KESEHATAN
BPS : Penduduk Usia Kerja Terdampak COVID-19 di Kepri 209.506 Orang
Tanjungpinang, FNN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri Agus Sudibyo mengatakan penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 209.506 orang, turun sebanyak 79.043 orang atau sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. "Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepri,” katanya di Tanjungpinang, Senin. Agus menjelaskan penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu, pertama pengangguran karena COVID-19, kedua bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19, ketiga sementara tidak bekerja karena COVID-19 dan keempat penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Menurutnya kondisi pertama dan kedua merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi ketiga dan keempat merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Agus merinci orang pengangguran karena COVID-19 sebanyak 41.275 orang, bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 5.889 orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 11.698 orang dan 150.644 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. "Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 74.540 orang," ungkap Agus. Sementara itu, lanjut Agus, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 1.207.014 orang, naik 73.238 orang dibanding Agustus 2020. Ini sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,99 persen poin. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 9,91 persen, turun 0,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Selain itu, penduduk yang bekerja sebanyak 1.087.419 orang, meningkat sebanyak70 819 orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor industri pengolahan (2,25 persen poin) dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,36 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar, yaitu sektor asa Lainnya (1,48 persen poin) dan transportasi dan pergudangan (0,80 persen poin). Sebanyak 382 824 orang (35,20 persen) bekerja pada kegiatan informal turun 0,21 persen poin dibanding Agustus 2020. "Persentase setengah penganggur naik sebesar 0,42 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 3,23 persen poin dibandingkan Agustus 2020," demikian Agus. (sws)
Pemerintah Kota Kupang Minta Warga Waspadai COVID-19 Gelombang Ketiga
Kupang, FNN - Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta warga daerah itu untuk waspadai potensi penularan virus corona dapat menimbulkan terjadinya gelombang ketiga COVID-19. "Kita semua harus waspada terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pada akhir tahun 2021, karena bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru," kata Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man di Kupang, Sabtu. Ia menegaskan perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru tetap diizinkan, tetapi dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Kupang, kata dia, tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang menjelang perayaan akhir tahun ini guna menghindari peningkatan kasus COVID-19. Menurut dia, pemerintah Kota Kupang akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan kasus COVID-19 di ibu kota Provinsi NTT. Apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan, kemungkinan kegiatan ibadah perayaan Natal di gereja ditiadakan demi kepentingan masyarakat. "Bisa saja kita tiadakan ibadah Natal di gereja, apabila dalam satu bulan ke depan kasus COVID-19 di Kota Kupang kembali meningkat," kata Hermanus Man. Ia berharap warga Kota Kupang untuk tidak kendor dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Menurut dia, tim Satgas COVID-19 terus melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai upaya menekan peningkatan kasus COVID-19. (sws)
Pasien COVID-19 Sembuh di Babel Bertambah 10 Jadi 50.486 Jiwa
Pangkalpinang, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pasien COVID-19 sembuh bertambah 10 orang, sehingga total orang sembuh dari virus corona itu menjadi 50.486 jiwa. "Penambahan 10 orang sembuh dari virus ini, maka pasien COVID-19 yang masih menjalani isolasi berkurang menjadi 134 orang," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Sabtu. Ia menjelaskan 10 orang pasien sembuh dari COVID-19 dengan kumulatif 50.486 orang tersebar di Bangka Tengah tiga orang dengan kumulatif 6.383 orang, Belitung dua orang dengan kumulatif 7.492 orang, Belitung Timur dua orang dengan kumulatif 5.162 orang. Selanjutnya pasien sembuh dari COVID-19 di Kota Pangkalpinang bertambah dua orang dengan kumulatif 13.273 orang, Bangka bertambah satu orang dengan kumulatif 9.417 orang, kumulatif pasien sembuh di Bangka Barat 5.427 orang, Bangka Selatan dengan kumulatif 3.332 orang. "Tingkat kesembuhan pasien dari COVID-19 mencapai 96,96 persen dan ini terus ditingkatkan melalui kampanye penerapan protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi COVID-19," katanya. Ia mengatakan kasus orang terpapar COVID-19 juga bertambah 14 orang dengan kumulatif 52.068 jiwa tersebar di Pangkalpinang tujuh orang, Bangka Tengah tiga orang, Belitung Timur tiga orang dan Belitung satu orang. "Hari ini Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Bangka Selatan tidak ada penambahan kasus orang terpapar virus corona," katanya. Menurut dia dalam mengantisipasi lonjakan kasus harian COVID-19 gelombang ke-3, Babel elah membentuk pos pengamanan terpadu di pelabuhan dan bandara. "Kita bersama TNI/Polri dan otoritas penyelenggara transportasi umum membentuk posko pengamanan terpadu," katanya. (sws)
KPPPA: Vaksinasi Anak Usia 6--11 Tahun Bentuk Nyata Perlindungan Anak
Jakarta, 05/11 FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan persetujuan vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap anak di masa pandemi COVID-19. Pihaknya berharap orang tua tidak ragu untuk mengizinkan anaknya mendapatkan vaksinasi sebab anak merupakan kelompok yang rentan dan berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. “Kami menyambut baik persetujuan vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun. Tentu persetujuan BPOM itu setelah dilandasi uji klinis bertahap yang menunjukkan keamanan sehingga kita semua tidak perlu ragu agar anak usia 6 – 11 tahun mendapatkan vaksinasi," kata Menteri Bintang melalui siaran pers di Jakarta, Jumat. Meski vaksinasi telah berjalan, Bintang mengingatkan agar semua taat menjalankan protokol kesehatan. Saat ini, penularan COVID-19 menurun tajam, namun ancaman tidak berarti hilang. Kasus dapat meningkat lagi apabila protokol kesehatan diabaikan. "Fokus kami adalah melindungi anak dan meyakinkan kalau hak-hak anak terpenuhi secara baik, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Kepentingan terbaik anak adalah prioritas di tengah pandemi ini," katanya. Kasus penularan COVID-19 pada anak sebelumnya sempat menunjukkan angka yang tinggi. Proporsi kasus konfirmasi positif COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai angka 12,5 persen. Artinya, 1 dari 8 kasus itu adalah anak dengan 50 persen kasus kematian COVID-19 anak ada pada usia balita. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Sinovac untuk vaksinasi kepada anak usia 6 sampai 11 tahun. Dari hasil uji klinis yang dilakukan BPOM, vaksin Sinovac aman bagi anak usia 6 – 11 tahun. Sementara vaksinasi bagi anak usia 12 – 17 tahun telah berjalan sehingga proses pembelajaran tatap muka di sekolah mulai dapat dilakukan secara bertahap. (sws)
Rendahnya Deteksi Dini Tantangan Penanganan Kanker di Indonesia
Jakarta, FNN - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan kanker mulai dari standar kualitas pelayanan kanker dan sumber daya manusia (SDM) yang belum merata hingga rendahnya upaya skrining dan deteksi dini. dr. Awal Prasetyo, M.Kes, Sp.THT-KL, MARS, selaku Ketua Bidang Organisasi YKI Jawa Tengah mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam penanggulangan kanker di Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah penderita kanker dan tingginya kasus stadium lanjut saat pertama kali didiagnosis. "Rendahnya skrining dan deteksi dini pada pasien kanker ini menyebabkan tingginya angka mortalitas," kata Awal Prasetyo dalam diskusi daring, Kamis. Awal juga mengatakan bahwa akses dan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan kanker dan sebaran dokter ahli kanker di Indonesia masih belum merata. Selain itu, kata Awal, animo masyarakat untuk berobat kanker ke luar negeri masih tinggi karena mereka meyakini bahwa hasil pengobatan dan kualitas yang mereka dapatkan bisa lebih baik dibanding berobat di dalam negeri. Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Koord. Jawa Tengah dr. Eko Adhi Pangarsa, Sp.PD-KHOM, mengatakan, pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini hanya menyediakan 1,18 tempat tidur per 1000 orang penduduk. "Dari jumlah tersebut, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara lain yang menyediakan 3,3 tempat tidur per 1000 penduduk," ujar Eko dalam acara virtual, Kamis. "Dari data yang ada terjadi pengeluaran dana sebesar 11,5 miliar dolar AS (sekitar Rp165 triliun) ke luar negeri untuk pengobatan dan kanker merupakan alasan kedua WNI berobat ke luar negeri," kata Eko menambahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Eko menilai bahwa perlu adanya peran serta pemerintah pusat dengan membentuk regulasi yang mengatur sistem kerja organisasi penyelenggara layanan kesehatan kanker dan membentuk badan negara pengendalian kanker sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) lewat program National Cancer Control. "Selain itu, perlu adanya pengembangan jejaring atau stratifikasi layanan kanker menuju terciptanya sistem jejaring kanker nasional yang optimal, komprehensif, dan cost effectiveness," tambahnya. Kemudian, lanjut dia, peran serta pemerintah daerah juga diperlukan dalam membuat kebijakan dan strategi pengendalian kanker, termasuk peningkatan upaya skrining dan deteksi dini serta penguatan fasilitas kesehatan. Eko juga berharap pemerintah dapat mendukung peran komunitas pasien kanker yang terlibat langsung dalam pengendalian kanker di tingkat masyarakat dengan tiga area kerjanya, yaitu pendampingan pasien, edukasi masyarakat, dan penyampaian aspirasi untuk perbaikan pelayanan kanker. "Orkestrasi semua stakeholder ini sangat penting, sehingga kita mampu menurunkan angka kejadian atau fatalitas serta memperbaiki angka harapan hidup penderita kanker di negara kita," tutup Eko. (mth)
Satgas COVID-19 Bangka Barat Verifikasi Ulang Warga Penerima Vaksin
Mentok, Babel, FNN - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan verifikasi ulang warga yang sudah menerima vaksinasi untuk membantu mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity di daerah itu. "Hingga saat ini sudah ada dua desa yang berdasarkan data awal sudah mencapai lebih dari 95 persen warga telah menerima suntikan vaksinasi COVID-19, yaitu Desa Sinarmanik dan Tebing," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, M. Putra Kusuma di Mentok, Kamis. Ia menjelaskan, verifikasi di dua desa tersebut akan dilakukan petugas dengan cara melakukan pemeriksaan lokasi dengan menggelar survei secara acak. Para petugas akan mendatangi beberapa rumah warga dan melakukan pendataan untuk memastikan data awal yang sudah dipegang sama dengan kondisi riil di lapangan. "Jika ditemukan adanya warga yang ternyata belum menerima vaksinasi COVID-19, maka petugas akan berusaha memberikan pelayanan vaksinasi di rumah tersebut," katanya. Dengan pola itu diharapkan bisa membantu mempercepat proses vaksinasi sekaligus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan daerah yang sudah terbentuk kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Selain itu, kata Putra, Satgas juga merencanakan untuk memasang stiker penanda di rumah-rumah warga yang anggota keluarga memenuhi syarat telah disuntik vaksin COVID-19. "Untuk rencana ini masih kita lakukan diskusi lintas sektor guna merinci langkah teknis di lapangan," katanya. Dengan adanya stiker penanda tersebut diharapkan bisa memudahkan petugas dalam melakukan pendataan warga sehingga target vaksinasi bisa semakin cepat terwujud. "Jika kita sudah mengetahui secara riil kondisi di lapangan terkait jumlah warga yang sudah disuntik vaksin, maka akan sangat membantu dalam pemetaan target lokasi serbuan vaksinasi COVID-19 selanjutnya," katanya. Menurut dia, tim vaksinator nantinya akan melakukan serbuan vaksinasi dengan membuka gerai vaksin di desa atau dusun yang tingkat partisipasi rendah. "Kami targetkan pada akhir Desember 2021 Bangka Barat sudah memenuhi syarat kekebalan kelompok atau 'herd immunity'," katanya. Berdasarkan data terakhir, untuk Kabupaten Bangka Barat dari sebanyak 157.934 orang sasaran vaksinasi COVID-19, yang sudah menerima vaksin dosis pertama sebanyak 104.103 atau 65,92 persen, sedangkan penerima dosis dua 64.135 orang atau 40,61 persen. (sws)
Wali Kota Pontianak Imbau Masyarakat Tetap Waspada COVID-19
Pontianak, FNN - Wali Kota Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono kembali mengimbau masyarakat setempat untuk tetap waspada terhadap pandemi COVID-19, meskipun jumlah pasien penderita penyakit tersebut di rumah sakit menurun akhir-akhir ini. "Saya imbau masyarakat tetap waspada walaupun jumlah pasien di rumah sakit sudah menurun. Namun kondisi darurat pandemi COVID-19 belum dicabut, sehingga tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin. Dia menjelaskan, sebagai upaya menekan kasus COVID-19, Pemkot Pontianak dan berbagai pihak terus menggalakkan vaksinasi massal, yang ditargetkan capaiannya sebesar 80 persen di akhir tahun 2021. Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat capaian vaksinasi di Kota Pontianak sudah 64,35 persen untuk vaksinasi pertama (V1), dan vaksinasi kedua (V2) sebesar 47,6 persen. "Dalam mengejar target tersebut maka capaian vaksinasi massal dalam sehari sekitar 3.500 hingga 4.000 masyarakat yang diberikan vaksin COVID-19," ujarnya. Edi menambahkan, kendala saat ini, yakni masih ada beberapa warga yang menganggap tidak perlu divaksin, kemudian ada yang belum layak karena penyakit bawaan, dan ada warga yang sedang di luar kota. Karena itu, menurut dia pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal. "Apalagi sekarang boleh dikatakan aktivitas di Kota Pontianak sudah berjalan normal. Hanya saja masih mengarah kepada recovery atau pemulihan akibat ada penyesuaian-penyesuaian dampak penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat)," katanya. Tetapi, menurut Edi, kalau melihat kondisi di lapangan, sudah tidak ada lagi pembatasan yang begitu ketat dan aktivitas masyarakat sudah berjalan normal. "Oleh sebab itu, selain meningkatkan imunitas, saya berharap kesehatan tetap menjadi hal yang harus kita jaga bersama, sehingga aktivitas untuk pemulihan ekonomi terus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan," katanya. (sws)
Polisi di Tulungagung Bubarkan Latihan Silat karena Alasan PPKM
Tulungagung, FNN - Polisi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu, membubarkan latihan silat salah satu perguruan silat di gedung serba guna Satpol PP setempat, karena alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berlaku di daerah ini. "Kami bubarkan karena latihan itu sudah menimbulkan kerumunan. Pesertanya ada 100 orang lebih, sementara Tulungagung masih memberlakukan status PPKM," kata Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Rudi Purwanto dikonfirmasi usai pembubaran. Ia memimpin langsung operasi pembubaran latihan silat itu, dengan membawa sejumlah anggota. Langkah tegas polisi direspons positif oleh panitia yang juga pengurus perguruan silat. Di hadapan Kapolsek Rudi dan jajaran, mereka mengakui kesalahan dan menghormati kebijakan daerah. Terlebih, ternyata mereka juga belum mengantongi izin. Kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu sempat disesalkan sejumlah warga yang melihat adanya kerumunan tersebut. Pasalnya, gedung serba guna yang digunakan latihan merupakan aset milik Satpol PP dan berlokasi persis di depan Pendopo Kabupaten Tulungagung. "Itu ada anaknya anggota Satpol PP, minta izin Bapaknya," kata Rudi. Pengakuan panitia, kegiatan itu bertujuan untuk mencari atlet untuk persiapan pekan olahraga provinsi (porprov). Lantaran menimbulkan kerumunan, tidak mengantongi izin dan ada pengaduan warga, pihaknya lalu membubarkan kegiatan tersebut. Apalagi di waktu bersamaan, ada kegiatan pengesahan anggota perguruan silat lain di Lapangan Rejoagung. Dalam izin lisan yang disampaikan, jumlah peserta tak sampai 50 orang, namun saat acara berlangsung, ada sekitar 100 orang yang datang. "Makanya saya suruh pulang (bubar)," ujarnya. Kepada petugas, ketua panitia kegiatan seleksi Heru mengaku tak menyangka lebih banyak dari yang diperkirakan. Sebab sesuai izin yang disampaikan secara lisan, pihaknya sampaikan hanya dihadiri 48 orang. "Ternyata banyak yang datang, kami juga tak menyangka," ujar Heru. "Saya meminta maaf kepada Satpol PP, ini menjadi pembelajaran buat kami," katanya lagi. Dikonfirmasi terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung Wahyid Masrur mengaku tak tahu-menahu ada kegiatan silat di Gedung Serbaguna Satpol PP setempat. Mendengar kabar itu, dirinya langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembubaran. "Sudah saya suruh bubarkan," ujarnya pula. (sws, ant)
Hamdan Zoelva Minta Pemerintah Evaluasi Impor Alat Kesehatan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamdan Zoelva meminta pemerintah mengkaji ulang impor alat kesehatan. "Kalau pemerintah memiliki 'political will' yang kuat, harusnya alkes seperti alat swab antigen dan alat PCR ini tidak perlu impor, karena alkes impor itu harganya sangat mahal," kata Hamdan Zoelva saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah/2021 yang diselenggarakan PT Taishan Alkes Indonesia, Jakarta, Kamis. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk komitmen dalam penggunaan alat kesehatan produk dalam negeri. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap pemerintah membatasi masuknya produk-produk alkes impor. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah lebih mengutamakan produsen alkes dalam negeri yang harganya jauh lebih murah dan kualitasnya sangat baik serta telah memiliki sertifikat halal. "Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan mengenai alat swab antigen dan alat PCR impor yang banyak beredar sekarang ini. Saya khawatir ke depannya ini akan menjadi persoalan hukum, karena dianggap mencari keuntungan atau sengaja ada permainan soal harga alkes," kata Hamdan Zoelva dalam siaran persnya. Ia mencontohkan harga alat swab antigen yang dipublish PT Taishan Alkes Indonesia sebesar Rp 30 ribu, sementara harga yang ditetapkan pemerintah untuk alat swab antigen sebesar Rp 55 ribu. "Ini dari pabrik lokal dalam negeri seperti PT Taishan saja harganya lebih murah dibanding yang ditetapkan oleh pemerintah. Malah saya yakin PT Taishan bisa tekan lagi harganya Rp 25 ribu sampai Rp 20 ribu. Bahkan alkes lokal ini sudah dapat sertifikat halal. Tapi koq yang banyak beredar justru alkes impor yang harganya dua kali lipat. Saya tidak tahu lagi berapa itu untungnya dari alkes impor ini," katanya. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah wajib melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia. "Tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini produk impor terlalu diistimewakan. Kalau ada yang lebih murah, kenapa pilih yang mahal dan impor. Jika memang punya 'political will' dan ingin membangkitkan ekonomi, produk-produk alkes dalam negeri harusnya menjadi prioritas karena ini nantinya akan berdampak pada pemulihan ekonomi terutama penyerapan tenaga kerja di Indonesia," paparnya. Keuntungan menggunakan produk alkes dalam negeri, kata Hamdan Zoelva, salah satunya akan menyerap tenaga kerja Indonesia ketimbang membeli produk impor. "Kalau impor kan terima jadi, pabrik bukan di dalam negeri. Yang kerja bukan masyarakat Indonesia, uang lari keluar negeri juga. Saya tidak habis pikir soal alkes impor ini. Makanya saya minta pemerintah harus tinjau ulang deh impor alkes ini. Jangan sampai kita jadi bangsa yang tamak," kata Hamdan Zoelva. (sws, ant)
Panglima TNI: Waspadai Lonjakan Covid-19 Akibat Lonjakan Kegiatan Masyarakat
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk mewaspadai potensi lonjakan kasus COVID-19 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat, pelaksanaan pembelajaran tatap muka, libur Natal, dan Tahun Baru 2022. Panglima TNI mengatakan hal itu saat memimpin rapat internal secara daring terkait penanganan pandemi bersama para kepala staf angkatan, pejabat utama Mabes TNI, mabes angkatan, para pangkotama, dan komandan satuan, Selasa. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas sehari sebelumnya. Atas dasar tersebut, Panglima TNI meminta seluruh jajaran TNI untuk terus mengawal kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. "Disiplin protokol kesehatan merupakan senjata utama dalam penanganan pandemi. Terbukti di negara-negara maju yang lengah dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat terjadi lonjakan kasus gelombang ketiga dan keempat," kata Marsekal Hadi dalam siaran persnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini mengatakan vaksinasi menjadi fokus, khususnya di wilayah aglomerasi dan daerah tujuan mudik maupun wisata, wilayah yang akan menjadi tuan rumah event besar, dan provinsi yang capaian vaksinasinya masih kurang. "Waktu yang ada kurang dari dua bulan sebelum Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru) harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan vaksinasi tersebut," ujarnya. Demikian pula vaksinasi kepada para pelajar dan lansia karena hingga kini capaiannya belum sesuai target yang diharapkan, katanya. "Untuk itu, seluruh jajaran TNI diperintahkan berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait di daerah untuk menyiapkan perencanaan dan antisipasi yang baik menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022," kata Panglima TNI. Mantan Irjen Kementerian Pertahanan ini meminta untuk mengoptimalkan upaya-upaya yang ada agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga. "Kalau Indonesia tidak dapat menghindari gelombang ketiga tersebut, setidaknya bukan merupakan gelombang tsunami yang dapat menyebabkan lonjakan angka kematian dan tingkat keparahan pasien seperti yang lalu," demikian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (sws, ant)
POPULER
