ALL CATEGORY
Wapres: Jangan Sampai Fatwa MUI Tak Berlandaskan Sisdur
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa jangan sampai tanpa berdasarkan sistem dan prosedur (sisdur) penetapan fatwa. "Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut," kata Wapres Ma’ruf dalam sambutannya di acara pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mengatakan sisdur penetapan fatwa tersebut telah dirumuskan sebagai hasil kajian dari Komisi Fatwa selama ini. "Sisdur tersebut merujuk berbagai referensi serta berpegang teguh pada prinsip moderat yang dianut oleh MUI dan tidak mengambil sikap keras, serta tidak mengambil sikap mempermudah," jelasnya. Wapres Ma’ruf juga mengingatkan apabila terjadi inkonsistensi terhadap penetapan fatwa MUI, maka tindakan tersebut menyalahi manhaj MUI yang sudah disepakati bersama. "Dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antarkomisi fatwa di lingkungan MUI," tegasnya. Wapres menambahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam melalui penerbitan fatwa MUI. Hal itu, katanya, termasuk pula melakukan telaah ulang terhadap rumusan hukum yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi sesuai perkembangan saat ini. "Komisi Fatwa telah dengan baik menghadirkan pandangan keagamaan yang sifatnya makhariji, yaitu pandangan keagamaan yang berorientasi pada pencarian solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam," ujar Wapres. (mth)
Pengamat Sebut 5 Pati TNI AD Berpeluang Jabat Kasad
Jakarta, FNN - Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas NH Kertopati, menyebutkan, ada lima perwira tinggi bintang tiga TNI AD yang memiliki pelung untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi kepala Staf TNI AD. Sang jenderal bintang empat telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 ini. Lima nama itu, kata Susaningtyas, di Jakarta, Selasa, adalah Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Herindra, Wakil Kepala Staf TNI AD, Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono, Kepala BAIS TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, dan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ia menjelaskan, Herindra memiliki tingkat pengalaman pendidikan yang bagus dan lulusan terbaik, di antaranya peraih Adi Makayasa lulusan 1987 Akademi Militer. "Wakasad Letjen Agus Fajari bisa saja, tetapi sebentar lagi pensiun. Letjen Eko (Margiyono) Kasum, Letjen Joni (Supriyanto) Ka Bais, Letjen Dudung yang jadi favorit netizen. Semua peluang sama," kata dia. Ia menuturkan, banyak pendapat kalau untuk jabatan panglima TNI atau kepala staf matra TNI hanya mempertimbangkan usia. Padahal, prestasi kerja harus lebih menonjol. "Usia muda bisa lama menjabat, tapi tidak ada prestasinya, khan juga percuma. Apalagi usia tua namun tidak ada prestasi," kata mantan anggota Komisi I DPR ini. Ia menyatakan, secara ideal perwira tinggi yang menduduki jabatan kepala Staf TNI AD diharapkan memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal. Calon pembina kekuatan tertinggi TNI AD itu juga diharapkan memiliki pengetahuan intelijen dan cukup memahami perkembangan teknologi pertahanan baru, termasuk siber. Selain itu, kata dia, dapat membangun TNI yang mampu melaksanakan interoperabilitas dan kualitas prajurit TNI dalam hadapi perang siber. Sehingga, kualitasnya perlu ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini. Ia mencontohkan dalam hal pemanfaatan sistem nirawak baik berupa robot maupun kecerdasan buatan dan pertahanan siber. Selain itu, kata dia, perwira tinggi yang menduduki jabatan kepala Staf TNI AD juga diharapkan mengikuti perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan Regional dan meningkatkan fungsi diplomasi pertahanan di tingkat internasional. "Oleh karenanya dibutuhkan sosok Kasad yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional seperti halnya tuntutan (terhadap sosok yang menjabat) panglima TNI," katanya. (mth)
Bupati Badung Minta FKUB Terus Ciptakan Kerukunan Umat Beragama
Badung, FNN - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta meminta jajaran Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung untuk dapat terus melakukan berbagai program guna menciptakan sinergitas dan kerukunan antar umat beragama. "FKUB harus cerdas melayani masyarakat Badung serta mampu membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Manguura, Selasa. Menurut dia keberadaan FKUB sangat penting dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Badung karena terciptanya situasi aman dan nyaman tidak terlepas dari tetap terjaganya kerukunan umat beragama. "Kami berharap, kerukunan umat beragama di Badung ini dapat menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia. Mungkin saja di daerah lain itu ada persoalan antar etnis, tetapi kami tunjukkan di Badung kami solid bergerak dan bersatu membangun Badung," katanya. Pihaknya juga telah mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung periode tahun 2020-2025 yang diketuai I Wayan Adi Arnawa yang juga merupakan Sekretaris Daerah Badung. Bupati Giri Prasta mengatakan, pengurus FKUB yang dikukuhkan nantinya harus mampu dan berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang dihadapi umat beragama di Badung, sehingga Badung dapat berkembang menjadi kabupaten yang cerdas. Selain itu, FKUB juga diminta agar mampu menggerakkan seluruh komponen umat beragama dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. "Ini semua dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umat beragama agar keharmonisan masyarakat semakin maju, lebih baik dan mandiri serta bisa mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Badung," ungkap Bupati. Pihaknya juga menyambut baik dikukuhkannya pengurus FKUB Badung periode 2020-2025 karena hal itu menurutny merupakan bentuk kepercayaan masyarakat dan amanat umat beragama kepada FKUB untuk melaksanakan tugas yang sangat penting agar menjadi lebih baik lagi. "Pada masa pandemi COVID-19, hendaknya momentum pengukuhan ini dimaknai sebagai titik awal yang baik dalam mengemban tugas-tugas FKUB dalam upaya meningkatkan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan umat beragama," ujar Giri Prasta. (mth)
Investor Hong Kong Tertarik Investasi di Proyek MRT Jakarta
Jakarta, FNN - Investor Hong Kong tertarik untuk berinvestasi di salah satu proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. "Salah satu proyek MRT Jakarta sudah dapat 'letter of intent' dari investor Hong Kong," kata Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana "Jakarta Investment Center" (JIC) Budya Pryanto di Jakarta, Selasa. Menurut dia, investor dari Hong Kong itu sudah memberikan "letter of intent" atau surat/dokumen yang mengatakan ada komitmen awal ketertarikan untuk berinvestasi. Namun, Budya tidak memberikan detail proyek di MRT Jakarta yang menarik minat para investor asing termasuk estimasi nilai proyek. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengadakan seminar virtual terkait investasi pada 13 Oktober 2021 dengan menampilkan proyek yang dikelola BUMD DKI Jakarta di antaranya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan MRT Jakarta. "Sebulan lalu ada tiga proyek MRT dan Jakpro, informasi kepada kita itu salah satu proyek dari MRT Jakarta sudah dapat 'letter of intent' dari investor Hong Kong ini," katanya. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menggelar Forum Investasi Jakarta (JIF) 2021 pada 11-12 November 2021 secara virtual. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra dalam pemaparannya menampilkan tujuh proyek infrastruktur yang sudah siap dijajaki di antaranya proyek infrastruktur dari MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Adapun tujuh proyek itu, yakni pembangunan area ritel di Stasiun MRT Bundaran HI dengan nilai proyek mencapai Rp50 miliar. Kemudian, MRT Fase 4 rute Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah (TMII) nilai proyek Rp28 triliun, pembangunan kawasan ritel di Stasiun MRT Fatmawati senilai Rp29 miliar. Selanjutnya, proyek LRT Kepala Gading-Jakarta International Stadium (JIS) dengan nilai proyek Rp6,6 triliun, pembangunan kawasan berorientasi Transit (TOD) di Pegangsaan Dua senilai 103 juta hingga 106 juta dolar AS atau setara Rp 1,53 triliun (kurs Rp14.500). Selain itu, proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Bantargebang senilai Rp3,8 triliun hingga Rp4,2 triliun dan proyek pengolahan sampah menghasilkan bahan bakar (Refuse Derived Fuel/RDF) di Bantargebang senilai Rp 1,5 triliun. Apabila dijumlahkan menggunakan perkiraan nilai tertinggi maka estimasi tujuh nilai proyek itu diperkirakan mencapai Rp 41,9 triliun. (mth)
Kalimantan Selatan Raih Dua Emas 100 Meter Gaya Dada Peparnas XVI
Jayapura, FNN -Perlombaan renang hari kedua Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Papua untuk 100 meter gaya dada memperebutkan empat medali emas dan Kalimantan Selatan meraih dua di antaranya. Dalam lomba yang berlangsung di Arena Akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Selasa, dua wakil Kalimantan Selatan menjadi yang terbaik yakni Nor Aimah yang turun pada klasifikasi S7 putri dan Mulyadi yang turun pada klasifikasi S6 putra. Mulyadi menjadi pemenang setelah mencatatkan waktu 1 menit 40,49 detik sekaligus memecahkan rekor milik Toif Fauzi yang tercipta di Peparnas Jawa Barat 2016 dengan 1 menit 48,58 detik Adapun Mulyadi finis pertama dengan mengalahkan Fajar Nur Hadianto asal Jawa Tengah yang finis di posisi kedua usai membukukan 1 menit 49,69 detik dan Bambang Triyanto di urutan ketiga dengan 1 menit 50,66 detik. Sementara Nor Aimah meraih emas setelah menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 1 menit 53,49 detik. Dia mengalahkan dua wakil Jawa Tengah yakni Siti Alfiah dan Amanda Nur Safirtri. Sedangkan dua emas nomor 100 meter gaya dada masing-masing diraih wakil Kalimantan Barat Simson Abraham (klasifikasi S5) dan atlet asal Jawa Barat Sofyan (S7). Berikut hasil lengkap lomba 100 meter gaya dada Peparnas Papua: 100 meter gaya dada S5 putra 1. Simson Abraham S. ( Kalimantan Barat) - 2:01,90 2. Boy Levinus Wardy (Papua Barat) - 2:03,22 3. Feri Anggara (DKI Jakarta) - 2:27,60 100 meter gaya dada putri S7 1. Nor Aimah (Kalimantan Selatan) - 1:53,49 2. Siti Alfiah (Jawa Tengah) - 1:54,56 3. Amanda Nur Safirtri (Jawa Tengah) - 2:09,98 100 meter gaya dada putra S6 1. Mulyadi (Kalimantan Selatan) - 1:40,49 2. Fajar Nur Hadianto (Jawa Tengah) - 1:49,69 3. Bambang Triyanto (DKI Jakarta) - 1:50,66 100 meter gaya dada putra S7 1. Sofyan (Jawa Barat) 1:49,65 2. Muhamad Ali Mahfud (Jawa Timur) 1:53,52 3. Miswan (Jawa Tengah) 1:58,22 (mth)
Sri Mulyani Sebut APBN Berperan Perangi Dampak Covid 19
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat berperan dalam memerangi dampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun. "Pemerintah menggunakan instrumen atau alat yang penting yaitu keuangan negara. Keuangan negara menjadi alat yang diandalkan. Kita sering menyebutnya APBN," katanya dalam acara Kemenkeu Mengajar di Jakarta, Selasa, 9 November 2021. Sri Mulyani menyatakan negara memiliki instrumen berupa APBN untuk membantu rakyat mengingat krisis kesehatan ini telah berdampak luar biasa buruk baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan bahkan para siswa yang tidak bisa bersekolah secara tatap muka juga berdampak pada terhentinya kegiatan perekonomian di sekolah. Hal itu merupakan implikasi dari kebijakan pembatasan mobilitas demi menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah pun dituntut untuk mampu menyeimbangkan pemulihan antara kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menggunakan APBN ini. "Tidak mungkin pemerintah memilih menyelamatkan rakyat dari ancaman Covid-19 atau menyelamatkan perekonomian karena keduanya adalah penting dan saling mempengaruhi," tegasnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Oleh sebab itu, APBN menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kemerosotan ekonomi melalui berbagai program. Manfaat APBN di antaranya menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) dan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dengan bantuan sembako. APBN juga menjaga generasi muda tetap belajar dengan subsidi kuota internet dan mendukung kesejahteraan pendukung layanan publik melalui bantuan gaji honorer. Kemudian meringankan beban dan membangkitkan ekonomi melalui diskon listrik, menjamin masyarakat desa bertahan dengan BLT dana desa serta mengembangkan kompetensi dan profesi tenaga kerja melalui kartu prakerja. Selanjutnya, menjaga daya beli masyarakat dengan bantuan sosial tunai Jabodetabek dan non-Jabodetabek serta memastikan tenaga kerja tetap produktif dengan subsidi gaji. APBN juga menjaga UMKM agar tetap bertahan dengan bantuan produktif ultramikro (BPUM), memberikan keringanan beban dengan subsidi bunga dan subsidi pajak sekaligus penjaminan kredit. Uang negara pun digunakan untuk mendorong ekspansi kredit melalui penempatan dana PEN serta mendukung bertahannya sektor produksi melalui penjaminan korporasi, PMN dan investasi BUMN. Berikutnya, membangun dan menggerakkan ekonomi dengan padat karya kementerian/lembaga, membangkitkan sektor riil melalui insentif perumahan serta pembiayaan kreatif daerah dengan fasilitas pinjaman daerah. Tak hanya itu, APBN digunakan juga untuk membangkitkan ekonomi kreatif dengan insentif pariwisata serta mendorong daerah bangkit dengan cadangan DAK fisik dan DID pemulihan ekonomi. Selain itu, APBN turut mendukung pemulihan di bidang kesehatan berupa apresiasi tenaga kerja kesehatan melalui pemberian insentif dan santunan. Negara pun hadir membantu masyarakat dengan biaya perawatan pasien Covid-19 dan menjamin akses kesehatan melalui bantuan iuran JKN sekaligus vaksinasi. Semua program tersebut masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang per 5 November 2021 telah terserap Rp 456,35 triliun atau 61,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. "Pemerintah menggunakan keuangan negara untuk membantu masyarakat. Tadi yang mereka merosot kehidupannya, kita data, datanya diperbarui dan diberikan bantuan," tegasnya. (MD).
Perupa Sumbar Harapkan Pameran Seni Digelar Setiap Tahun
Payakumbuh, FNN - Maestro pematung Yusman menginginkan pameran seni rupa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera melalui UPTD Taman Budaya Sumatera Barat dapat digelar setiap tahunnya sehingga dapat membangkitkan kembali seni rupa di daerah tersebut. "Saya harap kegiatan ini hanya awal dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Seniman Sumbar yang namanya sudah besar banyak yang berdomisili di daerah lain di luar Sumbar," ujarnya saat pelaksanaan Pameran Besar Seni Rupa Sumbar di Payakumbuh, Selasa (9/11). Menurut dia kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi bagi para perupa Sumbar yang namanya telah besar di Indonesia bahkan dunia dengan perupa di Sumbar. "Sebagai daerah yang telah melahirkan perupa dan seniman besar di Indonesia yang karyanya sudah diakui di dunia, tentu kita harus membesarkan seni di Sumbar," katanya. Pada Pameran Besar Seni Rupa Sumbar yang difasilitasi UPTD Taman Budaya tersebut dan diinisiasi oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi tersebut akan menampilkan hasil karya pematung ternama Yusman, Amir Syarif, Ardim, Firman Ismail, Rizal MS, Hendra Buana, Hendra Sardi, Ismet Sajo, Maryeni, Widdi Yanti, Hidayat Di Kincie, dan beberapa perupa lain. Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan Sumbar memiliki banyak maestro perupa yang dikenal di Indonesia bahkan dunia. Maestro perupa asal Sumbar tersebar di berbagai daerah Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung dan lainnya. "Mereka sudah lama ingin berkarya di ranah Minang, bahkan Maestro Yusman sudah menyampaikan minatnya ke pemerintah ingin membawa generasi muda yang berbakat di Sumbar untuk dilatih secara gratis," katanya didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Gemala Ranti. Ia mengatakan banyak hal yang bisa didapatkan dari kegiatan Pameran Besar Seni Rupa Sumbar salah satunya untuk mengajak maestro untuk mengabdi memberikan ilmu kepada generasi muda di ranah Minang. "Pengalaman dari maestro asal Sumbar yang telah terkenal di dunia ini sangat dibutuhkan untuk generasi muda kita di Sumbar sehingga nantinya makin banyak lahir perupa hebat di Sumbar," ujarnya. Supardi mengatakan ke depannya tidak hanya untuk seni rupa menutup kemungkinan akan digelar kegiatan kesenian lainnya. "Bisa jadi kegiatan kesenian ini kita jadikan kalender tahunan, tidak hanya seni rupa. Kita gilir ini diberbagai daerah lainnya di Sumbar, tidak hanya di Kota Payakumbuh. Kegiatan pertama ini baru awal dan contoh," ungkapnya. (mth)
NTB Gelar Pengecekan Akhir Persiapan Sirkuit Mandalika
Mataram, FNN - Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar pengecekan akhir dari persiapan segala kebutuhan dalam ajang balap motor kelas dunia yang akan terlaksana perdana di Mandalika International Street Circuit. "Kami kroscek kembali, semua stakeholder. Apakah masih ada masalah atau tidak," kata Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal usai memimpin acara "Final Check Meeting" perhelatan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2021, World Superbike (WorldSBK) 2021, dan MotoGP 2022 bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah NTB, di Mataram, Selasa. Secara umum, Iqbal melihat seluruh pihak yang terlibat dalam perhelatan ini sudah siap. Tidak terkecuali, kata dia, Dorna Sports dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai pihak penyelenggara inti dari IATC 2021, WSBK 2021 dan MotoGP 2022. Begitu juga dengan persiapan dari pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC), serta salah satu agen resmi dari penjualan tiket, PT Dyandra Promosindo. "Secara umum Provinsi NTB sudah siap jadi tuan rumah IATC dan WSBK. Insya Allah demikian juga untuk MotoGP 2022 nanti," ucap dia. Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang mendampingi Kapolda NTB turut menyampaikan bentuk kesiapan pihaknya dalam menyukseskan ajang balap motor bergengsi ini. "Kaitan dengan TNI untuk operasi dukungan ini apabila ada kontingensi, misalnya, bencana alam. Kaitan dengan itu, kita lakukan latihan secara gabungan maupun parsial," kata Rizal. Termasuk antisipasi kontingensi lainnya, seperti evakuasi korban bencana serta penyelamatan korban dalam insiden kecelakaan. "Bentuknya (persiapan) kita lakukan dengan simulasi. Ini semua kita laksanakan sesuai tahapan yang ditentukan panitia maupun SOP dari satuan TNI, Polri," ucapnya. Hal senada turut disampaikan Sekda NTB Lalu Gita Aryadi. Dia melihat seluruh persiapan lapangan sudah matang. Termasuk soal persiapan sarana di bidang penanggulangan kesehatan. "Tadi kadikes juga sudah berkoordinasi dengan rumah sakit, manakala nantinya kontingensi terjadi. Bentuknya koordinasi lintas wilayah. Jadi yang nampak dan tidak nampak kita antisipasi," kata Gita. Terakhir, Head of Hospitality Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Rully Habibie menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan di wilayah NTB yang sampai saat ini masih terus menunjukkan eksistensinya untuk menyukseskan perhelatan balap motor kelas dunia di Sirkuit Mandalika. "Koordinasi dengan TNI, Polri, provinsi, kabupaten, kota, sudah berjalan dengan baik. Untuk itu kami akan terus berusaha sebaik mungkin agar 'event' ini bisa terlaksana dengan harapan kedepan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mempromosikan NTB sebagai salah satu destinasi baru," kata Rully. Dalam acara "Final Check Meeting" perhelatan IATC 2021, WorldSBK 2021, dan MotoGP 2022, seluruh perwakilan dari pemangku kepentingan, baik dalam hal pengamanan serta kelancaran ajang balap motor kelas dunia itu turut hadir. Acaranya langsung dibuka oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang selanjutnya dalam giat pertemuannya diwakilkan oleh Sekda NTB Lalu Gita Aryadi. Sebagai bentuk dukungan dari suksesnya acara tersebut, usai pertemuan dalam pembahasan akhir dari persiapannya, seluruh pemangku kepentingan turut membubuhkan tanda tangan ke papan yang bertuliskan "penandatanganan kesiapan Provinsi NTB siap menjadi tuan rumah 'event' IATC 2021, WorldSBK 2021, dan MotoGP 2022". (sws)
Flu Burung Menyebar ke Polandia
Paris, FNN - Polandia melaporkan sejumlah wabah flu burung H5N1 sangat patogen di peternakan unggas, dengan jumlah keseluruhan hampir mencapai 650.000 burung, menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Senin (8/11). Polandia merupakan penghasil unggas terbesar di Uni Eropa. Lima wabah, yakni empat di peternakan kalkun dan satu di peternakan ayam broiler, ditemukan di wilayah timur. Wabah lainnya muncul di peternakan kalkun dan angsa di wilayah barat, kata OIE, mengutip laporan otoritas Polandia. Flu burung, yang kebanyakan dibawa dari satu negara ke negara lain lewat migrasi burung liar, menyebar pesat di Eropa. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan industri unggas setelah wabah sebelumnya menyebabkan pemusnahan ratusan juta burung dan pembatasan perdagangan internasional. Pemerintah Prancis pada Jumat menyatakan status waspada tinggi flu burung, memperpanjang keharusan untuk menjaga semua kawanan unggas di dalam ruangan. Keharusan ini muncul setelah otoritas Belanda bulan lalu juga memerintahkan peternak komersial agar menjaga semua ternaknya di dalam ruangan usai adanya laporan flu burung di sebuah peternakan. Sementara itu, wabah flu burung H5 sangat patogen dilaporkan di sebuah unit peternakan kecil di Inggris tengah pada Senin. Otoritas Inggris pekan lalu menyatakan Zona Pencegahan Flu Burung nasional, yang memerintahkan pemilik ternak dan burung agar memperketat langkah-langkah keamanan hayati. mth)
Satpol PP Benarkan Pernyataan Luhut Soal Bar Langgar PPKM di Bandung
Bandung, FNN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi membenarkan pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya bar dan klab malam yang melanggar aturan PPKM di Bandung. Menurut Rasdian, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperlonggar ini ada beberapa bar yang seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, sehingga ketertiban itu hanya dilakukan saat ada petugas yang mengawasi. "Kami juga tidak bisa mengawasi selama 24 jam, tapi kita akali dengan pengawasan di jam-jam tertentu seperti di jam 23.00 hingga jam 00.00 WIB," kata Rasdian di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Rasdian mengatakan pihaknya pun berupaya sedemikian rupa agar pengawasan itu dapat secara mendadak dilakukan. Sejauh ini, kata dia, aparat gabungan baik dari unsur TNI maupun Polri juga kerap turut terlibat dalam pengawasan tersebut. "Ada kita gabungan memang seperti itu, kita bergeraknya juga langsung, kita apel dan langsung berangkat," kata dia. Sejauh ini, menurutnya ada sebanyak empat bar yang telah disegel oleh pihaknya karena melanggar aturan PPKM atau Peraturan Wali Kota (Perwal). "Kita baru menemukan empat pelanggaran, kalau yang lainnya baru peringatan secara lisan," kata dia. Sejumlah bar tersebut, kata dia, melakukan pelanggaran karena beroperasi melebih pukul 00.00 WIB. Sehingga mereka diberi sanksi penyegelan selama 14 hari dan harus membayar denda. Terkait pernyataan Luhut soal oknum yang mengabaikan aturan PeduliLindungi, Rasdian mengatakan nantinya baik pengunjung maupun pengujinya bakal dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan. "Jadi nanti juga dikenakan denda perorangan, pengelolanya dan pengunjungnya," katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di masa kasus COVID-19 yang lebih rendah dari sebelumnya ini, menurutnya masyarakat tidak boleh lengah. "Apa yang ada di Inmendagri (Intruksi Menteri Dalam Negeri) dan Perwal, itu yang harus diterapkan ketat, termasuk aplikasi PeduliLindungi," kata Rasdian. Sebelumnya, Luhut yang juga sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan timnya menemukan beberapa bar dan kelab malam di Bandung yang beroperasi di luar ketentuan. Bar-bar tersebut melakukan pelanggaran mulai dari melebihi ketentuan jam operasional, menerima pengunjung melebihi batas, dan mengabaikan penggunaan PeduliLindungi. "Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas di antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil dari lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar," kata Luhut, Senin. (sws)
POPULER
