ALL CATEGORY
Rendahnya Deteksi Dini Tantangan Penanganan Kanker di Indonesia
Jakarta, FNN - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan kanker mulai dari standar kualitas pelayanan kanker dan sumber daya manusia (SDM) yang belum merata hingga rendahnya upaya skrining dan deteksi dini. dr. Awal Prasetyo, M.Kes, Sp.THT-KL, MARS, selaku Ketua Bidang Organisasi YKI Jawa Tengah mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam penanggulangan kanker di Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah penderita kanker dan tingginya kasus stadium lanjut saat pertama kali didiagnosis. "Rendahnya skrining dan deteksi dini pada pasien kanker ini menyebabkan tingginya angka mortalitas," kata Awal Prasetyo dalam diskusi daring, Kamis. Awal juga mengatakan bahwa akses dan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan kanker dan sebaran dokter ahli kanker di Indonesia masih belum merata. Selain itu, kata Awal, animo masyarakat untuk berobat kanker ke luar negeri masih tinggi karena mereka meyakini bahwa hasil pengobatan dan kualitas yang mereka dapatkan bisa lebih baik dibanding berobat di dalam negeri. Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Koord. Jawa Tengah dr. Eko Adhi Pangarsa, Sp.PD-KHOM, mengatakan, pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini hanya menyediakan 1,18 tempat tidur per 1000 orang penduduk. "Dari jumlah tersebut, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara lain yang menyediakan 3,3 tempat tidur per 1000 penduduk," ujar Eko dalam acara virtual, Kamis. "Dari data yang ada terjadi pengeluaran dana sebesar 11,5 miliar dolar AS (sekitar Rp165 triliun) ke luar negeri untuk pengobatan dan kanker merupakan alasan kedua WNI berobat ke luar negeri," kata Eko menambahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Eko menilai bahwa perlu adanya peran serta pemerintah pusat dengan membentuk regulasi yang mengatur sistem kerja organisasi penyelenggara layanan kesehatan kanker dan membentuk badan negara pengendalian kanker sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) lewat program National Cancer Control. "Selain itu, perlu adanya pengembangan jejaring atau stratifikasi layanan kanker menuju terciptanya sistem jejaring kanker nasional yang optimal, komprehensif, dan cost effectiveness," tambahnya. Kemudian, lanjut dia, peran serta pemerintah daerah juga diperlukan dalam membuat kebijakan dan strategi pengendalian kanker, termasuk peningkatan upaya skrining dan deteksi dini serta penguatan fasilitas kesehatan. Eko juga berharap pemerintah dapat mendukung peran komunitas pasien kanker yang terlibat langsung dalam pengendalian kanker di tingkat masyarakat dengan tiga area kerjanya, yaitu pendampingan pasien, edukasi masyarakat, dan penyampaian aspirasi untuk perbaikan pelayanan kanker. "Orkestrasi semua stakeholder ini sangat penting, sehingga kita mampu menurunkan angka kejadian atau fatalitas serta memperbaiki angka harapan hidup penderita kanker di negara kita," tutup Eko. (mth)
Menteri Bahlil: RI Tidak Condong ke Satu Negara untuk Tarik Investasi
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak condong ke satu negara untuk menarik investasi, namun akan memberikan “karpet merah” bagi semua negara, asalkan kerja sama yang dijalin sesuai ketentuan perundang-undangan. “Indonesia atas arahan Bapak Presiden tidak boleh condong kepada satu negara, harus semua negara kita buka, selama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena kita menganut politik bebas aktif, begitu pun ekonomi,” kata Bahlil melalui keterangan pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden terkait kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke UEA, yang dipantau di Jakarta, Kamis. Bahlil mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan perjanjian dengan salah satu pengusaha Amerika Serikat, yang menjanjikan nilai investasi sangat fantastis. Sejauh ini, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan pengusaha tersebut yang ingin berinvestasi di sektor hilirisasi industri "Kenapa hilirisasi? Salah satu visi besar Presiden pada poin kelima adalah tentang bagaimana transformasi ekonomi, di mana transformasi ekonomi itu adalah wujudnya adalah nilai tambah dengan realisasi ini," katanya. "Kita akan umumkan besok malam mudah-mudahan, tolong doakan bahwa tujuan dari Presiden kali ini baik, dari Eropa maupun Uni Emirat Arab akan mendapatkan hasil yang maksimal demi bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional lewat kontribusi investasi," ujar Bahlil menambahkan. Bahlil mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan bilateral ke UEA. Lawatan ke UEA merupakan bagian rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri pada 29 Oktober 2021-5 November 2021, yang antara lain menghadiri KTT Kelompok G20 dan KTT Perubahan Iklim COP26. (mth)
Anggota DPR Tidak Persoalkan Jumlah Harta Kekayaan Jenderal Andika
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha mengaku tidak mempersoalkan harta kekayaan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diberitakan mencapai sekitar Rp 179 miliar. Dia menilai Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan secara matang sebelum menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. "Kalau soal harta kekayaan, itu urusan presiden, tentu presiden sudah tahu dari KPK maupun PPATK. Wajar Saja, dia (Andika) menantunya orang kaya," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Dia menilai tidak masalah apabila Panglima TNI merupakan orang kaya karena ketika menjabat tidak akan mengutak atik terkait pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono juga tidak mempersoalkan terkait harta kekayaan Jenderal Andika karena yang bersangkutan sudah melaporkan kepada KPK. Dia menilai sorotan terkait harta kekayaan Jenderal Andika bukan sebuah kendala dan dirinya ingin fokus menanyakan terkait komitmen Jenderal Andika ketika memimpin TNI. "Saya tidak melihat itu (harta kekayaan Andika) sebagai kendala. Saya ingin fokus kepada beliau menjalankan tugasnya nanti sebagai Panglima TNI untuk menyejahterakan prajurit," ujarnya. Selain itu menurut Dave, dirinya ingin mendalami bagaimana Jenderal Andika meningkatkan kualitas sumber daya prajurit, memodernisasi alutsista, dan melakukan mitigasi penanganan terhadap potensi konflik di Indonesia. (mth)
KTT COP26 Sepakati Hentikan Pemakaian Batu Bara
Glasgow, FNN - Polandia, Vietnam, Chile, dan negara-negara lain akan menyatakan janji pada Kamis untuk menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan berhenti membangun pembangkit baru. Rencana janji itu tertuang dalam kesepakatan yang akan mengikat 190 negara dan organisasi untuk berhenti menggunakan bahan bakar batu bara, menurut tuan rumah KTT COP26 Inggris. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling berpolusi dan emisi gas rumah kaca. Pembakaran dari batu bara merupakan penyebab utama perubahan iklim. Membebaskan dunia dari pemakaian batu bara dipandang penting untuk mencapai target iklim yang disepakati secara global. Penandatangan perjanjian COP26 akan berkomitmen pada Kamis untuk menghindari investasi pada pembangkit batu bara baru di dalam dan luar negeri. Selain itu, mereka akan berjanji untuk menghapus pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada tahun 2030-an di negara-negara kaya, dan 2040-an untuk negara-negara miskin, kata pemerintah Inggris. "Akhir batu bara sudah di depan mata. Dunia bergerak ke arah yang benar, siap untuk mengubur batu bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi dengan membangun masa depan yang didukung oleh energi bersih," kata sekretaris negara untuk bisnis dan energi Inggris, Kwasi Kwarteng. Secara terpisah, Powering Past Coal Alliance --persekutuan internasional yang bertujuan untuk menghapus bahan bakar batu bara secara bertahap-- mengatakan telah mendapatkan 28 anggota baru, termasuk Ukraina, yang berjanji untuk berhenti menggunakan bahan bakar batu bara pada 2035. Batu bara menghasilkan sekitar sepertiga dari listrik Ukraina tahun lalu. Faktor-faktor termasuk kekhawatiran atas polusi pemanasan planet dan profil ekonomi yang memburuk untuk pembangkit berbahan bakar batu bara telah membatasi pangsanya di negara-negara barat yang kaya, termasuk Inggris, Jerman dan Irlandia, selama beberapa dekade terakhir. Tapi, batu bara masih menghasilkan sekitar 37 persen dari listrik dunia pada 2019. Pasokan lokal yang murah dan melimpah juga membuat bahan bakar tersebut mendominasi produksi listrik di negara-negara termasuk Afrika Selatan, Polandia, dan India. Negara-negara tersebut akan membutuhkan investasi besar untuk mengalihkan industri dan sektor energi mereka ke sumber yang lebih bersih. Jaringan pipa global untuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru telah menyusut dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Cina, India, Vietnam, dan Indonesia termasuk di antara negara-negara yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Inggris tidak mengonfirmasi apakah negara-negara tersebut akan terlibat dalam janji penghentian batu bara COP26, atau apakah janji Vietnam pada Kamis akan memengaruhi pipa proyek batu bara yang sudah dalam tahap prakonstruksi. China mengatakan pada September akan menghentikan pendanaan pembangkit batu bara di luar negeri, meskipun janji itu tidak mencakup proyek-proyek domestik. Sejumlah pengumuman keuangan diharapkan keluar dalam COP26 pada Kamis untuk menyertai janji terkait batu bara --baik melalui investasi baru dalam tenaga bersih maupun dana untuk menopang pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada sektor batu bara untuk mata pencaharian mereka. Negara-negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat pada konferensi COP26, Selasa (2/11), mengumumkan kemitraan senilai 8,5 miliar dolar AS (Rp121,8 triliun) dengan Afrika Selatan untuk membantu negara itu berhenti lebih cepat dalam menggunakan batu bara. (sws, reuters)
Satgas COVID-19 Bangka Barat Verifikasi Ulang Warga Penerima Vaksin
Mentok, Babel, FNN - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan verifikasi ulang warga yang sudah menerima vaksinasi untuk membantu mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity di daerah itu. "Hingga saat ini sudah ada dua desa yang berdasarkan data awal sudah mencapai lebih dari 95 persen warga telah menerima suntikan vaksinasi COVID-19, yaitu Desa Sinarmanik dan Tebing," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, M. Putra Kusuma di Mentok, Kamis. Ia menjelaskan, verifikasi di dua desa tersebut akan dilakukan petugas dengan cara melakukan pemeriksaan lokasi dengan menggelar survei secara acak. Para petugas akan mendatangi beberapa rumah warga dan melakukan pendataan untuk memastikan data awal yang sudah dipegang sama dengan kondisi riil di lapangan. "Jika ditemukan adanya warga yang ternyata belum menerima vaksinasi COVID-19, maka petugas akan berusaha memberikan pelayanan vaksinasi di rumah tersebut," katanya. Dengan pola itu diharapkan bisa membantu mempercepat proses vaksinasi sekaligus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan daerah yang sudah terbentuk kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Selain itu, kata Putra, Satgas juga merencanakan untuk memasang stiker penanda di rumah-rumah warga yang anggota keluarga memenuhi syarat telah disuntik vaksin COVID-19. "Untuk rencana ini masih kita lakukan diskusi lintas sektor guna merinci langkah teknis di lapangan," katanya. Dengan adanya stiker penanda tersebut diharapkan bisa memudahkan petugas dalam melakukan pendataan warga sehingga target vaksinasi bisa semakin cepat terwujud. "Jika kita sudah mengetahui secara riil kondisi di lapangan terkait jumlah warga yang sudah disuntik vaksin, maka akan sangat membantu dalam pemetaan target lokasi serbuan vaksinasi COVID-19 selanjutnya," katanya. Menurut dia, tim vaksinator nantinya akan melakukan serbuan vaksinasi dengan membuka gerai vaksin di desa atau dusun yang tingkat partisipasi rendah. "Kami targetkan pada akhir Desember 2021 Bangka Barat sudah memenuhi syarat kekebalan kelompok atau 'herd immunity'," katanya. Berdasarkan data terakhir, untuk Kabupaten Bangka Barat dari sebanyak 157.934 orang sasaran vaksinasi COVID-19, yang sudah menerima vaksin dosis pertama sebanyak 104.103 atau 65,92 persen, sedangkan penerima dosis dua 64.135 orang atau 40,61 persen. (sws)
Gempa Magnitudo 5,9 di Maluku Tengah Akibat Sesar Seram Utara
Jakarta, FNN - Gempa tektonik dengan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Laut Seram, Maluku Tengah, pada Kamis, pukul 09.42 WIB, akibat aktivitas sesar naik Seram Utara (North Seram Thrust). Informasi dari Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitno yang diterima secara tertulis di Jakarta, menyebutkan hasil analisis BMKG menunjukkan parameter update gempa dengan magnitudo 5,7. "Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (Oblique Thrust Fault)," katanya. Gempa yang berpusat pada koordinat 2,77 derajat Lintang Selatan, 129,39 derajat Bujur Timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 75 km arah timur laut Maluku Tengah, Maluku, pada kedalaman 12 km berdasarkan hasil pemodelan BMKG, tidak berpotensi tsunami. Bambang menyebutkan, dampak gempa tersebut guncangannya dirasakan di daerah Sawai V MMI (getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun),kemudian di Wahai IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). Guncangan juga dirasakan di Ambon , Masohi, dan Saparua III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk lewat. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Hingga pukul 10.15 WIB berdasarkan hasil monitoring BMKG, ada tiga aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Untuk itu masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bambang juga mengimbau masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. (sws)
Polisi Lakukan Pendekatan Persuasif Terhadap Orang Rimba Pascabentrok
Jambi, FNN - Kepolisian Daerah Jambi melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) pascabentrok dengan satpam perusahaan perkebunan di Kabupaten Sarolangun yang berujung tiga satpam perusahaan itu mengalami luka tembak. "Saya diperintahkan Kapolda Jambi untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendekatan persuasif kepada warga SAD agar mereka tidak mudah terprovokasi dengan isu negatif," kata Kaurbinplin Subbid Provos Bidang Propam Polda Jambi AKP S. Nababan melallui keterangan tertulisnya yang diterima di Jambi, Kamis. Ia mengimbau warga SAD untuk menyerahkan senjata api rakitannya kepada aparat kepolisian. AKP Nababan mengatakan bahwa dirinya sudah 3 hari ini berada di lokasi dan membaur bersama warga SAD. Bahkan, sebelumnya dia membina SAD di Pemenang sekitar 15 tahun. "Makanya, saya turun sendiri agar warga SAD jangan sampai dipengaruhi, dan mereka mau menyerahkan senjata api rakitan kepada polisi," kata AKP Nababan. Sebelumnya, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Yudawan berjanji akan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur dan proses hukum yang berlaku atas kasus penembakan oleh warga SAD terhadap satpam perusahaan perkebunan pada pekan lalu. Dalam kasus penembakan tersebut, diketahui warga SAD itu memakai senjata api rakitan laras panjang atau kecepek (senapan lantakan) terhadap tiga satpam perusahaan sawit PT PKM. Merereka yang mengalami luka tembak di bagian tangan dan kaki saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko, Merangin. Atas kasus penembakan tersebut, kepolisian berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam memproses SAD. Polisi akan menangani kasus ini sesuai dengan prosedur.(sws)
Rudenim Makassar Memindahkan 27 WNA Pencari Suaka ke Jakarta
Makassar, FNN - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar memindahkan 27 orang warga negara asing (WNA) pencari suaka politik dari Makassar ke Jakarta. Kepala Rudenim Makassar Alimuddin di Makassar, Kamis, mengatakan bahwa pemindahan terhadap pengungsi luar negeri itu setelah Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyetujui langkah tersebut. "Sebelumnya, ada permohonan untuk pemindahan. Setelah dapat persetujuan dari Ditjen Imigrasi, mereka diterbangkan ke Jakarta menunggu proses lebih lanjut," ujarnya. Dikatakan pula bahwa permohonan pemindahan 27 pengungsi luar negeri itu sejak Juni 2021. Namun, tertunda karena pandemik COVID-19, termasuk pemberlakuan PPKM Level IV. "Pemindahan terhambat, selain karena level PPKM ibu kota yang masih tinggi saat itu, mereka harus vaksin terlebih dahulu sampai dosis kedua," katanya. Alimuddin menyebutkan asal negara mereka, yakni tujuh pengungsi asal Palestina, enam asal Myanmar dan Afganistan, lima asal Srilangka, serta tiga asal Somalia. "Pemindahan bertujuan untuk memudahkan proses resettlement (pemindahan ke negara ketiga) karena beberapa tahapan seperti pemeriksaan kesehatan dan wawancara dengan negara penerima di Jakarta," tuturnya. Ia mengatakan bahwa pemindahan mereka ke Jakarta dengan pengawalan petugas Rudenim Makassar dan seorang petugas dari Rudenim Jakarta. Mereka menggunakan penerbangan dengan pesawat Garuda Airlines GA 0641 pukul 12.15 Wita menuju Jakarta. Setiba di Jakarta, petugas mengawal pengungsi ke Kantor Rudenim Jakarta untuk serah terima. Selanjutnya, mereka dikawal petugas menuju tempat penampungan yang berada di bawah pengawasan Rudenim Jakarta. Selain itu, Alimuddin menyebutkan sejak Januari 2021 Rudenim Makassar telah memindahkan 83 pengungsi. Hingga saat ini jumlah pengungsi yang menghuni 20 tempat penampungan di Kota Makassar tercatat 1.597 orang. (sws)
LPSK Dorong Kelanjutan Proses Hukum Penganiayaan Advokat di Kalsel
Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong pihak kepolisian untuk tetap melanjutkan proses hukum penganiayaan Jurkani, advokat di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan menghukum pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. "Saya berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas secara transparan tindak kekerasan yang menimpa advokat tersebut," kata Wakil Ketua LPSK Achmadi berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Setelah 13 hari dirawat, korban yang merupakan advokat sebuah perusahaan tambang PT Anzawara Satria untuk kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu itu dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Ciputra, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (3/11). Ia mengalami luka bacok dari serangan brutal orang tidak dikenal di lokasi pertambangan daerah Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (22/10). Sehari setelahnya, tim gabungan Polda Kalimantan Selatan berhasil menangkap dua pelaku penganiayaan itu. Mereka diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras saat peristiwa terjadi. Achmadi pun menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut. Ia menyayangkan tindakan brutal yang dilakukan pelaku terhadap korban. LPSK, lanjut Achmadi, juga siap berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada para saksi yang mengetahui atau melihat secara langsung penganiayaan brutal itu. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan untuk mendapatkan berbagai informasi penanganan atas peristiwa tersebut. Menurut Achmadi, LPSK memang memberikan perhatian pada peristiwa ini. Mereka telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi dan pendalaman terhadap duduk perkara masalahnya. ”Akhir Oktober lalu, kami telah mengirimkan tim untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Kami sudah koordinasi dengan penyidik, bertemu pihak terkait keluarga, dan mendatangi korban yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit sehingga tidak memungkinkan asesmen (upaya mendapatkan informasi) mendalam kepada korban,” pungkas Achmadi. (sws)
Anggota DPR: Perlu Kontranarasi Hadapi "Pasukan Siber"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang perlu kontranarasi dalam menghadapi "pasukan siber" (cyber troop) yang memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. "Pasukan siber ini memanfaatkan keanoniman yang sangat dimungkinkan di internet dan susah dilacak serta divalidasi identitasnya. Apa yang disebarkan pasukan siber justru disinformasi karena itu penting peran diseminasi informasi yang benar sebagai kontranarasi," kata Sukamta di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan hal itu terkait dengan penelitian LP3ES, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Drone Emprit; University of Amsterdam dan KITLV Leiden yang dipublikasikan pada tahun 2021 yang menemukan bahwa pasukan siber berperan dalam memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. Sukamta berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai humas harus bisa memerankan fungsi komunikasinya dengan baik dan transparan, harus seimbang dengan peran informatikanya. Ia meminta Kominfo bisa mengomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat luas sehingga jangan sampai komunikasi publik yang buruk memunculkan dugaan-dugaan di benak masyarakat yang pada akhirnya masyarakat punya kesimpulan sendiri yang sering kali menjadi hoaks. "Kehadiran pasukan siber ini memang merepotkan kita. Dia entitas yang sulit dilacak dan diketahui identitasnya, apalagi sekarang pasukan siber tidak hanya user manusia, tetapi juga bisa saja robot," ujarnya. Ke depannya, lanjut dia, robot dengan artificial intelligence, logika algoritma, otomatisasi, bisa "mandiri" tanpa kendali manusia lagi sehingga akan lebih rumit dan repot lagi. Sukamta mencontohkan kasus terbarudi bidang forex dan robot trading, ada kasus "kesalahan" yang dibuat robot trading sehingga para investor terkena margin call massal, yang intinya uang investor raib. "Cara yang perlu dilakukan tentu dengan membatasi ruang gerak pasukan siber. Hal ini harus dibarengi dengan imunitas masyarakat," katanya. Menurut dia, literasi digital harus terus digalakkan terhadap masyarakat agar bisa memilah mana konten yang positif, sehat, dan valid dengan konten yang negatif, hoaks. Apabila literasi digital masyarakat tinggi, kata dia, tentu konten-konten disinformasi akan terminimalisasi karena kurang diminati. "Pada akhirnya, jika kita melihat gambaran dan alur besarnya, bisa saja kehadiran pasukan siber tetap memberi dampak positif untuk demokrasi ke depannya. Kita belum tahu akhir dan ujung dari semua ini 'kan, kita masih dalam proses," ujarnya. Ia melihat sisi positif pasukan siber bisa sebagai pemantik dan agitator diskusi dan perdebatan karena merupakan pendewasaan. Menurut dia, pada akhirnya masyarakat akan sampai pada titik jenuh. Mereka tidak mau terlalu ribut-ribut di dunia maya sehingga akhirnya terbentuk sikap bijak dan saling menghargai. "Kritis namun tetap konstruktif. Itu demokrasi sejati yang kita idamkan," katanya. (sws)
POPULER
