ALL CATEGORY
Presiden Berpesan ke Jenderal Dudung Agar Bantu Program Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo berpesan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman agar TNI AD membantu pelaksanaan program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pesan Presiden tersebut disampaikan Jenderal Dudung dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, usai dirinya dilantik menjadi Kasad sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal dari Letnan Jenderal. “Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apapun dari TNI AD harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya,” kata Dudung yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dudung kemudian mengatakan “Kami dari TNI AD siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” Selanjutnya, kata lulusan Akademi Militer 1988 ini, Presiden Jokowi juga berpesan agar kesejahteraan prajurit TNI dapat ditingkatkan. "Pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit karena prajurit yang lebih utama," ujarnya. Jenderal Dudung mengatakan akan menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI AD untuk mempedomani delapan wajib TNI, terkhusus butir ke delapan. “Menjadi contoh dan mempelopori segala usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling. TNI AD harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat,” katanya. Dudung juga menekankan akan mengimplementasikan visi misi Panglima TNI Andika Perkasa. Ia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Andika, yang sebelumnya merupakan Kasad. “Kami akan lanjutkan apa yang sudah dirintis,” ujar Dudung. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada 2018-2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh Presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Dia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baligho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Bela Ustad Farid Okbah Parmusi Siapkan Tim Bantuan Hukum
Jakarta, FNN – Ketua Umum PP Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam menginstruksikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya bagi pembelaan terhadap Ustadz Farid Okbah (UFO). “Saya telah instruksikan Ketua LBH Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya,” ujar Usamah dalam keterangan pers yang diterima FNN, Rabu (17/11/2021) di Jakarta. Lewat keterangannya tersebut Usamah juga menginstruksikan seluruh pengurus, manajer dakwah, dan para dai Parmusi di seluruh Indonesia untuk tidak reaktif dan bersikap emosional terhadap status UFO. Sebaliknya ia mengajak untuk tetap mendoakan UFO agar diberi perlindungan, ketabahan, dan kekuatan oleh Allah Swt., serta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif bagi gerakan dakwah illallah. Ia juga meminta agar para dai Parmusi untuk terus berdakwah di tengah-tengah umat. Menurutnya, ia akan mengawal serta bertanggung jawab langsung setiap upaya dakwah illallah yang dilaksanakan oleh setiap dai Parmusi dalam upaya membentuk Desa Madani secara hikmah dan konstitusional. “Kepada segenap keluarga UFO saya harap agar bersabar menghadapi musibah ini dengan tetap sabar dalam ketaatan melaksanakan perintah dan larangan Allah Swt. Semoga Allah Swt meridhai perjuangan kita bersama,” ujar Usamah. Usamah juga mengungatkan bahwa UFO terlibat aktif dalam program aksi Desa Madani dengan melakukan pembinaan 5.000 Da’I PARMUSI melalui Dauroh tiap bulan secara bertahap. Bahkan, pada tanggal 26-28 September 2018 PARMUSI menggelar Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI di Gunung Gede Pangrango Cianjur Jawa Barat yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Luthfi Lubihanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo (saat ini Kapolri) dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto (selanjutnya pernah menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri). Saat itu, UFO bertindak sebagai Panitia pengarah Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Usamah Hisyam selama memimpin PARMUSI, UFO sangat kooperatif dalam melaksanakan strategi dakwah, termasuk terhadap pemerintah, sehingga pada tanggal 29 Juni 2020 ketika Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo menerima permohonan Audiensi Pengurus Pusat PARMUSI di Istana Negara, saya merekomendasikan penuh UFO sebagai salah seorang dari enam Pengurus Pusat PARMUSI yang diterima Presiden. Seperti diketahui Ustaz Farid Okbah ditangkap Densus 88 Antiteror di dekat kediamannya di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (16/11/2021) pagi. Pengacara menyebut tuduhan Farid terlibat terorisme adalah fitnah. "Kalau menurut kami, itu semua fitnah saja itu. Kami yakin Ustaz Farid bukan seorang teroris," ujar pengacara Ustaz Farid Okbah, Ismar Syafruddin, saat dihubungi, Rabu (17/11/2021). Ismar mengatakan Farid adalah seorang ulama yang gemar memberikan masukan untuk memajukan generasi muda. Selain itu, Farid disebut kerap berdakwah menyampaikan kebenaran. "Beliau adalah seorang ustaz, seorang ulama, yang selama ini getol untuk bagaimana memajukan para generasi muda untuk menjadi seorang yang alim. Beliau betul-betul dakwah, untuk menyampaikan kebenaran," tuturnya. Ismar juga mempertanyakan motivasi Farid bila terlibat dalam terorisme. Ismar menilai Farid merupakan orang yang cinta Indonesia dan kerap mengajak orang menjalankan demokrasi. "Kalau masalah tuduhan-tuduhan pihak kepolisian itu, kita cari apa motivasinya Ustaz Farid kalau dia mau jadi teroris. Teroris itu kan adalah salah satu kata-kata yang menyeramkan untuk didengar, siap membunuh, siap meneror, siap mengguncangkan suatu negara, padahal beliau adalah orang yang betul-betul mencintai Indonesia," tuturnya. (sws)
Presiden Jokowi Lantik Dudung Abdurachman sebagai Kasad
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah resmi menjadi Panglima TNI. Pengangkatan Dudung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/TNI/Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Setelah pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Tonny Harjono pada upacara pelantikan tersebut, Presiden Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan Dudung Abdurachman sebagai Kasad. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dudung mengucap sumpah jabatan. Dudung melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi saksi berita acara pengangkatan sumpah jabatan tersebut. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 108/TNI/ Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI yang menaikkan pangkat Dudung sebanyak satu tingkat lebih tinggi dari letnan jenderal menjadi jenderal. Turut hadir dalam pelantikan Dudung sebagai Kasad, antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan para pejabat terkait lainnya. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada tahun 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2018—2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Ia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baliho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Indonesia Pasti Bisa Hasilkan 2 Juta Ton Udang pada 2024
Jakarta, FNN - Salah satu target yang mencengangkan terkait sektor kelautan dan perikanan nasional, adalah ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan akan menghasilkan produksi 2 juta ton udang pada 2024. Meski tidak sedikit yang meragukan, tetapi Ketua Bidang Budidaya DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Arie Suharso menyatakan bahwa target 2 juta ton udang pada 2024 bukanlah sesuatu ambisi yang berlebihan, tetapi mungkin untuk diwujudkan. Arie mengingatkan bahwa udang kerap dianggap sebagai tolok ukur dari berbagai komoditas perikanan budidaya lainnya di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data bahwa pada tahun 2021 ini, Indonesia dinilai mampu memproduksi hingga lebih dari 800 ribu ton udang. Ia mengakui bahwa pada saat ini udang, dinilai sebagai suatu hal yang seksi dalam bidang perikanan budidaya, di mana berbagai negara yang umumnya berada di kawasan Asia seperti India, Thailand, dan Vietnam, sedang berlomba memproduksi udang. Namun, Arie yang juga berprofesi sebagai seorang pembudidaya yang memiliki tambak di kawasan Dipasena, Lampung, meyakini bahwa Indonesia sebenarnya memiliki beragam faktor yang bisa menjadi "amunisi" berharga dalam menghasilkan udang. Berbagai aspek yang menguntungkan Indonesia itu, antara lain adalah luasnya lahan budidaya perikanan air payau (yang cocok untuk komoditas seperti udang), yang mencapai hingga sekitar total lahan eksisting 1,2 juta hektare.Sedangkan potensi dari lahan budidaya perikanan air payau itu di Tanah Air diperkirakan dapat mencapai 16,7 juta hektare. Selain itu, Arie juga memaparkan bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 745 unit pembenihan budidaya, di mana sekitar 112 unit merupakan pembenihan untuk komoditas udang. Terkait dengan pakan, diperkirakan ada sebanyak 41 perusahaan yang bergerak sebagai produsen pakan dan 42 importir pakan, serta untuk bahan pendukung ada 392 obat penyakit ikan/udang yang terdaftar di Nusantara. Mengenai penyakit yang menimpa udang, bahwa ancaman virus atau penyakit yang menimpa udang merupakan tantangan besar yang merupakan masalah klasik yang kerap dihadapi oleh berbagai produsen di seluruh dunia. Sebenarnya budi daya udang di Indonesia sudah ada yang menggunakan teknologi 4.0, tetapi sayangnya masih belum diakses secara mudah oleh seluruh petambak Nusantara untuk mengembangkan budi dayanya dengan baik. Sementara terkait kebijakan di sisi permodalan, dinilai masih berkutat dalam cara-cara konvensional seperti kredit usaha rakyat, tetapi belum ada inovasi permodalan yang tepat guna bagi kebutuhan petambak. Optimistis Berdasarkan data BPS, kinerja ekspor produk perikanan secara kumulatif pada periode Januari hingga September 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 7,7 persen dengan nilai 4 miliar dolar AS. Dari keseluruhan ekspor kumulatif periode Januari-September 2021, komoditas ekspor utama meliputi udang sebesar 1,6 miliar dolar, tuna-cakalang-tongkol 518 juta dolar, rajungan-kepiting 447 juta dolar, cumi-sotong-gurita 401 juta dolar, rumput laut 236 juta dolar, layur 59 juta dolar, dan tilapia sebesar 46 juta dolar. Tidak heran bila Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pihaknya optimistis bisa untuk mewujudkan tambak modern dengan manajemen terintegrasi dalam rangka meningkatkan produksi udang nasional. Menteri Trenggono menyatakan, untuk menggenjot produktivitas ekspor produk perikanan khususnya udang, KKP telah menyusun sejumlah langkah strategis. Sejumlah kebijakan strategis tersebut di antaranya adalah akan merevitalisasi 14.000 hektare tambak tradisional yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. "Revitalisasi ini untuk meningkatkan produktivitas tambak tradisional dari yang tadinya 0,6 ton/hektare menjadi 2 ton. Di samping itu, revitalisasi dilakukan agar kegiatan budidaya berjalan ramah lingkungan," paparnya. Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu mengemukakan bahwa untuk mencapai target produksi udang sebesar 2 juta ton pada 2024, pihaknya telah melakukan tiga langkah, yaitu evaluasi, revitalisasi, dan modeling. Menurut Dirjen yang akrab disapa Tebe ini, langkah-langkah tersebut adalah dengan mengevaluasi lahan budi daya yang ada di seluruh Indonesia, yang sebesar 300.501 hektare dan terdiri atas lahan tambak tradisional, intensif, dan semi intensif. Selain itu, KKP juga menyiapkan luas lahan modeling atau tambak percontohan yaitu sebesar 14.000 hektare yang terdiri lahan tambak tradisional menjadi tambak intensif 11.000 hektare dan pembukaan lahan baru 3.000 hektare. KKP juga menggandeng ahli pemuliaan genetika bidang perikanan perikanan yaitu Profesor Alimuddin dari IPB dan Doktor Asep Anang dari Unpad guna membenahi sistem penyediaan induk udang vaname unggul. Tebe mengemukakan, pihaknya ingin banyak diskusi mengenai perihal teknis menghasilkan induk udang yang unggul. Ia telah membawa Profesor Alimuddin dan Doktor Asep ke ke Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, Bali, yang merupakan ujung tombak KKP dalam menyediakan induk udang vaname yang unggul. BPIU2K Karangasem telah memiliki fasilitas, di antaranya Nucleus Center sebagai tempat proses produksi benih udang vaname, kemudian Tambak Uji Performa untuk tempat proses uji multilokasi udang vaname, serta fasilitas Multiplication Center sebagai tempat pembesaran calon induk dan induk udang vaname. Asep Anang yang juga ahli genetika di Shrimp Improvement Systems (SIS), perusahaan terkemuka global dalam pembenihan komoditas udang, menyampaikan, fasilitas yang dimiliki BPIU2K Karangasem sudah menyalin dari SIS yang ada Hawaii dan Florida, Amerika Serikat. Asep menyarankan untuk perbaikan performa udang di Indonesia melalui traceability atau ketertelusuran, di mana kinerja udang dilacak dari mulai dari bentuk induk sampai ke tambak, sehingga bila ditemukan permasalahan maka dapat dilacak kembali hingga ke galur murninya. Sementara itu Alimuddin yang juga Dosen di Departemen Akuakultur IPB ini menyampaikan bahwa BPIU2K Karangasem mampu menjadi penyediaan induk udang vaname unggul. Menurut data dari KKP, BPIU2K Karangasem memiliki 42.578 calon induk yaitu calon induk udang vaname sebanyak 12.578 ekor, dan calon induk Vaname Nusantara generasi ke-4 (VN-G4) sebanyak 30.000 ekor. Kemudian, jumlah induk udang vaname sekitar 875 ekor induk, yang terdiri dari masing-masing untuk induk vaname (dari 4 sumber genetik) sebagai bahan pemuliaan induk galur murni tumbuh cepat sebanyak 400 ekor, induk vaname hasil impor dari Konabay sebagai sumber genetik untuk seleksi individu dan famili sebanyak 225 ekor. Serta, induk Vaname Nusantara (VN-G4) sebagai sumber daya genetik hasil seleksi famili sebanyak 250 ekor. Jaga lingkungan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan pengembangan shrimp estate atau kawasan budi daya udang terintegrasi oleh pemerintah, perlu dipastikan agar tidak sampai merusak kawasan mangrove atau hutan bakau. Untuk itu, perlu dimaksimalkan pengelolaan tambak yang sudah ada secara terintegrasi dari hulu ke hilir, dari pembibitan sampai pembuangan limbah pascapanen. Abdul Halim juga sepakat bila pengelolaan tambak udang di shrimp estate memiliki persyaratan yaitu adanya inisiatif menanam bibit mangrove baik di kawasan sama maupun lokasi lainnya. Ia mengingatkan bahwa tingkat produktivitas tambak bisa diproyeksikan, sehingga dapat diperkirakan penurunan produktivitasnya yang merupakan akibat dari kondisi lingkungan sekitar yang memburuk dan terabaikan. Bila terjadi kondisi salah urus, misalnya akibat limbah tambak dibuang tanpa diolah, maka potensi produktivitas tambak udang bisa menurun drastis. KKP sendiri juga memiliki inovasi seperti penggunaan microbubble pada proses produksi pembesaran udang vaname di kolam bulat dengan sistem bioflok, sebagai salah satu bentuk inovasi sektor kelautan dan perikanan. Plt. Kepala Badan Riset dan SDM KKP Kusdiantoro memaparkan, pengembangan teknologi microbubble untuk budidaya udang vaname dilakukan untuk mengatasi kendala yang kerap dihadapi oleh pembudidaya udang. Beragam kendala itu, antara lain biaya listrik yang tinggi, modal yang cukup besar untuk skala tambak, limbah yang tidak dikelola dengan baik hingga serangan penyakit. Kemudian, kendala lainnya juga berupa keterbatasan lokasi budidaya karena jauh dari sumber air laut/payau, serta daya dukung lingkungan yang menurun. Microbubble merupakan rekayasa teknologi akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memiliki beragam kelebihan, antara lain tanpa penggantian air, tidak ada air limbah perikanan yang dibuang ke lingkungan, dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga bahkan industri, serta bisa diaplikasikan di tengah perkotaan yang jauh dari sumber air laut. Kelebihan lainnya yaitu dapat dikembangkan dengan kepadatan di atas 1.000 ekor/meter kubik, sehingga produktivitas udang yang dihasilkan sangat tinggi. Dengan tersebarluaskannya penerapan inovasi teknologi ini, diharapkan dapat turut membantu mewujudkan target KKP dari pertumbuhan tambak udang nasional, yaitu 2,5 kali lipat setiap tahunnya. Dengan demikian, maka Indonesia diharapkan juga bisa untuk mewujudkan target 2 juta ton udang pada tahun 2024. (mth)
Osaka Khawatirkan Petenis China Hilang Setelah Adukan Pelecehan Seks
Jakarta, FNN - Juara Grand Slam empat kali Naomi Osaka mengaku prihatin atas keberadaan pemain tenis China Peng Shuai yang belum pernah terdengar kabarnya sejak menuduh mantan Wakil Perdana Menteri China melakukan serangan seksual kepadanya. Peng, salah satu bintang olahraga terbesar di China, mengatakan dalam media sosial awal bulan ini bahwa mantan anggota Komite Tetap Politbiro China Zhang Gaoli telah memaksa dia melakukan hubungan seks dan bahwa mereka kemudian mengakui sebagai hubungan suka sama suka. Komunitas tenis global semakin khawatir karena Peng tidak terlihat sejak membuat postingan tersebut dan pada Senin badan tenis putra (ATP) mendukung seruan Asosiasi Tenis Wanita (WTA) agar China menyelidiki tuduhan tersebut. "Saya baru-baru ini diberitahu bahwa seorang rekan sesama petenis yang hilang tak lama setelah mengungkapkan telah dilecehkan secara seksual," kata Osaka seperti dikutip Reuters. "Penyensoran tak bisa dibenarkan oleh alasan apa pun, saya harap Peng Shuai dan keluarganya selamat dan baik-baik saja." "Saya kaget dengan situasi saat ini dan saya berkirim kasih dan terang kepada dia. #whereispengshuai." Ketua WTA Simon mengatakan kepada New York Times pada Minggu bahwa tak ada seorang pun di Tour yang berbicara langsung dengan Peng tetapi dia sudah mendapatkan jaminan dari Asosiasi Tenis China bahwa petenis itu selamat "dan tidak di bawah ancaman fisik". Asosiasi Tenis China tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters mengenai hal ini. Petenis berusia 35 tahun itu adalah petenis China pertama yang menduduki peringkat teratas dunia ketika dia menjadi pemain ganda bernomor satu dunia pada 2014. Dia menjuarai ganda putri Wimbledon pada 2013 dan French Open 2014. Zhang yang kini berusia 75 tahun adalah Wakil Perdana Menteri China dari 2013 sampai 2018 dan bertugas dalam Komite Tetap Politbiro dari 2012 sampai 2017. (mth)
Presiden Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2021. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Andika saat mengucapkan sumpah jabatan dengan dibimbing Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu. Andika melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Seusai mengucapkan sumpah jabatan, Andika Perkasa dan Presiden Jokowi menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan yang disaksikan dua orang saksi, salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selanjutnya, Presiden Jokowi menyematkan tanda pangkat dan tanda jabatan di bahu Andika sekaligus menyerahkan tongkat komando Panglima TNI. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, antara lain Ibu Negara Iriani Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetoyo, dan pejabat terkait lainnya. Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (8/11) menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11). Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, Andika Perkasa adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Andika Perkasa lahir di Bandung, 21 Desember 1964 adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987. Ia mengawali karier sebagai perwira pertama infanteri Kopassus Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Gultor) selama 12 tahun. Selanjutnya, Andika menjadi Sespri Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Komandan Resimen Induk (Danrindam) Kodam Jaya/Jayakarta di Jakarta, Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera Kodam I/Bukit Barisan yang berkedudukan di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono tersebut kemudian menduduki posisi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat pada bulan November 2013 sehingga Andika pun menjadi perwira tinggi bintang satu. Perjalanan kariernya meningkat saat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan pangkat mayor jenderal, 2 hari setelah pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014—2019. Selanjutnya, alumnus The Military College of Vermont, Norwich University, Vermont, USA ini melanjutkan karier militernya sebagai Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada tanggal 30 Mei 2016. Setelah beberapa kali berganti jabatan, pemegang gelar lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 2000 tersebut dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada tanggal 22 November 2018. Selama menjabat sebagai Kasad, Andika Perkasa aktif membantu pemerintah menjalankan program Serbuan Vaksin guna mencapai target vaksinasi nasional dengan mengerahkan anggota TNI AD. Andika Perkasa juga menunjukkan sikap tegas dengan memecat 31 prajuritTNI AD yang terkait dengan penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2020. Sebagai Kasad, Andika juga memerintahkan penghapusan aturan tes keperawanan dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD seperti pernyataannya pada tanggal 11 Agustus 2021. (mth)
Peneliti KLHK Siapkan Nyamplung untuk Jadi Bahan Bakar Nabati
Jakarta, FNN - Peneliti pada Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Budi Leksono sedang menyiapkan minyak pohon nyamplung untuk menjadi bahan bakar nabati. "Bukan berarti nyamplung akan menyaingi kelapa sawit. Sawit sudah siap sekali menjadi biodiesel dengan proses yang sudah berskala industri, bahkan untuk ekspor," kata Budi, dalam webinar "Tak Hanya Sawit, Indonesia Kaya Beragam Bahan Bakar Nabati" yang dipantau di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan kalau dikembangkan lebih jauh, minyak nyamplung pun dapat menjadi substitusi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN). Subtitusi ini, terutama diperlukan saat distribusi minyak kelapa sawit terhambat isu global, seperti isu terkait BBN tidak seharusnya berupa minyak yang dapat dimakan atau edible oil. Di samping itu, pohon nyamplung yang bisa dikembangkan di wilayah-wilayah terpencil menjadi solusi saat BBN dari sawit sulit didistribusikan ke wilayah-wilayah tersebut. "Indonesia negara tropis yang sangat kaya. Kalau minyak nyamplung tidak dimanfaatkan, biaya BBN di Indonesia bisa lebih tinggi lagi," kata Budi. Berdasarkan penelitian Budi, pohon nyamplung tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut. Pohon yang toleran terhadap lahan kritis ini pun dapat berbuah sepanjang tahun dengan produksi mencapai 50-150 kilogram per pohon per tahun. Pohon dengan minyak bersifat tidak dapat dimakan atau non-edible oil ini juga memiliki rendemen minyak tinggi, yakni sebesar 30-80 persen. Daya bakar minyak nyamplung, menurut Budi, juga tinggi dan saat ini cara pengolahan minyaknya sudah dikuasai oleh peneliti dan masyarakat setempat. "Pemanfaatan limbah industri minyak nyamplung juga sudah diketahui, begitu pula teknik budi dayanya. Saat ini yang belum ada adalah benih unggul dengan produktivitas tinggi, ini yang harus disiapkan saat hendak mengembangkan industri berbasis tanaman nyamplung," katanya. Saat ini pihaknya telah melakukan penelitian terhadap minyak pohon nyamplung dari 12 populasinya yang tersebar di delapan pulau di Indonesia. Budi berharap penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah di masa yang akan datang, yang diharapkan juga mulai menggunakan tanaman alga untuk dijadikan BBN. (mth)
Peneliti Sebut Pentingnya Literasi untuk Identifikasi Tekfin Legal
Jakarta, FNN - Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu mengingatkan pentingnya literasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi perusahaan finansial berbasis teknologi (tekfin) yang legal dan tidak tertipu dengan tekfin tidak berizin. "Upaya literasi agar masyarakat dapat mengidentifikasi fintech yang terdaftar dengan yang ilegal perlu ditingkatkan," kata Thomas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu. Thomas juga memastikan upaya literasi ini juga harus disertai dengan adanya sistem elektronik yang tangguh untuk mencegah adanya penggunaan data dalam menawarkan pinjaman ilegal melalui telepon genggam. Menurut dia, literasi ini menjadi penting sebagai edukasi kepada masyarakat mengingat proses moratorium atau penghentian pendaftaran untuk tekfin tidak akan menyelesaikan permasalahan tekfin ilegal. "Mau ada moratorium atau tidak, fintech ilegal tetap akan beroperasi bila tidak ada penindakan tegas. Apalagi, banyak fintech ilegal beroperasi dengan cara meniru dan menggunakan logo dan nama dari fintech yang terdaftar untuk menarik perhatian calon konsumen," katanya. Selain itu, Thomas menambahkan permasalahan lain yang seharusnya diselesaikan adalah akses tekfin ilegal kepada data pribadi individu, seperti nomor telepon, yang digunakan untuk menawarkan pinjaman lewat pesan singkat maupun telpon langsung. Padahal, kerahasiaan data pribadi yang mengacu pada pengumpulan data, preferensi dan cara lembaga mengelola data, merupakan perlindungan terhadap privasi konsumen dan merupakan hak subjek data individu. "Penawaran pinjaman kilat melalui pesan singkat sangat masif sekali. Nomor telepon masyarakat tersebar luas dan disalahgunakan untuk menjerat masyarakat ke dalam pinjaman dengan bunga yang tidak wajar," ujar Thomas. Menurut dia, proses penawaran pinjaman kilat tersebut membuktikan adanya praktek jual beli data konsumen dan kurangnya perlindungan atas kerahasiaan data masyarakat. Saat ini, banyak kasus yang menunjukkan bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Untuk mengatasi hal yang merugikan masyarakat ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri tekfin dan tentunya kesadaran pengguna layanan. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengharuskan setiap fintech di Indonesia mencatatkan diri ke OJK secara legal. Tekfin berperan penting dalam percepatan inklusi keuangan dan perannya menjadi semakin penting karena adanya kebijakan pembatasan sosial dan adanya desakan kebutuhan dana dari kelompok masyarakat yang terkena dampak pandemi. Terbukti bahwa sampai dengan Oktober 2021, industri tekfin telah menyalurkan dana pinjaman ke sektor produktif sampai sebesar Rp114 triliun. "Perlindungan konsumen fintech diperlukan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kepercayaan mereka dalam bertransaksi dengan lembaga ini. Rasa aman dan kepercayaan akan menumbuhkan industri keuangan dan menggerakkan sektor-sektor yang terdampak pandemi lewat skema pinjaman yang diajukan," kata Thomas. (mth)
Peneliti BRIN Imbau Parpol Tegaskan Keberpihakan Pada Perempuan
Jakarta, FNN - Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengimbau partai-partai politik di Indonesia untuk menegaskan keberpihakannya pada perempuan dalam rangka meningkatkan keterwakilan mereka di dunia politik, khususnya di bidang legislatif. Keberpihakan itu, lanjut Siti Zuhro, dapat diwujudkan oleh partai politik dengan berperan menguatkan rasa kepercayaan diri para anggota perempuannya untuk menjadi calon anggota legislatif. "Ini yang tidak muncul kepercayaan diri tadi karena dari partai pun tidak menunjukkan keberpihakannya yang oke," kata Siti Zuhro saat menjadi penanggap dalam webinar nasional Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertajuk Peran Partai Politik terhadap Keberhasilan Kader Perempuan di Pileg 2024 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kongres Wanita Indonesia dipantau dari Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Tanggapan itu muncul setelah pemaparan materi yang diberikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu yang mengatakan bahwa salah satu tantangan dalam peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya lembaga legislatif, yaitu kurangnya rasa percaya diri dari mereka. Perempuan sering kali menilai kemampuan dirinya lebih rendah dibandingkan para calon legislatif laki-laki. Untuk itu, peningkatan kepercayaan diri menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan, baik dari partai politik maupun para kaum perempuan itu sendiri. Sebagaimana dikutip dari Antara, Siti Zuhro pun menilai apabila kepercayaan diri perempuan untuk terjun ke lembaga legislatif meningkat, komposisi keterwakilan perempuan di sana pun dapat terisi minimal sebanyak 30 persen. Selain itu, dia juga menyarankan keberpihakan partai politik terhadap perempuan dapat mewujudkannya melalui sifat proaktif dan proses rekrutmen yang memanfaatkan tim headhunter. Tim tersebut bertugas mencari calon anggota berkualitas. "Yang saya bayangkan, rekrutmen itu tidak bisa cuma business a usual terhadap perempuan, tetapi juga harus melibatkan headhunter. Perempuan itu diperlukan oleh partai politik sehingga dia melamar, entah ke kampus, organisasi perempuan, dan sebagainya. Jadi, proaktif, tidak hanya menunggu," kata Siti Zuhro menegaskan. (MD).
PLTU Sumatera Selatan 8 Terbitkan Tekhnologi Andal Yang Bisa Mengurangi Emisi
Jakarta, FNN - PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) yang merupakan konsorsium pelaksana proyek PLTU Sumsel 8 menerapkan teknologi flue gas desulphurization atau FGD untuk mengurangi emisi pembangkit saat memproduksi listrik. Teknologi ini digunakan untuk meminimalkan sulfur dioksida dari emisi gas buang pembangkit listrik berbahan bakar fosil batu bara tersebut. "FGD merupakan proses pencampuran emisi gas hasil pembakaran batubara dengan zat pengikat berupa kapur basah agar kandungan sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer menjadi rendah," kata Deputi General Manager HBAP Gusti Anggara dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara tersebut berkapasitas 2 x 660 megawatt dan pembangunannya telah mencapai 92,84 persen. PLTU ini merupakan bagian dari proyek pemerintah Indonesia untuk menghasilkan 35.000 megawatt. Pembangkit ini dibangun oleh PT Bukit Asam (Persero) melalui PT HBAP sebagai pengembang listrik atau independent power producer (IPP). PT HBAP merupakan konsorsium antara Bukit Asam dengan China Huadian Hongkong Company Ltd. "Proyek PLTU ini nantinya membutuhkan sekitar 5 juta ton batu bara per tahunnya yang disuplai dari IUP Bangko di wilayah tambang Bukit Asam di Tanjung Enim," jelas Gusti, sebagaimana dikutip dari Antara. Dalam mendukung pencapaian netralitas karbon, pembangkit tersebut memakai teknologi ramah lingkungan bernama super critical. "Kami baru saja menerima laporan progresnya sudah lebih dari 92 persen. Semoga lancar sesuai target dan dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar, menguatkan sistem kelistrikan Sistem Sumatera," pungkas Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi. (MD).
POPULER
