ALL CATEGORY
Luhut Kusut, Jokowi Nyeri
Oleh: Yusuf Blegur Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan dua nama yang tidak bisa dipisahkan. Baik dalam urusan politik maupun bisnis. Hubungan keduanya pun begitu erat saat sebelum dan sedang menjalankan roda pemerintahan. Bahkan sebelum Jokowi menjabat Walikota Solo, ketika menjadi pengusaha mebel dan Luhut masih aktif di militer. Jokowi dan Luhut bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Mereka seperti terikat oleh komitmen dan loyalitas yang kuat untuk saling menjaga, saling mengisi dan mencapai tujuan bersama. Memisahkan keduanya, seperti sesuatu yang sulit dan boleh dibilang mustahil. Apalagi dalam menapaki kekuasaan hingga sekarang ini, tidak serta-merta hanya mengandalkan kemampuan mereka berdua semata. Ada faktor luar yang boleh dibilang sangat dominan dan menentukan perjalanan karir politik mereka. Kekuatan sebenarnya yang berada dibalik mereka. Adanya 'invicible hand' yang menjadikan mereka berdua dalam kekuasaan tertinggi penyelengaraan pemerintahan dan negara hingga sekarang ini. Betapa pun Jokowi telah menjadi presiden Indonesia dan Luhut menjadi orang paling berpengaruh dan leluasa mengatur Jokowi, melebihi jabatannya sebagai menteri segala urusan. Baik Jokowi maupun Luhut, mereka tetap memiliki bos besar. Lebih dari sekedar cukong atau taipan. Kekuatan kapital besar dan global yang berwujud korporasi borjuis internasional. Ada rumor yang berkembang, jauh sebelumnya Jokowi telah disiapkan oleh tim profesional yang menghantar Jokowi dari walikota Solo, Gubernur Jakarta, hingga ke kursi presiden. Tak tanggung-tanggung, Jokowi didukung oleh konsultan politik yang sama yang telah memenangkan beberapa pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tentunya dengan bohir yang sama pula. Tampilnya Jokowi sendiri dalam panggung politik Indonesia, sejak awal sudah menjadi 'grand desain' kepentingan kapitalistik yang mengusung agenda oligarki politik dan ekonomi. Dalam tampilan borjuasi korporasi dan investasi, sejatinya Jokowi bersama Luhut telah menjadi bagian dari skenario neo kolonialisme dan imperialisme baru bagi masa depan negara Indonesia. Alhasil Jokowi bersama Luhut melaju deras tak terbendung dalam pusaran kekuasaan di Indonesia. Meskipun dengan gestur, gimik dan mimik pencitraan penuh kepolosan, kesederhanaan dan kejujuran. Kemasan sosok Jokowi pada akhirnya telah menjadi sihir masal yang berlanjut pada tren konspirasi kejahatan masal dalam penyelenggaran kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara. Wujud negara kekuasaan bukan negara hukum. Boro-boro menjadi negara "well fare", di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tumbuh menjadi negara terbelakang dalam banyak dimensi. Pun, Kiprah Luhut yang terkadang "over lap" sering mengganggu dan merusak skenario panjang yang sedang berjalan. Manuvernya bisa efektif, bisa pula menjadi blunder. Pola tingkah Luhut dalam pemerintahan Jokowi kerapkali mengusik dan menganggu skenario panjang kekuasaan mereka. Berpacu Dalam Pandemi Selain dianggap pemimpin boneka. Jokowi semakin tersudut dengan performa pemerintahannya yang karut-marut. Selain intervensi Luhut yang lintas sektoral, banyak menteri menganggur atau terlibat korupsi. Sisanya mabuk memaksakan kebijakan sekuler dan liberal. Terutama kementerian agama dan kementerian pendidikan. Gonjang-ganjing perilaku nyeleneh para pembantunya, semakin membuat rezim Jokowi dinilai publik tidak kompeten, tidak memenuhi kapasitas, dan tidak memiliki integritas. Indikator lainnya banyak proyek mercusuar yang sering dianggap prestasi, sesungguhnya mengalami kegagalan. Tidak sedikit proyek infra struktur berbiaya besar dari hasil utang, akhirnya dijual rugi. BUMN strategis juga mengalami kolaps dan terancam dibubarkan. Semua hasil pencitraan Jokowi, yang jauh panggang dari api dilihat dari kinerjanya. Terlebih dalam mengatasi pandemi dan permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi begitu drastis. Semakin terasa saat pemerintah gagal menangani pandemi. Penerapan prokes yang tidak konsisten dan ada kesan pandemi menjadi ajang kepentingan bisnis. Dalam lilitan pandemi, utang negara semakin menumpuk namun tak berkolerasi dengan perbaikan kehidupan rakyat. Pajak menjulang tinggi mengiringi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bukan ekonomi yang meroket seperti yang dijanjikan Jokowi, justru penderitaan rakyat yang melesat tinggi. Kemarahan rakyat memuncak, selain korupsi bansos dan PPKM yang berjilid-jilid tanpa limitasi. Terhubung motif dan tujuannya dengan munculnya kehebohan bisnis alat tes PCR. Kasus PCR yang melibatkan Luhut dan beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi. Seakan menajamkan proses delegitimasi dan mungkin mengarah delegalisasi rezim Jokowi. Vonis kegagalan kepemimpinan dan tuntutan mundur pada Jokowi seperti air bah yang tak terbendung lagi. Rasanya, bulan madu dan keharmonisan Jokowi dan Luhut akan terusik. Keduanya dalam waktu dekat bisa saja tak lagi menikmati surganya kekuasaan. Salah satu atau keduanya akan terhempas. Mengguncang dan mungkin akan meruntuhkan bangunan lama kongsi bisnis dan politik keduanya. Setidaknya, obsesi presiden 3 periode menjadi jalan terjal dan mengalami kebuntuan. Itupun kalau 2 periode kepemimpinan Jokowi bisa tuntas. Tidak berhenti di jalan. Sebaiknya kita lihat saja, apa yang bisa dilakukan rakyat yang sudah kadung mutung, marah dan akan menentukan sikapnya. Luhut yang semaput atau Jokowi yang kalut?. Akankah rakyat berani dan bersikap tegas mencabut kembali mandatnya kepada Jokowi. Jawabannya boleh jadi muncul setelah kisruh PCR berakhir. Pat gulipat bisnis pandemi dari boneka-boneka oligarki. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Dua Perwira Tinggi TNI AD Diprediksi Berpeluang Jabat Kasad
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Institute for Security & Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi memprediksi dua perwira tinggi TNI AD berpeluang kuat dipilih oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Walaupun demikian, dia menyampaikan bahwa semua perwira tinggi TNI AD yang menyandang pangkat letnan jenderal punya peluang sama untuk dipilih oleh Presiden jadi Kasad. "Soal regenerasi di tubuh TNI, dari belasan nama bintang tiga di TNI AD, baik yang bertugas di TNI mapun di luar itu, sebenarnya tinggal dua nama yang paling berpeluang, dari sisi masa aktif, yakni Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono," kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Ia lantas menerangkan bahwa Dudung Abdurachman akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2023, sementara Eko Margiyono pada tahun 2025. Akan tetapi, secara kapabilitas, pengalaman, kekayaan pengalaman jabatan, dia menilai keduanya setara dan layak serta berpeluang jadi kepala staf. "Tinggal kemudian bagaimana pilihan Presiden dan usulan dari panglima yang nantinya memengaruhi peluang-peluang itu," kata Direktur Eksekutif ISSES. Dalam kesempatan lain, pengamat militer Alman Helvas Ali meyakini seluruh perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal punya peluang yang sama untuk jadi Kasad. Walaupun demikian, bursa pencalonan dan pemilihannya kemudian kemungkinan turut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang bermuatan politis. "Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi Kasad. Pangkostrad bukan satu-satunya calon yang berpeluang jadi Kasad. Kasum TNI juga berpeluang, Wamenhan punya peluang, Wakasad punya peluang," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Alman memperkirakan Presiden akan memilih Kasad yang dapat bekerja sama dengan dirinya dan Panglima TNI. "Beliau (Presiden, red.) biasanya menghendaki orang-orang yang pernah punya kerja sama dengan beliau pada satu masa," kata Alman. Spekulasi dan prediksi mengenai pengganti Kasad mencuat ke publik setelah Jenderal TNI Andika Perkasa pada awal minggu ini mendapat persetujuan dari DPR RI untuk menjabat Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, perwira tinggi yang dapat dipilih oleh Presiden menduduki posisi Kasad merupakan mereka yang berpangkat letnan jenderal. Setidaknya ada 17 perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal, sebanyak 16 di antaranya merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1986—1989 dan seorang perwira lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA-PK TNI). Pasal 14 UU TNI mengatur bahwa jabatan Kasad merupakan hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan usulan dari Panglima TNI. (mth)
Yang Minta Luhut Mundur, JoMan atau Jokowi?
Oleh: Tjahja Gunawan Jakarta, FNN - Dalam idiom kebudayaan Jawa dikenal istilah nabok nyilih tangan. Menampar pinjam tangan orang lain. Terkait kasus bisnis polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. Luhut diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19. "Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata Ebenezer, dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11/2021). Bila Luhut tidak ingin mengundurkan diri, lanjut Ebenezer, maka sebaiknya Presiden Jokowi menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti. Sebenarnya bukan hanya relawan Jokowi saja yang geram dan jengkel dengan ulah pejabat yang mengambil untung ditengah pandemi Covid 19, banyak juga lapisan masyarakat lainnya yang kecewa dan marah dengan perilaku pejabat biadab itu. Sebelumnya Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK terkait bisnis PCR tersebut. Parpol yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 tersebut, langsung membuat gebrakan politik yang menyentak. Partai ini dideklarasikan oleh sejumlah eks pengurus pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD). Masyarakat mengenal PRD sebagai partai yang cenderung beraliran kiri. Jika Luhut tidak mau mundur atau Jokowi juga tidak berani memecat Luhut, diperkirakan akan semakin banyak lapisan masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi dan atau melaporkan dua menteri yang terkait bisnis PCR ini ke polisi. Bisnis PCR para pejabat ini sudah menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sebagai pejabat negara, Luhut dan Erick, seharusnya berperan sebagai wasit karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan soal pemberlakuan penggunaan PCR dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini sih wasit merangkap sebagai pemain. Penguasa merangkap sebagai pengusaha (Pengpeng), mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat. *Menyamarkan keterlibatan menteri* Pendukung Jokowi lainnya yang juga meradang atas ulah Luhut dan Erick dalam bisnis PCR adalah Deny Siregar. Pegiat media sosial yang lebih dikenal sebagai buzzer bayaran yang direkrut rezim penguasa ini, juga menyatakan kegeramannya atas bisnis PCR yang melibatkan kedua menteri bawahan Jokowi ini. Dengan regulasi wajib PCR, kata Denny, malah dijadikan buat ladang menaikkan harga seenaknya. Dia meyakini sepanjang ada aturan wajib tes PCR maka akan banyak yang aji mumpung gitu. “Selama masih banyak peraturan yang dikeluarkan dgn konsep “wajib”, maka banyak pencuri jg akan memanfaatkan. Bisnis ginian menggiurkan. Biaya belinya murah, jualnya gila-gilaan. Dan kita ga bisa ga beli, krn diwajibkan,” tulisnya merespons harga tes PCR di Bali sampai 1 juta. Saya sengaja mengutip dan menampilkan pernyataan protes dan rasa kecewa dari para pendukung Jokowi dalam kebijakan bisnis PCR ini karena kalau kelompok oposisi sudah biasa mengkritisi kebijakan Jokowi. Kini bisnis PCR sudah terlanjur menjadi informasi publik. Keterlibatan dua pejabat negara bawahan langsung Presiden ini sudah sangat terang benderang. Walaupun mereka berkilah tidak mengambil untung, namun logika awam pun menilai mana mungkin sebuah perusahaan terbatas (PT) didirikan kalau bukan untuk mencari laba. Bisnis PCR ini dijalankan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Pemegang saham perusahaan ini, antara lain Yayasan Adaro Bangun Negeri, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra. Kedua PT yang disebut terakhir adalah anak perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Luhut Panjaitan mengakui pernah memiliki saham di situ. Sedangkan Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Presdirnya adalah Boy Thohir, kakak kandung Erick Thohir. Dari struktur kepemilikan saham PT GSI, terlihat jelas adanya benturan kepentingan perusahaan dengan posisi Luhut dan Erick sebagai pejabat negara yang terkait dengan pembuatan kebijakan harga PCR dan kewajiban masyarakat untuk menjalani tes PCR. Adalah mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto, yang telah membongkar bisnis PCR dan membeberkan para pemegang saham yang bercokol PT GSI tersebut. Tidak lama kemudian Majalah Berita Mingguan Tempo, juga membuat laporan investigasi tentang bisnis PCR yang melibatkan Menteri Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Untuk menyamarkan keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR, sejak tahun 2000 hingga 2021, PT GSI sudah tujuh kali mengubah akta. Sekarang gampang saja, kalau Presiden Jokowi tidak berani memecat Luhut Panjaitan dan Erick Thohir, maka bisa diduga Jokowi pun ikut terlibat dalam cuan bisnis PCR ini. Mari kita gunakan akal sehat masing-masing. Seorang Menko Kemaritiman dan Investasi merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia adalah pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, ada juga seorang Menteri BUMN yang merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Menteri Kesehatan-nya bekas Wakil Menteri BUMN,” tulis Agustinus Edy Kristianto di akun Facebooknya. Setelah membaca uraian lengkap tentang PT GSI dan sepak terjangnya dalam lingkaran bisnis PCR, saya tiba-tiba sangat mengkhawatirkan keselamatan Edy Kristianto. Walaupun rakyat Indonesia sekarang hidup di alam demokrasi bahkan para elite kekuasaan sering membuat pencitraan dengan jargon "Saya Indonesia Saya Pancasila", namun dalam kenyataan sehari-hari kita banyak menyaksikan praktek mafia. Sehingga sangat mungkin saja, Agustinus Edy Kristianto dijadikan target untuk dihabisi. Banyak contoh kematian tidak wajar yang dialami pejabat dan tokoh di negeri ini, misalnya Jaksa Agung Baharudin Lopa, Ketua KPU Husni Kamil dan tokoh hak asasi manusia Munir yang meninggal akibat diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam Belanda. Semoga kekhawatiran saya ini tidak jadi kenyataan. Yang jelas Agustinus Edy Kristianto, praktis berjuang sendirian. Dia menggunakan haknya sebagai rakyat sipil untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan temuannya seputar bisnis PCR. Lain dengan orang-orang seperti pendukung dan relawan Jokowi atau Jokowi Mania (JoMan). Mereka adalah kumpulan orang-orang yang dibayar dan atau diberi kompensasi berupa jabatan komisaris BUMN. Misalnya, Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer, tercatat sebagai komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Dia menjadi Komisaris Independen PT Mega Eltra, anak perusahaan Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan dan konstruksi. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga memproduksi cat. Dengan begitu, sangat boleh jadi teriakan lantang Ebenezer agar Luhut Panjaitan mundur dari kabinet karena ada pesanan dari elite kekuasaan yang ingin menyingkirkan Luhut. Akan tetapi pernyataan keras Ebenezer ini bisa juga pesanan dari Jokowi sendiri. Sebagai orang Jawa, Jokowi paham betul makna Nabok Nyilih Tangan. Itu adalah peribahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Jawa ialah "Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya". Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah "melakukan perbuatan buruk dengan cara menyuruh orang lain". Kita tunggu saja drama selanjutnya dari skandal cuan bisnis PCR ini. Yang jelas, bisnis tes PCR ini merupakan skandal besar bobroknya mental pejabat negara. Skandal ini bagaikan kotoran yang dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi. Bau dan menjijikan. Kalau Jokowi mempunyai keberanian memecat menterinya yang diduga terlibat dalam bisnis PCR, bisa sedikit memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya jika Jokowi membiarkan skandal besar ini berlalu begitu saja, bukan mustahil Jokowi akan dipenjara setelah dia mengakhiri jabatannya sebagai Presiden nanti. Bahkan kemungkinan terburuk, rakyat Indonesia akan turun ramai-ramai ke jalan secara massif untuk memaksa Jokowi mundur dari jabatannya sebelum tahun 2024. Kita tunggu saja. (*) *) Wartawan senior FNN.
Pemprov Kaltara Raih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
Tarakan, FNN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (Sipelandukilat) Smart dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Wilayah Kaltara yang luas dan juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini memiliki masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman, sehingga butuh program untuk menjangkau wilayah blank spot tersebut," kata Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa. Khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sipelandukilat Smart ini yang kemudian menjadi solusinya, ujar Yansen saat menghadiri pemberian penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB secara virtual, di ruang rapat lantai satu Kantor Gubernur Kaltara. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Penyerahan itu diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang telah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov Kaltara dengan program Sipelandukilat Smart meraih prestasi di Klaster Top 5 Outstanding Achievement, dan kedua kalinya program ini meraih penghargaan di tingkat nasional. “Untuk menjawab tantangan global ini memang inovasi menjadi sebuah keharusan. Untuk mewujudkan inovasi itu kita harus memiliki kreativitas,” kata Yansen. Wagub pun mengingatkan bahwa tujuan utama dari mewujudkan inovasi itu bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana memaksimalkan pelayanan publik. “Tentunya untuk mempercepat pembangunan ibu kota (Tanjung Selor, Red). Semoga ke depannya tidak hanya Sipelandukilat ini saja, tapi di sektor lain juga,” katanya pula. Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi mengungkapkan meskipun inovasi yang dilakukan sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar kepada masyarakat luas. Seperti masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. “Ini juga saya kira adalah merupakan bukan hak dasar, tetapi merupakan pelayanan dasar,” kata Sanusi. Dia pun sadar bahwa inovasi ini terwujud, karena keinginan memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Bumi Benuanta. (mth)
KLHK: PIPPIB Salah Satu Strategi Indonesia Capai FoLU Net Sink 2030
Jakarta, FNN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan bahwa kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPPIB) merupakan salah satu strategi Indonesia mencapai Forest and Land Use (FoLU) Net Sink 2030. "Mitigasi deforestasi dan degradasi hutan dengan kebijakan PIPPIB merupakan salah satu strategi optimalisasi pencapaian FoLU Net Sink Indonesia pada tahun 2030," ujar Wamen LHK Alue Dohong dalam salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia dalam gelaran COP26 di Glasgow, Skotlandia yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, pada 2019 Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. "Presiden memperkuat kebijakan dari moratorium ke penghentian permanen untuk mengurangi emisi secara lebih intensif," paparnya. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut dalam rangka mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. Pada periode 2019-2020, ia mengemukakan, Indonesia telah berhasil mengurangi deforestasi sebesar 70 persen atau setara 115.000 hektare. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Pencapaian itu merupakan salah satu bukti keberhasilan implementasi kebijakan PIPPIB ini," tuturnya. Ia mengatakan, keberhasilan Indonesia menurunkan laju deforestasi juga merupakan pencapaian penting untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030. Ia menyampaikan, NDC Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional. Alue Dohong optimistis Indonesia dapat mencapai target itu dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FoLU) pada tahun 2030. Dalam kesempatan itu, Alue Dohong kembali menegaskan bahwa upaya Indonesia untuk mencapai Net Sink FoLU pada 2030 tidak sama dengan nol deforestasi. "FoLU Net Sink 2030 tidak sama dengan nol deforestasi. Ini penting saya sampaikan. Tentu kami berusaha semaksimal mungkin," ujarnya. (mth)
Gubernur Sumsel Ajak Para Bupati Bersinergi Bangkitkan Ekonomi
Palembang, FNN - Gubernur Sumatera Selatan Hermam Deru mengajak bupati dan wali kota di wilayah provinsi itu untuk bersinergi membangkitkan ekonomi yang terpuruk dampak pandemi Covid-19. "Selain program vaksinasi, tak kalah penting juga bagaimana cara bersinergi untuk bersama membangkitkan pertumbuhan ekonomi," kata Herman Deru pada rakor forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Palembang, Selasa, 9 November 2021. Menurut dia, sinergi Forkopimda yang telah berjalan dengan baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan. "Sambil mengupayakan percepatan vaksinasi untuk mencapai target kekebalan komunal (herd immunity) minimal 6,3 juta jiwa, perlu digalakkan bersama program yang dapat membangkitkan ekonomi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi, pihaknya terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota dalam provinsi setempat bisa mandiri dan bangkit dari keterpurukan dampak pandemi Covid-19. Untuk mendorong pelaku UMKM mandiri dan bangkit dari keterpurukan itu, dia mengajak bupati dan wali kota di Sumsel bersinergi melakukan program pembinaan. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan bantuan modal usaha. Melalui pembinaan itu diharapkan pelaku UMKM di provinsi ini dapat terus berkembang, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang mengalami penurunan kegiatan usaha. Kondisi sulit saat ini seharusnya menjadi tantangan untuk melakukan kegiatan yang mampu membawa pelaku UMKM bertahan dan bisa melakukan terobosan untuk berkembang. UMKM harus melakukan berbagai cara agar bisa bertahan, sambil melihat peluang melakukan terobosan pengembangan usaha, kata Gubernur Herman Deru. (MD).
Anis Matta Pimpin Napak Tilas Perjalanan Darat ke Jatim, Jateng dan DIY
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta memulai perjalanan darat, napak tilas kunjungan ke tiga provinsi, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (9/11/2021) pagi. Kunjungan ini, dilakukan Anis Matta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada Rabu, 10 Nopember 2021 ini. "Pada pagi ini, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia memulai perjalanan darat menuju Surabaya untuk memperingati Hari Pahlawan, 10 Nopember besok, " kata Anis Matta di Jakarta, Selasa (9/11/2021). Anis Matta memimpin perjalanan darat dari Jakarta-Surabaya, dengan mengendarai mobil pribadinya secara langsung. Bahkan Anis Matta menyupiri sendiri mobil pribadinya itu hingga tol Cipali Km 103. Kunjungan ini diikuti oleh hampir seluruh Badan Pengurus Harian, selain Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Juga diikuti oleh para Ketua Bidang DPN Partai Gelora Indonesia. Anis Matta bersama rombongan kemudian ishoma dan melepaskan penat di rest area KM 103 tol Cipali. Setelah itu, Anis Matta melanjutkan kembali perjalanan darat menuju Surabaya. Namun, Anis Matta tak lagi mengendarai mobil pribadinya, tapi berpindah ke Bus Pariwisata Suite Class/Sleeper Pandawa 87, yang disewa secara khusus oleh Partai Gelora. Di bus ini, Anis Matta menggelar rapat dengan para ketua bidang membahas agenda aksi di tiga provinsi, selain agenda peringatan Hari Pahlawan. "Pada Desember ini, kita sudah memasuki tahapan instrumen selanjutnya, yakni mobilisasi kader dan massa secara offline. Dan alhamdulillah di tahapan sebelumnya, operasi teritori dan media kita relatif berhasil," ungkap Anis Matta. Mobilisasi massa yang akan dilakukan, kata Anis Matta, adalah berbasis daerah pemilihan (dapil) dengan tetap melihat public mood sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. "Misalnya kepedulian pada dampak perubahan iklim, kita advokasi nelayan. Dan karena ini, mulai bulan-bulan bencana, kita akan melaunching Blue Helmet, Relawan Kemanusiaan kita," ujar Anis Matta. Di Surabaya, Rabu (10/11/2021) Anis Matta akan mengunjungi kuliner bersejarah, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surabaya dan makam Bung Tomo (Dr Sutomo). Lalu, mengunjungi museum HOS Cokroaminoto. Di museum tersebut, kemudian membuka diskusi Gelora Talks dengan tema 'Semua Bisa Jadi Pahlawan, Gelorakan Semangat Kepahlawanan' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV. Pada esoknya, Kamis-Jumat, 11-12 Nopember 2021 Anis Matta akan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah antara lain ke Pati, Demak dan Semarang. Terakhir, pada Sabtu, 13 Nopember, Anis Matta akan berkunjung ke DIY, sebelum bertolak ke Jakarta untuk mengakhiri kunjungan selama lima hari di tiga provinsi. (sah)
Sulteng Segera Hadirkan Layanan Elektronik untuk Mudahkan Warga
Palu, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) segera menghadirkan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan warga mengurus berbagai keperluan terkait kependudukan. "Gubernur kita Rusdy Mastura ingin meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital sehingga menjadi sebuah loncatan untuk memudahkan dan mengefisienkan masyarakat mengurus berbagai keperluannya," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Selasa. Pemprov Sulteng, sebut Ridha Saleh terus berupaya mengoptimalkan program desa pintar (smart village) yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Karena itu, Ridha Saleh mengemukakan akan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) yang terkoneksi dengan "Sistem Semua Bisa Kerja". "Dengan sistem ini akan memberikan dampak besar untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, ke depan masyarakat yang dari kabupaten bisa langsung menyampaikan permintaan sesuai kebutuhan, melalui sistem tersebut," kata Ridha Saleh. "Smart village harus berdampak terhadap kemajuan pembangunan daerah dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat," kata Ridha Saleh yang juga Mantan Komisioner Komnas-HAM RI. Ia menjelaskan Pemprov Sulteng sebelumnya telah meluncurkan program "smart village" di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang dihadiri Gubernur Rusdy Mastura bersama pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kamis (4/11). "Smart village" yang diikutkan dengan adanya sarana penunjang teknologi informasi, diharapkan menjadi satu loncatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. "Dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi atau layanan digital, untuk menopang kegiatan perekonomian," kata Ridha Saleh. Olehnya, Ridha Saleh menyebut, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sangat berharap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera mewujudkan "smart village" yang diawali dengan penyediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. (mth)
Wapres: Jangan Sampai Fatwa MUI Tak Berlandaskan Sisdur
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa jangan sampai tanpa berdasarkan sistem dan prosedur (sisdur) penetapan fatwa. "Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut," kata Wapres Ma’ruf dalam sambutannya di acara pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mengatakan sisdur penetapan fatwa tersebut telah dirumuskan sebagai hasil kajian dari Komisi Fatwa selama ini. "Sisdur tersebut merujuk berbagai referensi serta berpegang teguh pada prinsip moderat yang dianut oleh MUI dan tidak mengambil sikap keras, serta tidak mengambil sikap mempermudah," jelasnya. Wapres Ma’ruf juga mengingatkan apabila terjadi inkonsistensi terhadap penetapan fatwa MUI, maka tindakan tersebut menyalahi manhaj MUI yang sudah disepakati bersama. "Dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antarkomisi fatwa di lingkungan MUI," tegasnya. Wapres menambahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam melalui penerbitan fatwa MUI. Hal itu, katanya, termasuk pula melakukan telaah ulang terhadap rumusan hukum yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi sesuai perkembangan saat ini. "Komisi Fatwa telah dengan baik menghadirkan pandangan keagamaan yang sifatnya makhariji, yaitu pandangan keagamaan yang berorientasi pada pencarian solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam," ujar Wapres. (mth)
Pengamat Sebut 5 Pati TNI AD Berpeluang Jabat Kasad
Jakarta, FNN - Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas NH Kertopati, menyebutkan, ada lima perwira tinggi bintang tiga TNI AD yang memiliki pelung untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi kepala Staf TNI AD. Sang jenderal bintang empat telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 ini. Lima nama itu, kata Susaningtyas, di Jakarta, Selasa, adalah Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Herindra, Wakil Kepala Staf TNI AD, Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono, Kepala BAIS TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, dan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ia menjelaskan, Herindra memiliki tingkat pengalaman pendidikan yang bagus dan lulusan terbaik, di antaranya peraih Adi Makayasa lulusan 1987 Akademi Militer. "Wakasad Letjen Agus Fajari bisa saja, tetapi sebentar lagi pensiun. Letjen Eko (Margiyono) Kasum, Letjen Joni (Supriyanto) Ka Bais, Letjen Dudung yang jadi favorit netizen. Semua peluang sama," kata dia. Ia menuturkan, banyak pendapat kalau untuk jabatan panglima TNI atau kepala staf matra TNI hanya mempertimbangkan usia. Padahal, prestasi kerja harus lebih menonjol. "Usia muda bisa lama menjabat, tapi tidak ada prestasinya, khan juga percuma. Apalagi usia tua namun tidak ada prestasi," kata mantan anggota Komisi I DPR ini. Ia menyatakan, secara ideal perwira tinggi yang menduduki jabatan kepala Staf TNI AD diharapkan memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal. Calon pembina kekuatan tertinggi TNI AD itu juga diharapkan memiliki pengetahuan intelijen dan cukup memahami perkembangan teknologi pertahanan baru, termasuk siber. Selain itu, kata dia, dapat membangun TNI yang mampu melaksanakan interoperabilitas dan kualitas prajurit TNI dalam hadapi perang siber. Sehingga, kualitasnya perlu ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini. Ia mencontohkan dalam hal pemanfaatan sistem nirawak baik berupa robot maupun kecerdasan buatan dan pertahanan siber. Selain itu, kata dia, perwira tinggi yang menduduki jabatan kepala Staf TNI AD juga diharapkan mengikuti perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan Regional dan meningkatkan fungsi diplomasi pertahanan di tingkat internasional. "Oleh karenanya dibutuhkan sosok Kasad yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional seperti halnya tuntutan (terhadap sosok yang menjabat) panglima TNI," katanya. (mth)
POPULER
