ALL CATEGORY
Bupati Lombok Tengah Dukung Pelaksanaan Program Guru Penggerak
Lombok Tengah, FNN - Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Pathul Bahri mendukung pelaksanaan Program Guru Penggerak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. "Sejalan dengan visi dan misi Lombok Tengah beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya (Bersatu Jaya), kami mendukung dan membutuhkan bapak/ibu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini," kata Lalu Pathul Bahri saat membuka acara lokakarya 7 program pendidikan guru penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Praya, Lombok Tengah, Sabtu. Sebagaimana dipahami semua, kata Bupati bahwa program ini akan menghasilkan pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. "Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama sembilan bulan. Program guru penggerak menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik," katanya. Dikatakan, para guru penggerak nantinya akan menjadi motor di Kabupaten Lombok Tengah untuk menggerakkan guru-guru lainnya di wilayah kerja masing-masing. Sehingga semua jenjang sekolah dapat mengimplementasikan konsep merdeka belajar menuju profil pelajar pancasila menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. "Hari ini kita sedang dalam proses mencetak guru penggerak di Kabupaten Lombok Tengah, berproses melaksanakan program pendidikan guru penggerak yang digelar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI," katanya. Menurut Bupati, calon guru penggerak ini terdiri dari Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK, sedangkan pengajar praktik guru penggerak berasal dari unsur guru, kepala sekolah, dosen dan pengawas. "Saya memberikan apresiasi dan selamat kepada calon guru penggerak dan pengajar praktik dalam mengikuti proses lanjutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI," katanya. Ia juga mengatakan, Kabupaten Lombok Tengah yang kini berusia 76 tahun, terus menerus berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah di lombok tengah. "Alhamdulillah hal tersebut dapat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Guru penggerak adalah upaya konkret pemerintah untuk mengimbangi kecepatan perubahan di era globalisasi," katanya. (mth)
Jakarta Siapkan Tiga Kata Kunci Hadapi La Nina
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tiga kata kunci sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana akibat La Nina. "Ada tiga kata kunci yang harus dipegang dan dilaksanakan yaitu siaga, tanggap dan galang," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan saat apel kesiapsiagaan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Ahad, 14 November 2021. La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan lebih tinggi. La Nina adalah salah satu faktor penyebab musim hujan, selain angin muson. La Nina berasal dari Bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Anies mengatakan dalam melaksanakan kata kunci pertama, yakni siaga, petugas harus sudah memikirkan langkah antisipasi untuk menyelamatkan serta memetakan lokasi yang aman. "Ketika berbicara tentang bersiaga itu bukan soal upacara atau menyiapkan alat-alat tapi siaga adalah antisipasi untuk menyelamatkan. Lokasi dan langkahnya harus dipikirkan sejak awal," kata Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Selanjutnya, kata Anies, apabila Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan akan terjadi hujan lokal hebat, maka setelah siaga Jakarta harus tanggap, artinya harus ada respons cepat yang dilakukan saat mulai terjadi banjir. "Mereka turun ke lapangan untuk meringankan beban orang-orang yang terkena bencana," kata Anies. Yang terakhir adalah galang, artinya harus galang seluruh kekuatan ketika berhadapan dengan banjir. Anies mengatakan seluruh unsur tiga pilar mulai dari Polisi, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat bekerja bersama untuk menggalang seluruh kekuatan, bersama masyarakat, bahu-membahu ketika menghadapi ancaman banjir. "Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi karena Anda semua menjadi bukti bahwa bangsa kita tetap melahirkan pahlawan dan menumbuhkan pahlawan. Pahlawan-pahlawan itu tidak hanya hadir di tahun 1945 tapi setiap tahun dan hadir dalam setiap kesempatan," kata Anies. Usai memberikan arahan, Gubernur meninjau kesiapan personel dan armada kemudian menyaksikan simulasi kesiapsiagaan PMI dalam menghadapi dampak La Nina. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Rustam Effendi mengungkapkan berdasarkan informasi dari BMKG diprediksi akan terjadi perubahan cuaca sebagai dampak La Nina yang akan melanda di beberapa tempat di Indonesia termasuk DKI Jakarta. "PMI akan membantu dan bekerjasama dengan Pemda terutama dalam menangani aspek kemanusiaan kepada masyarakat yang kemungkinan sangat dirugikan terhadap bencana tersebut," ujarnya. Hadir juga dalam apel tersebut Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara Wawan Budi Rohman dan Camat Penjaringan Depika Romadi. (MD).
Dewan Pers Apresiasi Penghargaan Seorang Wartawan Jadi Bupati
Ternate, FNN - Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik atas penghargaan yang diterimanya dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, karena menjadi wartawan pertama di Maluku Utara menjadi kepala daerah. "Saya mengucapkan selamat dan semoga Bupati Halsel Usman Sidik berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan pers di Halmahera Selatan pada khususnya dan pada umumnya di Malut,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun saat dihubungi dari Ternate, Minggu. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Paulus Pangka kepada Bupati Halsel, Usman Sidik bertempat di Auditorium Kantor Perpustakaan Nasional Jakarta, Sabtu (13/11). Hendry berharap Bupati Halsel dapat memberikan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi bagi wartawan. Sekaligus agar memerintahkan staf untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi. "Dewan Pers sangat berharap dapat mendukung dan memberikan fasilitas pelatihan serta UKW bagi wartawan di Halmahera Selatan," katanya. Selain itu juga, Hendry yang juga mantan Sekretaris PWI Pusat itu menginginkan agar Pemda Halmahera Selatan dapat bekerja sama dengan media yang bermutu melalui pemasangan advetorial dan dapat membedakan mana media serius dan media yang hanya ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Untuk diketahui, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik menerima penghargaan Youth Award 2021 dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Penghargaan diberikan kepada orang nomor satu di Halsel ini, karena atas prestasi menjadi wartawan (TPI dan RCTI) pertama di Provinsi Malut menjadi kepala daerah. (mth)
BNPB: 33.221 Jiwa Warga di Sintang Masih Mengungsi Karena Banjir
Sintang, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga saat ini banjir masih menggenangi 12 kecamatan di Sintang Kalimantan Barat, akibatnya 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa warga terdampak masih mengungsi. "Warga Sintang yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui siaran pers yang diterima ANTARA, di Pontianak, Minggu. Disampaikan Abdul Muhari, pos pengungsian tersebut didukung 24 dapur umum yang dioperasikan tim gabungan di bawah komando BPBD Kabupaten Sintang. Menurut dia, berdasarkan data pada Sabtu (13/11) sekitar pukul 17.00 WIB, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021 lalu. "Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, meski pun debit air sempat turun, namun kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian," jelasnya. Dikatakan Abdul Muhari, BPBD Sintang juga telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan dasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang. "Pos pengungsian mau pun dapur umum tersebar di 12 kecamatan, khususnya titik-titik yang aman dari genangan air," ucap dia. Sementara itu, BPBD Sintang mencatat jumlah populasi terdampak, sebanyak 29.623 kepala keluarga atau 88.148 jiwa. Kata Abdul Muhari, masyarakat terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai. Pantauan BPBD setempat menyebutkan wilayah yang terdampak paling tinggi berada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sintang. "Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah menelan korban jiwa dua orang dan kerugian material seperti jembatan rusak berat sebanyak lima unit dan rusak sedang satu unit," katanya. Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah pun telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021. "Di sisi lain, BNPB terus melakukan manajemen darurat pos komando di kabupaten ini dan kita berharap banjir segera surut," kata Abdul Muhari. (mth)
Hidayat Nur Wahid, Pemuda Harus Paham Sejarah Perjuangan Pahlawan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pemuda harus memahami sejarah perjuangan pahlawan sehingga bisa menghargai dan menghormati pengorbanan para pejuang dan melanjutkan semangat mereka dalam mengisi kemerdekaan. Tampil sebagai pembicara secara daring dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerja sama MPR dengan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bangka Belitung, Sabtu, 13 November 2021, Hidayat Nur Wahid mengatakan salah satu cara memahami perjuangan pahlawan adalah dengan mengenal dan mendalami benda-benda peninggalan mereka. "Dengan mempelajari serta mengenali benda-benda sejarah peninggalan para pejuang, kita dapat merasakan betapa berat perjuangan dan pengorbanan mereka dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan," kata Hidayat dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Ia mencontohkan Pesanggrahan Wisma Menumbing, Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, rumah pengasingan yang digunakan penjajah untuk mengisolir dan memutus hubungan para pejuang dengan pejuang lainnya. Di tempat tersebut, Bung Karno, Bung Hatta, KH Agus Salim, RS Soerjadarma, Sutan Sjahrir, Mr Asaat, dan AG Pringgodigdo pernah menjalani pengasingan. Dalam kesempatan itu Hidayat juga menyinggung proses penentuan dasar dan ideologi negara yang juga tidak mudah, bahkan memunculkan friksi tajam antara kelompok nasionalis religius dan nasionalis kebangsaan. Meski perbedaan pendapat dalam penentuan dasar dan ideologi negara tersebut sangat keras, akhirnya semua kelompok mengakui bahwa Indonesia adalah negara religius. "Ini dibuktikan dengan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia didapat atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa seperti yang tersirat pada alinea tiga Pembukaan UUD NRI 1945," tutur Hidayat, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia, keberhasilan pembentukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tak lepas dari kelihaian KH Anwar Sanusi. Ketika kelompok religius dan kebangsaan tak menemukan mufakat, Anwar Sanusi menawarkan pertemuan untuk dilakukan lobi yang akhirnya bisa diperoleh kesepakatan. Perjuangan berat ini, kata Hidayat, harus diketahui oleh generasi muda agar mereka paham dan menghargai pengorbanan para pahlawan, kemudian melanjutkan dan menjaganya. "Supaya tidak diombang-ambingkan sekelompok orang yang menyimpan keinginan menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain," ujarnya. Selain Hidayat, anggota MPR RI F-PKS Ahmad Syaikhu juga menjadi narasumber pendamping pada acara yang dihadiri BPW PKS Sumbagsel HA. Junaidy Auli, Ketua MPW PKS Babel Dody Kusdian, Ketua DPW PKS Babel Aksan Visyawan, anggota DPRD Kota, Kabupaten, dan Provinsi Fraksi PKS se-Bangka Belitung itu. (MD).
TNI dan Polri Intensifkan Patroli di Selat Malaka
Banda Aceh, FNN - Personel gabungan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Aceh Timur dan Pos Pangkalan TNI Angkatan Laut mengintensifkan patroli di perairan Selat Malaka. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat melalui Kepala Satpolairud Iptu Zainurusydi di Aceh Timur, Minggu, mengatakan patroli untuk mencegah masuknya pendatang ilegal maupun penyelundupan barang terlarang "Patroli ini untuk mencegah penyelundupan barang terlarang seperti narkoba dan lainnya, juga memperketat terhadap potensi masuknya pendatang ilegal melalui perairan Aceh Timur," kata Iptu Zainurusydi. Belum lama ini, ada informasi pengungsi Rohingya akan masuk ke wilayah perairan Aceh Timur. Karena itu, Polres Aceh Timur bersama TNI AL meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi masuknya orang dari luar secara ilegal. Ia mengatakan patroli menggunakan kapal C3 milik Satpolairud Polres Aceh Timur. Patroli menyisir perairan Selat Malaka yang masuk wilayah hukum Polres Aceh Timur. "Kami bersama prajurit TNI AL beserta Danpos Lanal Idi Letda Laut (E) Mahrifal Fahmi bergerak dari dermaga sandar Pelabuhan Idi menuju ke arah barat Selat Malaka," ujarnya. Dalam patroli tersebut, tim gabungan bertemu dengan kapal TNI AL KRI Sultan Thaha Syaifudin dipimpin Letkol Laut (P) Faruq dan berkoordinasi tentang adanya informasi yang beredar, bahwa akan adanya pendatang ilegal dilaporkan masuk melalui perairan Aceh Timur. Tim gabungan juga memeriksa surat-menyurat kapal nelayan saat patroli. Termasuk mengingatkan para nelayan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, kendati sedang melaut "Kami juga mengimbau para nakhoda kapal di perairan Selat Malaka wilayah Aceh Timur segera menginformasikan jika melihat kapal mencurigakan, seperti membawa orang dalam jumlah banyak," tutur dia. (mth)
Saat Kapolri Hoegeng Tidak Ingin Anaknya Jadi Polisi
Jakarta, FNN - Nama Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso mungkin tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat di Tanah Air. Terutama bagi instansi Korps Bhayangkara. Jenderal Hoegeng merupakan seorang polisi melegenda dan selamanya akan terus dikenang atas apa yang telah ia torehkan semasa hidup. Lahir pada 14 Oktober 1921, ia adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kelima tepatnya periode 1968 hingga 1971. Hoegeng menikah dengan seorang perempuan bernama Meriyati Roeslani atau yang kerap disapa Merry. Dari pernikahannya, mereka dikarunia tiga orang anak. Dua perempuan dan satu laki-laki. Jenderal Hoegeng kini memang telah tiada. Ia berpulang pada 14 Oktober 2004 di usia 82 tahun. Namun, nama besar yang disandangnya tetap abadi dan akan terus dikenang. Bertepatan dengan 100 tahun memperingati Hoegeng 1921-2021, keluarga besar mempersembahkan sebuah buku yang berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan". Buku yang ditulis langsung oleh seorang wartawan senior bernama Farouk Arnaz tersebut bercerita tentang kisah-kisah humanis dan kepribadian yang begitu kuat dari bapak tiga orang anak tersebut. Bagi keluarga, Hoegeng tidak hanya sekadar suami, ayah atau Kapolri. Jauh dari itu, sosok Hoegeng merupakan tauladan dari berbagai hal. Suatu ketika, Aditya Soetanto Hoegeng yang merupakan anak kedua dari polisi Hoegeng berniat masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Adit, sapan akrabnya, masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Ia bercita-cita masuk AKABRI. Untuk bisa mendaftar, salah satu syarat ialah harus melampirkan atau menyertakan surat izin dari orang tua. Dengan rasa penuh semangat dan percaya diri, Aditya datang ke Markas Besar (Mabes) Polri untuk meminta surat izin orang tuanya. Sesampainya di sana, ia diminta tunggu oleh ajudan Hoegeng. Di momen pertemuan tersebut, untuk pertama kalinya ia melihat sosok Hoegeng bukan sebagai seorang ayah yang biasanya ramah dan hangat kepada anak-anaknya. Aditya mengenang kala itu Hoegeng hanya melihat ke arahannya dan bertanya ada keperluan apa menemuinya di kantor. Sontak saja hal itu membuatnya gugup karena melihat dua sosok yang berbeda dalam waktu bersamaan. Di satu sisi, ia melihat Hoegeng sebagai ayah kandungnya namun di sisi lain ia sedang berhadapan dengan seorang Kapolri dan memperlakukan dirinya seperti tamu-tamu lainnya. Setelah menyampaikan niatan membutuhkan surat izin dari orang tua, Hoegeng hanya menjawab nanti saja kepada anaknya tersebut. Pembicaraan mereka pun tak berlangsung lama. Bahkan, selepas itu Hoegeng sama sekali tidak menyapa atau mempersilakan anaknya duduk. Ia malah meneruskan segudang pekerjaannya yang menumpuk di meja kerja. Mengetahui sikap ayahnya seperti itu, Aditya langsung pulang. Uniknya, ketika Hoegeng kembali ke rumah ia sudah bersikap layaknya seperti seorang bapak kepada anak dan suami kepada istri. "Saya masih ingat saat itu bapak bertanya, hai Dit kamu sudah makan? Beliau sama sekali tidak membicarakan soal tadi yang di kantor," kenangnya. Setelah kurang lebih tiga hari menunggu, tiba-tiba ajudan Hoegeng memberitahu Aditya kalau dirinya telah ditunggu oleh bapaknya di Mabes Polri. Mengetahui sikap orang tuanya dari pertemuan sebelumnya, Aditya menyiapkan mental dengan matang. Saat tiba di Mabes Polri, Hoegeng bertanya kemantapan hati putranya tersebut masuk ke dunia militer. Anehnya, kala itu Hoegeng berpesan agar anaknya tidak masuk polisi. Sebab ia tidak ingin ada Hoegeng lainnya di instansi kepolisian. "Mendengar ucapan itu, saya mau ketawa tapi takut," ujar dia. Selepas berbincang ringan, Aditya menanyakan perihal surat izin yang ia minta beberapa hari lalu. Akan tetapi, Hoegeng tidak memberikannya dan meminta anaknya pergi. Dalam pikirannya, mungkin saja ayahnya hanya tinggal mengirimkan radiogram dari Mabes Polri untuk syarat pendaftaran AKABRI. Setelah keluar dari Mabes Polri, ia baru menyadari bahwa pendaftaran sudah tutup dua hari yang lalu. "Jadi beliau monitor sampai hari pendaftaran tutup, baru dia panggil saya," ujarnya. Rasa kecewa dan marah menyelimuti hatinya. Sebab, cita-citanya ingin masuk AKABRI tidak kesampaian hanya karena ayahnya tidak memberikan surat izin orang tua. Saking emosinya, Aditya meluapkan kemarahannya kepada kuas-kuas milik Hoegeng yang digunakan untuk melukis. Tanpa pikir panjang semua kuas tersebut digunduli. Ketika Hoegeng pulang bekerja, ia meminta pembantu untuk memanggil anaknya laki-lakinya itu. Namun, karena sudah terlanjur kesal dan marah Aditya menolak bertemu dengan bapaknya. Pada akhirnya, Jenderal Hoegeng sendiri yang datang ke kamarnya dan mengajak anaknya tersebut berbicara dari hati ke hati. Dengan perasaan yang masih gondok, akhirnya ia mau keluar kamar dan berbicara di meja makan bersama ayahnya. Selama pembicaraan, ia sama sekali tidak mau melihat wajah ayahnya karena masih kesal atas kejadian sebelumnya. "Kala itu bapak bilang, Dit sekarang kita bicara antara Hoegeng dengan dirimu, antara anak dan ayah," kata dia mengulangi pembicaraan saat itu. Sebelum masuk pada topik utama, Hoegeng terlebih dahulu mengatakan kepada anaknya tersebut jangan berkomentar atau menyanggah sebelum ia selesai bicara. "Dalam hati ku yang paling dalam, jangan ada lagi yang mengikuti jejak saya di angkatan. Cukup saya saja yang merasakan itu semua," kata Hoegeng seperti yang diceritakan ulang oleh anaknya. Selain itu, Hoegeng juga menjelaskan kenapa ia tidak mengizinkan anaknya bergabung di AKABRI. Hoegeng sama sekali tidak ingin jabatan yang disandangnya sebagai Kapolri, akan memudahkan atau setidaknya memengaruhi anaknya masuk AKABRI. Selepas menjelaskan panjang lebar alasan ia tidak memberi izin anaknya bergabung di AKABRI, dengan kerendahan hati, Hoegeng berdiri dari kursinya dan menghampiri anaknya sembari meminta maaf. Di akhir pembicaraan yang berlangsung di meja makan tersebut, Hoegeng dengan polosnya bertanya kepada anaknya kenapa kuasnya digunduli. Sontak saja hal itu membuat perasaan anaknya yang tadi penuh amarah langsung berubah drastis sambil menahan senyum. Dari kejadian tersebut Aditya mengaku belajar banyak dari ayahnya. Padahal, jika ingin masuk AKABRI apalagi jadi anggota polisi, tentu saja bisa dikatakan peluangnya jauh lebih besar dari calon lainnya. Akan tetapi, sosok Hoegeng melihat satu langkah lebih jauh dari yang dipikirkan anaknya. Selain itu, ia menilai bapaknya adalah orang yang sangat humanis dalam mendidik anak-anaknya. Larangan Memakai Kendaraan Dinas Dewasa ini mungkin cukup banyak ditemukan pejabat-pejabat yang dengan bangganya memberikan atau meminjamkan kendaraan dinas kepada anaknya untuk kepentingan pribadi. Tentu saja hal itu bertentangan atau tidak etis. Berbeda dengan Hoegeng, ia melarang tegas ketika anaknya ingin menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan apa pun. Kepada istri dan ketiga orang anaknya, Hoegeng selalu menekankan bahwa selain dirinya, tidak boleh ada orang yang memakai atau menggunakan fasilitas yang dipinjamkan oleh negara. Bahkan, diketahui, di dalam mobil dinas yang digunakan Hoegeng untuk bekerja terdapat tulisan yang melarang siapa saja menggunakan kendaraan itu kecuali untuk dinas kepolisan. Mengenai sosok Hoegeng, ada satu hal yang bisa dikatakan ikonik dari dirinya. Ialah kebiasannya naik sepeda ontel tua saat berdinas. Ia lebih suka mengayuh sepeda ontel berwarna kecokelatan tersebut, sembari memonitor kejadian di sekeliling. Suatu ketika, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih kuliah bertemu dengan Jenderal Hoegeng di jalan. Mega yang hendak menuju Universitas Indonesia berpapasan dengan Hoegeng. Melihat Hoegeng mengayuh sepedanya, Mega menyapa dan memanggil "Om" serta menawarkan tumpangan kepada Hoegeng. Namun, dengan sopan dan rendah hati ia menolak tawaran itu. Sebab, bagi Hoegeng, selain berolahraga menggunakan sepeda akan membuatnya lebih mengetahui secara langsung apa yang terjadi di masyarakat dengan mata kepalanya secara langsung. Jika tidak sempat mengunjungi titik-titik lainnya, Hoegeng memanfaatkan "handy talky" (HT) sebagai sarana mendapatkan informasi. Berdasarkan pengakuan anaknya, Jenderal Hoegeng memiliki empat hingga lima HT yang selalu hidup 24 jam dan dibawa kemana ia pergi. Saat malam tiba, atau hendak ingin beristirahat suara HT milik Hoegeng selalu berisik. Kelima HT itu ditaruh di samping tempat tidur. Merry, istri dari Hoegeng sendiri mengaku sampai terganggu akibat riuh suara HT milik suaminya itu. Kini, 17 tahun sudah sosok Hoegeng telah tiada. Ia memang telah pergi untuk selamanya, namun namanya akan selalu dikenang. Dengan kepribadian yang kuat dan terkenal idealis, sudah sepatutnya para polisi meneladani sikap-sikap dari Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. (mth)
Komut Inalum Kunjungi Wisata Kampoeng Reklamasi PT Timah
Bangka, FNN - Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo mengunjungi wisata agro dan pusat perlindungan satwa di Kampoeng Reklamasi PT Timah Tbk di Desa Air Jangkang Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Kita berharap upaya ini dapat membantu mengembalikan fungsi lahan, sekaligus menambah nilai daerah ini," kata Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Doni Monardo di Pangkalpinang di Air Jangkang Bangka, Ahad, 14 November 2021. Dalam kegiatan kunjungan ke Kampoeng Reklamasi PT Timah ini, Komut Inalum didampingi Direktur Utama (Dirut) PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan, untuk melihat langsung perkembangan berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan secara cepat dan menghasilkan seperti buah naga, manga, dan kelapa pandan wangi. Selain itu rombongan juga meninjau kawasan pusat perlindungan satwa yang terancam punah akibat perburuan liar, kerusakan lingkungan, dan perdagangan ilegal di lahan penambangan bijih timah. "Kerusakan ekosistem dapat memberikan kerugian ekonomi. Ini PR kita bersama, kesejahteraan masyarakat Bangka," kata Doni Monardo. Melihat apa yang telah dilakukan hingga saat ini, ia mengaku lega. "Target kita 2045 Indonesia Emas, jangan sampai kerusakan alam malah membuat Indonesia cemas, bukan Indonesia Emas,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan Kampoeng Reklamasi Air Jangkang merupakan salah satu proyek rehabilitasi lingkungan PT Timah, dimana pada 2013 diawali uji coba penanaman tanaman kemiri sunan sebagai tanaman bioenergi seluas enam hektare. Pada 2014 uji coba penggunaan mikoriza (sejenis fungi/jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman/pohon sehingga tanaman lebih optimal menyerap hara dalam tanah). Uji coba ini pada tanaman sengon dan karet seluas 14 hektare. Selanjutnya, pada 2015 penanaman tanaman kehutanan dan uji coba penanaman buah naga seluas 2,2 hektare. Kemudian pertengahan 2016 mulai pembangunan Kampoeng Reklamasi diawali dengan penataan lahan, penanaman tanaman buah dan tanaman endemik Pulau Bangka yaitu Pelawan dan tahun 2017 penyusunan masterplan Kampoeng Reklamasi dan perluasan penanaman tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya. "Pada 2018 PT Timah bekerja sama dengan Yayasan Animal Lovers of Bangka Island (ALOBI) dalam hal pengembangan Pusat Penyelamatan Satwa dan 2019 perluasan enam hektare untuk penanaman tanaman buah dan pemanfaatan kolong yaitu budi daya ikan, kerja sama dengan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang di kawasan ini," katanya. (MD).
Saatnya Kita Mandiri dengan Platform Digital Model Sendiri (1)
Oleh: Agus Maksum DALAM rangka mensosalisasikan hasil kajian Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU) kami kirimkan tulisan singkat ini untuk dijadikan bahan renungan dan pemahaman, juga memahamkan umat dan masyarakat terhadap situasi yang terkait dengan Ekonomi Keuangan dan Teknologi Digital. Era Industri Digital 4.0 telah menjadi lifestyle kita, baik tua (kaum baby bomers) maupun mudanya (kaum milenial) apalagi generasi Z yang lahir setelah tahun 2000-an. Bahkan trend ini segera akan menciptakan sebuah masyarakat yang di sebut society 5.0, sebuah masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada teknkologi digital. Sementara sebenarnya Industri 4.0 yang sekarang kita nikmati ini masih pada fase semu yang menipu Ekonomi di-drive oleh perusahaan StartUp Digital raksasa, namun perusahaan tersebut masih dalam masa bakar uang, masih belum mendapatkan profit. Artinya besarnya perusahaan-perusahaan raksasa Digital tersebut masih ditopang oleh masuknya uang dari Investor untuk di bakar mempertahankan user bukan dari profit. Ketika mereka akan sampai pada strategi exit-nya maka menjadi pertanyaan apakah mereka masih akan eksis, apakah mereka masih akan memberikan discount, harga murah, free ongkir dan berbagai kemudahan lainnya, atau justru mereka akan terjebak pada layanan yang menjadi mahal dan mencekik karena mereka harus mengembalikan uang triliunan rupiah yang dibakar. Berita terakhir yang kita baca misalnya Gojek Decacorn dengan valuasi Rp 140 Triliun merger dengan Tokopedia valuasi Rp 100 Triliun, setelah merger mereka segera akan IPO dengan target memperoleh uang Rp 580 Triliun dari pasar modal. Sangat mudah dibaca bahwa investor akan mencari untung dari profitaki di saham, bukan dari profit putaran bisnis. Saya khawatir target IPO Rp 580 Triliun adalah strategi exit para mafia investor untuk mengembalikan uang yang telah dibakar dari dua raksasa digital Gojek dan Tokopedia sebanyak Rp 240 Triliun yang telah meluluh lantakkan bisnis UMKM kita. Uang yang dibakar sebanyak Rp 240 Triliun itulah yang telah menjadi narkoba yang menjadikan kelompok milenial addict/kecanduan berbagai layanan Gojek dan Tokopedia mulai dari cashback, discount, harga murah, iklan gratis, free ongkir dan lain-lain dan itu semua memakan uang untuk dibakar Rp 240 Triliun, startup yang seperti inilah yang dibanggakan oleh negara dengan sebutan DECACORN. Lalu dari mana investor balik modal, mereka merger menjadi GOTO lalu segera akan IPO di bursa saham dan mentarget penjualan saham Rp 580 Triliun. Kalau itu tercapai maka investor akan mendapatkan untung Rp 340 Triliun dari IPO. Sementara valuasi perusahaan digital adalah jumlah user, loyalitas user tergantung pada discount, free ongkir, cashback, subsisdi dan lain-lain selama discount dan harga murah serta free ongkir masih ada user akan pakai aplikasi itu, tapi begitu hilang maka mereka segera akan berpindah ke lain aplikasi, sebagaimana user BBM berpindah ke WhatsApp lalu user BBM habis dan bangkrutlah persahaan RIM pemilik BBM, selabil itulah user pelanggan Aplikasi, karena sesungguhnya mereka bukah butuh tapi dimanja oleh berbagai layanan murah mudah praktis tapi layanan itu dibiayayai oleh para mafia Investor dengan bakar uang. Pertanyaan besarnya, apakah keuntungan Rp 340 Triliun dari IPO akankah dibakar lagi untuk mempertahankan user yang menjadi valuasi perusahaan? Silakan dipikir sendiri...? Bukankah ini potensial menjadi Buble Ekonomi seperti diperingatkan oleh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, Digital Power Concentration akan mengarah pada Buble ekonomi yang siap memicu krisis ekonomi. Lalu Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi strategi exit para pemain raksasa digital, bila memang mereka exit. (Bersambung) Penulis Adalah Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU)
Kemnaker Bahas Proses Pendapatan Upah Minimum 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Ia menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. "Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku, dapat dilanjutkan upah minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMK selama masih berlaku." ucapnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia berharap, melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. "BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah minimum," ucapnya. Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id. "Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS," ucapnya. Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan. Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada Covid-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. "Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas upah minimum" ucapnya. Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. "Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB," kata Joko. Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial. (MD).
POPULER
