ALL CATEGORY
Polisi Bekuk Pria di Bali Saat Mabuk Aniaya Istri Hingga Tewas
Buleleng, FNN - Polres Buleleng, Polda Bali membekuk seorang pria bernama Suin (39) yang diduga dalam kondisi mabuk menganiaya istri sirinya Sri Indrawati (41) hingga tewas. "Jadi berikan waktu penyidik untuk dapat mengungkap motif dan modus atas peristiwa ini, nanti bila sudah lengkap akan kami sampaikan kembali," kata Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto saat dikonfirmasi, di Denpasar, Selasa. Ia mengatakan hingga saat ini perkara tersebut sedang ditangani oleh Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Celukan Bawang dan dibantu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Buleleng. Sedangkan jenazah korban sudah ditangani RSUD Buleleng untuk divisum, baik di bagian dalam maupun luar. Kejadian berawal ketika korban dan pelaku serta dua orang lainnya menikmati minuman beralkohol pada Senin (22/11)m sekitar pukul 20.00 WITA, di Banjar Dinas Tegallantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Ketika pelaku bersama teman-teman lainnya sedang minum-minuman beralkohol, terjadi pertengkaran mulut antara korban dan pelaku pada Selasa sekitar pukul 00.00 WITA. Setelah minuman tersebut habis beberapa botol, pelaku mendatangi korban ke dalam kamar, lalu bertengkar hingga melakukan pemukulan kepada korban secara berulang-ulang. "Karena pelaku tidak dapat mengendalikan emosi, kemudian pelaku memukul kepala korban berulang-ulang sampai korban tertidur," katanya lagi. Pada saat pelaku bangun tidur sekitar pukul 04.00 WITA, dan mencoba membangunkan korban ternyata sudah dalam keadaan kaku. Dia menyatakan, saat dilakukan pemeriksaan awal oleh tim medis dari Puskesmas Gerokgak ditemukan ada beberapa bekas pukulan pada bagian tubuh korban. "Mayat (ditemukan) dalam posisi telentang, menggunakan baju abu-abu, lengan panjang, menggunakan daster biru," ujar Kapolres. (sws)
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tahan Seorang Mantan Anggota DPRD
Simpang Empat - FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat, Sumatera Barat, Selasa malam, melakukan penahanan terhadap seorang mantan anggota DPRD Pasaman Barat inisial IS terkait perkara dugaan penyimpangan perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2019. Kepala Kejari Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana diwakili Kasi Pidsus Andy Suryadi didampingi Kasi BB Firdaus saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa, mengatakan sebelumnya IS sudah ditetapkan tersangka bersama empat orang mantan anggota DPRD periode 2014-2019 itu. "Sebelumnya tersangka berhalangan hadir saat dipanggil karena sakit usai menjalani operasi. Hari ini dipanggil dan setelah menjalani pemeriksaan lebih kurang lima jam sebagai tersangka dan hasil pemeriksaan tim medis tersangka sehat, maka langsung dilakukan penahanan," ujarnya. Menurutnya, IS dilakukan penahanan dan dititipkan di rumah tahanan Polres Pasaman Barat sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Padang. Ia menyebutkan IS ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang mantan anggota DPRD lainnya pada 29 Oktober 2021 lalu. "Tersangka sangat kooperatif saat diperiksa. Tidak ada kesulitan saat memeriksa tersangka," ujarnya pula. Dengan penahanan satu orang lagi, maka pihak Kejari Pasaman Barat telah menahan lima tersangka pada kasus itu. "Dalam kasus ini, pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara itu. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru," kata dia pula. Ia menjelaskan para tersangka diduga melakukan tindakan korupsi pada anggaran perjalanan dinas pada Sekwan DPRD Pasaman Barat pada tahun 2019 dan 2018 dengan anggaran yang terserap sekitar Rp27.165.361.405 dari total anggaran sebesar Rp32.015.823.405. "Kerugian negara akibat perbuatan tersangka lebih kurang Rp650 juta," katanya lagi. Dia menyebutkan penahanan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi dan dari keterangan saksi-saksi. "Sekitar 30 lebih saksi telah kami periksa dan dengan barang bukti dokumen. Ini baru tahap awal dan akan terus dikembangkan tidak tertutup akan ada tersangka baru nantinya," ujarnya pula. Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun1999 diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia mengakui tersangka sudah mengembalikan kerugian negara setelah proses penyidikan dan sudah disetor ke kas daerah. "Proses perkara ini akan terus kami kembangkan dengan memanggil saksi-saksi kembali," ujarnya pula. (sws)
Polri akan Tempatkan Mantan Pegawai KPK Sesuai Kemampuan
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan penempatan 57 mantan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai ASN Polri akan disesuaikan dengan kemampuannya. Menurut Rusdi, karena tidak semua dari 57 mantan pegawai KPK bertugas sebagai penyidik dan penyelidik, sehingga penempatannya disesuaikan dengan posisi yang bersangkutan saat bekerja di KPK. "Penempatan disesuaikan, karena tidak semua ke-57 mantan pegawai KPK itu kan penyidik atau penyelidik. Ada di bidang perencanaan, ada di bidang SDM, ada juga di bidang keamanan, ini kan akan disesuaikan ketika yang bersangkutan bekerja di KPK," kata Rusdi, di Jakarta, Selasa. Penempatan 57 mantan pegawai KPK ini, kata Rusdi, nantinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ia menyebutkan, Polri sudah mendapatkan posisi-posisi yang akan diisi oleh mantan pegawai KPK sesuai arahan dari Kemenpan RB. "Polri sudah mendapatkan posisi-posisi mana saja ya. Dari Kementerian PAN RB sudah memberikan posisi-posisi mana saja yang bisa diisi oleh ke 57 eks pegawai KPK itu," ujar Rusdi. Rusdi memastikan tidak ada kendala dalam perekrutan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai ASN Polri. Saat ini Polri tengah menyempurnakan payung hukum perekrutan 57 mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri. Menurut Rusdi, rekrutmen bisa berjalan setelah ada payung hukum. Hal ini untuk menjaga legalitas dari proses rekrutmen mantan pegawai KPK. "Segala sesuatunya dipersiapkan sehingga rekrutmen ini bisa berjalan dengan baik, legalitasnya pun bisa dijaga," ujar Rusdi. "Intinya adalah Polri menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti di ujungnya ada permasalahan hukum. Ini yang dihindari," terang Rusdi. Sebelumnya, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk berharap alih status sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri sesuai undang-undang (UU). Hamdi menegaskan jika benar Kapolri menawarkan mereka untuk menjadi ASN di Polri, terlebih tidak melalui serangkaian tes ulang, maka Kapolri telah bersikap kontradiktif. Hamdi mengecualikan jika pekerjaan yang ditawarkan Kapolri kepada mantan pegawai KPK itu berbeda dengan pekerjaan sebelumnya dan bukan menjadi ASN atau hanya sebatas pegawai kontrak saja. Namun, jika ternyata akan dijadikan ASN, Hamdi menegaskan mereka harus tetap mengikuti serangkaian tes yang telah dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan, dalam hal ini UU ASN. (sws)
DPP Ikhwanul Muballighin Minta LaNyalla Jadi Pembina
Jakarta, FNN - Dewan Pengurus Pusat Ikhwanul Muballighin meminta Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi pembina dalam struktur kepengurusan organisasi. Hal itu disampaikan Wakil Dewan Syuro DPP Ikhwanul Muballighin Habib Umar Assegaf dalam pertemuan di Ruang Kerja DPD RI, Lantai 8 Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. "Jika berkenan, sudi kiranya Pak LaNyalla menjadi pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata Habib Umar. Menjawab permintaan tersebut, LaNyalla meminta doa agar amanah dan bertanggungjawab dengan tugas barunya sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin. "Doakan saya agar amanah menerima peran baru saya ini sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata LaNyalla. Sementara itu, Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin KH Anwar Fudoli menerangkan, kehadirannya mereka untuk menyampaikan perkembangan organisasinya yang telah melaksanakan kongres pada Maret 2021 lalu. "Saat ini kami mulai melakukan konsolidasi. Dalam waktu dekat, kami akan menyelenggarakan Mukernas pada 17-19 Desember 2021. Berkenan kiranya Pak LaNyalla memberi 'keynote speech'," kata Anwar. Anwar menjelaskan salah satu program kerja yang tengah digagas adalah mendorong para mubaligh menjadi wirausaha. Menanggapi program itu, LaNyalla menyatakan mubaligh memang sudah semestinya mengambil peran untuk memperkuat perekonomian nasional. "Peran yang bisa diambil adalah menjadi wirausaha. Maka, saya mendukung program kerja mubaligh berwirausaha ini," tutur LaNyalla. Dia meyarankan agar para mubaligh itu membentuk koperasi sebagai alat mereka membangun usaha. "Saya sarankan koperasi," ujarnya. (sws)
Ketua DPD Tegaskan Komitmen Kawal Dana BLK Pesantren
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk mengawal dana balai latihan kerja (BLK) untuk pondok pesantren. "Soal BLK ini, apakah sudah diterima atau belum, saya siap mengawal agar kita tahu bagaimana perkembangannya," kata La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, saat menerima audiensi ulama perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Kerja DPD RI Lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator di antaranya Sylviana Murni (DKI Jakarta), Bustami Zainuddin (Lampung), dan Sukiryanto. Ulama dari Jawa Timur yang hadir di antaranya adalah KH Abdul Bari (PP Darul Falah), KH Sirotol Mustaqim (Raudlatul Islam), KH Juaini dan Ustaz Shofi (PP Addimyati), KH Hoirul Anam dan Ustaz Mustamar (Darul Hikam), Ustaz Bayu Wibowo (PP As Salafy), dan KH Bahrurrosid (Miftakhul Ulum Attaufik). "Dana BLK ini penting bagi kami untuk mengembangkan pondok pesantren. Kedatangan kami ke sini untuk meminta saran bagaimana mengembangkan pesantren agar pendidikan formal dan informal semakin baik. Kami mohon dibantu agar BLK bisa segera kami terima," kata KH Sirotol Mustaqim. Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan asrama di pondok pesantren yang kurang memadai. "Asrama putra dan putri ini saya berharap dapat diperhatikan, karena berkaitan dengan proses belajar mengajar di pondok pesantren," ujar dia. Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, DPD RI tengah berjuang melakukan amendemen ke-5 konstitusi. "Apa yang terjadi saat ini, di mana korupsi merajalela dan persoalan lainnya, itu terjadi karena imbas dari amendemen mulai tahun 1999-2002," kata La Nyalla. Imbasnya, kata dia lagi, hal krusial bagi bangsa ini adalah pemberlakuan presidential treshold (PT) bagi persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. "Imbasnya seperti yang kita rasakan saat ini. Kita harus memikirkan bagaimana santri kita, pesantren kita. Kapan kita mau maju kalau begini terus," kata La Nyalla menegaskan. (sws)
Wamenhan Herindra Terima Kunjungan Kerja Menlu Denmark
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Jeppe Kofod di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa, yang membahas kerja sama pertahanan. Kunjungan Menlu Denmark itu disambut dengan upacara Jajar Kehormatan di Aula Hening BTI, Kementerian Pertahanan. Pada pertemuan tersebut, Wamenhan didampingi Irjen Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Kabaranahan Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari, sedangkan Menlu Denmark didampingi Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen. Atas kedatangan Menlu Denmark, Wamenhan Herindra menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih telah berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Mantan Danjen Kopassus ini berharap dengan kunjungan Menlu Denmark dapat mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Sebelumnya, ada beberapa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Denmark, diantaranya Plan of Action (POA) 2017-2020 melalui 3rd Bilateral Forum Indonesia-Denmark di bawah Kementerian Luar Negeri RI. Kemudian beberapa kerja sama bidang industri pertahanan serta penandatanganan kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk Electronic Support Measures (ESM) Enam Kapal TNI AL pada Agustus 2021. (sws)
Anggota DPR Minta Lelang PT Kertas Leces Transparan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta proses lelang PT Kertas Leces yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) berjalan dengan transparan. "Komisi VI berharap semua proses lelang aset PT Kertas Leces dan BUMN lainnya yang sudah dinyatakan bangkrut bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan keuangan negara," kata Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Selasa, usai menerima aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Limbah dan Logam Indonesia (Apelti) yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan lelang PT Pabrik Kertas Leces di Probolinggo, Jawa Timur. Apelti, kata dia, melihat ada hal yang janggal dalam pelaksanaan lelang dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu segera ditangani dengan baik oleh pihak terkait supaya tidak menjadi isu liar yang merugikan semua pihak, khususnya Kementerian BUMN. "Saat bertemu dengan pengurus Apelti, mereka menyampaikan temuan bahwa ada ketidakberesan dalam proses lelang, sehingga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah," kata Baidowi. Menurut Baidowi, di antara pihak yang berwenang mengklarifikasi isu di lapangan tersebut adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang memang ditugaskan untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Dalam hal ini PT PPA harus proaktif menindaklanjuti semua laporan dan temuan yang berkembang di lapangan termasuk dari Apelti, ujarnya. Selain itu, ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap persoalan lelang karena menyangkut kekayaan milik negara. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga perlu turun tangan guna mengungkap persoalan tersebut supaya lebih terang benderang, ujar politisi PPP tersebut. PT Kertas Leces adalah pabrik kertas yang berdiri sejak 1939 dan mengalami masa sulit sejak 2014, karena menjalani proses gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (sws)
SKB CPNS Yogyakarta akan Diikuti 1.457 Peserta
Yogyakarta, FNN - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini akan diikuti 1.457 peserta dan rencananya digelar pada 3-6 Desember. “Seluruhnya adalah peserta yang sudah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi yang digelar bulan lalu,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra di Yogyakarta, Selasa. Di Kota Yogyakarta, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan kembali digelar di GOR Amongrogo, sama seperti lokasi penyelenggaraan SKD. Di lokasi tersebut akan diikuti 1.280 peserta. Sedangkan sisanya, 177 peserta, dapat mengikuti penyelenggaraan seleksi di lokasi lain yang sudah ditetapkan “Teknis pelaksanaan SKB CPNS akan sama seperti penyelenggaraan SKD. Termasuk ketentuan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh peserta,” katanya. Hanya saja, lanjut dia, pada penyelenggaraan SKB masih dimungkinkan diikuti peserta yang dinyatakan positif COVID-19. Peserta akan ditempatkan di ruangan khusus dengan protokol kesehatan ketat. “Peserta yang dinyatakan positif COVID-19 masih tetap bisa mengikuti tes sesuai jadwal. Nantinya, akan ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dengan peserta tes lain,” katanya. Jalur menuju ruangan pun akan dipisah dan ditangani oleh petugas secara khusus sehingga peserta lain tidak perlu khawatir. “Peserta wajib memberikan laporan mengenai kondisinya tersebut pada H-1 jadwal seleksi,” katanya Sedangkan untuk penyelenggaraan SKB akan tetap dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan tes dilakukan tiga sesi setiap hari dengan jumlah peserta 150 orang per sesi. Gunawan menyebut, peserta SKB CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mengetahui berbagai perkembangan dan informasi seputar seleksi tersebut melalui laman bkpp.jogjakota.go.id termasuk kisi-kisi materi SKB. “Kami berharap, peserta bisa menjaga kondisi kesehatan dan tidak mempercayai pihak manapun yang menawarkan berbagai janji kelulusan CPNS. Peserta juga diingatkan tidak melakukan kecurangan karena akan merugikan diri sendiri,” katanya. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini membuka 546 fomasi CPNS dengan total pelamar mencapai 19.127 orang.
KPU: Pemilih Pemula di Palangka Raya 12.000 Lebih
Palangka Raya, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ngismatul Choiriyah,mengatakan, jumlah pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 mendatang mencapai 12.000 orang lebih. "Nanti pada Pemilu 2024 ada 12.000 lebih pemilih pemula di Kota Palangka Raya. Saat ini mereka masih bersekolah di kelas 10,11 dan 12," kata Ngismatul di Palangka Raya, Selasa. Untuk itu, sejak saat ini KPU "Kota Cantik" terus menggencarkan sosialisasi terhadap para siswa tersebut mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di sisi lain, saat ini, penyelenggara pemilihan umum tingkat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. "Berdasar surat edaran KPU RI, sejak Pilkada 2020 lalu, sampai saat ini kami terus melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Artinya secara berkala kami melakukan pembaharuan daftar pemilih," kata Ketua Komisi Pemilihan Palangka Raya itu. Ngismatul mencontohkan, pemutakhiran data itu seperti penghapusan data daftar pemilih jika yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah alamat di luar Kota Palangka Raya. Selain itu, juga dilakukan penambahan jika ada masyarakat yang berpindah menjadi warga Kota Palangka Raya. "Data ini akan kami perbaharui setiap akhir bulan. Dapat dilihat di laman resmi KPU Kota Palangka Raya. Jika ada perubahan data atau warga yang belum masuk daftar pemilih silahkan lapor ke kami," kata wanita berhijab itu. Sementara itu, berdasar data yang dirilis KPU Kota Palangka Raya, sampai Oktober lalu jumlah warga "Kota Cantik" yang masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan mencapai 183.661 orang. Jumlah itu terdiri dari 91.068 laki-laki dan 92.593 perempuan. Jumlah itu berasal dari lima kecamatan yang terdiri dari 30 kelurahan. Data itu akan terus diperbaharui dan akan diunggah ke laman resmi KPU Kota Palangka Raya di https://kota-palangkaraya.kpu.go.id. (sws)
Luhut Ungkap Upaya Tingkatkan Kinerja Ekspor Impor di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor dan impor di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dalam webinar bertajuk "Embrace Trade Recovery Momentum" yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa, Luhut mengungkapkan dampak terhadap ekspor Indonesia tidak seragam dirasakan tergantung pada jenis produk dan tujuan ekspornya. Ekspor dengan kandungan impor tinggi dan terkait dengan rantai nilai global (global value chains/GVC) akan terdampak lebih besar. "Ekspor dengan tujuan negara yang traffic-nya rendah, seperti AS, juga akan terkena dampak lebih besar dibandingkan dengan ekspor ke China dan Jepang," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Untuk meningkatkan kinerja ekspor impor, pemerintah, lanjut Luhut, telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk mempermudah proses bongkar muat untuk ekspor impor di pelabuhan Indonesia guna mengurangi kepadatan di pelabuhan dan mempercepat pergerakan kapal dan kontainer. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal melalui penjaminan terhadap pinjaman melalui LPEI (export-related) dan PII (non-export). "Teman-teman pengusaha jangan pernah pesimis melihat ini, Anda harus optimistis melihat negeri kita ini. Karena menurut saya, we are on the right track (kita sudah sesuai jalur)," katanya. Lebih lanjut, Luhut mengemukakan pandemi COVID-19 telah mengubah hampir semua lini atau sendi kehidupan di berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Karena pandemi, Indonesia bahkan melakukan perubahan-perubahan besar atau reformasi hampir di semua bidang. "Salah satu paling mendasar adalah di bidang kesehatan," katanya. Menurut Luhut, perubahan di sektor kesehatan sangat perlu dan penting dilakukan untuk menghadapi dinamika yang terjadi. Melihat kondisi saat ini, Luhut memandang bahwa secara umum pemulihan kondisi ekonomi Indonesia berjalan dengan dengan baik dan pemulihan ekonomi betul-betul bergantung pada bagaimana pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Ia pun mengingatkan semua pihak untuk tetap mawas diri dan terus menjaga protokol kesehatan. Ada beberapa formula yang dikombinasikan pemerintah sehingga bisa mengendalikan pandemi COVID-19 sejak awal hingga saat ini. Kunci pengendalian itu meliputi kombinasi dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4, vaksinasi tinggi, 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, & Menjaga Jarak), 3T (tracing, test, dan treatment), dan isolasi terpusat serta pelibatan para pakar dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Penanganan COVID-19 ini sangat penting, sekarang saya lihat kita sudah banyak yang lebih rileks tetapi tetap hati-hati menghadapi ini semua, tidak boleh sombong dan jemawa," pesannya. (mth)
POPULER
