ALL CATEGORY
Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon
Jakarta, FNN - Dalam rangka Hari Menanam Pohon Nasional yang jatuh pada tanggal 28 November 2021, Partai Gelora Indonesia akan mencanangkan Gelora Tanam 10 Juta Pohon. Kegiatan akan dipusatkan di sub-das sungai Citarum, kampung Cikoneng, Bandung pada Ahad pagi (28/11). Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta didampingi jajaran pengurus pusat dan wilayah Jawa Barat, secara simbolis akan menanam pohon secara serentak bersama di 34 provinsi seluruh Indonesia. "Rencananya pada tanggal 28/11 kami akan mulai menanam 10 ribu pohon secara nasional untuk menandai dimulainya gerakan menanam 10 juta pohon hingga November 2023. Jadi ini aksi nyata yang berkelanjutan," papar Ir. Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora. Gerakan menanam pohon ini dilakukan Partai Gelora berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kantor Dinas dan Balai Pembibitan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pihak LSM yang peduli lingkungan hingga kalangan ulama dan artis. "Ya benar. Sudah sepekan kami meluncurkan kampanye literasi dan kolaborasi di media sosial untuk mengajak masyarakat menanam pohon. Kami libatkan kalangan artis yang dikoordinir oleh bang Dedi Mizwar, Ketua Bidang Pengembangan Seni Budaya di Partai Gelora. Kampanye literasi ini akan mengiringi aksi nyata menanam pohon selama dua tahun ke depan hingga tingkat kelurahan dan desa," ungkap Ari Saptono, koordinator Gelora Tanam 10 Juta Pohon. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggiatkan kesadaran dan gerakan menanam pohon untuk mengatasi deforestasi, bertambahnya lahan kritis dan peningkatan suhu udara khususnya di daerah perkotaan. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup meluncurkan program satu orang menanam dua puluh lima pohon, dengan bibit pohon yang disediakan oleh pemerintah. "Kami di Gelora menyadari benar isu perubahan iklim dan menyambut baik komitmen Presiden Jokowi melawan fenomena perubahan iklim ini pada saat pertemuan G 20 lalu. Maka Gelora Menanam 10 Juta Pohon ini sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kecil kami untuk ikut mengatasi perubahan iklim di Indonesia," ungkap Mahfuz Sidik, Sekjen Partai Gelora Indonesia. (sws)
MUI: Kongres Ekonomi Umat Bukti MUI Tidak Hanya Urusi Fatwa dan Halal
Jakarta, FNN - Kongres Ekonomi Umat yang akan digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10-12 Desember menjadi bukti bahwa forum ulama Indonesia itu tak hanya mengurusi fatwa dan masalah halal saja, kata Ketua Penyelenggara Kongres, Andi Djuweli. "Harapan kami dengan ulama bergerak ini semua 'stakeholder' merasa ikut menggerakkan ekonomi umat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan kongres yang rencananya digelar di Hotel Sultan, Jakarta, tersebut merupakan ijtihad ulama terhadap ekonomi umat. Ulama tidak hanya memberikan nasihat, tetapi harus sama-sama rembug dalam membangkitkan ekonomi. Apalagi pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah memukul perekonomian. Maka ulama perlu turun demi mencegah terjadinya masalah sosial yang berkelanjutan. "Pandemi ini juga bukan soal bencana, tentu kita paham dan belum tahu kapan berakhir. Tetapi kalau kita hanya menunggu saja tidak ada aksi efeknya tentu luar biasa kepada ekonomi umat kita," kata dia. Kongres empat tahunan ini akan dihadiri oleh 11 tokoh besar dan 250 peserta dari berbagai golongan. Tokoh-tokoh yang dijadwalkan hadir seperti Jusuf Kalla dan Chairul Tanjung. Sementara lembaga yang turut ikut yakni Kadin, ACT, BAZNAS, hingga Badan Wakaf Indonesia. Nantinya, kata dia, mereka yang hadir akan merumuskan, memberikan saran dan masukan, serta kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. "Karena bagaimana pun hari ini juga pemerintah juga berkembangnya suatu bangsa dan negara, kuatnya pemerintah, dibangun bersama-sama," katanya. Menurutnya, salah satu poin penting dalam pembahasan kongres yakni menyoroti UMKM. Sebab, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara yang mampu membangkitkan diri dari keterpurukan. "Ulama merasa bagaimana menggerakkan ini semua. Jadi soal pandemi kita ikhtiar bagaimana menyelesaikan pandemi, tapi soal ekonomi jangan sampai tidak selesai. Sebab kalau tidak diselesaikan akan menjadi bahaya," demikian Andi Djuweli. (mth)
BMKG Catat 67 Kali Kejadian Gempa Bumi Guncang Manggarai Barat
Labuan Bajo, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kupang mencatat 65 kali kejadian gempa bumi mengguncang Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode Oktober-November 2021. "Terjadi 67 kejadian gempa bumi yang mana 65 kejadian dengan magnitudo kurang dari empat dan gempa bumi magnitudo kurang dari 4 dan lebih dari 5 sebanyak 2 kejadian," kata Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Sabtu. Ia menjelaskan berdasarkan kedalaman, gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km terjadi sebanyak 33 kejadian, gempa bumi menengah (60-300 km) sebanyak 33 kejadian, dan gempa bumi dalam atau lebih dari 300 km sebanyak 1 kejadian. Sedangkan berdasarkan lokasi kejadian, katanya, sebanyak 53 kali gempa bumi terjadi di laut dan 14 kali gempa bumi di darat. Margiono menjelaskan wilayah Manggarai Barat merupakan daerah dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi. Sehingga, perlu edukasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dia meminta masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi tersebut. Melalui mitigasi bencana yang baik, maka ada minimalisasi korban jiwa saat terjadinya bencana gempa dan tsunami. Selain itu, BMKG pun selalu mengamati dan memonitor kejadian gempa 24 jam per 7 hari. Sehingga, segala informasi terkait kebencanaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan data BMKG, Labuan Bajo merupakan daerah rawan gempa dan tsunami baik berdasarkan aspek sumber gempa maupun aspek sejarah. Jika merunut aspek sumber gempa, letak Labuan Bajo, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Sesar Naik Flores/Patahan Naik Flores dengan magnitudo tertarget M 7,5. Selanjutnya, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Zona Megathrust Segmen Sumba yang memiliki magnitudo tertarget M8,3. Sedangkan berdasarkan sejarah, perairan Labuan Bajo di Manggarai Barat dan Komodo pernah mengalami dua kali tsunami, yaitu pada 28 November 1836 dan 14 April 1855. Sebagai kawasan seismik aktif, hasil monitoring BMKG menunjukkan wilayah Manggarai Barat yakni Labuan Bajo dan sekitarnya memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi yang tampak dari peta seismisitas. Gempa bumi sendiri akan mengalami periode berulang. Jika terjadi gempa akibat Sesar Naik Flores dengan kekuatan M7,4 maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo berdasarkan skenario model tsunami ialah Siaga dengan tinggi antara 0,5 hingga tiga meter. Namun jika terjadi gempa di zona megathrust Sumba dengan kekuatan M8,3, maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo yakni Awas dengan ketinggian di atas tiga meter. Berdasarkan fakta tersebut, maka wilayah Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas membutuhkan pengawalan dalam bentuk mitigasi bencana, demikian Margiono. (mth)
Sleman Sosialisasi Cukai Rokok Melalui Olahraga dan Budaya
Sleman, FNN - Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta mengadakan sosialisasi berbagai informasi tentang cukai rokok melalui kegiatan olahraga dan budaya di halaman Kantor Kelurahan Purwomartani, Kapanewon (Kecamatan) Kalasan, Sabtu. Dalam kesempatan tersebut sosialisasi disampaikan kepada komunitas senam, komunitas sepeda ontel, serta komunitas jemparingan (panahan tradisional). Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi cukai tembakau ini merupakan salah satu program yang menggunakan dana dari pengembalian cukai tembakau Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Pada tahun ini, kata Danang, Sleman mendapatkan pengembalian cukai tembakau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 miliar yang juga akan dimanfaatkan untuk sosialisasi dalam berbagai program. "Selain dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu untuk kesehatan, kami pergunakan juga untuk kegiatan kemasyarakat seperti saat ini dan juga dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu. terutama buruh pabrik dan petani tembakau di daerah ini," katanya. Ia menjelaskan tujuan sosialisasi tersebut untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap cukai tembakau ilegal sehingga turut serta membantu mengoptimalkan penerimaan negara di sektor cukai tembakau. "Harapannya dana bagi hasil ini bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program kemasyarakatan sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Sleman," katanya. Selain itu, lanjut dia, yang paling penting masyarakat akhirnya sadar dan ikut menyosialisasikan tentang cukai rokok ini. "Ternyata kemasan sosialisasi seperti ini banyak dijadikan percontohan oleh daerah lain di luar Kabupaten Sleman. Sebelumnya kami sempat mengadakan sosialisasi lewat pertunjukan ketoprak. Banyak daerah lain melihat bahwa kemasan seperti ini sangat bagus dan menarik untuk ditiru dan diterapkan," katanya. Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta yang diwakili Andrias Wunika Susi Lestyarini mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman kepada komunitas masyarakat atau masyarakat secara luas terkait dengan cukai legal yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. "Sosialisasi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tembakau yang kemudian menghasilkan dan memberikan pendapatan bagi daerah, dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui kegiatan positif olahraga, seni, kebudayaan, dan lainnya," katanya. Ia menegaskan bahwa memperjualbelikan rokok ilegal merupakan tindakan melanggar hukum. Dengan membeli rokok yang legal, dapat berkontribusi terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang nantinya akan disalurkan kembali untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ditutup dengan pelepasan keberangkatan komunitas sepeda ontel yang dilepas langsung oleh Danang Maharsa, kemudian olahraga senam yang diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sleman Ny. Sri Hapsari Suprobo Dewi, dan diakhiri dengan kegiatan jemparingan bersama. (sws)
Ditjenpas Optimalkan Pemberian Remisi Atasi "Over" Kapasitas di Lapas
Jakarta, FNN - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkumham), Thurman Saud Marojahan Hutapea mengatakan pihaknya mengoptimalkan pemberian remisi untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. “Ditjenpas melakukan optimalisasi pemberian remisi, ada remisi umum, remisi khusus, remisi lansia, remisi sakit permanen, remisi anak, dan remisi dasawarsa bagi pidana umum,” ujar Thurman Saud Marojahan Hutapea. Hal tersebut dipaparkannya dalam webinar nasional bertajuk “Keadilan Bercita Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Official Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui optimalisasi pemberian remisi itu, lanjut Thurman, hak-hak warga binaan diharapkan pula menjadi tidak terabaikan sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam regulasi untuk mendapatkan remisi. Di samping langkah tersebut, menurut Thurman, Ditjenpas juga melakukan upaya-upaya lain untuk mengatasi persoalan “over” atau kelebihan kapasitas di lapas. Upaya selanjutnya adalah mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan asimilasi rumah, yaitu pembinaan narapidana dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat di lingkungan rumah. Di samping itu, tambah Thurman, Ditjenpas juga menggencarkan koordinasi dengan pihak penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara yang adil dengan menekankan pada pemulihan seperti keadaan semula. Lalu, ada pula langkah pembangunan lapas baru dan penambahan kapasitas hunian yang disesuaikan dengan anggaran dari pemerintah. “Kita juga sudah melakukan redistribusi narapidana dari lapas yang over kapasitasnya luar biasa ke lapas yang dimungkinkan masih bisa menampung mereka,” tambah Thurman. Sebelumnya, diketahui lapas di Indonesia mengalami persoalan kelebihan kapasitas penghuni. Berdasarkan data dari Ditjenpas Kemenkumham per Maret 2021, tercatat total penghuni lapas mencapai 255.435 orang, sedangkan kapasitasnya hanya mampu menampung sebanyak 135.647 orang. Dari data itu, artinya, lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 88 persen dari kapasitas yang ada. Oleh karena itu, Ditjenpas semakin gencar melakukan upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lapas Indonesia. (sws)
Polisi Kediri Tangani Kecelakaan Empat Meninggal
Kediri, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, menangani kecelakaan antara mobil dan truk yang mengakibatkan empat orang santri meninggal dunia. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kediri AKP Bobby Mochammad Zulfikar mengemukakan kejadian kecelakaan antara truk tronton dengan mobil elf itu terjadi di jalan umum Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. "Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi truk melaju dari arah selatan ke utara dan sesampai TKP terjadi laka lantas. Mobilnya melaju dari arah sebaliknya," katanya di Kediri, Sabtu. Ia mengatakan, mobil elf dengan nomor polisi S 7987 W mengangkut para santri dari sebuah pondok pesantren di Jombang. Mereka rencana hendak liburan ke Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek dan akhirnya pupus setelah kendaraan yang mereka tumpangi justru mengalami kecelakaan lalu lintas. Pengemudi truk yang masih belum diketahui identitasnya diduga terlalu ke kanan saat melaju, sehingga menabrak mobil tersebut. Bagian kanan mobil terkelupas. Dalam musibah itu, terdapat sekitar sembilan orang penumpang mobil elf. Dari jumlah itu, empat penumpang mobil elf meninggal dunia akibat luka yang mereka derita. Korban meninggal antara lain Suparman (48), warga Desa Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Korban lainnya adalah Abdul Azis (38), Nur Hasan Saudi (38) dan Nur Wakid (42). Alamat mereka sama dengan dengan korban Suparman. Seluruh jenazah saat ini sudah dibawa ke RS Bhayangkara, Kota Kediri, untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan korban yang luka juga dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, badan elf diketahui rusak berat terutama bagian tepi sebelah kanan. Sedangkan pengemudi truk tronton saat ini masih diburu petugas. Warga yang menyaksikan kejadian kecelakaan itu juga sempat berusaha membantu petugas. Arus lalu lintas sempat menjadi macet, saat proses evakuasi. Namun, tidak berapa lama petugas mobil derek membantu menderek mobil elf yang mengalami kecelakaan itu ke lokasi untuk menaruh kendaraan kecelakaan Satlantas Polres Kediri. Saat ini, arus lalu lintas sudah kembali normal. Polisi juga masih melakukan penyelidikan sopir truk yang menyebabkan kecelakaan itu. (sws)
Polisi Dalami Motif Pembunuhan Berantai Lima Warga di OKU Sumsel
Sumatera Selatan, FNN - Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU), Sumatera Selatan, mendalami motif pembunuhan terhadap lima orang warga Kampung I, Desa Sungai Bunglai, Kecamatan Peninjauan, OKU. Lima korban tersebut berinisial S (45), I (48), E (40), HJ (33) dan Er (35). Mereka tewas dibunuh secara tragis oleh pelaku berinisial OF (25) seorang pria yang warga setempat pada Jumat (26/11). Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres OKU Ajun Komisaris Polisi Hillal Adi Imawan di Baturaja, Sabtu mengatakan, pelaku sudah diamankan oleh anggotanya ke Mapolres beberapa saat setelah melakukan aksinya. Pelaku diperiksa secara intensif oleh petugas untuk menggali alasan ia menghabisi nyawa lima tetangganya tersebut. Menurutnya, dari keterangan yang didapat pelaku menyebut ia merasa sakit hati terhadap salah satu korban yang diduga sudah mengambil kartu ATM miliknya. Namun polisi belum dapat memastikan keterangan tersebut lantaran saat diinterogasi pelaku sedikit ngawur saat berbicara. Sebagaimana diketahui dari informasi warga setempat pelaku itu diduga memiliki keterbelakangan mental. “Belum bisa kami pastikan motif seperti apa. Masih kami tindak lanjuti peristiwa ini seperti memeriksa saksi-saksi dan memerlukan bantuan dokter atau psikolog untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa pelaku tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polres OKU Ajun Komisaris Polisi Mardi Nursal mengatakan, berdasarkan keterangan dari saksi kejadian tersebut berlangsung Jumat (26/11) sekitar pukul 16.30 WIB. Ia menjelaskan, mulanya pelaku OF (25) keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan makan somai di warung. Disana pelaku bertemu korban pertama H, tanpa diduga langsung ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan sebilah pisau sampai tersungkur. “Kemudian terjadi keributan di sana. Sehingga, korban kedua I yang sedang melintas di lokasi berhenti bermaksud hendak melihat namun, malah ikut kena tusuk,” ujarnya. Kejadian berlanjut, pelaku masuk ke belakang rumah warga menuju ke arah sumur. Disana, ia bertemu korban ketiga yakni E yang sedang mengambil air. Lanjutnya, E (40) suami dari Er yang melihat istrinya menjerit kesakitan langsung keluar rumah bermaksud hendak menolong. Namun naas ia ternyata ikut ditusuk oleh pelaku. "Er sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak terselamatkan akibat luka di bagian leher," ujarnya. Sama halnya dialami oleh korban kelima S yang mendengar keributan langsung keluar rumah dan tewas dengan menggunakan senjata tajam. Setelah itu pelaku langsung pulang ke rumah hingga akhirnya ditangkap petugas. “Saat ini para korban sudah diserahkan kepada keluarga,” tandasnya. (sws)
Polisi Belum Hentikan Kasus Dugaan Penipuan Wabup Halmahera Utara
Ternate, FNN - Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut) belum menghentikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Wakil Bupati Halmahera Utara (Halut) Muhlis Tapi Tapi kepada Rizal Kibas. "Memang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan yang diduga melibatkan Wabup Halut belum ditindaklanjuti, karena saat ini penyidik masih memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk berdamai, hanya saja sampai saat ini masih belum ada titik terang," kata Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Adip Rojikan di Ternate, Sabtu. Dia mengatakan, kasus tersebut sampai saat ini masih ditangani, karena sampai sekarang kasusnya belum dicabut laporannya, sehingga proses saat ini mereka sedang mediasi. Adip menambahkan, setelah berproses kasusnya, kedua belah pihak dimediasi hanya saja saat ini Polda Malut memberikan waktu. "Setelah berproses ternyata ada mediasi di antara mereka, jadi kita berikan waktu untuk mereka melakukan mediasi dengan batas waktu tertentu," ujarnya. Mantan Wakapolres Halmahera Utara ini menyatakan, jika dalam waktu yang diberikan tidak ada titik terangnya, pihaknya mempersilakan pihak yang dirugikan untuk melapor. Dalam kasus tersebut pelapor mengalami kerugian mencapai Rp1,4 miliar dan yang baru dikembalikan Wakil Bupati Halmahera Utara Rp1 miliar. "Berdasarkan laporan, total kerugian dialami korban senilai Rp1,4 miliar dan baru dikembalikan sebesar Rp1 miliar," ujarnya. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan Wakil Bupati Halmahera Utara Muhlis Tapi Tapi tersebut dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Malut. Kasus itu terkait dengan pinjaman uang kepada pemilik Rizal Kibas. Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi sudah pernah diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Malut. (sws)
Jajaran TNI/Polri di Malut Bangun Sinergi
Ternate, FNN - Jajaran TNI/Polri di Maluku Utara (Malut) menggelar olahraga bersama dalam rangka meningkatkan soliditas dan sinergitas antara kedua institusi itu dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara. Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Adip Rojikan, di Ternate, Sabtu mengatakan bahwa ini merupakan wujud solidaritas TNI-Polri Maluku Utara dalam rangka mewujudkan Jumat sehat dan berkah. "Kegiatan ini akan kita tindaklanjuti dan dilaksanakan secara periode, sehingga TNI-Polri Malut semakin kompak dan solid dalam pengabdian kepada bangsa dan Negara," ujarnya. Kegiatan diawali dengan pemanasan yang dilanjutkan dengan beberapa penyampaian oleh Danrem 152/Babullah kemudian dilaksanakan olahraga lari pagi bersama dimulai dengan titik start Glora Kieraha sampai Finish Salero. Usai dilaksanakan olahraga bersama, dilanjutkan dengan permainan-permainan yang dapat menghibur sebagai bentuk menjalin kerja sama dalam permainan sepak bola, bola voli dan tenis meja di lapangan Salero Ternate. Sementara itu, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito dihubungi menyatakan, demi menjaga kebugaran dan meningkatkan imun di dalam tubuh prajurit yang berguna Untuk menangkal penyakit dari luar. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan olahraga, dengan berolahraga secara teratur akan terhindar dari penyebaran penyakit termasuk virus COVID-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker serta mencuci tangan. Kegiatan jalan santai ini merupakan salah satu cara mempererat tali silaturahmi agar saling mengenal dan lebih akrab lagi satu sama lain di luar tugas pokok masing-masing antara jajaran Korem 152/Baabullah dengan jajaran Polda Malut. Titik Star Stadion Kieraha Kota Ternate telah di laksanakan Olah raga bersama jalan santai TNI - Polri yang diselenggarakan oleh Korem 152/Baabullah dan Polda Malut. DImana, seluruh anggota melakukan senam peregangan yang dipimpin oleh anggota Jasmani Korem 152/Baabullah Serma Rumbaru, kemudian dilanjutkan olah raga jalan santai dengan rute dari Stadion Kieraha menuju lapangan salero Ternate, Malut. Sementara itu, Wakapolda Malut, Brigjen Pol Eko Para Setyo Siswanto menambahkan, Polda Malut mendukung kegiatan ini bisa olah raga bersama meningkatkan silaturahmi dan saling mengenal serta berharap ke depan juga diadakan kegiatan yang sifatnya seperti ini. Da menyebut, kegiatan menjadi hal yang sangat positif bagi kita semuanya apalagi di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, tanpa kebersamaan tanpa kolaborasi dengan instansi terkait TNI-Polri dan Pemda mungkin tidak akan tercapai apa yang kita harapkan. Semua anggota Polri khususnya Polda Malut berharap bisa bersama-sama bergandeng tangan dengan rekan-rekan TNI, karena dirinya yakin TNI-Polri terus menguatkan apa yang mempunyai tugas tanggung jawab bersama. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 orang personel TNI - Polri khususnya jajaran Korem 152/Baabullah dan Polda Malut dipimpin oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito dan Kapolda Malut diwakili oleh Wakapolda Brigjen Pol Drs Eko Para Setyo Siswanto. (sws)
ELSAM: Optimalkan Fungsi-Fungsi DPR untuk Jamin Kebebasan Berpendapat
Jakarta, FNN - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI mengoptimalkan fungsi-fungsi mereka, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia. "Misalnya, kalau ada lembaga negara tertentu mengancam kebebasan berpendapat, DPR bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan, seperti meminta klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari lembaga pemerintah," kata Mifah Fadhli. Mifah Fadhli mengemukakan hal itu dalam webinar nasional bertajuk Becoming a True Legislator: Peran Legislator dalam Menjamin Kebebasan Bersuara pada Saat Ini yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPM FISIP Unpad, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui pengoptimalan ketiga fungsi itu, lanjut Miftah, DPR juga akan mampu memastikan undang-undang yang sedang disusun telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Di samping pengoptimalan fungsi-fungsi DPR, Miftah pun merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang eksesif dan menimbulkan efek ketakutan. Ia menilai masyarakat Indonesia sejauh ini cenderung merasa takut untuk menyampaikan kritik karena keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal karet terkait pencemaran nama baik. "Survei dari Komnas HAM menyebutkan bahwa saat ini masyarakat makin takut menyampaikan kritik. Mereka takut kritik itu akan membuatnya dihukum berdasarkan UU ITE," katanya. Menurut Miftah, kondisi tersebut menyebabkan ekosistem demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. Dengan demikian, sudah sepatutnya persoalan itu segera dievaluasi oleh Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan akademisi. Dalam webinar yang diselenggarakan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu, Miftah Fadhli juga merekomendasikan kepada berbagai lembaga ataupun organisasi untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas. Melalui ruang diskusi yang meluas itu, lanjut dia, publik berkesempatan untuk menyampaikan kritik yang membangun dan tepat terkait dengan kebijakan pemerintah, bahkan bertukar ilmu pengetahuan. (sws)
POPULER
