ALL CATEGORY
Kemenperin Apresiasi Inisiatif Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian mengapresiasi inisiatif pembangunan ekosistem kendaraan listrik oleh Gojek dan TBS Energi Utama, melalui PT Karya Baru TBS (TBS), yang berkolaborasi mendirikan perusahaan Electrum dan akan mengembangkan bisnis di berbagai bidang kendaraan listrik. "Electrum menjadi kendaraan atau wahana yang akan digunakan oleh mitranya. Mudah-mudahan ini terus berkembang. Harus ditanamkan mindset bahwa kendaraan listrik ini adalah sesuatu yang berbeda, prestisius. Jadi, wajar jika harganya sedikit di atas," kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Sony Sulaksono lewat keterangannya di Jakarta, Jumat. Electrum bergerak di bidang manufaktur kendaraan listrik roda dua, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, hingga pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik. Adapun nilai investasinya dalam negeri mencapai satu miliar dolar AS atau Rp17 triliun dalam lima tahun ke depan. Menurut Sony, pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang dilakukan oleh Gojek dan TBS sejalan dengan pengembangan industri nasional. "Dengan adanya transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik berbasis baterai ini, kita harapkan pada 2030 akan tercapai 3 juta kendaraan listrik berbasis baterai. Kita harap itu akan menurunkan 4,6 juta ton emisi CO2," ujar Sony. Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia kini menjadi prioritas pemerintah. Presiden Joko Widodo menyampaikan dengan usaha sendiri Indonesia akan berupaya menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 29 persen hingga tercapai net zero emission pada 2060. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan mendorong berkembangnya ekosistem berbasis baterai di lingkup pemerintahan. Co-Founder & CEO Gojek Kevin Aluwi mengatakan pihaknya sangat serius dalam mengadopsi kendaraan listrik untuk semua layanan ekosistem Gojek, seperti GoFood (pesan antar makanan), GoSend (pengiriman paket), dan GoRide (transportasi). Menurutnya, adanya join venture bersama TBS ini, nantinya akan mengubah berbagai macam layanan tadi, dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. "Buat kami, ini merupakan suatu komitmen yang sangat serius dan sangat inti dalam bisnis kami. Ini kita lakukan karena situasi polusi sudah sangat buruk. Udara yang kita hirup, kualitasnya sudah sangat rendah, dan Sebagian disebabkan karena kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar kita. Untuk kami, ini merupakan usaha untuk membantu menciptakan solusi terhadap masalah tersebut," ujar Kevin. Pendapat senada diungkapkan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Patria Sjahrir. Menurutnya, TBS berkomitmen untuk beralih penuh untuk berinvestasi ke industri renewable dan mewujudkan net zero emission bersama Gojek. "Kita harapkan join venture ini merupakan satu inisiatif dari anak-anak bangsa untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Kami sendiri mengawalinya dari sektor batu bara dan bertransisi ke energi terbarukan, dan sekarang bekerja sama dengan Gojek untuk membangun kendaraan listrik roda dua," kata Pandu. (mth)
Tenaga Kontrak Pemkab Kotawaringin Timur Dievaluasi Awal Tahun
Sampit, FNN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjadwalkan pada Januari 2022 melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kontrak kerja. "Karena tahun ini tinggal dua bulan lagi, maka evaluasi akan kami laksanakan pada awal 2022. Evaluasi pada Januari. Ini sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Sekda," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang juga Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kotawaringin Timur Alang Arianto di Sampit, Jumat. Penjelasan ini juga disampaikan Alang menjawab pertanyaan anggota dewan saat rapat di Komisi I DPRD Kotawaringin Timur. Saat itu sejumlah legislator menyampaikan informasi terkait keluhan masyarakat terhadap kinerja tenaga kontrak. Sejumlah anggota Komisi I menyoroti tenaga kontrak karena kinerjanya dinilai kurang baik. Banyak tenaga kontrak yang diduga tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga hanya membebani anggaran pemerintah daerah. Menanggapi itu, Alang mengakui adanya informasi tersebut. Untuk itulah pemerintah daerah akan mengevaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak yang tersebar hingga di kecamatan. Saat ini pemerintah daerah tidak ada lagi merekrut tenaga kontrak. Bahkan jika ada tenaga kontrak yang mengundurkan diri maupun meninggal, pemerintah daerah tidak ada merekrut tenaga kontrak baru sebagai penggantinya. Data BKPSDM Kotawaringin Timur, saat ini ada 3.625 orang tenaga kontrak yang aktif. Untuk 2022, kontrak kerja mereka rencananya hanya dibuat untuk waktu enam bulan. Hal itu lantaran pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak pada Januari 2022. Jika kinerjanya dinilai kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan kontrak kerja tenaga kontrak tersebut tidak lagi diperpanjang. "Kontraknya dibuat enam bulan, setelah ada hasil evaluasi maka akan diputuskan apakah kontrak mereka dilanjutkan atau stop. Kami mempersiapkan evaluasi ini supaya sesuai harapan kita dan tidak ada kesalahan dalam melakukan evaluasi," tambah Alang. Alang menambahkan, tenaga kontrak yang ada ini kemungkinan hanya diperpanjang sampai 2023. Nantinya pada 2023 tidak ada lagi tenaga kontrak karena semua akan beralih ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. "Makanya kami sudah menyurati kepada SOPD untuk menyusun usulan formasi PPPK itu, tapi ternyata banyak SOPD yang tidak mengusulkan. Akhirnya kita hanya mengusulkan sebanyak 339 formasi dalam seleksi pada 2022 nanti. Itu pun jika semua formasi disetujui pemerintah pusat," demikian Alang Arianto. (sws)
KPPOD Rekomendasi Optimalisasi Digitalisasi PBJ Agenda Krusial Pemda
Jakarta, FNN - Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Ditha Mangiri merekomendasikan agar penerapan dan optimalisasi digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi agenda krusial dari pemerintah daerah di Indonesia. "Tidak semua daerah itu memiliki infrastruktur yang mendukung untuk digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa," kata Ditha Mangiri saat menjadi pemantik diskusi dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Untuk itu, lanjut Ditha Mangiri, rekomendasi tersebut sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat tercipta transparansi informasi, integrasi data, efisiensi proses bisnis, serta akses pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan yang terbuka dan adil. Ia juga mengatakan pemerintah pusat pun melalui Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mendorong optimalisasi layanan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, tambah Ditha, sudah sepatutnya optimalisasi pemanfaatan pengadaan barang/jasa segera diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPPOD dan Populi Center itu, Ditha juga memaparkan berbagai manfaat dari digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa. Pertama, layanan pengadaan barang/jasa dalam bentuk digital dapat mempersulit terjadinya tindak pidana korupsi dan persekongkolan. "Saya bisa ambil kesimpulan dari segi digitalisasi, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan. Di antaranya, dengan mendesain pengadaan berbasis digital ataupun elektronik," tutur Ditha. Selain itu, ia juga menilai layanan pengadaan barang dan jasa berbentuk digital akan meningkatkan efektivitas penggunaan waktu serta biaya. Lalu, digitalisasi tersebut juga bisa menghilangkan penggelembungan biaya anggaran dan mark-up, yaitu kesenjangan di antara harga jual barang atau jasa dan biaya anggarannya. "Pemerintah juga menyediakan e-katalog. Semua daftar harga itu sudah tertera di dalam. Jadi, untuk penggelembungan biaya anggaran dan mark-up bisa terminimalisasi di dalam sistem e-katalog," ujar Ditha. Ia pun berharap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang transformasi pelayanan publik dari yang berbentuk manual menjadi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis digital juga disarankan untuk diutamakan di sekitar wilayah luar Jawa dan wilayah terluar Indonesia yang lain. (sws)
Peneliti CSIS: Pelayanan Publik di Daerah Harus Responsif dan Adaptif
Jakarta, FNN - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan berdasarkan pembelajaran dari keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 dan prediksi ke depannya, pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat harus responsif dan adaptif. "Yang pertama, dari pandemi ini dan tren ke depan, kita bisa memetik satu pelajaran bahwa pelayanan publik ke depan itu harus responsif karena sekarang daerah-daerah akan berubah menjadi daerah urban dan akan terjadi urbanisasi yang meningkat," kata Arya Fernandes saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Selain itu, lanjutnya, diperkirakan akan terjadi perubahan tren ke depan di mana kumpulan data yang lebih besar dan kompleks (big data) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi penting sehingga pendekatan pelayanan publik di daerah yang adaptif dengan memanfaatkan kedua hal itu harus diperhatikan. Arya juga menjelaskan keadaan urbanisasi membuat masa mendatang diliputi berbagai permasalahan, mulai dari kesenjangan sosial, kemiskinan, kemacetan, hingga persoalan kurangnya air bersih. Untuk itu, diperlukan pelayanan publik yang dapat merespons masalah-masalah tersebut. Kemudian menurutnya, pelayanan publik yang responsif diperlukan pula untuk menghadapi salah satu perubahan yang dialami oleh dunia, yakni isu perubahan iklim dan lingkungan. Efek dari perubahan iklim mulai terasa sejak sekarang dan dapat dilihat dari musibah banjir ataupun kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Di Indonesia, banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana, misalnya, Kota Batu, beberapa daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya," tutur Arya. Ia pun menambahkan perkiraan terhadap gelombang ketiga pandemi COVID-19 merupakan pertimbangan lain untuk menjadikan pelayanan publik ke depan lebih responsif. Sementara terkait layanan publik yang adaptif, Arya menilai akses publik terhadap internet semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk lebih peduli dengan isu-isu publik, terutama di kalangan milenial. Dengan demikian, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif dari pemerintah daerah menjadi semakin mendesak untuk segera diwujudkan. (sws)
LK2PK Ajak Masyarakat Terapkan PPKM Level 3 Secara Disiplin
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mengajak semua pihak terutama masyarakat agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada akhir tahun secara disiplin. "Pemerintah berencana menerapkan kebijakan itu guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Oleh karena itu, ia meminta pengertian dan kerja sama masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan disiplin. Hingga saat ini membatasi diri atau menerapkan protokol kesehatan secara berkelanjutan wajib terus dilakukan hingga pandemi benar-benar berakhir. "Semoga saja dengan kedisiplinan kita saat ini, tahun depan kita bisa kembali hidup normal," harap dia. Ardiansyah yakin pemerintah sudah memperhitungkan secara matang untuk menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu setidaknya dari belajar lonjakan kasus akibat tingginya tingkat mobilitas masyarakat akhir tahun lalu. Di samping itu, ia menilai kebijakan turunan dari PPKM level 3 perlu melihat kondisi di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan lokal berbasis data. "Jumlah pemeriksaan, tingkat penularan, angka kematian, kesiapan fasilitas kesehatan, dan tingginya vaksinasi di suatu daerah harus menjadi dasar-dasar dalam membuat kebijakan," kata dia. Sementara itu, Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navika Yamani juga menilai positif rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. "Saya rasa ini juga langkah bagus ya untuk meminimalisir COVID-19," kata Laura. Namun, Laura menilai pemerintah perlu menyampaikan sosialisasi ke masyarakat sebelum kebijakan itu diterapkan. Hal itu bertujuan agar setiap individu kembali memahami apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang selama PPKM level 3. Selain itu, tindakan melakukan tes (testing), penelusuran kontak erat (tracing) dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) secara acak juga diperlukan termasuk pengawasannya. (sws)
BEI Ingatkan Investor Tak Sekadar Ikut-Ikutan Investasi Saham Unicorn
Jakarta, FNN - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi mengatakan para investor perlu mencermati dan berhati-hati sebelum berinvestasi di saham-saham perusahaan unicorn maupun decacorn, dan tak hanya sekedar ikut-ikutan. Perusahaan rintisan unicorn dan decacorn berbasis teknologi digital memang berpeluang akan meramaikan pasar saham Indonesia ke depannya. "Tentunya, dengan melantainya unicorn ini, investor tidak perlu merasa fear of missing out (FOMO) dan gampang ikut-ikutan dalam mengambil keputusan investasi,” ujar Hasan dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Hasan menyampaikan terdapat hal yang menarik dalam menilai sebuah perusahaan unicorn. Menurutnya, investor tidak hanya bisa menilai perusahaan berdasarkan bottom line-nya saja, tetapi dari growth-opportunity. "Investor sebaiknya tetap mempelajari atau melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk memiliki sahamnya," kata Hasan. Selain itu, Hasan juga membagikan beberapa tips kepada investor sebelum berinvestasi di saham-saham unicorn. Pertama, kata dia, investor harus memperhatikan profil risiko, karena setiap produk investasi yang memiliki potensi keuntungan tinggi, akan memiliki risiko yang tinggi pula, serta tidak semua orang bisa menerima risiko investasi yang tinggi tersebut. "Kemudian tujuan investasi, karena setiap orang memiliki tujuan investasinya masing-masing, misalnya untuk dana hari tua atau pensiun, dana pendidikan anak, dan lainnya," ujar Hasan. Selanjutnya, investor perlu mencermati perencanaan keuangan. Menurutnya, investor harus menyisihkan dana untuk investasi dan jangan pernah menggunakan uang panas apalagi utang atau dana pinjaman untuk melakukan investasi. "Investor juga harus mencermati produk investasi. Setiap produk investasi pasar modal memiliki risiko dan karakteristiknya masing-masing. Sehingga, investor wajib mempelajari dan analisis produknya terlebih dahulu, tentunya berdasarkan informasi dari sumber resmi," kata Hasan. Di samping itu, BEI juga tengah mempersiapkan aturan percatatan saham yang baru yang dalam waktu dekat akan segera rilis, untuk membukakan pintu-pintu masuk baru yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri, seperti tech-companies, centaur, unicorn, dan decacorn, dengan tetap memperhatikan kualitas perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempersiapkan pengaturan mengenai Saham dengan Hak Suara Multiple (SHSM) dimana para pendiri perusahaan tech-companies tersebut dapat mempertahankan visi misi ke depan dalam pengembangan usaha. "Kami juga tetap mengedepankan aspek perlindungan bagi investor, dengan pengembangan notasi khusus untuk perusahaan yang menerapkan SHSM ini," ujar Hasan. (mth)
Dukungan Anies Baswedan Maju Pilpres 2024 Dimulai dari Bogor
Bogor, FNN - Relawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mulai mendeklarasikan dukungan kepada tokohnya itu untuk maju pada Pilpres 2024 dengan nama Bersama Anies Kami Siap (BERAKSI). Menurut koordinator relawan BERAKSI, Gunawan Zulkarnaen, dalam pernyataan pers yang diterima di Bogor, Jumat, relawan BERAKSI terdiri atas berbagai latar belakang dan usia mulai dari bidang pertanian, peternak, UMKM, ekonomi kreatif, buruh, wanita dan milenial. Gerakan itu telah berdeklarasi pada Kamis (18/11) yang didirikan untuk dukungan terhadap Baswedan maju Pilres 2024 dari Jawa Barat dan akan dikembangkan ke provinsi lain, Deklarasi awal dilakukan di Bogor dan direncanakan hingga menyebar di kota dan kabupaten lain Jawa Barat. Zulkarnaen mengatakan, Baswedan memang belum mendeklarasikan diri akan maju dalam konstelasi Pemilu 2024. Akan tetapi, kata dia, dengan dukungan yang terus mengalir bukan tidak mungkin akan mendorong Baswedan --lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969-- untuk mantap menjajaki pertarungan politik ke depan. "Persiapan deklarasi ini sangat didesak waktu, tapi Alhamdulillah panitia bisa bekerja secara baik," kata dia. Ia mengungkapkan Baswedan dianggap memiliki kecakapan dalam kepemimpinan Indonesia yang religius dan cerdas. Pendukung gerakan BERAKSI, kata dia, berharap Anies dapat melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan dari berbagai sisi pemerintahan. "Setelah deklarasi hari ini kami akan bergerak ke pelosok Bogor dan wilayah lain di Indonesia guna menularkan semangat mendukung Mas Anies," katanya. Salah satu anggota gerakan itu, Afgan, mengatakan, sebagai kaum milenial dia berharap jagonya itu bisa memberikan terobosan birokrasi dari manual ke digitalisasi yang semakin masif. "Milenial khan suka yang sederhana, makanya harus menyesuaikan dengan jaman yang serba digital," katanya. (mth)
Dahsyat, Stok Kesabaran Umat Islam Itu Tanpa Batas
By Asyari Usman BANYAK yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasannya. Nah, benarkah premis ini? Sama sekali tidak benar. Khususnya bagi umat Islam Indonesia. Bagi umat di sini, kesabaran itu tidak punya batas. Unlimited! Stoknya jauh melebihi ‘output’. Inilah keistimewaan umat Islam di negara ini. Kemarin-kemarin umat mengeluarkan kesabaran satu gunung, misalnya, besok-lusa masih ada belasan gunung lagi yang siap digelontorkan. Dahsyat sekali. Sebesar apa pun kezaliman yang dilakukan terhadap umat, dipastikan tidak akan ada reaksi marah. Sudah jelas-jelas banyak umat Islam yang dibunuh, kesabaran menjadi tumpuan. Tidak akan terjadi kerusuhan. Paling-paling reaksi yang muncul dalam bentuk konferensi pers, seminar, diskusi, dlsb. Fenomena yang luar biasa ini pantas kita syukuri. Kesabaran umat yang tidak terbatas itu adalah aset yang tak ternilai dengan ukuran apa pun. Para penjahat, penzalim, perampok, penggarong, pengkhianat, tahu persis tentang kesabaran yang tak pernah habis itu. Mereka manfaatkan itu untuk merealisasikan semua cabang nafsu angkara mereka. Islam dihina dan dipojokkan, umat dibantai, ulama dikriminalisasikan. Jangan khawatir. Sejauh ini tetap disambut dengan kesabaran. Kekayaan rakyat dijarah oleh perampok lokal dan asing, selalu aman. Macam-macam penipuan sosial-politik, lumrah dibiarkan dengan kesabaran. Hebat umat Islam. Banyak yang berterima kasih. Mereka senang sambil menari-menari di atas kesabaran yang tak terbatas itu. Nah, bersabar tanpa batas itu kelemahan atau kekuatan? Kalau merujuk ke ayat 200 surah Aali Imran, bersabar dan memperkuat kesabaran adalah pintu menuju kejayaan. Artinya, kesabaran ‘unlimited’ itu adalah kekuatan. Tetapi, ada tapinya, umat ini disuruh siap siaga! Sabar tapi siap siaga. Siap siaga yang dibangun di atas ketakwaan. Di sini ada masalah serius. Sabar, iya. Tapi tidak ada yang siap, konon pula siaga. Padahal, inilah syarat mutlak yang tercantum di ayat 200 itu. Bisa muncul dugaan sampingan. Yaitu, umat ini sebetulnya sedang menginfakkan kesabaran tak terbatas dengan stok bergunung-gunung, atau mereka masih seperti dulu-dulu juga. Tertindas layu, dilindas kuyu. Sebagaimana dulu umat dibantai di Tanjungpriok, Talangsari, dll. Yaa ayyuhalazina amanu ishbiru wa shabiru wa rabithu, wattaqullaha la’allakum tuflihuun. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران : 200] “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” 19 November 2021 (Penulis wartawan senior FNN)
Kejaksaan Agung Dorong Kolaborasi Pencegahan Mafia Pelabuhan
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat untuk mendorong kolaborasi bersama perwakilan dari beberapa instansi terkait dalam rangka pencegahan mafia pelabuhan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Jumat dini hari, mengatakan rapat tersebut digelar pada hari Kamis, 18 November 2021, di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ia menyebutkan bahwa dalam rapat itu, Jaksa Agung Muda intelijen Sunarta menyampaikan rapat koordinasi dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk fokus dalam pemberantasan mafia pelabuhan. "Namun selain upaya penindakan juga perlu dilakukan upaya pencegahan mafia pelabuhan, oleh karena itu Kejaksaan Agung mencoba menginisiasi serta mengajak untuk menyamakan persepsi antara kejaksaan selaku penegak hukum dengan para stakeholders (pemangku kepentingan) yang terkait di wilayah pelabuhan guna mewujudkan suatu bentuk semangat kolaborasi dalam strategi pencegahan mafia pelabuhan," kata Leonard dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara. Leonard mengatakan, sengan semangat kolaborasi tersebut, Jaksa Agung Muda intelijen Sunarta mengharapkan dalam jangka pendek dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan dengan para stakeholders terkait (baik internal maupun eksternal) dalam upaya pencegahan kejahatan ataupun mafia pelabuhan. "Peserta rapat yang hadir menyambut baik adanya semangat yang sama dalam strategi pencegahan (preventif) dimaksud melalui kolaborasi (lintas sektor) dalam upaya pencegahan kejahatan/mafia pelabuhan," tuturnya. Rapat kolaborasi yang dilaksanakan tersebut, dilakukan oleh kejaksaan dengan Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KSOP Pelabuhan Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian, Pelindo, dan Jakarta International Container. Adapun pihak Kejaksaan Agung diwakili oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Sunarta didampingi Direktur C pada Jaksa Agung Muda Intelijen Rorogo Zega, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Koordinator C pada Jaksa Agung Muda Intelijen Harli Siregar. (MD).
Pemkab Siak Perketat Pintu Masuk dan TKA Hindari COVID-19 Varian Baru
Siak, FNN - Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengantisipasi masuknya COVID-19 varian baru dengan memperketat pengawasan di pintu masuk daerah tersebut dan juga menyurati perusahaan agar melakukan karantina jika ada tenaga kerja asingnya yang baru datang. "Di sini kasus COVID-19 memang melandai tapi di Eropa bahkan di Singapura dan Malaysia meningkat. Ini harus kita sikapi pintu masuk di Siak dari luar negeri," kata Bupati Siak, Alfedri di Siak, Jumat. Dikatakannya, berkaca pada pengalaman sebelumnya pernah TKA yang sampai ke Siak dan menularkan virus varian Delta. Untuk itu, pihaknya surati perusahaan agar TKA yang baru datang dikarantina lima hari sebelum bekerja. Untuk jalur masuk dari luar negeri, Alfedri meminta adanya pembatasan khusus di Pelabuhan Tanjung Buton. Hal ini bakal dilaporkan juga ke pemerintah provinsi untuk memperketat pintu masuk lainnya. "Kepala dinas agar proaktif dengan buat pengumuman tetap pakai masker. Di Mekah saja walau tak ada pembatas jarak tapi masih harus pakai masker," ujarnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Toni Chandra mengatakan per 16 November untuk pertama kalinya tidak ada kasus COVID-19 harian di Siak. Namun untuk menghadapi tahun baru mesti diwaspadai ada varian baru MU dari Hongkong dan Jepang. "Ini tak menutup kemungkinan karena ada TKA yang bolak balik di Siak. Maka dari itu harap diundang perusahaan karena pernah kejadian di Perawang lalu ada virus varian baru yang masuk," ungkapnya. Dia mengingatkan bahwa saat ini masih dalam keadaan darurat dan tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Pasalnya dalam masyarakat terlihat penerapan protokol kesehatan sudah mulai kendor dengan banyak yang tak memakai masker. "Masyarakat jangan kendorkan penggunaan masker dan cuci tangan agar terhindar dari virus," katanya. (sws)
POPULER
