ALL CATEGORY
BPNB Aceh Tampilkan Opera Batak pada Pertunjukan Warna Danau di Padang
Padang, FNN - Balai Pelestarian Nilau Budaya (BPNB) Aceh akan menampilkan opera Batak berisi kisah warisan budaya yang ada di sekitar Danau Toba pada seni pertunjukan bertajuk Warna Danau di Padang pada 22 November 2021. Kepala BPNB Aceh Nurmatias di Padang, Minggu menyampaikan pertunjukan "Warna Danau" merupakan upaya memperkenalkan keberagaman seni dan budaya yang ada di kawasan Danau Toba. BNPB Aceh mengangkat kekayaan seni dan budaya Danau Toba ini karena merupakan bagian dari wilayah kerja BPNB Aceh yang meliputi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. "Seni dan budaya ini menjadi pemersatu di kawasan Danau Toba," ujarnya. Dipilihnya Kota Padang sebagai salah satu lokasi pertunjukan menurut Nurmatias di antaranya karena sendratari "Warna Danau" ini ada kemiripan dengan seni pertunjukan yang populer di Sumatera Barat, yaitu randai. "Dalam sendratari "Warna Danau" ada unsur silatnya. Jadi, pertunjukan ini bisa familiar dengan warga Kota Padang," kata dia. Pertunjukan "Warna Danau" akan menghadirkan penonton dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan masa pandemi COVID-19. Sementara Maestro Opera Batak Thompson HS menyampaikan "Warna Danau" merupakan pertunjukan sendratari dipadu dengan seni pertunjukan lainnya yang dihelat di empat kota di Indonesia yaitu Balige, Padang, Jakarta, dan Medan. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 November hingga 18 Desember 2021 dan pertunjukan "Warna Danau" di Kota Padang dilaksanakan bertempat di Truntum Hotel pukul 16.00-17.30 WIB. Menurut dia sendratari "Warna Danau" diilhami oleh opera batak yang terkenal di sekitar kawasan Danau Toba. Sanggar-sanggar opera batak dan seni pertunjukan tradisi lainnya tumbuh dan berkembang di kawasan ini. Ia menjelaskan pertunjukan "Warna Danau" berangkat dari opera batak tapi, tak menampilkan opera batak secara utuh. "Kami menampilkan sekitar 30 warisan budaya tak benda yang ada di sekitar Danau Toba. Ada tari, lakon, musik, silat, ritual dan yang lainnya," ujarnya. Sebagai maestro opera batak dan peraih Anugerah Kebudayaan Kemendikbud tahun 2016, opera batak "Warna Danau" akan menjadi pertunjukan yang memukau. Lewat pertunjukan ini, Thompson hendak memperkenalkan kekayaan warisan budaya tak benda yang ada di Danau Toba. Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas, wisatawan tidak hanya melihat keindahan alam, tapi juga melihat kekayaan budaya. Kawasan danau berada di berbagai kabupaten di Sumatera Utara. Secara budaya, danau ini dijaga oleh delapan penjuru. Kawasan di sekitar Danau Toba menjadi asal bagi puak-puak yang memiliki kekayaan budaya yang memiliki kesamaan dan perbedaan satu sama lain. "Opera batak "Warna Danau" menampilkan seniman-seniman tradisi yang mewakili empat puak di dari sekitar Danau Toba. Empat puak itu adalah Simalungun, Toba, Karo, dan Pakpak," ujarnya. "Seniman ini merupakan anak-anak muda yang menggeluti seni dari sanggar-sanggar yang ada di daerahnya. Mereka diseleksi, kemudian mengikuti pelatihan selama sembilan bulan," katanya lagi. (mth).
Weleh, Prabowo Bertemu Itay Tagner
By M Rizal Fadillah Itay Tagner adalah Kuasa Usaha Israel di Bahrain. Pejabat Israel ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Bahrain. Pertemuan ini bocor atas berita The Times of Israel yang menuliskan "in rare meet, Israeli envoy to Bahrain seem talking with Indonesian defense minister". Yang terungkap di dalam negeri adalah agenda Prabowo menghadiri Forum "The 17th Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialoge 2021. Pembicaraan Prabowo dengan juru lobi politik Israel Itay Tagner yang fotonya diedarkan kantor berita AFP itu menjadi representasi pembicaraan Indonesia dengan Israel karena keduanya adalah pejabat penting masing-masing negara. Tentu berbeda dengan pertemuan Abu Janda dengan tentara "cacing cau" Israel yang sempat diviralkan. Apa substansi pembicaraan, menjadi rahasia kedua pejabat bahkan mungkin rahasia kedua negara. Rakyat tidak boleh tahu. Apakah berbicara tentang kerjasama pertahanan Indonesia Israel, agenda pembukaan hubungan diplomatik, atau membahas strategi Israel di Timur Tengah dan Asia Tenggara ? Yang jelas bukan sekelas kongkow-kongkow di warung kopi. Pertemuan Prabowo-Itay wajar direaksi anak bangsa. Israel adalah negara penjajah. Negara terkutuk yang menduduki Palestina tanpa hak, membangun pemukiman dan merebut tanah milik warga Palestina, serta melawan seruan internasional untuk memulihkan dan mengakui kemerdekaan negara Palestina. Israel adalah musuh bangsa-bangsa. Musuh dunia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bunyi alinea pertama ini penting bahkan sangat penting. Harus menjadi pedoman bagi seluruh warga dan pejabat bangsa Indonesi, khususnya dalam melaksanakan pergaulan internasionalnya. Prabowo jelas melanggar UUD 1945 dengan mengadakan pembicaraan dengan Itay Tagner. Mengakui dan mentoleransi keberadaan negara penjajah. Bila ada tujuan lain, Menhan harus segera mengklarifikasi kepada seluruh bangsa Indonesia, apakah pembicaraan itu inisiatif sendiri atau atas perintah Presiden. Jika Indonesia berniat menormalisasi hubungan dengan negara Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka rakyat Indonesia harus menentangnya. Tidak boleh menoleransi negara penjajah yang telah nyata-nyata menginjak-injak asas perikemanusiaan dan perikeadilan. Prabowo dan Jokowi harus bertanggungjawab. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Pahlawan Bulu Tangkis Indonesia Verawaty Fadjrin Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Dunia bulu tangkis indonesia kembali berduka. Salah satu pahlawannya, yakni Verawaty Fadjrin berpulang di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta, Ahad, 21 November 2021 pukul 06.58 WIB setelah sebelumnya mengalami sakit yang cukup lama. "Innaalillaahi wa inna ilaihi rojiun. PBSI dan keluarga besar bulu tangkis Indonesia turut berduka cita atas berpulangnya salah satu pahlawan bulu tangkis Indonesia, Verawaty Fadjrin. Almarhumah adalah pemain yang berjasa besar mengangkat prestasi bulu tangkis Indonesia di pentas dunia. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan " kata Ketua Umum PP PBSI, Agung Firman Sampurna dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 21 November 2021. Verawaty Fadjrin yang merupakan mantan pemain yang sarat prestasi besar ini berpulang dalam usia 64 tahun setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit kanker paru-paru. Hingga akhir hayatnya, Vera meninggalkan suami Fadjriansyah Bidoein, seorang anak Fidyandini dan dua cucu. Jenazah Vera akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Ahad siang, diberangkatkan dari rumah duka Kavling DKI Cipayung yang berlokasi di Jalan Durian Blok T 1 No. 23 RT 01 / 08, Cipayung, Jakarta Timur. Sebelumnya, almarhumah disalatkan di Masjid Al Islam, di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dikutip dari Antara, sederet prestasi telah dibukukan Vera semasa membela skuad Merah Putih. Pada tunggal putri, mantan atlet kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1957 ini menjuarai Kejuaraan Dunia 1980 di Jakarta. Dia menjadi kampiun usai di final mengalahkan rekannya, Ivana Lie, 11-1, 11-3. Setahun sebelumnya, bersama Imelda Wigoena, Vera juga merenggut juara All England 1979 setelah menekuk Atsuko Tokuda/Mikiko Takada (Jepang) 15-3, 10-15, 15-5. Mereka pun menjadi pasangan ganda putri kedua Indonesia yang sukses di All England setelah Minarni/Retno Kustiyah yang melakukannya pada 1968. Bersama Imelda pula, Vera merebut emas SEA Games Manila 1981. Bersama Imelda pula, Vera sukses merebut medali emas Asian Games VIII tahun 1978 di Bangkok. Pada babak final, mereka mengalahkan Chiu Yu Fang/Cheng Hui Ming (China). Sebelumnya, mereka juga memenangi titel Denmark Terbuka 1978. Di luar itu, masih banyak prestasi besar yang dicatat Vera. Bersama Eddy Hartono, Vera sebelumnya juga ikut mengantarkan Indonesia memboyong Piala Sudirman 1989. Mereka menjadi penentu kemenangan tim Garuda 3-2 atas Korea Selatan di final setelah mengatasi Park Joo-bong/Chung Myung-hee 18-13, 15-3. (MD).
Indonesia Perkenalkan Terasi Kepada Masyarakat Prancis
Jakarta, FNN - Rumah Indonesia Paris atau Le Maison De L'Indonesie (LMDI) memperkenalkan terasi, sagu rumbai, moringa, gula aren, gula kelapa dan coklat kepada pelajar kelas pattiserie dan cuisine tahun kedua di sekolah gastronomi terbesar di Prancis, Ferrandi. "Kali ini produk yang dibawa lebih banyak dan juga dibuat testing untuk setiap produk. Selain itu, juga diberikan informasi teknis tentang setiap produk," kata pemilik LMDI Eka Moncaer dalam keterangannya diterima Antara, Ahad, 21 November 2021. LMDI memperkenalkan sejumlah produk yang telah melalui kurasi di Rumah Indonesia. Seluruh pelajar juga berkesempatan mencicipi kue Indonesia yang dibuat dari bahan tersebut seperti kue ongol-ongol dengan gula aren dan sagu rumbia, serta kue lapis hijau dengan moringa dan sagu rumbia. Sejumlah peserta antusias dan tertarik mengenal produk-produk Indonesia. Mereka tertarik menggunakan produk Indonesia dalam proyek gastronomi di Prancis. Strategi yang diterapkan LMDI yakni "Tak Kenal Maka Tak Sayang", sehingga membuat warga Prancis jatuh cinta dengan produk Indonesia. Pada pekan sebelumnya, LMDI juga memaparkan tentang kopi, coklat, dan jamu Indonesia di Ferrandi. (MD).
Alhamdulillah, Habib Bahar bin Smith Sudah Bebas
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIA Gunung Sindur membenarkan Assayid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sudah bebas karena telah selesai menjalani masa pidana. "Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni. Sesuai dengan perhitungannya, pembebasannya jatuh pada hari ini, (Ahad), 21 November 2021," kata Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Mujiarto melalui keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham yang diterima di Jakarta, Ahad, 21 November 2021. Dikutip dari Antara, Habib Bahar mulai ditahan pada tanggal 18 Desember 2018. Selama menjalankan masa pidana, dia mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman selama 4 bulan. Pemberian remisi diberikan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Terkait dengan pembebasan Habib Bahar, Mujiarto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, yakni Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Sindur, dan Komando Rayon Militer (Koramil) Gunung Sindur guna memberikan pendampingan. "Kami pastikan pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan," katanya. (MD).
Pusri Siapkan Kebutuhan Pupuk Urea di Sembilan Provinsi
Palembang, FNN - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan kebutuhan pupuk di sembilan provinsi guna mendukung musim tanam Oktober 2021-Maret 2022. Vice President Hubungan Masyarakat PT Pusri, Soerjo Hartono di Palembang, Ahad, 21 November 2021mengatakan, ke-9 provinsi itu adalah Bangka Belitung, Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Jawa Timur. “Total stok Urea yang disiapkan terhadap sembilan provinsi itu 173.432 ton dari ketentuan yang ditetapkan 99.566 ton,” kata Soerjo, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain Urea, Pusri juga menyiapkan kebutuhan pupuk NPK di dua provinsi, yaitu Sumsel dan Lampung dengan total stok 24.567 ton dari ketentuan 10.828 ton. Kebutuhan pupuk bersubsidi telah disalurkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yaitu disalurkan kepada petani yang telah terdaftar dan masuk dalam e-RDKK agar mempermudah proses evaluasi dan alokasi oleh Kementerian Pertanian. Selain bertanggung jawab menyediakan pupuk bersubsidi, guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani, Pusri juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi dan rangkaian produk inovasi Pusri. Harga pupuk nonsubsidi itu, ditentukan oleh mekanisme pasar, khususnya pasar internasional. Saat ini, di pasar global sedang terjadi lonjakan permintaan pupuk yang diikuti dengan turunnya pasokan atau suplai di pasar internasional. Penyebabnya, antara lain, beberapa negara penghasil pupuk menghentikan sementara kegiatan ekspor guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Negara-negara itu, antara lain RR China, Rusia dan beberapa negara lain juga mengalami kesulitan pupuk untuk kebutuhan dalam negerinya. Kondisi ini diperparah dengan adanya krisis energi yang terjadi di Eropa yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga gas dunia. Hal tersebut menyebabkan biaya produksi pupuk juga naik secara signifikan. Akibatnya, banyak pabrik pupuk yang menghentikan produksinya karena biaya produksi terlalu tinggi. Kekurangan pasok tersebut menyebabkan harga pupuk di pasar internasional kembali naik, termasuk pupuk urea. Hal inilah yang memicu terjadinya kenaikan harga pupuk yang signifikan karena permintaan melebihi suplainya. Khusus pupuk jenis DAP dan KCl Harga urea impor , kini harganya sekitar Rp12,7 juta per ton. Mengantisipasi hal tersebut, Pupuk Indonesia Grup, memberlakukan harga pupuk yang masih terjangkau dan tidak terlalu memberatkan petani dan konsumennya. Kini, harga yang ditetapkan oleh Pupuk Indonesia Grup sekitar 74 persen dari harga pupuk internasional. (MD).
Perkuat Stok Penyangga Pangan Melalui Sinergi Bulog dan Badan Pangan Nasional
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menginginkan Perum Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik) meningkatkan sinergi dengan Badan Pangan Nasional. Hal itu perlu dilakukan dalam usaha memperkuat stok penyangga bukan hanya dalam komoditas beras, tetapi juga berbagai jenis bahan pangan lainnya yang dibutuhkan warga. "Bulog dibentuk menjadi stok penyangga atau buffer stock nasional bahan pangan pokok. Bukan hanya beras, tetapi yang lain-lainnya pun bisa," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Ahad, 21 November 2021. Menurut politisi Partai Demokrat ini, semestinya Badan Pangan Nasional yang merupakan amanat UU Pangan dapat menjadi representasi Bulog. Ia berharap agar Perum Bulog maupun Badan Pangan Nasional dapat betul-betul bersinergi. "Dalam pemikiran kami, Badan Pangan Nasional itu sebagai regulatornya dan Bulog sebagai operatornya," katanya. Ia mengemukakan agar kontribusi Perum Bulog sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan sangat strategis sehingga perannya perlu diperkuat. Herman Khaeron mengingatkan, dahulu peran Bulog sangat kuat karena mengurusi bahan pangan pokok, khususnya sembako (sembilah bahan kebutuhan pokok). Namun pada era reformasi, peran Bulog dibatasi hanya mengurusi komoditas beras dan gula pasir. "Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (tentang Pangan) kami kuatkan lagi. Karena peran Bulog sebagai stabilisator harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sebagai buffer stock nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Keberadaan Bulog, ujarnya, harus ditopang melalui anggaran belanja negara, status dan fungsi Bulog sebagai buffer stock nasional semestinya dikembalikan. Kemudian, , Bulog juga harus memiliki outlet (gerai) sebagai penyaluran beras petani. Hal itu perlu dilakukan agar peran Bulog dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan pokok dan pangan strategis nasional. (MD).
Surplus Nonmigas Indonesia Atas Malaysia Naik Hampir 200 Persen
Kuala Lumpur, FNN - Neraca perdagangan nonmigas Indonesia-Malaysia pada periode Januari-September 2021 mencatatkan surplus sebesar 3,39 miliar dolar AS bagi Indonesia. Angka tersebut melonjak hingga 192,69 persen atau hampir 200 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi sebagaimana disampaikan ke Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur, Sabtu, 20 November 2021. Dikutip dari Antara, Ahad, 21 November 2021, total perdagangan Indonesia-Malaysia pada Januari-September 2021 juga meningkat 46,43 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan nilai 15,05 miliar dolar AS. "Surplus perdagangan yang cukup besar itu tentu merupakan capaian yang sangat baik. Hal tersebut seiring dengan peningkatan ekspor berbagai komoditas andalan Indonesia ke Malaysia seperti batu bara, CPO (minyak sawit mentah), tembaga, besi dan baja serta berbagai produk kimia,” ujar Didi Sumedi. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono pada pembukaan Selangor International Bussiness Summit 2021, di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu menyatakan ekspor nonmigas Indonesia ke Malaysia pada periode Januari-September 2021 mencapai 7,53 miliar dolar AS. Nilai tersebut tumbuh hingga 61,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Menurut Hermono, nilai ekspor tersebut juga merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Capaian itu sangat menggembirakan, dan ia berharap dapat terus bertambah hingga akhir 2021. "Lonjakan ekspor yang sangat tinggi itu tentu sangat menggembirakan. Hal tersebut menunjukkan, permintaan barang dari Indonesia sudah mulai pulih, bahkan meningkat pascapembatasan ketat yang dilakukan Malaysia sejak awal pandemi Covid-19 melanda," ujar Hermono. Beberapa produk ekspor nonmigas yang naik cukup tinggi, antara lain tembaga (265,11 persen), lemak dan minyak hewan/nabati (164,9 persen), berbagai produk kimia (112,20 persen), besi dan baja (65,89 persen), dan batu bara (50,29 persen). Atase Perdagangan RI Kuala Lumpur, Deden Muhammad Fajar Shiddiq mengatakan, pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia merupakan yang tertinggi di antara sepuluh negara eksportir terbesar ke Malaysia. Indonesia merupakan negara eksportir keenam terbesar ke Malaysia setelah China, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Taiwan. “Mulai dibukanya kembali berbagai kegiatan ekonomi di Malaysia pascapembatasan sosial berkaitan dengan Covid-19 merupakan momentum yang sangat baik untuk terus meningkatkan ekspor nonmigas RI ke Malaysia sampai dengan akhir tahun 2021 ini,” ujar Deden. (MD).
212: Injury Time Rezim Jokowi
Oleh: Yusuf Blegur Eskalasi intimidasi, tekanan dan bahkan teror terhadap kekuatan Islam di Indonesia terus meningkat. Strategi melumpuhkan pemimpin-pemimpin Islam yang teguh dan istiqomah terhadap Al Quran dan sunah, menjadi prioritas dan mendesak untuk diprogram dan direalisasikan secara masif, sistematik dan terorganisir. Pemerintah yang di dalamnya kental dengan gerombolan anti Islam ini, tahu betul memanfaatkan umat Islam yang rapuh, tercerai-berai dan patron klain terhadap pemimpin-pemimpin agama. Seperti memuntahkan peluru dari pelbagai penjuru mata angin. Serangan brutal rezim kekuasaan mulai menggerogoti umat Islam. Satu persatu mulai dibidik, terutama mulai dari para ustadz, kyai hingga kalangan habaib. Kepemimpinan Islam dalam ranah struktural, kultural hingga barisan intelektual dan pro demokrasi mulai dilumpuhkan. Rezim sepertinya sangat paham dengan memasung Ulama, umat Islam bagai rangkaian gerbong tanpa lokomotif. Seperti apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo belum lama ini. "Kalau tidak bisa mengatur ekor, potong kepalanya. Narasi bersayap yang tepatnya mengarah ke umat Islam ketimbang pada pembenahan internal jajaran polri. Sejarah selalu menunjukkan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa kekuatan Islam yang begitu radikal dan fundamental yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Namun sepanjang kemerdekaan itu berlangsung hingga kini. Islam tetap tidak pernah menikmati buah perjuangannya yang begitu besar dan tak ternilai. Selain tergusurnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktis penyimpangan awal dan dasar dalam balutan konsensus nasional. Hingga kini terus diikuti problematika dan kegagalan-kegagalan mewujudkan masyarakat adil makmur. Paling terdampak signifikan dari kerusakan sistem dan tata kelola negara adalah keberadaan umat Islam. Selain urung menikmati negara kesejahteraan, umat Islam seperti menjadi langganan dan abadi mengalami destruksi dan pendangkalan aqidah. Melalui framing jahat dan penghancuran halus dengan narasi moderasi. Islam secara bertubi-tubi dan tak pernah berhenti, mengalami serangan dahsyat dari konspirasi peradaban gelap dunia. Secara global ataupun di Indonesia khusunya, Islam selalu menjadi korban dari kebencian dan peperangan yang dilakukan kaum kapitalis-komunis. Begitu luas dan bervariasi tuduhan dan fitnah terhadap umat Islam dari siapapun golongannya. Seperti maklumat visioner Al Quran yang menyebutnya kaum kafirun, munafikun dan fasikun. Semua produk pemikiran sesat yang sejatinya sama, bisa tampil dalam kemasan liberal, sekuler dan termasuk atheis. Aliran pemahaman yang menghilangkan keberadaan Tuhan dan menjadikan dunia beserta materi sebagai berhala. Mereka yang menyiram umat Islam dengan julukan intoleran, radikal, fundamental hingga teroris. Padahal merekalah sejatinya asal dan yang mengembangkan. Merekalah perangai setan berwujud orang-orang diluar Islam yang membuat kerusakan, tipu muslihat dan beragam makar di dunia. Peradaban menunjukkan penganiayaan bahkan mengarah genosida terhadap umat Islam tak bisa ditutup-tutupi dari kenyataan umat Islam di Irak, Mesir, Suriya, Uyghur China, Tibet dll., yang dilakukan non muslim. Situasi Kritis dan Kekalahan Rezim Rezim Jokowi saat ini boleh mengusung dada telah memiliki segalanya. Merasa kekuasaannya telah memiliki dan mengatur semua kehidupan rakyat. Apa yang kurang untuk menyatakan kekuatan absolutenya selain birokrasi, politisi dan militer termasuk intelektual sesat dan organiasasi massa yang melacur. Belum lagi ditambah sokongan dana dari para cukong yang mewakili negara-negara adidaya dan borjuasi korporasi. Rezim yang menyandang status pemerintahan boneka dan kumpulan oligarki ini. Seperti jumawa dan merasa angkuh dengan kekuasaannya yang mampu membawanya pada fase diktator dan otoriter. Rezim tiran yang represif dan bengis ini berhasil melumpuhkan kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang sarat dipenuhi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap kebijakan dan bahkan pada mimpinya sekalipun. Namun sedemikian besar dan kuat kekuasaan yang digenggamnya. Seiring waktu rezim Jokowi juga punya batasan. Tak ada pesta yang tak akan berakhir. Seperti kapitalisme betapapun kuatnya, ia akan sekarat dari dalam. Begitu juga dengan rezim Jokowi, yang didalamnya sudah saling lempar bola, menuding dan cakar-cakaran. Termasuk bola panas menteri BUMN Erick Tohir yang sudah menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus sengkarut bisnis PCR. Pertengkaran di dalam lingkaran istana boneka itu bukan yang pertama dan terakhir mengiringi pemerintahan Jokowi. Termasuk pentolan relawan Joko Mania, Emanuel ebanezer yang menuntut hukuman mati bagi para menteri yang terlibat bisnis PCR. Tuntutan yang mengarah salah satunya pada Luhut Binsar panjaitan orang dekat Jokowi sekaligus presiden bayangan. Apapun motifnya relawan dan para buzzer, setidak menandai gontok-gontokan saling berebut pengaruh dan kue kekuasaan dari dalam sendiri. Kerapuhan dan gentingnya pemerintahan Jokowi juga dipenuhi oleh banyaknya kegagalan pembangunan dan kinerja buruk para pembantu dan gerbong akomodasi politiknya. Selain tidak sedikit mangkraknya proyek infra struktur dan bangkrutnya BUMN strategis. Banjir Sintang Kalbar yang belum surut sebulan ini, seperti menyiratkan perilaku rezim yang suka merusak lingkungan dan ekosistem kehidupan mahkluk hidup. Negara juga terancam lilitan utang yang tak terbayar akibat manajemen ugal sang presiden. Kemunduran dan kegagalan kinerja seakan menyempurnakan rezim Jokowi yang kadung telah distempel rakyat dengan raja segala keburukan dan sebagai presiden yang tak pernah tepati janji. Akan tetapi, dari buruknya performancenya dan berbahayanya rezim Jokowi menjaga kedaulatan NKRI dalam soal-soal ekonomi, politik, hukumuyyg dan keamanan. Sepertinya, ada yang jauh lebih beresiko. Lebih mengkhawatirkan dan berdampak fatal, tatkala Jokowi dan instrumen kekuasaannya memusuhi dan cenderung anti Islam. Hingga perkembangan terakhir setelah penangkapan Ustadz Dr. Farid Ahmad Okbah, Dr. Ahmad Zain An Nazah dan Ustadz Dr. anung Al-Hamat. Mereka yang menjadi bagian dari Ulama dan representasi umat Islam. Mendapat perlakuan yang tidak bermartabat dan tidak senonoh dari perilaku rezim Jokowi. Kekuasan Jokowi benar-benar merendahkan marwah para Ulama yang bisa berarti merendahkan para Nabi dan selanjutnya pada agama Islam secara keseluruhan. Apapun motif, alasan dan justifikasi pemerintah, di mata umat Islam telah usang dan tak berdasar. Terutama saat masih bernafsu mengumbar masalah terorisme dan atau stereotif lainya untuk mengeksploitasi dan menggembosi umat Islam. Selain tingkat kejumudan yang akut dari umat Islam. Jualan isu dan sentimen keagamaan itu, justru malah membangkitkan emosi umat Islam. Gejolak psikis yang memungkinkan mendorong kemarahan dan perlawanan umat Islam. Sederet penistaan, kriminslisasi, bahkan pendangkalan aqidah terhadap pemimpin, umat dan agama Islam. Mungkin saja tidak meledak karena benteng shalat dan kesabaran umat Islam. Namun kali ini, seiring waktu umat Islam mulai melakukan refleksi, evaluasi dan kontemplasi. Boleh jadi berubah mewujud klimaks dari kesadaran krisis umat Islam. Terlebih waktu mendekat pada kalender tanggal 2 desember penghujung tahun ini. Sebagai flasback peristiwa 2-12-2016 yang monumental bagi gerakan Islam yang hakikatnya kehendak IIahi. Momentum ikonik dan bersejarah bagi umat Islam yang telah membuktikan kekuatan umat Islam di Indonesia. Oleh situasi dan keadaan, sepertinya akan memaksa terjadinya pengulangan sejarah itu. Apa yang dikenal dengan 212 itu, akan menjadi senjata efektif bagi umat Islam untuk mengembalikan kebaikan dan kebenaran bagi agama, negara dan bangsanya. Tentu saja kebalikan yang akan dirasa rezim Jokowi. Situasi dan kondisi itu jika sampai terjadi lagi. Tampaknya akan menjadi episode yang menentukan bagi keberadaan dan kesinambungan eksistensi pemerintahan Jokowi. Bagi umat Islam sendiri, ini menjadi menarik. Selain merupakan titik balik. Upaya reunian 212 itu akan menjadi roh dan giroh kekuatan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan selama ini. Bukan sekedar gerakan kultural, 212 juga akan mewujud sebagai kekuatan politik Islam yang selama ini tidur panjang dan mengalami mati suri. Negara dan rakyat seakan menunggu, akankah kebangkitan Islam bukan sekedar utopi. Mampukah ukuwah Islamiyah hadir ditengah degradasi keagamaan selama ini?. Akankah resolusi jihad secara substansi dan esensi dapat mewujud melawan semua kedzoliman sebagai upaya menegakan amar maruf nahi mungkar pada kejahiliyahan zaman modern?. Layaknya perjalanan sebuah episode, bukan tidak mungkin momentum 212 menjadi injury time bagi pemerintahan Jokowi. Sebuah pembuktian game, diantara kedigdayaan atau kekalahan sebuah rezim dari geliat rakyat. "There is point of no return" begitulah menggambarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Bisa juga "blessing in disquise" bisa diambil bagi keduanya yang saling berhadap-hadapan, sembari berharap dan menunggu ketentuan Allah Subanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Human Luhur Berdikari.
Menguji “Fakta Hukum” Bisnis PCR Luhut dan Erick
Oleh: Mochamad Toha SETELAH sehari sebelumnya sempat ditolak, akhirnya Laporan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Hal itu berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) bernomor B/5734/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 16 November 2021. Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum yakni berbuat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan sangkaan Pasal 5 angka 4 junto Pasal 21 dan 22 UU 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKB. Dengan diterimanya laporan terhadap Luhut dan Erick ini, Iwan Sumule mengapresiasi Polda Metro Jaya yang, menurutnya, sangat menerapkan equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum. “Kami sangat mengapresiasi Polda Metro Jaya karena telah memperlihatkan bahwa ada kesamaan kedudukan dalam hukum, di depan hukum antara Prodem dan juga bapak Luhut Binsar Pandjaitan,” tegas Iwan Sumule pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa sore (16/11/2024). Menurut Iwan Sumule, dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) mendapat proyek Polymerase Chain Reaction (PCR). Dalam pandangan Iwan Sumule, Luhut mendapatkan proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut dan dugaan keterhubungan dengan Erick Thohir. Apalagi perusahaan itu baru berdiri pada April 2020 atau tak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia. “Luhut sudah akui dia ada di perusahaan yang ada di bisnis PCR. Kami aktivis terluka, karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN,” tutupnya. Menurut Iwan Sumule, unsur KKN dalam praktik bisnis PCR dan swab antigen ini sudah memenuhi ketika Luhut mengakui dirinya memang memiliki saham pada PT GSI. “Pak Luhut sudah mengakui, bahwa ia ada di dalam PT GSI yang mendapat proyek pengadaan PCR. Nah Artinya unsur yang memenuhi KKN itu sudah memenuhi dan jelas,” kata Iwan Sumule. Disamping itu, lanjut Iwan, pihaknya terpaksa melaporkan kedua menteri Presiden Joko Widodo ini lantaran dianggap telah mengkhianati cita-cita perjuangan reformasi. Iwan Sumule mengatakan, cita-cita perjuangan reformasi yang dianggap fundamental ialah menuntut agar penyelenggara negara yang bersih dan terbebas dari KKN. “Makanya kami ke Polda. Kami melaporkan (Luhut dan Erick) soal KKN-nya yang juga merupakan tindakan pidana,” tegas Iwan Sumule. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah Polda berani “melanjutkan” laporan Iwan Sumule ini hingga ke Kejaksaan dan Pengadilan? Jika melihat betapa kuatnya “pengaruh” Luhut selama ini, rasanya tidak mungkin! Coba saja lihat reaksi Luhut beberapa waktu lalu saat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas dugaan keterlibatannya dalam bisnis tes PCR. Menanggapi adanya laporan tersebut, Luhut mengaku bahwa dirinya dan KPK justru tertawa melihat laporan tersebut. Ini karena Luhut membantah tegas bahwa dirinya terlibat dalam bisnis tes PCR dan meraup keuntungan dalam bisnis tersebut. “Kita bersoal yang gak penting gitu, ada yang bilang lapor KPK, ya laporin aja wong KPK dan kami juga rapat di kantor, saya sama KPK ketawa-tawa, ya gak masuk akal aja,” kata Luhut, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier. Ia juga mengaku sedih lantaran banyak orang yang justru dengan sengaja memanaskan suasana dengan menyebarkan fitnah keterlibatannya dalam bisnis tes PCR. “Saya sedihnya juga kadang-kadang kita itu gak mendidik anak muda kita untuk berpikir jernih, senang buat gosip yang bikin keruh,” ujar Luhut. Ia juga menegaskan dirinya tidak pernah sama sekali menerima keuntungan dari bisnis tes PCR. Ia bahkan mengaku bahwa sebagai seorang pejabat negara, ia tidak akan mengambil keuntungan diatas penderitaan rakyat. “Saya juga gak habis pikir kalau saya sebagai pejabat negara mau ambil untung dari masalah kemanusiaan, perusahaan saya cukup bagus kok,” kata Luhut. Menurutnya, uang pensiunan tentara dan pendapatannya sebagai seorang pengusaha sudah lebih dari cukup. Luhut menegaskan, ia tidak mungkin berani mengambil keuntungan pribadi di atas misi kemanusiaan. “Cukup lah pensiunan tentara itu lebih dari cukup, cukup, gak perlu (ambil keuntungan), sangat tidak perlu,” tandasnya. Coba tengok data yang ada di KPK atas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Luhut. Ia menjadi salah satu pejabat yang harta kekayaannya meningkat selama pandemi Covid-19. Kekayaannya bertambah Rp 67.747.603.287. Dalam laporan pada 24 Maret 2021, total harta kekayaan Luhut mencapai Rp 745.188.108.997. Luar biasa, bukan? Luhut memang pejabat kaya! Luhut juga menduga bahwa adanya kabar dirinya terlibat bisnis tes PCR ini sengaja ‘digoreng’ orang-orang tertentu yang berniat menjatuhkan dirinya. “Saya mau bilang ini ada mungkin orang jahat hatinya, ada mungkin faktor politik, kecemburuan pada kelompok pemerintah keliatan sukses ya banyak faktornya,” ungkapnya. Namun, tampaknya Prima tidak putus asa. Pada Rabu (17/11/2021), Prima kembali mendatangi KPK. Tujuannya untuk menagih soal perkembangan laporan kasus dugaan korupsi terkait bisnis tes usap PCR. Wakil Ketua Prima Alif Kamal mengaku kedatangannya tidak membawa dokumen tambahan ke KPK. Ia hanya menagih hasil telaah maupun kajian yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi bisnis PCR. "Enggak ada tambahan dokumen, kami hanya ingin menagih telaah awal seperti yang mereka janjikan kepada publik," kata Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021). Alif menyebut, sebelumnya KPK juga telah menyampaikan pernyataannya akan menindaklanjuti bila ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi ini. "Kemarin kan KPK juga kan sudah menyatakan sikap akan mengusut tuntas soal kasus PCR ini," ucap Alif. Alif menyebut menagih perkembangan terkait dugaan korupsi bisnis PCR ini, kata Alif, dilakukannya dengan mengirim surat ke bagian persuratan Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. "Sudah diterima surat kami di bagian persuratan. Semoga tidak lama kami bisa melihat kejelasan soal dugaan bisnis pcr ini," kata Alif. Ketika menyampaikan surat, Alif juga mengaku tidak ada pihak KPK yang meminta untuk memberikan data apapun terkait laporannya itu. “Belum ada permintaan data atau segala macam,” imbuhnya Alif menyebut salah satu alasanya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Luhut dan Erick berbisnis PCR. "Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves dan Menteri BUMN, Luhut dan Erick,” kata Alif, Kamis (4/11/2021). KPK sendiri melalui Direktur Penyidikan KPK Setyo Budhianto menyebut laporan dalam bentuk surat yang dilampirkan oleh Prima kini tengah ditindaklanjuti di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat. "Suratnya, berdasarkan pengecekan sudah diterima bagian persuratan tentunya ini akan melalui mekanisme dan akan diterima oleh direktorat dumas dan ditelaah," beberapa waktu lalu. Setyo pun menjelaskan proses penerimaan laporan dari setiap masyarakat. Salah satunya, dengan dilakukan telaah apakah laporan itu merupakan kewenangan KPK. "Pertama penelaahannya tentu terkait kewenangan, apakah informasi itu atau laporan merupakan kewenangan KPK sesuai undang-undang KPK pasal 11. Itu dulu yang penting," ucap Budhi. Nah, seperti halnya laporan Iwan Sumule ke Polda Metro Jaya, kita tunggu saja buktinya di KPK. Penulis Wartawan FNN.co.id
POPULER
