KESEHATAN
PWI Ajak Seluruh Wartawan Ikut Berperang Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari, mengajak seluruh pekerja media di Indonesia untuk ikut berperang melawan Covid-19. "Saya mengajak para wartawan agar bersama seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melawan Covid-19," kata dia dalam acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit secara virtual, di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan perang melawan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan seluruh elemen bangsa harus saling mendukung dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. "Perang melawan Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tenaga kesehatan atau aparat penegak hukum saja. Semua komponen bangsa harus hadir, saling mendukung dan saling mengingatkan agar perang ini bisa kita menangkan," jelasnya. Acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit diselenggarakan untuk mengajak seluruh wartawan dari berbagai daerah berdoa kepada Tuhan YME karena semakin banyak masyarakat menjadi korban pandemi Covid-19. "Acara ini terselenggara karena kami menyadari betul pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 19 bulan di 223 negara menyebabkan 191 juta orang terinfeksi dan 4,1 juta lebih meninggal dunia," katanya. Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang turut hadir secara virtual, juga mengajak seluruh pekerja media untuk terus optimistis agar Indonesia dapat kembali bangkit. "Saya juga ingin mengajak kita semua untuk selalu berdoa sembari tetap optimistis dan terus berikhtiar agar kondisi bangsa kita dapat segera membaik, pulih dan kembali bangkit," kata dia. Ia juga meminta seluruh pekerja pers untuk mendukung dan mengingatkan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan guna menekan angka penularan kasus Covid-19. "Dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, mari kita bergerak untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mengubah kondisi Indonesia agar segera terlepas dari jerat pandemi Covid-19," ujar dia. (sws)
IDAI: Hindari Gawai Terlalu Dini Cegah Anak Telat Bicara
Jakarta, FNN - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jakarta dokter spesialis anak Rini Sekartini menyarankan kepada orang tua agar tidak diberikan akses ponsel atau gadget kepada anak hingga mencapai usia 2 tahun untuk mencegah terjadinya telat bicara. Hal itu dikarenakan jika anak terlalu terpapar gadget apalagi tanpa pendampingan orang tua maka yang terjadi adalah mengganggu potensi anak untuk berbicara. “Anak tidak boleh sendirian (apalagi di usia dini) ditinggal hanya sama gadget. Bisa dibilang gadget itu jadi musuh utama karena banyak ditemukan anak dengan gadget rata- rata mengalami keterlambatan bicara. Jadi ini saya titip ke orang tua, sampai usia anak mencapai 2 tahun tidak perlu diberi gadget,” kata dokter Rini dalam webinar bertajuk “Optimalkan Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini”, Sabtu. Ketika anak baru lahir hingga berusia dua tahun, buah hati tengah menjalani yang dinamakan masa keemasan untuk berkembang dan bertumbuh secara optimal. Mengacu pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, salah satu indikator anak yang bertumbuh dan berkembang dengan baik hingga menginjak usia 2 tahun adalah sudah mampu berbicara dengan lancar. Terkadang orang tua yang sibuk sering kali membiarkan buah hati menggunakan gadget agar anak tetap anteng atau pun tidak rewel namun rupanya dengan hal itu anak- anak malah menjadi tidak aktif dan berpotensi tidak berkembang sesuai dengan usianya. Dokter yang tergabung di divisi Tumbuh Kembang- Pediatri Sosial Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI- RSCM itu menyampaikan sering kali dalam prakteknya sebagai praktisi kesehatan anak, masalah telat bicara ditemukan pada anak- anak yang terpapar penggunaan gadget sejak dini. Oleh karena itu, untuk mencegah agar anak- anak di bawah usia 2 tahun tidak mengalami keterlambatan atau tidak lancaran pada saat berbicara disarankan agar anak tidak diberi akses menggunakan gadget terlebih dahulu. Hal lain yang perlu diperhatikan dari kondisi anak yang telat bicara atau tidak lancar berbicara adalah nutrisi. Disarankan agar anak dengan kondisi tidak lancar bicara untuk bisa mengonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika mengalami gangguan artikulasi, artinya makanan yang diberikan harus bisa menstimulasi anak mengunyah sehingga kemampuan otot- otot mulutnya bisa mendorong buah hati berartikulasi dengan baik. Selain telat bicara, ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh orang tua guna memastikan anaknya bertumbuh dengan maksimal. Orang tua wajib memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu setidaknya mengikuti panduan di Buku KIA. Jika ternyata orang tua menyadari bahwa anak tidak memenuhi beberapa faktor yang ada di Buku KIA, maka sebaiknya orang tua segera melakukan intervensi dengan berkonsultasi kepada dokter anak. Intervensi wajib dilakukan untuk bisa memperbaiki kondisi yang belum terpenuhi oleh anak berdasarkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. (mth)
Gubernur Gorontalo dan Istrinya Umumkan Positif COVID-19
Gorontalo, FNN - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengumumkan dirinya bersama istri Idah Syahidah telah positif tertular Coronavirus disease 2019 atau COVID-19. "Karena ada informasi dokter saya, para ajudan dan orang-orang dekat saya terpapar corona, maka saya minta diswab PCR. Hasilnya pada tanggal 21 Juli, Rabu malam, sekitar pukul 19.30, saya bersama ibu dinyatakan positif," ucapnya yang disampaikan melalui siaran langsung pada akun Facebook Humas Pemprov Gorontalo dari kediaman pribadi gubernur di Kelurahan Moodu, Kota Gorontalo, Jumat. Begitu mengetahui hasil swab diri dan istrinya positif, gubernur langsung meminta tim dokter melakukan pemeriksaan kondisi fisik. Menurutnya, hasil pemeriksaan saturasi oksigen berada di angka 97 atau normal, termasuk dilakukan CT-scan paru-paru. Ia dan istrinya hanya diminta untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasil uji PCR-nya negatif. "Malam itu saya sempat saya stres sehingga agak susah bernafas. Saya ingat pesan Gubernur Maluku dan mantan Danrem 133 untuk menggosok minyak kayu putih ke hidung. Rasanya cukup pedas, tapi cukup membantu," ujarnya. Rusli mengisi masa isolasi mandiri dengan berolahraga di rumah serta tetap memimpin rapat bersama para kepala dinas secara virtual. Sebelumnya, ada dua ajudan, satu personel humas, satu dokter pribadi dan sejumlah petugas rumah dinas gubernur yang terpapar COVID-19. Hingga kini, kata Rusli, semuanya dalam kondisi sehat atau tanpa gejala dan sedang mengikuti isolasi terpusat di fasilitas milik pemprov. (sws)
Anggota DPRD Apresiasi Gedung Sekolah Jadi Isolasi di Surabaya
Surabaya, FNN - Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengapresiasi rencana pemerintah kota setempat menjadikan gedung sekolah sebagai tempat isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. "Saya apresiasi rencana pemkot itu dengan catatan, memang tidak ada tempat lain yang memadai yang dekat dengan perkampungan," kata Imam Syafi'i di Surabaya, Jumat. Selain itu, lanjut dia, gedung sekolah tersebut juga dalam keadaan kosong, karena tidak dipakai untuk proses belajar mengajar secara tatap muka, karena saat ini masih daring. "Yang paling penting juga ada jaminan virusnya tidak menyebar ke warga yang tinggal di sekitar gedung sekolah yang dipakai sebagai tempat isolasi pasien COVID-19," ujarnya. Imam mengatakan, fakta menunjukkan penularan COVID-19 pada klaster rumah tangga di Surabaya masih tinggi, dan sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Kalau hal itu dibiarkan, maka dikhawatirkan korban meninggal dunia akan semakin bertambah. "Di Surabaya banyak warga tinggal dikampung yang semakin berisiko untuk menjalani isolasi mandiri, karena banyak rumah yang berdempetan. Kamar tidak hanya dijadikan ruang tidur, melainkan bercampur dengan aktivitas lainnya," kata Imam. Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, gedung sekolah merupakan tempat yang cukup representatif kalau difungsikan sebagai tempat isolasi. "Gedung sekolah ada ruang-ruang kelas yang terpisah," katanya. Namun Imam mengingatkan kepada Pemkot Surabaya untuk memastikan bahwa gedung sekolah dalam kondisi aman dan steril setelah tidak lagi difungsikan sebagai tempat isolasi. "Seperti disampaikan oleh para ahli, kalau virus corona tidak bisa bertahan lama ketika menempel pada benda mati. Karenanya harus disemprot disinfektan setelah selesai digunakan," katanya. Selain mencegah resiko penularan terhadap siswa sekolah, lanjut dia, upaya tersebut juga untuk menyakinkan wali murid soal keamanan kesehatan anaknya ketika bersekolah nantinya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah demi memutus penyebaran wabah yang sedang mendunia tersebut, di antaranya menyiapkan tempat isolasi mandiri di berbagai tempat publik, salah satunya gedung sekolah. Menurut Eri, pemilihan lokasi sekolah itu penting dilakukan sebab bangunannya sudah menjadi per ruangan dan juga fasilitas toilet juga sudah tersedia. "Di setiap ruangannya juga sudah ada ventilasi maupun AC-nya," katanya. (sws)
Dinkes Akui Wali Kota Bandung Masuk RS Bukan Karena COVID-19
Bandung, FNN - Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, mengaki bahwa Wali Kota Oded M Danial dirawat di rumah sakit (RS) setelah mengalami gangguan kesehatan, namun bukan karena terinfeksi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Ahyani Raksanagara di Bandung, Jumat menjelaskan bahwa Oded mengalami gejala asam lambung. "Bukan (COVID-19), sebetulnya awalnya medical check up, dan sekaligus diobservasi," katanya. Ahyani mengatakan, akhir-akhir ini Oded memang beberapa kali mengeluhkan asam lambung yang dialaminya tersebut. Bahkan, pada saat rapat Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, kata dia, Oded mengeluh mengalami sakit. "Beberapa kali memimpin ratas (rapat terbatas), dia bilang tidak enak lambung, asam lambung," kata Ahyani. Oded dikabarkan dirawat sejak Rabu (21/7). Pada hari itu Oded diketahui batal menghadiri sejumlah kegiatan pimpinan. Oded terakhir muncul di hadapan publik pada Senin (19/7) pada saat kegiatan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi atas adanya PPKM Darurat. Setelah itu pada Selasa (20/7), Oded melakukan kegiatan Shalat Idul Adha di Rumah Dinas Wali Kota Bandung atau di pendopo di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. (sws)
Dua Warga yang Ambil Paksa Jenazah Pasien COVID Terkonfirmasi Positif
Kupang, FNN - Dua orang dari 11 anggota keluarga yang mengambil secara paksa jenazah pasien COVID-19 pada 17 Juli 2021 dinyatakan positif COVID-19 setelah melalui tes cepat antigen pada Kamis (22/7). "Pada hari Kamis (22/7) Polres Kupang Kota bersama Dinas Kesehatan Kota Kupang sudah melakukan tes antigen terhadap 11 anggota keluarga pasien COVID-19 yang jenazahnya diambil paksa, hasilnya dua orang positif," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna B. di Kupang, Jumat. Mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU) itu menyebutkan dua anggota keluarga pasien COVID-19 yang dinyatakan positif itu adalah suami dan anak dari pasien tersebut. Ssbelumnya, pada hari Sabtu (17/7) GMN jenazah COVID-19 diambil secara paksa oleh pihak keluarganya saat pemakaman dengan protokol COVID-19. Pihak keluarga tidak menerima apabila keluarga yang meninggal dunia itu dinyatakan positif COVID-19. Mereka berkeinginan untuk dibawa pulang ke rumah untuk disemayamkan. Namun, akhirnya polisi setempat bertindak cepat untuk memberikan pemahaman melalui negosisasi antara anggota Polres Kupang Kota dan keluarga almarhumah. "Setelah melalui perdebatan yang panjang, keluarga memperbolehkan Satgas COVID-19 memakamkan jenazah pasien COVID-19 itu di pemakaman dengan protokol COVID di TPU Batukadera Kota Kupang," katanya. Sementara itu, perwakilan dari keluarga jenazah pasien COVID-19 Abdullah Ulomando menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya Kota Kupang, atas perbuatan yang meresahkan. "Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi yang mengakibatkan suami dan anak almarhumah ikut terinfeksi COVID-19," ujarnya. Abdullah berharap agar kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi masyarakat Kota Kupang untuk tidak ditiru. Keluarga pun menghimbau agar apabila ada penyampaian dari RS, puskesmas, atau balai kesehatan mana pun bahwa pasien terkonfirmasi positif, harus mengikuti aturan dari pemerintah yang berlaku. (sws)
Wagub DKI Akan Cek Kebenaran Info 1.214 Warganya Meninggal Saat Isoman
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan mengecek kebenaran informasi 1.214 warga meninggal dunia, saat menjalankan isolasi mandiri (isoman), termasuk penyebabnya. "Nanti kami cek kebenaran datanya, apa yang jadi penyebab juga. Saya sendiri belum tahu, kita cek kembali, semoga tidak sebesar itu," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis malam. Pada prinsipnya, lanjut Riza, Pemprov DKI akan berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mencari solusi yang terbaik untuk penanganan COVID-19 ini, termasuk fasilitas untuk isolasi pasien COVID-19. "Kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 apakah yang di rumah sakit atau di wisma atlet, di rusun, di griya, di hotel, maupun rumah masing-masing," ucap Riza. Dalam penanganan COVID-19 termasuk saat dilakukan isolasi mandiri, kata Riza, perlu kerja sama semua pihak, tidak hanya satgas, tapi juga komunitas, ormas dan masyarakat sendiri. "Harus bersatu, solid, saling tolong-menolong. Dan juga keluarga dari yang sedang isoman, menyendiri di dalam kamar harus diperhatikan, setiap saat jangan sampai keadaannya kritis baru diketahui belakangan," ucap Riza. Sebelumnya, LaporCOVID-19 melaporkan sebanyak 1.214 warga yang terpapar COVID-19 di Jakarta meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Jumlah itu berdasarkan data yang dihimpun koalisi warga LaporCOVID-19 hingga 22 Juli 2021. Data Analyst LaporCovid19 Said Fariz Hibban menyebut DKI Jakarta menjadi provinsi yang warganya paling banyak dilaporkan meninggal dunia di luar rumah sakit atau fasilitas kesehatan. "Yang sudah di atas 1.000 itu lagi-lagi di DKI Jakarta, lima kota sudah di atas 1.000," kata Said dalam konferensi pers daring di kanal YouTube LaporCovid19, Kamis. Rincian data korban per kota administrasi adalah, Jakarta Timur 403 orang, Jakarta Selatan 289 orang, Jakarta Utara 204 orang, Jakarta Pusat 162 orang dan Jakarta Barat 156 orang. Data tersebut dihimpun oleh Lapor COVID-19 dari berbagai sumber dengan metode "crowdsourcing", mulai dari laporan warga ke kanal aduan Lapor COVID-19, pemberitaan media massa dan laporan dari sumber-sumber lain yang terverifikasi. Selain data yang dihimpun sendiri, Lapor COVID-19 juga mengaku telah mendapat data resmi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait jumlah pasien COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Berdasarkan data dari Dinkes DKI, ada 1.161 orang meninggal dunia di luar rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jumlah itu lebih kecil dari yang dihimpun Lapor Covid-19. Meski paling tinggi, LaporCovid-19 menilai bukan berarti angka kematian masyarakat yang isoman di Jakarta ini paling tinggi, bisa jadi daerah lain lebih tinggi, karena sistem keterbukaan informasi di Jakarta yang menurutnya lebih baik. "Karena data yang kami dapatkan di Jakarta ini sudah mendekati riilnya. Karena ini data official. Ini data yang dilaporkan pemakaman berbasis prokes di Jakarta, jadi seperti itu," katanya. Hal itu, tambahnya, juga menjadi tantangan bagi daerah lain untuk mau terbuka mengenai hal itu. "Ini beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi sorotan," demikian Co-inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif. (sws)
Keterlaluan, Biaya Tes PCR Rp900,000
By Asyari Usman Medan, FNN - Ada teman yang hasil tes swabnya positif Covid. Begitu juga istri dan ibu si istri. Karena positif, semua orang di rumah teman itu harus tes PCR yang berbiaya Rp900,000. Ada 6 orang yang wajib tes, dengan total biaya Rp5,400,000. Mereka bukanlah orang kaya dalam arti uang segitu tak seberapa. Terasa berat bagi mereka. Tapi diwajibkan untuk ambil tes PCR. Saya tanya apakah harus tes? Kenapa tidak isolasi mandiri saja? Plus konsumsi vitamin dan suplemen terus berjemur matahari jam 10. Kata teman itu, dokter mewajibkan tes PCR guna mengetahui tingkat CT virus. Yaitu, tingkat ketertularan. Bagi saya, biaya test PCR Rp900,000 itu keterlaluan mahalnya. Siapa pun yang melakukan tes ini, sungguh tidak punya hati. Semahal apakah rupanya alkes yang digunakan? Biaya yang begitu mahal ini terasa sekali komersialisasi tes PCR. Benar-benar gila. Tidak berlebihan kalau disebut mencari keuntungan sadis di tengah kesulitan rakyat. Pemerintah seharusnya menyediakan tes PCR tanpa biaya. Begitu juga tes-tes lainnya. Bukankah pemerintah wajib melindungi seluruh rakyat? Setelah ditelusuri, ternyata Kemenkes yang menetapkan semacam HET (harga eceran terringgi) tes PCR. Ini sangat memalukan. Bahkan banyak rumah sakit yang melanggar HET dimaksud. Artinya, membebankan biaya lebih dari Rp900,000. Pemerintah tak bisa mengemukakan alasan tak punya dana untuk menyediakan tes gratis di mana pun dilakukan. Di Puskesmas atau di RS swasta harus sama-sama gratis. Harus diadakan dananya. Ini untuk kepentingan rakyat. Mengapa untuk dikorupsi selalu ada duitnya?[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Konsumsi Kafein Bantu Hilangkan Lemak di Perut
Jakarta, FNN - Lemak menjadi salah satu masalah bagi tubuh jika ternyata terlalu menumpuk di bagian perut karena bisa meningkatkan potensi masalah organ dalam hingga darah tinggi. Meski demikian rupanya ada cara sederhana untuk mengurangi lemak secara alami dengan mengonsumsi minuman yang memiliki kandungan kafein. Melansir India Times, Rabu, dalam studi yang dilakukan pakar dan tercantum dalam “American Journal of Clinical Nutrition” dibuktikan bahwa kafein berdampak pada metabolisme orang- orang yang obesitas. Metabolisme yang merupakan proses tubuh mengubah makanan menjadi energi, dengan mengonsumsi kafein rupanya anda bisa mempercepat proses metabolisme dan menurunkan berat badan. Dalam studi itu subjek yang memiliki berat badan normal boleh mengonsumsi kafein dengan hitungan 8 miligram per kilogram berat badannya. Setelah diobservasi terlihat bahwa hasil metabolisme di dalam tubuhnya meningkat signifikan dalam waktu tiga jam setelah mengonsumsi kafein. Selanjutnya, untuk subjek dengan obesitas dan grup lainnya mendapatkan konsumsi 4 miligram per kilogram berat badan mereka. Kedua grup itu juga mengalami peningkatan metabolisme tubuh, meski demikian pembakaran yang optimal didapatkan oleh kelompok yang tidak mengalami obesitas. Hasil riset itu pun menyebutkan kafein dapat meningkatkan metabolisme tubuh baik dengan berat badan normal maupun obesitas, namun tetap bekerja lebih optimal membakar lemak pada orang dengan berat badan normal. Dalam situs milik ahli nutrisi Holland and Barrett, berkaca dari penilitian di jurnal tersebut, Anda disarankan hanya mengonsumsi sesuai takaran dalam percobaan itu. Jika anda memiliki berat badan 50 kilogram, dengan takaran 8 miligram perkilogram maka anda bisa mengonsumsi sebanyak 400 miligram kafein. Kafein secara mudah bisa ditemukan dari kopi atau pun teh yang tersedia banyak di pasaran. Untuk 1 gelas kopi mengandung sekitar 100 miligram kafein, sedangkan 1 gelas teh baik teh hijau maupun teh hitam memiliki kandungan 75 miligram kafein. Artinya anda bisa mengonsumsi sebanyak 4 gelas teh atau kopi dalam sehari. Meski demikian perlu diingat, pemberian kafein tidak dibarengi dengan tambahan lainnya seperti gula atau pun krimer. Selain mengonsumsi kafein, untuk anda yang sedang berjuang menghilangkan lemak berlebih di perut disarankan tetap harus menjaga pola makan yang sehat dengan mengonsumsi makanan yang mengandung protein seperti kacang- kacangan, telur, dan ikan. Jangan lupa juga memenuhi kebutuhan minum air putih delapan gelas sehari. (mth)
Pertanggungjawaban Efek Vaksin
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Penyuntikan vaksin adalah upaya untuk penanggulangan di tengah pandemi. Tujuannya tentu sangat bagus agar terbangun imunitas tubuh terhadap serangan virus. Sebagai program nasional harapan agar mayoritas penduduk mendapat suntikan vaksin dapat terpenuhi. Negara sudah mengeluarkan dana sangat besar untuk ini. Sayangnya masalah vaksin ini masih saja terus menjadi bahan perbincangan, baik tahapan uji yang belum final, jenis vaksin yang digunakan, hingga syarat kondisi seseorang agar layak vaksin. Fakta vaksin tidak absolut menyebabkan ketertularan juga terjadi. Pemerintah cenderung memaksakan agar warga masyarakat menjalankan vaksinasi. Tidak ada kebijakan sukarela. Bahkan uniknya kini instansi BIN pun dikerahkan untuk mendatangi rumah ke rumah, suatu hal yang menarik sekaligus dinilai melampaui batas. Dikesankan tingkat kedaruratan negara sudah memuncak. Kebijakan hanya PPKM darurat enggan karantina wilayah (lock down). Agak licik juga Pemerintah ini. Memaksakan tetapi tidak memfasilitasi. Persoalan lain adalah tersiar berita yang perlu pengecekan kebenarannya yaitu tertahannya puluhan juta vaksin di gudang. Jika benar maka perlu waspada akan masa berlaku (expired date) vaksin tersebut dan bahaya atas penggunaannya. Seseorang yang divaksin tidak mungkin mengecek masa berlaku dosis vaksin yang akan disuntikan. Lagi pula apakah itu benar-benar vaksin ? Siapa yang menjamin ? Masalah yang perlu menjadi renungan bersama juga adalah bagaimana pertanggungjawaban atas efek dari vaksinasi, misalnya terjadi kelumpuhan bahkan meninggal. Apakah harus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban ? Siapa yang lebih layak bertanggung jawab? Dalam hal penyuntikan vaksin atas dasar sukarela mungkin risiko sebagiannya ditanggung pengguna, akan tetapi dalam situasi pemaksaan oleh Pemerintah, maka Pemerintah harus bertanggung jawab atas segala efek yang ditimbulkan. Kembali lagi, janganlah Pemerintah melakukan tindakan licik, aspek keuntungan dari bisnis vaksin itu didapat, tetapi risiko yang diakibatkannya berlepas tangan. Rakyat dibiarkan menjadi korban. Perkosaan, pemerasan, penganiayaan, atau pembunuhan namanya. Segera audit dana pandemi, audit kondisi vaksin, audit penyimpangan serius dari program penanggulangan pandemi Covid 19 secara menyeluruh. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
POPULER
