ALL CATEGORY
Pemerintah Berdayakan UMKM Halal Lewat Teknologi Digital
Jakarta, FNN - Pemerintah terus memberdayakan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital yang akan menjadi kekuatan besar dan berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang saat ini diperkirakan mencapai 64,2 juta unit usaha. “Pemerintah terus mendorong pendampingan terintegrasi dan berkelanjutan diantaranya melalui sinergi peran Pusat Layanan Usaha Terpadu K-UMKM di daerah dengan program pendampingan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan platform digital,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Rudy menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antara Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah, dan platform digital untuk mengakselerasi UMKM halal go-digital melalui ”Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi 1000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat”. Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh 4 platform digital yaitu Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan LinkAja Syariah. Pelatihan yang telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi pada Senin (1/11) di Kota Padang tersebut diharapkan dapat membuat UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang. “Adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan pihak swasta diharapkan membuat UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat semakin berkembang. Program pelatihan ini, erat kaitannya dengan visi misi 5 tahun ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi. Pada kesempatan yang sama Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa kemudahan pengajuan sertifikasi halal yang sudah full online diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. "Proses pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan penuh secara online, termasuk sertifikasi halal yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat digital. Diharapkan mampu mempercepat layanan sertifikasi halal dan meningkatkan aksesibilitas, transparansi serta akurasi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual,” ujar Aqil. Adapun pemberdayaan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital diprediksi akan menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87 persen dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 12,70 persen dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia. (mth)
Itu Bukan Salah Luhut Panjaitan atau Erick Thohir
By Asyari Usman Apa-apa, Luhut. Sedikit-sedikit, Luhut. Jabatannya bertimbun-timbun. Hampir tidak ada bidang yang tak mengikutkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Invetasi, Luhut. Infrastruktur, Luhut. Ibukota baru, Luhut. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Luhut juga. Penangangan Covid-19, dia lagi. Sampai ke urusan tes PCR-nya sekalian. Sekarang ini, para pendukung Jokowi banyak yang jengkel. Marah-marah melihat kondisi negara dan rakyat. Saking jengkelnya, ketua relawan Jokowi Mania (Jokma), Immanuel Ebenezer, mengatakan di salah satu talk-show bahwa para pejabat yang terlibat bisnis PCR harus dihukum mati. Immanuel merujuk ke skandal penyediaan tes PCR (polymerase chain reaction) oleh konsorsium sejumlah perusahaan yang tergabung dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namanya memang sosialis sekali. Seolah ingin membantu rakyat dalam urusan tes PCR itu.Tapi, setelah sejumlah media mainstream melakukan investigasi, ternyata GSI mengumpulkan laba yang sangat besar dari bisnis di tengah bencana itu. Ratusan miliar. Mungkin triliunan. Luhut mengatakan, dia tidak mengambil untung dari kegiatan GSI. Dia mengatakan, GSI hadir untuk membantu. Selain Luhut, yang juga terindikasi berbisnis PCR adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ada perusahaan besar, Adaro, milik Garibaldi Thohir (Boy Thohir) di GSI. Ada pula ketua umum Kadin, Arsjad Rasjid. Dan banyak lagi. Nah, salah siapa? Apakah itu salah Luhut dan Erick? Bukan. Itu bukan salah Luhut dan Erick. Itu salah kalian yang memilih Jokowi menjadi presiden. Itu kesalahan kalian yang berjuang mati-mati mendudukkan Jokowi di Istana. Kalian sebetulnya sudah tahu bahwa Jokowi tidak akan bisa memimpin pemerintahan. Dia malah “dipimpin” oleh kelompok oligarki bisnis yang bersekongkol dengan oligarki politik, khususnya dengan simpul-simpul kekuasaan. Jokowi bukan “bertugas” untuk rakyat. Dia “ditugaskan” oleh dua kelompok oligarki yang sangat berkuasa itu. Jadi, tak mengherankan kalau roda pemerintahan berjalan amburadul selama kepresidenan Jokowi tujuh tahun ini. Tak mengherankan pula kalau dia sangat bergantung pada Luhut. Sehingga, kekuasaan pemerintahan menumpuk di tangan Menko Semua Urusan itu. Ketika sekarang terbongkar keikutsertaan Luhut dan Erick dalam bisnis tes PCR, tidak perlu kaget. Kedua menteri ini adalah pengusaha. Prinsip utama pengusaha adalah mencari peluang. Di mana pun itu dan dengan menggunakan apa pun juga. Luhut, Erick dan para pengusaha lainnya melihat di tengah wabah Corona ada peluang bisnis. Mereka tangkap peluang itu. Kebetulan keduanya punya kekuasaan dan modal. Muncullah ide GSI. Mereka bisa atur sendiri apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara menunaikan keinginan itu. Banyak yang berkomentar Luhut dan Erick melanggar etika alias moralitas. Juga melanggar pantangan “conflict of interest” (benturan kepentingan). Intinya, menjadi pejabat tinggi tidak boleh berbisnis. Apalagi berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Sangat, sangat tak beretika. Tak bermoral. Tapi, apakah Anda masih berharap para pengusaha di Indonesia ini memiliki etika dan moral? Apakah Anda mengimpikan para pengusaha yang sekaligus menjadi penguasa masih sempat memikirkan etika dan moralitas? Jadi, itu semua bukan salah Luhut Panjaitan. Bukan pula salah Erick Thohir.[] (Penulis wartawan senior FNN)
JBI Tanam Bibit Pohon Bambu di Bantaran Sungai Ogan
Baturaja, FNN - Lembaga lingkungan hidup Jejak Bumi Indonesia (JBI) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, mengadakan kegiatan penanaman bibit pohon bambu di daerah bantaran Sungai Ogan. JBI menyiapkan 2.000 bibit pohon bambu untuk ditanam di 30 titik di bantaran Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). "Gerakan tanam pohon bambu ini dilakukan serentak di Kabupaten OKU," kata Pendiri JBI OKU Hendra Setyawan di Baturaja, Minggu. "Titik penanamannya di bantaran daerah hulu sungai," katanya. Bibit pohon bambu antara lain ditanam di wilayah Kecamatan Muara Jaya, Pengandonan, Lubuk Batang, Sosoh Buay Rayap, Ulu Ogan, dan Semidang Aji. Dia menjelaskan, penanaman bibit pohon bambu di daerah bantaran sungai merupakan bagian dari upaya untuk menghijaukan daerah aliran sungai (DAS). "Jenis tanaman ini memiliki daya serap air yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencegah bencana banjir dan tanah longsor akibat luapan Sungai Ogan," katanya. Ia menambahkan, penanaman pohon bambu di daerah bantaran sungai juga diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi warga sekitar. (mth)
Keluarga Luncurkan Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan"
Jakarta, FNN - Keluarga besar mantan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso secara resmi meluncurkan buku berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" dalam rangka 100 tahun Pak Hoegeng yang ditulis oleh wartawan senior Farouk Arnaz. "Ide penulisan buku ini muncul dari Pak Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Nanan Soekarna dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Arief Sulistyanto," kata anak kedua mantan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso, Aditya Hoegeng di sela-sela peluncuran buku tersebut di Jakarta Selatan, Minggu. Pada saat ia bertemu dengan kedua orang tersebut, Didiet sapaan akrab Aditya, disarankan menulis buku yang berisi tentang sosok Kapolri kelima itu dari segi humanisnya. Saran itu dilatarbelakangi karena sebelumnya sudah ada buku-buku tentang Hoegeng tentang kedinasan. Setelah itu, Nanan Soekarna dan Kabaharkam Komjen Arief Sulistyanto mengenalkan Didiet dengan seorang wartawan senior yakni Farouk Arnaz. Selama kurun waktu empat bulan dan beberapa kali revisi, buku berjudul "Buku Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" dalam rangka 100 tahun Pak Hoegeng berhasil diterbitkan. Selepas itu, lanjut dia, tepat 14 Oktober 2021 atau 100 tahun Hoegeng, keluarga besar dan penulis mendatangi istri dari Hoegeng yakni Meriyati Roeslani di daerah Depok Jawa Barat untuk menyerahkan buku yang telah diselesaikan tersebut. Sekilas isi buku tersebut menceritakan tentang sosok Hoegeng Iman Santoso yang meninggalkan warisan mempertahankan prinsip, menjaga integritas, dan dedikasi. Kapolri kelima yang berkisah tentang keteguhan menjabat mulai 1968 hingga 1971 itu adalah sosok langka yang sulit dicari padanannya mulai dulu hingga kini. Tak hanya sendiri, Hoegeng juga mengajak serta keluarganya untuk terjun memasuki kehidupan yang penuh idealisme dan antikompromi yang sesungguhnya tak pernah mudah itu. Hoegeng tidak mau berkhianat dan berkongsi dengan kebatilan. Ia menjaga nama baik dan sumpah dengan perbuatan nyata bukan sekadar kata-kata. Sepak terjang Hoegeng yang tak bisa disetir membuat gerah para "tuan besar" sehingga ia kehilangan jabatannya. Namun, Hoegeng tak pernah menyesali langkahnya. Ia bahkan bergabung dengan Petisi 50 pada tahun 1980 yang lantang mengkritik penguasa saat itu yang dianggap mulai melenceng. Buku tersebut juga berisi testimoni orang-orang terdekat Hoegeng dari 'dapurnya' Hoegeng yang tanpa dukungan, keikhlasan, dan pengertian mereka. Perjuangan sosok Hoegeng sangat berat. Sebab, Hoegeng adalah seorang suami, Hoegeng adalah ayah, dan Hoegeng adalah kakek. Selain itu, buku tersebut juga berisi tiga kasus menonjol di akhir karier Hoegeng sebagai Kapolri dan kebijakan-kebijakan Hoegeng semasa menjadi Kapolri yang terekam dalam berbagai media massa. Peluncuran buku tersebut dilakukan di salah satu restoran di daerah Jakarta Selatan dan dihadiri langsung oleh anak, cucu hingga cicit serta sejumlah pejabat negara hingga kalangan partai politik. (mth)
Surga Pajak yang Segera Hilang
Jakarta, FNN- Lima tahun silam dunia pernah diguncang skandal Panama Papers ketika orang-orang kaya yang rata-rata memiliki korporasi besar dan berkuasa, memarkir kekayaannya di wilayah yang menawarkan pajak rendah yang dikenal dengan tax haven atau surga pajak. Awal bulan lalu kehebohan serupa muncul setelah untuk kesekian kali International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menerbitkan bocoran dokumen pajak terbaru, Pandora Papers, yang menyingkapkan siasat licin 35 pemimpin dunia dan mantan pemimpin dunia termasuk mantan PM Inggris Tony Blair, 330-an politisi dan pejabat pemerintah di 91 negara, para buronan, penipu, dan penjahat, serta 130-an miliarder, dalam menghindarkan pajak guna menyembunyikan kekayaannya. Yang istimewa dari Pandora Papers adalah skandal ini diekspos tidak lama dari tercapainya konsensus global yang beberapa pekan kemudian disepakati para pemimpin Kelompok 20 atau G20, mengenai minimal 15 persen pajak untuk korporasi besar. Kedua peristiwa itu tak ada hubungannya, tetapi keduanya mengekspos surga pajak dalam perspektif yang bertolak belakang. Bagi mereka yang disebut dalam Pandora Papers, surga pajak adalah tempat yang membuat mereka leluasa menyembunyikan kekayaannya di wilayah yang menerapkan pajak rendah yang kebanyakan melulu mementingkan arus modal masuk atau capital inflow tanpa mempedulikan asal dan bentuk kapital yang masuk itu. Penikmat surga pajak bukan hanya individu-individu kaya dan berkuasa, tapi juga korporasi-korporasi besar yang biasa disebut perusahaan multinasional. Sebaliknya, bagi bagian terbesar dari 136 negara yang menyepakati konsensus keuangan global itu, surga pajak adalah petaka yang mengikis kemampuan ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan dalam praktik bisnis karena bagian terbesar keuntungan mengalir kepada pemegang saham dan pemilik, bukan kepada pekerja. Lain dari itu, pajak yang semestinya mengalir ke negara di mana perusahaan asing itu beroperasi, malah parkir di negara lain yang menawarkan pajak rendah yang mereka jadikan kantor pusat atau kantor cabang utama regionalnya. Oleh karena itu, boleh dibilang konsensus minimal pajak 15 persen untuk perusahaan global itu adalah pakta ekonomi internasional paling penting abad ke-21 karena bisa mendorong perekonomian menjadi lebih berorientasi pekerja, selain mendistribusikan kembali secara adil pendapatan swasta ke wilayah di mana mereka mencetak laba, bukan lagi melulu ke wilayah atau sistem pajak lain di mana perusahaan yang mencetak laba itu berkantor pusat. Yang lebih menggugah dari prakarsa itu adalah semangat kolektif dunia dalam menerapkan sistem pajak yang adil, bukan lagi mendorong terciptanya sebuah sistem ultra-nasionalistis di mana negara-negara berlomba menurunkan tarif pajak hanya demi capital inflow yang membuat satu negara beruntung di atas kerugian dan penderitaan negara lain. Ketimpangan Pajak Global Rp 3.511 Triliun per Tahun Ketimpangan pajak global sudah bertahun-tahun menggerogoti kemampuan negara dalam menarik pajak kepada individu atau korporasi yang mencari laba di negerinya tapi membayar pajak di negara lain. Menurut Tax Justice Network, praktik seperti itu membuat banyak pemerintah di seluruh dunia kehilangan pemasukan pajak sebesar 245 miliar dolar AS (Rp3.511 triliun) per tahun. Perumpamaan dari praktik ini bisa digambarkan dalam contoh ketika korporasi A beroperasi dan mencari keuntungan di Indonesia, tapi perusahaan ini justru berkantor pusat di Singapura. Singapura dan sekitar 35 negara di dunia adalah negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau dalam kata lain menjadi surga pajak. Negara kota ini adalah satu dari sepuluh negara atau wilayah yang paling diuntungkan oleh praktik penghindaran pajak korporasi di seluruh dunia. Sembilan lainnya adalah Kepulauan British Virgin, Kepulauan Cayman, Bermuda, Belanda, Swiss, Luksemburg, Hong Kong, Jersey dan Uni Emirat Arab. Indonesia tak bisa memungut pajak dari perusahaan A karena perusahaan ini tidak masuk yurisdiksi pajaknya sekalipun menjual jasa dan produk di Indonesia yang dengan demikian mencetak laba di Indonesia. Indonesia, dan negara-negara serupa dalam skenario ini, terpaksa gigit jari karena tak bisa memajak perusahaan global semacam itu padahal mereka mencetak pendapatan besar dari konsumen Indonesia yang memakai jasa atau produknya. Oleh karena itu, sekalipun dipandang skeptis oleh sejumlah kalangan seperti organisasi nirlaba Oxfam International, konsensus global tarif pajak minimal 15 persen dianggap bisa menghentikan adu tarif pajak di antara negara-negara dan memaksa korporasi global merealokasikan keuntungan kepada negara di mana mereka mencetak pendapatan dan laba. Bagi sejumlah besar negara, skenario ini membuat mereka memperoleh sumber dana tambahan untuk investasi publik yang penting bagi pembangunan ekonominya. Skenario ini juga membuat pekerja menjadi lebih terberdayakan, apalagi sejak lama korporasi-korporasi besar menggunakan muslihat akuntansi dan rekayasa hukum demi menghindari pajak agar tetap menguntungkan pemegang saham dengan cara mengalihkan beban pajak ke surga pajak itu. Tidak heran banyak negara yang berusaha keras mencegah korporasi multinasional tidak memindahkan keuntungannya ke negara-negara surga pajak, namun nyaris tak berhasil sampai dunia menyepakati tarif pajak minimal 15 persen itu. Dipaksa Berbagi Keuntungan Tarif pajak minimum 15 persen ini berlaku untuk korporasi multinasional yang memiliki nilai penjualan minimal 750 juta euro (Rp12,4 triliun), sedangkan korporasi multinasional yang memiliki perputaran transaksi dagang per tahun 20 miliar euro (Rp330 triliun) dan marjin laba di atas 10 persen, bakal dipaksa membayar pajak di negara di mana mereka menjual produk atau jasanya antara 20 sampai 30 persen dari kewajiban pajaknya. Ini artinya porsi tertentu dari jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan multinasional akan dibayarkan kepada negara di mana mereka menjual produk atau jasanya, bukan lagi hanya ke negara di mana korporasi itu berkantor pusat. Dengan cara seperti ini, negara-negara di dunia, taruhlah contohnya AS, memang bakal berkurang pemasukan pajaknya dari korporasi-korporasi multinasionalnya yang berkantor di AS seperti Google, Apple atau Facebook, karena korporasi seperti ketiga raksasa IT ini mesti merelokasikan kewajiban pajaknya ke negara di mana mereka menjual jasa atau produk dan mencetak laba. Tetapi AS mendapatkan tambahan pajak besar dari korporasi asing yang beroperasi di sana, sebutlah Samsung, Toyota atau Volkswagen. Dalam perspektif sama, Indonesia bisa menuntut bagian pajak yang biasanya dibayarkan sebuah korporasi besar yang berkantor pusat di Singapura atau di surga pajak mana pun, tetapi menjual produk atau jasanya di Indonesia. Pola baru seperti bisa membuat pajak yang sebelumnya terparkir semata di surga pajak menjadi sebagian masuk lagi ke negara-negara di mana korporasi besar mencetak pendapatan. Mengutip Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OCED), pola baru ini bisa membuat negara-negara di mana korporasi asing besar beroperasi, memperoleh total pemasukan baru 150 miliar dolar AS (Rp2.148 triliun) per tahun. Masalah terakhir yang harus dihadapi adalah bagaimana konsensus pajak global ini diundang-undangkan di dalam negeri karena beberapa negara seperti AS di mana bagian besar korporasi besar berkantor pusat diperkirakan bakal menghadapi kendala dalam melegislasi kesepakatan global itu. G20 sendiri memasang 2023 sebagai tenggat tahun bagi efektifnya aturan ini. Konsekuensinya, pada 2022 ketika Indonesia menjadi ketua KTT G20, konsensus pajak global ini akan ditandatangani oleh mayoritas pemerintahan di seluruh dunia. Ketika itu terjadi, maka korporasi besar akan dipaksa segera berhitung ulang untuk berbagi keuntungan yang diperolehnya dari tempat di mana mereka mencetak laba. Tren itu juga bisa berimbas kepada upaya dunia untuk tidak lagi menoleransi individu-individu yang menghindari pajak dengan memarkir kekayaannya di surga pajak. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka cepat atau lambat surga pajak tidak lagi menjadi surga. (mth)
Megawati Harap Polisi Teladani Hoegeng yang Merakyat dan Berdedikasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berharap polisi di Indonesia dapat mencontoh sosok dan keteladanan Kapolri ke-5 Hoegeng Iman Santoso yang merakyat dan penuh dedikasi saat menjalankan tugas. “Menurut saya, he is the best. Kenapa? He is the real Polri. Orangnya sangat merakyat,” ujar Megawati mengenang mendiang Hoegeng, saat memberi sambutan pada acara peluncuran buku memperingati 100 tahun Hoegeng Iman Santoso di Jakarta, Minggu. Sebagai anak kedua Presiden Soekarno, dia mengenal langsung sosok Hoegeng dan menyaksikan langsung kesederhanaan dan kedekatan Hoegeng dengan rakyat, meskipun saat itu ia masih menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya bertemu Hoegeng, yang saat itu menjabat sebagai kepala Kepolisian Indonesia, bersepeda dari rumahnya menuju Markas Besar Kepolisian Indonesia, di Jalan Trunojoyo, Jakarta. “Oom, mau ke mana? Saya manggilnya Oom. Oom, masa kapolri naik sepeda. (Hoegeng menjawab): Biar saja, ini sekalian berolahraga,” kata Megawati menceritakan sosok Hoegeng yang sederhana. Tidak hanya itu, Megawati pun berpesan kepada para polisi agar menjadikan sosok Hoegeng sebagai contoh dalam menjalankan tugas. “Menurut saya, (dari keteladanan) Pak Hoegeng, mereka (polisi) harus punya dedikasi. Kalian disuruh mengatasi terorisme, radikalisme,” kata dia. Ia lanjut menyampaikan dedikasi yang dicontohkan mendiang Hoegeng juga mendorong dia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menceritakan masa-masa ia bertugas sebagai wakil presiden. Ia saat itu tidak hanya menerima laporan tertulis dari bawahan, tetapi meninjau langsung situasi di lapangan. “Saya mau lihat sendiri. Saya enggak mau hanya (terima) laporan. Jadi betul-betul saya ikuti,” kata dia. Dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas, kata dia, merupakan sikap yang selalu dipraktikkan oleh para polisi. “Bukan hanya tugas rutin belaka, bukan hanya karena ingin naik pangkat belaka,” kata dia. Hoegeng Iman Santoso, menteri pada Orde Lama dan kepala Kepolisian Indonesia yang pertama pada Orde Baru, lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921 dan wafat di Jakarta pada 14 Juli 2004. Sejak lama dia sangat menyukai dan menikmati musik, terkhusus genre hawaiian, dan dia membentuk kelompok musik hawaiian, yaitu Hawaiian Seniors, yang rutin mengisi program acara di TVRI. (mth)
Alvarez Bekuk Plant di Ronde 11 untuk Rengkuh Juara Sejati
Jakarta, FNN - Kedigdayaan Saúl "Canelo" Avarez di ring tinju dunia berlanjut dalam pertarungan ke-60 selama kariernya, dan ia pun mengukuhkan diri sebagai juara dunia kelas menengah super sejati setelah menghancurkan Caleb Plant di ronde ke-11 di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB. Dalam penampilan yang sabar tapi dominan, Alvarez membombardir Plant dengan serangkaian pukulan brutal hingga wasit menghentikan pertarungan untuk memberikan kemenangan TKO. Kemenangan itu sekaligus menambahkan gelar IBF Amerika ke sabuk WBA, WBC dan WBO yang sudah dimiliki Alvarez. “Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di sini malam ini,” kata Alvarez dalam bahasa Spanyol melalui penerjemah seperti dikutip Theguardian. Menurut Alvarez, bukan hal yang mudah untuk bisa menjadi juara sejati seperti dua saat ini, karena selain perlu kerja keras, ia pun butuh dukungan dari banyak pihak. “Tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Namun, dengan dukungan Anda, keluarga saya, tim saya, kami menjadi melangkah sangat jauh. Ini untuk kalian semua, terutama yang dari Meksiko, ini satu lagi untuk tim kami. Kami melakukannya lagi malam ini," kata petinju kelahiran 18 Juli 1990 ini. Dalam pertandingan ke-60 nya ini, Alvarez bermain sabar di awal pertandingan sehingga Plant mengambil inisiatif menyerang dengan melayangkan jab-jab kiri, tetapi Alvarez mementahkan dengan double cover yang rapat Bahkan, di pertengahan ronde pertama, Alvarez mendapat momen menekan Plant ke sisi ring, tetapi serangannya dimentahkan Plant dengan cara mengapitkan tangannya hingga memaksa wasit melerai kedua petinju. Selepas ronde pertama, Akvarez mulai meningkatkan intensitas serangan dan memaksa Plant bertahan sambil mencari celah melayangkan pukulan balasan. Memasuki ronde kelima, kedua petinju mulai tampil terbuka sehingga jual beli pukulan pun tak terhindarkan. Pertarungan dengan intensitas tinggi itu membuat stamina Alvarez dan Plant terkuras, sehingga memasuki ronde ketujuh pertarungan terlihat agak santai. Hingga ronde kedelapan, tidak banyak pukulan keras yang dilepaskan oleh sesama juara kelas menengah itu. Sejak ronde kesembilan, Alvarez tampil agresif dengan terus menekan lawannya. Sejumlah pukulan Alvarez pun masuk. Pada ronde ke-11, Plant terjatuh setelah terkena hook kiri Alvarez. Plant mampu bangkit, tetapi Alvarez tak mau kehilangan kesempatan Ia terus melayangkan pukulan kombinasi yang membuat Plant terkapar di kanvas. Wasit pun menghentikan pertandingan dan memutuskan Alvarez menang TKO. (mth)
Kasihan Kodok
Oleh Ady Amar *) KODOK seperti juga anjing dan babi menjadi binatang (dianggap) menjijikkan. Padahal semuanya itu ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan juga menetapkan mana binatang ciptaannya yang boleh dikonsumsi, mana yang terlarang. Jika lalu pertanyaan "nakal" diteruskan, mengapa Tuhan menciptakan makhluk itu tapi terlarang untuk dikonsumsi. Maka jawabnya bisa jadi, mungkin di balik itu, sebenarnya Tuhan ingin menguji mana manusia yang taat dengan tidak melanggar perintahnya, dan mana yang bandel dengan memilih tetap melanggar mengkonsumsinya. Tapi perbincangan kali ini terkhusus pada kodok, tentu tidak sebagai binatang yang kehadirannya berproses dari larva, lalu jadi cebong dan berakhir pada kodok. Tidak pada makhluk ciptaan Tuhan itu. Kodok hanya disebut atau dipakai inisialnya, dan itu untuk menandai sebuah rezim. Wow! Adalah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris BUMN, yang menginisialkan "kodok" untuk memotret rezim saat ini, yang menurutnya lebih buruk dari rezim Orba, yang rontok setelah memerintah 32 tahun. Rontok oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adakah yang lebih buruk dari KKN, menurutnya kodok, tentu dalam inisial, lebih buruk dari itu. Menurutnya, cebong itu fase menuju kodok. Dan setelah kodok tidak akan ditemui fase lain kecuali kematian. Makna mati di sini lebih pada runtuh. Rezim akan runtuh setelah benar-benar menjadi kodok. Seperti juga rezim sebelumnya yang runtuh setelah memasuki fase KKN. Said Didu tampak cerdas, saat membuat istilah yang tidak dipaksa-paksakan, tapi jika dilihat secara obyektif rasanya _sih_ benar juga apa yang diistilahkannya itu. Maka, makna kodok itu diinisialkan dengan korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian dan koncoisme. Inisial kodok yang dibuat itu sungguh menyentak obyektivitas kesadaran yang sebenarnya, bahwa kita memang sedang memasuki fase terakhir menuju keruntuhan. Bagaimana tidak runtuh jika negeri ini dikelola dengan model kodok style, yang itu cuma menguntungkan sekelompok kecil dari kelompoknya. Untuk meyakinkan bahwa sebutan kodok itu adalah istilah yang tepat, ia pun perlu menggambarkan gerakan binatang kodok yang "gayanya menendang ke bawah, menyingkirkan (menyepak) ke samping dan menjilat ke atas". Said Didu tampak seolah memaksa-maksakan gaya binatang kodok, itu yang Subhanallah_memang pas dengan inisial yang disampaikannya. Kasihan memang, jika kodok sebagai binatang harus diinisialkan pada perangai buruk manusia, dan itu pada sifat tamak yang lebih buruk dari sikap binatang. Pastilah kodok tidak mampu protes menolak namanya diinisialkan dengan sikap tamak makhluk paling sempurna, tapi yang justru merendahkan kesempurnaan ciptaan-Nya. Tapi setidaknya nama kodok akan lebih sering disebut, bahkan disebut sebagai istilah untuk menamakan sebuah rezim. Kodok, meski binatang kecil, lebih akan sering disebut ketimbang anjing atau babi, yang belum ditemukan inisialnya untuk menandakan tidak saja sebuah rezim, tapi apapun yang bisa menggambarkan sebuah peristiwa menjijikkan/menjengkelkan, yang jika disebut satu persatu akan panjang bererotan. (*) *) Kolumnis
Siapa Pun KSAD Asal Bukan Dudung
By M Rizal Fadillah JUDUL di atas terinspirasi komentar netizen medsos dengan tulisan hal yang sama, lucu juga. Kesannya siapapun boleh menjadi KSAD asal bukan Dudung. Maksudnya adalah Letjen TNI Dudung Abdurrahman Pangkostrad kini dan Pangdam Jaya sebelumnya. Figurnya kontroversial. Peluang Dudung Abdurrahman menjadi KSAD memang besar, kenaikan posisi dari Pangdam menjadi Pangkostrad adalah pertanda bahwa bukan hal berat meningkat jabatan menjadi KSAD untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang sedang dipromosikan sebagai Panglima TNI. Sayangnya Dudung adalah sosok yang yang bermasalah, didukung oleh kekuasaan tetapi tidak disukai oleh rakyat. Ada empat masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi KSAD, yaitu : Pertama, perusak sejarah TNI dengan mengomandani penurunan baliho Habib Rizieq Shihab di Petamburan. Misi militer yang dinilai sebagai kudeta atas pekerjaan Satpol PP. Dudung masuk jauh ke dalam kegiatan politik pragmatis dan murahan. Kedua, dalam agenda pekerjaan Kepolisian turut menyertai Kapolda Irjen Pol Fadil Imron tampil dalam Konferensi Pers pembantaian 6 laskar FPI dan turut berdusta dengan menyatakan terjadi "tembak menembak" serta menunjukkan alat bukti yang diduga rekayasa. Pangdam yang menampilkan diri sebagai "ajudan" Kapolda. Ketiga, mendirikan patung Soekarno yang di samping Proklamator juga pemimpin Orde Lama di Kompleks Akademi Militer Magelang. Sebagai Gubernur Akmil saat itu Dudung meresmikan patung Soekarno bersama Megawati. Patungisasi Soekarno dicanangkan Megawati dimana-mana. Jika benar niat untuk menghormati Proklamator semestinya bersama dengan Moh Hatta. Keempat, merusak atau menghilangkan patung diorama penumpasan G 30 S PKI di Museum Makostrad. Nuansa ketidaksukaan kepada sejarah peran Nasution, Soeharto, dan Sarwo Edhi dalam menumpas PKI di masa Orde Lama sangat terasa. Alasan "haram patung" yang ditoleransi Dudung Abdurrahman adalah sumier dan tidak adekuat. Kalkulasi dukungan politik kekuasaan memungkinkan Dudung Abdurrahman untuk menjadi KSAD, akan tetapi pencitraan dirinya menimbulkan kesan "dosa politik" yang bertumpuk. Publik menilai Dudung tidak pas dan tidak pantas sebelum kasus dan campur tangan politiknya diusut tuntas. Yang wajar dan pantas untuk menjadi KSAD adalah siapa pun, asal bukan Dudung ! *) Analis Politik dan Kebangsaan
Data Center Dinilai Sebagai Tulang Punggung bagi Industri Digital
Jakarta, FNN - Chairman & CEO Sinar Mas Telecommunications & Technology Franky Oesman Widjaja menilai data center atau pusat data merupakan tulang punggung bagi industri digital di Tanah Air yang semakin berkembang pesat saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perseroan melalui unit usahanya Smartfren menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan yang bergerak di bidang Artificial Intelligence (AI) dan Cloud Computing asal Abu Dhabi, Group 42 (G42) serta mitra lokal asal Indonesia, PT Amara Padma Sehati (APS) yang akan berperan sebagai salah satu rekanan lokal yang memiliki kekuatan dalam ekosistem bisnis dan teknologi, untuk menyelenggarakan pusat data berkapasitas 1.000 MegaWatt (MW) di Indonesia. "Smartfren memahami pentingnya pusat data sebagai tulang punggung perkembangan industri digital di Indonesia. Kami optimis, kerja sama ini akan mewujudkan pembangunan pusat data di Tanah Air dan menjaga kedaulatan data nasional yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia. Selain itu, berkembangnya pusat data ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga akan memacu inovasi sektor industri 4.0 di Tanah Air," ujar Franky dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. CEO G42 Peng Xiao mengatakan, G42 dan Etisalat baru-baru ini melakukan penggabungan bisnis pusat data mereka untuk menciptakan penyedia pusat data terbesar di Uni Emirat Arab dengan kapasitas sekitar 300 MW yang sedang dibangun. "Dengan kemampuan kami dalam hal Cloud Computing, kami di G42 senang dan siap bekerja sama dengan Smartfren serta mitranya untuk mendukung pengembangan strategis infrastruktur digital Indonesia sesuai dengan standar internasional tertinggi untuk desain fasilitas, operasi, serta privasi dan keamanan data," ujar Peng Xiao. Smartfren dan perusahaan afiliasinya Moratel yang bergerak di penyedia konektivitas berbasis fiber optik, akan berkolaborasi dengan APS dan G42 yang akan berperan sebagai mitra strategis. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, lanjut Franky, kolaborasi tersebut diharapkan akan meningkatkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional. Saat ini kebutuhan pusat data di Indonesia berkembang sangat pesat. Pembangunan infrastruktur pusat data di dalam negeri yang memadai menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dengan menggunakan pusat data yang berada di dalam negeri, akan memberi kemampuan untuk akses data yang lebih mudah, cepat dan aman dan akan melengkapi serta memperkuat ekosistem digital untuk mendukung pengembangan ekonomi digital yang sangat pesat serta menciptakan lapangan kerja yang besar di bidang digitalisasi dan industri 4.0. "Hal ini, merupakan kunci perwujudan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional menuju ekonomi digital Indonesia," kata Franky. Pertukaran dokumen perjanjian antara kedua perusahaan dilakukan antara Chairman dan CEO Sinar Mas Telecommunication and Technology Franky Oesman Widjaja dan CEO G42 Peng Xiao dalam sebuah acara yang digelar di Expo Dubai dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo dan Perdana Menteri UEA dan Ruler of Dubai, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. (mth)
POPULER
