ALL CATEGORY
Pangdam XIII/Merdeka Lepas Yonif 711/Raksatama Satgas Pamtas RI-PNG
Manado, FNN - Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti WF Mamahit melepas keberangkatan Satgas Yonif 711/Raksatama Brigif 22/Otamanasa yang akan melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) sektor utara. Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti WF.Mamahit, dalam sambutan melepas prajurit ke perbatasan RI-PNG, di Pelabuhan Lanal Palu, Selasa, mengatakan bahwa tugas ini tentunya tidaklah ringan. "Kepada seluruh prajurit Satgas Yonif 711/Raksatama agar melaksanakan tugas operasi ini dengan sebaik-baiknya," kata Pangdam melalui keterangan tertulis. Ia mengatakan berangkat dengan kehormatan, kembali dengan kebanggaan. ”Jangan pernah lengah saat bertugas, jangan ceroboh dalam melaksanakan kegiatan harus ada tim pengamanan. Kalian harus banyak inovasi, naluri taktis, jangan sampai terjebak dalam rutinitas dan merasa aman, KKB bukan prajurit yang terlatih, tetapi mereka punya senjata," kata Pangdam. Pangdam mengatakan, pedomani doktrin tugas operasi, setiap prajurit harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, bisa mengayomi, bisa merebut hati rakyat agar dapat mendukung setiap kegiatan satgas. "Hindari pelanggaran sekecil apa pun dan jaga nama baik satuan, serta selalu berdoa sebelum dan setelah kegiatan," kata Pangdam lagi. Satgas Pamtas RI-PNG sebanyak 450 prajurit itu, dipimpin oleh Komandan Batalion Infanteri Yonif 711/Raksatama Letkol Inf Mutakbir, dan akan bertugas selama 9 bulan, dengan menggunakan KRI 592 Banjarmasin. Hadir pada upacara keberangkatan tersebut, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, Kapolda Sulteng diwakili oleh Wakapolres Palu Kompol Yardi Kamril, Danlanal Palu Kolonel Mar Marthin Luther Ginting, Asintel Kasdam XIII/Mdk Kol Kav Kapti Hertantyawan, Asops Kasdam XIII/Mdk Kol Inf Sutrisno Pujiono. Kemudian Aster Kasdam XIII/Mdk Kolonel Inf Idris, Danbrigif 22/OM Kol Inf Made Sandy Agusto, Kasi Intel Kasrem 132/Tdl Kolonel Arh Rahmat Santoso, Kasi Ops Kasrem 132/Tdl Kolonel Inf I Ketut M Gunarda, Kasi Renc Kasrem 132/Tdl Kolonel Kav Moh Wahyudi, Kasi Ter rem 132/Tdl Kolonel Inf H Rahman T Leho, dan Dandim 1306/Kota Palu Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi. (sws)
Tidak Ada Hal yang Dilanggar Hersubeno Arief: Tuntutan Salah Alamat
Oleh Ady Amar *) HARI ini, Rabu, 10 November 2021, bisa jadi hari tidak mengenakkan buat Hersubeno Arief, wartawan senior Forum News Network (FNN). Hari ini rencana ia akan diperiksa di Polda Metro Jaya, memenuhi Panggilan Klarifikasi Saksi. Ia dilaporkan DPD PDI-P DKI Jakarta dengan tuduhan telah menyebarkan kabar bohong (hoax) atas kondisi kesehatan dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dan memang lewat channel "Hersubeno Point", FNN, tanggal 9 September 2021, ia memberitakan sebuah berita rumor tentang sakitnya Ibu Megawati, yang tengah di rawat di RSP Pertamina. Kasus ini sebenarnya tidaklah perlu harus diperpanjang. Dan jika harus dipersoalkan, ranahnya ada pada Dewan Pers, bukan ke kepolisian. Melaporkan pada polisi, ini tentu langkah salah alamat. Hersubeno Arief, wartawan yang tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia berkecimpung di dunia pers lebih dari 30 tahun. Maka, jika ditemukan sengketa yang berkenaan dengan kerja jurnalistiknya, maka penyelesaiannya diatur pada UU Pers No 40 Tahun 1999. Di samping itu ada pula nota kesepemahaman antara Dewan Pers dengan Polri No 2/DP/MoU/II/2017, tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Profesi Wartawan. Maka, sengketa apa pun dengan siapa pun tidak bisa ditarik pada ranah UU ITE. Jadwal pemanggilan Hersubeno, mestinya pada Kamis, 4 November 2021, tapi ia berhalangan, dan memastikan hadir hari ini, tepat di Hari Pahlawan. Tentu ini bisa jadi catatan tersendiri buatnya, setidaknya untuk mengingat di tanggal cantik ini, ia harus menghadapi tuntutan atas kerja jurnalistiknya. Tidak Ada yang Dilanggarnya Hersubeno menyampaikan, bahwa seorang dokter kenalannya "memastikan" bahwa Ibu Megawati sedang dirawat di ICU. Coba cermati kalimat lanjutan yang disampaikan Hersubeno. Sebagai wartawan senior dengan jam terbang panjang, ia melakukan apa yang disebut dengan verifikasi atas sebuah berita. Ia mengatakan, berita yang diterimanya dari dokter kenalannya, meski dokter itu memastikan kebenaran berita itu dengan 1.000 persen segala, ia masih mengatakan bahwa berita yang disampaikannya itu belum dipastikan kebenarannya. Karenanya, Hersubeno tetap memberikan porsi berimbang saat memberitakan berita itu. Ia sampaikan bantahan dari Sekjen PDI-P, Hasto Kristianto, tentang berita sakitnya Ibu Megawati. Menyertakan juga apa yang disampaikan Wakil Sekjen PDI-P, Sadarertuati, yang dengan tegas membantah berita itu. Tidak ketinggalan Hersu menyitir pendapat Aria Bima, kader senior PDI-P, yang mengatakan bahwa ia tidak punya informasi tentang Ibu Mega sakit. Di sana Hersubeno tampak memberikan porsi berimbang. Tampak tidak sedikit pun ada kerja jurnalistik yang dilanggarnya. Ia sadar, bahwa ia sedang menyampaikan berita rumor, yang belum pasti kebenarannya. Setelah berita rumor itu menyeruak, seharusnya pihak yang diberitakan secepatnya buat konfirmasi benar atau tidaknya berita itu, agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut. Tapi baru keesokan harinya, 10 September, tepatnya sore hari, konfirmasi itu muncil. Dan itu saat Ibu Megawati memberi sambutan dalam Forum Perkaderan Nasional PDI-P lewat webinar. Menunjukkan bahwa ia dalam kondisi sehat-sehat saja. Pada acara itu, channel "Hersubeno Arief", FNN, menyiarkan berita itu secara utuh dan live, dalam Breaking News! Setidaknya, itulah bentuk pertanggungjawaban dihadirkan seorang Hersubeno Arief. Keren, kan? Sebenarnya jika ada yang harus disalahkan, itu bukan pada Hersu yang tampil memberitakan dengan kaidah jurnalistik yang seharusnya, tapi justru pada petinggi/pengurus PDI-P sendiri yang juga patut disalahkan, karena baru merespons lebih 24 jam dari saat munculnya berita rumor itu merebak. Justru apresiasi pada Hersubeno selayaknya diberikan, itu karena ia telah bersungguh-sungguh menggali, dan berusaha memberikan informasi yang terkait dengan berita rumor tentang sakitnya Ibu Megawati, itu dengan berimbang dan penuh kehati-hatian: ia tetap mengatakan, bahwa berita yang disampaikannya itu belum pasti benar. Kasihan juga jika kerja jurnalistik profesional itu harus dipersoalkan seolah sesuatu yang luar biasa. Mengabarkan berita rumor pada publik figur sekelas Ibu Megawati, itu jadi seharusnya diberitakan, yang tetap dengan kaidah jurnalistik. Jadi, jangan ditafsir lain langkah jurnalistiknya itu, kecuali ia ingin memberitakan berita eksklusif sakitnya mantan Presiden ke-5 RI. Sebemarnya tafsirnya hanya itu saja. Berharap pihak kepolisian tidak memproses lebih jauh kasus ini, dan mengembalikan persoalan ini ke Dewan Pers, itu jika merujuk pada UU Pers, dan juga pada Nota kesepahaman yang dibuat Dewan Pers dan Polri. Kasus ini bukanlah kasus besar, dan sebaiknya tidak perlu ditarik menjadi besar. Kasus besar saja bisa dibuat kecil, jika langkah penyelesaian diambil dengan sikap bijak. (*) #) Kolumnis
Luhut Kusut, Jokowi Nyeri
Oleh: Yusuf Blegur Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan dua nama yang tidak bisa dipisahkan. Baik dalam urusan politik maupun bisnis. Hubungan keduanya pun begitu erat saat sebelum dan sedang menjalankan roda pemerintahan. Bahkan sebelum Jokowi menjabat Walikota Solo, ketika menjadi pengusaha mebel dan Luhut masih aktif di militer. Jokowi dan Luhut bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Mereka seperti terikat oleh komitmen dan loyalitas yang kuat untuk saling menjaga, saling mengisi dan mencapai tujuan bersama. Memisahkan keduanya, seperti sesuatu yang sulit dan boleh dibilang mustahil. Apalagi dalam menapaki kekuasaan hingga sekarang ini, tidak serta-merta hanya mengandalkan kemampuan mereka berdua semata. Ada faktor luar yang boleh dibilang sangat dominan dan menentukan perjalanan karir politik mereka. Kekuatan sebenarnya yang berada dibalik mereka. Adanya 'invicible hand' yang menjadikan mereka berdua dalam kekuasaan tertinggi penyelengaraan pemerintahan dan negara hingga sekarang ini. Betapa pun Jokowi telah menjadi presiden Indonesia dan Luhut menjadi orang paling berpengaruh dan leluasa mengatur Jokowi, melebihi jabatannya sebagai menteri segala urusan. Baik Jokowi maupun Luhut, mereka tetap memiliki bos besar. Lebih dari sekedar cukong atau taipan. Kekuatan kapital besar dan global yang berwujud korporasi borjuis internasional. Ada rumor yang berkembang, jauh sebelumnya Jokowi telah disiapkan oleh tim profesional yang menghantar Jokowi dari walikota Solo, Gubernur Jakarta, hingga ke kursi presiden. Tak tanggung-tanggung, Jokowi didukung oleh konsultan politik yang sama yang telah memenangkan beberapa pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tentunya dengan bohir yang sama pula. Tampilnya Jokowi sendiri dalam panggung politik Indonesia, sejak awal sudah menjadi 'grand desain' kepentingan kapitalistik yang mengusung agenda oligarki politik dan ekonomi. Dalam tampilan borjuasi korporasi dan investasi, sejatinya Jokowi bersama Luhut telah menjadi bagian dari skenario neo kolonialisme dan imperialisme baru bagi masa depan negara Indonesia. Alhasil Jokowi bersama Luhut melaju deras tak terbendung dalam pusaran kekuasaan di Indonesia. Meskipun dengan gestur, gimik dan mimik pencitraan penuh kepolosan, kesederhanaan dan kejujuran. Kemasan sosok Jokowi pada akhirnya telah menjadi sihir masal yang berlanjut pada tren konspirasi kejahatan masal dalam penyelenggaran kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara. Wujud negara kekuasaan bukan negara hukum. Boro-boro menjadi negara "well fare", di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tumbuh menjadi negara terbelakang dalam banyak dimensi. Pun, Kiprah Luhut yang terkadang "over lap" sering mengganggu dan merusak skenario panjang yang sedang berjalan. Manuvernya bisa efektif, bisa pula menjadi blunder. Pola tingkah Luhut dalam pemerintahan Jokowi kerapkali mengusik dan menganggu skenario panjang kekuasaan mereka. Berpacu Dalam Pandemi Selain dianggap pemimpin boneka. Jokowi semakin tersudut dengan performa pemerintahannya yang karut-marut. Selain intervensi Luhut yang lintas sektoral, banyak menteri menganggur atau terlibat korupsi. Sisanya mabuk memaksakan kebijakan sekuler dan liberal. Terutama kementerian agama dan kementerian pendidikan. Gonjang-ganjing perilaku nyeleneh para pembantunya, semakin membuat rezim Jokowi dinilai publik tidak kompeten, tidak memenuhi kapasitas, dan tidak memiliki integritas. Indikator lainnya banyak proyek mercusuar yang sering dianggap prestasi, sesungguhnya mengalami kegagalan. Tidak sedikit proyek infra struktur berbiaya besar dari hasil utang, akhirnya dijual rugi. BUMN strategis juga mengalami kolaps dan terancam dibubarkan. Semua hasil pencitraan Jokowi, yang jauh panggang dari api dilihat dari kinerjanya. Terlebih dalam mengatasi pandemi dan permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi begitu drastis. Semakin terasa saat pemerintah gagal menangani pandemi. Penerapan prokes yang tidak konsisten dan ada kesan pandemi menjadi ajang kepentingan bisnis. Dalam lilitan pandemi, utang negara semakin menumpuk namun tak berkolerasi dengan perbaikan kehidupan rakyat. Pajak menjulang tinggi mengiringi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bukan ekonomi yang meroket seperti yang dijanjikan Jokowi, justru penderitaan rakyat yang melesat tinggi. Kemarahan rakyat memuncak, selain korupsi bansos dan PPKM yang berjilid-jilid tanpa limitasi. Terhubung motif dan tujuannya dengan munculnya kehebohan bisnis alat tes PCR. Kasus PCR yang melibatkan Luhut dan beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi. Seakan menajamkan proses delegitimasi dan mungkin mengarah delegalisasi rezim Jokowi. Vonis kegagalan kepemimpinan dan tuntutan mundur pada Jokowi seperti air bah yang tak terbendung lagi. Rasanya, bulan madu dan keharmonisan Jokowi dan Luhut akan terusik. Keduanya dalam waktu dekat bisa saja tak lagi menikmati surganya kekuasaan. Salah satu atau keduanya akan terhempas. Mengguncang dan mungkin akan meruntuhkan bangunan lama kongsi bisnis dan politik keduanya. Setidaknya, obsesi presiden 3 periode menjadi jalan terjal dan mengalami kebuntuan. Itupun kalau 2 periode kepemimpinan Jokowi bisa tuntas. Tidak berhenti di jalan. Sebaiknya kita lihat saja, apa yang bisa dilakukan rakyat yang sudah kadung mutung, marah dan akan menentukan sikapnya. Luhut yang semaput atau Jokowi yang kalut?. Akankah rakyat berani dan bersikap tegas mencabut kembali mandatnya kepada Jokowi. Jawabannya boleh jadi muncul setelah kisruh PCR berakhir. Pat gulipat bisnis pandemi dari boneka-boneka oligarki. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Dua Perwira Tinggi TNI AD Diprediksi Berpeluang Jabat Kasad
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Institute for Security & Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi memprediksi dua perwira tinggi TNI AD berpeluang kuat dipilih oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Walaupun demikian, dia menyampaikan bahwa semua perwira tinggi TNI AD yang menyandang pangkat letnan jenderal punya peluang sama untuk dipilih oleh Presiden jadi Kasad. "Soal regenerasi di tubuh TNI, dari belasan nama bintang tiga di TNI AD, baik yang bertugas di TNI mapun di luar itu, sebenarnya tinggal dua nama yang paling berpeluang, dari sisi masa aktif, yakni Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono," kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Ia lantas menerangkan bahwa Dudung Abdurachman akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2023, sementara Eko Margiyono pada tahun 2025. Akan tetapi, secara kapabilitas, pengalaman, kekayaan pengalaman jabatan, dia menilai keduanya setara dan layak serta berpeluang jadi kepala staf. "Tinggal kemudian bagaimana pilihan Presiden dan usulan dari panglima yang nantinya memengaruhi peluang-peluang itu," kata Direktur Eksekutif ISSES. Dalam kesempatan lain, pengamat militer Alman Helvas Ali meyakini seluruh perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal punya peluang yang sama untuk jadi Kasad. Walaupun demikian, bursa pencalonan dan pemilihannya kemudian kemungkinan turut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang bermuatan politis. "Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi Kasad. Pangkostrad bukan satu-satunya calon yang berpeluang jadi Kasad. Kasum TNI juga berpeluang, Wamenhan punya peluang, Wakasad punya peluang," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Alman memperkirakan Presiden akan memilih Kasad yang dapat bekerja sama dengan dirinya dan Panglima TNI. "Beliau (Presiden, red.) biasanya menghendaki orang-orang yang pernah punya kerja sama dengan beliau pada satu masa," kata Alman. Spekulasi dan prediksi mengenai pengganti Kasad mencuat ke publik setelah Jenderal TNI Andika Perkasa pada awal minggu ini mendapat persetujuan dari DPR RI untuk menjabat Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, perwira tinggi yang dapat dipilih oleh Presiden menduduki posisi Kasad merupakan mereka yang berpangkat letnan jenderal. Setidaknya ada 17 perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal, sebanyak 16 di antaranya merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1986—1989 dan seorang perwira lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA-PK TNI). Pasal 14 UU TNI mengatur bahwa jabatan Kasad merupakan hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan usulan dari Panglima TNI. (mth)
Yang Minta Luhut Mundur, JoMan atau Jokowi?
Oleh: Tjahja Gunawan Jakarta, FNN - Dalam idiom kebudayaan Jawa dikenal istilah nabok nyilih tangan. Menampar pinjam tangan orang lain. Terkait kasus bisnis polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. Luhut diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19. "Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata Ebenezer, dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11/2021). Bila Luhut tidak ingin mengundurkan diri, lanjut Ebenezer, maka sebaiknya Presiden Jokowi menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti. Sebenarnya bukan hanya relawan Jokowi saja yang geram dan jengkel dengan ulah pejabat yang mengambil untung ditengah pandemi Covid 19, banyak juga lapisan masyarakat lainnya yang kecewa dan marah dengan perilaku pejabat biadab itu. Sebelumnya Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK terkait bisnis PCR tersebut. Parpol yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 tersebut, langsung membuat gebrakan politik yang menyentak. Partai ini dideklarasikan oleh sejumlah eks pengurus pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD). Masyarakat mengenal PRD sebagai partai yang cenderung beraliran kiri. Jika Luhut tidak mau mundur atau Jokowi juga tidak berani memecat Luhut, diperkirakan akan semakin banyak lapisan masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi dan atau melaporkan dua menteri yang terkait bisnis PCR ini ke polisi. Bisnis PCR para pejabat ini sudah menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sebagai pejabat negara, Luhut dan Erick, seharusnya berperan sebagai wasit karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan soal pemberlakuan penggunaan PCR dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini sih wasit merangkap sebagai pemain. Penguasa merangkap sebagai pengusaha (Pengpeng), mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat. *Menyamarkan keterlibatan menteri* Pendukung Jokowi lainnya yang juga meradang atas ulah Luhut dan Erick dalam bisnis PCR adalah Deny Siregar. Pegiat media sosial yang lebih dikenal sebagai buzzer bayaran yang direkrut rezim penguasa ini, juga menyatakan kegeramannya atas bisnis PCR yang melibatkan kedua menteri bawahan Jokowi ini. Dengan regulasi wajib PCR, kata Denny, malah dijadikan buat ladang menaikkan harga seenaknya. Dia meyakini sepanjang ada aturan wajib tes PCR maka akan banyak yang aji mumpung gitu. “Selama masih banyak peraturan yang dikeluarkan dgn konsep “wajib”, maka banyak pencuri jg akan memanfaatkan. Bisnis ginian menggiurkan. Biaya belinya murah, jualnya gila-gilaan. Dan kita ga bisa ga beli, krn diwajibkan,” tulisnya merespons harga tes PCR di Bali sampai 1 juta. Saya sengaja mengutip dan menampilkan pernyataan protes dan rasa kecewa dari para pendukung Jokowi dalam kebijakan bisnis PCR ini karena kalau kelompok oposisi sudah biasa mengkritisi kebijakan Jokowi. Kini bisnis PCR sudah terlanjur menjadi informasi publik. Keterlibatan dua pejabat negara bawahan langsung Presiden ini sudah sangat terang benderang. Walaupun mereka berkilah tidak mengambil untung, namun logika awam pun menilai mana mungkin sebuah perusahaan terbatas (PT) didirikan kalau bukan untuk mencari laba. Bisnis PCR ini dijalankan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Pemegang saham perusahaan ini, antara lain Yayasan Adaro Bangun Negeri, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra. Kedua PT yang disebut terakhir adalah anak perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Luhut Panjaitan mengakui pernah memiliki saham di situ. Sedangkan Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Presdirnya adalah Boy Thohir, kakak kandung Erick Thohir. Dari struktur kepemilikan saham PT GSI, terlihat jelas adanya benturan kepentingan perusahaan dengan posisi Luhut dan Erick sebagai pejabat negara yang terkait dengan pembuatan kebijakan harga PCR dan kewajiban masyarakat untuk menjalani tes PCR. Adalah mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto, yang telah membongkar bisnis PCR dan membeberkan para pemegang saham yang bercokol PT GSI tersebut. Tidak lama kemudian Majalah Berita Mingguan Tempo, juga membuat laporan investigasi tentang bisnis PCR yang melibatkan Menteri Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Untuk menyamarkan keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR, sejak tahun 2000 hingga 2021, PT GSI sudah tujuh kali mengubah akta. Sekarang gampang saja, kalau Presiden Jokowi tidak berani memecat Luhut Panjaitan dan Erick Thohir, maka bisa diduga Jokowi pun ikut terlibat dalam cuan bisnis PCR ini. Mari kita gunakan akal sehat masing-masing. Seorang Menko Kemaritiman dan Investasi merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia adalah pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, ada juga seorang Menteri BUMN yang merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Menteri Kesehatan-nya bekas Wakil Menteri BUMN,” tulis Agustinus Edy Kristianto di akun Facebooknya. Setelah membaca uraian lengkap tentang PT GSI dan sepak terjangnya dalam lingkaran bisnis PCR, saya tiba-tiba sangat mengkhawatirkan keselamatan Edy Kristianto. Walaupun rakyat Indonesia sekarang hidup di alam demokrasi bahkan para elite kekuasaan sering membuat pencitraan dengan jargon "Saya Indonesia Saya Pancasila", namun dalam kenyataan sehari-hari kita banyak menyaksikan praktek mafia. Sehingga sangat mungkin saja, Agustinus Edy Kristianto dijadikan target untuk dihabisi. Banyak contoh kematian tidak wajar yang dialami pejabat dan tokoh di negeri ini, misalnya Jaksa Agung Baharudin Lopa, Ketua KPU Husni Kamil dan tokoh hak asasi manusia Munir yang meninggal akibat diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam Belanda. Semoga kekhawatiran saya ini tidak jadi kenyataan. Yang jelas Agustinus Edy Kristianto, praktis berjuang sendirian. Dia menggunakan haknya sebagai rakyat sipil untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan temuannya seputar bisnis PCR. Lain dengan orang-orang seperti pendukung dan relawan Jokowi atau Jokowi Mania (JoMan). Mereka adalah kumpulan orang-orang yang dibayar dan atau diberi kompensasi berupa jabatan komisaris BUMN. Misalnya, Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer, tercatat sebagai komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Dia menjadi Komisaris Independen PT Mega Eltra, anak perusahaan Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan dan konstruksi. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga memproduksi cat. Dengan begitu, sangat boleh jadi teriakan lantang Ebenezer agar Luhut Panjaitan mundur dari kabinet karena ada pesanan dari elite kekuasaan yang ingin menyingkirkan Luhut. Akan tetapi pernyataan keras Ebenezer ini bisa juga pesanan dari Jokowi sendiri. Sebagai orang Jawa, Jokowi paham betul makna Nabok Nyilih Tangan. Itu adalah peribahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Jawa ialah "Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya". Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah "melakukan perbuatan buruk dengan cara menyuruh orang lain". Kita tunggu saja drama selanjutnya dari skandal cuan bisnis PCR ini. Yang jelas, bisnis tes PCR ini merupakan skandal besar bobroknya mental pejabat negara. Skandal ini bagaikan kotoran yang dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi. Bau dan menjijikan. Kalau Jokowi mempunyai keberanian memecat menterinya yang diduga terlibat dalam bisnis PCR, bisa sedikit memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya jika Jokowi membiarkan skandal besar ini berlalu begitu saja, bukan mustahil Jokowi akan dipenjara setelah dia mengakhiri jabatannya sebagai Presiden nanti. Bahkan kemungkinan terburuk, rakyat Indonesia akan turun ramai-ramai ke jalan secara massif untuk memaksa Jokowi mundur dari jabatannya sebelum tahun 2024. Kita tunggu saja. (*) *) Wartawan senior FNN.
Pemprov Kaltara Raih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
Tarakan, FNN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (Sipelandukilat) Smart dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Wilayah Kaltara yang luas dan juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini memiliki masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman, sehingga butuh program untuk menjangkau wilayah blank spot tersebut," kata Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa. Khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sipelandukilat Smart ini yang kemudian menjadi solusinya, ujar Yansen saat menghadiri pemberian penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB secara virtual, di ruang rapat lantai satu Kantor Gubernur Kaltara. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Penyerahan itu diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang telah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov Kaltara dengan program Sipelandukilat Smart meraih prestasi di Klaster Top 5 Outstanding Achievement, dan kedua kalinya program ini meraih penghargaan di tingkat nasional. “Untuk menjawab tantangan global ini memang inovasi menjadi sebuah keharusan. Untuk mewujudkan inovasi itu kita harus memiliki kreativitas,” kata Yansen. Wagub pun mengingatkan bahwa tujuan utama dari mewujudkan inovasi itu bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana memaksimalkan pelayanan publik. “Tentunya untuk mempercepat pembangunan ibu kota (Tanjung Selor, Red). Semoga ke depannya tidak hanya Sipelandukilat ini saja, tapi di sektor lain juga,” katanya pula. Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi mengungkapkan meskipun inovasi yang dilakukan sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar kepada masyarakat luas. Seperti masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. “Ini juga saya kira adalah merupakan bukan hak dasar, tetapi merupakan pelayanan dasar,” kata Sanusi. Dia pun sadar bahwa inovasi ini terwujud, karena keinginan memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Bumi Benuanta. (mth)
KLHK: PIPPIB Salah Satu Strategi Indonesia Capai FoLU Net Sink 2030
Jakarta, FNN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan bahwa kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPPIB) merupakan salah satu strategi Indonesia mencapai Forest and Land Use (FoLU) Net Sink 2030. "Mitigasi deforestasi dan degradasi hutan dengan kebijakan PIPPIB merupakan salah satu strategi optimalisasi pencapaian FoLU Net Sink Indonesia pada tahun 2030," ujar Wamen LHK Alue Dohong dalam salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia dalam gelaran COP26 di Glasgow, Skotlandia yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, pada 2019 Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. "Presiden memperkuat kebijakan dari moratorium ke penghentian permanen untuk mengurangi emisi secara lebih intensif," paparnya. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut dalam rangka mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. Pada periode 2019-2020, ia mengemukakan, Indonesia telah berhasil mengurangi deforestasi sebesar 70 persen atau setara 115.000 hektare. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Pencapaian itu merupakan salah satu bukti keberhasilan implementasi kebijakan PIPPIB ini," tuturnya. Ia mengatakan, keberhasilan Indonesia menurunkan laju deforestasi juga merupakan pencapaian penting untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030. Ia menyampaikan, NDC Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional. Alue Dohong optimistis Indonesia dapat mencapai target itu dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FoLU) pada tahun 2030. Dalam kesempatan itu, Alue Dohong kembali menegaskan bahwa upaya Indonesia untuk mencapai Net Sink FoLU pada 2030 tidak sama dengan nol deforestasi. "FoLU Net Sink 2030 tidak sama dengan nol deforestasi. Ini penting saya sampaikan. Tentu kami berusaha semaksimal mungkin," ujarnya. (mth)
Gubernur Sumsel Ajak Para Bupati Bersinergi Bangkitkan Ekonomi
Palembang, FNN - Gubernur Sumatera Selatan Hermam Deru mengajak bupati dan wali kota di wilayah provinsi itu untuk bersinergi membangkitkan ekonomi yang terpuruk dampak pandemi Covid-19. "Selain program vaksinasi, tak kalah penting juga bagaimana cara bersinergi untuk bersama membangkitkan pertumbuhan ekonomi," kata Herman Deru pada rakor forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Palembang, Selasa, 9 November 2021. Menurut dia, sinergi Forkopimda yang telah berjalan dengan baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan. "Sambil mengupayakan percepatan vaksinasi untuk mencapai target kekebalan komunal (herd immunity) minimal 6,3 juta jiwa, perlu digalakkan bersama program yang dapat membangkitkan ekonomi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi, pihaknya terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota dalam provinsi setempat bisa mandiri dan bangkit dari keterpurukan dampak pandemi Covid-19. Untuk mendorong pelaku UMKM mandiri dan bangkit dari keterpurukan itu, dia mengajak bupati dan wali kota di Sumsel bersinergi melakukan program pembinaan. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan bantuan modal usaha. Melalui pembinaan itu diharapkan pelaku UMKM di provinsi ini dapat terus berkembang, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang mengalami penurunan kegiatan usaha. Kondisi sulit saat ini seharusnya menjadi tantangan untuk melakukan kegiatan yang mampu membawa pelaku UMKM bertahan dan bisa melakukan terobosan untuk berkembang. UMKM harus melakukan berbagai cara agar bisa bertahan, sambil melihat peluang melakukan terobosan pengembangan usaha, kata Gubernur Herman Deru. (MD).
Anis Matta Pimpin Napak Tilas Perjalanan Darat ke Jatim, Jateng dan DIY
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta memulai perjalanan darat, napak tilas kunjungan ke tiga provinsi, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (9/11/2021) pagi. Kunjungan ini, dilakukan Anis Matta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada Rabu, 10 Nopember 2021 ini. "Pada pagi ini, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia memulai perjalanan darat menuju Surabaya untuk memperingati Hari Pahlawan, 10 Nopember besok, " kata Anis Matta di Jakarta, Selasa (9/11/2021). Anis Matta memimpin perjalanan darat dari Jakarta-Surabaya, dengan mengendarai mobil pribadinya secara langsung. Bahkan Anis Matta menyupiri sendiri mobil pribadinya itu hingga tol Cipali Km 103. Kunjungan ini diikuti oleh hampir seluruh Badan Pengurus Harian, selain Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Juga diikuti oleh para Ketua Bidang DPN Partai Gelora Indonesia. Anis Matta bersama rombongan kemudian ishoma dan melepaskan penat di rest area KM 103 tol Cipali. Setelah itu, Anis Matta melanjutkan kembali perjalanan darat menuju Surabaya. Namun, Anis Matta tak lagi mengendarai mobil pribadinya, tapi berpindah ke Bus Pariwisata Suite Class/Sleeper Pandawa 87, yang disewa secara khusus oleh Partai Gelora. Di bus ini, Anis Matta menggelar rapat dengan para ketua bidang membahas agenda aksi di tiga provinsi, selain agenda peringatan Hari Pahlawan. "Pada Desember ini, kita sudah memasuki tahapan instrumen selanjutnya, yakni mobilisasi kader dan massa secara offline. Dan alhamdulillah di tahapan sebelumnya, operasi teritori dan media kita relatif berhasil," ungkap Anis Matta. Mobilisasi massa yang akan dilakukan, kata Anis Matta, adalah berbasis daerah pemilihan (dapil) dengan tetap melihat public mood sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. "Misalnya kepedulian pada dampak perubahan iklim, kita advokasi nelayan. Dan karena ini, mulai bulan-bulan bencana, kita akan melaunching Blue Helmet, Relawan Kemanusiaan kita," ujar Anis Matta. Di Surabaya, Rabu (10/11/2021) Anis Matta akan mengunjungi kuliner bersejarah, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surabaya dan makam Bung Tomo (Dr Sutomo). Lalu, mengunjungi museum HOS Cokroaminoto. Di museum tersebut, kemudian membuka diskusi Gelora Talks dengan tema 'Semua Bisa Jadi Pahlawan, Gelorakan Semangat Kepahlawanan' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV. Pada esoknya, Kamis-Jumat, 11-12 Nopember 2021 Anis Matta akan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah antara lain ke Pati, Demak dan Semarang. Terakhir, pada Sabtu, 13 Nopember, Anis Matta akan berkunjung ke DIY, sebelum bertolak ke Jakarta untuk mengakhiri kunjungan selama lima hari di tiga provinsi. (sah)
Sulteng Segera Hadirkan Layanan Elektronik untuk Mudahkan Warga
Palu, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) segera menghadirkan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan warga mengurus berbagai keperluan terkait kependudukan. "Gubernur kita Rusdy Mastura ingin meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital sehingga menjadi sebuah loncatan untuk memudahkan dan mengefisienkan masyarakat mengurus berbagai keperluannya," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Selasa. Pemprov Sulteng, sebut Ridha Saleh terus berupaya mengoptimalkan program desa pintar (smart village) yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Karena itu, Ridha Saleh mengemukakan akan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) yang terkoneksi dengan "Sistem Semua Bisa Kerja". "Dengan sistem ini akan memberikan dampak besar untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, ke depan masyarakat yang dari kabupaten bisa langsung menyampaikan permintaan sesuai kebutuhan, melalui sistem tersebut," kata Ridha Saleh. "Smart village harus berdampak terhadap kemajuan pembangunan daerah dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat," kata Ridha Saleh yang juga Mantan Komisioner Komnas-HAM RI. Ia menjelaskan Pemprov Sulteng sebelumnya telah meluncurkan program "smart village" di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang dihadiri Gubernur Rusdy Mastura bersama pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kamis (4/11). "Smart village" yang diikutkan dengan adanya sarana penunjang teknologi informasi, diharapkan menjadi satu loncatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. "Dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi atau layanan digital, untuk menopang kegiatan perekonomian," kata Ridha Saleh. Olehnya, Ridha Saleh menyebut, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sangat berharap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera mewujudkan "smart village" yang diawali dengan penyediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. (mth)
POPULER
