ALL CATEGORY
Wakil Ketua DPR Sebut Perubahan Iklim Merupakan Ancaman Global
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan perubahan iklim merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia. "Bukti sains dan kualitatif yang tidak bisa dibantah bahwa bumi semakin panas, cuaca ekstrem, permukaan air laut naik dan banjir dalam skala yang ekstrem," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Muhaimin menjelaskan perubahan adalah ancaman katastropik (mematikan) bagi keberlanjutan dan kemakmuran semua negara dan semua penduduk dunia. Hal itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri talkshow bersama pelaku usaha di Paviliun Indonesia COP26 UNFCCC Glasgow, Senin, 8 November 2021. Muhaimin menegaskan Indonesia memiliki kedudukan khusus dan dapat memainkan peran penting dalam mendinginkan suhu bumi. Dia menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia, karena hutan alam dan mangrove akan dan telah menyerap karbon dalam skala raksasa. Meski demikian, Muhaimin mengakui bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kerentanan ekstrem akibat perubahan iklim, naiknya permukaan laut, curah hujan ekstrem dan kegagalan panen. Karena itu, Muhaimin menyatakan perlu solusi-solusi perubahan iklim yang urgen dan mendesak untuk kepentingan Indonesia dan kebutuhan dunia. “Kita perlu menggunakan pendekatan ‘a whole government’ dan ‘a whole society’ untuk mencapai target peak emission nasional dan carbon net sink FOLU (Forestry and Other Land Use) pada tahun 2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Muhaimin menegaskan. Di sisi lain, Gus Muhaimin mengutarakan dua solusi mengatasi perubahan iklim. Pertama, perubahan kebijakan, dan kedua adalah perubahan perilaku. Dua solusi ini disebutnya harus dilaksanakan berbarengan. Perubahan di sisi negara menurut Gus Muhaimin tidak cukup tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat. Menurut Muhaimin, perubahannya itu dari sisi supply dan sisi demand. Dengan cara itu, pada tahun 2030, akan ada penambahan sumber energi kita yang bersumber dari matahari, angin dan sumber-sumber energi renewable lainnya. "Pada tahun 2030, kita akan berhasil menghentikan dan mengurangi deforestasi. Dan dengan cara itu pula, pada tahun 2060 atau lebih cepat, kita sudah dapat meraih target Net Zero,” tutur Muhaimin. Sementara itu, Dirut Pertamina Power Indonesia Dannif Danu Saputro yang juga hadir dalam kesempatan tersebut memaparkan potensi besar Indonesia sebagai negara kedua penghasil energi panas bumi setelah Amerika Serikat. Anugerah energi panas bumi ini dimiliki Indonesia karena berada di kawasan cincin api atau "ring of fire". “Sebesar 40 persen cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Saya kira sudah waktunya cadangan yang melimpah ini bisa dioptimalkan,” kata Dannif. Di kesempatan yang sama, Deputy Direktur Corp Affairs APRIL, Dian Novarina memaparkan pentingnya Restorasi Ekosistem Riau sebagai salah satu program restorasi ekosistem terbesar di Indonesia. Menurut Dian, Restorasi Ekosistem Riau ini adalah untuk melindungi, menilai, memulihkan dan mengelola keanekaragaman hayati di kawasan hutan hujan lahan gambut dataran Sunda terbesar yang tersisa di Indonesia. (sws)
BKKBN: Diabetes yang Diderita Lansia Tergantung Pola Asuh Keluarga
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti mengatakan tingkat keparahan penyakit diabetes yang diderita oleh penduduk lanjut usia (lansia) bergantung pada pola asuh yang dijalankan keluarga. “Jadi keluarga itu harus betul-betul perhatian dan peduli. Bisa memantau setiap aktivitas, kondisi dari lansia yang ada dalam keluarga,” kata Nopian saat ditemui ANTARA di Jakarta, Selasa. Nopian menuturkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh pada jangka panjang, dapat mempercepat lansia mengalami mudah lupa, penuaan dini hingga memicu timbulnya beberapa penyakit akibat komplikasi. Komplikasi tersebut antara lain dapat menyebabkan hipertensi, stroke, kebutaan, gagal ginjal hingga mengancam jiwa seseorang. Menurut Nopian, berbagai macam komplikasi itu dapat dicegah dengan keluarga memahami gejala-gejala diabetes. Seperti sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, turunnya berat badan tanpa penyebab yang jelas, leas, pandangan kabur, luka sulit sembuh dan sering mengalami infeksi. Selanjutnya, keluarga juga dapat memperhatikan aktivitas yang dilakukan lansia, baik aktivitas yang dilakukan baik melalui gawai maupun berkumpul dengan komunitas tertentu karena kebahagiaan yang didapatkan lansia dari aktivitas tersebut dapat mempengaruhi pola pikir untuk menjalani hidup sehat. Kemudian, penting pula untuk memeriksakan secara rutin kesehatan para lansia. Lebih lanjut dia menjelaskan, keluarga yang menjadi pendamping turut memiliki andil dalam mengontrol pola makan yang diberikan melalui makanan yang sehat dan bergizi seperti banyak memakan sayuran segar juga makanan yang tidak terkontaminasi dengan pengawet. Hal tersebut dapat membantu lansia menjadi lebih sehat dan kadar gula menjadi lebih terkontrol. “Ingat, diabetes tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikontrol. Jadi untuk memahami apa saja gejala diabetes itu, yang paling utama keluarga perlu memperhatikan pola makan yang diberikan terutama pada makanan manis atau instan,” ujar dia. Nopian juga mengatakan, BKKBN dapat membantu keluarga menjaga lansia untuk terhindar dari penyakit diabetes melalui senam sehat yang ada pada program Bina Keluarga Lansia (BKL) dan aplikasi GoLantang yang memberikan edukasi kesehatan juga mengontrol kesehatan lansia melalui kalkulator kesehatan. Ia berharap semua keluarga dapat lebih memperhatikan lansia dengan menerapkan tiga fungsi keluarga yakni asah, asih dan asuh agar lansia dapat terhindar dari berbagai macam penyakit sekaligus menjadi lansia yang tangguh, bahagia dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. “Perlu diingat, setiap lansia itu pernah muda, tapi yang muda belum tentu akan menjadi lansia. Oleh sebab itulah, sejak muda kita harus sudah mempersiapkan diri untuk menjadi lansia yang tangguh melalui persiapan diri sendiri,” kata Nopian. (mth)
Pemkab Belitung Kurangi Belanja Daerah Rp7 Miliar Pada APBD 2022
Belitung, Babel, FNN - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengurangi alokasi anggaran belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun 2022 dari Rp1.086 triliun menjadi Rp1.079 triliun atau turun Rp7 miliar (0,65 persen) dari APBD 2021. "Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas meskipun terjadi penurunan alokasi belanja daerah," kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Selasa. Menurut dia, perubahan atau penurunan alokasi anggaran belanja daerah merupakan dampak dari besaran transfer dana pusat ke daerah sehingga menyebabkan terjadinya "refocusing" atau perubahan terhadap beberapa kegiatan dan komponen belanja. "Kami juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya sehingga ini mempengaruhi pos belanja dalam postur APBD 2022," ujarnya. Ia mengatakan arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan utama. "Meliputi urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan," ujarnya. Dia mengatakan tema pembangunan Belitung tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi melalui penguatan potensi unggulan daerah antara lain penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan, kesehatan, kualitas pendidikan, infrastruktur strategis, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. "Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Meskipun secara nasional banyak terjadi penyesuaian pada postur APBN yang berdampak pada kerangka pendapatan dan belanja pada postur APBD Belitung," katanya. Ia menyebutkan, belanja operasi pada rancangan APBD Belitung tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp849 miliar turun sebesar 2,59 persen dari tahun sebelumnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp127 miliar naik 25,47 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp3,45 miliar atau naik sebesar Rp200 juta. "Sedangkan belanja transfer pada rancangan APBD 2022 dialokasikan sebesar Rp98 miliar," ujarnya. Ia optimistis, dengan rancangan anggaran tersebut dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan yang sudah direncanakan khususnya dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. "Seperti pendidikan dan kesehatan serta urusan yang merupakan "Mandatory Spending" atau perintah perundang-undangan lainnya," kata dia. (sws)
AHY Minta Pengurus Domokrat Papua Barat Waspada COVID-19
Sorong, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pengurus dan kader partai di Provinsi Papua Barat agar tetap waspada COVID-19. "Pandemi COVID-19 belum berakhir, kita jangan lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan," kata AHY saat membuka Musyawarah Daerah Demokrat Papua Barat secara virtual, Selasa. Dia mengatakan bahwa situasi semakin baik dan stabil akhir-akhir ini, namun belajar dari lonjakan kasus pada gelombang kedua lalu, sehingga kita tidak boleh lengah. "Dimana pada kasus gelombang kedua tersebut, kita merasa sudah berkurang lalu kita lengah dan tiba-tiba masuk varian baru Delta, kita akhirnya tidak siap menghadapinya," ujar AHY. Karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh kader dan pengurus Demokrat Papua Barat agar dalam melakukan aktivitas selalu menerapkan praktik kesehatan. "Mari kita jaga kesehatan dengan baik, agar kita dapat melanjutkan perjuangan pada 2024 menuju kejayaan Partai Demokrat," kata dia pula. (sws)
MGPA: Logistik WSBK dari Qatar Tiba di Bandara Lombok
Lombok Tengah, FNN - Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan, logistik untuk kebutuhan World Superbike (WSBK) yang akan berlangsung di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah tiba di Bandara Lombok menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter yang terbang dari Doha, Qatar. "Logistik kebutuhan WSBK ini akan datang secara bergelombang baik lewat jalur transportasi udara mupun jalur trasnportasi air," kata Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Happy K Harinto di Praya, Selasa. Ia mengatakan, beberapa jenis logistik pada ajang balapan yang dibawa dari Qatar itu dan telah tiba di Lombok diantaranya sepeda motor pembalap, sparepart atau peralatan motor, alat telekomunikasi, peralatan Media TV dan peralatan video serta material lainnya dari tim Dorna. "Sepedah motor yang dibawa ini sebanyak 70 motor dan 26 motor untuk pebalap IATC," katanya. Sementara itu, untuk logistik yang bersifat liquid seperti, ban, oli dan bahan bakar minyak (BBM) serta logistik lainnya dibawa melalui jalur laut dan tiba dalam waktu dekat. "Semua logistik dipastikan tiba tepat waktu, sebelum balapan dimulai," katanya. Ia mengatakan, untuk kru dan para pebalap IATC maupun WSBK telah tiba di Indonesia dan mereka masih dikarantina di Jakarta selama tiga hari. Kemudian setelah selesai melakukan karantina baru dibawa menuju Lombok melalui Bandara Lombok. "Kru dan para pebalap telah datang di Indonesia, mereka masih dikarantina di Jakarta," katanya. Kedatangan, logistik WSBK tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Lombok Tengah. "Logistik WSBK itu tiba di bandara Lombok tadi malam dan tiba siang ini (red-Selasa)," kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Hery Indra Cahyono, di Praya. Setelah logistik itu tiba, team ground handling melaksanakan bongkar muat bahan logistik untuk even World Superbike ke mobil Truck container sebanyak 13 unit yang telah disiapkan. "Selanjutnya dilakukan proses penyegelan oleh tim Bea dan Cukai," katanya. Selanjutnya, 13 unit truk kontainer yang membawa bahan logistik untuk World Superbike berangkat menuju ke Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit melalui jalan Bypass Bandara Lombok-Mandalika. "Anggota yang diterjunkan untuk mengamankan kedatangan logistik itu sebanyak satu pleton," katanya. (mth)
Satpol PP Benarkan Pernyataan Luhut Soal Bar Langgar PPKM di Bandung
Bandung, FNN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi membenarkan pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya bar dan klab malam yang melanggar aturan PPKM di Bandung. Menurut Rasdian, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperlonggar ini ada beberapa bar yang seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, sehingga ketertiban itu hanya dilakukan saat ada petugas yang mengawasi. "Kami juga tidak bisa mengawasi selama 24 jam, tapi kita akali dengan pengawasan di jam-jam tertentu seperti di jam 23.00 hingga jam 00.00 WIB," kata Rasdian di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Rasdian mengatakan pihaknya pun berupaya sedemikian rupa agar pengawasan itu dapat secara mendadak dilakukan. Sejauh ini, kata dia, aparat gabungan baik dari unsur TNI maupun Polri juga kerap turut terlibat dalam pengawasan tersebut. "Ada kita gabungan memang seperti itu, kita bergeraknya juga langsung, kita apel dan langsung berangkat," kata dia. Sejauh ini, menurutnya ada sebanyak empat bar yang telah disegel oleh pihaknya karena melanggar aturan PPKM atau Peraturan Wali Kota (Perwal). "Kita baru menemukan empat pelanggaran, kalau yang lainnya baru peringatan secara lisan," kata dia. Sejumlah bar tersebut, kata dia, melakukan pelanggaran karena beroperasi melebih pukul 00.00 WIB. Sehingga mereka diberi sanksi penyegelan selama 14 hari dan harus membayar denda. Terkait pernyataan Luhut soal oknum yang mengabaikan aturan PeduliLindungi, Rasdian mengatakan nantinya baik pengunjung maupun pengujinya bakal dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan. "Jadi nanti juga dikenakan denda perorangan, pengelolanya dan pengunjungnya," katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di masa kasus COVID-19 yang lebih rendah dari sebelumnya ini, menurutnya masyarakat tidak boleh lengah. "Apa yang ada di Inmendagri (Intruksi Menteri Dalam Negeri) dan Perwal, itu yang harus diterapkan ketat, termasuk aplikasi PeduliLindungi," kata Rasdian. Sebelumnya, Luhut yang juga sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan timnya menemukan beberapa bar dan kelab malam di Bandung yang beroperasi di luar ketentuan. Bar-bar tersebut melakukan pelanggaran mulai dari melebihi ketentuan jam operasional, menerima pengunjung melebihi batas, dan mengabaikan penggunaan PeduliLindungi. "Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas di antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil dari lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar," kata Luhut, Senin. (mth)
Memetik Pahlawan di Musim Kedzoliman
Oleh: Yusuf Blegur Dengan berlarut-larutnya kasus pembunuhan 6 laskar pengawal Imam Besar Habib Rizieq Syihab, yang cenderung dilakukan oleh aparatur negara, seharusnya rakyat Indonesia tidak perlu 'shock' dengan pelbagai penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup dari kalangan pemerintah. Termasuk kasus PCR yang melibatkan beberapa menteri rezim Jokowi. Memang terasa menyakitkan, saat tahu ada kongsi bisnis pengusaha dan pejabat mencekik rakyat yang sudah sekarat karena pandemi. Tapi mau bilang apalagi?. Jangankan hak konstitusi dan demokrasi. Apalagi sekadar mencuri dan merampok uang rakyat. Nyawapun bisa diambil rezim ini, jika dapat memenuhi syahwat kepuasaan materi dan kelanggengan kekuasaan. Betapa jargon-jargon Saya Indonesia, Saya Panca Sila dan Saya NKRI. Seperti menjadi pepesan kosong dan memuakkan. Begitu pula dengan slogan-slogan revolusi mental dan kerja, kerja, kerja. Semua yang berbusa-busa diucapkan, tidak lebih dari bentuk kamuflase dan pencitraan yang sarat dengan kebohongan. Kepemimpinan Jokowi dan pemerintahan yang semakin nyata mewujud sebagai boneka oligarki. Bukan hanya mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Rezim yang pantas disebut gerombolan kekuasaan rusak itu, juga telah menghancurkan tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa. Rusak moral, tindakan dan kebijakan negara. Suasana peringatan hari pahlawan pada 10 November 2021. Mungkin akan bernasib sama dengan peringatan hari-hari besar kenegaraan lainnya. Sebut saja hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, hari kemerdekaan Indonesia, hari Sumpah Pemuda dll. Hari-hari istimewa yang harusnya menjadi refleksi sekaligus evaluasi terhadap sejarah dan hikmah dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Telah lama menjadi sekedar formalitas dan bahkan terkesan tanpa makna dan dianggap sekedar basa-basi. Dengan praktek-praktek penyelenggaraan negara yang jauh dan bertentangan dari semangat hari-hari bersejarah itu. Pemerintahan Jokowi yang sudah lebih 7 tahun ini berkuasa, justru melakukan hal-hal yang kontradiktif dan manipulatif. Indonesia sebagai negara merdeka tapi faktanya justru tanpa kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Dengan pemerintahan yang menjadi budak dari kekuasaan oligarki politik dan ekonomi. Bukan hanya perampokan sumber daya alam. Konstitusi juga bisa dibeli untuk melahirkan kekuasaan yang tiran yang diperintah oleh borjuasi korporasi kapitalistik. Rakyat harus berhadapan dengan aparatur keamanan yang menjadi centeng dari penjajahan di negerinya sendiri. Presiden dan para menteri serta pejabat institusi negara lainnya. Secara berjamaah melakukan penyimpangan. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dipertontonkan di sana-sini di hadapan rakyat. Kekuasaan telah melakukan kejahatan negara tanpa tersentuh hukum. Bagi rakyat yang melawan, maka ia menjadi terpidana. Dengan tindakan represi bahkan pembunuhan jika diperlukan. Persatuan dan kesatuan bangsa juga terus terancam. Mungkin bukan saja berpotensi memicu konflik horisontal sesama anak bangsa. Mirisnya rezim Jokowi menggunakan uang rakyat untuk memecah belah rakyatnya sendiri dengan memelihara dan merawat para buzzer pendengung dan influencer. Tidak sekedar memproduksi hoax dan fitnah. Para serdadu komunikasi bayaran bukan hanya merekayasa isu sosial, politik dan hukum. Mereka juga menyasar pada sektor keagamaan. Hasilnya penghinaan agama, para ulama dan umat Islam. Bukan hanya politisasi dan kriminalisasi umat Islam. Para penista agama itu juga berupaya menyerang aqidah umat Islam. Pertama dan satu-satunya rezim kekuasaan di Indonesia yang pernah ada melakukan kejahatan keagamaan. Akibatnya bisa dipastikan benih-benih perpecahan mulai tumbuh subur. NKRI semakin berada di ambang kehancuran. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan peta dunia tanpa keberadaan negara Republik Indonesia, kelak. Dengan kata lain, menjelang NKRI bubar. Pejabat Laknat Pemerintahan yang harusnya diisi oleh pemimpin dan para cendekia. Seketika berubah menjadi sekumpulan para broker dan penjahat. Memanfaatkan lemahnya rakyat untuk mendapatkan kekuatan hukum kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan dipakai untuk melanggengkan kenikmatan hidup yang ditopang oleh harta benda dan jabatan. Untuk mempertahankannya, rezim pemerintahan akan menggunakan segala cara. Demi kepentingan menumpuk uang dan harta, rezim terus mengeksploitasi kehidupan rakyat. Demi kekuasaan yang kuat, rakyat harus tunduk dan dibuat selemah mungkin. Jika perlu rakyat tidak berdaya selamanya dibawah kaki kekuasaan diktator dan otoriter yang disuapi para taipan. Sejauh penderitaan hidup rakyat selama ini. Melalui kucuran keringat, darah dan nyawa. Pemerintahan Jokowi begitu sempurna melakukan penghianatan terhadap negara. Terlebih ditengah pandemi yang membuat rakyat menerima kepahitan hidup dan kematian. Dengan kesadaran dan kesengajaaan, pemerintahan Jokowi justru memanfaat kondisi rakyat yang sudah sedemikian buruknya. Rakyat dijadikan komoditas untuk kesenangan hidup penyelenggara negara yang dzolim. Aparat pemerintahan bersama pengusaha hitam, terus menikmati kekayaan uang rakyat di atas penderitaan rakyat. Sungguh tragis nasib rakyat Indonesia. Bukan kepemimpinan yang melayani, mengayomi dan melindungi. Rakyat malah semakin terpuruk, oleh para pemimpinnya sendiri. Para pejabat tak ubahnya monster pembunuh berwajah manusia. Penguasa dan para taipan bersama menjelma sebagai predator pemangsa rakyat. Masihkah rakyat bermimpi ada pahlawan di negeri ini?. Atau mungkin saja peringatan hari pahlawan kali ini dapat menjadi momentum rakyat Indonesia menemukan dan menjemput sosok pahlawan yang diidamkan?. Setelah cukup lama dalam ketertindasan, rakyat bisa memetik pahlawan di musim kedzoliman. Semoga. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhir Berdikari.
KPK Dalami Arahan Bupati Bintan Nonaktif untuk Dapatkan "Fee"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan arahan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi (AS) untuk mendapatkan "fee" dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol. KPK, Senin (8/11), memeriksa lima saksi untuk tersangka Apri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Tahun 2016-2018. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang, Kepulauan Riau. "Para saksi hadir dan didalami keterangannya, antara lain terkait dengan dugaan arahan berulang dan berlanjut dari tersangka AS untuk mendapatkan "fee" atas setiap pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan Tahun 2017-2018," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Lima saksi itu, yakni Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan Alfeni Harmi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan/Kepala BP Bintan 2011-2016 Mardhiah, anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan Risteuli Napitupulu. Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan/anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013/Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016 Edi Pribadi dan anggota (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang Radif Anandra. Selain lima saksi tersebut, KPK memanggil Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan/ Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-3013/anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2013-2016 Muhammad Hendri. Namun, KPK menginformasikan saksi tersebut telah meninggal dunia. KPK telah menetapkan Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara "ex-officio" menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan. Pada awal Juni 2016, bertempat di salah satu hotel di Batam, Apri memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir. Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter. Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton. Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton). Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton. Dari 2016 sampai 2018, BP Bintan menerbitkan kuota MMEA kepada PT Tirta Anugrah Sukses (TAS) yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan ("mark up") atas penetapan kuota rokok di BP Bintan tersebut. KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 miliar. (sws)
China Ekspor Kapal Perang Terbesar, Tercanggih ke Pakistan
Beijing, FNN - China mengekspor kapal perang terbesar dan tercanggih ke Pakistan yang tidak pernah dilakukannya ke negara mana pun. Pelepasan kapal jenis fregat hasil rancang bangun China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) untuk Angkatan Laut Pakistan itu dilakukan melalui upacara seremonial di galangan CSSC di Shanghai, Senin (8/11). Fregat 054 yang kemudian dinamai dengan PNS Tughril tersebut dibuat khusus untuk AL Pakistan dengan teknologi mutakhir, berdaya jelajah tinggi dengan kemampuan perang antar permukaan, dari permukaan ke udara, dan dari permukaan ke bawah laut, selain juga kemampuan pengawasan yang luas, demikian media China, Selasa. Dilengkapi dengan sistem peralatan tempur elektronik yang canggih dan modern, kapal fregat bernomor lambung 054A/P tersebut dapat menjalankan sejumlah misi peperangan dalam berbagai situasi. Ini fregat terbesar dan tercanggih yang pernah China ekspor, demikian CSSC. Pengiriman PNS Tughril tersebut menjadi babak baru kemitraan Pakistan-China yang telah teruji oleh ruang dan waktu yang relatif lama, demikian Duta Besar Pakistan untuk China Mouin ul Haque dikutip Global Times. Direktur CSSC Du Gang yang juga wakil Partai Komunis China (CPC) di galangan tersebut mengaku bangga bisa mengirimkan PNS Tughril tepat waktu. Menurut dia, ekspor tersebut menjadi tonggak utama dalam kemitraan jangka panjang China-Pakistan karena kedua negara terikat oleh rasa saling percaya. Pakistan yang 90 persen populasinya Muslim merupakan sekutu utama China dalam berbagai bidang. Pakistan bersama China dan Rusia turut membidani berdirinya pemerintahan baru di Afghanistan. (sws)
Kemenkes Upayakan 60 Persen Penduduk Peroleh Dosis Pertama Bulan Ini
Jakarta, FNN - Kementerian Kesehatan RI berusaha mencapai target 60 persen penduduk di semua provinsi sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama pada November 2021. “Mendorong percepatan vaksinasi di provinsi, dimana syarat penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga terkait capaian vaksinasi,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa pagi. Siti Nadia memastikan stok vaksin COVID-19 di Indonesia saat ini cukup untuk mencapai target tersebut. “Karena pengiriman vaksin dari produsen yang sesuai jadwal,” katanya. Nadia mengatakan TNI dan Polri masih dilibatkan dalam membantu pelaksanaan vaksinasi, terutama pada daerah berkategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). "Dukungan TNI-Polri merupakan upaya perluasan akses vaksinasi bagi masyarakat,” ujarnya. Menurut Siti Nadia, beberapa daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah bukan disebabkan oleh proses penyuntikan yang berjalan lambat. "Tapi, mungkin harus ada penajaman strategi untuk memastikan pengelolaan vaksin jangan sampai kedaluwarsa dan ini juga kita berharap masyarakat tidak pilih-pilih vaksin,” katanya. Secara terpisah ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan sebenarnya target vaksinasi secara nasional 60 persen dosis pertama sudah tercapai pada 7 November 2021. Tapi, cakupan vaksinasi belum merata di semua provinsi. Iwan optimistis pelibatan personel TNI-Polri, kelompok masyarakat hingga komunitas pecinta alam dapat membantu penyelesaian target vaksinasi dosis pertama secara merata. "Tetapi, pada provinsi yang cakupannya saat ini masih 40 persen atau kurang, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Aceh, dan Papua, sulit untuk mencapai target 60 persen di bulan November ini,” katanya. Menurut dia, target yang diinginkan Presiden Jokowi itu ditetapkan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru serta mempertahankan Indonesia dalam status wabah terkendali. (sws)
POPULER
