ALL CATEGORY
"Saya Anak Bintang Tiga” Terjadi di Semua Bilik Kekuasaan
By Asyari Usman “Saya anak bintang tiga” sebenarnya terjadi di mana-mana. Di semua bilik kekuasaan. Bahkan di level yang tertinggi sekali pun. Hanya saja ‘setting’-nya berbeda dan bahasanya juga lain. Tidak langsung dikatakan “Saya anak Panglima Tertinggi”, milsanya. Tapi, itu terjadi. Sering tanpa ucapan atau intsruksi. Singkatnya, “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan) itu terjadi meluas. Jalan mulus yang disediakan di pilkada untuk para calon VVIP adalah bentuk “Saya anak bintang tiga” seperti yang diucapkan oleh seorang wanita ‘hebat’ kepada anggota DPR PDIP, Arteria Dahlan, dalam insiden di Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu. Ada beberapa orang yang ikut pilkada dan bisa menang mudah. Diduga kuat para calon VVIP itu dibantu penuh oleh para pejabat pemerintah setempat. Ini jelas “Saya anak bintang tiga” versi lain. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan. Berlangsung di seluruh pelosok dan sektor. Ada menteri yang terkait dengan pertambangan batubara. Ada juga yang terkait dengan bisnis PCR. Bukankah ini “abuse of power”? Arteria sudah benar menuntut agar Panglima TNI dan KSAD membenahi “abuse of power” protokol TNI oleh wanita yang memaki-maki ibu anggota DPR yang sarat dengan kontroversi itu. Tetapi, Arteria sebaiknya melakukan gerakan berantas penyalahgunaan kekuasaan dengan lebih luas lagi. Termasuk di lingkungan DPR sendiri. Di DPR banyak “abuse of power”. Ketuaya, Puan Maharani, juga melakukan itu. Dia mematikan mik anggota dewan yang ingin menggunakan hak berkomentar. Puan bertindak otoriter. Puan menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak jauh beda dengan perempuan anak bintang tiga itu. Begitu juga pengesahan UU Omnibus Law dan revisi UU yang membuat KPK menjadi lemah dan tebang pilih. Ini semua terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Yang dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah dan DPR. Sedikit ke belakang. Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan sejumlah panser dan unit militer lainnya ke Petamburan akhir November 2020. Waktu itu, tentara dikerahkan untuk menurunkan baliho H125. Nah, sekarang bagaimana mungkin Dudung sebagai KSAD diminta oleh Arteria untuk membenahi penyalahgunaan kekuasaan? Penyalahgunaan kekuasaan juga dilakukan oleh para pejabat tinggi lainnya. KSP Moeldoko melakukan ini dalam upaya untuk mengambil paksa Partai Demokrat. Ini tidak mungkin dilakukannya kalau dia bukan pejabat yang memegang kekuasaan besar. Di tingkat terendah, “abuse of power” juga ada. Contoh, apakah sepedamotor atau mobil “fore rider” (forijder) bisa diminta mengawal kendaraan jenazah semua orang? Saya belum pernah dengar. Tapi saya sering lihat mobil pembawa jenazah kelompok orang berduit, dikawal oleh kendaraan Patwal. Dan Anda mungkin masih ingat kasus pengawalan orang hebat ketika ‘jogging’ di Bali pertengahan Oktober 2020. Jadi, bagus sekali kalau Arteria Dahlan melancarkan kampanye nasional melawan penyalahgunaan kekuasaan. Pasti banyak yang mau ikut. InsyaAllah DPR bersih, Istana bersih, TNI-Polri bersih, dan semua kontestasi demokrasi menjadi besih. Tidak ada lagi walikota yang terpilih dengan indikasi “abuse of power”.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Kebakaran Panti Wreda di Bulgaria Tewaskan Sembilan Orang
Sofia, FNN - Sembilan orang tewas dalam kebakaran di sebuah panti wreda di desa Royak, Bulgaria timur dan sejumlah penghuni lansia terkena asap kebakaran, menurut pejabat senior kementerian dalam negeri, Senin (22/11). Api yang berkobar dari atap kayu panti pada Senin malam berhasil dipadamkan. Rumah yang menampung 58 lansia itu pun telah dievakuasi, kata Tihomir Totev, kepala departemen pemadam kebakaran setempat. "Ketika enam mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, api melalap bagian atap dan menimbulkan asap tebal. Sembilan petugas damkar mulai mengevakuasi penghuni panti, namun sayangnya sembilan orang nyawanya tak tertolong," kata Totev. Ia mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. (sws)
KPK Ingatkan Mahasiswa dan Sivitas Akademika Selalu Jaga Integritas
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan kepada mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Papua untuk selalu menjaga integritas. Alex dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa mengatakan nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan kerja keras harus ditanamkan kepada anak-anak didik sejak dini. "Orang tua lebih khawatir anak-anaknya mendapat nilai matematika merah atau belum bisa membaca di kelas satu daripada karakter anak yang tidak mau antre," ucap dia. Alex menghadiri kuliah umum pendidikan antikorupsi di Universitas Yapis Papua yang diselenggarakan secara daring dan luring terbatas di Kampus Yapis, Jayapura, Papua, Senin (22/11). Dalam kuliah umum tersebut, ia menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi KPK serta strategi pemberantasan korupsi. KPK, kata Alex, saat ini menerapkan tiga pendekatan yang disebutnya dengan trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Melalui pendekatan pendidikan, ucap dia, dilakukan melalui salah satunya implementasi pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. "Kita didik anak-anak kita menjadi generasi berintegritas yang memegang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan lainnya," ujarnya. Lebih lanjut, Alex mengutip data survei yang dilakukan KPK pada 2013 dalam studi pencegahan korupsi berbasis keluarga. Menurut dia, hasilnya mengejutkan karena kurang dari 10 persen keluarga di mana ayah dan ibu mengakui secara bersama-sama menerapkan nilai kejujuran untuk diinternalisasi di dalam keluarga. Dalam kesempatan itu, Alex pun melemparkan pertanyaan terkait dosen yang menerima bingkisan dari mahasiswa. "Boleh tidak?" tanya dia. Menurut Alex, jika di Singapura praktik tersebut sudah termasuk korupsi karena dosen yang menerima hadiah dari mahasiswa ada kecenderungan untuk tidak adil. "Berperilaku tidak adil itu bagian dari perilaku koruptif," tutur dia. Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Yapis Abdul Rasyid dalam sambutannya menyampaikan Universitas Yapis telah menerapkan pendidikan antikorupsi dalam mata kuliahnya. "Sudah terlaksana implementasi pendidikan antikorupsi di Universitas Yapis Papua. Para dosen pengampu mata kuliah antikorupsi ini juga telah mengikuti ToT (Training of Trainer)," kata dia. (sws)
Kanwil Kemenkumham Riau Perkuat Pengawasan Terhadap Orang Asing
Pekanbaru, FNN - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Pujo Harinto mengatakan pihaknya terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal orang asing terkait posisi Provinsi Riau yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas barang dan orang asing. "Riau sebagai daerah tujuan dan transit lalu lintas barang dan orang asing, maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab, misalnya, perdagangan manusia (human trafficking), lalu lintas barang terlarang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah," kata Pujo Harinto dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa. Menurut dia, kehadiran orang maupun investasi asing memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai. Karenanya, katanya menyebutkan, diperlukan adanya kegiatan operasi gabungan seperti Timpora untuk menghimpun informasi yang berguna bagi kegiatan pengawasan orang asing. "Operasi gabungan Timpora yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan di beberapa wilayah di Provinsi Riau diharapkan dapat berjalan dengan baik dan optimal," ujarnya. Timpora bertugas melakukan pengawasan terhadap lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing serta pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang terkait dengan Di Riau sendiri, isu terkini terkait orang asing di antaranya adalah demo para pencari suaka dan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh orang asing. Orang asing yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka jajaran Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau akan melakukan projustitia Keimigrasian terhadap orang asing yang terpidana kasus narkoba. "Begitu orang asing yang terlibat peredaran narkoba telah selesai menjalani masa pidananya, maka akan langsung kami lakukan penindakan projustitia, untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi orang asing yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba," tuturnya. (sws)
KPK Konfirmasi Saksi Soal Aliran Dana yang Diterima Bupati Kuansing
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi soal dugaan aliran dana yang diterima tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra (AP) dalam pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit. KPK memeriksa dua staf PT Adimulia Agrolestari Riana Iskandar dan Rudi Ngadiman alias Koko untuk tersangka Andi Putra di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/11) dalam penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing, Riau. "Para saksi dan didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan aliran sejumlah dana baik yang diterima oleh tersangka AP maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya dalam pengurusan izin HGU PT AA (Adimulia Agrolestari)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra. Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (sws)
Bima Arya Kukuhkan Boby Nasution Jadi Ketua Komwil I APEKSI
Kota Bogor, FNN - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya telah mengukuhkan Wali Kota Medan Boby Nasution sebagai Ketua Komisariat Wilayah I APEKSI. Bima Arya dalam rilis yang diterima ANTARA, Selasa mengatakan terpilihnya Bobby Nasution menggantikan Wali Kota Pekanbaru Firdaus secara aklamasi merupakan tradisi yang selalu dijaga dan dikuatkan di APEKSI dalam berkolaborasi dan bersinergi membangun terus silaturahim antaranggota. Komwil 1 yang kini dipimpin oleh Bobby meliputi 24 kota yakni Medan, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Subulussalam, Pematang Siantar, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Binjai, Sibolga, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Payakumbuh, Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Solok, Pariaman, Bukittinggi, Pekanbaru, Dumai, Tanjungpinang dan Batam. "Selamat bertugas kepada Pak Bobby, mulai Senin kemarin telah dikukuhkan melalui Musyawarah Komwil, terimakasih kepada Pak Firdaus dan terima kasih kepada Wali Kota Banda Aceh yang secara sangat baik telah menjadi tuan rumah Muskomwil," tuturnya. Ketua APEKSI itu menilai Boby akan mampu menjaga dan memberikan yang terbaik bagi organisasi perhimpunan wali kota itu. "Kita optomistis dan yakin, Pak Bobby walaupun baru bertugas di Medan tetapi dengan semangatnya bisa terus melanjutkan sinergi dan kolaborasi di Komwil 1 ini," ujar Bima, Dalam rapat kerja Komwil di Banda Aceh ini, kata Bima, menyepakati sejumlah rekomendasi, baik untuk anggota maupun pemerintah pusat. Ada beberapa catatan atas beberapa kebijakan pemerintah pusat yang ingin disampaikan seperti Online Single Submission (OSS), perizinan terkait dengan turunan UU Cipta Kerja yang di lapangan masih ditemukan banyak hal yang harus dievaluasi. "Kami menyepakati beberapa rekomendasi terkait dengan pemulihan ekonomi. Kita akan berkolaborasi sesama pemerintah kota, provinsi dan juga pusat untuk mempercepat economic recovery," jelasnya. Sementara itu, Wali Kota Medan Boby Nasution saat memberikan sambutan mengaku berterima kasih atas kepercayaan APEKSI terhadapnya yang meskipun baru sebentar memimpin kota, kini ditugaskan memimpin organisasi di wilayah. "Terkhusus untuk Bapak Bima Arya Ketua APEKSI pusat, saya di sini mengharapkan bimbingan dan arahan, saya menjadi wali kota belum sampai 1 tahun. Dan mendapatkan amanah, mendapatkan tugas untuk menjadi Ketua Komwil 1," ujarnya. Boby berharap bisa berkolaborasi dengan semua anggota APEKSI membuat organisasi tersebut solid dan mampu berkontribusi menghadapi tantangan pandemi COVID-19. "Tentunya kolaborasi dan dukungan dari seluruh wali kota di wilayah 1 ini menjadi kekuatan besar bagi kita semua, terkhusus di pengurusan baru untuk sama-sama bisa memutus mata rantai COVID-19 dan mengembalikan perekonomian," katanya. (sws)
46 Notaris Baru Siap Bertugas di Riau
Pekanbaru, FNN - Kakanwil Kemenkumham Riau Pujo Harinto mengatakan sebanyak 46 notaris baru yang siap bertugas di Riau diharapkan memberikan pelayanan jasa yang memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan. "Sebab notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah atau Kemenkumham untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya sehingga wajib memberikan pelayanan jasa secara maksimal," kata Pujo Harinto dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa. Menurut Pujo, notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Karena itu, pelayanan jasa yang diberikan secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang andal. "Notaris harus menjalankan kewajiban yang diamanatkan baik oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghindari larangan-larangan dalam jabatannya," tuturnya. Dengan demikian, katanya, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik dalam mengatur ketentuan tentang kewajiban dan larangan serta pengecualian dalam jabatan notaris. Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, notaris pengganti pun harus dapat mematuhi ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya. "Berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak membuat kegiatan pelantikan sempat tertunda beberapa kali sehingga kuota pelantikan kali ini mencapai angka 46 orang," ujarnya. Notaris yang dilantik dan diambil sumpah merupakan perwakilan dari berbagai daerah di wilayah Riau. Dengan fungsi dan peran yang sama, yakni menggerakkan pembangunan nasional demi kelancaran dan kepastian hukum. "Karenanya notaris tidak boleh bersikap diskriminatif dan membedakan antara orang yang mampu ataupun orang tidak mampu. Notaris harus juga mampu turut mensukseskan program pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi yang dikenal dengan program omnibus law," katanya. (sws)
KPK Konfirmasi Dodi Reza Alex Noerdin Adanya Intervensi Terkait Proyek
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) perihal dugaan adanya intervensi dalam pelaksanaan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. KPK, Senin (22/11) memeriksa Dodi dalam kapasitas sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. "Tim penyidik mengonfirmasi soal dugaan adanya intervensi dalam pelaksanaan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Selain itu, kata dia, terhadap Dodi juga dikonfirmasi terkait dengan tugas pokok selaku bupati. Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar. Sebagai realiasi pemberian komitmen "fee" oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK turut mengamankan uang Rp270 juta. Uang itu diduga telah disiapkan oleh Suhandy yang nantinya akan diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi. Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp1,5 miliar dari ajudan Dodi Reza. KPK bakal menelusuri lebih lanjut asal uang tersebut. (sws)
Pemerintah Kota Depok Luncurkan Program Bebas Kerdil
Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat meluncurkan program "Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak" (D'Sunting Menara) guna menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas di masa depan. "Kami meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam program D'Sunting Menara untuk berkomitmen menjalankan program tersebut," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangannya, di Depok, Selasa, 23 November 2021. Idris menjelaskan, D'Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok mendukung zero new stunting sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023. "Penanganan ada pada masalah gizi di posyandu, pengetahuan orang tua terkait cara pengasuhan harus diperhatikan, sehingga tidak terjadi stunting (kerdil)," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia generasi penerus bangsa harus cerdas dalam segala aspek fisik, otak, mental, dan spiritual. Tentu hal itu bagian dari usaha semua pihak mewujudkan anak Depok melalui pencegahan dan penanganan "stunting" berbasis kemandirian keluarga. Mohammad Idris mengatakan, meski terjadi penurunan kasus namun terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kecamatan dan kelurahan melakukan validasi data tersebut. "Permasalahan stunting dapat terjadi di kota-kota urban seperti Depok. Saya minta segera divalidasi datanya sesuai by name by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," katanya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Depok Agustus tahun 2020 ada 5.718 dari 107.710 balita atau 5,3 persen anak mengalami stunting. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau ada 4.923 dari 102.815 balita stunting. (MD).
Wapres Harap Santri Berdayakan Ekonomi Berbasis Pesantren
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin berharap para santri yang berwirausaha atau dikenal dengan istilah “Santripreneur” dapat memberdayakan perekonomian masyarakat berbasis pesantren. "Saya berharap Santripreneur Indonesia menjadi lembaga pemberdaya ekonomi berbasis pesantren yang amanah, serta mampu istikamah dalam mewadahi dan membina para santri," kata Wapres dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 23 November 2021. Wapres menginginkan lebih banyak santri yang terjun ke dunia wirausaha. Dengan demikian, program Santripreneur Indonesia semakin kuat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Kami ingin membentuk lebih banyak santripreneur tangguh dan unggul, serta senantiasa menjunjung nilai-nilai kepesantrenan dalam menjalankan dedikasinya kepada bangsa," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Hal itu disampaikan Wapres saat memberikan ucapan selamat melalui rekaman video kepada para santri yang menerima penghargaan Santripreneur Award 2021, Senin (22/11) malam. Wapres juga menyampaikan selamat kepada para santri yang berhasil meraih prestasi dan berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi santri lain untuk berkontribusi membangun negeri. "Saya ucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Jadikan prestasi tersebut sebagai motivasi supaya terus tumbuh di tengah berbagai tantangan, serta tetap berkontribusi membangun ekonomi negeri," kata Wapres. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang mengikuti acara tersebut secara daring, juga mengapresiasi semangat para santri turut berperan dalam membangkitkan ekonomi negeri. "Semoga ini bisa membangkitkan ekonomi kita. Memotivasi semangat para santri supaya terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan di berbagai bidang terutama kreativitas dan inovasi serta kewirausahaan," ujar Sandi. (MD).
POPULER
