KESEHATAN
Menteri BUMN: Paket Obat Gratis agar Rakyat Tidak Kebingungan
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pendistribusian obat dan vitamin gratis bagi pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) adalah agar rakyat tidak merasa kebingungan. "Kami diberi tugas untuk memberikan suplai atau kepastian untuk pengadaan 300 ribu paket yang sekarang sudah dipromosikan, tentu hal ini menjaga negara hadir untuk rakyat, kita mau rakyat segera sembuh dari COVID-19, kita mau rakyat tidak kebingungan dengan adanya isu kekurangan obat," kata Erick Thohir di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis. Erick Thohir menyampaikan tersebut dalam acara "Peluncuran Paket Obat Isoman Gratis untuk Rakyat" yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada 300 ribu paket obat dan vitamin yang dibagikan kepada warga yang melakukan isoman di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah membagi menjadi tiga paket yaitu paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil PCR (polymerase chain reaction) positif tanpa gejala atau OTG; paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman; dan paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. "Makanya kita penetrasi dengan obat gratis ini secara baik. Kami berharap semua, apalagi TNI sekarang turun, kita mengharap rakyat sabar, kita akan hadir di rumah masing-masing dengan cara-cara tepat dan sesuai standar yang sudah ada di Kementerian dan BPOM," ungkap Erick. Meski ada pembagian obat gratis, Erick mengatakan masyarakat yang ingin mencari obat tetap dapat mencarinya ke apotek. "Kami bersama Kemenkes sudah launching website di Kemenkes sehingga warga bisa lihat ketersediaan obat di apotek-apotek di bawah Kimia Farma atau kementerian BUMN," tambah Erick. Selain itu BUMN farmasi, menurut Erick, terus memproduksi obat sesuai standar yang ditentukan Kemenkes dan BPOM. "Apalagi kemenkes kemarin sudah mengatakan beberapa obat ini bisa diakses oleh publik, hal ini yang kita utamakan kesediaan obat untuk masyarakat yang didukung oleh banyak kementerian," kata Erick. Namun Erick menegaskan, ketersediaan obat bukan hanya tanggung jawab BUMN farmasi melainkan juga perusahaan farmasi swasta lainnya. "Kami memastikan obat-obat generik dengan harga yang sangat terjangkau jauh di bawah pasaran, tentu kami tidak ingin menyaingi pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan perbaikan sistem untuk memastikan produksi obat ada," ungkap Erick. BUMN Farmasi, menurut Erick sudah memproduksi 4 jenis obat COVID-19 antara lain oseltamivir, paviravir, remdesivir dengan kuantitas yang besar. "Kami sekarang menjajaki obat-obat Tocilizumab yang sekarang memang menjadi salah satu obat yang dicari-cari dan kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan apakah ada akses supaya kita mendapat lisensi produksi obat yang dibutuhkan," jelas Erick. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 14 Juli 2021, total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 2.670.046 kasus dengan penambahan dalam 24 jam tercatat sebanyak 54.517 orang yang menjadi rekor kasus harian COVID-19 tertinggi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Adapun kasus aktif tercatat sebanyak 443.473 orang. Pasien sembuh bertambah sebanyak 20.123 orang sehingga akumulasi total yang telah sembuh adalah 2.157.363 orang. Sedangkan mereka yang meninggal karena terpapar COVID-19 bertambah 869 orang sehingga total kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah 69.210. (sws)
Presiden Jokowi Akan Dikorbankan?
Oleh Salamuddin Daeng Jakarta, FNN - Lihat di Brazil masyarakat sudah menuntut presidennya mundur. Di India 12 menteri mundur karena gagal mengatasi Covid19. Padahal Covidnya sendiri siapa penyebabnya belum jelas. Sampai sekarang otoritas global belum mampu menjelaskan kepada dunia dari mana asal virus. Apakah virus ini berasal dari laboratorium atau dari hewan. Apakah virus ini menular dari hewan secara alami, atau sejak kebocoran laboratorium maka virus menular secara alami, semua belumlah clear. Padahal asal usul virus dan mekanisme penularannya adalah informasi dasar yang diperlukan baik secara medis maupun secara politik, hukum dan sosial. Bagaimana mungkin menjelaskan turunannya kalau asal usulnya saja belum jelas. Namun akibat penerapan rezim kesehatan publik secara seragam di seluruh dunia telah menimbulkan kekacauan dia mana mana. Demonstrasi di seluruh dunia telah berlangsung secara masiv. Masyarakat berhadap hadapan langsung dengan pemerintah secara bertentang tentangan, berbagai isue memicu penolakan dan protes, mulai dari penolakan vaksinasi massal, penolakan vaksinasi pada anak anak di Itali hari ini, penolakan terhadap penerapan protokol kesehatan, penolakan terhadap denda atas pelanggaran protokol kesehatan dan lain sebagainya. Keadaan paling mengerikan akan dialami negara negara yang gak punya uang. Satu sisi akan menerapkan rezim kesehatan publik secara total dan keras, sisi lain negara itu tidak memiliki uang untuk membiayai rakyatnya, memberi makan dan mengganti kerugian bagi orang orang yang dirugikan akibat protokol Covid. Inilah yang harus dipertimbangkan secara matang oleh presiden Jokowi. Presiden harus mendapatkan informasi yang benar terkait dengan keadaan sosial politik yang berlangsung. Harus mencermati keadaan secara baik, jangan sampai menjadi ajang permainan pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari penerapan rezim kesehatan publik. Penting diketahui bahwa posisi rezim internasional dalam hal pembiayaan covid sudah berubah. Kalau jaman dulu ketika wabah melanda sebuah negara, maka berbondong bondong lah donor internasional datang. Namun sekarang sebaliknya yang datang adalah debt collector, mirip pemerasan melalui pasar keuangan. Jadi kalau gak punya uang bagaimana membiayai kesehatan publik. Kalau gak punya uang bagaimana pemerintah mengendalikan keadaan. Jangan sampai pemerintah dikorbankan oleh elit global yang mau cuci tangan atas keadaan chaos yang dihadapi semua negara. Semoga Indonesia ketahanan dan keamanan nasionalnya makin kuat. Amin
Wali Kota Solo Umumkan Positif Terpapar COVID-19
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka mengumumkan positif terpapar COVID-19 usai menjalani tes usap di Rumah Sakit Bung Karno (RSBK) beberapa waktu lalu. "Hasil tes PCR saya keluar pada Senin (12/7) pagi, saat ini saya sedang menjalani isolasi mandiri," katanya di Solo, Rabu. Sebelum terpapar, ia mengatakan sering mengunjungi sejumlah lokasi rawan paparan, di antaranya rumah sakit, tempat isolasi, dan lokasi vaksinasi. Sebelum akhirnya melakukan tes usap, ia sudah melakukan tes usap antigen namun hasilnya negatif. "Tetapi saya 'nggak' percaya, kemudian saya minta untuk tes PCR dan hasilnya positif," katanya. Meski demikian, ayah dua anak ini mengaku dalam kondisi sehat dan tidak merasakan gejala apapun sehingga cukup menjalani isolasi mandiri. "Saat tahu positif saya langsung memisahkan diri. Alhamdulilah anak, istri, ajudan, dan sopir semuanya negatif," katanya. Sementara itu, ia memastikan tetap melakukan pekerjaan melalui sistem daring. Ia juga sudah melakukan koordinasi dengan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa dan Sekretaris Daerah Ahyani lebih aktif turun ke lokasi rawan untuk memastikan penanganan COVID-19 berjalan dengan baik. "Saya juga minta ajudan untuk tetap 'muter' keliling Solo untuk membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan," demikian Gibran Rakabuming Raka. (sws)
BPOM: Penumpukan Obat Terapi COVID-19 di PBF karena Menunggu Order
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengemukakan penumpukan stok obat terapi COVID-19 di gudang penyimpanan Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi tidak menyalahi aturan sebab menunggu pesanan dari konsumen. "PBF yang resmi itu bisa jadi dianggap menumpuk obat, tapi sebenarnya itu kewenangan mereka menunggu 'order' dulu," katanya saat hadir secara virtual dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau dari Jakarta, Selasa. Sesuai peraturan distribusi obat, kata Penny, PBF yang memeroleh kewenangan untuk menyimpan obat yang belum mendapatkan pemesanan baik dari konsumen maupun perusahaan rekanan. Penny mengatakan distribusi obat tidak secara otomatis bisa dilakukan PBF meskipun di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini terjadi di Tanah Air. Berdasarkan undang-undang kesehatan dan peraturan cara distribusi obat yang baik, kata Penny, peristiwa penumpukan obat di tingkat PBF dapat diawasi secara langsung oleh otoritas berwenang. "Data ini bisa digunakan, misalnya oleh Kemenkes untuk menarik produk obat yang dibutuhkan bagi zona merah. Realokasi obat-obat yang dibutuhkan daerah lain berdasarkan sistem laporan tersebut," katanya. Berdasarkan hasil inspeksi BPOM terhadap proses distribusi obat terapi COVID-19 di instalasi PBF resmi, kata Penny, hingga Jumat (9/7) belum ada indikasi penimbunan yang ilegal. "Berdasarkan hasil inspeksi instalasi resmi PBF, dapat kami katakan bahwa belum ada indikasi penimbunan ilegal karena itu sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Hanya alasannya apa, ada hal lain yang bisa diobservasi lagi, misalnya harga dan sebagainya, itu di luar dari BPOM," katanya. Zat aktif obat terapi COVID-19 yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat dari BPOM di antaranya, Remdesivir untuk pasien dalam bentuk serbuk injeksi dan larutan konsentrat untuk infus. Remdisivir berbentuk serbuk injeksi diproduksi dengan sejumlah nama obat di antaranya Remidia, Cipremi, Desrem, Jubi-R, Covifor, dan Remdac, sedangkan Remdisivir dalam bentuk larutan konsentrat bernama Remeva. Remdisivir diberikan kepada pasien dewasa dan anak yang dirawat di rumah sakit setelah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan derajat keparahan berat. Zat aktif yang juga memperoleh izin darurat adalah Favipirapir dalam bentuk tablet salut selaput. Saat ini Favipirapir diproduksi dengan nama obat Avigan, Favipirapir, Favikal, Avifavir, dan Covigon. Indikasi obat tersebut diberikan kepada pasien COVID-19 dengan derajat keparahan sedang yang dikombinasi dengan standar pelayanan kesehatan. (sws)
Organda Aceh Dukung Vaksinasi Vaksin COVID-19 Awak Angkutan
Banda Aceh, FNN - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh mendukung vaksinasi vaksin COVID-19 bagi awak angkutan umum, terutama sopir dan kernet guna memulihkan perekonomian sektor transportasi. Ketua Organda Aceh H Ramli di Banda Aceh, Selasa, mengatakan vaksinasi COVID-19 merupakan program pemerintah menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19. "Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, sektor transportasi ikut terpuruk. Dengan adanya program vaksinasi untuk kalangan awak angkutan, kami optimistis sektor transportasi bisa bangkit kembali," katanya. Pihaknya sudah duduk bersama dengan Dinas Perhubungan Aceh dan Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh membahas program vaksinasi vaksin COVID-19. Dalam rapat koordinasi tersebut, kata dia, para pihak sepakat melaksanakan program vaksinasi menyasar awak angkutan umum. Tujuannya untuk mewujudkan kekebalan tubuh kalangan awak angkutan umum terhadap COVID-19. "Vaksinasi vaksin ini untuk mencegah angkutan umum menjadi klastes penularan COVID-19. Kalau sopir angkutan umum terpapar, maka semua penumpang yang dibawanya berpotensi tertular COVID-19," katanya. Menurut dia setelah awak angkutan umum menerima vaksin COVID-19, maka ke depannya perlu dikeluarkan kebijakan agar semua penumpang wajib memperlihatkan sertifikasi vaksin jika hendak menggunakan angkutan umum. "Kami mengajak perusahaan angkutan umum meyakinkan sopir dan kernet agar ikut program vaksinasi vaksin COVID-19. Vaksinasi ini untuk diri sendiri guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, sehingga pandemi virus corona ini bisa diakhiri," demikian H Ramli. (sws)
15,190 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Terima Vaksin Lengkap COVID-19
Jakarta, FNN - Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap mencapai 15,190 juta jiwa hingga 13 Juli 2021, pukul 12.00 WIB. Data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Selasa, jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19 per 13 Juli 2021 bertambah 154.530 menjadi 15.190.998 orang. Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 546.416 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 36.914.607 jiwa. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang. Jumlah itu bertambah seiring perluasan cakupan vaksinasi untuk kelompok anak dan ibu hamil. Sebelumnya, target vaksinasi awal yang ditetapkan pemerintah sebanyak 181,5 juta orang. Dengan demikian, maka tercatat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 17,72 persen dari total 208.265.720 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi baru meliputi 7,29 persen dari total sasaran. (sws)
Bupati HSS Minta Penerima Manfaat Program Pemerintah Divaksin COVID-19
Banjarmasin, FNN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry meminta kepada semua penerima manfaat program pemerintah untuk divaksin COVID-19. "Terkait program vaksinasi COVID-19 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mereka harus divaksin terlebih dahulu, tentunya setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan atau skrining," katanya di sela menyerahkan secara simbolis penyaluran bantuan sosial (Bansos) Program Rumah Sejahtera (PRS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di wilayah tiga Daha di Banjarmasin, Selasa. Menurut dia, ini hanya bentuk ikhtiar untuk meningkatkan daya tahan kelompok dan sosial, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten HSS. "Mari bersama-sama mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, jadi para penerima manfaat jangan takut untuk menjalani vaksinasi," ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial HSS Nordiansyah mengatakan dalam APBD murni HSS tahun 2021 diusulkan penerima bantuan sosial PRS sebanyak 500 orang, namun setelah diverifikasi akhir tersisa 352 orang yang berhak menerima. Ia mengatakan 148 orang tidak bisa menerima bantuan sosial karena meninggal dunia, mendapatkan bantuan dari APBD provinsi dan dari desa. Selain itu, mendapatkan bantuan dari keluarga, bahkan sudah ada yang rumahnya diperbaiki oleh warga. "Besaran bantuan sosial PRS Rp13,9 juta per KPM, sedangkan untuk bantuan sosial program UEP tahun 2021 sebanyak 140 orang, namun berdasarkan verifikasi akhir hanya 106 orang yang masih berhak menerima bantuan sosial," katanya. Sedangkan, 34 orang dilaporkan tidak memenuhi kriteria, karena sudah mampu, tidak ada usaha dijalankan, sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis dan meninggal dunia. Besaran bantuan UEP antara Rp2,7 juta sampai Rp3 juta per KPM. (sws)
Di Depok 37 Balita Terkonfirmasi Positif COVID-19
Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat melansir data sebaran pasien COVID-19 untuk kelompok usia dengan mencatat sebanyak 37 balita terkonfirmasi positif COVID-19. "Kami tak segan-segan mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M. Yakni mengenakan masker saat beraktivitas diluar rumah dan menjaga jarak," kata Juru Bicara Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana di Depok, Selasa. Kemudian, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Data yang dirilis per 12 Juli 2021, kasus positif COVID-19 ditemui di seluruh kelompok usia, mulai dari balita sampai lansia di atas 80 tahun. Pada kelompok usia 0-5 tahun sebanyak 37 kasus, usia 6-19 tahun 117 kasus. Lalu, usia 20-29 tahun 189 kasus, dan usia 30-39 tahun 200 kasus. Kemudian usia 40-49 tahun 206 kasus, usai 50-59 tahun 122 kasus, usia 60-69 tahun 62 kasus, usia 70-79 tahun tujuh kasus, dan usia lebih dari 80 tahun tiga kasus. Sedangkan untuk data perkembangan kasus virus Corona atau Covid-19, berdasarkan data yang dirilis per tanggal 12 Juli 2021, jumlah pasien sembuh sebanyak 367 orang. Jumlah pasien sembuh setiap harinya terus bertambah. Dengan penambahan tersebut, total pasien sembuh menjadi 56.379 orang atau 79,39 persen. Sedangkan kasus konfirmasi positif totalnya sebanyak 71.012 orang dan kasus konfirmasi aktif 13.362 orang. Lalu untuk kasus suspek aktif 324 orang serta kasus kontak erat aktif 4.163 orang. Pada data tersebut, juga terjadi penambahan kasus pasien yang meninggal dunia 14 orang. Dengan demikian, jumlah total meninggal dunia menjadi 1.271 orang. Kemudian, pasien probabel aktif tidak mengalami penambahan, 17 orang yang merupakan kasus suspek dengan ISPA berat, gagal napas. Atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. (sws)
PN Sampit Tutup Sementara Karena Banyak Pegawai Positif COVID-19
Sampit, FNN - Pengadilan Negeri Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menghentikan kegiatan dan ditutup sementara karena banyaknya pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. "Lockdown atau tutup pelayanan sementara sebagai upaya menekan jumlah penyebaran COVID-19 dikarenakan banyaknya pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lockdown atau tutup pelayanan sementara dilaksanakan mulai Jumat (9/7) sampai Jumat (16/7)," kata Ketua Pengadilan Negeri Sampit Darminto Hutasoit di Sampit, Senin. Darminto menjelaskan, hasil tes swab PCR menunjukkan ada tujuh pegawai yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk ada yang anak dan istrinya juga terjangkit. Hari ini ada 18 orang pegawai yang menjalani tes swab PCR di Klinik Islamic Center dan belum diketahui hasilnya. Untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19, Darminto memutuskan melakukan 'lockdown' atau tutup sementara. Ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus mematikan ini. Saat ini dari sekitar 40 pegawai di Pengadilan Negeri Sampit, sebagian besar pegawai melaksanakan pekerjaan dari rumah masing-masing atau WFH (work from home). Dia meminta masyarakat memahami kondisi saat ini, namun pihaknya berupaya pelayanan tetap diupayakan tetap berjalan. Persidangan pun diputuskan dihentikan sementara, kecuali yang sifatnya urgen atau darurat. Ini menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penularan yang meluas. Langkah ini sambil menunggu hasil swab PCR seluruh pegawai. Pegawai yang hasil swab PCR negatif maka akan dimungkinkan bekerja memberikan pelayanan. Selama lockdown, pelayanan tetap bisa berjalan. Khusus upaya hukum, penerimaan surat masuk dilayani secara khusus sesuai protokol kesehatan. Khusus layanan permohonan izin sita atau geledah, perpanjangan penahanan serta izin serta izin besuk diproses melalui aplikasi online e-GESIT + pada situs www.gesitplus.pn-sampit.go.id. "Kami mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19. Hari ini ada 18 orang yang di-swab PCR di KIC. Mudah-mudahan hasilnya negatif. Tapi kalau hasilnya positif maka akan lockdown evaluasi apakah akan diperpanjang atau dihentikan," demikian Darminto. (sws)
Empat Pasien Positif COVID-19 Meninggal Dunia di Tarakan
Tarakan, FNN - Sebanyak empat pasien positif COVID-19 meninggal dunia di Tarakan, Kalimantan Utara sehingga jumlah kumulatif pasien terkonfirmasi positif yang meninggal dunia sebanyak 120 orang. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Senin menyatakan bahwa empat pasien yang meninggal dunia berinisial Z (52) warga Kelurahan Sebengkok dan JA (37) warga Kelurahan Karang Anyar kedua tidak memilik kormobid. Meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan pada hari Minggu (11/7). Sedangkan dua pasien lain yang meninggal berinisial DK (67), warga Kelurahan Pamusian dan M (56), warga Kelurahan Kampung Enam. Keduanya memiliki kormobid diabetes melitus dan meninggal dunia di RSUD Tarakan pada hari Senin. Sampai saat ini, jumlah kasus konfirmasi meninggal dunia sebanyak 120 orang dan kasus probable yang meninggal dunia sebanyak enam orang. Sedangkan jumlah kasus aktif COVID-19 sebanyak 327 orang. Terjadi penambahan kasus positif COVID-19 di Tarakan sebanyak 47 orang, maka jumlah kumulatif kasus konfirmasi sebanyak 6.525 orang. Serta tidak terdapat penambahan kasus konfirmasi yang sembuh. Jumlah kumulatif pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 6.078 orang. Kemudian jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 47 orang. Kasus suspek yaitu orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir. Sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan 14 hari terakhir. Dimana sebelumnya timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19, orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 401 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Dinkes mengimbau kepada masyarakat Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga kasus suspek, kasus probable, kontak erat dan kasus konfirmasi. (sws)
POPULER
