ALL CATEGORY
Kadiv Humas Pastikan Layanan Informasi Polri Terbuka 24 Jam
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan layanan informasi Polri terbuka 24 jam untuk publik. Irjen Dedi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan media adalah mitra utama dan strategis dari Divisi Humas Polri. "Selain komunikasi akan terus kita tingkatkan ditemani oleh Karopenmas dan bisa 24 jam juga melayani rekan-rekan media terkait dengan permasalahan informasi-informasi penting yang segera diinformasikan kepada masyarakat," ujar Dedi kepada awak media di Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu malam. Sebagai pejabat baru Divisi Humas Polri, Dedi mengaku akan meneruskan menindaklanjuti apa yang telah dibangun oleh Kadiv Humas Polri sebelumnya, yakni terus bermitra dengan media yang membutuhkan informasi apapun tentang kepolisian dan kinerja kepolisian. "Insha Allah saya akan segera menindaklanjuti," ujar Dedi yang menggantikan Irjen Argo Yuwono yang mendapat promosi sebagai Asisten Logistik (Aslog) Kapolri. Dedi sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri sehingga mengetahui kebutuhan informasi awak media. Sejalan dengan amanat yang diberikan Kapolri terhadap Divisi Humas agar terus menampilkan kinerja kepolisian kepada masyarakat secara humanis, Dedi mengatakan Polri pada intinya terbuka menerima saran, masukan, kritik dari semua pihak dalam rangka membangun dan memperbaiki kinerja kepolisian. "Agar Polri selalu dekat rakyat, Polri selalu dicintai masyarakat, dan bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan terbaik untuk masyarakat," terang Dedi. Terkait program ke depan, Dedi mengatakan akan meneruskan program yang sudah dijalankan oleh pendahulunya. "Pada prinsipnya karena sudah menjelang akhir tahun, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Argo ini merupakan langkah yang bagus sekali, pada prinsipnya akan melanjutkan," kata Dedi. Sementara itu, Irjen Pol Argo Yuwono yang dimutasi menjadi Aslog Kapolri mengaku akan merindukan kebersamaan dengan rekan-rekan media yang selama ini meliput di Mabes Polri. Argo memiliki pengalaman berkecimpung di bidang humas selama tujuh tahun, yang diawali dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, dan terakhir Kadiv Humas Polri. "Saya yakin teman-teman semua nanti bisa kerja sama dengan Pak Dedi, dan pasti lebih baik lagi kerja samanya dengan teman-teman media. Intinya, saya pasti kangen dengan teman semua," tutup Argo. (sws)
Jadwal Panahan: Kholidin Bersua Wakil Tuan Rumah di Final
Jayapura, FNN - Atlet panahan DKI Jakarta Kholidin bakal bersua dengan wakil tuan rumah, Sriyono di final nomor recurve elite putra pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua. Berdasarkan jadwal Technical Delegates (TD) Panahan, Rabu, final nomor recurve elite putra digelar pada Kamis (11/11) besok di Arena Panahan, Kampung Harapan, Jayapura. Kholidin pernah berlaga di ajang Thailand Princess Cup-13 pada Juni 2019 dan meraih juara kedua dan juara pertama Kejuaraan Panahan KUAD Open 2019. Kholidin adalah atlet yang masuk kelas elite divisi recurve, bersama Yanatar (Kalimantan Tengah), Abdul hamid (Kalimantan Selatan), Setiawan (Jawa Barat), Robertus Dio Prasetyanto (Jawa Tengah), dan Muh Hidayatul Abror dari DIY. Namun, hanya Kholidin yang lolos final bersama Sriyono dari Papua, sedangkan Robertus Dio akan bertanding dengan Arif Firmansyah memperebutkan medali perunggu. Di kategori putri, Qomariatul Kiptiyah dari Jabar akan bertanding memperebutkan medali emas melawan Sri Hartatik dari Jateng. Sedangkan perebutan medali perunggu antara Mahda Aulia selaku wakil Papua melawan Wahyu Retno Wulandari dari Kalteng. Selain nomor recurve elite, pada hari yang sama juga berlangsung perebutan medali emas pada nomor individual recurve. Cabang olahraga panahan Peparnas Papua diikuti sebanyak 171 atlet panahan dari 18 provinsi yang memperebutkan 30 medali dari empat divisi, yakni recurve, compound, nasional, dan W1. (sws)
Anggota MPR Sampaikan Tagline Baru Lembaga: Menyapa Sahabat Kebangsaan
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan bahwa MPR telah memiliki tagline baru, yaitu “Menyapa Sahabat Kebangsaan” dan meluncurkan Buku Digital MPR yang dapat diunduh di Play Store. “Dengan ungkapan yang demikian (Menyapa Sahabat Kebangsaan), maka MPR menjadikan seluruh insan sebagai sahabat kebangsaan,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Sebagai sahabat kebangsaan, tutur ia melanjutkan, tentu apa yang MPR sampaikan dan diskusikan bersama masyarakat adalah nilai-nilai yang bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. “Sekarang, kita semua adalah sahabat kebangsaan,” ujar dia. Selain menyampaikan tagline baru MPR, dia juga mengatakan bahwa MPR telah meluncurkan Buku Digital MPR secara resmi dan buku tersebut dapat diunduh di Play Store. Tujuan dari peluncuran buku tersebut adalah untuk mempercepat penyebaran informasi dan komunikasi antara MPR dengan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. “Biro humas dan sistem informasi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi yang canggih dan modern telah diterapkan MPR,” tutur dia. Pengumuman tagline baru beserta peluncuran Buku Digital MPR merupakan agenda acara dalam puncak Pekan Kehumasan MPR yang telah digelar sejak tanggal 8-11 November 2021. Dalam pekan tersebut, selama beberapa hari, MPR memamerkan foto-foto kegiatan pimpinan dan anggota MPR, serta memamerkan unit Perpustakaan MPR dan PPID. Pada kesempatan yang sama, juga diumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik dan Lomba Foto Jurnalistik, serta peluncuran novel Meraih Mimpi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pekan Kehumasan, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar dan sukses,” kata dia. (sws)
Tim Safari Personel TNI AL Sosialisasi Aturan Baru di Lantamal VIII
Manado, FNN - Tim Safari Personel dari Staf Personel TNI AL dan Dinas Administrasi Personel TNI AL melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baru serta penyampaian kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AL dalam bidang personel di Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Rabu. Asisten Personel Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muda TNI Irwan Achmadi, dalam sambutan dibacakan Paban II Binteman Spersal, Kolonel Laut (E) Dr Mukhlis, mengatakan bahwa pembinaan personel merupakan penggerak utama dinamika organisasi. Salah satu bentuk pembinaan personel adalah dengan melaksanakan kegiatan safari personel ke berbagai pangkalan utama TNI AL dengan maksud untuk mensosialisasikan aturan baru dan informasi, pengawasan/evaluasi dan analisa pelaksanaan pembinaan personel serta mengetahui permasalahan di satuan bawah. Dari kegiatan safari personel, berharap dapat tercipta komunikasi dua arah, sehingga terjadi kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pembinaan personel. "Selain itu diharapkan dapat mengetahui kondisi di lapangan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satuan," kata Achmadi. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, dalam sambutan dibacakan Asisten Perencanaan dan Anggaran Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Kolonel Laut (P) Bambang Prayitno, mengucapkan selamat datang kepada Tim Safari Personel dan ucapan terima kasih atas kunjungan di Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado juga menyambut baik kegiatan safari personel di lingkungan Lantamal VIII, sebagai tahapan penting dalam upaya mendukung suksesnya program pembinaan personel TNI AL, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kendala atau permasalahan bidang personel sekaligus ditemukan solusinya. "Berharap melalui kegiatan Safari personel ini dapat diketahui kebijakan pembinaan personel TNI AL ke depan dan sekaligus dapat dijabarkan di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, sehingga arah dan tujuan pembinaan dapat berjalan secara optimal," kata Prayitno mengutip sambutan itu. Oleh karena itu Ariwijaya memerintahkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan semua arahan, petunjuk dan bimbingan yang disampaikan oleh tim Spersal untuk perbaikan dan kemajuan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado di masa yang akan datang. Safari Personel yang dilaksanakan tersebut tidak hanya diikuti prajurit dan PNS Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado dan sebagian besar mengikuti melalui konferensi video. Tim Safari Personel yang datang ke Lantamal VIII berjumlah delapan orang terdiri dari enam orang dari Spersal yakni Paban II Binteman Spersal Kolonel Laut (E) Dr. Mukhlis, Letnan Kolonel Laut (KH/W) Eliyah Musarofah, Letnan Kolonel Laut (P) Marvill Marfel, Mayor Laut (K/W) Meta Lontoh, Letnan Dua Laut (S) Wahyu Eko P, Pembina IV/a. Andy Priyoko. Serta dua orang dari Disminpersal yaitu, Kasubdis Sahguna Disminpersal, Kolonel Laut (S/W) Erna Fauziah dan Letkol Laut (KH/W) Risma. (sws)
Gus Yahya Ajak Komponen Bangsa Bangkitkan Rasa Bangga Lahirnya NKRI
Jakarta, FNN - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangkitkan rasa bangga atas lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Proklamasi kemerdekaan, lalu diterjemahkan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa, secara gemilang telah menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain di dunia untuk mendapatkan kemerdekaan mereka," jelas Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menjelaskan para pendiri bangsa mula-mula meneriakkan mutlaknya membangun tatanan dunia yang baru, yang berkeadilan, satu bangsa hidup setara dengan bangsa lain. Tidak boleh ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun. "Sebelum Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkenalkan, bapak pendiri bangsa kita sudah lebih dahulu memformulasikan tentang dunia baru, lewat Pembukaan UUD 1945," jelas kandidat Ketua PBNU itu. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memberikan kuliah umum secara hybrid di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat. Kuliah umum itu diikuti oleh semua civitas akademika, mahasiswa S1, S2 dan S3 serta segenap staf pengajar. Saat kuliah umum itu, Gus Yahya berbicara dengan tema "Kontribusi Perjuangan Pahlawan Santri Ditinjau dari Perspektif Sosio-cultural dan Kontekstualisasi Semangat Persatuan dan Rela Berkorban di Era Digital". Gus Yahya menegaskan sejak bangsa Indonesia berhasil lepas dari cengkeraman penjajah, maka bak taburan tunas yang mekar di musim hujan, bangsa-bangsa lain juga melakukan perlawanan, merebut kedaulatan dan menggapai kemerdekaan. "Sangat jelas, para pendiri bangsa kita meneriakkan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," kata Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi tersebut. Menurut Gus Yahya, para pendiri bangsa tidak hanya menginginkan Indonesia merdeka, tetapi lebih dari itu adalah seluruh bangsa di dunia harus merdeka dari kolonialisme dan imperialisme. "Cita dan wawasan internasional soal kemerdekaan dan kedaulatan itu, antara lain disuarakan oleh para ulama dan santri pada era itu," kata pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang. (sws)
Ketua MPR RI Minta Timsel KPU-Bawaslu Perhatikan Survei JPPR
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu agar memperhatikan hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menyampaikan respons soal hasil pengecekan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) terhadap laman pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027. Survei tersebut menunjukkan laman pendaftaran yang diperuntukkan bagi kelompok disabilitas dinilai masih kurang ramah. "Meminta Timsel KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan hasil survei atau pengecekan oleh JPPR dengan mengevaluasi situs web tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada pada situs tersebut," kata Bamsoet. Hal itu, lanjut dia, mengingat jika situs website timsel masih kurang ramah, maka akan sangat sedikit penyandang disabilitas yang mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu. Dia meminta agar Timsel KPU dan Bawaslu segera melakukan perbaikan serius terhadap laman tersebut, yakni dengan lebih memperhatikan tingkat aksesibilitas laman pendaftaran agar lebih ramah dan memudahkan bagi calon anggota KPU dan Bawaslu yang ingin mendaftarkan diri khususnya penyandang disabilitas. "Meminta komitmen Timsel KPU dan Bawaslu dalam menjaring lebih banyak calon anggota penyelenggara pemilu dari berbagai kalangan," ujarnya. Bamsoet menilai sudah seharusnya menjaring lebih banyak calon anggota KPU dan Bawaslu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sws)
Ziarah ke Makam Bung Tomo, Anis Matta Ungkap Tiga Makna agar Indonesia Jadi Pemimpin Dunia
Surabaya, FNN - Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) Anis Matta melakukan ziarah ke Makam Bung Tomo (Dr. Sutomo), Ngagel Rejo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) saat peringatan Hari Pahlawan, Rabu (10/11/2021). Anis Matta datang mengendarai Jeep Willys Tahun 1939 atap terbuka. Di dalam Jeep Anis Matta didampingi Bendahara Umum Ahmad Rilyadi dan Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot. Sementara dibelakangnya, terlihat Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menggunakan Jeep lainnya. Mahfuz Sidik didampingi Ketua Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) III Ahmad Zainuddin dan Ketua Bidang Bangter V DPN Partai Gelora Indonesia Ahmad Faradis. Anis Matta diantar kader Partai Gelora Jatim dari Hotel Mercure, Surabaya menuju TPU Ngagel Rejo dan TMP Surabaya. Anis Matta mendapatkan sambutan meriah, teriakan Allahu Akbar, Shalawat dan Merdeka. Kemudian digelar tahlil dan doa bersama dipimpin oleh ulama setempat. Usai ziarah ke Makam Bung Tomo, Anis Matta kemudian berziarah ke TMP Surabaya yang terletak di sebrang TPU Ngagel Rejo Ziarah ke TMP dan doa bersama ini juga digelar serentak di 34 provinsi oleh DPW Partai Gelora. Dalam sambutannya, Anis Matta mengatakan, ada tiga makna yang membawa Partai Gelora hadir di Makam Bung Tomo pada kesempatan bersejarah ini. "Tiga makna ini yang ingin saya tegaskan pada momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November kali ini," katanya. Makna yang pertama adalah makna kesetiaan kepada bangsa dan Tanah Air. Anis mengatakan, para pahlawan yang terbaring di pemakaman itu adalah orang-orang yang telah membayar ongkos kemerdekaan dengan jiwa dan raga mereka. "Seandainya Indonesia adalah pohon, pohon ini tumbuh subur karena disirami dengan darah mereka. Seandainya Indonesia adalah bangunan, bangunan ini menjadi kokoh karena dibuat dari tulang belulang mereka," ujarnya. Itulah sebabnya, lanjut Anis Matta, mengapa Partai Gelora mengajak seluruh Bangsa Indonesia untuk membuat satu cita-cita nasional baru membawa Indonesia menjadi lima besar dunia. "Karena itu adalah cara mewarisi dan melaksanakan amanah perjuangan yang telah mereka wariskan kepada kita semuanya. Dan itulah makna amanat yang termaktub dalam konstitusi kita bahwa kita harus membawa Indonesia untuk ikut serta melakukan ketertiban dunia," orasinya berapi-api. Anis Matta juga mengingatkan agar jangan pernah mengkhianati amanat dari para pendiri bangsa apalagi di tengah situasi konflik geopolitik saat ini. "Jadi penting pada hari ini kita menegaskan makna kesetiaan kepada tanah tumpah darah kita, kepada bangsa kita dan kesetiaan kita untuk terus membawa amanat perjuangan para pendiri bangsa dan pahlawan kita. Jangan pernah mengkhianati," tegasnya. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa kepahlawanan itu adalah sikap dan karakter. Dia mengungkapkan, tidak semua yang pergi berjuang bersama Bung Tomo pada 10 November 1945 mati syahid pada waktu itu. Termasuk Bung Tomo sendiri tidak syahid pada saat pertempuran. Akan tetapi Bung Tomo adalah perwakilan dari seluruh generasinya, dari seluruh orang yang berjuang bersama untuk menegaskan satu makna bahwa kemerdekaan itu tidak diberikan sebagai hadiah melainkan direbut dan dipertahankan. "Ada jauh lebih banyak nama di pemakaman ini yang kita tidak kenal namanya dan ada banyak nama yang mungkin tidak dimakamkan di pemakaman ini. Tapi mereka semuanya adalah pahlawan," tandasnya. "Mereka semuanya memberikan jiwa dan raganya dan untuk makna itulah saudara-saudara sekalian, kita menghadirkan kembali makna yang abadi dari kepahlawanan adalah memberi. Memberi apa saja yang bisa kita berikan. Kita berikan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, harta kita, nyawa kita untuk tujuan yang suci. Memberi tanpa henti, itulah makna kepahlawanan," tambah Anis Matta. Dia juga menyebutkan, Bung Tomo tidak wafat di Surabaya. Namun beliau wafat di Arafah. Berpuluh-puluh tahun setelah berada dalam satu pertempuran bersama para pejuang yang sahid. "Berapa orang yang wafat, yang sahid pada peristiwa 10 November, kita tidak pernah tahu persis. Tapi makna memberi ini yang ingin kita tegaskan. Apalagi ketika sekarang ini kita sedang menghadapi krisis. Saat krisis seperti ini kita perlu menghadirkan kembali nilai-nilai kepahlawanan yang abadi yaitu memberi tanpa henti," katanya mengingatkan. Kemudian makna ketiga adalah makna paling penting. Anis mengatakan, Bung Tomo pada dasarnya bukanlah seorang tentara. Bung Tomo adalah seorang jurnalis. Namun Bung Tomo telah mengambil alih momentum 10 November untuk menyebarkan semangat perlawanan mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan sekutu. "Garis bawahi kalimat ini. Mengambil alih. Tidak peduli apa latar belakang beliau. Beliau sekali lagi adalah seorang jurnalis. Tapi beliau mengambil alih momentum dalam situasi yang sangat kritis," ujarnya. Tanggal 10 November 1945 menjadi momentum bersejarah karena Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa merdeka dan tidak akan pernah kembali sebagai bangsa yang dijajah. "Karena itu slogannya pada waktu itu, Allahu Akbar! Sekali merdeka tetap merdeka. Mereka mengambil alih momentum itu, momentum perlawanan untuk tidak pernah kembali. Semangat merebut momentum itulah yang sekarang ingin kita hidupkan kembali," ucap Anis Matta. Ketiga makna itulah yang ingin ia gelorakan kembali terutama di saat krisis akibat pandemi yang tak berujung. Kala dunia sedang berada dalam goncangan besar dan hanya bangsa-bangsa yang berani mengambil momentum dalam situasi ini. "Makna merebut momentum itulah yang ingin kita warisi dari Bung Tomo," imbuhnya. Ketua Umum Partai Gelora juga berharap ruh perjuangan Bung Tomo bisa hidup kembali dalam jiwa rakyat Indonesia. Ia menyatakan, kalau dulu dari Kota Surabaya mereka menyatakan satu tekad sekali merdeka tetap merdeka, sekarang waktunya kita menyatakan satu tekad baru. "Bahwa kita sudah merdeka, kita sudah mempertahankan kemerdekaan kita. Ini waktunya Indonesia merebut momentum untuk menjadi bagian dari kepemimpinan dunia," pungkas Anis Matta. (sah)
Smelter di Jawa Timur: Tirani Mengkristal
Oleh: Marthen Goo Kita dikagetkan dengan pernyataan Presiden soal Smelter dibangun di Jawa Timur. Tentu hal itu mengganggu ketenangan orang Papua karena bukan dibangun di Papua tapi justru dibangun di Jawa Timur. Sementara, semangat lahirnya desentralisasi didasarkan pada penghapusan pembangunan yang sentralistik. Nilai keragaman di Indonesia berusaha dirajut melalui semangat Kebhinekaan. Sudah sekian lama pembangunan bersifat sentralistik dan hal itu ditentang, hari ini smelter akan dibangun di Jawa Timur. Mestinya Pemerintah Pusat harus berpikir bagimana asas manfaat bagi orang Papua, dan logikanya, smelter harus dibangun di Papua. Papua harus dilihat dalam asas kebhinekaan dan semangat mewujudkan tujuan nasional. Pasal 25 UUD’45 jelas menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang” . Artinya bahwa pembangunan Smelter itu tidak perlu di Jawa Timur. Cukup dibangun di Papua dengan asas kebhinekaan (dibangun di daerah yang SDAnya diambil). Cara Melihat Smelter Secara Subtansial Smelter harus dilihat secara menyeluruh bahwa memiliki beberapa fungsi, yaitu (1) fungsi pendapatan daerah; (2) fungsi penyerapan tenaga kerja; (3) fungsi pasar seperti penghidupan pangan lokal dan hal lainnya; (4) fungsi ekonomi mikro seperti pendapatan kos-kos bagi pencari kerja. Fungsi pasar dapat dilihat dengan kebutuhan pangan yang besar, dan akan memberikan pendapatan bagi petani. Begitu juga tempat tinggal. Empat fungsi besar itu tentu akan membantu meningkatkan perekonomian dan kemajuan di Jawa Timur. Terus Posisi Papua dapat apa? Mestinya pemerintah harus membangun ekonomi di Papua dengan membuat smelter di Papua. Tindakan ini makin memupuk distrust (ketidak-percayaan), dan patut diduga adanya kebijakan yang memberikan gambaran adanya tirani dan dugaan rasisme . Ini juga sangat bertentangan sekali dengan pasal 27 ayat (2) UUD’45, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” . Seakan-akan rakyat Papua tidak memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika Pemerintah melihat bahwa pasal 27 ayat (2) itu berlaku juga bagi Papua, Smelter mestinya dapat dibangun di Papua. Atau, dapat kita lihat juga terkait pasal 28 UUD’45, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” . Orang Papua harus dilihat memiliki hak yang sama juga dengan warga negara yang lain untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya baik dalam pembangunan maupun dalam peningkatan perekonomian melalui pembangunan Smelter. Argumen Logis Soal Alasan Banyak opini yang berkembang mendukung Smelter dengan pura-pura bertanya “Mengapa tidak diprotes sebelumnya?” . Cara berlogika tersebut terbalik. Harusnya adalah “kenapa pemerintah tidak mau membangun smelter di Papua agar tidak menimbulkan protes?” atau “kenapa tidak tunjukan bentuk kepedulian (niat) dalam pembangunan ekonomi di Papua melalui smelter?” Ada juga yang beropini bahwa Smelter di bangun di Jawa Timur karena Papua tidak aman. Pada hal, kritikannya, “kenapa negara tidak membuat Papua tanah damai agar dengan Papua tanah damai, Smelter bisa dibangun di Papua?” Cara buat Papua Tanah Damai adalah dengan Gelar Perundingan seperti Aceh-Jakarta. Kenapa negara tidak lakukan perundingan untuk Papua tanah damai? Semangat mewujudkan Papua tanah damai melalui dialog Jakarta-Papua pernah ditawarkan konsepnya kepada Presiden Jokowi pada periode pertama. Sayangnya semangat damai tidak diwujudkan melalui perundingan. Konsep-konsep damai juga bahkan sudah disampaikan sebelum Jokowi jadi Presiden, misalnya pertemuan pimpinan-pimpinan Gereja Papua dengan SBY. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun merekomendasikan Dialog melalui bukunya Papua Road Map . Bahkan tokoh-tokoh Gereja di Papua pun merekomendasikan Dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua. sayangnya hal itu sampai saat ini tidak dilakukan. UUD’45 pasal 28I ayat (2) menyebutkan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” . Sehingga, jika Aceh bisa digelar proses yang sama, atau jika aspek kemanusiaan dikedepankan untuk di daerah lain, khususnya di pulau Jawa, mestinya Papua juga. Tawaran Solusi Dari tulisan ini, agar terpenuhinya pasal 25; pasal 27 ayat (2); Pasal 28; Pasal 28I ayat (2), saya juga akan memberikan tawaran solusi yang menurut saya mencermikan kebhinekaan dan mencerminkan semangat mewujudkan tujuan nasional dan sebagai prinsip penghormatan pada Hak Asasi Manusia, dan agar menghapus kecurigaan dan menghapus kristalisasinya tirani. Tawaran solusinya adalah: 1) Batalkan pembangunan Smeslter di Jawa Timur apapun alasannya dan bangun di Papua; (2) Gelar Perundingan Jakarta-Papua untuk wujudkan Papua Tanah Damai. Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan dan Peminat Hukum Tata Negara
Dahulu Bung Tomo Usir Penjajah, Sekarang Rezim Malah ‘Ngundang'
By Asyari Usman PULUHAN ribu rakyat Surabaya tewas dalam pertempuran tiga minggu melawan tentara Inggris. Perang dahsyat pecah pada 10 November 1945. Surabaya bergenang darah. Alhamdulillah, rakyat menang. Inggris kewalahan. Seorang jenderalnya terbunuh. Sutomo, yang akrab dipanggil Bung Tomo, adalah tokoh dan pemimpin gerakan perlawanan rakyat Surabaya. Beliau mampu mengobarkan semangat tempur rakyat. Inggris masuk ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Aguatus 1945 untuk memulihkan status Belanda sebagai penjajah. Spontan rakyat melawan. Disangka Inggris bisa begitu saja penjajahan Belanda dikembalikan lagi. Mungkin karena arogansi mereka. Merasa punya senjata lengkap. Sementara rakyat Indonesia siap mati dengan senjata seadanya. Api perlawanan terhadap penjajah lebih dahsyat dari kehebatan persenjataan mereka. Akhirnya, Inggris angkat kaki. Belanda pun tak punya pilihan lain. Mereka harus keluar. Begitulah rakyat dan para pemimpin perlawanan ketika mengusir penjajah. Mereka setiap hari hidup dalam kejaran tentara musuh. Demi membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme. Agar Indonesia tidak lagi dijajah. Tetapi sekarang, para penguasa malah mengundang penjajah. Dengan dalih investasi asing yang sangat diperlukan. Dan, entah mengapa, investasi asing itu sekarang identik dengan China (RRC). Semua hajat Presiden Jokowi diserahkan kepada China. Para penguasa di lingkungan rezim beralasan bahwa China lebih fleksibel dalam banyak hal. Mudah dan murah. Begitu alasan para penguasa. Masuklah mereka berduyun-duyun. Membuat berbagai proyek pengurasan kandungan bumi di mana-mana. Mereka mendiktekan syarat-syarat investasi. Didatangkanlah ribuan tenaga kerja China sebagai salah satu ketentuan yang harus disepakati rezim Jakarta. Yang masuk ke sini bukan hanya tenaga kerja level atas (manajemen), melainkan semua level. Termasuklah tenaga kerja untuk pekerjaan kasar. Di sejumlah proyek China, kerap terjadi ketegangan antara pekerja lokal dan pekerja impor China. Banyak laporan berita menyebutkan bahwa arogansi pekerja China dan diskriminasi penggajian selalu menjadi pemicu. Akhir-akhir ini, publik melihat pekerja China yang masuk melalui sejumlah bandara bagaikan berada di luar kontrol penguasa. Bahkan banyak yang mencurigai bahwa gelombang masuk orang China ke Indonesia hari-hari ini merupakan bagian dari skenario untuk menguasai negara ini. Mungkinkah? Wallahu a’lam. Bisa saja terjadi seperti dugaan itu. Orang-orang yang paham soal kemiliteran mengatakan orang RRC yang masuk itu bukan orang biasa. Mereka menunjukkan ciri-ciri fisik yang terlatih. Apa pun itu, kesibukan investasi China sekarang ini sangat wajar memancing orang untuk berkomentar pedas. Yang berlangsung belakangan ini memang serba mencurigakan. Dan membuat publik khawatir tentang masa depan bangsa dan negara. Wajarlah jika publik mendikotomikan situasi 10 November 1945 dengan keadaan yang ada saat ini. Pantas mereka bandingkan suasana dahulu dengan era sekarang. Dulu, Bung Tomo mengusir penjajah. Sekarang, rezim malah mengundang mereka. Mereka lupakan tragedi Surabaya yang merenggut 20,000 nyawa pejuang. Mereka pura-pura tafakur setiap 10 November yang dijadikan Hari Pahlawan itu.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Kabupaten Nias Barat di Sumut Berstatus Zona Hijau COVID-19
Medan, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara kini berstatus sebagai zona hijau COVID-19 yang sebelumnya berada di zona kuning. Kondisi tersebut dikutip dari situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 di covid19.go.id di Medan, Rabu, berdasarkan data hingga 10 November 2021. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Nias Barat menjadi satu-satunya daerah yang masuk kategori zona hijau dari total 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Sementara itu, sebanyak 32 kabupaten/kota lainnya di Sumut masih berada di zona kuning COVID-19. Ke-32 daerah tersebut yakni Kota Medan, Tebing Tinggi, Pakpak Bharat, Samosir, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Padang Lawas, Gunung Sitoli. Kemudian, Tapanuli Tengah, Nias, Deli Serdang, Dairi, Toba Samosir, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, Binjai, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo Selanjutnya, Asahan, Nias Selatan, Pematangsiantar, Labuhan Batu Selatan, Sibolga, Labuhan Batu Utara, Batu Bara dan Serdang Bedagai. Sebagai informasi, peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator-indikator yang digunakan seperti indikator epidemiologi yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya. Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis, serta indikator pelayanan kesehatan yakni jumlah keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. (sws)
POPULER
