakan impor alat tes PCR terjadi pada bulan Juni lalu, di mana terjadi lonjakan kasus Covid-19. Di bulan Juni saja, nilai impor tercatat mencapai Rp 523 miliar. Berdasarkan data Bea dan Cukai, perusahaan swasta adalah entitas yang mendominasi kegiatan impor PCR mencapai 88,16 persen, lembaga non profit hanya 6,04 persen, dan pemerintah 5,81 persen. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf, mengkritik keras rencana untuk memberlakukan syarat wajib tes PCR bagi semua moda transportasi jelang libur natal dan tahun baru. Bukhori juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi dalam merespons tuntutan publik. Alih-alih mendengar aspirasi rakyat untuk menghapus syarat wajib tes PCR, presiden justru memberi arahan untuk menurunkan tarif tes PCR menjadi Rp 300.000. “Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, maka tentunya bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan, melainkan cukup rapid test antigen,” ujarnya. Sebab, lanjutnya, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi Covid-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk screening,” tutur Bukhori di Jakarta, Rabu (27/10/2924). Ia juga mengendus ada indikasi persaingan bisnis di balik kebijakan syarat wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Penyedia layanan tes PCR menjamur di sejumlah tempat dengan menawarkan harga berlapis. Kabar24.bisnis.com (15/08/2021) menulis, produk impor alat kesehatan itu kebanyakan didatangkan dari China dengan nilai transaksi mencapai US$ 541,3 juta atau 49,61% dari keseluruhan negara penjual. Importir alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan tes Antigen didominasi oleh kelompok perseorangan atau korporasi non-pemerintah. Mereka memegang 77,16% aktivitas impor alat kesehatan untuk penanganan Pandemi Corona di Tanah Air. Pemerintah hanya memegang 16,67% dari keseluruhan aktivitas impor alat kesehatan penanganan Covid-19 itu. Sisanya, 6,18%, pengadaan barang dari luar negeri dilakukan oleh lembaga non-profit. Korporasi non-pemerintah itu tidak sepenuhnya memiliki latar belakang bisnis yang konsen pada urusan kesehatan masyarakat. Dalam dokumen importasi itu menunjukkan ada perusahaan bidang kecantikan, tekstil, hingga ketel uap. Alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan tes Antigen diimpor dengan nilai USD 530,6 juta atau menyentuh di angka 52,2% dari keseluruhan pengadaan alat kesehatan yang didatangkan dari sejumlah negara pemasok. Perinciannya, impor PCRmenembus di angka USD 340,5 juta (31,20%) dari keseluruhan alat kesehatan yang dibeli dari luar negeri. Ihwal rapid test, importir dalam negeri membeli dengan nilai USD 190,1 juta atau 17,42%. Produk impor alkes itu kebanyakan didatangkan dari China dengan nilai transaksi mencapai USD 541,3 juta atau 49,61% dari keseluruhan negara penjual. Diikuti Korsel dengan nilai transaksi USD 150,5 juta atau 13,5% dari keseluruhan negara mitra. Di luar negeri, ternyata tes PCR sudah tidak diperlukan lagi. Seorang WNI yang baru pulang dari Turki bercerita, ketika ia datang di negara itu, tidak ada pemeriksaan PCR maupun karantina. Tapi, ketika ia pulang ke Indonesia, masih wajib karantina beberapa hari di hotel atau tempat yang disediakan pemerintah. Di luar negeri, kalau sudah divaksin, sudah cukup, tidak perlu tes PCR lagi. Sogrok Hidung Pernahkah Anda membayangkan risiko tes swab hidung yang ternyata bisa menyebabkan cedera? Selama ini kita tidak pernah berpikir akan risikonya bila petugas yang melakukan tes swab dengan pelatihan minimal. Meski secara umum masih dianggap aman, usap hidung dan nasopharing bukan tanpa risiko. Individu yang melakukannya dengan pelatihan minimal punya risiko cedera yang jauh lebih tinggi daripada nakes terlatih. “Beberapa kasus menunjukkan kemungkinan cedera intrakranial ketika tes tidak dilakukan dengan tekkik dan prosedur yang benar,” ungkap Dr. dr. Hisnindarsyah, SE, MKes, MH, CFEM, dokter di salah satu rumah sakit di Tanjung Pinang. Komplikasi yang timbul, mulai dari patahnya tangkai usap jika dilakukan oleh orang yang tidak profesional, terjadinya mimisan atau perdarahan hidung karena cara yang tidak benar atau gangguan menelan. Bahkan juga bisa beresiko terjadinya kebocoran cairan serebrospinal (CSF), ensefalokel, dan meningitis. Meski sangat jarang terjadi, karena posisinya yang jauh dari tempat pengambilan usap, tapi kemungkinan itu tetap ada. Penulis Wartawan FNN.co.id
Fit & Proper Test Calon Panglima TNI, Gimmik Politik Yang Perlu Diakhiri
Oleh Brigjen TNI (Purn) Drs. Aziz Ahmadi, M. Sc. HARI-HARI ini, DPR cengklungen (dalam ketidakpastian). Begitu pula, rakyat yang diwakilinya. Layaknya, ngenteni thukule jamur ing mongso ketigo (menunggu tumbuhnya jamur di musim kemarau). Menunggu Surat Presiden (Surpres), terkait pengajuan nama calon Panglima TNI, menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Patut dan Layak Setiap pergantian Panglima TNI, selalu menarik perhatian khalayak. Faktor daya tariknya bervariasi. Ada yang karena siapa, dan kenapanya. Tapi, ada juga karena prosedur dan mekanismenya. Merujuk UU No. 34/2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tertuang pada Pasal 13, yang seluruhnya terdiri dari 10 ayat. Di sini diatur ritual atau prosedur pergantian Panglima TNI. Ayat (2) berbunyi : Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Terhadap ayat (2) ini, diberi penjelasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan persetujuan DPR, adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian, berdasarkan rekam jejak. Namun kenyataanya, berbeda. Antara kehendak pada penjelasan dengan praktiknya, tidak sejalan. DPR, tidak menjalankan apa yang tertuang dalam penjelasan ayat (2) tersebut. Sebaliknya, DPR justru terjebak dalam mal praktek sendiri. Sejauh ini, DPR melampaui dan menyimpang dari spirit dan substansi penjelasan ayat (2) dimaksud. DPR, dengan sengaja, "keliru berkreasi." Melakukan gimmik politik, dengan apa yang disebut, "uji kepatutan dan kelayakan" (fit & proper test), terhadap calon Panglima TNI. Di bawah rezim UU No. 34/2004, sudah 6 (enam) dan akan 7 (tujuh) - calon Panglima TNI yang menjadi korban salah tafsir, terhadap ayat (2), pasal 13, beserta penjelasannya, itu. Korban pertama, adalah, Marsekal TNI Djoko Suyanto. Acting Kepala Staf TNI AU (KSAU) saat itu. Alhamdulillah, Marsekal Djoko Suyanto dinyatakan lolos oleh Komisi I/DPR RI, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Panglima TNI ke 16, terhitung mulai tanggal, 13 Februari 2006 s/d 28 Desember 2007. Prerogratif Presiden Kini tiba saatnya, mengakhiri ayat (2), pasal 13, UU No. 34/2004, tersebut. Artinya, Presiden mengangkat/memberhentikan Panglima TNI, tidak perlu meminta persetujuan DPR lagi. Sekaligus "mengakhiri" mekanisme uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI. Pointnya, prosedur pergantian Panglima TNI, kembalikan dan percayakan sepenuhnya kepada hak prerogratif Presiden", selaku pemegang kekuasaan tertinggi (PKT) atas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kenapa perlu diakhiri? Pertama, mekanisme fit & proper test (terhadap calon Panglima TNI), tidak ada landasan hukum/aturan yang jelas. Kedua, bersifat paradoks dengan spirit dan substansi penjelasan Ayat (2), pasal 13, UU No. 34/2004, itu sendiri. Ketiga, uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI, hanyalah kreasi atau gimmik politik, yang kurang substantif. Keempat, - ini yang terpenting - mengandung *berbagai resiko dan implikasi, yang amat merugikan TNI. Resiko & Implikasi Adapun risiko & implikasi negatif, yang harus dihindari, adalah sebagai berikut : Pertama, Membelah Kesatuan Komando & Loyalitas Tegak Lurus TNI. Itulah, ruh dan sendi utama organisasi militer. Namun, dengan dilibatkannya DPR cawe-cawe menentukan calon Panglima TNI, berarti membelah kesatuan komando dan loyalitas tegak lurus TNI. Patut diduga, bakal terjadi loyalitas ganda, dari TNI. Tidak hanya tegak lurus kepada Presiden, tapi terbagi dan bercabang kepada DPR. Dari sini bisa timbul kerancuan komando dan kontestasi kepentingan secara terselubung, yang sama sekali tidak menguntungkan TNI. Kedua, Terjadi Kembali Politisasi Terhadap TNI. Persetujuan DPR, melalui mekanisme fit & proper test adalah proses politik. Nuansa dan aroma politiknya, begitu kental dan kentara. Tentunya, amat paradoks dengan semangat reformasi TNI. Disadari atau tidak, semestinya TNI steril dari hiruk-pikuk politik - langsung atau tidak langsung keseret-seret kembali ke wilayah politik praktis. Ini berarti, "menggaruk di atas luka yang kemudian bisa menggoda sisa-sisa birahi politik militer, bangkit kembali. Ketiga, Menghambat Proses Institusinalisasi TNI. Semua itu secara signifikan, akan berpengaruh negatif terhadap proses institusonalisasi TNI. Bahkan bisa menghambat dan menggagalkannya. Cita-cita membangun budaya TNI, yang profesional, disiplin, militan, dedikatif dan modern, akan terkendala. TNI kehilangan fokus, dan hanya menjadi komoditas yang layak untuk diperebutkan, sesuai kepentingan politik tertentu. Keempat, Menyemai Korupsi Politik Dalam Tubuh TNI. Persetujuan DPR melalui mekanisme fit & proper test, membuka peluang yang amat lebar bagi calon Panglima TNI, berkompetisi secara tidak fair. "Calon Panglima TNI, adalah juga manusia". Dalam kondisi tertentu, bukan tidak mungkin terjadi kompetisi dan kontestasi yang tidak sehat, dari sesama calon Panglima TNI. Apakah sekadar kontestasi elektabilitas, agar memenuhi kriteria untuk dicalonkan oleh Presiden. Atau sebuah kompetisi keras dengan mengerahkan segala modalitas yang ada. Itu semua bisa mengarah pada korupsi politik dalam beragam bentuknya. Bisa berupa kebijakan, janji, posisi tawar, bahkan uang, dan lain-lain, untuk mendapat atau tidak mendapat persetujuan dari DPR. Catatan Akhir UU No. 34/2004 tentang TNI, sudah saatnya direvisi/ditinjau kembali. Ada sejumlah pasal atau ayat yang idol atau tidak dapat dilaksanakan secara semestinya. Tentunya termasuk pengakhiran & penghapusan Pasal 13 ayat (2) tentang persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI, yang diajukan oleh Presiden. Tapi, jika memang masih dirasa perlu diteruskan, harus ada mekanisme dan pengaturan yang clear, clean dan legal. Bukan seperti saat ini. Sekadar gimmik politik, sebagai ajang gagah-gagahan semata. (sws)
WIMA Beri Bantuan Hukum Bagi Perempuan Pelaut
Jakarta, FNN - Prihatin menyaksikan masalah yang dialami perempuan pelaut atau para pekerja perempuan di bidang maritim, Women On Maritime Association Indonesia (WIMA INA) merasa terpanggil untuk dapat membantu mereka menyelesaikan masalah yang sering mereka alami seperti pelecehan seksual, ketidakadilan dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari- hari. WIMA INA hadir untuk memberikan pendampingan di bidang hukum. Demikian topik yang timbul dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, dimana WIMA INA menggelar Webinar Nasional “Pencapaian Perempuan Indonesia di Sektor Maritim & Launching Legal Help Desk” yang diselenggarakan secara hybrid di Menara Kadin Jakarta. WIMA INA terus berkomitmen mendukung peranan wanita di bidang maritim untuk membangun kembali dan meningkatkan peran wanita di bidang maritim di Indonesia. Sebagai Keynote Speaker dalam Webinar ini adalah Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan, Ahmad Wahid. Ahmad Wahid menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terus berupaya untuk memastikan dam menjamin bahwa perempuan Indonesia mendapatkan kesetaraan gender dan pendidikan di sektor maritim. Hal ini, berkaitan juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi sendiri. “Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober ini, WIMA INA memberikan warna berbeda, dengan mengadakan Webinar Nasional bertajuk Pencapaian Perempuan Indonesia di Sektor Maritim & Launching Legal Help Desk, dimana legal help desk ini ditujukan untuk memberikan pendampingan bantuan hukum di bidang maritim bagi para pelaut dan pekerja wanita di setor kemaritiman ," kata Ketua Umum WIMA INA Dr. Chandra Motik, dalam paparannya sebagai narasumber pertama dalam Webinar ini. Chandra Motik pakar kelautan dan kemaritiman Indonesia, selalu aktif menggaungkan kepada pemerintah dan masyarakat agar bangsa Indonesia kembali ke laut dan membangun budaya maritim demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Sementara Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA dan Waketum WIMA, hadir sebagai narasumber ke-2 dalam webinar ini. Dalam paparannya, Carmelita menyebutkan bahwa peran perempuan di bidang maritim di Indonesia sudah memiliki cakupan yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang telah dipegang perempuan di industri ini sejak beberapa tahun terakhir. Carmelita juga menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan pada sektor maritim bukan ditujukan menjadi pesaing bagi laki-laki, melainkan bersinergi antara keduanya. Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI tahun 2021 – 2024 dan Komisaris Independent PT Pelindo, hadir sebagai narasumber ke-3. Dalam paparannya, Irma menyebutkan bahwa saat ini diperlukan adanya Undang-undang perlindungan kesetaraan gender yakni menjamin penghapusan diskrimanasi, kekerasan terhadap perempuan, penghapusan semua praktek yang membahayakan perempuan, dan menyadari pelayanan dan pekerjaan, memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan social, ekonomi dan politik. Sebagai narasumber terakhir dalam webinar ini adalah Dothy, Direktur Teknik PT Pelindo Terminal Petikemas yang juga Ketua Ikatan Alumni Swedia. Dalam paparannya, beliau menyebutkan bahwa harus ada keseimbangan antara karir perempuan sebagai pemimpin dan sebagai perempuan yang mengabdi pada keluarganya. Untuk itu diperlukan kiat-kiat khusus dan tehnik untuk men-switch peran diantara peran sebagai pemimpin di organisasi dan di rumah. Webinar ini dimoderatori oleh Yanti Agustinova, Ketua Bidang Program WIMA INA dan sebagai MC, Indhira Gita Lestari, Corporate Affair Manager PT. Jakarta International Container Terminal. (sws)
POPULER
