ALL CATEGORY
Presiden Akan Melantik Panglima TNI Pada Rabu
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengagendakan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Rabu besok, 17 November 2021. "Beliau menyampaikan besok (Rabu) akan dilaksanakan pelantikan Panglima," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Pelantikan tersebut akan dilakukan di Istana Negara. "Selain pelantikan Panglima TNI akan ada pelantikan dubes-dubes," tambah Heru, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, November 2021 menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada Sabtu, 6 November 2021. Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Andika Perkasa sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Andika juga pernah mengemban jabatan penting di tubuh TNI sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dan Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat AD). Andika juga pernah bertugas memimpin teritorial saat menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura pada 2016. Sebelum menjadi Pangdam XII, Andika adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) yang mengawal Presiden Jokowi. (MD).
Biden Berbicara Dengan Xi Lewat Video Janjikan Bahas HAM
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan kepada Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping, ia berharap bisa membicarakan masalah hak asasi manusia dan keamanan saat kedua pemimpin melakukan pembicaraan pada Selasa, 16 November 2021 pagi. Pertemuan yang berlangsung melalui saluran video itu digelar dengan tujuan menurunkan ketegangan di antara kedua negara adi daya tersebut. "Mungkin saya perlu memulainya secara formal, walaupun kita tidak pernah bersikap formal sebelumnya," kata Biden kepada Xi, sebagaimana dikutip dari Antara. Xi mengatakan senang bertemu lagi dengan Biden, yang ia sebut sebagai "teman lama". Xi juga mengatakan AS dan China harus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi kedua negara. Biden menambahkan, ia dan Xi harus memastikan hubungan kedua negara tidak mengarah ke konflik terbuka. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Biden, dengan memasang pagar pembatas "akal sehat". Ia berjanji membahas berbagai bidang yang menjadi perhatian pemerintah AS, termasuk HAM dan isu-isu lainnya di kawasan Indo-Pasifik, dalam pembicaraan dengan Xi. Pertemuan virtual, yang dimulai pada Selasa tidak lama setelah pukul 07.45 WIB, itu diprakarsai oleh Biden dan diniatkan supaya menetapkan berbagai ketentuan bagi persaingan AS-China pada masa depan. Biden diperkirakan akan menekan Beijing supaya menghormati aturan internasional menyangkut perdagangan dan keamanan. Amerika Serikat dan China, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, berbeda pandangan soal asal-muasal pandemi Covid-19, aturan perdagangan dan kompetisi, dan pengembangan arsenal nuklir China beserta peningkatan tekanan Beijing terhadap Taiwan. (MD).
Jokowi: Banjir di Kalimantan karena Daerah Tangkapan Hujan Rusak
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan, banjir di Kalimantan disebabkan daerah tangkapan hujan di sana rusak sehingga harus diperbaiki. "Ya itu karena kerusakan wilayah tangkapan, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya itu yang harus kita hentikan," ujar dia, seusai meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 di Banten, Selasa. Ia mengatakan, air Sungai Kapuas di Kalimantan Barat meluap karena daerah tangkapan hujan rusak dan pemerintah akan fokus memperbaiki daerah tangkapan hujan itu. "Karena memang masalah utama ada di situ," kata dia. Ia mengatakan pemerintah mulai tahun depan akan membangun daerah tangkapan hujan yang rusak. "Akan ada persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di area tangkapan, kita perbaiki," kata dia yang berlatar belakang sarjana kehutanan itu. Adapun selain daerah tangkapan hujan yang rusak, dia mengatakan salah satu penyebab banjir adalah adanya curah hujan yang lebih ekstrem dari biasanya di Pulau Kalimantan. Sejak lebih dari tiga pekan lalu terjadi banjir bandang di Kabupaten Sintang, yang dilintasi daerah aliran sungai Sungai Kapuas, sungai paling besar di Indonesia. Diperkirakan sekitar 969.000 Hektare daerah aliran sungai di Kalimantan Barat rusak lahan dan kritis, dan yang paling besar adalah DAS Sungai Kapuas. (mth)
Pemprov DKI Berencana Perluas RTH di Daerah Penyangga
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di daerah penyangga karena keterbatasan lahan dan jumlah penduduk di Jakarta yang tidak memungkinkan memenuhi target 30 persen RTH. "Kami semua ingin memenuhi RTH sesuai ketentuan, tapi yang perlu dipahami kondisi di Jakarta penduduknya sangat padat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa. Menurut Riza Patria, kondisi Jakarta tidak hanya padat penduduk tapi semua aktivitas juga terpusat di Jakarta, mulai dari pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis, hingga sosial dan budaya, ada di Jakarta. Karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin berbagi program dengan daerah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Kami ingin berbagi beberapa program dengan Bodetabek. Ini sudah kami diskusikan. Jadi kami harap juga ruang terbuka hijau diperluas, ditambah di daerah di sekitar kota Jakarta," katanya. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana memindahkan pemenuhan RTH di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor, guna mengatasi persoalan banjir di Jakarta, dan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu. Wacana tersebut diutarakan Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil, dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021 di kantornya, Jakarta, pekan lalu. Sofyan mengatakan itu sebagai bagian dari kolaborasi bersama menyelamatkan kawasan Puncak. Mengutip dari laman web BPN, Sofyan mengatakan, RTH di Jakarta yang masih jauh dari target itu akan dikaji ulang agar bisa dipindahkan pemenuhannya ke daerah Puncak. "Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentang RTH Jakarta," imbuhnya saat membuka talkshow "Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor" di kantornya, Jakarta, Jumat (5/11). Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menjelaskan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta baru menyentuh angka 9,2 persen dari target pemenuhan RTH sebesar 30 persen. "Untuk 30 persen itu terlalu mustahil kalau di DKI tapi kalau masih di Depok, Tangerang, Bekasi masih memungkinkan karena lahan mereka masih luas, itu yang pasti," ucapnya. (mth)
Menteri Kesehatan Berharap RSUP Persahabatan Jadi Rujukan Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Jakarta Timur menjadi rumah sakit rujukan dunia untuk respirasi atau pernapasan. Budi menyampaikan itu saat menghadiri acara puncak dan penutupan HUT Ke-58 RSUP Persahabatan pada Selasa, 16 November 2021. "Jadi saya titip teman-teman di Persahabatan mengingat bahwa penyakit pernapasan ini sudah menimbulkan korban di dunia dan terus terjadi makanya mereka harus jadi salah satu rumah sakit rujukan dunia untuk dapat mengobati dan mencegah agar hal ini jangan sampai terjadi," kata Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari Antara. Budi menambahkan bahwa RSUP Persahabatan juga harus melakukan penelitian bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi hingga lembaga riset baik dari dalam dan luar negeri untuk dapat melakukan berbagai inovasi. "Mereka harus lakukan research bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi bukan hanya di Jakarta saja terkait yang berhubungan dengan respiratory disease," ujar Budi Gunadi. Menkes juga meminta manajemen RSUP Persahabatan untuk menjadi pengampu dengan membagikan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki kepada rumah sakit lainnya yang ada di Indonesia. "Saya juga minta RS Persahabatan jadi pengampu jangan hanya pintar sendirian tapi juga bisa menularkan kepintaran ke seluruh rumah sakit di seluruh provinsi," tutur Budi. RSUP Persahabatan menggelar acara puncak dan penutupan rangkaian HUT Ke-58 dengan mengusung tema "Sinergi Menyehatkan Negeri" yang diadakan di Griya Puspa RSUP Persahabatan. Acara yang juga dihadiri perwakilan Kedutaan besar Rusia itu diisi dengan berbagai kegiatan seperti peresmian Gedung Asma menjadi Gedung Prof. Dr. Hadiarto Mangunnegoro hingga penampilan dari peserta RSP Got Talent 2021 dan Duta RSUP. (MD).
Korban Banjir Bandang di Sigi Diedukasi soal Mitigasi Bencana
Sigi, FNN - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memberikan edukasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat yang menjadi korban banjir bandang di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan. Edukasi dilakukan bersama dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa berkaitan dengan antisipasi dampak fenomena La Nina yang memicu bencana hidrometeorologi. “Sudah dilakukan minggu lalu dan diberikan edukasi agar melakukan mitigasi bencana sejak dini. Ini rutin kami lakukan tetapi kali ini kami tingkatkan khususnya pada musim hujan seperti saat ini,” kata Bupati Sigi, Irwan Lapata di Sigi, Selasa. Dia menjelaskan bahwa bencana banjir sering melanda Kecamatan Dolo Selatan sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu diberi penguatan mitigasi bencana banjir bandang maupun longsor. “Memberi penguatan soal mitigasi bencana ini rutin dilakukan dan kami lakukan untuk semua wilayah bukan hanya untuk korban banjir bandang,” sebutnya. Selain memberi penguatan mitigasi bencana banjir maupun longsor dan memantau langsung daerah rawan bencana, pemerintah kabupaten berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalur sungai di Kabupaten Sigi. “Kami dibantu pihak-pihak terkait menyelesaikan masalah sungai ini dan berharap tidak terjadi risiko lebih besar jika turun hujan deras di Kabupaten Sigi,”terangnya. Sementara itu, Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin menambahkan BPBD Sigi bersama Dinas Sosial beberapa kali memberikan edukasi mitigasi bencana banjir dan longsor untuk seratusan KK yang menjadi korban banjir bandang pada September 2021. Pada musim hujan seperti saat ini, warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan jika terjadi bencana banjir atau longsor. “Nanti dalam waktu dekat akan ada lagi edukasi dari pemkab dan kami selalu mengikutkan warga Dusun 1 sekitar 90 KK, belum lagi dusun lainnya,” sebut Fuad di Sigi, Selasa siang. Fuad berharap pemerintah kabupaten terus memperhatikan warga di Desa Rogo yang menjadi korban banjir bandang dengan mempercepat pekerjaan normalisasi sungai. “Kalau pekerjaan sungai selesai maka masyarakat pun bisa lebih tenang menghadapi musim hujan seperti saat ini,” ucap Fuad. (mth)
Wapres Berharap Kualitas SDM Pemprov Aceh Terus Meningkat
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Aceh terus meningkat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. "Saya juga berharap kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik di Aceh itu terus meningkat, sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik di dalam pelayanan publik," kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh, seperti dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setwapres, Selasa. Wapres juga meminta Pemprov Aceh memberikan kemudahan aksesibilitas dan mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Wapres mendorong seluruh aparatur penyelenggara pemerintah di Aceh, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk saling berkoordinasi dan bersinergi denga jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) di pusat. "Konsolidasi, kolaborasi, sinergi antara K/L dan pemda lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat, agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing," katanya. Apabila kolaborasi tersebut tidak berjalan, kata Wapres, maka hal itu akan menghambat pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. "Kalau kolaborasi ini tidak berjalan, tentu akan terjadi hambatan dan tidak berjalan dengan baik. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah melaporkan terkait program pengembangan UMKM di Aceh, dengan pemberian dukungan melalui Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. "Dilakukan juga pembinaan terhadap pelaku usaha melalui tujuh dinas pelatihan, sembilan jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak," kata Taqwallah. (sws)
Pemkab Barito Utara Gelar Seleksi Kompetensi Bidang CPNS
Muara Teweh, FNN - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggelar Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 yang lulus passing grade hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) pada 16-17 November 2021 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) daerah setempat. "Hari ini tes SKB sedang berlangsung yang merupakan hari pertama dengan titik lokasi (tilok) di ruang Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Barito Utara Fakhri Fauzi di Muara Teweh, Selasa. Menurut dia, kegiatan yang akan diikuti 163 peserta tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama BKPSDM Barito Utara dengan BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, kata dia, tes dilangsungkan empat sesi, dengan jumlah peserta 30 orang per sesi dan alokasi waktu tes selama 90 menit. "Tes hari ini direncanakan memfasilitasi bagi 120 peserta. Selanjutnya, hari kedua pada Rabu (17/11), tes akan diikuti 43 peserta, yakni 30 peserta sesi 1 (08.00-09.30 WIB) dan 13 peserta sesi 2 (10.30-12.00 WIB)," kata Fakhri. Dia mengatakan, di sela setiap sesi tes, pada hari pertama maupun hari kedua, terdapat jeda waktu 60 menit di setiap sesi tes. Jeda waktu antar sesi, diperuntukkan untuk proses transisi/ persiapan yaitu registrasi dan penyerahan PIN peserta, penitipan barang, body checking,peserta masuk ruang tunggu steril, serta perpindahan peserta dari ruang tunggu ke ruang ujian. "Tes sesi pertama hari ini telah dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan ditentukan, beberapa saat nanti, sesi sudah harus selesai pukul 09.30 WIB," kata dia. Waktu pelaksanaan tiga sesi tes hari pertama ini, selanjutnya masing-masing untuk sesi 2 (pukul 10.30-12.00 WIB), sesi ketiga (13.00-14.30 WIB), dan sesi ke-4 (15.30-17.00 WIB). CASN di lingkup Pemkab Barito Utara yang lulus SKD dan berhak mengikuti tes SKB sebanyak 244 peserta dengan tiga titik lokasi ujian yaitu 163 orang tiloknya di Muara Teweh, kemudian 26 peserta dilaksanakan di BKN Banjarmasin dan 55 orang lokasi ujian UPT BKN Palangka Raya yang keduanya dilaksanakan pada Senin (15/11). "Jadi pelaksanaan tes SKB dengan titik lokasi di Banjarmasin dan Palangka Raya sudah dilaksanakan Senin (15/11)," ujar Fakhri. (sws)
OJK Faktor Terbesar Keamanan Siber Berada Pada Konsumen
Jakarta, FNN - Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani mengatakan konsumen memegang faktor terbesar terhadap keamanan siber pada finansial digital. “Berdasarkan literatur yang ada, faktor keamanan itu ada di tangan konsumen. Angkanya sekitar 60 persen lebih,” ujar Triyono dalam diskusi Infobanktv secara daring, Selasa, 16 November 2021. Triyono menyampaikan perilaku konsumen menjadi kunci dalam keamanan siber finansial digital, seperti menjaga kerahasiaan password dan tidak membuat password yang mudah ditebak. Selain juga menjaga kerahasiaan OTP (One Time Password). Karena itulah, OJK senantiasa meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen. “Ini salah satu aspek, tidak hanya sekedar dari infrastruktur tapi justru dari perilaku dan ini yang perlu kita perkuat,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. OJK mempunyai program digital finance curriculum bekerja sama dengan Kemendikbud dan universitas untuk mengembangkan kurikulum fintech serta membuat fintech center di beberapa universitas. Kemudian program OJK Infinity berupa capacity building dan konsultasi harian terkait inovasi keuangan digital, serta inisiatif lainnya adalah Program Digital Financial Literacy Moduls. “Salah satu modelnya adalah bagaimana mem-protect diri sendiri, materinya tidak hanya dalam bentuk e-book, video, dan juga gim interaktif. Mudah-mudahan dengan interaksi ini pemahaman tentang cyber security dan perlindungan data pribadi lebih cepat terserap,” jelas dia. Lebih lanjut Triyono menyampaikan OJK juga terus berupaya memperkuat standar keamanan untuk Lembaga Jasa Keuangan, antara lain dengan menerapkan security access manager yang merupakan solusi otoriasi lengkap untuk mengelola akses ke sumber daya berbasis jaringan internal pribadi dan memanfaatkan konektivitas internet publik dengan aman dan tetap mengedepankan kemudahan pengguna. Kemudian OJK juga meminta lembaga keuangan untuk menerapkan zero trust model yakni konsep keamanan yang tidak mempercayai siapapun, sehingga mengharuskan pengguna untuk diautentifikasi, diautorisasi dan memvalidasi konfigurasi dan postur keamanan. Selain itu OJK melalui Peraturan OJK juga telah mempunyai tiga peraturan terkait kewajiban lembaga jasa keuangan dalam menerapkan sistem keamanan berbasis security access manager. Peraturan tersebut adalah POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital, POJK Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi serta POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Kendati demikian Triyono berharap ada Undang-Undang terkait keamanan siber yang cakupannya lebih luas dan bisa mengatur lembaga nonkeuangan. “Yang kita harapkan UU level, sehingga kita bisa meng-capture potensi risiko yang ada di nonlembaga keuangan dan nonsektor yang tidak ada otorisasinya,” kata dia. (MD).
Pemerintah Papua Barat Bangunan Kantor Dinas Kehutanan di Wondama
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Kabupaten Teluk Wondama di Distrik Wondiboi guna mempermudah pengawasan terhadap pemanfaatan hutan setempat. Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor di Wasior, Selasa, berharap pelayanan bidang kehutanan di daerah setempat, terutama pengawasan hutan dengan menjaga kelestarian di Wondama, akan menjadi lebih kuat setelah memiliki kantor sendiri. Hendrik Mambor menyebutkan kabupaten setempat memiliki kawasan hutan seluas 1,146 juta hektare, terdiri atas hutan lindung, cagar alam taman nasional, dan hutan produksi. Salah satu yang cukup luas, kata dia, adalah cagar alam pegunungan Wondiboi yang membentang dari utara hingga selatan wilayah Teluk Wondama. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menjaga hutan pegunungan Wondoboi dari kerusakan, terutama akibat aktivitas manusia maupun kegiatan pembangunan. Pemkab Wondama akan bersinergi dengan cabang dinas kehutanan guna memastikan cagar alam pegunungan Wondiboi tetap terjaga. Bupati memandang perlu semua pihak menjaga dengan baik hutan di sebelah timur jalan ini (cagar alam pegunungan Wondoboi berada di bagian timur jalan raya Wasior-Rasiei) dengan baik. "Kami akan mulai membatasi pembukaan ruang di sepanjang hutan di sebelah timur jalan. Kalau yang kecil-kecil, kami masih toleransi. Akan tetapi yang besar, kami tidak mengizinkannya," ucap Mambor. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan bahwa pembangunan gedung kantor CDK merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kehutanan. Hendrik Runaweri berharap kantor CDK cepat selesai sehingga pelayanan di bidang hutan dan kehutanan di Wondama bisa terlaksana dengan lebih baik. "Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena meletakkan batu pertama pembangunan Kantor CDK Wilayah III Teluk Wondama. Adapun tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan hutan dan kehutanan, termasuk yang jadi perhatian saat ini adalah perizinan dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan," kata Runaweri kepada awak media usai kegiatan. Sebelumnya dalam sambutannya, Runaweri menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan di Wondama yang luasnya mencapai 98 persen dari total luas Kabupaten Teluk Wondama. Ia mengatakan bahwa kawasan hutan di Wondama menyimpan beragam potensi mulai dari flora dan fauna berbagai jenis, kayu, dan nonkayu hingga bunga dan buah-buahan. Hutan Wondama, lanjut dia, juga menjadi habitat tanaman dan binatang endemik, seperti anggrek, buah hitam, dan burung cenderawasih. Terlepas dari itu, hutan juga menjadi paru-paru dunia dan menjadi benteng pelindung dari bencana. Oleh karena itu, pihaknya harus berupaya menjaga dan memelihara kawasan hutan yang sudah ada sebab hutan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia pada saat ini maupun anak cucu pada masa yang akan datang. Dalam rangka itu, kata Runaweri, CDK siap bersinergi dengan Pemkab Teluk Wondama untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan maupun masyarakat secara baik dengan tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku. "Dengan adanya kantor ini, kami akan koordinasi dengan Bupati supaya kawasan hutan yang mau dimanfaatkan oleh pemda itu. Semua pihak perlu ikuti aturan yang ada supaya ke depan tidak ada masalah," kata Runaweri. (sws)
POPULER
