ALL CATEGORY
Wabah Virus Corona Sudah Diprediksi Ulama Yaman
Oleh Mochamad Toha JAkarta, FNN - Wabah Virus Corona China sudah benar-benar mengguncang dunia. Pertemuan bisnis yang semula mau diadakan di Singapura, dibatalkan. Singapura meningkatkan status kewaspadaan negaranya menjadi siaga corona. Hal ini dilakukan setelah ditemukan tiga kasus baru terkait wabah tersebut. Per hari Jumat (7/2/2020), jumlah pasien yang positif terjangkit virus corona di Singapura sudah meningkat menjadi 33 penderita. “Karena sekarang ada beberapa kasus lokal tanpa kaitan dengan kasus-kasus sebelumnya atau sejarah perjalanan ke China, kami telah meningkatkan penilaian risiko kami,” ujar seorang pejabat Kementerian Kesehatan Singapura dikutip Detik.com dari Reuters, Jumat (7/2/2020). Oleh karena itu, pemerintah Singapura menyarankan pelaku bisnis untuk membatalkan atau menunda segala pertemuan bisnis di negeri itu. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan virus itu lebih luas lagi. Untuk diketahui, tingkat kewaspadaan corona di Singapura dinaikkan menjadi oranye. Level ini adalah level serupa yang sempat diberlakukan negara itu selama wabah SARS menyebar pada 2003 silam. Virus corona telah membuat panik warga Singapura. Mereka memburu bahan makanan yang bisa disimpan hingga membuat Supermarket sampai kosong. Mereka juga memburu makanan halal di Mustofa Center, punya pengusaha Muslim. Di Thailand, korban virus corona terus bertambah. Kementerian Kesehatan Umum Thailand melaporkan, ada 7 kasus baru virus corona di negaranya. Seperti dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (8/2/2020), 7 kasus baru ini terdiri atas 3 warga Thailand dan 4 warga China. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Suwannachai Wattanayingcharoenchai mengatakan, ke-7 orang yang terinveksi saat ini sudah berada di rumah sakit. “Tujuh kasus baru semuanya ada di rumah sakit,” ujar Suwannachai. Suwannachai menyebut, tiga diantara empat warga China yang baru terdeteksi virus corona merupakan keluarga dari korban virus corona sebelumnya. Sedangkan sisanya, merupakan turis yang bersal dari daerah yang berisiko virus corona. Disebutkan, dengan bertambahnya jumlah korban, saat ini total kasus terinfeksi virus corona di Thailand menjadi 32 orang. Jumlah ini disebut sebagai jumlah tertinggi kasus infeksi virus corona di luar China. Dari 32 kasus tersebut, ada 9 warga Thailand dan 23 warga China di Thailand yang terinfeksi virus corona. Sebanyak 10 orang telah diizinkan pulang, sementara 22 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di China sendiri, hingga tulisan ini dibuat, sudah mencapai 908 orang tewas. Dari jumlah itu, sebanyak 91 orang diantaranya berasal dari Provinsi Hubai, tempat awal tersebarnya virus corona. Namun, data versi Pemerintah China itu diragukan. Pasalnya, menurut pekerja Krematorium Wuhan, mereka setiap harinya membakar 100 mayat tanpa rehat. Seperti dilansir Viva.co.id, Sabtu (8/2/2020 | 00:04 WIB), Pemerintahnya sempat dikabarkan melarang pemakaman bagi pasien yang meninggal akibat virus corona. Sebagai gantinya, mereka meminta jasadnya dikremasi. Dilansir World of Buzz, larangan itu dilaporkan untuk memperlambat penyebaran virus corona. Alih-alih mengadakan upacara pemakaman, mayat-mayat ini dibakar di ruang terbuka untuk mencegah pembusukan. Baru-baru ini, seorang pekerja dari salah satu krematorium buka suara berbagi pengalaman kerjanya. Menyusul laporan yang dikutip New Zealand Herald, para pekerja pembakaran mengungkap, mereka membakar mayat 24/7 setiap hari tanpa henti. Sejak 28 Januari 2020, tempat pembakaran itu diduga telah menerima 100 mayat untuk dibakar setiap harinya. Dengan jumlah yang luar biasa ini, hampir mustahil bagi para pekerja tersebut untuk beristirahat dari pekerjaan mereka. Dalam video yang beredar di internet, kota Wuhan yang terinfeksi terlihat diselimuti kabut tebal, yang diduga berasal dari asap pembakaran tubuh massal ini. “Sembilan puluh (90) persen dari kita harus bekerja 24/7 dan kita tidak bisa pulang. Setiap titik pembakaran yang ditunjuk di Wuhan beroperasi selama 24 jam,” kata karyawan yang membakar tubuh. “Kami tidak makan atau minum untuk waktu yang lama sepanjang hari karena kami harus selalu berada dalam alat pelindung kami. Pakaian harus dilepas setiap kali kami ingin makan, minum, atau menggunakan toilet,” ungkap karyawan tadi. “Tapi begitu pakaian tersebut dilepas, tidak bisa digunakan kembali,” tambahnya. Setelah pekerja krematorium mengungkap informasi orang dalam ini, banyak warga Wuhan mulai meragukan korban jiwa resmi yang diumumkan pemerintah akibat virus corona Wuhan. Sementara, banyak orang yang menunjukkan gejala penyakit mematikan itu mengatakan bahwa mereka tidak diberi perawatan karena rumah sakit terlalu penuh untuk merawat mereka. Tapi pihak berwenang China telah memperingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita palsu tentang virus corona agar tidak menyebabkan kepanikan di antara warga. Mulut warga seolah sengaja dibungkam dengan dalih “berita palsu”. Karena dianggap telah menyebar berita palsu pula, Li Wenliang, Dokter “Whistle Blower”, sempat dituduh menyebarkan desas-desus terkait virus corona. Dokter muda ini sempat pula “ditahan” pihak berwenang di Wuhan. Dan kini, Li baru dikabarkan meninggal dunia setelah tertular virus itu. Kabar ini dilaporkan Rumah Sakit Pusat Wuhan, dengan sebuah pernyataan terkait kondisi terakhirnya. Meninggal karena positif virus corona baru, pada Jumat (7/2/2020) dini hari. ‘ “Dia meninggal pada 2:58 (dini hari), 7 Februari, setelah upaya untuk menyadarkan kembali tidak berhasil,” jelas pernyataan rumah sakit. Li adalah seorang dokter spesialis mata berusia 34 tahun. Ia sempat dituduh sebagai orang yang menyebarkan “hoax” terkait dengan kasus virus corona baru yang mewabah di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Semua berawal dari temuannya, saat mendiagnosis 7 pasien yang ia yakini memiliki gejala yang sama seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), salah satu jenis penyakit pneumonia. Pada (30/12/19) Li melaporkan kejadian ini dengan mengirim pesan ke sesama dokter di sebuah grup obrolan, memperingatkan mereka untuk berhati-hati dan memakai masker agar menghindari infeksi virus yang ia sebut mirip SARS saat itu, tulis situs BBC. Sayangnya, 4 hari setelah ia menyebarkan kabar tersebut, ia dipanggil kepolisian, Public Security Bureau, untuk menandatangani sebuah surat. Dalam surat itu tertulis kalau ia dituduh menyebarkan desas-desus palsu yang sangat mengganggu masyarakat. Dr Li adalah satu dari delapan orang yang waktu itu diselidiki polisi karena “menyebarkan desas-desus”. Pada akhir Januari, Li menerbitkan salinan surat itu di Weibo dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi setempat telah meminta maaf kepadanya, tetapi permintaan maaf itu terlambat, karena penyebaran virus corona baru sudah meluas. Pemerintah China kini sedang berupaya minta izin “pembunuhan” massal atas 20.000 penderita virus corona kepada Mahkamah Agung. Hummal Qorona Bambang Sulistomo semakin yakin, wabah virus corona telah membuktikan, partai komunis China dan kekayaan negara yang amat kuat-pun ternyata tidak mampu melawan wabah itu. Yang mampu adalah gotong royong-nya dan rasa senasib rakyat China. Menurutnya, hal ini tentu akan berakibat besar, kemungkinan polit-biro dan komite-sentral partai komunis China sadar, mereka tentu lebih dulu mencari rumusan dan solusi bagaimana akan memberikan, menampung kedaulatan pada rakyatnya lebih banyak dan luas. “Itu sebagai obat yang tidak dapat ditolak untuk memelihara sistem politik mereka, seperti saat Deng Xiao Ping memberi kesempatan dan peluang bagi rakyat China untuk berdagang bebas dan menjadi kaya,” ungkap putra Pahlawan Bung Tomo itu. Rakyat Hongkong, Uyhgur, Tibet, juga akan diberikan keleluasan lebih, karena mengurus dan mengendalikan rakyat di daerah tersebut dengan cara yang otoriter, tentu akan menjadi beban politik, sosial dan budaya yang cukup berat. Dan, “Gejolak demokratisasi politik di Hongkong kemungkinan akan dapat menular pada daerah-daerah lain di China daratan, juga sebagai akibat meluasnya kekecewaan pada partai komunis China dalam menangani wabah virus corona,” tegasnya. Yang dirasakan tidak sesuai dengan janji janji dalam pidato para pemimpinnya. Apakah akan lahir China baru yang lebih demokratis? Kemungkinannya tentu saja akan lebih besar dari kemungkinan China dengan sistem politik yang makin otoriter. “Dan bagaimana dengan para pemuja otoritarianisme di negeri kita ini? Tentu saja mereka akan tetap melawan dan terus bermimpi akan lahirnya partai tunggal yang otoriter,” lanjut Ketum DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) ini. Padahal, dunia sudah membuktikan bahwa otoritarianisme dan diktatorial partai politik selalu akan melahirkan pejuang-pejuang keadilan dan kemanusiaan yang semakin banyak, dan bisa memicu runtuhnya penguasa yang menindas. Virus Corona yang membuat dunia geger, ternyata sudah diprediksi 5 tahun sebelumnya oleh Sayyidil Habib Abu Bakar Al Adni bin Ali Al Masyhur, ulama asal Yaman dalamnya (Kitab Al Habib Abubakar tentang Virus Corona). “Dan diantara tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan dalam hadits-hadits orang yang tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsu (Nabi Muhammad SAW) tentang akan tersebarnya beberapa wabah penyakit yang tidak pernah terjadi di kalangan umat dan masyarakat terdahulu.” “Dan sungguh telah muncul dan tersebar berita dalam waktu-waktu dekat akan kemunculan wabah penyakit yang membahayakan seperti AIDS, Flu Burung, Flu Babi, Flu Corona dan yang lainnya dari penyakit-penyakit yang sulit untuk diobati.” “Yang di mana para ulama (tim ahli) masih mencari cara pengobatannya dan masih mencari sebab tersebarnya penyakit-penyakit ini di kalangan masyarakat sampai sekarang.” “Dan, bukanlah hal yang mustahil (tidak mungkin) bahwa penyakit-penyakit ini sengaja diciptakan oleh oknum-oknum jahat di belahan dunia, dengan tujuan politik, perekonomian, atau hanya sekedar eksperimen yang tidak bertanggung jawab.” Penulis adalah wartawan senior
Demo #SaveBabi Di Medan Beraspek Politis dan Tak Sensitif
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Kemarin, Senin (10 Februari 2020), berlangsung unjuk rasa menentang pemusnahan ternak babi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ribuan orang turun ke jalan di Medan. Mereka datang dari berbagai daerah. Aksi demo terpusat di depan gedung DPRD provinsi. Mungkin sebagian orang merasa kok tiba-tiba ada pemusnahan babi. Sebagian lain mungkin merasa kok muncul unjuk rasa #SaveBabi. Supaya bisa memahami persoalan yang tarjadi, berikut ini kronologi yang berujung pada wacana (bukan rencana) tindakan pemusnahan babi ternak di Sumut. Sekitar awal November 2019, ribuan bangkai babi dibuang di sungai-sungai dan berbagai situ (waduk, oase) yang ada di provinsi Sumatera Utara (Sumut). Pada pendataan awal, tercatat 4,682 babi mati dan diduga terkena virus Hog Cholera. Mulanya ditermukan di 11 kabupaten/kota. Kemudian menjadi 16, yaitu kabupaten-kabupaten Dairi, Humbang Hasudutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tanah Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, dan Langkat. Tiga kota yang terkena adalah Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan. Pemprov mengidentifikasi 61 pemilik ternak babi di Sumut yang membuang bangkai secara sembarangan. Mereka membuang seenaknya tanpa memikirkan dampak kesehatan dan lingkungan. Ribaun bangkai babi yang dibuang semberono itu sampai juga ke laut lepas. Banyak nelayan di kawasan pantai sepanjang Selat Melaka mengeluhkan banyaknya bangkai babi di laut. Ini menyebabkan masyarakat tidak mau mengkonumsikan ikan. Selama hampir sebulan lebih penjualan ikan menurun drastis di Sumut. Hingga akhir November 2019, masih ditemukan bangkai babi yang dibuang secara sembarangan. Bahkan, ada bangkai babi yang ditemukan di Jalan Sumarsoso, kawasan Helvetia, Medan, pada 25 November. Sampai 15 Desember 2019, jumlah babi yang mati di 16 daerah tingkat dua di Sumut mencapai hampir 30,000 ekor. Kemennterian Pertanian menyimpulkan bahwa kematian massal babi ternak itu disebabkan virus African Swine Fever (demam flu Afrika atau ASF). Kesimpulan bahwa penyakit yang melanda babi itu adalah ASF dikonformasikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Surat Keputusan Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tertanggal 12 Desember 2019. Salah satu cara pencegahan penyebaran ASF adalah pemusanahan babi. Tetapi, Pemprov Sumut berpendapat cara ini bukanlah tindakan terbaik. Selain memerlukan biaya dan logistik yang besar, pemusnahan babi melanggar aturan tentang “animal welfare” (kemaslahatan hewan). Entah bagaimana, berbagai elemen masyarakat menyangka pemusanahan akan dilakukan oleh Pemprov Sumut. Ini yang memicu mereka turun berunjuk rasa hari Senin (10/2/2020) dengan tagar #SaveBabi. Diantara pengnjuk rasa, ada yang mengatakan bahwa pemusnahan babi akan menghilangkan kebudayaan sebagian masyarakat. Tidak jelas masyarakat yang mana. Tetapi, kalau dilihat dari massa yang turun, kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah kebudayaan warga tanah Batak yang selalu terkait dengan babi. Perlukah unjuk rasa #SaveBabi? Saya berpendapat, sama sekali tidak perlu. Pertama, demo itu menunjukkan ketidakpekaan (insensitivitas) para pendukung #SaveBabi terhadap perasaan orang-orang di luar komunitas mereka. Sangat tidak sensitif. Kalau saya ditanya, saya akan mengatakan ada terselip unsur “show of force”. Unjuk gigi, kata sebuah idiom. Kedua, saya menduga demo #SaveBabi adalah “coded message” (pesan berkode) yang ditujukan kepada Gubernur Edy Rahmayadi. Dalam arti, bahwa bagi komunitas #SaveBabi, Edy Rahmayadi mengambil garis partisan ketika pernah muncul wacana pemusnahan babi di seluruh Sumatera Utara. Padahal, kalaupun langkah pemusnhan itu diambil, itu semua dilandaskan pada hasil analisis ilmiah tentang penyakit hewan menular. Ketiga, kalau aksi demo itu didalami, saya melihat ada penampakan aspek politis juga. Lihat saja fakta yang berlangsung di lapangan pada hari unjuk rasa, kemarin. Misalnya, ada ormas yang dasumsikan “connected” dengan Edy Rahmayadi turun berjaga-jaga di kawasan kantor Gubernur Sumut. Aspek politis ini tidak bisa ditutup-tutupi. Pasti akan ada terus. Aspek ini berhulu pada setiap agenda elektoral (pemilu) di Sumut. Baik itu pemilu tingkat provinsi maupun pemilu tingkat kabupaten-kota. Orang Sumut sudah sangat “familiar” (paham). Jadi, meskipun unjuk rasa #SaveBabi berjalan tertib dan aman, aktivitas ini jelas menunjukkan adanya ramuan (ingredient) politik. Selain itu, demo ini terasa, atau tanpa terasa, mengusik sensitivitas sebagian warga Sumut terhadap babi. Semoga saja ada semacam “lesson learned” dari aksi kemarin itu. Penulis adalah wartawan senior
Moral Politik Zulkifli Hasan
By Luqman Ibrahim Soemay Jakarta, FNN – Allaah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 13 “fabi ayyi alaa irobbikumaa tukazzibaan”. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Surat Ibrahim ayat 7 Allaah juga berfirman “lain syakartum laaziidannakum walain kafartum inna adzaa bii lasyadiidun”. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allaah SWT akan menambah nikmat-Nya kepadamu. Namun jika kamu ingkar kepada nikmat-Ku, maka ingatlah bahwa azabku amat berat. Kedua ayat ini, hanya bagian kecil dari banyaknya perintah Al-Qur’an tentang dua hal mendasar. Pertama, Allaah SWT menyuruh manusia untuk bersyukur dan bersykur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allaah SWT berikan. Kedua, Allaah SWT mengingatkan manusia tentang bahaya yang akan dihadapi bila kufur dan ingkar kepada nikmat dan karunia Allaah SWT. Satu diantara anak bangsa dan hamba Allaah yang paling lengkap diberikan nikmat dan karunia Allaah SWT itu adalah Zulkifli Hasan. Biasa disebut dengan Zulhas. Dia satu diantara jutaan kader Partai amanat Nasional (PAN) yang dipercaya menjadi Ketua Umum periode 2014-2019. Sejak kelahirannya 21 tahun silam, tapatnya 23 Agustus 1998, PAN baru mempunyai empat Ketua Umum. Muhammad Amin Rais adalah pendiri sekaligus Ketua Umum PAN yang pertama. Selanjutnya Sutrisno Bachir yang menjadi Ketua Umum PAN yang kedua. Setelah itu, Hatta Rajasa menjabat Ketua Umum PAN yang ketiga. Sekarang Zulkifli Hasan yang menjadi Ketua Umum PAN ke empat. Rencananya hari ini Selasa 11 Februari 2020, Kongres PAN kelima dimulai di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kongres ini untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode PAN 2014-2019 di bawah komando Zulkifli Hasan. Agenda lainnya adalah memilih Ketua Umum PAN periode berikutnya. Karier Politik Zulhas Zulkifli Hasan pertama kali menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Lampung. Dia memulai karier di PAN sebagai Ketua Departemen Logistik DPP PAN periode 2000-2005. Jabatan inilah yang kemudian mengantarkan Zulhas menjadi Wakil Ketua Fraksi PAN DPR. Setelah Soetrisno Bachir terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2005-2010, Zulhas dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Jendral. Selain sebagai Sekretaris Jendral DPP PAN, pada periode yang sama, Zulhas juga merangkap Ketua Fraksi PAN di DPR. Setelah SBY kembali terpilih sebagai Presiden periode kedua 2009-2014, Zulhas dipercaya SBY menjadi Menteri Kehutanan menggantikan MS Ka’ban. Tahun 2014 Zulhas terpilih sebagai Ketua MPR ke-15. Ketika itu paket yang mengusung Zulhas sebagai Ketua MPR, dengan Wakil Ketua Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Muzani berhasil mengalahkan paket lawan yang mengusung Oesman Sapta Odang Ketua MPR. Singkat cerita, mungkin Zulhas adalah satu-satunya kader PAN dengan jabatan paling lengkap di partai. Dimulai dengan menjadi anggota DPR. Selanjutanya menjadi Wakil Ketua Fraksi dan Ketua Fraksi PAN DPR. Setelah itu menjadi orang kedua di PAN dengan jabatan Sekretaris Jendral, yang ikut mengatarkan Zulhas ke posisi puncak sebagai Ketua Umum PAN ke-4, periode 2014-2019. Jabatan Zulhas sebagai pejabat negara adalah Menteri Kehutanan perode 2009-2014 dan Ketua MPR 2014-2019. Jabatan yang sangat lengkap dan sempurna. Berbagai posisi penting ini, telah menempatkan Zulhas sebagai kader langka di PAN. Maka, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Tradisi Satu Periode Sejak kalahirannya 23 Agustus 1998, PAN telah mempunyai empat ketua Umum, yaitu Amin Rais, Sutrisno Bachir, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Semua menjabat Ketua Umum PAN hanya dijabat satu periode. Tidak ada yang sempat menjabat dua periode. Pada Kongres ke-4 tahun 2014, memang Hatta Rajasa mencoba untuk kembali maju sebagai Ketua Umum, namun dalam pemilihan, langkah dan ambisi dua priode Hatta Rajasa dipatahkan oleh Zulhas. Sedangkan Amin Rais dan Sutrisno Bachir, setelah selesai menjabat, memberikan kesempatan kepada kader lain untuk menjadi Ketua Umum PAN. Sikap dan langkah politik Amin Rais dan Sutrisno Bachir adalah keputusan politik yang pantas untuk diteladani dan dibanggakan oleh kaden-kader PAN pada umumnya. Jarang, bahkan mungkin juga menjadi barang langka untuk menemukan kembali pimpinan partai politik yang punya keasadaran tingkat dewa seperti Amin Rais dan Sutrino Bachir. Padahal peluang Amin Rais terpilih kembali untuk periode sangat terbuka lebar. Tahun 2005 itu, hampir-hampir dapat dipastikan belum ada kader PAN bisa menandingi popularitas dan kehebatan Amin Rais. Namun begitulah Amin Rais. Jabatan bukan segala-galanya. Dengan kebesaran jiwannya, Amin Rais mewariskan monumen paling mahal dan berharga kepada kader PAN bahwa merebut Ketua Umum PAN itu penting. Namun yang lebih penting lagi tidak berupaya mempertahankan jabatan Ketua Umum lebih dari satu periode. Sikap Amin Rais ini mahal dan berkelas. Beginilah karakter politisi yang tau diri. Tau mewariskan mahkota dalam berpolitik. Karena sebagai partai politik yang lahir sebagai anak kandung reformasi, sikap Amis Rais itu sebagai antitesa kepada kekuasaan Orde Baru yang berupaya dengan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan lebih dari 32 tahun. Menjadi sangat aneh bin ajaib, bila tiba-tiba Zulhas yang menjadi kader paling sempurna dan paripurna di PAN itu berusaha untuk kembali menjabat Ketua Umum PAN dua periode. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan wahai? Apakah semua jabatan di partai dan pemerintahan tersebut belum cukup untuk disyukuri Zulhas? Lalu, moral politik seperti apa yang menjadi kebanggaan anda, yang hendak diwariskan kepada anak-anak muda bangsa ini, terutama kader-kader PAN? Apakah Zulhas ingin mensejajarkan PAN dengan sejumlah partai politik pecahan Golkar? Dimana Ketua Umum partai-partai itu, terkesan ingin mempertahankan posisi Ketua Umum sampai ajal menjemput mereka. Rasanya kurang pantas mensejajarkan PAN, PKB dan PKS sebagai anak kandung reformasi dengan sejumlah partai politik pecahan Golkar tersebut. Zulhas, kabarnya Amin Amin sebagai guru politik anda, besan anda, bapak kandung dari menantu anda Ahmad Mumtaz Rais, dan bapak mertua dari anak kandung anda Futri Zulya Savitri telah telah menasehati anda agar tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN periode 2020-2025. Nasehat dan teladan Amin rais itu, tidak hanya pantas dihargai oleh anda Zulhas sebagai kader PAN, tetapi harus dipraktekan oleh anak-anak bangsa yang lahir dari produk reformasi. Begitulah cara pemimpin mewariskan keteladanan dalam berpolitik. Bukan yang penting menjabat. Toh, presntasi anda sebagai Ketua Umum PAN juga biasa-biasa saja. Malah di bawah standar. Kalau tidak mau dibilang jeblok. Faktanya, PAN yang pada pemilu 2014 meraih 49 kursi DPR, namun pada pemilu 2019 lalu terjun bebas. Tinggal hanya 44 kursi saja. Dan yang lebih menyakitkan lagi, 8 kursi DPR periode 2014-2019 dari Dapil Provinsi Jawa Tengah hilang dari senayan tanpa bekas. Dapil Provinsi Jawa Tengah tidak meninggalkan setengah kursipun. Ini benar-benar tragis Zulhas dan menyakitkan. “Fabi ayyi alaa irobbikumaa tukazzibaan”. Semoga saja bermanfaat. Toh, belom terlambat untuk bersikap demi tradisi politik yang bermartabat Zulhas. Penulis adalah Wartawan Yunior.
Zulhas Sudahlah, Tidak Ada Prestasi Yang Dibanggakan!
Atas dasar moral seperti apa kepemimpinan yang gagal masih mau memberanikan diri kembali maju sebagai ketua Umum PAN? Jabatan menteri sudah didapat. Posisi sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum Partai seolah tak cukup untuk Zulkifli Hasan. Padahal pada setiap jabatan yang diemban, tidak terlihat prestasi yang membanggakan. By Enggal Pamukti Jakarta, FNN - Membaca pergerakan perpolitikan Indonesia, tidak bisa juga dilepaskan dari peran Partai Amanat Nasional (PAN), yang lahir pada masa reformasi. PAN selalu eksis pada setiap Pemilu yg berlangsung. Tidak pernah menjadi pemenang tetapi tidak pernah juga turun drastis. Baru pada Pemilu 2019 lalu, dimana saudara Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum, PAN terjun bebas. Terjadi penurunan prosentase perolehan suara PAN dari 7,59% pada Pemilu 2014, menjadi hanya 6,84% pada tahun 2019. Perolehan suara ini bukanlah preseden yang baik bagi sejarah pileg yang diikuti oleh PAN sebagai partai dilahirkan dari produk reformasi. Targisnya lagi, ketika suara perolahan PAN tersebut dikonversi menjadi kursi DPR, PAN kehilangan 5 kursi atau 10% lebih. Pada Pemilu 2014 sebelumnya , PAN mendapatkan 49 kursi. Sekarang PAN hanya mendapatkan 44 kursi DPR RI. Dengan perolehan seperti ini, PAN turun peringkat dari ranking 6 di tahun 2014, jatuh ke peringkat 8 pada tahun 2019. Tragis sekali. Yang paling tragis terjadi di seluruh Dapil Jawa Tengah. Dari sebelumnya PAN mendapatkan 8 kursi iDPR RI di Provinsi Jawa Tengah, pada Pemilu 2019 kermarin, PAN tak berhasil mengirimkan satu kursi pun Senayan. Dari seluruh perhitungan perolehan suara yang ditambahkan dari pemilih baru pada tahun 2019, PAN dinilai gagal medapatkan dukungan suara kaum milanial. Seorang elit Partai Matahari menilai kegagalan PAN mempertahankan atau menambah suara sebagai akibat PAN terlalu konsentrasi pada Pilpres. Kebetulan harus melawan petahana, dan mengalami kekalahan. Alasan ini tidak bisa diterima, jika melihat partai-partai pendukung Prabowo Subianto yang melawan Joko Widodo justru mengalami kenaikan suara seperti Gerindra dan PKS. Sebuah analisa menarik di meja Warung Kopi yang menyatakan bahwa kegagalan PAN akibat dari persoalan leadership yang lemah pada era kepemimpinan perode 2015-2020. Kelemahan inilah yang harus ditanggapi secara serius. Kawan yang memang salah seorang pendiri PAN tersebut menganggap sikap plin-plan partai menjadi penyebab kekalahan PAN pada Pileg 2019. Partai yang pada Pemilu tahun 2014 menjadi oposisi pemerintahan, lalu tiba-tiba terbeli, masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo. Namun di akhir tahun 2018 menyatakan bercerai hanya untuk kembali melawan Joko Widodo di Pilpres 2019. Sikap plin-plan, culas, dan tidak loyal adalah kesan dari kronologi perpindahan dukungan yang terlalu frontal tersebut. Akibat inkonsistensi sikap PAN seperti itulah, baik di media sosial maupun pergerakan darat PAN tidak mendapatkan banyak dukungan. Kebijakan pengurus partai yang tampak tida berintegritas seperti itu tentu berpengaruh pada psikologi pemilih yang terbelah secara ekstrim pada pemilu tahun 2019 kemarin. Pemilih menyukai Partai yang tegas dan istiqomah dalam bersikap. Kalau boleh disimpulkan, kepemimpinan yang lemah dan kurang mampu membaca arah dan pilihan politik dari konstituen menjadi titik sentral terlemah Ketua Umum Zulkikfli Hasan. Akumulasi kelemahan ini merupakan satu kesatuan dalam mendefinisikan kegagalan PAN periode 2015-2019. Lalu atas dasar moral seperti apa kepemimpinan yang gagal masih mau memberanikan diri kembali maju sebagai ketua Umum PAN? Jabatan menteri sudah didapat. Posisi sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum Partai seolah tak cukup untuk Zulkifli Hasan. Padahal pada setiap jabatan yang diemban, tidak terlihat prestasi yang membanggakan. Yang tersisa sekarang hanya residu kekuasaan.. Residu itulah berupa pemanggilan-pemanggilan dari penegak hukum yang sedang mencoba menggali kaitan pidana pada kekuasaan dia di masa lalu. Untuk itu, PAN haris terbebas dari beban-beban psikoligis yang kemungkinan terkait masalah pidana. Cermat menilai, cerdas memutuskan dan tepat memilih pimpinan. Itu yang harus dilakukan kader-kader dan pengurus PAN dalam memilih Pengurus Pusat agar PAN kembali bersinar seperti Matahari. Kalau saja tidak, maka PAN akan tenggelam di ufuk timur tempat Kongres berlangsung. Selamat berkongres kepada seluruh Kader Pan yang pada hari ini mulai berdatangan di Kota Kendari. Semoga menghasilkan pemimpin baru yang amanah. Penulis adalah Peneliti di Don Adam Sharing Academy
Virus Corona, Singapura dan Indonesia
By. Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta, FNN - Orchard Road, Kampung Bugis, dan Little India merupakan kenangan indah bagi puluhan juta pelancong Indonesia yang pernah menikmati tamasya ke Singapura. Para penjudi kita lebih mengenang lagi Casino di Sentosa Island. Bahkan, konon ada seorang mantan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) masih menyimpan uangnya Rp. 600 Milyar di Kasino itu. Bagi pengusaha Indonesia, Singapura sudah menjadi rumah kedua. Ada yang memanfaatkan Singapura sebagai "international hub" bagi ekspansi bisnis mereka. Tapi ada juga seperti bisnis keluarga Erick Tohir, menteri BUMN RI, yang diberitakan berbagai media tahun lalu, melakukan potensi kejahatan, di mana perusahaan mereka diberitakan memindahkan pajak sebesar U$ 125 juta dollar, yang setara dengan 1.710.125. 000.000 rupiah. Atau ada juga tuduhan mafia migas Indonesia yang dianggap bermarkas di Singapore.Tidak adanya perjanjian ekstradisi kriminal anatar Indonesia - Singapura, dianggap menjadikan Singapura tempat perlindungan terdekat penjahat kerah putih Indonesia. Sebelum Tax Amnesty, diberitakan sekitar 4.000 triliun uang segelintir orang Indonesia diparkir di sana. Hari ini Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, telah berpidato di televisi dan media lainnya terkait penyebaran virus corona yang semakin mencekam di Singapura. Pemerintah menaikkan level bahaya ke warna orange. Lee sedang merespon kepanikan masyarakat "city state" yang berpenduduk 5,5 juta jiwa tersebut. Sebab penduduk sudah ketakutan dan berlomba-lomba membeli stok makanan. "Kita yakin bahwa bersama-sama, kita boleh melewatkannnya", kata Lee dalam bahasa Melayu. Perdana Menteri Lee mengingatkan mereka dahulu juga Singapura pernah mengatasi serangan virus SARS dengan sukses. Kejadian panik warga Singapura dan respon Lee tentu menjadi tanda keguncangan besar negara tetangga ini. Sudah 40 kasus virus korona sejauh ini, termasuk seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia. Kepanikan ini beralasan, karena sudah terjadi penyebaran virus corona di Singapura diantara mereka. Bukan lagi disebabkan oleh pendatang dari RRC. Seperti TKW Indonesia itu, tidak pernah ke RRC. Padahal turis atau pelancong dari RRC adalah yang terbanyak datang ke Singapura. Sumber di mana "outbreaks" virus corona. Sebab lain adalah Singapura adalah negara kota. Tidak punya tempat lain untuk menjauh atau melarikan diri. Dalam situasi peradaban digital dan online seperti sekarang, informasi sudah menyebar cepat. Informasi yang kadangkala melampaui fakta. Meski pemerintah Singapura berpikir bisa menenangkan rakyatnya, bisa jadi rakyat mereka lebih panik lagi. Terakhir, pemerintah Singapura takut dengan "rush money", meskipun berita "rush money" ini belum berkembang besar. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Pertama, Indonesia harus mulai mempertimbangkan berita riset Harvard University yang menilai Indonesia seharusnya sudah ada kasus virus corona ini. Alasannya, volume interaksi warga Wuhan, Hubei di kawasan ini. Kasus interaksi warga Malaysia dan Inggris yang positif terkena virus corona dengan warga China di Singapura telah menjadi berita. Dalam situs aseanbriefing. com, "The Coronavirus in Asia and ASEAN – Live Updates by Country", Indonesia masih diberitakan tanpa kasus terjangkit virus corona ini, bersama Myanmar. Namun, semua negara asean lainnya sudah mengakui ada kasus. Kedua, Indonesia harus mulai mencemaskan interaksi warga kita dengan warga Singapura. Interaksi warga Indonesia dan Singapura begitu tinggi, mencapai 17.000 jiwa pelancong perhari, ini merujuk pada pernyataan Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular, Kemenkes Indonesia. Saat ini pemerintah Singapura telah menaikkan tanda orange pada wabah corona. Artinya apa? Artinya kita juga sudah harus mulai membatasi interaksi dengan warga Singapura. Ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan kerjasama baru dengan Singapura. Apakah itu? Indonesia bisa menyediakan wilayah atau pulau khusus bagi warga Singapura untuk meghindar dari kecemasan dan kepanikan selama isu virus ini ada. Mereka dapat menjadi penghuni sementara. Singapura memberi bantuan kerjasama riset bidang kesehatan dengan Indonesia, khususnya menangani wabah virus corona ini. Konpensasinya, Singapura harus menutup semua fasilitas kemudahan bagi uang orang-orang Indonesia, baik yang sudah deklarasi, maupun uang haram yang mencapai ribuan triliun. Penutup Penyebaran virus Corona di Singapura sudah membuat kepanikan warga mereka. Sebagai masyarakat kaya raya dan cerdas, kepanikan mereka mempunyai alasan yang kuat. Meski pemerintah Singapura mengatakan tidak perlu panik, faktanya kepanikan terjadi, mereka mulai menyiapkan stok pangan. Singapura adalah tetangga dekat kita. Sebuah negara kota, yang warganya tidak mampu lari jika wabah virus melanda semakin besar. Namun di Singapura juga jutaan masyarakat Indonesia melakukan interaksi setiap tahunnya. Sebagai negara tetangga, sebaiknya kita harus memberikan peluang agar Singapura memanfaatkan wilayah Indonesia yang luas sebagai tempat mereka bermukim sementara, jika diperlukan. Tentu di desain sejak awal. Seperti pulau2-pulau di sepenjang laut Sumatera. Namun, Singapura sebagai tempat bersembunyinya ribuan triliun uang-uang haram orang Indonesia. Baik mereka yang sudah dideklarasi dalam tax amnesty maupun belum. Singapura juga menjadi tempat berkuasanya mafia-mafia bisnis seperti mafia minyak. Para mafia ini harus menjadi objek perundingan yang mungkin dapat dibicarakan dengan mereka. Dengan menyediakan pulau khusus untuk Singapura, juga sekaligus mengingatkan mereka bahwa tetangga yang baik harus mampu menunjukkan semangat kebersamaan dan kemajuan bersama. Termasuk mengajarkan kita tentang bahaya virus corona. Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Institute
Obituari Gus Sholah (2): Keputusan Kontroversi Terima Pinangan Wiranto
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Bahwa KH Salahuddin Wahid yang akrab dipanggil Gus Sholah pernah menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Calon Presiden Wiranto dari Partai Golkar adalah fakta politik. Itulah fakta politik pada gelaran Pilpres 2004. Fakta politik menujukkan bahwa Gus Sholah maju menjadi cawapres itu atas dukungan PKB, partai yang kelahirannya dibidani KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kakak Gus Sholah sendiri. Itulah fakta politik diantara Dua Gus ini. Namun, ijtihad politik Gus Sholah tersebut seakan mengikis habis sisi kontroversial dirinya dengan Gus Dur, tapi justru masuk ke wilayah kontroversi yang lain. Pasalnya, Gus Sholah menerima pinangan capres partai Golkar Wiranto. Keputusan itu menjadi antiklimaks kariernya di Komnas HAM. Betapa tidak, Wakil Ketua II Komnas HAM ini harus berpasangan dengan orang yang dianggap bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia. Sementara Komnas HAM yang digawangi Gus Sholah harus bergiat mengungkap kasus pelanggaran HAM dan beberapa kali bergesekan dengan Wiranto. Deklarasi pasangan Wiranto-Gus Sholah ini dilakukan di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (11/05/2004) malam. Ini merupakan babak baru dari perjalanan karier politiknya. Namun, pasangan dengan latar belakang bertentangan itu harus kalah pada pertama. Namun, kekalahan di Pilpres 2004 tak membuat Gus Sholah patah arang. Itu ditunjukkan dengan aktivitasnya dalam beragam kegiatan sosial keagamaan. Pada Februari 2006, KH. Yusuf Hasyim menelpon pria dengan nama kecil Salahuddin al-Ayyubi ini. Dalam hubungan telpon tersebut disampaikan niatnya mundur sebagai pengasuh Tebuireng yang dipegangnya selama 41 tahun. Selain itu, meminta Gus Sholah untuk menggantikannya. Pada 12 April 2006, Gus Sholah bertemu dengan pamannya yang akrab dipanggil Pak Ud itu dan keluarga besar Tebuireng serta para alumni senior. Pertemuan itu untuk mematangkan rencana pengunduran diri Pak Ud itu dan naiknya Gus Sholah sebagai pengasuh Tebuireng. Keesokan harinya, pergantian pengasuh diresmikan bersamaan dengan acara Tahlil Akbar Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari dan Temu Alumni Nasional Pondok Pesantren Tebuireng di halaman ponpes. Langkah pertama yang diambil Gus Sholah dalam memimpin Tebuireng, adalah melakukan ”diagnosa” atau mendeteksi ”penyakit” yang sedang menimpa Tebuireng. Sejak April hingga akhir 2007, Gus Sholah secara berkala mengadakan rapat bersama unit-unit yang ada di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy’ari ini. Dia meminta laporan tentang kendala yang dihadapi, disamping meminta masukan dan kritik. Selain itu, Gus Sholah menurunkan ”mata-mata” yang turun langsung ke kamar para santri untuk mengkonfirmasi kinerja pengurus ponpes. Selama memimpin Tebuireng, Gus Sholah berupaya menggugah kesadaran para guru, pembina santri, dan karyawan Tebuireng untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja berdasar keikhlasan dan kerjasama. Langkah kongkritnya mengadakan pelatihan terhadap para guru dengan mengundang konsultan pendidikan dari Konsorsium Pendidikan Islam (KPI), yang juga membantu para kepala sekolah untuk menyusun SOP (Standard Operating Procedure) bagi kegiatan belajar mengajar (KBM) ponpes. Mulai awal 2007, Ponpes Tebuireng menerapkan sistem full day school di semua unit pendidikan. Para pembina dibekali dengan latihan khusus, baik latihan kedisiplinan dan psikologi agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Rencananya, seorang pustakawan akan didatangkan guna mengelola perpustakaan secara sistematis dan terarah. Pada saat yang sama, Madrasah Mu’allimin dan Ma’had Aly didirikan, serta kegiatan pengajian dilakukan secara klasikal melalui Madrasah Diniyah dan kelas Takhassus. Sejak awal kepemimpinannya, Gus Sholah berupaya memperbaiki sarana fisik secara bertahap. Klinik kesehatan dibangun di dekat kompleks SMA, masjid diperluas dan ditingkatkan mutunya dengan tetap mempertahankan bangunan lama, ruang makan diperbaiki, dan gedung-gedung tua direnovasi. Seluruh proses pembangunan fisik ini selesai pada 2014. Selain memimpim Tebuireng, aktivitas Gus Sholah di berbagai kegiatan sosial tetap padat. Dia menjadi anggota Forum Pemantauan Pemberantasan Korupsi (2004), Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra), Forum Indonesia Satu (FIS), Kajian Masalah Kepahlawanan yang dibentuk oleh IKPNI (Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia), dan lain-lain. Gelaran Pemilu Sebagai seorang wartawan, saya beberapa kali melakukan wawancara khusus terkait Pilpres 2014 dan Pilkada Jatim 2018. Dua kontestasi gelaran pemilu yang berbeda. Namun, cukup menarik untuk disinggung dalam tulisan ini. Ketika Pilpres 2014, seusai wawancara seputar Capres Joko Widodo dan Capres Prabowo Subianto, tiba-tiba Gus Sholah menyinggung perihal Mobil ESEMKA yang selalu digadang-gadang Jokowi sebagai karya “anak bangsa”. “Coba cek, saya dengar mobil itu bukan buatan Esemka. Ini sudah ramai di media,” katanya kala itu. Padahal, saat itu Gus Sholah disebut-sebut sebagai pendukung Jokowi. Namun, dia masih meminta saya untuk mencari tahu soal Esemka. Hasilnya, ternyata benar ucapan Gus Sholah tadi perihal “keaslian” Esemka. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini, Gus Sholah ingin seorang pemimpin itu berkata jujur, ia tidak boleh berbohong. Dan, faktanya, silakan menilai sendiri! Saat Pilkada Jatim 2018, Gus Sholah menjadi “Ketua Tim 17 Ulama” yang bertugas mencari figur bacawagub yang layak dan tepat untuk dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai bacagub yang diusung Partai Golkar bersama beberapa parpol lainnya. Kala itu, ada beberapa nama yang disodorkan sebagai bacawagub Khofifah, seperti Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, Hasan Aminuddin (NasDem), Masfuk (PAN), Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, dan Saiful Rachman (Birokrat). Siapakah yang akan dipilih Tim 17 Ulama dan Khofifah nanti, kata Gus Sholah, bisa terlihat pada pertengahan November 2017. “Dalam dua minggu ke depan, tim akan melakukan surve atas nama-nama yang masuk,” ungkap Gus Sholah. Kamis malam, 19 Oktober 2017, Tim 17 Ulama sedang menggodok nama-nama bacawagub sebelum dipilih Khofifah. Setidaknya ada 8 nama yang masuk ke Tim 17 Ulama. Akhirnya, pilihan jatuh kepada Emil Elestianto Dardak. Padahal, sebelumnya, Emil disebut-sebut Gus Sholah supaya menyelesaikan dulu tugasnya sebagai Bupati Trenggalek. “Siapa yang mencalonkan Emil? Dia kan baru dua tahun menjabat Bupati Trenggalek, ya lebih baik selesaikan sajalah tugasnya sebagai bupati. Kecuali memang ada permintaan yang sangat mendesak dan elektabilitasnya tinggi,” tegasnya kala itu. Itulah politik! Bersama Khofifah, Emil pun akhirnya terpilih menjadi Gubernur dan Wagub Jatim. (Selesai) Penulis wartawan senior.
Kapal Selam Korsel (5): Kapal Selam DSME Belum Penuhi Aspek Sesuai Harapan TNI AL
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Saat Menteri Pertahanan masih dijabat Ryamizard Ryacudu, ia mengungkapkan kekecewaan TNI AL terhadap kualitas kapal selam terbaru TNI AL, KRI Nagapasa-403 yang merupakan jenis kapal selam Changbogo buatan DSME (Daewoo Ship Building & Marine Engineering) Korea Selatan. Masalah yang diungkapkan adalah soal kapal selam yang kurang bertenaga, akibat baterai yang kurang mampu memasok daya total yang dibutuhkan. Karena spek kapal selam CBG yang dibeli Indonesia masih belum memiliki sistem canggih seperti AIP (Air Independent Propulsion) yang bisa membantu pengisian baterai, akhirnya kemampuan arung bawah air kapal selam asal Korsel ini juga jadi terbatas. Kurangnya daya bisa menyebabkan ketidakstabilan pada berbagai perangkat elektronik yang tertanam di kapal selam yang dibeli untuk TNI AL itu, yang kemudian juga dapat berdampak pada keandalannya. Kemhan juga menerima sejumlah kisah kendala lainnya, tapi untuk saat ini masih dirahasiakan. Pemerintah telah melayangkan protes ke pihak Korsel. “Sudah kita proses kemarin tapi lambat karena kapalnya besar tapi baterainya kecil. Itu yang pertama tapi saya sudah langsung ke pabrik, saya sama KSAL. Jadi, sudah tidak ada masalah lagi, tapi yang kedua, ketiga terus,” kata Ryamizard di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017). Ryamizard mengatakan, ada dua kapal selam lagi yang masih dalam tahap produksi. Dua Kapal selam terakhir diproduksi PT PAL yang diawasi langsung oleh perusahaan asal Korsel, DSME. Bila hasil kapal selam tersebut baik, Ryamizard menyampaikan tak menutup kemungkinan untuk memesan kembali ke Korsel. “Lihat dulu kalau bagus tambah lagi, tidak mahal. Yang mahal beli teknologi dan mendidik orang yang mahal,” ucap Ryamizard kala itu. Ketika itu, Indonesia memesan tiga unit kapal selam bermesin diesel elektrik tipe 209/1400 kelas Chang Bogo ke Korsel dengan kesepakatan kerja sama transfer teknologi. Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel, DSME. Melansir dari Kumparan.com, Jum’at (27/10/2017), kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerja sama dengan DSME Korsel. TNI AL mendukung penuh realisasi kegiatan untuk proses pencapaian kemandirian industri pertahanan terutama kapal selam. Pembangunan tiga kapal selam 209 DSME yang menyertakan TOT (Transfer of Technology) sebagai bagian integral dari pembangunan 3 kapal itu, dengan dilaksanakannya pembangunan 2 kapal selam di galangan DSME dan joint section kapal selam lainnya dengan menggunakan fasilitas infrastruktur yang dibangun di PT PAL. Dalam pasal 3 Undang undang RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, tertuang bahwa Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan: Mewujudkan Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif; Mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan Meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal. Realisasi dari amanat UU tersebut telah berjalan dengan adanya pembangunan infrastruktur pembuatan Kapal Selam di PT. PAL. Saat ini PT. PAL sedang melaksanakan Joint Section kapal selam ke-3 dan akan melaksanakan overhaul KRI Cakra-401. Salah satu tahapan untuk menuju kemandirian industri pertahanan terutama kapal selam yang saat ini dilaksanakan oleh DSME kepada PT. PAL melalui Transfer of Technology. UU Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan telah dijelaskan soal TOT. TOT adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Untuk pencapaian alih teknologi ini diperlukan komitmen kuat dari kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima dalam realisasinya di lapangan. Yang terjadi saat ini proses alih teknologi pada saat pembangunan 3 Kapal Selam 209 DSME adalah proses “Learning by Seeing”. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan proses alih teknologi adalah adanya proses pembentukan Dynamic Learning (dinamika belajar) dengan cara belajar sambil bekerja (Learning by Doing), belajar sambil memakai (Learning by Using) dan belajar sambil saling berhubungan (Learning by Interacting). Terlebih dalam pembangunan Kapal Selam yang memerlukan tingkat safety yang tinggi, serta teknologi yang presisi. Di satu sisi TNI AL memerlukan jenis kapal selam yang memenuhi kriteria berkualitas dan handal. Sementara di sisi lain hal tersebut sulit diwujudkan dengan proses Transfer of Technology yang berlangsung saat ini, mau pun kualitas hasil produksi kapal selam 209 DSME yang belum memenuhi aspek yang diharapkan oleh TNI AL sebagai sebuah kapal selam. Tengok saja bagaimana kekuatan kapal selam di negara kawasan regional. Peta perimbangan negara-negara pengoperasi kapal selam di kawasan regional bisa digambarkan berikut: Australia. Memiliki enam unit kapal selam kelas Collins type 471 yang khusus dirancang oleh galangan Swedia Kockums untuk Angkatan Laut Australia. Empat unit diantaranya sudah di-upgrade dan selesai pada Maret 2003. Antara lain dengan penyempurnaan pada combat system. Collin class memlliki kapasitas persenjataan hingga 22 rudal jenis Harpoon dan torpedo 533 mm. Kapal selam ini memiliki kecepatan 20 kts (menyelam) dan mampu menyelam sampai kedalaman 300 m. Dalam program jangka panjang hingga tahun 2050, Australia telah menandatangani kontrak pembangunan 12 kapal selam baru yang akan dibangun oleh perusahaan Perancis Naval Group di Australia. Kapal selam baru tersebut diproyeksikan untuk menggantikan kapal selam kelas Collins yang sudah akan memasuki masa pensiun. Dari beberapa media menyatakan, kapal selam yang tipe shortfinbarracuda tersebut merupakan desain kapal selam yang berbasis kapal selam nuklir Perancis Barracuda. Selain itu, Australia juga memiliki kapal permukaan, heli maupun pesawat udara Anti Kapal Selam yang memperkuat jajaran Armadanya seperti: Frigate Anzac Class yang dilengkapi heli AKS Kaman Sea Sprite dan pesawat Patmar P-3C Orion yang mampu membawa sonobuoy dan torpedo MU-90 Eurotorp. RRC (Tiongkok). Memlliki puluhan jenis kapal selam dari kelas Golf, Romeo (Wuhan), Kilo, Song, Han, XIa, Shang, sampai kelas Jin. Dalam perkembangannya China telah berhasil mengekspor kapal selam type 053G Ming Class ke Bangladesh dan program terbaru adalah China sedang membangun kapal selam type S26T yang merupakan varian export dari 039A Yuan class untuk Royal Thailand Navy. Taiwan. Memiliki dua kelas kapal selam, yaitu kapal selam latih kelas Hai Shib (Tench atau GUPPY II), dan kelas Hai Lung (Zwaardvis). India. Memiliki kapal selam kelas Foxtrot, Shishumar (Type 209), Sindhughosh (Kilo), pada 2008 India memulai program pengadaan 6 kapal selam scorpene dalam bentuk TOT dengan keseluruhan kapal tersebut dibangun di Mazagon Shipyard India. Kapal pertama diluncurkan pada 2015 dan masuk dinasl Indian Navy pada tahun 2017. Untuk memperkuat armada kapal selamnya pada 2010, India telah membangun kapal selam modern (Nuclear Powered Ballistic Missile Submarine) yang diberi nama Arihant class. Namun untuk melatih kru kapal nuklir tersebut India menyewa satu kapal selam nuklir kelas Nerpa dari Rusia yang masih beroperasi sampai saat ini. Selain itu AL India juga memiliki kapal permukaan, heli maupun pesawat udara Anti Kapal Selam yang memperkuat jajaran Armadanya seperti Destroyer Delhi Class yang dilengkapi heli AKS Kamov 31 Helix dan pesawat Patmar llyushin 38 May yang mampu membawa sonobuoy dan torpedo. Singapura. Memiliki kapal selam jenis kelas Challenger (refit eks-kelas Sjoormen Swedia), dan kelas Archer (aslinya dari kelas Vastergotland, dan akan di-refit menjadi kelas standar Sodermanland dari Swedia). Selain itu Singapura juga berencana membeli beberapa kapal selam Vastergotland Class buatan Swedia yang lebih modern, dilengkapi dengan flank array sonar dan AlP (Air Independent Propulsion). Pada tahun 2014 untuk menambah kekuatan armada kapal selamnya Singapura telah memulai program pengadaan dua kapal selam baru dengan galangan kapal Jerman TKMS (Thyssen Krupp Marine Systems), kapal selam yang dibangun adalah type 218SG berbasis type 214. Kedua kapal selam tersebut direncanakan akan diterima oleh Singaporean Navy pada 2021 dan 2022. Selain itu AL Singapura juga memiliki kapal permukaan dan pesawat udara Anti Kapal Selam yang memperkuat jajaran Armadanya seperti Frigate Lafayette Class, APV Presistance Class dan pesawat Patmar Fokker 50 yang mampu membawa sonobuoy dan torpedo. Malaysia. Sebagai negara tetangga yang tak mau ketinggalan dalam persaingan kepemilikan kapal selam, Malaysia telah memiliki 1 (satu) kapal selam latih Agosta 70 Class dan 2 (dua) kapal selam Scorpene Class dari DCNS Perancis. Scorpene memiliki keunggulan teknologi yang sudah mutakhir, didukung oleh persenjataan yang memadai seperti rudal SM-38 Exocet (enam peluncur rudal), tabung torpedo untuk meluncurkan torpedo jenis “Black Shark” (Advanced Heavyweight Torpedo) jenis SUV Surface and Undenflrater Torpedo. Persenjataan dikendalikan dengan Advanced Combat System (ACS). ACS memungkinkan kendali persenjataan bekerja bersama dengan rangkaian perangkat sensor secara simultan, hal ini berpengaruh terhadap penanganan persenjataan lebih cepat, senyap dan fleksibel. Dengan sistem ini setiap tabung peluncur dapat meluncurkan rudal dengan aman dan senyap di kedalaman laut. Selain itu AL Malaysia juga memiliki kapal permukaan, heli maupun pesawat udara Anti Kapal Selam yang memperkuat jajaran Armadanya seperti Frigate Lekiu Class yang dilengkapi heli AKS Super Lynx dan Corvette Kedah Class. Jepang. Memiliki armada kapal selam kelas Ko-hyoteki (midget), KD1 sampal KD7, J1, J2, J3, C1, C2, C3, A1, A2, A modifikasi, B1 (seri 1-15), B2, B3, Sen Toku (aka 1-400), Kaichu, Kaisho, Sen Take' (aka 1-200), KRS, DI, D2, Sen Ho, Sen Ho She, dan LA. Untuk Pasukan Bela Diri Maritim memiliki kapal selam kelas Gato, Hayashio, Natshushio, Oshio, Uzushio, Yushio, Harushio, Asashio, Oyashio, dan kelas S. Dari kesemua kapal yang dioperasikan oleh Jepang, kapal selam kelas Soryu adalah kapal selam terbaik yang mereka operasikan. Kapal selam ini sempat menjadi pesaing DCNS Shortfin Barracuda saat pemilihan proyek kapal selam pengganti Collins oleh Royal Australian Navy. Korea Selatan. Memiliki kapal selam kelas Chang Bogo (Type 209) dan kelas Son Won-il class (Type 214). Saat ini Korsel sedang membangun kapal selam dengan berat 3000 ton yang diberi nama project Chang Bogo Three. Setelah berhasil mengirim satu kapal selam kelas DSME 1400 ke Indonesia, Korsel adalah Negara ke-lima sebagai Negara eksportir kapal selam. Pada awal 2017, Korsel telah mulai mendekati Philipina untuk menawarkan pengadaan kapal selam untuk Angkatan Laut Filipina. Korea Utara. Memiliki kapal selam kelas Romeo, Sang-0, dan Yugo (midget submarine). Walaupun secara kualitas kapal selam Korut di bawah negara-negara di kawasan, namun secara kuantitas Korut menduduki ranking 2 negara operator kapal selam karena sampai saat ini mereka masih mengoperasikan sebanyak 70 kapal selam. Pakistan. Memiliki Kapal selam kelas Hashmat (Agosta 70), Khalid (Agosta 90B class submarine), dan 3MG110 class (midget submarine). Vietnam. Angkatan Laut Vietnam telah mengakuisisi enam kapal selam kelas Kilo 636 dari Rusia. Kini Vietnam menduduki peringkat kedua militer terkuat Negara-negara ASEAN. Selain kapal selam kelas Kilo itu, Angkatan Laut Vietnam juga mengoperasikan beberapa kekuatan AKS berupa fregat kelas Gepard, kelas Molniya, kelas Petya, dan Korvet kelas Tarantul. Thailand. Angkatan Laut Thailand (RTN) terus berkembang dengan pengadaan alutsista untuk mendukung operasi dan kebutuhannya. Selain kapal induk kelas Chakri Narubet, saat ini Angkatan Laut Thailand sedang memesan satu kapal selam type S26T yang merupakan varian export dari 039A Yuan class. Melihat fakta dan data di atas, dengan semakin meningkatnya kekuatan serta kemampuan kapal selam negara di kawasan regional, maka perlu adanya perimbangan kekuatan (balance of power) untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan pertahanan kawasan. Kekuatan AL negara tetangga semakin maju dengan datangnya berbagai peralatan dan senjata yang lebih modern. Bagaimana dengan Indonesia? Pengadaan kapal selam untuk TNI AL harus mampu menjawab fenomena tersebut serta memberikan efek detterence, minimal seimbang dengan kekuatan negara-negara di kawasan. (Bersambung) ***
Obituari Gus Sholah (1): Kiai Pejuang Kebenaran dan HAM
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Pada Minggu malam, 2 Februari 2020, KH Salahuddin Wahid telah meninggal dunia dalam usia 77 tahun. Ulama yang akrab dipanggil Gus Sholah itu telah dimakamkan di pemakaman umum Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Posisinya bersebelahan dengan makam kakak yang paling dikasihi, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Semasa hidupnya, ikatan persaudaraan yang cerdas antara Gus Sholah dengan Gus Dur nyaris tak bisa dilepaskan. Banyak pengamat menilai ikatan kedua Gus dari Bani Hasyim itu seperti dua sisi mata uang logam. Mereka saling melengkapi. Meski terkadang keduanya saling berseberangan, namun mereka justru saling mengasihi antara adik dan kakak. Gus Sholah dalam politik praktis tidak pernah sekalipun memikat hatinya. Dia lebih tertarik pada dunia pendidikan. Sejak kecil sangat fokus dalam menggembleng diri dengan membaca beragam buku. Namun dunia pendidikan yang membetot hatinya bukan pendidikan keagaman sebagaimana saudaranya. Putra ketiga dari enam bersaudara putra pasangan KH Wahid Hasjim dan Hj. Sholehah ini lebih memilih pendidikan umum. Karena itu, pada 1962 setamat SMA Negeri 1 Jakarta melanjutkan pendidikannya ke Institut Teknologi Bandung (ITB). Gus Sholah memilih jurusan arsitektur, meski sebenarnya sangat berminat masuk jurusan ekonomi atau hukum. Semasa kuliah di Bandung, ia aktif dalam kegiatan Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Minatnya berorganisasi itu yang terasah sejak SMA dengan menjabat Wakil Ketua OSIS kian terasah dengan mulai aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak 1967. Dalam waktu nyaris bersamaan, di menjabat pengurus Komisariat PMII ITB dan Wakil Ketua PMII Cabang Bandung. Tak hanya itu, dia juga menjabat Dewan Pengurus Pendaki Gunung Wanadri. Pada 1968, Gus Sholah ini menikah dengan Farida, putri dari mantan Menteri Agama KH Syaifudin Zuhri. Pernikahan ini cukup unik. Keduanya sama-sama anak mantan Menteri Agama. Peristiwa ini jauh dari unsur kesengajaan, karena Gus Sholah saat mengenal Farida, ternyata tidak tahu calon mertuanya adalah mantan Menteri Agama seperti ayahnya. Dia baru tahu status mertuanya, saat datang melamar. ‘ Dari pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai tiga anak, yaitu Irfan Asy’ari Sudirman Wahid (Ipang Wahid), Iqbal Dorojatun Wahid (Billy Wahid), dan Arina Saraswati Wahid (Rina Wahid). Setelah pernikahan, kuliah Gus Sholah sempat terhenti cukup lama. Dia menekuti kariernya di bidang kontraktor, yang dijalani sejak kuliah. Pada 1970, Gus Sholah mendirikan sebuah perusahaan kontraktor bersama dua orang kawan dan kakak iparnya, Hamid Baidawi. Perusahaan itu bertahan hingga 1977. Selain itu, pernah bergabung dengan Biro Konsultan PT MIRAZH, menjadi Direktur Utama Perusahaan Konsultan Teknik (1978-1997), Ketua DPD Ikatan Konsultan Indonesia/Inkindo DKI (1989-1990); Sekretaris Jenderal DPP Inkindo (1991-1994), Assosiate Director Perusahaan Konsultan Properti Internasional (1995-1996), dan masih banyak yang lain. Singkatnya, sejak 1970 hingga 1997, sebagian besar aktivitasnya fokus di bidang arsitektur dan konstruksi. Dia kembali aktif kuliah di ITB pada 1977. Menyelesaikan studinya pada 1979. Setelah lulus kuliah, aktif di berbagai organisasi. Mulai dari organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan organisasi bantuan hukum. Sedangkan kepopulerannya di masyarakat mulai mengkilap sebagai bagian dari trah keluarga pendiri NU, karena perseteruan sengitnya dengan sang kakak Gus Dur sendiri. Pada tahun yang sama, dia kian memanfaatkan waktunya untuk membaca buku dan mulai menulis. Ini karena sejak 1993 menjadi Pimpinan Redaksi majalah Konsultan. Sementara kegiatannya menulis opini banyak dimuat oleh harian Republika, Kompas, Suara Karya, dan beberapa media nasional serta lokal. Tulisannya banyak menyoroti berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat dan bangsa. Pemikiran dan gagasannya seringkali berbeda dengan Gus Dur, bahkan pernah berpolemik dengan Gus Dur tentang hubungan agama dan negara di harian Media Indonesia. Hasil polemik tersebut dibukukan oleh Forum Nahdliyyin Untuk Kajian Strategis, Jakarta, dan diberi judul KH. A. Wahid Hasyim Dalam Pandangan Dua Putranya. Dialog antara GusDur-Mas Sholah Mengenai Pandangan Politik Keislaman Sang Ayah (1998). Selain menulis di media massa, Gus Sholah juga banyak menulis buku. Karya-karyanya yang telah dibukukan, antara lain Negeri di Balik Kabut Sejarah (November 2001), Mendengar Suara Rakyat (September 2001); Juga, Menggagas Peran Politik NU (2002), Basmi Korupsi, Jihad Akbar Bangsa Indonesia (Nopember 2003), Ikut Membangun Demokrasi, Pengalaman 55 Hari Menjadi Calon Wakil Presiden (Nopember 2004). Sejak medio 2007, Gus Sholah mengumpulkan naskah-naskah tulisannya yang pernah terbit di berbagai media, untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Selain itu, pria kelahiran Jombang ini sering diminta memberikan pengantar pada buku-buku karya penulis lain. Kemampuan menulis Gus Sholah tidak lepas dari kegemarannya membaca sejak usia muda. Kebiasaan itu terus dipertahankannya hingga usia tua. Setiap ada waktu longgar, dia selalu menyempatkan diri membaca. Kebiasaan ini semakin intens di bulan Ramadhan. Dalam satu bulan, sepuluh judul buku bisa habis dibacanya. Pengakuan Gus Sholah saat ditemui pada Ramadhan 2019, dia biasanya menyediakan waktu untuk membaca sebelum dan sesudah makan sahur, setelah Shalat Shubuh, pagi hari, dan sore hari. Karena itu, Gus Sholah sudah memakai kacamata sejak usia muda. Demikian pula, nasib semua saudaranya yang sejak kecil sudah berkaca mata, seperti tampak dalam foto buku Karangan Tersiar karya Abu Bakar Atjeh. Sejak bergulirnya Era Reformasi, keterlibatan Gus Sholah dalam bidang politik semakin intens. Pada 1998 ditawari menjadi Sekjen PPP dengan calon Ketua Umum Amien Rais. Namun rencana itu gagal, karena Amien Rais menolak dan memilih mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Beliau pun bergabung dengan pamannya KH Yusuf Hasyim alias Pak Ud mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU), selanjutnya mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PKU. Saat menjabat pengurus PKU, perseteruan Gus Sholah dan Gus Dur kian menyedot perhatian. Masing-masing memegang kuat prinsip yang berbeda. Gus Dur lebih moderat dan banyak yang menyebut sekuler, sementara Gus Sholah lebih berprinsip Islami. Fakta itu tercermin dari partai yang mereka dirikan. PKU berasaskan Islam, sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan Gus Dur berasaskan nasionalis. Perbedaan tersebut membuat keduanya sering saling melontarkan kritik pedas. Bila Gus Dur pernah mengeluarkan ungkapan “Telor dan Tahi Ayam” untuk membedakan PKU dan PKB. Kritikan itu dibalas Gus Sholah dengan membongkar rahasia dapur PKB dengan mengatakan, “Mereka membohongi umat dengan menyatakan PKB partainya NU. Itu pembohongan publik. PKB bukan partai Islam, tetapi partai sekuler”. “Bahkan, saat Muktamar NU di Cipasung dan Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, ternyata Gus Sholah berada di pihak yang berseberangan dengan Gus Dur,” ungkap seorang santrinya yang menuliskannya dalam sebuah blog. Namun, ada sepenggal cerita yang patut menjadi renungan di balik perseteruan kedua saudara kandung tersebut. Kendati keduanya sangat keras dalam adu kritik, tapi dalam kesehariannya Gus Dur dan Gus Sholah bergaul dengan baik. Gus Sholah bersama istri dan tiga anaknya rajin mengunjungi Gus Dur di Ciganjur. Dalam pertemuan keluarga tersebut, ternyata keluarga Gus Sholah tetap bersenda-gurau dengan isteri dan puteri-puteri Gus Dur. Demikian pula Gus Dur dan Gus Sholah. “Anggota Bani Hasyim sangat menjunjung azas demokrasi. Kami bebas saling kritik terhadap yang lain saat dinilai berbeda prinsip, tapi silahturahmi keluarga juga wajib dijaga tetap erat. Karena itu, polemik antara saya dengan Gus Dur itu konflik yang sejuk dan menghanyutkan,” kata Gus Sholah menilai hubungannya dengan Gus Dur. Sedangkan keterlibatan Gus Sholah dalam PKU berakhir pada September 1999. Mundur dari PKU, Gus Sholah mulai fokus pada NU. Dalam Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Gus Sholah ikut maju sebagai salah seorang kandidat Ketua Umum PBNU. Gus Sholah kemudian terpilih sebagai salah satu Ketua PBNU periode 1999-2004. Pada Muktamar NU tahun 2004 di Solo, Gus Sholah kembali dipinang menjadi Ketua PBNU. Namun, pinangan tersebut ditolak secara halus. Keterlibatan Gus Sholah di NU sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pada 1977 bersama aktivis muda NU membentuk ”Kelompok G” yang kelak menjadi cikal bakal tim yang mempersiapkan materi kembalinya NU ke Khittah 1926. Namun keterlibatan itu baru diketahui publik sejak tahun 1990-an, dan semakin intens sejak tahun 2000-an. Pada akhir tahun 2001, Gus Sholah didaftarkan adik iparnya, Lukman Hakim Syaifuddin (mantan Menteri Agama periode 2014-2019), sebagai calon anggota Komnas HAM. Kendati dengan persiapan sekedarnya, ternyata berhasil lolos uji kelayakan (fit and proper test). Selanjutnya menjadi salah satu komisioner dari 23 anggota Komnas HAM periode 2002-2007. Pada saat sama, terpilih sebagai Wakil Ketua II Komnas HAM. Selama berkiprah di Komnas HAM, Gus Sholah sempat memimpin TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) untuk menyelidiki kasus Kerusuhan Mei 1998 (Januari-September 2003), Ketua Tim Penyelidik Adhoc Pelanggaran HAM Berat kasus Mei 1998; Ketua Tim Penyelidikan Kasus Pulau Buru, dan lain sebagainya. Sejak saat itu popularitasnya kian berkibar. (Bersambung) Penulis adalah wartawan senior
Kasus MeMiles, Kapolri Perlu Hadirkan Makna Konstitusional
By Dr. Margarito Kamis Jakarta, FNN – Apakah hanya sebatas persoalan hukumkah kasus MeMiles ini? Terlihat sepertinya tidak. Persoalan ini, pada level tertetu bergerak memasuki dan menyentuh sendi-sendi tata negara kita. Terlihat pertaliannya yang erat dengan kewajiban konstitusional pemerintah kepada rakyat 270.000 member MeMiles. Sebab itu masalah ini terbilang strategis nilainya. Tindakan penyidikan dalam kasus ini, betapapun imperatif dalam kerangka UU 7 Tahun 2014, telah menimbulkan akibat tak terduga sejumlah orang. Sebut saja member yang kehilangan pendapatan. Pendapatan, sebut saja “musiman” dari jualan produk yang diiklankan, menjadi hilang dengan sendirinya. Mereka member MeMiles yang terlihat kehilangan pendapatan, sejauh ini tak teridentifikasi sebagai korporasi berkarakter oligarkis. Mereka juga bukan orang-orang besar berjumlah kecil, yang berpesta dibidang ekonomi dan politik. Mereka bukan juga orang-orang besar yang menguasai sebagian besar kekayaan Indonesia. Ya member MeMiles itu, mereka bukan para oligarki atau konglomerat. Karena bukan mereka, maka sejauh ini tak muncul gagasan bail out atau sejenisnya dari pemerintah. Tentu saja untuk menolong mereka. Suara-suara derita, pilu dan sejenisnya dari member MeMiles memang kalah daya getarnya. Suara mereka kalah bila dibandingkan dengan suara korporasi berkarakter oligarkis dan konglomerat ketika mereka terimpa masalah. Itu jelas dan nyata. Suara member sejauh ini terlihat tenggelam dalam hiruk pikuk RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibu Kota, yang dirancang dalam skema Ominbus. Kasus MeMiles membuat roda waktu berputar menyegarkan memori kita tentang peran pemerintah dalam menangani Kasus Bantuan Likuidatas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini membuktikan dengan sangat terang tentang, entah bagaimana, pemerintah atas nama penyelamatan ekonomi nasional, menyodorkan kewajiban konstitusonalnya. Pemerintah mau menggelontorkan uang dalam jumlah ratusan triliunan rupiah untuk menyelamatkan oligarki dan konglomerat dalam skandal BLBI. Pemerintah menyuntikan uang, bail out, ke korporasi-korporasi itu. Sebagai imbalannya mereka harus menyerahkan asset-asetnya ke pemerintah. Waktu berjalan dan memunculan luka-luka lama. Entah disangaja atau tidak. dalam kebijakan itu, sejauh ini sangat nyata. Ya korporasi besar selalu memiliki kemampuan untuk menarik pemerintah memasuki dan menggerakan kewajiban konstitusional. Tetapi bukan itu yang hendak disodorkan untuk menerangkan inisiatif pemerintah tahun 2016. Pada tahun itu, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) berinisiatif memperlancar investasi asing pada sektor e-xcommerce (bisnis daring). Inisiatif ini diapresiasi oleh para pemain asing. Inisiatif itu ditampilkan dalam Forum Jakarta Foreign Correspondents Club pada tanggal 8 Maret 2016. Adalah Rudiantara, Menkoninfo kala itu menyatakan bahwa investor asing boleh memiliki maksimal 49% saham di bisnis daring yang bernilai bersih Rp 10-100 miliar. Pemerintah, untuk tujuan itu akan mempercepat proses perijinan menjadi tiga jam saja. Syaratnya, nilai investasi harus di atas Rp 100 miliar atau perusahaan merekrut paling sedikit 1.100 pegawai di Indonesia. Kebijakan ini, kata Rudiantara bagian dari 31 prakarsa untuk mengembangkan bisnis daring di Indonesia, sembari mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) (BBCIndonesia, 9 Maret 2026). Mengaitkan investasi asing dengan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam skema inisiatif Pak Rudy untuk bisnis e-commerce, yakni sebanyak “1.100 orang” untuk investasi di atas Rp.100 miliar, cukup jelas merefleksikan kesadaran berkerangka kewajiban konstitusional. Sampai dititik itu, inisiatif ini baik dalam semua aspeknya ke depan. MeMiles, sejauh ini tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Juga pekerja sebanyak 1.100 orang. Izin usahanya, sejauh ini teridentifikasi bermasalah menurut Polda Jawa Timur. Disisi lain terdapat kenyataan adanya inisiatif pemerintah menggelorakan investasi asing dibidang bisnis daring. Untuk itu, pemerintah hendak menyederhanakan proses perolehan izin. Pada titik ini, terdapat kesamaan substansial antara inisiatif pemerintah yang menggelorakan usaha daring dengan kehadiran PT Kam and Kam. MeMiles, cukup jelas bukan bisnis daring. Bukan pula investasi asing. MeMiles terlepas dari izin dan jenis usahanya yang dianggap bermasalah, secara faktual terlihat member yang umumnya warga negara, menerima maanfaat yang sangat berarti. Manfaat yang banyak dalam jumlah orang, maupun nilai ekonomi yang didapat. Tidak mungkin memanggil kecurigaan dalam mengenali sikap diam pemerintah sejauh ini. Jelas itu bukan. Tetapi beralasan mengundang pertanyaan hipotetik tentang kemungkinan adanya korporasi lain yang menemukan dirinya terpukul dengan keberadaan MeMiles? Tidak logiskan pemerintah menggunakan kewajiban konstitusional kecil, yang mirip tindakan menangani BLBI atau Bank Century? Bahkan mungkin sebentar lagi Jiwasraya dan Asabri? Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk 270.000 member MeMiles. Yang perlu dilakukan pemerintah hanyalah memastikan MeMiles tetap berlangsung, menempatkannya di bawah kendali, pembinaan dan pengawasan terukur dari pemerintah? Pemerintah memperoleh fungsi karena dikerangkakan pada UUD 1945. Dalam kerangka itu, pemerintah terlilit berkewajiban untuk memastikan keadaan perekonomian memiliki daya yang menggembirakan warga negara. Ini kewajiban yang memilki level prioritas tinggi. Pada kerangka itu pula Undang-Undang Dasar 1945 menyodorkan dan menuntun kewajiban pemerintah tersebut dengan keharusan untuk berlaku adil kapada semua warga negara. Tidak berpihak dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan negara. Pemerintah hanya perlu menemukan satu cara kecil untuk memastikan bahwa “skema piramida” tidak membuahkan atau menjadi modus spekulasi pengusaha, dengan hasil akhir yang pahit buat pembeli top up. Hanya itu saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Ditemukan intended expectation dari larangan “skema piramida” yang tidak bergerak tak tanpa arah. Selain itu untuk mencegah spekulasi pengusaha, yang mungkin saja berakhir memilukan mitra. Spekulasi pengusaha itulah yang harus dicegah. Menemukan kebijakan pencegahan merupakan cara terukur memproteksi, melindungi anggota, mitra. Hilangkan potensi spekulasi tipikal Piramida Ponzi, yang ambil sana tutup sini. Begitu dan seterusnya dengan cara mengendalikan operasinya. Tugas konstitusional pemerintah membuat regulasi, yang mengendalikan penggunaan uang yang masuk ke korporasi. Ini sangat beralasan untuk dibayangkan sebagai salah satu cara yang pantas dipertimbangkan oleh pemerintah dalam kasus MeMiles. Respon tipikal ini, andai mungkin diambil, tidak harus dilihat sebagai cara pemerintah menemukan salah satu jalan keluar kecil. Apalagi pemerintah terlihat kesulitan merealisasikan janji menyediakan kartu pra kerja buat mereka yang belum bekerja. Jelas tidak beralasan. Tidak beralasan juga menilai bahwa sikap diam pemerintah, entah dengan apapun pertimbangannya, sebagai refleksi dari ketaatan yang agak naïf terhadap hukum yang ditegakan oleh Polda Jatim. Sungguh ada keharusan mengesampingkan sejauh mungkin praktik penanganan hukum memilukan kasus First Travel. Praktis sejauh ini mungkin harus dihindari. Negara yang diwakili Polda Jawa Timur, dengan alasan apapun, tak bisa menyodorkan penegakan hukum sebagai sarana untuk mengambil uang member yang dipakai untuk top up. Itu salah. Hsrusnya tidak begitu. Mengeluarkan himpitan dan ketidakberdayaan member MeMiles yang tak punya senjata politik, untuk alasan dan kewajiban konstitusional, pantas muncul menjadi prioritas tinggi dan utama dari pemerintah menangani kasus ini. Dimensi konstitusionel harus dipanggil dan dititi pemerintah memasuki kasus MeMiles ini. Kembalikan uang yang di top up. Cara ini mungkin bisa muncul sebagai jalan keluar kecil kedua untuk mereka yang top up, yang baru saat ini mengetahui bahwa perusahaan tak memiliki izin. Sebab mereka bukan korporasi, yang sejauh ini terilhat istimewa di dalam kehidupan konstitusional. Tetapi para member MeMiles jelas hanya warga negara. Terminologi konstitusi yang menjadi alasan pemerintah ada dan bekerja. Siapa yang mungkin dibayangkan berada di depan dalam kerangka pemecahan komprehensif kasus MeMiles ini? Terasa elok andai saja Pak Kapolri berada di depan merespon dengan cermat kasus ini. Menyajikan pemecahan yang selaras, harmoni dengan hukum dalam bingkai kewajiban konstitusional pemerintah, terasa wajar dan memadai. Andai Pak Kapolri bisa meletakan pemecahan kasus ini pada kerangka kewajiban konstitusional dari pemerintah. Bukan hanya bertumpu pada hukum pidana semata, maka sama nilainya dengan Pak Kapolri telah memberi makna yang sangat menakjubkan atas eksistensi konstitusional Kepolisian. Jika langkah ini dilakukan Pak Kapolri, maka disinilah fungsi dan peran pengayoman polisi dihadirkan secara nyata kepada pemegang saham polisi. Kepada pemilik polisi yang sesungguhnya, yaitu rakyat Indonesia 270.000 member MeMiles. Jika satu member MeMiles mempunyai satu istri atau suami, dan menghidupi tiga orang anak, maka ada sekitar satu juta lebih pemilik polisi, pemegang saham polisi yang numpang makan, minum dam sekolah dari operasional MeMiles ini. Semoga saja bermanfaat. Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate
PT Antm Tebar Pesona di Atas Nelangsa Rakyat
By Kafil Yamin Jakarta, FNN - Sejak Januari sampai bulan Oktober 2019 lalu, PT Aneka Tambang Tbk [ANTM] mengantongi laba bersih sebesar Rp561 miliar. Sedangkan pedapatan sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortizasi [EBITDA] tercatat Rp2,27 trilyun. Emas adalah komponen terbesar pendapatan perusahaan itu, dengan nilai sebesar Rp 17 triliun atau 69 persen dari total penjualan bersih sepanjang 2019. Produksi emas keseluruhan dari tambang Pongkor dan Cabaliung mencapai 1.485 Kg, dengan volume penjualan tercatat sebesar 26.388 Kg. Laba bersih PT Antam tahun sebelumnya [2018] adalah Rp874 miliar, melonjak dari laba tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 136 miliar. Ada aroma kebanggan pada direksi PT Antam setiap kali menyampaikan kinerja perusahaannya, terutama ketika memperlihatkan keuntungan yang diperoleh. Seperti terungkap pada keterangan pers ketika mengumumkan keuntungan tahun 2018: “Profitabilitas juga didukung tingkat efisiensi yang mencapai 97persen dari target efisiensi…” Tapi, apa sebenarnya arti keuntungan sebuah perusahaan milik negara? Angka atau jumlah yang tinggi kah? Lakunya penjualan saham kah? Atau, manfaat nyatanya kepada negara, terutama masyarakat? Lebih khusus lagi, apa manfaatnya kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan itu beroperasi? Tahun 2018, produksi emas Antam dari Pongkor dan Cibaliung mencapai 1.957 kilogram atau nyaris mencapai 2 ton. Nilai penjualan dari produksi emas Pongkor dan Cibaliung ini menempati bagian terbesar dalam keseluruhan nilai penjualan perusahaan negara tersebut. Kinerja ‘mempesona’ perusahaan itu toh berbanding terbalik dengan keadaan desa-desa yang mengelilinginya, yang secara ekonomi-sosial nyaris tak berubah, bahkan cenderung menurun. Perusahaan yang menguras kekayaan alam mereka tak memberi dampak kesejahteraan , bahkan lebih banyak membawa masalah. Desa Bantarkaret, yang bersebelahan dengan konsesi tambang emas PT Antam, termasuk salah satu desa paling tertinggal di Indonesia. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tergolong memprihatinkan. Pemantauan penulis ke desa Bantarkaret, Cisarua dan Malasari, yang tercakup dalam wilayah operasi PT Antam, menyajikan gambaran keterbelakangan dan kemiskinan. Jalan-jalan berlubang dan membahayakan, tidak ada rumah sakit, puskesmas atau layanan kesehatan yang layak. Terdapat sejumlah Sekolah Dasar Negerei [SDN] di Kecamatan Nanggung, tapi nyaris semuanya kekurangan fasilitas, guru dan sarana penunjang lain. SMP Negeri hanya ada dua, yakni SMP 1 Negeri Nanggung dan SMP Satu Atap Nanggung. SMA negeri hanya satu. “Cara satu-satunya masyarakat sekitar bisa ikut menikmati cadangan emas di bumi mereka sendiri adalah dengan menjadi gurandil [penambang tradisional]. Itu pun dianggap illegal,” kata Asep Hudri, Ketua Yayasan Lingkar Pongkor, kepada Forum News Network. Bahkan, ketika mengunjungi lokasi banjir-longsor di Kecamatan Sukajaya 7 Januari lalu, Presiden Joko Widodo menuding para penambang liar itu sebagai biang keladi. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin dan menutup tambang-tambang liar itu serta mewajibkan penambang liar tersebut merehabilitasi lubang-lubang peninggalan mereka. Menindak lanjuti pernyataan Presiden itu, segera 700 personel gabungan Polres Bogor, Polda Jawa Barat, TNI, Polisi Kehutanan, dan puluhan sekuriti PT Antam Tbk, menutup sedikitnya 23 lubang penambangan emas rakyat di kaki Gunung Pongkor. Jadi, untuk mencegah agar lubang-lubang rakyat itu tak menimbulkan banjir dan longsor, polisi harus menunggu pernyataan presiden dulu. Padahal, bencana longsor di wilayah Sukajaya dan Jasinga itu masih dalam tahap kajian dari dinas ESDM. Karena aliran sungai dan batas geografis antara wilayah Kecamatan Nanggung dengan wilayah Kecamatan yang terdampak bencana longsor berjauhan. Menurut sejumlah warga setempat, curah hujan tinggi dan berlangsung lama hingga 18 jam terus-menerus adalah sebab utama bencana longsor tersebut. Asep Hudri menjelaskan bahwa selain emas, Bogor Barat adalah wilayah operasi sejumlah perusahaan tambang berbagai sumber daya mineral non-logam seperti bentonit, zeolite, kalsit, seng dan timbal. Kenyataan ini menjadikan bumi Bogor Barat degerogoti berbagai galian tambang. “Mungkin perut bumi Bogor Barat sudah ‘gorowong’ [kosong] oleh galian berbagai perusahaan tambang itu,” kata Asep. “Gurandil itu apa? Cuma bikin lubang-lubang kecil di atas permukaan tanah. Mereka sudah ada sejak dahulu kala dan tak pernah jadi biang bencana,” tandasnya. Desa-desa di sekitar wilayah tambang Pongkor, di wilayah Kecamatan Sukajaya misalnya, masih tergolong terisollir, sehingga ketika bencana banjir dan longsor melanda desa-desa terpencil tersebut, bantuan sulit dikirim. Satu-satunya jalan ke sejumlah desa tertutup longsoran, meski akhirnya ditembus setelah beberapa hari. Desa-desa itu antara lain Desa Sukajaya, Sipayung, Cisarua, Jayaraharja, Pasir Madang, dan Desa Cileuksa. (Bersambung) Penulis adalah Wartawan Senior
POPULER
