ALL CATEGORY
Pongkor Menunggu Reklamasi PT Antam
By Kafil Yamin Jakarta, FNN - Masyarakat di wilayah Pongkor berrencana membangun wilayah bekas tambang PT Antam Tbk menjadi tempat pendidikan, pariwisata dan usaha perdesaan. Wakil-wakil masyarakat dari Kecamatan Nanggung, Tegal Lega, Leuwisadeng, Leuwiliang dan Cigudeg yang berhimpun di bawah Yayasan Lingkar Pongkor (YLP) telah menyusun konsep pengembangan dan pembangunan wilayah Pongkor jangka menengah maupun jangka panjang. “Kami buat rencana ini untuk mengantisipasi berakhirnya operasi tambang PT Antam di sini. Kami ingin membantu mereka agar meninggalkan jejak yang baik,” kata Asep Hudri, Ketua YLP kepada FNN. Di samping habis masa kontrak, PT Antam berencana menutup operasi tambangnya di wilayah Gunung Pongkor karena cadangan emasnya sudah habis. Melalui 33 tahun eksploitasi, PT ANTM sudah meraup trilyunan rupiah. Sangat masuk akal bila orang beranggapan bahwa semua hasil keuntungan perusahaan tersebut sudah menjadi pendapatan negara dan sudah digunakan untuk kesejahter aan rakyat. Menurut akal sehat pula, daerah dan masyarakat yang ditinggalkan perusahaan negara itu pastilah sudah menjadi makmur dan maju. Namun di wilayah Gunung Pongkor, akal sehat itu harus berbenturan dengan irasionalitas dan kenyataan yang pahit. Kecamatan Nanggung, Leuwisadeng, Leuwiliang, Cigudeg, Tegal Lega yang mengelilingi operasi tambang emas PT Antam, jauh dari gambaran sejahtera. Bahkan kini, setelah 33 tahun wilayah itu dikuras cadangan emasnya, pihak peguras meninggalkannya begitu saja. Kenyataan lebih pahit adalah: Perusahaan itu milik negara, yang keberadaannya hanya berguna bila bermanfaat bagi rakyat – bukan membawa madharat. Kontrak PT Aneka Tambang di Gunung Pongkor, Bogor berakhir tahun 2021. Namun seperti diungkapkan Direktur Utama Antam Arie Prabowo Arietedjo pihaknya sedang mengajukan perpanjangan izin untuk menambang daerah Papandayan yang masih menyimpan cadangan emas cukup, dan untuk menghabiskan serpihan-serpihan yang masih tersisa. Masalahnya, Papandayan berada di dalam kawasan Taman Nasional yang menurut undang-undang tidak boleh dieksploitasi. Namun seperti sering terjadi, undang-undang bisa diakali untuk kepentingan tertentu. Apalagi ini kepentingan perusahaan milik negara. Caranya adalah dengan mengubah status yang diinginkan itu dari Taman Nasional menjadi Hutan Lindung. Nah, Hutan Lindung masih bisa diekspolitasi dengan persyaratan bahwa ekspolitasi itu harus di bawah permukaan tanah. Bagi perusahaan tambang, persyaratan ini dekat-dekat kepada lelucon, karena kegiatan penambangan memang di bawah permukaan tanah. Maka, pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Kepmen Nomor SK 327/MENLHK/sekjen/Pla.2/4/2016 pada 26 April 2016 tentang perubahan status kawasan dari taman nasional menjadi hutan lindung. Ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 47 menyebutkan bahwa izin usaha produksi bisa diperpanjang sampai dua kali. Masing-masing perpanjangan 10 tahun. Salah satu kawasan taman nasional yang digunakan untuk perluasan hutan lindung, yakni milik PT Antam. “Sebagian besar lahan LPKH yang kita miliki merupakan hutan lindung. Dalam aturan kita, masih diperbolehkan melakukan aktivitas pertambangan di hutan lindung di bawah tanah. Untuk di permukaan memang tidak diperbolehkan,” kata Manajer Umum PT Aneka Tambang UPBE Pongkor I Gede Gunawan. Padahal sebenarnya, kewenangan mengelola hutan telah berpindah ke pemerintah daerah dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. YLP sangat mengharapkan PT Antam menaati Permen no. 7/2014 tentang reklamasi dan pascatambang. “Perusahaan yang melakukan eksploitasi harus menyerahkan rencana reklamasi dan dana jaminan reklamasi-pasca tambang , lima tahun sebelum operasi tambang berakhir, untuk perbaikan lingkungan atas lahan yang terdampak olehnya,” kata Ketua YLP Asep Hudri. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 18 Tahun2008, Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyampaikan rencana pascatambang dan menyediakan biaya pelaksanaannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai tempat operasi perusahaan bersangkutan. Bahkan, YLP siap membantu PT Antam mewujudkan rencana pasca tambang dengan mengajukan beberapa program yang dibutuhkan masyarakat setempat. Program itu adalah pendidikan, pariwisata dan pengembangan usaha perdesaan. Dalam bidang pendidikan, YLP sudah menyiapkan rencana pendirian perguruan tinggi. Dalam bidang pariwisata, telah disiapkan rencana wisata petualangan yang sesuai dengan karakter dan kontur lahan bekas tambang. Sedangkan dalam bidang ekonomi, YLP menyiapkan rencana pengolahan sumber daya air minum dan agrobisinis. “Banyak para akademisi bergelar professor, doctor, master, asal daerah Pongkor yang berkiprah di kota-kota lain, tidak mengabdi di daerahnya karena memang di sini tidak ada perguruan tinggi,” kata Asep Hudri. “Karena itu, keberadaan perguruan tinggi di sini akan membuka jalan bagi mereka untuk mengabdi di tempat asalnya. Dan kami sudah berkomunikasi dengan mereka tentang rencana ini,” tambahnya. (Bagian Akhir) Penulis adalah Wartawan Senior
Pancasila Adalah Intisari Dari Al-Qur’an dan Injil
By Dr. Ahmad Yani SH. MH. Jakarta, FNN - Adu domba agama dengan Pancasila semakin meruncing. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) menghembuskan pernyataan yang sangat fatal. Agama bagi Kepala BPIP Yudian Wahyudi adalah musuh bagi Pancasila. Sepanjang sejarah Republik Indonesia setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dinyatakan sebagai partai terlarang, baru kali ini seorang Kepala Lembaga Negara, memulai kembali adu domba Agama dan Pancasila. Hal serupa pernah terjadi di bawah pemerintahan demokrasi terpimpin Soekarno (Orla). Waktu itu PKI menjadi salah satu partai yang paling dekat dengan penguasa. Karena itulah Almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution dalam sebuah pernyataannya mengingatkan kita bahwa yang mengadu domba Pancasila dan Islam hanya kaum Komunis. Dalam pidatonya di Majelis Konstituante 13 November 1957, tokoh Islam Kasman Singodimedjo banyak mengkritisi pandangan dan sikap PKI terhadap Pancasila. Kasman menilai PKI hanya membonceng Pancasila untuk kemudian diubah sesuai paham dan ideologi komunisme. Ketika itu PKI bermaksud mengubah sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi "kebebasan beragama". Termasuk dalam cakupan "kebebasan beragama" adalah "kebebasan untuk tidak beragama." Menyebut Agama sebagai musuh utama Pancasila, tentu bertentangan dengan sejarah Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila diramu dan dirumuskan oleh founding fathers bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam. Kalau kita baca risalah sidang BPUPK dan risalah sidang PPKI, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila itu dirumuskan berdasarkan nilai agama, khususnya Islam. Pancasila adalah satu nilai yang hidup itu yang disebut sebagai filosofische groundslaag Indonesia merdeka. Sebagai falsafah, Pancasila adalah sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara pondasi Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fundamen utama dari keseluruhan sila itu. Pancasila adalah “Piagam Djakarta” minus tujuh kata. Piagam Djakarta menyebutkan “Ketuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja” menurut dan kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. Maka menyebut agama sebagai musuh utama Pancasila adalah merupakan penistaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebab antara Pancasila dan Agama merupakan dua hal yang tidak ada perbedaan sama sekali. Baik dari segi konsep maupun implementasinya kalau dijalankan secara konsekuen. Akan berbeda lagi kalau Pancasila dijadikan alat untuk memukul lawan dengan memonopoli tafsiran Pancasila dengan pendekatan kekuasaan. Pola ini yang sedang dikembangkan BPIP sekarang. Tafsiran sepihak pada Pancasila pernah dilakukan oleh Orde Lama dan Orde Baru, dan kedua-duannya adalah pemerintahan yang otoriter. Apabila Pancasila ditafsirkan oleh penguasa, maka dapat dikatakan bahwa penguasa itu otoriter dan atau diktator. Yang dilakukan BPIP bukan hanya menafsirkan. Justru Mengadu domba pancasila dan Agama. Proyek Komunisme tahun 1960-an itu kini hidup kembali. Bagi PKI yang tidak beragama, adu domba sangat menguntungkan. Karena yang digalakkan komunisme adalah perang mati-matian melawan agama. Ketika Lenin menulis sebuah artikel, dia mensetir Karl Marx bahwa agama adalah Vodka yang memabukkan. Begitu juga yang dikembangkan komunisme diseluruh dunia. Agama adalah musuh utama. Karena bagi komunis, agama musuh yang harus binasakan. Aidit Tokoh sentral PKI, dengan tegas mengatakan “Revolusi Mental tak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dengan Agama” Ada lagi tokoh yang dengan Bangga mengatakan “Revolusi Mental akan gagal kalau Agama tidak dipisahkan dengan Politik”. Persis seperti yang diungkapkan oleh Yudian Kepala BPIP. Sementara bagi kaum Pancasilais, agama adalah kata kunci bagi falsafah Pancasila. Baik Islam maupun agama lain menyebutkan “ Pancasila sebagai titik temu agama-agama”. Ini tentu berbeda dengan BPIP, yang mengadu domba agama dan Pancasila, dengan dalil bahwa agama merupakan musuh Pancasila. Tentu saja sangat mirip sekali dengan gaya PKI. Hal tersebut sangat tidak Pancasilais, dan musuh Pancasila bukan agama, tetapi komunisme dan orang-orang yang memusuhi agama atau mereka yang anti agama. Pancasila Titik Temu Agama Bagi saya, menyebut agama musuh Pancasila merupakan sikap dan perilaku anti Pancasila. Tidak selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Pancasila. Orang ini tidak pantas menduduki jabatan apapun, karena ada semangat anti Pancasila. Seharusnya Yudian Wahyudin sebagai guru besar harus mampu mendamaikan suasana. Apalagi sebagai kepala BPIP yang katanya sebagai pembina Ideologi. Pancasila itu adalah titik temu bagi semua agama, dan perbedaan dalam NKRI. Risalah perdebatan panjang konstituante dapat dijadikan pelajaran bagaimana menghasilkan perdebatan yang bermutu. Ada yang menarik dalam adu argumentasi itu, ketika Arnord Mononutu menyampaikan sebuah pidato yang disambut hangat oleh Mohammad Natsir. Alnord Mononutu, seorang Kristen yang baik. Anggota konstituante dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Mononutu tidak menyebutkan Pancasila digali dari masyarakat Indonesia. Dia justru menyebut intisari dari ajaran Injil. Natsir tokoh Islam yang paling berpengaruh. Tokoh penting Masyumi, jauh sebelum sidang Konstituante menyebut Pancasila dan ajaran Islam adalah satu kesatuan yang tidak bertentangan satu sama lain. Natsir mengatakan itu ketika berpidato di Pakistan di berbagai tulisannya. Natsir menegaskan pendiriannya itu dalam sidang konstituante bahwa Pancasila merupakan point of referensi dari semua sila yang ada di sila ke empat. Sejalan dengan Natsir, dalam pidato yang disambut penuh suka cita oleh Natsir itu (Lukman Hakim 2019), Mononutu dengan tegas berkata “Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagi kami. Pokok dan sumber dari lain-lain sila. Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa,Pancasila hanya akan menjadi filsafat materialistis belaka.” Yang penting menurut Mononutu, ialah Pancasila sebagai realisasi dari jalan pikiran monistis bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat religieus-monistis. “Titik pertemuan dari segala golongan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun juga Nabi golongan itu masing-masing.” Dengan riang gembira, Natsir menyambut pidato Mononutu “saudara Ketua, bukankah ini berarti, di sinilah kita sampai pada titik pertemuan antara umat Kristen dan Islam. Sama-sama hendak mencari dasar negara yang bersumberkan kepada wahyu Ilahi. Baik yang melalui Injil ataupun melalui Quran. Kisah kedua tokoh yang berbeda agama dalam sidang konstituante itu menjadi bukti nyata bahwa Pancasila dan Agama merupakan dua hal yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Pancasila mempertemukan dua front besar yang selama ini berbeda. Tempat bersepakatnya orang-orang beragama. Agama menjadi sumber nilai bagi Pancasila. Maka Mononutu enggan menyebut Pancasila digali dari masyarakat Indonesia, melainkan intisari dari ajaran Injil. Sementara golongan Islam menganggap Pancasila adalah manifestasi dari nilai-nilai Islam yang dirumuskan oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam, baik itu dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Musuh Utama Pancasila Musuh utama Pancasila adalah orang yang memperkelahikan Pancasila dengan agama. Karena Pancasila mengakui agama, dan Pancasila bersumber dari ajaran agama, khususnya Islam. Bagaimana mungkin Islam menjadi musuh Pancasila. Maka musuh Utama Pancasila itu orang yang anti agama (Komunis) Musuh selanjutnya Pancasila adalah korupsi, kezaliman dan ketidakadilan. Karena ia telah membuat negeri ini menderita dalam waktu yang lama. Para penjahat kemanusiaan juga musuh Pancasila. Korupsi musuh yang paling berbahaya bagi Pancasila. Selain mengkhianati Pancasila juga merusak tatanan bernegara. Korupsi Jiwasraya, korupsi Asabri, suap menyuap di KPU, dan kejahatan korupsi yang berjibun banyaknya terjadi akhir-akhir ini adalah musuh Pancasila. Musuh Pancasila juga adalah pemimpin yang berbohong dan ingkar janji. Pemimpin yang berdusta, dan para pemujanya adalah musuh yang perlu diperangi oleh Pancasila. Perang melawan pembohong atau pendusta ini kewajiban bagi orang-orang yang Pancasilais. Untuk menutupi kebohongan dan kedustaan itulah, Pancasila dan agama diadu. Ini ada hidden agenda yang ingin dimainkan untuk mengamankan isu Jiwasraya yang membuat negara ini bangkrut. Utang yang tak terbayar akibat kekuasaan di pegang oleh orang-orang yang berjiwa “jongos”. Kenaikan iuran BPJS yang memberatkan rakyat adalah kebijkan yang tidak Pancasilais. Membiarkan korporasi menguasai lahan juataan hektar, asing monopoli sumber daya alam, penguasaan tanah dan air yang menjadi hajat hidup orang banyak oleh oligarki ekonomi, merupakan kejahatan terhadap Pancasila. Maka mengatakan agama sebagai musuh Pancasila hanya untuk mengalihkan perhatian publik pada tumpukan masalah saat ini. Karena itu kita perlu waspada bahwa ini Pancasila sedang diujung tanduk. Sebab PKI sebelum melakukan pemberontakan ia terus menerus mempertentangkan Pancasila dan Agama, untuk mengalihkan perhatian. Sekarang kita berada di situasi yang hampir sama. Kita patut bertanya ini agenda apa dan untuk siapa? wallahualam bis shawab. Penulis Advokat, Dosen Fakultas Hukum dan Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta
PT Antam, Tebar Pesona di Atas Nelangsa Rakyat (Bagian Kedua)
By Kafil Yamin Jakarta, FNN - Keberadaan gurandil dianggap melanggar pasal 158 Jo. Pasal 37 dan atau Pasal 161 UU No 4 tahun 2009. Padahal, mereka berhimpun dalam koperasi penambang tradisional yang memiliki konsesi tambang legal. Namun baik perusahaan mau pun pemerintah memperlakukan mereka seakan para penjarah. Bagi masyarakat setempat, undang-undang itu seakan-akan berbunyi: “Cadangan emas adalah milik pemerintah dan izin tambang hanya diberikan kepada perusahaan besar”. Dan ketika Pemerintah mengeluarkian izin tambang kepada suatu perusahaan atas lokasi tertentu, mereka tak merasa perlu berkonsultasi dengan masyarakat setempat sebagai pewaris sah kekayaan alam yang ada di sana. Mereka yang sudah terlanjur berprofesi sebagai gurandil sebaiknya mencari penghidupan lain. Dan untuk ini PT Antam memberikan kompensasi melalui dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau yang lazim disebut Corporate Social Responsibility [CSR]. Tapi menurut undang-undang, CSR bukan bantuan. Melainkan kewajiban perusahaan. Bahkan menurut kaidah bisnis mutakhir, CSR adalah bagian dari investasi. Jadi, kalau suatu perusahaan benar-benar mengeluarkan dana CSR, itu tidak berarti perusahaan tersebut membantu masyarakat setempat. Apalagi pemanfaatan dana CSR sering disulap oleh orang-orang pintar dari perguruan tinggi menjadi proyek mereka. Keberadaan penambang rakyat dirasakan sebagai ancaman, bukan sebagai mitra usaha. Dan cara-cara atau muslihat untuk menyingkirkan mereka seringkali tak mengindahkan niliai-nilai dan norma keindonesiaan. “Dulu Brimob mengadakan latihan di wilayah tambang rakyat, tanpa meminta izin kami. Saya tanya kepada komandan Brimob mengapa memilih tempat kami. Mereka bilang diminta pihak Antam. Ini kan maksudnya jelas untuk menakut-nakuti para penambang tradisional,” kata Asep Hudri lagi. ‘Latihan’ ini diikuti dengan imbauan dari pihak perusahaan agar para gurandil beralih ke bidang usaha lain dan untuk itu pihak PT Antam akan me nyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak pemerintah dan perusahaan menyebut langkah ini sebagai ‘penertiban’. Seperti telah dijelaskan, bahwa pengalokasian dan pencairan dana tersebut adalah kewajiban menurut undang-undang. Para penambang tradisional pun mengikuti imbauan itu. Tapi setelah mereka berhenti menambang tahun 2015, ternyata ‘bantuan’ dana yang dijanjikan tak kunjung datang. Mereka lantas mengadu ke Istana Negara mengenai sulitnya lapangan kerja danketidakadaan bantuan dana CSR seperti yang dijanjikan. "Kami dari Desa Bantar Karet, Malasari dan Desa Cisarua tak menerima bantuan dana CSR, pelatihan ketrampilan dan usaha dari UPBE PT Antam Pongkor Tbk seperti yang dijanjikan ketika dilakukan penertiban," ujar Isep Firdaus, mantan gurandil dari Kampung Parigi, Desa Cisarua. Janji bahwa sebagian gurandil dan warga setempat akan direkrut sebagai karyawan PT Antam juga tidak terbukti. “Penertiban penambangan liar malah menambah pengangguran. Para orangtua tak bisa lagi membiayai sekolah anak-anaknya. Tak sedikit pasangan yang terpaksa bercerai. Bahkan kasus kejahatan makin meningkat,” kata Makmun Jawi, seorang mantan gurandil asal Bantar Karet . Memperparah kesusahan masyarakat, seperti kesaksian Makmun, PT Antam Pongkor juga membuang limbah beracun ke dekat pemukiman warga, sehingga mencemari Sungai Bondongan dan air tanah warga. "Karena pencemaran sungai dan air tanah oleh limbah ini, banyak warga Desa Bantar Karet terkena penyakit kulit. Tambah susah lagi karena di desa kami belum ada puskesmas," kata Makmun. Kepala Humas PT Antam UPBE Pongkor, Agus Setiyono, menyanggah pernyataan para penambang tradisional itu. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan dana CSR yang dimaksud. ”Kami sudah membayar dana CSR sebesar Rp8 miliar tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya. Di luar itu, setiap desa di Kecamatan Nanggung menerima Rp250 juta untuk penyelarasan,” kata Agus. Mengapa penyaluran dana CSR itu tidak dirasakan oleh para mantan penambang tradisional, perlu penyelidikan lebih lanjut. Namun menurut Asep Hudri, keterlibatan orang-orang perguruan tinggi yang semula bertujuan ‘mendampingi’ masyarakat, sering mengaburkan penyaluran dana hak masyarakat tersebut. “Mereka datang dengan program ini-itu untuk memberdayakan masyarakat. Kenyataannya, banyak program yang tidak jalan, dana CSR sudah mereka manfaatkan. Mereka lalu pergi begitu saja. Masyarakat makin susah,” katanya. “Ini membuat buruk citra orang perguruan tinggi. Mulai banyak warga masyarakat melihat mereka sebagai pembohong,” kata Asep lagi. Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat, adalah lokasi Unit Pertambangan Emas Pongkor milik PT Antam Tbk. Sejak uji coba produksi tahun 1997, tempat ini menjadi tujuan para pencari emas tradisional dari berbagai daerah. (Bersambung) Penulis adalah Wartawan Senior
Merajalelanya Korupsi dan Moralitas Kekuasaan (Bagian Pertama)
By Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta, FNN - Hariman Siregar dalam kebingungannya dikalangan aktifis, menyampaikan pertanyaan, kenapa jaman Habibie pembobolan Bank Bali hanya Rp. 400 Milyar, jaman SBY pembobolan Bank Century Rp. 6, 7 Triliun dan sekarang jaman Jokowi, kasus Jiwasraya, pembobolan naik pesat Rp. 13 Triliyun. Apakah semua elit kita sudah gila?, tanya Hariman diantara aktifis pengunjung ulang tahun seorang aktifis senior, akhir bulan lalu. "Space platform WhatsApp Group" memang dipenuhi tiga isu yang berebutan dan berhimpitan beberapa waktu belakangan ini. Isu itu adalah korupsi , WNI eks ISIS, dan Virus Corona. Isu terkait korupsi melibatkan nama-nama Harun Masiku, Hasto Kristyanto, Heru Hidayat, Benny Tjokro dan lain-lain. Semuanya dikaitkan dengan istana maupun kekuasaan rezim Jokowi. Para penghuni dunia medsos dari kalangan non pendukung Jokowi sering mengingatkan agar fokus saja di kasus korupsi. Ingatan ini dimaksudkan untuk penguatan atau gaung tentang isu Jiwasraya dan Masiku tidak hilang ditelan isu ISIS dan Corona. Namun, sebagian netizen tetap bersikukuh bahwa semua isu ini harus dihadapi. Tesis pendukung isu korupsi Jiwasraya dan Harun Masiku di "amplifier" oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Rizal Ramli dan Said Didu. Ketiganya sangat fokus pada isu korupsi Jiwasraya. Tesis mereka, pembobolan uang asuransi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebesar Rp 13 Triliyun di masa pemerintahan Jokowi pasti mempunyai arah ke pendanaan pilpres 2019. Arah itu perlu dikejar. Fokus mereka bertiga pada isu korupsi memang sangat beralasan. Bank Dunia sudah hampir dua puluh tahun ini melibatkan diri pada riset-riset terkait korupsi. Kepentingan Bank Dunia adalah agar uang yang dipinjamkan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, digunakan semua untuk program pembangunan. Tanpa itu Bank Dunia khawatir pembangunan tidak akan mensejahterakan rakyat miskin. Sarah Chayes pengarang "Thieve of State" merujuk pada Machiavelli menyampaikan "corruption is the natural temptation of rulers, but it is often what ultimately brings them down". "The natural temptation" memang terkesan bahasa netral, yang bisa menghinggapi semua penguasa, siapapun. Sebagaimana di review oleh Giles Foden, The New York times, 2015, buku "Thieve of State" yang mengamati Afganistan dan Iraq, memperlihatkan bahwa korupsi bisa menjadi struktural dan mengumpulkan semua uang-uang korupsi secara hirarki untuk elit berkuasa. Ini bukan hanya kasus di sana saja katanya. Chayes mengatakan negara isinya hanyalah mafia berjenjang (vartically integrated criminal syndicates). Dalam "Corruption, Global Security and World Order: To Bribe or to Bomb: Do Corruption and Terrorism Go Together?", buku editan Robert I. Rotberg, 2009, korupsi selain ditempatkan sebagai center dalam persoalan keamanan dunia, disebutkan juga bahayanya korupsi yang mempunyai koeksistensi yang saling memperkuat dengan terorisme. Korupsi Jiwasraya berlanjut dengan isu korupsi uang Asabri. Pelakunya, otaknya sama, Benny Tjokro, pebisnis asal Solo. Kehilangan uang pensiun prajurit ini mencapai Rp 10. triliun. Artinya yang diakui pembobolnya. Pembobolan-pembobolan uang yang melibatkan kekuasaan resmi negara di asuransi ini berbeda dengan kasus investasi bodong maupun asuransi non negara seperti Bumiputra. Dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, pimpinan perusahan adalah wakil resmi negara, yang ditunjuk menteri BUMN. Jadi, kasus ini masuk dalam isu korupsi. Di masa lalu, kasus yang mirip telah terjadi di Jamsostek. Pimpinan Jamsostek (BPJS) kala itu, Ahmad Junaidi dan Andi Alamsyah, masuk penjara. Semua tahu bahwa Jamsostek saat itu melayani kekuasaan dan bandar bandar kekuasaan. Nah, bagaimana Jiwasraya serta Asabri? Jika konsisten pada pikiran SBY, Rizal Ramli dan Said Didu, maka seharusnya kita menuntut kepada negara agar dibentuk komisi independen yang meriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya, secara transparan dan objektif. Karena mempercayakan pemeriksaan pada jajaran hukum dan DPR-RI saja, tentu sulit mendapatkan kebenaran objektif kasus ini. Disamping Jiwasraya, kasus Wahyu Setiawan (KPU) dan Harun Masiku adalah kasus besar lainnya, menyangkut korupsi dielit negara. Masiku yang misterius keberadaanya dan adanya koneksi kasus ini dengan Hasto Kristyanto, Sekjen PDIP, juga menghebohkan politik nasional. Dua isu di atas, Jiwasraya dan skandal KPU, memberi kesan adanya kebobrokan pada rezim Jokowi terkait isu pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. Mengapa bobrok? Apa tolak ukurnya? Kebobrokan ini kita ambil tolak ukurnya dengan merujuk tulisan Revolusi Mental ala Jokowi yang ditulisnya di Kompas, 10 Mei, 2014. Menurut Jokowi reformasi yang terjadi sebelum dia memimpin hanyalah reformasi institusi yang tidak menyentuh mental manusia. Dalam bagian itu Jokowi mengatakan: "Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi di tahun 1998 sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang harus ditebus oleh bangsa ini dengan harga diri kita. Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktik korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin luas." Nyatanya, setelah Jokowi berkuasa, korupsi masih merajalela dan Jokowi malah ikut pula melumpuhkan KPK melalui revisi UU KPK tahun lalu. Dengan revisi UU KPK, Prof. Syamsudin Haris, anggota Dewan Pengawas KPK, sudah mengakui membuat KPK menjadi lemah. (Bersambung) Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
Sejak Kapan Agama Jadi Musuh Pancasila?
Sebuah Catatan Atas Pernyataan Kepala BPIP Oleh Muhammad Wildan Jakarta, FNN - Kembali pernyataan kontroversial lahir dari balik meja pemerintah. Dalam sebuah wawancara media, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara lugas menyatakan Agama ialah musuh Pancasila. Sebuah kesimpulan yang menurut penulis terkesan serampangan karena mengingkari sejarah Pancasila itu sendiri. Bagi mereka yang mengerti sejarah tentu pernyataan ini sangat mudah dicari kelemahannya, cukup dengan membuka dokumen-dokumen sidang BPUPK 29 Mei-1 Juni 1945, menyebut tokoh-tokoh agama yang hadir dan menerima Pancasila pada sidang tersebut, atau dengan mengurai argumen-argumen yang dikemukakan oleh Bapak-bapak pendiri bangsa. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis sengaja tidak membahas pernyataan tersebut dengan argumentasi sejarah 1 Juni 1945, kita hormati saja pernyataan tersebut sebagai buah pikir seorang ilmuwan, terlepas dari kuat lemahnya argumen beliau. Namun jika pernyataan tersebut kita terima sebagai sebuah argumen akademis, pertanyaannya ialah sejak kapan Agama bermusuhan dengan Pancasila? Mari sedikit kita mencari jalan menjawab pertanyaan diatas, dengan terlebih dahulu kita benahi logika pernyataan kontroversial tersebut. Pernyataan agama adalah musuh pancasila menurut hemat penulis bisa saja lahir dari logika yang memandang Agama dan Pancasila sama-sama bernilai absolut. Entah sama-sama bersumber dari wahyu Tuhan atau sama-sama dibawa oleh seorang nabi. jika benar demikian maka kedua elemen absolut tersebut nampaknya tidak mungkin dapat disatukan karena akan saling membunuh satu sama lain. Apa mungkin logika sedangkal ini yang dipakai oleh seorang akademisi yang masih berstatus rektor tersebut? Baiklah, bagaimana jika pernyataan tersebut kita tambahkan sedikit redaksinya menjadi "Tafsir Agama adalah musuh Tafsir Pancasila". Maka pernyataan tersebut dapat diterima secara logika karena tafsir bersifat relatif dan bisa saling bertentangan. Jika pembaca sudah bersepakat untuk menambah sedikit redaksi pernyataan tersebut, mari kita kembali ke pertanyaan awal yaitu, sejak kapan Tafsir Agama menjadi musuh Tafsir Pancasila? Apakah sejak masa awal kemerdekaan? Masa orde lama, orde baru, sejak Reformasi, atau sejak Rezim hasil Pemilu 2014? Kita tentu tahu atau setidaknya pernah tahu bahwa diskursus agama versus pancasila bukan topik baru di republik ini. Wacana tersebut telah hidup diseminar-seminar, di berbagai kajian, mimbar dan berbagai forum diskusi sejak puluhan tahun yang lalu. Dimasa orde lama dan orde baru persinggungan tafsir agama dan tafsir pancasila tidak terlalu terasa dampaknya karena hanya berputar-putar dilingkaran elite, aktivis dan akademisi. Adu tafsir tersebut kemudian makin terasa dampaknya sejak Pemilu 2014. Bahkan bukan hanya wacana, debat Agama versus Pancasila bahkan tumbuh menjadi konflik yang kongkrit hingga menyebabkan pembelahan luar biasa dalam masyarakat kita. Akibatnya masyarkat kita seolah terjebak dalam kerentanan sosial karena konflik tersebut gagal dimoderasi oleh negara. Salah satu bentuk kegagalan negara dalam memoderasi diskursus tersebut terlihat dari pernyataan kontroversial seorang pejabat negara yang digaji sedemikian besarnya yang sedang kita bahas ini. Pemerintah yang harusnya tampil mengelola public discourse justru gagap dan seperti membangun demarkasi dengan memonopoli tafsir atas Agama dan Pancasila. Semakin berbahaya karena ditengah masyarakat muncul semacam kepercayaan bahwa Agama seolah tidak pancasilais dan pancasila seolah tidak agamis akibat kegagapan pemerintah tersebut. Bagaimana mungkin kehidupan berwarganegara dapat tentram jika Pemerintah tetap berpijak diatas satu tafsir dan menghukum tafsir yang lain? Akhirnya semoga pernyataan kontroversial semacam ini tidak lagi keluar dari kantor pemerintah dan semoga pemerintah kita berfokus membenahi persoalan-persoalan kongkrit yang lebih urgent untuk diselesaikan daripada menjadikan isu agama versus pancasila sebagai pelarian dari kegagalan membangun ekonomi. Biarlah public discourse berkembang alamiah hingga mencapai sintesanya sendiri. Penulis adalah Peneliti Sentra, Pusat Studi Politik dan Kebudayaan di Maluku Utara
Amien Rais Berakhir di Kendari?
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Kendali Amien Rais atas Partai Amanat Nasional (PAN) berakhir di Kendari? Setidaknya signal politik itulah yang ditangkap publik setelah terpilihnya kembali Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Kongres PAN V di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mulfachri Harahap jagoan yang disiapkan Amien Rais berhasil dikalahkan Zulhas. Padahal Mulfachri dipasangkan dengan Hanafi Rais, anak Amien Rais dalam satu paket ketum-sekjen. Sementara Dradjad Wibowo figur yang dikenal sangat dekat dan loyalis Amien tidak mendapatkan suara yang signifikan. Kekalahan Mulfachri-Hanafi merupakan simbol runtuhnya dominasi Amien, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran arah politik PAN. Peran Amien selama 21 tahun PAN berdiri, kira-kira sama seperti seorang Ayatullah di Iran. Tidak menduduki jabatan formal secara struktural, tetapi semuanya titahnya dipatuhi oleh seluruh kader PAN. Jabatan Amien terakhir di PAN adalah Ketua Dewan Kehormatan. Bukan Jabatan eksekutif. Sami’na waatokna. Kami dengar dan kami laksanakan. Tak Ada tawar menawar. Biru kata Amien, maka biru pula kata kader PAN. Siapapun yang diinginkan menjadi ketua umum pasti jadi. Sebaliknya siapapun yang tak dikehendakinya, pasti tidak jadi. Hal itu bisa dilihat dari tiga kali Kongres PAN. Dia menunjuk Soetrisno Bachir (SB) sebagai penggantinya pada Kongres II. Padahal saat itu SB bukan kader PAN. Begitu juga ketika pada berlangsung Kongres III, Amien menginginkan Hatta Radjasa menjadi ketum menggantikan SB. Maka jadilah Hatta sebagai Ketum. Peristiwa serupa kembali terjadi pada Kongres IV, Hatta yang ingin kembali memimpin PAN berhasil dihadang Amien. Zulkifli Hasan besan Amien akhirnya terpilih sebagai ketum. Dibalik sikapnya yang terkesan otoriter, sesungguhnya ada pesan dan nilai penting yang ingin dijaga Amien. Dia tak ingin ada seorang ketum yang menjabat sampai dua kali. Sikap itu juga dia berlakukan kepada dirinya sendiri yang hanya satu periode menjabat sebagai ketum. Barangkali sebagai tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Reformasi, Amien ingin konsisten dengan sikapnya. Dia sangat kritis terhadap rezim Soeharto yang terpilih berkali-kali dan seakan ingin berkuasa selama hidup. Aturan yang sama juga ingin dia berlakukan terhadap Zulhas sang besan tanpa pandang bulu. Tapi kali ini Amien gagal. *Pergeseran sikap politik PAN* Kembali terpilihnya Zulhas sebagai Ketum PAN hampir dipastikan akan mengubah posisioning PAN terhadap pemerintah. Lepas apakah Amien akan tetap diakomodir —misalnya kembali menjadi Ketua Dewan Kehormatan atau tidak— namun kali ini langkah Zulhas akan lebih leluasa membawa gerbong PAN merapat ke istana. Dia sudah mendapat legitimasi yang kuat. Kemenangannya di Kongres Kendari menunjukkan telah terjadi pergeseran basis dukungan di PAN. Amien tak lagi digdaya! Selain di akar rumput, dia juga mendapat dukungan dari figur seperti Hatta Radjasa yang ditunjuknya menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Soetrisno Bachir. Jangan lupa yang paling penting dan utama, Zulhas mendapat restu dan dukungan dari istana. Signal itu secara gamblang disampaikan oleh Zulhas ketika dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi, tak lama setelah penghitungan suara. Dukungan dari Jokowi ini tidak terlalu mengejutkan. Sejak sebelum penetapan capres-cawapres pada Pilpres 2019, Zulhas cenderung lebih mendukung Jokowi. Namun sikap Amien yang tegas dan keras, membuatnya tidak berkutik. Tidak ada pilihan lain dia ikut mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Dukungan setengah hati. Karena dibelakang panggung komunikasinya dengan Jokowi tetap berjalan secara intens. Sementara di depan panggung komunikasinya dibungkus dalam balutan posisi resminya sebagai Ketua MPR. Jadi tak aneh bila dia bertandang ke istana bertemu Jokowi. Tarik menarik posisi PAN antara kubu Zulhas dan Amien masih terus berlanjut pasca pilpres. PAN tetap mengambil posisi sebagai “oposisi” bahkan ketika Prabowo bergabung ke dalam kabinet Jokowi, lebih karena sikap Amien. Baginya tak ada kompromi dengan pemerintahan Jokowi. Secara politis momentum kembali terpilihnya Zulhas di Kongres Kendari terasa sangat pas, karena sebelumya seorang staf di Kantor Staf Presiden (KSP) mengisyaratkan kemungkinan adanya reshufle kabinet. Tak perlu kaget bila kemudian Jokowi menarik satu dua orang menteri dari PAN ke kabinet. Apakah Amien akan mengulang kembali tragedi Gus Dur di PKB. Partai yang dibangun dan dibesarkan diambil-alih oleh orang dekatnya? Gus Dur sampai meninggal dunia tak berhasil mengambil alih kembali PKB. Partai yang dibangun dan dibesarkan itu direbut kendalinya oleh sang kemenakan Muhaimin Iskandar. Kini giliran Zulhas berhasil merebut kendali PAN dari Amien Rais, besan dan mentor politik yang membesarkannya. Politik tak kenal saudara. Hanya kepentingan yang utama. Penulis adalah Wartawan Senior.
Kapal Selam Korsel (6): Jenis Kapal Selam yang Dibutuhkan TNI AL
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Melihat fakta dan data dengan semakin meningkatnya kekuatan serta kemampuan kapal selam negara di kawasan regional, maka perlu adanya perimbangan kekuatan (balance of power) untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan pertahanan kawasan. Kekuatan AL negara tetangga semakin maju dengan datangnya berbagai peralatan dan senjata yang lebih modern. Pengadaan kapal selam untuk TNI AL harus mampu menjawab fenomena tersebut serta memberikan efek detterence, minimal seimbang dengan kekuatan negara-negara di kawasan. Dengan kondisi perairan Indonesia itu perairan tropis akan sangat menguntungkan bagi kapal selam dalam melaksanakan operasi tempur, mengingat kondisi perairan tersebut berpengaruh sangat buruk pada pendeteksian sonar (poor sonar condition) terutama bagi sonar aktif yang umumnya digunakan oleh kapal-kapal permukaan. Kondisi perairan tropis tersebut memiliki kadar garam (salinity) yang cukup tinggi, pengaruh “afternoon effect” yang lebih besar, juga organisme dan biota laut yang lebih banyak serta pengaruh kontur dasar laut yang beragam membuat kemampuan pendeteksian sonar relatif buruk terutama bagi kapal permukaan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kapal selam dalam melaksanakan operasi tempurnya dengan merancang suatu konsep operasi tempur khusus dalam pemanfaatan konstelasi geografis dan hidro-oseanografis perairan Indonesia. Prinsip utama dari kapal selam yang dibutuhkan, serta dihadapkan dengan konstelasi geografis, perimbangan kekuatan dan keberlanjutan proses Transfer of Technology dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, Tingkat kesenyapan dengan Radiated Noise Level yang rendah; Kedua, Tingkat kemampuan penghindaran deteksi (Silent and Stealthy); Ketiga, Segi persenjataannya yang mematikan (Deadly). Keempat, Harus memiliki persyaratan kemampuan peperangan kapal selam yang unggul, karena kapal selam ini meskipun tergolong konvensional, namun ia juga diharapkan mampu membawa senjata-senjata strategis yang dapat menghancurkan lawan, selain torpedo (Wire Guided and Wake Homing Torpedo) yang mampu menghancurkan sasaran kapal permukaan maupun kapal selam, juga rudal untuk sasaran permukaan, sasaran udara maupun sasaran darat. Faktor lain yang harus menjadi pertimbangan adalah faktor keselamatan yang mampu meminimalkan tingkat resiko kecelakaan namun memaksimalkan tingkat safety terhadap personal dan material. Biaya pengoperasian relatif murah. Meskipun harga kapal selam relatif lebih mahal dari harga umumnya kapal permukaan, namun operasional kapal selam dinilai lebih murah dari kapal lainnya. Karena kapal selam dapat beroperasi secara Individu, tidak membutuhkan escort atau perlindungan baik oleh kapal pemukaan maupun oleh pesawat udara. Populasi pengguna, tingkat kepercayaan terhadap suatu jenis kapal selam dapat dilihat dari banyaknya kapal selam jenis tertentu dioperasikan oleh negara-negara pengguna. Mampu menyiapkan Integrated Logistic Support secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Detterent effect dari kapal selam juga menjadi pertimbangan penting. Memiliki senjata pengelabuan (decoy) sebagai tindakan penghindaran terhadap serangan senjata lawan berupa Torpedo Counter Measure (TCM). Kemampuan manuver bawah air yang lincah disesuaikan dengan kondisi geografis dan kontur dasar laut negara pengguna kapal selam. Memiliki durasi menyelam lebih lama dari pada Kapal Selam konvensional biasa. Mampu memberikan level of confidence yang tinggi terhadap pengawaknya. Dapat dijadikan stepping stone keberlanjutan program Transfer of Technology yang dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kajian ini membahas tentang perbandingan kemampuan dari tiga jenis Kapal Selam tersebut di atas sehingga dapat menjadi alternatif dalam upaya percepatan pemenuhan kemampuan TNI Angkatan Laut yang diharapkan. Tiga jenis Kapal Selam tersebut adalah kapal selam jenis DSME 209/1400 dari Korea Selatan, kapal selam HDW Class 214/2000 dari Turki, dan kapal selam jenis Kilo 636/3100 dari Rusia. Perbandingan antara tiga kelas ini dibatasi pada kemampuan yang dijelaskan pada saat presentasi di Gedung Neptunus Mabes TNI AL maupun informasi terbuka dari Internet. Khusus kapal selam DSME 209/1400 data yang digunakan berdasarkan fakta yang ada di kapal selam KRI Nagapasa-403. Berikut ini adalah deskripsi secara umum tentang 3 Kapal Selam tersebut: Kapal Selam class DSME 209/1400 (Nagapasa Class). Kapal Selam konvensional diesel elektrik jenis ini merupakan adaptasi dari kapal selam diesel elektrik Type 209 yang awalnya dikembangkan oleh Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW Jerman. Prototype kapal selam jenis ini menggabungkan desain type 2019/1300 Jerman dengan Changbogo class Korea Selatan, sehingga merupakan kapal selam jenis baru di dunia. Ketiadaaan lisensi dari HDW Jerman membuat beberapa peralatan pokok mengalami modifikasi, ditambah lagi dengan ketiadaan klasifikasi dan register internasional dalam pembangunan kapal sehingga kapal tidak memiliki standar yang jelas. Data secara umum hampir sama dengan kapal selam jenis 209/1300 kelas Cakra milik TNI AL, hanya bobot (displacement) yang lebih besar. Keunggulan. Kapal selam ini memiliki fungsi AKPA, AKS dan Intai Taktis / Strategis; Senjata utama Black Shark Torpedo (Namun belum ada saat ini, hingga 2 tahun ke depan); Memiliki sistem Sewaco yang modern dan dapat di-upgrade untuk meluncurkan sub-missile; Posisi alat angkat non penetration hull kecuali periskop; Memiliki baling-baling (propeller) 7 blades dan bentuk skew blades (bentuk sabit); Sistem pengoperasian mirip dengan kapal selam 209 kelas Cakra. Data base peralatan sudah lebih umum sebab banyak negara di dunia yang menggunakannya; Adanya keberlanjutan proses pembangunan dengan infrastruktur yang ada di PT PAL; Terpenuhinya asas komunaliti, karena kesamaan jenis dengan kapal selam kelas Nagapasa. Kelemahan. Kemampuan tempur yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan kapal selam kelas Cakra yang memiliki perbedaan teknologi selama 30 tahun. Memiliki efisiensi penggunaan baterai yang rendah. Penggunaan baterai cukup boros sehingga waktu snorkel akan bertambah dan hal ini membahayakan dari segi taktis pertempuran maupun dalam hal pemeliharaan. Proses dan hasil alih teknologi selama pembangunan 3 kapal selam DSME 209 tidak maksimal, kurangnya komitmen dari pihak DSME untuk memberikan alih teknologi. Performance yang ditunjukan oleh kapal selam DSME 209 tidak maksimal, sampai saat ini masih dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan sistem di KRI Nagapasa-403. Noise level cukup tinggi disertai getaran pada badan kapal; Kemampuan sensor-sensor yang terbatas seperti diantaranya tidak dilengkapi Active Sonar, Towed Array Sonar, Distributed Array Sonar, Mine /Obstacle Avoidance Sonar, dan Periscope masih terganggu visualisasinya. Suku cadang terbatas, saat ini KRI Nagapasa menggunakan suku cadang KRI Alugoro. Belum teruji dalam pertempuran dan latihan-latihan, hingga kini belum dapat menembakan senjata (baik torpedo maupun rudal). Kapal Selam HDW Kelas 214/2000. Kapal Selam ini rencana diproduksi di galangan kapal Savunma Teknolojileri Muhendislik Ve Tecaret As (STM) Turki bekerja sama dengan Thyssenkrupp Marine System (TKMS), Jerman. Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem pendorongan Fuel Cell (Air Independent Propulsion/AIP) dan sewaco yang lengkap (Cilyndrical Array Sonar, Passive Ranging Sonar, Flank Array Sonar, Cilyndrical Transducer Array, Towed Array Sonar, Intercept Array Sonar, Radar, ESM dan Optronic). Keunggulan. Kapal selam ini memiliki fungsi AKPA, AKS dan Intai Taktis/Strategis yang lexc d vbih advance. Memiliki sistem persenjataan yang lengkap dan modern, dipersenjatai dengan torpedo, sub-missile (sub to surface, sub to land dan sub to air). Kemampuan menyelam lebih lama karena telah menggunakan AlP (Air Independent Propulsion) sehingga tidak tergantung dengan pengisian ulang baterai (berlayar snorkel). Kemampuan menyelam operasional lebih dalam karena badan tekan menggunakan HY100. Memiiiki noise level yang rendah karena menggunakan baling-baling bentuk skew blades (bentuk sabit). Memiiiki kemampuan jarak jelajah 10.000 NM, full integrasi sistem penembakan dan kontrol senjata, dengan 6 multi functional consoles. Keberlangsungan proses alih teknologi masih dapat berlanjut dengan menggunakan infrastruktur pembangunan kapal selam di PT PAL. Memiliki lisensi dari HDW Jerman dan menggunakan teknologinya untuk memproduksi kapal selam kelas 214. Waktu pemesanan yang relatif lebih singkat dari kapal selam jenis lain, karena ketersediaan kapal selam yang sudah siap pakai. Adanya keterlibatan dan tanggung jawab negara Turki dalam proses pembangunannya. Dari perspektif operasional, penggunaan kapal selam dengan tipe yang berbeda memiliki potensi untuk mengembangkan taktik peperangan yang lebih luas. Merupakan kelanjutan generasi dari kelas 209 Kelas Cakra (Generasi ke-5). Kapal Selam 214 merupakan generasi ke-7 dalam HDW Submarine Family Tree. Kelemahan. Penggunaan AIP di kapal selam ini memerlukan biaya ekstra. Kapal Selam Kelas Kilo/3100 Project 636. Andalan Rusia dalam ekspor kapal selam ada pada kelas kilo, selain karena dikenal dengan teknologi semi stealth. Mesin diesel yang digunakan pada kelas kilo ini terbukti tangguh dalam memberikan perlawanan. Kilo adalah nama kelas yang diberikan NATO untuk kapal selam militer bertenaga diesel buatan Rusia. Versi asli dari kapal selam ini di Rusia dikenal dengan nama Project 877 Halibut. Kapal selam kelas ini juga memiliki versi yang lebih baru yang dikenal dengan nama Improved Kilo dan dikenal juga dengan Project 636 Varshavyanka. Kapal selam ini juga memiliki fungsi AKPA, AKS dan Intai Taktis/Strategis. Project 636 ini adalah penyempurnaan dari Kilo Class Project 877 EKM. Dengan penyempurnaan pada kemampuan DG, penambahan kecepatan, jarak jelajah ekonomis mencapai 7.500 NM. Badan tekan dilapisi karet (Anti Acoustic Rubber Coating) sebagai pelindung plat badan tekan dan penyerap gelombang sonar aktif kapal lawan, pengurangan kebisingan sehingga dapat mendeteksi musuh dari jarak yang lebih Jauh. Dan sangat mendukung dalam penggunaan rudal jelajah (anti ship/land attack cruise missile) Club-S yang didukung dengan sewaco yang modern. Dengan kelengkapan senjata rudal yang memiliki jarak tembak lebih dari 220 km. Selain itu kapal selam ini dapat membawa berbagai jenis torpedo (TEST-71 MKE, UGST, Type 53/65) dan rudal Club-S, SAM Igla. Keunggulan. Lambung kapal dilapisi Anti Acoustic Rubber Coating yang berfungsi sebagai pelindung plat badan tekan dan menyerap pancaran sonar aktif lawan sehingga gelombang sonar aktif lawan tidak memantul kembali, oleh sebab itu kapal selam class Kilo 636 sulit dideteksi oleh kapal lawan. Memiliki senjata yang bervariatif yang salah satunya rudal jarak jauh dengan sasaran darat, sasaran permukaan maupun sasaran udara. Towed radio anntena bisa diluncurkan dari kedalaman 100 meter. Periskop dilengkapi dengan TV/IR camera, optronic dan GPS. Merupakan kapal selam Rusia yang terlaris. Kelemahan. Ukurannya cukup besar sehingga kurang optimal bila dioperasikan di perairan littoral. Mengalami kendala adaptasi dengan iklim tropis. Harus membangun fasilitas sandar maupun fasilitas pendukung yang baru. Tidak adanya keberlanjutan alih teknologi dengan menggunakan infrastruktur pembangunan Kapal Selam di PT PAL. Dari tiga tipe kapal selam yang dilaksanakan pemilihan selanjutnya masing-masing disusun matrik perbandingan berpasangan dengan tiga kriteria yaitu Bidang Teknis, Bidang Operasional dan Bidang Strategis. Hasil nilai dari perbandingan tersebut yang berupa nilai eigenvektor utama selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pemilihan alternatif, yaitu Kapal selam type 209/1400 DSME, 214 dan Kilo Class. Turki memang yang terkesan membuatnya saat itu, tetapi yang terjadi sesungguhnya yang membuat adalah Jerman. Sebab saat Turki datang ke Indonesia untuk presentasi, memang galangan di Jerman sedang overloaded, sehingga Jerman membuatnya di Turki. Walaupun bagaimana, akan lebih bangga ke Jerman langsung atau ke Indonesia langsung, bukan ke Turki. (Selesai) ***
Serius Indonesia Belum Ada Virus Corona?
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Sampai hari ini pemerintah belum mengkonfirmasi satupun adanya kasus virus Corona di Indonesia. Zero cases. Artinya dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa (proyeksi 2020), tidak ada satu pun yang terkena penularan virus mematikan made in China itu. Dahsyat! Fenomena ini jelas patut disyukuri, kalau benar faktanya memang seperti itu. Alhamdulillah…. Sujud syukur kalau perlu……. Masalahnya fakta tersebut saat ini banyak dipertanyakan. Tak kurang lembaga kesehatan dunia WHO dan sejumlah ahli dengan reputasi dunia mempertanyakannya. Too good to be true. Terlalu bagus untuk dipercaya. "Kami khawatir karena Indonesia belum melaporkan satu kasus virus corona yang terkonfirmasi," kata kata perwakilan WHO untuk Indonesia, Dokter Navaratnasamy Paranietharan seperti dikutip portal CNN. Sejumlah media di Australia seperti The Sydney Morning Herald dan The Age menyebut Indonesia belum memiliki alat pendeteksi Corona. Spekulasi ketidakmampuan tim dan peralatan medis di Indonesia itu dipicu oleh pengakuan Matthew Hale seorang warga Australia yag tinggal di Bali. Dia khawatir telah terpapar virus Corona, namun dia mengkritik penanganan dan perawatan dan uji lab di sebuah rumah sakit di Bali. Keraguan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu mendeteksi virus Corona sebelumnya juga dikemukakan oleh seorang peneliti dari Harvard University sebuah kampus prestisius di AS. "Indonesia melaporkan nol kasus, tapi mungkin sebenarnya sudah ada beberapa kasus yang tak terdeteksi," ujar ahli epidemiologi Marc Lipsitch dari Harvard TH Chan School of Public Health. Berdasarkan kalkulasinya, Indonesia bersama Thailand adalah negara yang paling potensial terpapar virus itu. Mengingat jarak dengan Wuhan yang sangat dekat dan banyaknya penerbangan ke wilayah ini. Negeri gajah putih itu sampai hari Senin (10/12) telah mengkonfirmasi adanya 32 kasus, dan Kemungkinan terus bertambah. Logikanya jumlahnya di Indonesia lebih banyak. Selain Thailand sejumlah negara yang ada di sekitar Indonesia seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, bahkan Australia sudah melaporkan adanya kasus warganya yang terpapar virus Corona. Di seluruh dunia sudah 25 negara yang mengkonfirmasi kasus serupa, termasuk 1 kasus di AS. Seorang wanita asal Chicago yang baru saja kembali dari Wuhan positif Corona. Apa orang Indonesia sakti dan kebal dari virus ini. Sebanyak 245 orang WNI yang baru pulang dari Wuhan dan sekarang di karantina di Natuna juga dinyatakan sehat. Singapura negara tetangga terdekat Indonesia bahkan sudah menyatakan status siaga orange. Satu tingkat di bawah level bahaya. Lha kok Indonesia masih tenang-tenang saja. Wajar bila dunia sangat khawatir dengan Indonesia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan dengan penanganan kesehatan yang tidak memadai, pandemi Corona bisa menjadi sebuah bencana besar. Bisa jauh lebih berbahaya Bukan hanya dunia sesungguhnya yang meragukan klaim pemerintah. Di dalam negeri keraguan semacam itu juga sangat nyata. Perbincangan di dunia nyata dan dunia maya banyak yang mempertanyakan. Di tengah masyarakat yang terbelah sangat dalam pasca pilpres, rumors, desas-desus, hoax dan bahkan provokasi banyak berseliweran. Para penentang pemerintah cenderung membesar-besarkan persoalan. Sebaliknya pemerintah dan para pendukungnya cenderung mengecil-gecilkan persoalan. Namun kali ini tampaknya soal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Intensnya hubungan kedua negara. Banyaknya turis Cina ke Indonesia (2.7 juta jiwa) dan jumlah pekerja Cina di Indonesia memunculkan kekhawatiran yang sangat tinggi. Fakta bahwa pemerintah sering menutup-nutupi fakta sebenarnya tentang pekerja Cina menimbulkan kekhawatiran yang sangat tinggi. Sebagai contoh sebelumnya pemerintah mengklaim pekerja Cina di Morowali, Sulawesi Tenggara hanya 3.000 orang. Namun ketika muncul virus Corona media berbasis Perancis France24 menyebut sekitar 43 ribu pekerja China di sebuah prabrik nikel di Morowali dikarantina, jadi heboh. Berita tersebut segera dibantah oleh Kemenaker dan menyebutnya sebagai disinformasi. Jumlah tersebut adalah total pekerja di pabrik nikel tersebut. Apa lacur, publik terlanjur lebih percaya berita tersebut. Apalagi bersumber media asing. Kredibilitas pemerintah saat ini di mata publik sangat rendah. Kasus buronnya kader PDIP Harun Masiku menjadi contoh nyata. Betapa informasi yang bersumber dari pejabat pemerintah sangat tidak bisa dipercaya. Perlu waktu beberapa hari bagi pemerintah untuk mengakui bahwa Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia. Menkumham Yasona Laoly dan pimpinan KPK secara percaya diri bicara kepada publik bahwa Harun masih berada di luar negeri. Padahal Majalah Tempo memiliki bukti CCTV Harun sudah kembali ke Indonesia. Bayangkan untuk mendeteksi “makhluk” sebesar Harun Masiku saja petugas imigrasi kita mengalami “kesulitan,” atau sengaja pura-pura tidak melihat. Apalagi untuk mendeteksi virus Corona yang perlu peralatan khusus dan mahal. Harun Masiku jelas berbeda dengan virus Corona. Untuk menutupi kasus Harun hanya perlu menciptakan kebohongan baru, dan memecat sejumlah orang termasuk Dirjen Imigrasi sebagai tumbal. Menutupi kasus Corona —kalau benar seperti dikhawatirkan WHO dan para pakar— dampaknya sangat serius. Jangan sampai skandal besar dr Li Wenliang terulang di Indonesia. Dokter spesialis mata itu dibungkam oleh aparat keamanan Cina ketika menginformasikan kemungkinan adanya penyebaran virus mematikan Corona. Ketika kasus itu akhirnya meledak, semuanya sudah terlambat. Negara adidaya yang secara sombong digambarkan oleh Presiden Cina Xi Jinping sangat kuat. “Tak ada kekuatan yang bisa mengguncang Cina,” sesumbarnya. Akhirnya Cina harus tunduk dan luluh lantak oleh virus Corona. Penyakit yang kata ahli dari dari AS "hanya Tuhan yang bisa menghentikan." Kalau Indonesia, kira-kira apa ya yang akan disombongkan? end.
Wabah Virus Corona Sudah Diprediksi Ulama Yaman
Oleh Mochamad Toha JAkarta, FNN - Wabah Virus Corona China sudah benar-benar mengguncang dunia. Pertemuan bisnis yang semula mau diadakan di Singapura, dibatalkan. Singapura meningkatkan status kewaspadaan negaranya menjadi siaga corona. Hal ini dilakukan setelah ditemukan tiga kasus baru terkait wabah tersebut. Per hari Jumat (7/2/2020), jumlah pasien yang positif terjangkit virus corona di Singapura sudah meningkat menjadi 33 penderita. “Karena sekarang ada beberapa kasus lokal tanpa kaitan dengan kasus-kasus sebelumnya atau sejarah perjalanan ke China, kami telah meningkatkan penilaian risiko kami,” ujar seorang pejabat Kementerian Kesehatan Singapura dikutip Detik.com dari Reuters, Jumat (7/2/2020). Oleh karena itu, pemerintah Singapura menyarankan pelaku bisnis untuk membatalkan atau menunda segala pertemuan bisnis di negeri itu. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan virus itu lebih luas lagi. Untuk diketahui, tingkat kewaspadaan corona di Singapura dinaikkan menjadi oranye. Level ini adalah level serupa yang sempat diberlakukan negara itu selama wabah SARS menyebar pada 2003 silam. Virus corona telah membuat panik warga Singapura. Mereka memburu bahan makanan yang bisa disimpan hingga membuat Supermarket sampai kosong. Mereka juga memburu makanan halal di Mustofa Center, punya pengusaha Muslim. Di Thailand, korban virus corona terus bertambah. Kementerian Kesehatan Umum Thailand melaporkan, ada 7 kasus baru virus corona di negaranya. Seperti dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (8/2/2020), 7 kasus baru ini terdiri atas 3 warga Thailand dan 4 warga China. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Suwannachai Wattanayingcharoenchai mengatakan, ke-7 orang yang terinveksi saat ini sudah berada di rumah sakit. “Tujuh kasus baru semuanya ada di rumah sakit,” ujar Suwannachai. Suwannachai menyebut, tiga diantara empat warga China yang baru terdeteksi virus corona merupakan keluarga dari korban virus corona sebelumnya. Sedangkan sisanya, merupakan turis yang bersal dari daerah yang berisiko virus corona. Disebutkan, dengan bertambahnya jumlah korban, saat ini total kasus terinfeksi virus corona di Thailand menjadi 32 orang. Jumlah ini disebut sebagai jumlah tertinggi kasus infeksi virus corona di luar China. Dari 32 kasus tersebut, ada 9 warga Thailand dan 23 warga China di Thailand yang terinfeksi virus corona. Sebanyak 10 orang telah diizinkan pulang, sementara 22 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di China sendiri, hingga tulisan ini dibuat, sudah mencapai 908 orang tewas. Dari jumlah itu, sebanyak 91 orang diantaranya berasal dari Provinsi Hubai, tempat awal tersebarnya virus corona. Namun, data versi Pemerintah China itu diragukan. Pasalnya, menurut pekerja Krematorium Wuhan, mereka setiap harinya membakar 100 mayat tanpa rehat. Seperti dilansir Viva.co.id, Sabtu (8/2/2020 | 00:04 WIB), Pemerintahnya sempat dikabarkan melarang pemakaman bagi pasien yang meninggal akibat virus corona. Sebagai gantinya, mereka meminta jasadnya dikremasi. Dilansir World of Buzz, larangan itu dilaporkan untuk memperlambat penyebaran virus corona. Alih-alih mengadakan upacara pemakaman, mayat-mayat ini dibakar di ruang terbuka untuk mencegah pembusukan. Baru-baru ini, seorang pekerja dari salah satu krematorium buka suara berbagi pengalaman kerjanya. Menyusul laporan yang dikutip New Zealand Herald, para pekerja pembakaran mengungkap, mereka membakar mayat 24/7 setiap hari tanpa henti. Sejak 28 Januari 2020, tempat pembakaran itu diduga telah menerima 100 mayat untuk dibakar setiap harinya. Dengan jumlah yang luar biasa ini, hampir mustahil bagi para pekerja tersebut untuk beristirahat dari pekerjaan mereka. Dalam video yang beredar di internet, kota Wuhan yang terinfeksi terlihat diselimuti kabut tebal, yang diduga berasal dari asap pembakaran tubuh massal ini. “Sembilan puluh (90) persen dari kita harus bekerja 24/7 dan kita tidak bisa pulang. Setiap titik pembakaran yang ditunjuk di Wuhan beroperasi selama 24 jam,” kata karyawan yang membakar tubuh. “Kami tidak makan atau minum untuk waktu yang lama sepanjang hari karena kami harus selalu berada dalam alat pelindung kami. Pakaian harus dilepas setiap kali kami ingin makan, minum, atau menggunakan toilet,” ungkap karyawan tadi. “Tapi begitu pakaian tersebut dilepas, tidak bisa digunakan kembali,” tambahnya. Setelah pekerja krematorium mengungkap informasi orang dalam ini, banyak warga Wuhan mulai meragukan korban jiwa resmi yang diumumkan pemerintah akibat virus corona Wuhan. Sementara, banyak orang yang menunjukkan gejala penyakit mematikan itu mengatakan bahwa mereka tidak diberi perawatan karena rumah sakit terlalu penuh untuk merawat mereka. Tapi pihak berwenang China telah memperingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita palsu tentang virus corona agar tidak menyebabkan kepanikan di antara warga. Mulut warga seolah sengaja dibungkam dengan dalih “berita palsu”. Karena dianggap telah menyebar berita palsu pula, Li Wenliang, Dokter “Whistle Blower”, sempat dituduh menyebarkan desas-desus terkait virus corona. Dokter muda ini sempat pula “ditahan” pihak berwenang di Wuhan. Dan kini, Li baru dikabarkan meninggal dunia setelah tertular virus itu. Kabar ini dilaporkan Rumah Sakit Pusat Wuhan, dengan sebuah pernyataan terkait kondisi terakhirnya. Meninggal karena positif virus corona baru, pada Jumat (7/2/2020) dini hari. ‘ “Dia meninggal pada 2:58 (dini hari), 7 Februari, setelah upaya untuk menyadarkan kembali tidak berhasil,” jelas pernyataan rumah sakit. Li adalah seorang dokter spesialis mata berusia 34 tahun. Ia sempat dituduh sebagai orang yang menyebarkan “hoax” terkait dengan kasus virus corona baru yang mewabah di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Semua berawal dari temuannya, saat mendiagnosis 7 pasien yang ia yakini memiliki gejala yang sama seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), salah satu jenis penyakit pneumonia. Pada (30/12/19) Li melaporkan kejadian ini dengan mengirim pesan ke sesama dokter di sebuah grup obrolan, memperingatkan mereka untuk berhati-hati dan memakai masker agar menghindari infeksi virus yang ia sebut mirip SARS saat itu, tulis situs BBC. Sayangnya, 4 hari setelah ia menyebarkan kabar tersebut, ia dipanggil kepolisian, Public Security Bureau, untuk menandatangani sebuah surat. Dalam surat itu tertulis kalau ia dituduh menyebarkan desas-desus palsu yang sangat mengganggu masyarakat. Dr Li adalah satu dari delapan orang yang waktu itu diselidiki polisi karena “menyebarkan desas-desus”. Pada akhir Januari, Li menerbitkan salinan surat itu di Weibo dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi setempat telah meminta maaf kepadanya, tetapi permintaan maaf itu terlambat, karena penyebaran virus corona baru sudah meluas. Pemerintah China kini sedang berupaya minta izin “pembunuhan” massal atas 20.000 penderita virus corona kepada Mahkamah Agung. Hummal Qorona Bambang Sulistomo semakin yakin, wabah virus corona telah membuktikan, partai komunis China dan kekayaan negara yang amat kuat-pun ternyata tidak mampu melawan wabah itu. Yang mampu adalah gotong royong-nya dan rasa senasib rakyat China. Menurutnya, hal ini tentu akan berakibat besar, kemungkinan polit-biro dan komite-sentral partai komunis China sadar, mereka tentu lebih dulu mencari rumusan dan solusi bagaimana akan memberikan, menampung kedaulatan pada rakyatnya lebih banyak dan luas. “Itu sebagai obat yang tidak dapat ditolak untuk memelihara sistem politik mereka, seperti saat Deng Xiao Ping memberi kesempatan dan peluang bagi rakyat China untuk berdagang bebas dan menjadi kaya,” ungkap putra Pahlawan Bung Tomo itu. Rakyat Hongkong, Uyhgur, Tibet, juga akan diberikan keleluasan lebih, karena mengurus dan mengendalikan rakyat di daerah tersebut dengan cara yang otoriter, tentu akan menjadi beban politik, sosial dan budaya yang cukup berat. Dan, “Gejolak demokratisasi politik di Hongkong kemungkinan akan dapat menular pada daerah-daerah lain di China daratan, juga sebagai akibat meluasnya kekecewaan pada partai komunis China dalam menangani wabah virus corona,” tegasnya. Yang dirasakan tidak sesuai dengan janji janji dalam pidato para pemimpinnya. Apakah akan lahir China baru yang lebih demokratis? Kemungkinannya tentu saja akan lebih besar dari kemungkinan China dengan sistem politik yang makin otoriter. “Dan bagaimana dengan para pemuja otoritarianisme di negeri kita ini? Tentu saja mereka akan tetap melawan dan terus bermimpi akan lahirnya partai tunggal yang otoriter,” lanjut Ketum DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) ini. Padahal, dunia sudah membuktikan bahwa otoritarianisme dan diktatorial partai politik selalu akan melahirkan pejuang-pejuang keadilan dan kemanusiaan yang semakin banyak, dan bisa memicu runtuhnya penguasa yang menindas. Virus Corona yang membuat dunia geger, ternyata sudah diprediksi 5 tahun sebelumnya oleh Sayyidil Habib Abu Bakar Al Adni bin Ali Al Masyhur, ulama asal Yaman dalamnya (Kitab Al Habib Abubakar tentang Virus Corona). “Dan diantara tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan dalam hadits-hadits orang yang tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsu (Nabi Muhammad SAW) tentang akan tersebarnya beberapa wabah penyakit yang tidak pernah terjadi di kalangan umat dan masyarakat terdahulu.” “Dan sungguh telah muncul dan tersebar berita dalam waktu-waktu dekat akan kemunculan wabah penyakit yang membahayakan seperti AIDS, Flu Burung, Flu Babi, Flu Corona dan yang lainnya dari penyakit-penyakit yang sulit untuk diobati.” “Yang di mana para ulama (tim ahli) masih mencari cara pengobatannya dan masih mencari sebab tersebarnya penyakit-penyakit ini di kalangan masyarakat sampai sekarang.” “Dan, bukanlah hal yang mustahil (tidak mungkin) bahwa penyakit-penyakit ini sengaja diciptakan oleh oknum-oknum jahat di belahan dunia, dengan tujuan politik, perekonomian, atau hanya sekedar eksperimen yang tidak bertanggung jawab.” Penulis adalah wartawan senior
Demo #SaveBabi Di Medan Beraspek Politis dan Tak Sensitif
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Kemarin, Senin (10 Februari 2020), berlangsung unjuk rasa menentang pemusnahan ternak babi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ribuan orang turun ke jalan di Medan. Mereka datang dari berbagai daerah. Aksi demo terpusat di depan gedung DPRD provinsi. Mungkin sebagian orang merasa kok tiba-tiba ada pemusnahan babi. Sebagian lain mungkin merasa kok muncul unjuk rasa #SaveBabi. Supaya bisa memahami persoalan yang tarjadi, berikut ini kronologi yang berujung pada wacana (bukan rencana) tindakan pemusnahan babi ternak di Sumut. Sekitar awal November 2019, ribuan bangkai babi dibuang di sungai-sungai dan berbagai situ (waduk, oase) yang ada di provinsi Sumatera Utara (Sumut). Pada pendataan awal, tercatat 4,682 babi mati dan diduga terkena virus Hog Cholera. Mulanya ditermukan di 11 kabupaten/kota. Kemudian menjadi 16, yaitu kabupaten-kabupaten Dairi, Humbang Hasudutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tanah Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, dan Langkat. Tiga kota yang terkena adalah Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan. Pemprov mengidentifikasi 61 pemilik ternak babi di Sumut yang membuang bangkai secara sembarangan. Mereka membuang seenaknya tanpa memikirkan dampak kesehatan dan lingkungan. Ribaun bangkai babi yang dibuang semberono itu sampai juga ke laut lepas. Banyak nelayan di kawasan pantai sepanjang Selat Melaka mengeluhkan banyaknya bangkai babi di laut. Ini menyebabkan masyarakat tidak mau mengkonumsikan ikan. Selama hampir sebulan lebih penjualan ikan menurun drastis di Sumut. Hingga akhir November 2019, masih ditemukan bangkai babi yang dibuang secara sembarangan. Bahkan, ada bangkai babi yang ditemukan di Jalan Sumarsoso, kawasan Helvetia, Medan, pada 25 November. Sampai 15 Desember 2019, jumlah babi yang mati di 16 daerah tingkat dua di Sumut mencapai hampir 30,000 ekor. Kemennterian Pertanian menyimpulkan bahwa kematian massal babi ternak itu disebabkan virus African Swine Fever (demam flu Afrika atau ASF). Kesimpulan bahwa penyakit yang melanda babi itu adalah ASF dikonformasikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Surat Keputusan Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tertanggal 12 Desember 2019. Salah satu cara pencegahan penyebaran ASF adalah pemusanahan babi. Tetapi, Pemprov Sumut berpendapat cara ini bukanlah tindakan terbaik. Selain memerlukan biaya dan logistik yang besar, pemusnahan babi melanggar aturan tentang “animal welfare” (kemaslahatan hewan). Entah bagaimana, berbagai elemen masyarakat menyangka pemusanahan akan dilakukan oleh Pemprov Sumut. Ini yang memicu mereka turun berunjuk rasa hari Senin (10/2/2020) dengan tagar #SaveBabi. Diantara pengnjuk rasa, ada yang mengatakan bahwa pemusnahan babi akan menghilangkan kebudayaan sebagian masyarakat. Tidak jelas masyarakat yang mana. Tetapi, kalau dilihat dari massa yang turun, kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah kebudayaan warga tanah Batak yang selalu terkait dengan babi. Perlukah unjuk rasa #SaveBabi? Saya berpendapat, sama sekali tidak perlu. Pertama, demo itu menunjukkan ketidakpekaan (insensitivitas) para pendukung #SaveBabi terhadap perasaan orang-orang di luar komunitas mereka. Sangat tidak sensitif. Kalau saya ditanya, saya akan mengatakan ada terselip unsur “show of force”. Unjuk gigi, kata sebuah idiom. Kedua, saya menduga demo #SaveBabi adalah “coded message” (pesan berkode) yang ditujukan kepada Gubernur Edy Rahmayadi. Dalam arti, bahwa bagi komunitas #SaveBabi, Edy Rahmayadi mengambil garis partisan ketika pernah muncul wacana pemusnahan babi di seluruh Sumatera Utara. Padahal, kalaupun langkah pemusnhan itu diambil, itu semua dilandaskan pada hasil analisis ilmiah tentang penyakit hewan menular. Ketiga, kalau aksi demo itu didalami, saya melihat ada penampakan aspek politis juga. Lihat saja fakta yang berlangsung di lapangan pada hari unjuk rasa, kemarin. Misalnya, ada ormas yang dasumsikan “connected” dengan Edy Rahmayadi turun berjaga-jaga di kawasan kantor Gubernur Sumut. Aspek politis ini tidak bisa ditutup-tutupi. Pasti akan ada terus. Aspek ini berhulu pada setiap agenda elektoral (pemilu) di Sumut. Baik itu pemilu tingkat provinsi maupun pemilu tingkat kabupaten-kota. Orang Sumut sudah sangat “familiar” (paham). Jadi, meskipun unjuk rasa #SaveBabi berjalan tertib dan aman, aktivitas ini jelas menunjukkan adanya ramuan (ingredient) politik. Selain itu, demo ini terasa, atau tanpa terasa, mengusik sensitivitas sebagian warga Sumut terhadap babi. Semoga saja ada semacam “lesson learned” dari aksi kemarin itu. Penulis adalah wartawan senior
POPULER
