ALL CATEGORY
PKS Buka Peluang Non Kader Jadi Calon Pejabat Publik
Depok, FNN - Badan pemenangan pemilu dan pilkada DPW PKS Jawa Barat Muttaqin mengatakan menghadapi pemilu dan pilkada pada 2024, partainya meluncurkan program Sekolah Calon Pejabat Publik (SECAPPU). "Kami persilakan kepada non kader PKS untuk bisa mendaftar," kata Muttaqin dalam keterangannya, Rabu. Muttaqien mengatakan dengan SECAPPU ini PKS ingin memberi kesempatan kepada warga di luar PKS yang memiliki potensi dan kapasitas menjadi pejabat publik baik DPRD Kota, Provinsi maupun pusat dan menjadi kepala daerah baik kota mauoun kabuoaten maupun Gubernur Jabar. Untuk mengikuti SECAPPU Peserta tidak di pungut biaya pendaftaran dan tidak wajib mendaftar sebagai anggota PKS. Pendaftaran dilakukan secara online sampai dengan 27 Des 2021. Melalui klik: https://bit.ly/FormulirPendaftaranSECAPPUPKSJawaBarat," ujarnya. Sedangkan untuk syaratnya yaitu WNI minimal lulusan SMA, usia 17 tahun keatas dan mendaftarkan diri. Selanjutnya setelah lulus Secappu yang akan men jadi calon pejabat publik ada syarat tambahan yaitu menjadi anggota PKS, punya kredibilitas moral yang baik, punya basis massa dan atau modal finansial yang cukup untuk biaya kampanyenya sendiri. (sws)
Ombudsman NTT Pasang Pigura Pengaduan Layanan Publik di PLBN Motaain
Kupang, FNN - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur memasang pigura pengaduan pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste. "Pigura "Kriiing Ombudsman" ini kami pasang untuk menjawab kesulitan akses warga melapor saat mengalami permasalahan terkait pelayanan publik di pintu perbatasan negara," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dikonfirmasi di Kupang, Rabu. Ia mengatakan sebelumnya Ombudsman NTT menerima keluhan pelintas batas yang melewati PLBN Motaain terkait adanya pungutan tambahan pengurusan paspor dari petugas Imigrasi Atambua. Selain itu, para pemilik kendaraan ekspor-impor mengeluhkan pemeriksaan kendaraan oleh personel TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste, yang sebenarnya menjadi tugas dan kewenangan Bea dan Cukai di PLBN. "Tetapi syukurlah permasalahan ini telah diselesaikan oleh para pihak terkait di sana," katanya. Beda Daton mengatakan masyarakat pengguna layanan di PLBN Motaain sebelumnya kesulitan melaporkan persoalan pelayanan publik yang dialami karena tidak mengetahui akses untuk melapor. Oleh sebab itu, kata dia, pemasangan pigura "Kriiing Ombudsman" ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut. Ia mengatakan pihaknya terus bergerak memasang pigura guna menjangkau hingga ke pelosok wilayah NTT untuk memudahkan akses warga melapor melalui nomor kontak 08123788320 dan 08111453737. Sejauh ini Ombudsman NTT telah memasang sekitar 128 pigura di wilayah di NTT yang tersebar di berbagai instansi pelayanan publik hingga tingkat desa. Pengaduan pelayanan publik yang disampaikan melalui akses ini, kata dia, bermanfaat sebagai referensi bagi instansi penyelenggara layanan publik untuk terus membenahi kualitas pelayanan. Beda Daton mengajak masyarakat untuk memperbaiki layanan pemerintah dengan ikut berpartisipasi menyampaikan laporan melalui nomor-nomor di pigura "Kriiing Ombudsman. "Mari awasi, tegur, dan laporkan jika mengalami layanan yang belum sesuai standar di seluruh instansi pemerintah," katanya. (sws)
Taliban Rilis Aturan Media, Larang Aktris Main Sinetron
Kabul, FNN - Pemerintah Taliban merilis sederet pembatasan terhadap media Afghanistan, termasuk melarang drama televisi (sinetron) melibatkan pemain perempuan dan mewajibkan pembaca berita perempuan memakai "hijab Islami". Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Afghanistan menetapkan sembilan aturan media pekan ini, sebagian besar melarang media apa pun yang bertentangan dengan "nilai-nilai Islam atau Afghanistan", kata juru bicara pemerintah Taliban pada Selasa, 23 November 2021. Beberapa pembatasan khusus ditargetkan pada kaum perempuan, sebuah langkah yang berpotensi memicu kekhawatiran komunitas internasional. "Drama (televisi)... atau program-program yang menayangkan akting perempuan, tidak boleh disiarkan," tulis aturan tersebut, sebagaimana dikutip dari Antara. Aturan itu juga mewajibkan wartawan perempuan yang bersiaran untuk memakai "hijab Islami" tanpa mendefinisikan apa maknanya. Meski sebagian besar perempuan di Afghanistan sudah berjilbab, pernyataan Taliban di masa lalu bahwa perempuan harus memakai "hijab Islami" kerap membuat para pegiat HAM perempuan khawatir. Mereka menganggap istilah itu tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara kolot. Aturan tersebut mendapat kecaman dari pengawas HAM internasional Human Rights Watch (HRW), yang menyebutkan bahwa kebebasan media di Afghanistan merosot. "Hilangnya ruang untuk perbedaan pendapat dan pembatasan yang semakin ketat bagi kaum perempuan di bidang media dan seni itu menghancurkan," ucap Patricia Goss, seorang petinggi HRW untuk kawasan Asia lewat pernyataan. Meski pejabat Taliban sudah berupaya meyakinkan kaum perempuan dan masyarakat internasional bahwa hak-hak perempuan akan dilindungi sejak mereka mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu, banyak pendukung HAM dan perempuan masih meragukan janji itu. Di bawah pemerintahan Taliban yang lalu, perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk bersekolah atau didampingi oleh kerabat laki-lakinya. (MD).
Dubes Ridwan: Kuliner Indonesia Jembatan Penghubung Antarbangsa
Jakarta, FNN - Kekayaan kuliner Indonesia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai bangsa, kata Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan. Ridwan mengatakan hal itu dalam sambutannya di acara "Indonesia Culinary Night" (Malam Kuliner Indonesia) di Doha, Qatar, pada Senin (22/11). "Tidak hanya itu, diplomasi kuliner Indonesia juga diharapkan dapat membawa efek rembes secara ekonomi. Kita berharap dari acara ini ada satu atau dua kuliner Indonesia yang dapat menjadi menu tetap di hotel-hotel di Qatar," kata Ridwan seperti dikutip dalam keterangan KBRI Doha yang diterima di Jakarta, Rabu. Acara itu digelar untuk mempromosikan berbagai masakan khas Indonesia kepada masyarakat Qatar, khususnya kalangan bisnis perhotelan, dengan mengundang para general manager hotel, wartawan, influencer dan food blogger setempat. KBRI Doha juga mengundang para duta besar negara sahabat, seperti Australia, Korea Selatan, Turki, Meksiko dan negara-negara ASEAN. Menurut Ridwan, kuliner Indonesia memang telah lama diakui keunikan dan kekayaan rempah-rempahnya, namun perlu diberi ruang promosi yang lebih besar untuk disajikan di kalangan atas, khususnya di Timur Tengah. Dia juga mengapresiasi kehadiran dan kegigihan para koki Indonesia di Qatar dalam memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia. "Mereka hakikatnya adalah duta-duta kita yang telah berkontribusi besar dalam memperkenalkan dan mempromosikan kuliner Indonesia di Qatar," ujarnya. Acara Malam Kuliner Indonesia itu didukung oleh delapan koki Indonesia yang bekerja di Qatar. Mereka dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. "Saya bangga menjadi bagian dari tim (acara) ini," kata Edo, salah satu koki yang bekerja untuk keluarga kerajaan di Qatar. Beberapa menu unggulan yang disajikan dalam acara itu antara lain adalah es dawet, wedang jahe, gado-gado, soto ayam Lamongan, nasi kuning, rendang, sate, pempek dan bika ambon. Acara itu juga diisi dengan pagelaran tari yang dibawakan oleh grup tari Puspa Qinarya dan musik angklung oleh Indonesian Ladies Angklung. Kedua grup kesenian tersebut beranggotakan para diaspora Indonesia di Qatar, yang selama ini aktif memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Qatar. (mth)
KBRI Perkenalkan Keragaman Kopi Indonesia, Dorong Ekspor ke Jepang
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI di Tokyo menggelar "Coffee with the Ambassador" untuk memperkenalkan keragaman kopi Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong ekspor kopi ke Jepang. Kegiatan itu digelar KBRI pada Senin (22/11) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo, menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Sekitar 40 pebisnis dan pecinta kopi di Jepang mengikuti kegiatan itu secara langsung, sedangkan pelaku usaha kopi dari Koperasi Produsen Serba Usaha (KPSU) Solok Radjo mengikuti secara daring dari Solok, Sumatera Barat. Dalam acara itu disajikan 5 varietas kopi unggulan Indonesia, yaitu Mandailing, Solok Radjo, Pangalengan, Kintamani dan Toraja. "Saya berharap melalui kegiatan promosi dan edukasi kopi varietas tunggal ini, citra kopi Indonesia yang berkualitas dan bercita rasa tinggi dapat menggenjot ekspor ke Jepang dan sekaligus menjadi favorit masyarakat Jepang," kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi yang turun langsung menjadi barista atau peracik kopi. Sementara itu, pebisnis Jepang Taijiro Fukuda membagikan pengalaman berbisnis kopi Indonesia varietas tunggal miliknya di kawasan Nakameguro, Tokyo. "Pelanggan saya kebanyakan anak-anak muda Jepang usia 30-40 tahun. Mereka gemar dengan cita rasa kopi Indonesia, terutama dari Sumatera Mandailing, Aceh Gayo dan Sulawesi Toraja," kata Fukuda. "Dalam waktu dekat, saya ingin berkunjung ke perkebunan kopi di Indonesia untuk mengenal varietas kopi Indonesia lainnya," ujarnya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo Hilman Tisnawan dalam kesempatan itu mengatakan dirinya berharap ada peningkatan efisiensi dalam penyelesaian transaksi ekspor-impor kopi dan mengurangi ketergantungan pada nilai tukar mata uang asing melalui skema local currency settlement. Dalam kegiatan itu, para pebisnis dan pecinta kopi di Jepang juga berkesempatan menonton film "Telusur Rasa" dan tur virtual ke perkebunan KPSU Solok Radjo. Indonesia merupakan eksportir kopi terbesar ke-6 ke Jepang setelah Brazil, Vietnam, Kolombia, Guatemala, dan Ethiopia. Indonesia menguasai sekitar 2,5 persen pangsa pasar kopi di Jepang. Nilai ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada 2020 mencapai 60,4 juta dolar AS (sekitar Rp862,03 miliar). (mth)
Gubernur BI Optimistis Ekonomi RI Pulih Tahun 2022 Hingga 5,5 Persen
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2022 dan bertumbuh dalam rentang 4,7 persen sampai 5,5 persen. "Pertumbuhan ini lebih tinggi dari 3,2 persen sampai empat persen pada 2021," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu. Menurutnya, pemulihan ekonomi akan ditopang peningkatan ekspor, konsumsi, dan investasi yang membaik karena didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Di sisi lain, bank sentral memperkirakan inflasi yang rendah pada 2021 akan mendukung terkendalinya inflasi nasional sebesar dua persen sampai empat pada 2022. "Kisaran inflasi didukung pasokan yang memadai, respons kebijakan BI, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) pusat dan daerah, serta stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry. Ia menjelaskan pihaknya terus menjaga stabilitas kurs Garuda sesuai komitmen kuat BI di tengah normalisasi moneter Bank Sentral AS, The Fed. Sejak Januari sampai 17 November 2021, nilai tukar rupiah memang melemah 1,35 persen secara point to point jika dibandingkan dengan 2020. Namun, depresiasi tersebut termasuk cukup rendah jika dibandingkan pelemahan mata uang negara lain, seperti dolar Singapura yang melemah 2,58 persen, ringgit Malaysia 3,43 persen, peso Filipina 6,06 persen, serta euro 8,68 persen. (mth)
BRIN Fokus Tiga Teknologi Kunci Dukung KLBB
Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan fokus pada tiga teknologi kunci yaitu motor, baterai dan stasiun pengisian untuk mendukung kesiapan industri kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB). "Untuk dapat mengejar perkembangan global maka BRIN akan fokus pada tiga teknologi kunci yaitu motor, baterai dan stasiun pengisian atau charging station," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam pembukaan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 secara hybrid yang diikuti ANTARA di Jakarta, Rabu. Handoko mengatakan penguasaan teknologi motor, baterai dan charging station juga harus diimbangi dengan perhitungan tingkat komponan dalam negeri (TKDN) KLBB. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Ia menuturkan perhitungan TKDN harus masuk dalam ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurut dia, periset di Tanah Air harus bekerja keras untuk mengembangkan teknologi baru untuk mobil listrik dan untuk menjawab hambatan (bottle neck) tiga teknologi tersebut sehingga akan tercipta KLBB dengan TKDN yang tinggi. Beberapa kendala seperti harga kendaraan listrik, harga baterai, dukungan purna jual, dan ketersediaan infrastruktur masih menjadi kekhawatiran calon pengguna kendaraan listrik. Handoko mengatakan kegiatan riset dan inovasi pada kendaraan listrik menjadi bagian penting untuk menyiapkan industri dalam negeri dalam mendukung era kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, regulasi dan insentif juga harus disinergikan untuk mendukung ekosistem KLBB di Tanah Air. Komitmen pemerintah telah terlihat dengan adanya target menghentikan penjualan kendaraan konvensional pada 2040 untuk roda dua dan 2050 untuk roda empat. Pemerintah juga menyiapkan ekosistem kendaraan listrik setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. (mth)
Dukungan untuk Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti
Oleh: Yusuf Blegur Kekuasaan terus merangsek mengangkangi norma dan aturan. Dengan bekal pengaruh, harta dan jabatan yang dimiliki, ambisi dan keangkuhan itu berusaha menaklukkan semua yang ada di hadapannya. Hadir dalam pelbagai rupa dan perangai menguasai kehidupan rakyat dan negara. Hawa nafsu yang dominan dan sistemik dalam dirinya tampil arogan dan sewenang-wenang. Pribadi dan atau bersama kelompoknya, memamerkan kekuatan dan seolah menunjukkan kelakuannya tak bisa digugat dan dihadapi oleh siapapun. Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidayanti. Aktifis pergerakan yang konsern dalam mengeksplorasi relasi negara dengan kehidupan rakyatnya. Kali ini berhadapan dengan Luhut Binsar Panjaitan usai mengangkat bisnis pertambangannya di Papua dalam channel youtube. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti harus berseteru hingga mungkin sampai ke pengadilan dengan Luhut Binsar Panjaitan, seorang pejabat sekaligus pengusaha yang banyak terlibat langsung dan memengaruhi kebijakan negara. Sifat birokrat pengusaha yang satu ini bukan hanya cenderung manipulatif terhadap undang-undang. Ia juga eksploitatif terhadap kekayaan negara dan mengancam esistensi dan kesinambungan ekosistem lingkungan. Wajar saja Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menuntut transparasi dan akuntabilitas politik bisnis Luhut. Demi kebenaran dan demi keadilan bagi kehidupan rakyat. Rakyat sudah tahu dan memahami bagaimana semua sektor kehidupan negara telah dikuasai oligarki dan kelompok borjuasi korporasi. Termasuk Luhut yang mengemban segudang jabatan dan memiliki daya pengatur bertekanan tinggi, bahkan kepada seorang presiden sekalipun. Bukan hanya bisnis pertambangan dan infra strukur semata. Luhut juga tersandung bisnis alat tes PCR, yang miris menghebohkan publik. Untuk sekian kalinya, Luhut menyakiti rakyat yang sudah sekarat menghadapi pandemi. Luhut benar-benar menampakan dirinya sebagai contoh wajah penguasa yang aji mumpung, serakah dan juga bengis. Seandainya napas manusia itu tidak gratis dari Tuhan, Luhut Pastinya akan melirik itu, sebagai sesuatu yang mungkin bisa diperjual-belikan juga. Keberanian Membongkar Kejahatan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, merupakan sedikit kenyataan bahwa betapapun kedzoliman hadir menyesaki ruang-ruang kehidupan publik di negeri ini. Kebenaran dan keadilan tidak akan pernah mati, walaupun terlihat redup dan terdengar sayup-sayup. Suara-suara kritis dan keberpihakan terhadap rakyat tertindas itu, masih menggema meski di tengah ingar bingar dan gemuruh konser kejahatan konstitusional. Walaupun mengundang resiko dan mengundang bahaya. Haris Azhar dan Maulidiyanti tak gentar. Betapapun tidak terlupakan oleh mereka, tidak sedikit kolega seperjuangannya yang terdahulu harus menjadi korban penganiayaan, hilang dan harus kehilangan nyawa. Berdua konsisten, teguh dan istiqomah berjuang. Mereka berdua seperti menghadapi tembok besar yang tiba-tiba dan seketika bisa saja berbalik merobohkan. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti layaknya representasi pesan moral dan nilai-nilai agama yang selama ini terpinggirkan, menjadi formalitas dan dianggap uthopis. Jiwa yang berserah pada kebesaran Ilahi tak akan surut menghadapi kekuasaan manusia yang sejatinya tidak absolut. Rezim boleh korup dan represif, tapi tidak langgeng dan abadi. Selain seiring waktu melemah, ia juga tetap tak berarti dan tunduk pada kekuatan Tuhan yang hakiki. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, sejatinya merupakan kesadaran keberanian dan perlawan rakyat yang masih terserak di sana-sini. Ia hanya belum bersatu, masih seperti puzzel yang belum terangkai namun tetap bisa disusun menjadi indah, solid dan bermakna. Semoga perlawanan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti kepada rezim kekuasaan yang tiran mendapatkan keberpihakan dari rakyat, alam dan Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Sebagaimana keduanya begitu peduli dan memasuki kedalamannya. Tak perlu takut, tak perlu ciut bahkan ketika harus menghadapi seribu Luhut. Karena hanya kekuasaan Tuhan yang absolut. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Potensi Perikanan Di Kepulauan Riau Baru Termanfaatkan 3,3 Persen
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengatakan, daerah yang dipimpinnya memiliki potensi perikanan sebesar 1,1 juta ton per tahun. Hingga sekarang, potensi perikanan di daerah yang terdiri dari 2.408 pulau tersebut baru termanfaatkan 3,3 persen. Kepri menghasilkan berbagai komoditas ekspor unggulan. Misalnya, lobster, kepiting, ikan kerapu, ikan betutu, udang belalang, gonggong, kerang, rumput laut, udang vaname, dan ikan tenggiri. Ansar, saat bertemu Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi di Natuna, Kepri, mencontohkan Kepulauan Natuna, yang kaya sumber daya laut, telah menarik minat nelayan mulai dari Pantura Jawa hingga asing yang masuk secara ilegal. Adapun nelayan asli Natuna, katanya, mayoritas masih menangkap dengan cara tradisional. "Nelayan di sana sebenarnya tangguh karena mereka turun-temurun dari keluarga nelayan. Di Natuna dan Anambas, ada 12 ribu lebih nelayan," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu, 24 November 2021. Ansar terus mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing para nelayan melalui pemberdayaaan dan berbagai pelatihan. Para nelayan muda akan dikirim ke sekolah teknik pelayaran agar mampu menakhodai kapal-kapal besar. "Tinggal sistemnya, bagi hasilnya, nanti bentuk badan usahanya bersama seperti koperasi. Saya yakin itu bisa terwujud," ucap Gubernur. Tidak cuma perkara sumber daya manusia, ia menyebutkan, Kepri juga perlu menyiapkan infrastruktur jika ingin industri perikanan maju. Dermaga sudah tersedia di pulau-pulau, tetapi akses jalannya perlu diperbaiki agar kendaraan besar untuk kebutuhan industri bisa beroperasi. "APBD kami Rp 3,7 triliun, relatif kecil untuk mengurus provinsi kepulauan seperti Kepri," ujarnya. Agar bisa menggenjot industri perikanan, lanjut Ansar, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan perizinan. "Dukungan APBN mesti banyak dikucurkan. Kalau itu terwujud, saya yakin percepatan pembangunan di semua sektor di wilayah kepulauan akan terwujud," ucapnya. Sedangkan Wahyu Muryadi menuturkan, pemerintah sedang menyiapkan program penangkapan terukur. Melalui kebijakan itu, kapal penangkap ikan akan diwajibkan menimbang di dermaga setempat. Dengan demikian, daerah asal turut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan. "Kami akan membuat kebijakan perikanan secara terukur berbasis pada kuota. Di masa mendatang, semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi," ujarnya. Wahyu mengklaim, hanya Indonesia yang belum memiliki kebijakan zonasi penangkapan. Di hampir semua negara, penangkapan telah dilakukan secara terukur untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut. Targetnya nelayan tradisional tetap bisa melaut dan harga di pasar terjaga. Program zonasi itu juga diyakini bakal menghidupkan ekonomi kepulauan. "Selama ini kepala daerah mengeluh, kapal menangkap ikan terus, langsung dibawa ke Jakarta. Yang menikmati pelabuhan Jakarta, daerah tidak dapat apa-apa," ucap Wahyu. Ia mengutarakan pemerintah mengandalkan investasi dalam mengembangkan industri perikanan. Berbagai regulasi telah disiapkan guna memastikan investasi yang masuk dapat menyejahterakan rakyat. Misalkan kapal asing yang ingin menangkap, 95 persen pekerjanya harus warga negara Indonesia. Investor juga diizinkan membangun infrastruktur berupa dermaga hingga pasar. "Kalau asing mau berinvestasi ke sini silahkan, mau mengelola perikanan juga silahkan. Kami akan mengadakan beauty contest (seleksi) untuk melihat penawaran yang terbaik," ujarnya. (MD).
Arogansi Kekuasaan
Oleh Ridwan Saidi Meski raja bepergian dipikul-pikul, mereka tak sombong. Mereka tegur rakyat di tepi jalan yang lagi pada jongkok. Tukang panggul raja walau upah tak seberapa, mereka gembira saja. Meski pun mereka yang manggul di belakang berisiko kena serangan gas lambung raja yang tiba-tiba masuk angin. Wolio adalah satu-satunya kerajaan yang pada tahun 1599 memiliki konstitusi tertulis yang disebut Martabat Tujuh . Di situ antara lain diatur pidana mati bagi raja yang berlaku lalim dan sombong. Tidak patut memberi juadah pada rakyat dengan cara melemparkannya dari kendaraan, tidaklah elok pejabat berumur bicara soal hukum dengan menggertak-gertak yang lebih muda. Akhirnya dua kawula muda beli gertakan itu opung. Repot sendiri 'kan? Waktu muda kali saya belajar main pukulan (silat), guru kasih nasihat, Wan nanti kalo lu udah tua, jangan ribut sama anak muda. Perlawanan rakyat pada penguasa sering karena arogansi kekuasaan dari pada soal kebijakan. Penguasa sombong tak disukai. Apalagi sudah sombong berbonus tolol. Kebijakan yang merugikan rakyat sering manunggal dengan arogansi kekuasaan. Ini memicu sengitnya perlawanan ketika kekuasaan ditumbangkan. Kebijakan merugikan dan arogansi kekuasaan tentu menimbulkan kontraksi yang akibatnya tidak menguntungkan penguasa. Tak usah yang merugikan, kebijakan nan elok tapi tak realistis juga dapat reaksi boikot seperti yang dialami Khalifah Bagdad Harun al Rasyid. Syahdan daerah pinggir Bagdad penduduknya mengalami krisis madu. Khalifah ambil inisiatif menyerukan penduduk kota Bagdad, derma setengah cangkir madu dan kumpulkan di gentong yang sudah disediakan di alun-alun. Harun al Rasyid khalifah simpatik, idenya menarik, tapi tak realistik. Penduduk kota sedang tidak berkelebihan rejeki. Abu Nawas berpikir, kalau aku tuang ke gentong setengah cangkir air putih 'kan tak ketauan. Sip. Penduduk dari pagi penuhi kewajiban. Mereka, ternasuk Abu Nawas, datang ke alun-alun. Sore-sore khalifah buka gentong dan bukan main kagetnya. Isi gentong cuma air putih. Khalifah mencicipi, itu air gentong kagak manis-manis acan. Dalam gelombang yang sama, maka pikiran individual menjadi komunal. Bukan lagi sigma individu tapi kolektif individu. Realita menyatukan pikiran dalam satuan time frame. *) Budayawan
POPULER
