ALL CATEGORY
Presiden Minta Penanganan soal Merkuri Dilakukan dengan Cepat
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo meminta upaya perlindungan kesehatan manusia dan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar akibat merkuri dilakukan dengan langkah cepat. Hal itu disampaikan Dirjen Pengelola Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus Presiden COP-4 Konvensi Minamata, Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Jumat. "Terkait penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata, Presiden Jokowi sangat concern dalam upaya perlindungan kesehatan manusia dan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar akibat merkuri. Beliau menekankan upaya tersebut harus dilakukan dengan langkah-langkah cepat," ujar Rosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Rosa menekankan Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Minamata. Kali ini Indonesia menjadi tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata yang pertemuannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan 1-5 November 2021 secara virtual, sedangkan tahap kedua dilakukan dengan tatap muka Maret 2022. Menurutnya, menjadi tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata merupakan salah satu perwujudan atas pesan Presiden Jokowi dalam aspek diplomasi lingkungan hidup Indonesia di tingkat global. Dia mengatakan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi COP-4 Konvensi Minamata merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengangkat perannya dalam diplomasi lingkungan, tidak hanya di tingkat regional tetapi hingga tingkat global. "Menjadi presidensi untuk COP-4 membuka kesempatan Indonesia untuk mengusulkan instrumen pendukung yang akan melengkapi upaya penghapusan merkuri di tingkat global. Indonesia memanfaatkan momentum tersebut dengan mengusulkan sebuah deklarasi politik non-binding untuk mengajak seluruh negara bersama-sama melawan perdagangan ilegal merkuri secara global. Deklarasi ini diberi nama Bali Declaration on Combating Mercury Ilegal Trade of Mercury, yang disebut 'Deklarasi Bali',"jelasnya. Dia menyampaikan di tingkat regional Asia Pasifik, sebagai presidensi untuk COP-4 Konvensi Minamata, Indonesia menjadi pemimpin dalam jalannya persidangan. Di samping itu, Indonesia tidak berhenti untuk mengarusutamakan usulan Deklarasi Bali kepada seluruh negara di regional Asia Pasifik dan Asia tenggara. Pada pelaksanaan COP-4 tahap pertama Konvensi Minamata, Indonesia memperoleh sesi konsultasi khusus untuk memaparkan isi Deklarasi Bali secara rinci kepada negara yang hadir guna mendapat lebih banyak masukan dari negara lain terhadap hasil deklarasi. Diharapkan pada COP 4 tahap kedua mendatang, deklarasi ini diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara melalui pendekatan yang holistik. Adapun upaya yang dilakukan Indonesia untuk memaksimalkan pengarusutamaan Deklarasi Bali pada momentum COP-4 Konvensi Minamata, di antaranya memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Sekretariat Konvensi Minamata untuk menggalang dukungan dan membuka diri menerima masukan dari negara-negara lain terhadap draf Deklarasi Bali. "Indonesia, yang diwakili oleh Ketua Delegasi RI, Bapak Muhsin Syihab, telah beberapa kali memaparkan isi Deklarasi Bali, di antaranya pada setiap pertemuan regional persiapan pelaksanaan COP 4 tahap 1 yang diselenggarakan sebelum gelaran COP 4 tahap 1 dimulai serta dalam sesi Special Consultation Session on Bali Declaration pada hari Rabu (3/11) ," jelasnya. (mth)
Kejaksaan Tinggi NTT Geledah Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang
Kupang, FNN - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menggeledah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang terkait dugaan korupsi pengalihan aset tanah dan bangunan bekas Kantor Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kupang Tahun 2009. "Hari ini tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTT melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang untuk mencari barang bukti terkait kasus korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim ketika dihubungi di Kupang, Jumat. Ia mengatakan proses hukum kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kupang itu sudah pada tahap penyidikan. Dia mengatakan kasus pengalihan aset pemerintah itu terjadi pada 2009 setelah adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kupang. "Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT membutuhkan sejumlah barang bukti terkait adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kupang terhadap proses pengalihan aset pemerintah itu," tegas Abdul Hakim. Ia memastikan banyak pihak yang bakal dipanggil penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus itu. "Banyak yang akan dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Kupang karena pengalihan aset pemerintah itu dilakukan setelah ada persetujuan DPRD setempat," tegas Abdul Hakim. Abdul Hakim mengaku belum mengetahui dokumen apa saja yang sudah dikantongi penyidik dari hasil penggeledahan itu, karena proses penggeledahan di Gedung DPRD Kabupaten Kupang di Oelemasi, Ibu Kota Kabupaten Kupang sekitar 38 km arah timur Kota Kupang itu masih berlangsung. (mth)
Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III 2021 Tumbuh 3,67 Persen
Medan, FNN - Ekonomi Sumatera Utara (Sumut) triwulan III 2021 terhadap triwulan III 2020 atau year on year mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen. Kepala Badan Pusat Statistikk (BPS) Sumut Syech Suhaimi di Medan, Jumat, mengatakan, dari sisi produksi, lapangan usaha, jasa keuangan, dan asuransi, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,43 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,67 persen. "Perekonomian Sumut berdasarkan besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku triwulan III 2021 mencapai Rp218,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp38,81 triliun," katanya. Dia menjelaskan dengan perekonomian yang membaik, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 23,21 persen. Ada pun Provinsi Riau sebesar 23,00 persen, Sumatera Selatan 13,49 persen, dan Lampung 10,41 persen. Kepala Kantor Perwakilan Sumut Bank Indonesia (BI) Soekowardojo menyebutkan ekonomi yang bertumbuh itu sudah diprediksi sejak awal. Prediksi membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2021 mengacu pada terlihatnya pergerakan ekonomi khususnya ekspor yang terus meningkat. BI memprediksi perekonomian Sumatera Utara bertumbuh positif 3-4,5 persen secara year on year. "BI masih meyakini ekonomi Sumatera Utarapada 2021 bisa tumbuh positif 3-4,5 persen, meski bias ke bawah," ujar Soekowardojo. Pada 2020 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terkontraksi cukup dalam atau minus 1,07 persen dari 2019 yang sebesar 5,22 persen. (mth)
Komisi I Tidak Tanyakan LHKPN Jenderal Andika dalam Uji Kelayakan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi memastikan Komisi I DPR tidak akan menanyakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) milik Jenderal Andika Perkasa dalam uji kelayakan calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11). "Saya rasa hampir dipastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu (LHKPN) dan pajak dalam uji kelayakan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya terkait jumlah harta kekayaan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diberitakan mencapai sekitar Rp179 miliar. Bobby mengatakan terkait pajak sudah ada pihak berwenang yang menangani laporan pajak seseorang, yakni Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sedangkan untuk LHKPN ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, proses validasi dokumen yang berjalan di Komisi I DPR RI untuk melihat apakah sudah benar laporan pajak dan LHKPN Jenderal Andika dilakukan pada masing-masing institusi tersebut. "Namanya validasi itu apakah sudah benar laporan tersebut dibuat dan apakah benar laporannya telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang," ujarnya. Dia menjelaskan dalam uji kelayakan calon Panglima TNI, masing-masing fraksi memiliki fokus dan pandangan sendiri terkait fokus persoalan yang akan ditanyakan kepada Jenderal Andika. Namun, menurut Bobby, dirinya akan menanyakan terkait target dan sasaran 100 hari kerja hingga akhir masa jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Dia menilai masa jabatan singkat yang dimiliki Jenderal Andika harus mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Joko Widodo, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. "Bagaimana dalam waktu yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan visi-misi Presiden dan bagaimana melanjutkan program-program tahun 2022 karena anggarannya sudah diputuskan pada masa kepemimpinan Hadi Tjahjanto," katanya. Sebelumnya, Rapat Internal Komisi I DPR RI pada Kamis (4/11) yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan pada (Jumat, 5/11) oleh Pimpinan Komisi dan Kapoksi. Rapat internal memutuskan uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Uji kelayakan tersebut bersifat terbuka untuk visi misi, namun tertutup untuk hal-hal strategis dan pendalaman visi-misi. Setelah uji kelayakan, Komisi I DPR RI dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal untuk pemberian persetujuan pada Sabtu (6/11), pukul 13.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR RI untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11). (mth)
BRIN Segera Pasang InaCBT Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami
Jakarta, FNN - Organisasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi (OR PPT) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera melakukan pemasangan teknologi kabel optik bawah laut (InaCBT) untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) pada akhir 2021. "Kita baru mulai untuk CBT yang tadinya banyak melakukan pengembangan sistem di darat, sekarang kita rencana mau mulai deploy (memasang) di laut untuk akhir tahun ini, targetnya begitu," kata peneliti kebencanaan Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana OR PPT BRIN, Joko Widodo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat. Indonesia Cable Based Tsunameter (InaCBT) akan dipasang di dua lokasi, yakni di Rokatenda dengan panjang kabel 15,5 kilometer (km) dan di Labuan Bajo dengan panjang kabel 57,5 km. InaCBT dengan kabel fiber optik yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi gelombang tsunami akan dipasang di dasar laut dengan kedalaman 2.000 meter sampai 4.000 meter di lokasi tersebut. Namun, kabel tersebut akan dipastikan bisa lolos uji tekanan bawah laut di kedalaman 6.000 meter, karena rencananya ke depan InaCBT juga dipasang hingga di kedalaman itu. Ditargetkan InaCBT mulai dipasang di dasar laut di Rokatenda dan Labuan Bajo pada akhir 2021. Pemasangan InaCBT di dasar laut mendapat pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan menjadi prioritas riset nasional dalam periode 2020-2024. Saat ini, komponen utama InaCBT, yakni kabel fiber optik sudah diproduksi dalam negeri, sehingga penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diperkirakan mencapai lebih dari 80 persen. "Komponen utamanya adalah kabel, sementara kabelnya sudah diproduksi di dalam negeri," ujar Joko. Joko mengatakan pihaknya berusaha mengembangkan dan menguasai teknologi yang bisa mengirimkan data secepatnya, karena kecepatan perolehan dan pengiriman data dalam suatu sistem peringatan dini menjadi kunci keselamatan. Oleh karenanya, CBT dengan kabel fiber optik menjadi pilihan. Kabel fiber optik memiliki kecepatan tinggi dalam mentransmisikan sinyal gelombang tsunami yang ditangkap sensor dasar laut ke stasiun penerima data, sehingga diharapkan peringatan dini akan semakin cepat disampaikan ke publik. Data tersebut bisa digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Diharapkan peringatan dini sampai kepada publik kurang dari lima menit, sehingga mempercepat respons untuk mengurangi risiko bencana. (mth)
Kemendagri Ingatkan Pendaftaran Seleksi KPU-Bawaslu Sampai 15 November
Jakarta, FNN - Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Imran mengingatkan kepada masyarakat bahwa pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir pada 15 November 2021. "Semua komponen bangsa kami harap bisa mempunyai kepedulian yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan komisioner KPU maupun Bawaslu ini," kata Imran ketika memberi sambutan dalam sosialisasi "Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027", yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan dipantau dari Jakarta, Jumat. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan tiga cara, yakni mengantar berkas ke sekretariat tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu di Gedung B lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, mengirim berkas melalui kantor pos ke PO.BOX 555 Jakarta Pusat 10000, atau mendaftarkan diri secara daring melalui laman seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Dalam laman tersebut juga tercantum formulir kelengkapan dan syarat pendaftaran yang dibutuhkan oleh peserta. Imran mengatakan bahwa pihaknya membuka secara luas kepada masyarakat yang memiliki perhatian, kesadaran, dan kemampuan maupun pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk ikut serta berkompetisi, sehingga bisa terpilih menjadi komisioner yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu. "Termasuk nantinya komisioner yang berada dalam tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan datang," ucap dia. Melalui seleksi tersebut, Imran berharap agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, mengingat hal tersebut akan menjadi tantangan baru bagi para anggota yang terpilih. "Kita berdoa, semoga penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Imran berharap. (sws)
Terpidana Mati di Jepang Tuntut Negara Atas Pemberitahuan Singkat
Tokyo, FNN - Dua terpidana mati di Jepang menggugat negara itu karena para tahanan diberi tahu hanya beberapa jam sebelum hukuman mati dilaksanakan. Dua orang tahanan terpidana mati menuntut perubahan dan mencari kompensasi atas dampak praktik "tidak manusiawi" itu, menurut berita media lokal. Hukuman mati di Jepang dilakukan dengan cara digantung, dan praktik tidak memberi tahu narapidana tentang waktu pelaksanaannya sampai sesaat sebelum eksekusi telah lama dikecam oleh organisasi-organisasi internasional untuk hak asasi manusia. Hal itu dinilai tidak manusiawi karena tekanan yang diberikan pada para tahanan terpidana mati, yang setiap hari bisa menghadapi hari terakhir mereka. Pada Kamis (4/11), dalam langkah yang diyakini sebagai yang pertama, dua tahanan yang dijatuhi hukuman mati mengajukan gugatan di pengadilan distrik di kota barat Osaka dengan mengatakan praktik (pemberitahuan singkat) itu ilegal karena tidak memberikan waktu kepada tahanan untuk mengajukan keberatan. Kedua tahanan terpidana mati itu pun menuntut praktik tersebut harus diubah dan meminta kompensasi 22 juta yen (sekitar Rp2,78 miliar), menurut berita media lokal pada Jumat. "Terpidana mati hidup dalam ketakutan setiap pagi bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka," kata seorang pengacara penggugat seperti dikutip oleh kantor berita Kyodo. "Ini sangat tidak manusiawi," ujar pengacara itu. Kyodo melaporkan bahwa pengacara penggugat mengatakan tidak ada undang-undang yang mewajibkan tahanan diberitahu tentang eksekusi mereka hanya pada hari pelaksanaannya. Pengacara juga mengatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum pidana Jepang. Para pengacara yang bertanggung jawab atas kasus gugatan itu belum dapat dimintai komentar ketika dihubungi oleh Reuters. Seorang juru bicara di Kementerian Kehakiman Jepang menolak mengomentari tentang kasus tersebut atau tentang cara hukuman mati dilakukan. Hukuman mati di Jepang biasanya dijatuhkan sehubungan dengan kasus pembunuhan, dan hukuman mati mendapat dukungan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat umum negara itu. Tidak ada eksekusi yang dilakukan di Jepang pada 2020, yang merupakan tahun pertama tanpa eksekusi sejak 2011, dan belum ada hukuman mati yang dilaksanakan pada 2021. Saat ini ada sekitar 110 orang yang dijatuhi hukuman mati di Jepang, berdasarkan berita media lokal. Namun, Kementerian Kehakiman Jepang belum dapat dimintai komentar untuk mengonfirmasi angka tersebut. (sws)
Polri: Siapapun Panglimanya Sinergi TNI-Polri Tetap Terjalin
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Polri mendukung siapa saja yang menjadi Panglima TNI karena sinergi TNI-Polri sampai kapan pun akan tetap terjalin "Dari kepolisian itu tidak ada masalah siapa pun panglimanya (TNI), kita tetap jaga dan jamin sinergi," kata Argo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa. Surpres tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (3/11). Saat ditanya tanggapannya terkait Jenderal Andika diajukan Presiden sebagai calon tunggal Panglima TNI, Argo berpendapat pilihan Presiden merupakan yang terbaik. "Ya tentunya pilihan Presiden itu yang terbaik," ujar Argo. Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan dilaksanakan pada Jumat (6/11). Sementara itu, pada peringatan HUT Ke-76 TNI pada tanggal 5 Oktober 2021, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menerima kunjungan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di ruang kerjanya menyampaikan apresiasi atas kejutan kecil yang diberikan Kapolri beserta jajaran serta ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Menurut Hadi, sepanjang menjabat sebagai Panglima TNI, dalam menjalankan tugas dirinya selalu mendapatkan dukungan ataupun bentuk sinergi lain dari jajaran Polri. "Di ujung masa pengabdian saya pada HUT Ke-76 TNI, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Polri atas kerja sama dan sinergi kurang lebih selama empat tahun saya menjabat Panglima TNI telah didukung penuh oleh Polri," kata Panglima. Dalam kesempatan itu, Panglima Hadi menitip amanat kepada penerusnya untuk tetap menjaga soliditas dan sinergi yang sudah baik dengan jajaran Polri setelah dirinya purnatugas. "Saya mengharapkan pada akhir pengabdian saya, junior-junior saya nanti akan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen antara TNI-Polri dengan tetap menjaga sinergi TNI-Polri. Dengan bersinergi, maka TNI-Polri akan bersatu, berjuang, pasti kita menang," pesan Panglima. (sws)
Wakil Ketua DPR: Pemerintah Harus Mendorong Industri Kreatif
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah mendorong dan mendukung industri kreatif di Tanah Air agar berkembang. Gus Muhaimin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sektor tersebut memiliki peluang dalam teknologi digital sebagai penopang ekonomi nasional, terlebih di tengah himpitan pandemi. "Kemampuan teknologi digital ini memberikan peluang luar biasa melakukan bisnis industri kreatif, bahkan menyangkut semua aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi saya mendorong kehadiran, concern, dan support pemerintah untuk sektor industri kreatif itu," kata Gus Muhaimin. Gus Muhaimin menyampaikan itu ketika melakukan kunjungan dadakan ke Rumah Produksi Nussa di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Menurutnya, siapa tak kenal serial animasi Nussa dan Rara (Nussa), dibalik animasi fenomenal karya anak bangsa itu ternyata berdiri sosok-sosok kreatif yang punya idealisme tinggi. Gus Muhaimin disambut CEO Nussa, Aditya Triantoro, CCO Nussa, Bony Wirasmoro, dan COO Nussa, Ricky Manopo. Gus Muhaimin yang didampingi Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sempat diajak tur singkat untuk melihat perlengkapan produksi serial Nussa. “Pantas saja kalo Nussa bagus dari segi produksi dan kontennya, ternyata tim yang memegang para animator top dunia,” kata Gus Muhaimin. Dia mengatakan keluarga, terutama anak-anaknya menggemari serial Nussa yang tayang melalui platform youtube. Bahkan anaknya yang kebetulan bernama Rara, tidak bisa tidur jika belum menonton tayangan Nussa. “Anak saya si Rara sangat menggemari serial Nussa, dari situ saya ikut menonton dan tahu konten Nussa sangat bagus dan penuh dengan unsur mendidik,” katanya. Gus Muhaimin mengatakan Indonesia sangat membutuhkan serial seperti Nussa. Dulu, Indonesia punya serial legendaris seperti Si Unyil yang menggabungkan unsur edukasi dan entertainment. Namun, kata dia, karena penggarapannya masih tradisional dan tidak segera diperbarui, maka serial tersebut akhirnya ditinggalkan penonton. “Pada zamannya Si Unyil cukup digemari karena ada unsur ‘eduitment’-nya. Tetapi karena penggarapannya masih tradisional, akhirnya banyak anak kita yang menggemari serial dari luar negeri yang lebih menarik dilihat seperti Upin-Ipin atau serial garapan Disney maupun berbagai rumah produksi luar negeri,” katanya. Gus Muhaimin menegaskan Indonesia butuh lebih banyak serial animasi berkualitas untuk mengimbangi gempuran konten-konten negatif yang banyak berseliweran di berbagai platform media sosial. Apalagi, katanya, saat ini penggunaan gawai di kalangan anak-anak Indonesia hampir tidak bisa dibendung lagi. Anak-anak di bawah umur, menurut Gus Muhaimin, saat ini dengan mudah mengakses gawai yang menyediakan berbagai konten negatif. "Kehadiran animasi-animasi berkualitas seperti Nussa ini bisa menjadi opsi agar anak-anak kita tidak terjebak dampak negatif banjirnya konten di berbagai platform media sosial,” katanya. Gus Muhaimin memberikan apresiasi terhadap capaian Film Nussa yang saat ini tayang di layar bioskop Indonesia. Tingginya antusias penonton menjadi bukti jika produk film dengan kualitas konten bagus dan mendidik masih mempunyai pasar besar di Tanah Air. “Jadi bisa disimpulkan jika masyarakat kita masih banyak yang peduli dan konsen terhadap produk kreatif, terutama film yang digarap dengan bagus dan punya unsur pendidikan di dalamnya,” katanya. Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberikan proteksi dan subsidi bagi industri kreatif seperti Nussa. “Subsidi dan proteksi khusus untuk industri kreatif saya kira harus terus didorong, khususnya dalam belanja/pengadaan barang yang memang tidak diproduksi dalam negeri,” katanya. CEO Nussa, Aditya Triantoro menyebutkan Film Nussa berhasil mendapatkan lebih dari 100 ribu penonton selama 11 hari. Angka tersebut menjadi capaian yang terbilang baik karena kapasitas penonton dibatasi demi menerapkan protokol kesehatan yang sangat berpengaruh pada jumlah penonton. Film itu mendapat sambutan hangat dari penonton ketika tayang di bioskop Indonesia. Tiket film animasi ini terjual habis di sejumlah bioskop di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Yogyakarta pada penayangan hari pertama. Hingga Kamis 4 November 2021, film tersebut sudah ditonton lebih dari 270 ribu orang. Dia mengatakan tantangan yang dihadapi adalah sisi produksi karena cukup mahal. "Kalau dirinci satu komputer ditambah software editor animator itu sampai Rp1 miliar. Itu belum seberapa kalau sampai tayang ke layar lebar, biaya produksinya bisa mencapai Rp25 miliar,” ujarnya Aditya. (sws)
Banjir Melanda Sejumlah Desa di Gorontalo Utara
Gorontalo, FNN - Banjir melanda sejumlah desa di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sejak Kamis malam (4/11), setelah hujan mengguyur wilayah tersebut. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo Utara Asri Ode Muisi di Gorontalo, Jumat, banjir paling parah terjadi di empat desa di Kecamatan Anggrek, tempat banjir menimbulkan genangan setinggi sekitar satu meter. Di wilayah Kecamatan Anggrek, menurut data sementara BPBD banjir berdampak pada 18 keluarga di Desa Tolongio, 12 keluarga di Desa Popalo, 20 keluarga di Desa Ilodulunga, dan lima keluarga di Desa Hiyalo Oyile. Menurut data BPBD, banjir juga berdampak pada 53 keluarga di Desa Milango, Kecamatan Tomilito, serta 38 keluarga di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito. Asri mengatakan bahwa banjir di desa-desa tersebut menyebabkan setidaknya 20 rumah rusak berat dan dua rumah semipermanen hanyut. "Untuk wilayah lainnya, sementara dalam pendataan dan koordinasi," katanya. Menurut dia, banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Kwandang, di antaranya di Desa Molingkapoto Selatan, Desa Leboto, Desa Posso, dan Desa Bulalo. Asri mengatakan bahwa BPBD berkoordinasi dengan tim SAR Posko Gorontalo Utara, TNI, Polri, serta pemerintah desa untuk mengevakuasi warga di desa-desa yang dilanda banjir. "Kami berkoordinasi dengan seluruh pemerintah desa, meminta agar meneruskan imbauan kepada warga di wilayah rawan banjir dan tanah longsor agar mengungsi ke tempat aman," katanya. (mth)
POPULER
