KESEHATAN
Berpikirlah Positif Hadapi Pandemi CPVID-19
Semarang, FNN - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mewabah hampir di semua negara, termasuk Indonesia, sejak 2020 hingga sekarang belum berakhir, bahkan bencana nonalam ini menjadi momok bagi masyarakat di seluruh dunia. Namun, menurut Guru Besar dalam Bidang Ilmu Keperawatan Jiwa pada Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Prof. Suryani, Ph.D, jangan sampai ketakutan terhadap virus corona penyebab COVID-19 itu menimbulkan stres dan kecemasan. Masalahnya, kata Suryani, stres atau cemas bisa menurunkan imunitas. Lantas, ia menjelaskan bahwa saat stres dan cemas terjadi, antibodi lambat berproduksi sehingga tubuh lemah dan gampang terkena infeksi, termasuk infeksi virus corona. Kecemasan juga muncul akibat banyaknya informasi simpang siur terkait dengan wabah ini di media sosial, katanya merujuk informasi yang dipublikasikan via laman unpad.ac.id pada bulan April 2020, atau setelah kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Karena belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, alangkah baiknya masyarakat ingat akan kata-kata bijak "Hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan rasa sabar". Setidaknya hal ini menenangkan pikiran ketika menghadapi musibah bencana nonalam ini. Selain kata-kata bijak, perlu pula mengedepankan pikiran positif agar selalu memikirkan hal yang terbaik yang bakal terjadi, bukan malah hal-hal yang terburuk yang berujung pada kecemasan. Banyak sisi positif ketika bangsa ini dilanda wabah COVID-19 sejak Maret hingga hingga sekarang. Setidaknya pandemi ini mendorong masyarakat untuk melek dan makin akrab dengan teknologi. Pada masa pandemi ini masyarakat tampaknya sudah akrab dengan istilah pembelajaran jarak jauh (PJJ). Penerapan PJJ sejak April 2020 ini tidak lain bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, terutama pada anak-anak. Hasil survei Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Indonesia (P2GI) di akhir tahun 2020, misalnya, menunjukkan 70 persen guru menggunakan media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Line, dan Instagram untuk PJJ selama pandemi COVID-19. Disebutkan pula 54 persen responden menggunakan Google Classroom untuk PJJ, 42 persen responden memilih aplikasi Zoom untuk PJJ, 31 persen responden menggunakan Google Meet untuk PJJ. Sementara itu, kurang dari 10 persen responden yang menggunakan aplikasi lainnya, seperti Cisco Webex, Microsoft Teams, U Meet Me, Rumah Belajar, Quipper School, Edmodo, dan Ruangguru untuk PJJ. Menurut Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr Pratama Persadha, semuanya itu dipakai secara bergantian, atau tidak hanya memakai satu platform. Pemakaian platform media sosial, khususnya WhatsApp, sangat tinggi karena menyesuaikan dengan aplikasi yang sudah ada, ditambah lagi mudah menggunakannya. Bahkan, WhatsApp pada masa pandemi ini menambah beberapa fitur, misalnya untuk video call bisa sampai 50 orang. Inilah yang memudahkan para guru, murid, dan orang tua siswa untuk memakai WA. Apalagi, WhatsApp dan media sosial lain tidak memerlukan biaya langganan seperti zoom dan layanan konferensi video lainnya. Minus Edukasi Soal pemakaian sebenarnya ada pembelajaran secara cepat. Namun, pakar keamanan siber CISSReC ini menyayangkan masih minusnya edukasi tentang sisi keamanannya. Dalam memakai WA dan media sosial, misalnya, sebisa mungkin semua akun sudah ditambahkan verifikasi dua langkah agar tidak mudah diretas atau diambil pihak lain. Ini sama sekali belum ada edukasi ke bawah. Adapun cara mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah di WhatsApp, pertama pilih ikon tiga titik di pojok kanan atas aplikasi WA, kemudian pilih menu Settings, masuk ke pengaturan Account, pilih two step verification, bikin personal identification number (PIN) 6 digit angka, lalu masukkan juga alamat surat elektronik (email). Untuk mengamankan akun media sosial, tidak lupa juga untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah dan mematikan layanan pihak ketiga pada akun media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan YouTube. Pratama yang pernah menjadi pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), yang kini menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu mengutarakan bahwa tingkat keamanan memang bergantung pada dua pihak, pihak penyedia platform dan pihak pengguna (user). Oleh karena itu, dari sisi media sosial sebenarnya akan sangat aman bila sudah dilakukan verifikasi dua langkah. Namun, dari sisi platform konferensi video sempat banyak keluhan, seperti zoom yang mudah diretas. Kendati demikian, seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kelemahan sudah berusaha ditutup. Penerapan WFH Sejak virus corona melanda Tanah Air hingga sekarang, sejumlah perusahaan menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) guna mencegah klaster baru penularan COVID-19 di lingkungan kerja. Apakah penerapan WFH ini berdampak pada penambahan atau pengurangan biaya suatu perusahaan? Pertanyaan ini dijawab oleh hasil survei Microsoft terhadap empat negara bahwa penambahan atau pengurangan anggaran terkait dengan keamanan siber bergantung pada fokus masing-masing perusahaan. Sejumlah negara yang disurvei Microsoft, yakni Jerman, India, Amerika Serikat, dan United Kingdom (UK) atau Kerajaan Bersatu Britania Raya (Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales). Bagi perusahaan besar, terutama teknologi, menurut Pratama, anggaran keamanan jelas ditingkatkan, mengingat banyaknya pegawai yang harus bekerja dari rumah. Ditambah lagi, belakangan ini marak penjualan data pribadi masyarakat di RaidForums. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan WFH perlu membekali tools keamanan siber kepada pegawai yang berkerja di rumah guna mencegah peretasan data. Terkait dengan penerapan WFH, sejumlah platform untuk menunjang mobilitas pegawai agar peretas tidak mudah menjebol data mereka pun tumbuh di tengah pandemi COVID-19, seperti aplikasi jaringan pribadi virtual atau virtual private network (VPN) untuk bekerja dari jarak jauh. Berikutnya, firewall (sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet). Bahkan, implementasi teknologi seperti zero trust (keamanan pusat data yang memeriksa seluruh traffic pada network) yang menurut Pratama biayanya tidak murah. Di lain pihak, dengan penerapan WFH, membuat jam kerja lebih fleksibel sekaligus lebih lama, bahkan di luar jam kerja masih melakukan pekerjaan kantor. Hal ini sebenarnya bukanlah hal baru sejak era BlackBerry Messenger (BBM) dan WA. Namun, pada masa pandemi ini menjadi sebuah kebiasaan. Meski semua itu bergantung pada setiap perusahaan apakah bisa melakukan penyesuaian atau tidak ke arah yang lebih produktif. Semestinya dalam kondisi saat ini mengarah pada produktivitas kerja karena waktu tidak tersita untuk perjalanan pergi/pulang kantor sehingga kondisi fisik lebih prima dan fokus. Hal positif lainnya, banyak sekali peluang di tengah pandemi karena banyak hal baru yang bisa dilakukan lewat aring. Misalnya, memberikan ursus singkat memasak dari rumah dan semacamnya. Karena hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi bencana alam maupun bencana nonalam secara akurat, berpikirlah positif dalam menghadapinya. Di sinilah butuh kepiawaian sang pemimpin dalam mengatasi pelbagai persoalan, termasuk pandemi COVID-19 yang memerlukan langkah cepat dan akurat tetapi tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. (mth)
DKI Boleh Gelar Vaksinasi COVID Tahap III untuk Warga 18 Tahun ke Atas
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah diperbolehkan menggelar vaksinasi COVID-19 tahap III untuk warga yang berusia 18 tahun ke atas. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.04/II/1496/2021 yang diterima di Jakarta pada Rabu, ada tiga pertimbangan persetujuan perluasan sasaran vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta tersebut. Pertama, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa transmisi penularan COVID-19 di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang masuk ke Kementerian Kesehatan sampai dengan 6 Juni 2021, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sebesar 435.135 kasus (bertambah 1.019 orang), dengan kasus aktif sebanyak 11.516 (2,6 persen) dan kematian sebanyak 7.438 kasus (bertambah 15 orang), dimana 35 persen kasus positif aktif dengan gejala sedang sampai dengan kritis membutuhkan perawatan di Rumah Sakit. Persentase kasus positif di DKI Jakarta selama satu pekan terakhir juga lebih dari 5 persen (mencapai 7,62 persen). "Hal ini menunjukkan bahwa transmisi penularan penyakit di Provinsi DKI Jakarta masih cukup tinggi," demikian tertulis dalam surat Ditjen P2P kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tersebut. Kedua, vaksinasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta masih terbatas pada sasaran yang tinggal di kawasan permukiman kumuh saja sesuai surat dari Direktur Jenderal P2P Nomor SR.02.06/II/1134/2021 pada 3 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga dengan sasaran masyarakat rentan. Ketiga, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara yang menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan menilai penting untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menekan dan mengendalikan kasus COVID-19 di wilayahnya. Salah satunya dengan mencapai imunitas kelompok (herd immunity) melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan yang tinggi dan merata. "Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Provinsi DKI Jakarta dapat memperluas sasaran vaksinasi COVID-19 kepada seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas, dengan tetap memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, kelompok masyarakat lanjut usia, petugas pelayanan publik dan kelompok masyarakat rentan (masyarakat di daerah kumuh, orang dengan gangguan jiwa, dan pra-lansia) yang belum mendapatkan vaksinasi maupun belum lengkap vaksinasinya," demikian tertulis dalam surat Ditjen P2P Kemkes tersebut. Namun, implementasi dan strategi percepatan pelaksanaan vaksinasi disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta boleh melakukan koordinasi dan kerja sama untuk perluasan dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan jajaran TNI, Polri, komunitas, organisasi lokal, organisasi keagamaan, dan pihak swasta dalam mendukung capaian target vaksinasi COVID-19 di wilayah masing-masing. (mth)
Pasien COVID-19 di Gunung Kidul Bertambah 42 Menjadi 3.343 kasus
Gunung Kidul, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di daerah itu bertambah 42 kasus baru sehingga jumlah totalnya naik menjadi 3.343 kasus sepanjang pandemi COVID-19. "Pada 9 Juni 2021 ada tambahan sebanyak 42 tambahan kasus positif COVID-19 baru di Kabupaten Gunung Kidul," kata Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, dr Dewi Irawaty di Gunung Kidul, Rabu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Gunung Kidul, total terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 3.343 kasus dengan rincian 2.864 sembuh, 320 dalam perawatan, dan 159 meninggal dunia. Ia mengakui selain muncul klaster Pabrik Tas Nogosari, Desa Bandung, Kecamatan Playen, muncul juga klaster Dengok II di kecamatan yang sama dengan jumlah 30 warga terkonfirmasi COVID-19. "Saat ini, Klaster Dengok II sudah ditangani secara prosedural. Kalau masih terjadi, memang sulit dibendung. Kami mohon semua pihak terliibat dalam pecegahan penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," kata Dewi Irawaty. Sementara itu, Kepala Desa Dengok, Kecamatan Playen, Suyanto mengatakan beberapa pekan terakhir, di wilayahnya terdapat 30 orang terkonfirmasi COVID-19. Mereka tersebar di Dusun Dengok II, dua RT diantaranya masuk zona merah. "Untuk mencegah terjadinya penyebaran, kami melakukan penutupan aktivitas masyarakat atau lockdown. Penutupan ini dilakukan selama 14 hari ke depan, tetapi menyesuaikan situasi, dan menunggu petunjuk dari gugus tugas kecamatan, serta Dinas Kesehatan," katanya. Ia mengatakan kasus ini berawal salah seorang warga meninggal setelah dirawat karena terkonfirmasi COVID-19. Setelah dirawat, warga tersebut meninggal, dan langsung dimakamkan pada tengah malam dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, keluarga dilakukan penelusuruan menggunakan tes antigen saat itu negatif. Namun, pada sore harinya salah seorang keluarga mengalami sesak nafas, dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata terkonfirmasi positif setelah menjalani tes swab PCR. "Berdasarkan hasil swab PCR Puskesmas Playen II, sebanyak 27 warga Dengok II terkonfirmasi COVID-19, dan tiga lainnya dari Dengok I dan Dengok III," demikian Suyanto. (sws)
99,13 Persen dari Total Warga Kota Magelang Jadi Peserta JKN-KIS
Magelang, FNN - Sebanyak 126.281 jiwa dari total warga Kota Magelang, Jawa Tengah yang mencapai 127.394 jiwa atau 99,13 persen telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Atas capaian kepesertaan JKN-KIS tersebut, Pemerintah Kota Magelang, Rabu, menerima sertifikat kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta karena sudah mencapai 99,13 persen per 4 Juni 2021. Sertifikat diserahkan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY Dwi Martiningsih kepada Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz di halaman kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang. Dwi Martiningsing mengapresiasi Pemkot Magelang karena capaian itu menandakan adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program JKN-KIS, khususnya di Jawa Tengah. "Ini menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki niat yang tulus untuk menyejahterakan warganya," katanya dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang. Ia menyebutkan dari angka tersebut maka warga Kota Magelang yang belum menjadi peserta JKN-KIS mencapai 1.113 jiwa atau 0,89 persen. Menurut dia, pemerintah tidak menginginkan warganya tidak memiliki jaminan kesehatan saat sakit. Oleh karena itu, capaian UHC merupakan persoalan yang serius. Program ini sebagai baik dan perlu dukungan pemerintah daerah serta memiliki manfaat yang tinggi. Ia menyampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM 2020-2024, pemerintah menetapkan UHC minimal 98 persen penduduk terdaftar dalam Program JKN pada Tahun 2024. Selain Kota Magelang, daerah di Jawa Tengah dengan UHC tertinggi kedua adalah Kota Semarang yakni 95,45 persen. "Maka Kota Magelang lebih cepat tiga tahun dalam merealisasikannya dan ini daerah yang pertama di Provinsi Jawa Tengah yang mendeklarasikan UHC di atas 98 persen," katanya. Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan capaian ini hasil kekompakan seluruh komponen dari organisasi perangkat daerah, lembaga legislatif, forkopimda, termasuk masyarakat dan BPJS Kesehatan. "Beberapa komponen kami sangat luar biasa, bukan karena wali kotanya. Kekompakan itu penting karena berkah dari langit itu akan datang. UHC mencapai 99,13 persen bukan dari saya tapi bapak ibu semua, tanpa dukungan tidak mungkin tercapai," katanya. (sws)
Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Melonjak
Jakarta, FNN - Sejumlah pihak telah memperkirakan bahwa 2-3 pekan setelah libur panjang Lebaran bakal terjadi lonjakan kasus baru infeksi virus corona (COVID-19). Prediksi atau perkiraan itu mengindikasikan tanda-tanda terjadi dalam beberapa hari terakhir. Laporan dan data dari berbagai daerah menunjukkan peningkatan kasus positif. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebutkan kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 6.993 orang. Sedangkan pasien yang sembuh bertambah 5.594 orang hingga Senin (7/6) pukul 12.00 WIB. Begitu juga kasus kematian bertambah sebanyak 191 orang. Dengan adanya tambahan pasien terkonfirmasi positif, maka jumlah akumulasi kasus di Indonesia mencapai 1.863.031 orang. Kemudian 1.711.565 orang telah dinyatakan sembuh dan 51.803 jiwa meninggal dunia sejak kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sementara suspek dilaporkan sebanyak 91.269 jiwa dan spesimen yang diuji sebanyak 64.056 spesimen. Sedangkan kasus aktif dilaporkan bertambah sebanyak 1.208 kasus sehingga total menjadi 99.663 kasus aktif. Penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan laporan harian paling banyak terjadi di Jawa Barat sebanyak 1.790 kasus, Jawa Tengah (1.451), menyusul DKI Jakarta (1.197). Riau mencatatkan angka kasus kesembuhan tertinggi mencapai 561 pasien sembuh. Bangka Belitung mencatatkan sebanyak 236 pasien sembuh serta Aceh sebanyak 189 pasien sembuh. Kasus kematian terbanyak dilaporkan berada di Jawa Tengah sebanyak 28 jiwa, kemudian Jawa Timur (27) dan Riau serta Jawa Barat masing-masing 22 jiwa. Kasus COVID-19 secara kumulatif paling tinggi di DKI Jakarta total 436.332 kasus, Jawa Barat (321.551) dan Jawa Tengah (206.683). Jumlah pasien sembuh kumulatif terbanyak di DKI Jakarta 416.971 orang, Jawa Barat (296.198), dan Jawa Timur (143.099). Adapun kasus kematian paling banyak terjadi di Jawa Timur 11.505 jiwa, Jawa Tengah (9.416), dan DKI Jakarta (7.313). Vaksinasi Dalam dunia medis, vaksinasi merupakan upaya untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh menghadapi potensi serangan penyakit. Kini vaksinasi digencarkan pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd imunity). Jumlah warga Indonesia yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 terus bertambah setiap hari. Hal itu seiring dengan ketersediaan vaksin yang berhasil dicapai pemerintah di tengah tingginya permintaan vaksin di seluruh dunia. Hingga Senin, jumlah warga yang sudah mendapat dua suntikan vaksin COVID-19 atau sudah selesai menjalani vaksinasi mencapai 11 juta lebih. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan, jumlah warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi COVID-19 bertambah 70.312 menjadi total 11.197.069 orang. Sedangkan warga yang sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 tercatat 17.775.918 orang, bertambah 132.315 orang dari hari sebelumnya. Program Vaksinasi Gotong-Royong juga sudah berjalan. Bahkan sampai 30 Mei 2021 telah menjangkau 49 ribu pekerja dari 36 badan usaha atau badan hukum. Sasaran program vaksinasi COVID-19 tahap I dan II sebanyak 40.349.049 orang, meliputi sumber daya manusia bidang kesehatan, pekerja sektor pelayanan publik dan warga lanjut usia (lansia). Vaksinasi pada pekerja sektor pelayanan publik termasuk guru dan warga lansia masih berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta warga atau sekitar 70 persen dari penduduk Indonesia guna mewujudkan kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Ketersediaan vaksin sangat krusial dalam upaya akselerasi pelaksanaan program vaksinasi nasional. Pemerintah Indonesia telah mendapat tambahan 313.100 dosis vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Kerja keras Menurut Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi tambahan pasokan vaksin dari AstraZeneca tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada Sabtu (5/6) pukul 18.00 WIB. Dengan kedatangan tambahan pasokan vaksin tersebut, Indonesia telah menerima total 92,2 juta dosis vaksin COVID-19 berupa vaksin jadi maupun bahan baku vaksin. Kedatangan vaksin AstraZeneca dari Covax Facility ini tak lepas dari kerja keras Pemerintah Indonesia yang sejak Oktober 2020 telah menjajaki kerja sama multilateral COVID-19 Covax, sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara mendapatkan vaksin COVID-19 Melalui mekanisme GAVI Covax Advance Market Commitment, Indonesia memperoleh jatah vaksin COVID-19 sebesar tiga hingga 20 persen dari jumlah penduduk. Indonesia total telah menerima tiga juta dosis vaksin jadi dari Sinovac, sebanyak 6,7 juta dosis vaksin jadi dari AstraZeneca dan satu juta dosis vaksin jadi Sinopharm. Selain itu bahan baku 81,5 juta dosis vaksin dari Sinovac. Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan vaksinasi agar bisa menjangkau rata-rata satu juta warga per hari mulai Juni 2021 guna mempercepat terwujudnya kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi pada sumber daya manusia bidang kesehatan, pekerja sektor pelayanan publik dan warga lanjut usia. Selain itu mulai memvaksinasi penduduk berusia 50 tahun ke atas. Isolasi Gencarnya vaksinasi COVID-19 juga berlangsung Di DKI Jakarta. Vaksinasi dilakukan di tengah masih tingginya angka kasus baru di ibu kota. Selain vaksinasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif hari-hari setelah mudik Lebaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 675 Tahun 2021 tentang Lokasi Isolasi Terkendali. Lokasi isolasi untuk penanganan pasien COVID-19 itu berkapasitas 8.249 orang. Kepgub Nomor 675 Tahun 2021 ditandatangani Anies selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta pada 31 Mei 2021. Keputusan Gubernur DKI Jakarta itu mengubah atas Kepgub Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi terkendali milik Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19. Kepgub DKI Jakarta Nomor 675 Tahun 2021 itu menimbang adanya kebijakan Satgas COVID-19 Nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel, penginapan dan wisma bagi orang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian pemberhentian pembiayaan penginapan bagi tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dan menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan fasilitas isolasi terkendali serta penginapan bagi tenaga kesehatan sesuai Kepgub Nomor 979 Tahun 2020. Berdasarkan Lampiran Kepgub Nomor 675 Tahun 2021 tercantum daftar lokasi isolasi terkendali dan penginapan bagi tenaga kesehatan milik Pemprov DKI dengan total kapasitas mencapai 8.249 orang. Daftar lokasi isolasi terkendali pasien COVID-19 tahap pertama berkapasitas sebanyak 607 orang, terdiri atas Graha Wisata TMII mencapai 100 orang dan Graha Wisata Ragunan (200 orang). Hotel Grand Mansion Menteng (77), Pusdiklat Gulkarmat Ciracas (30) serta Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari (200). Kemudian daftar lokasi tahap kedua sebanyak 6.648 orang terdiri atas Rusun Nagrak Cilincing (2.550), Rusun Pasar Rumput Manggarai (3.968) dan SMPN 285 Pulau Untung Jawa (20). SMKN 61 Pulau Tidung (40), SMPN 28 Pulau Panggang (20), SDN 01 Pulau Kelapa (30) serta PKBM Pulau Harapan (20 orang). Daftra lokasi tahap ketiga berkapasitas 994 orang terdiri atas Balai Kesenian Kebon Melati (85 orang), GOR Rawamangun (100), GOR Senen (100) serta GOR Johar Baru (50). GOR Kemakmuran Petojo Utara Gambir (30 orang), GOR Kecamatan Tanah Abang (60) dan GOR Kecamatan Kemayoran (40 orang). Selanjutnya, GOR Kecamatan Grogol Petamburan (50 orang), GOR Kecamatan Tambora (50), GOR Kecamatan Kebon Jeruk (50) dan GOR Kecamatan Cilandak (75). GOR Mampang Prapatan (40), GOR Tebet (40) serta GOR Pancoran (40 orang). Lokasi lainnya, yakni GOR Pasar Minggu (25 orang), Wisma Atlet Raden Intan (32), GOR Ciracas (50), GOR Cengkareng (47) dan GOR Setu (30 orang) Pemprov DKI juga menyiapkan lokasi penginapan bagi tenaga kesehatan berkapasitas 835 orang terdiri atas SMK 27 Sawah Besar (32 orang) dan SMK 57 Pasar Minggu (36). SMK 24 Cipayung (28), LPMP Provinsi DKI (480), Gedung PKK Melati Jaya (72) dan Jakarta Islamic Center (185 orang). Sesuai maksud dan tujuannya, tempat-tempat itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru COVID-19. Tidak ada lonjakan yang signifikan adalah dambaan banyak pihak. (sws)
Lonjakan Covid-19 di Madura Menggila
Bangkalan, FNN - Kasus COVID-19 di Madura mengalami lonjakan tajam. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengambil langkah antisipasi untuk menghentikan angka penyebarannya, yakni dengan melakukan penyekatan di jembatan Suramadu. Petugas melakukan tes swab massal bagi pengendara yang hendak masuk Kota Pahlawan, dari Jembatan Suramadu di pos penyekatan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sisi selatan Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Minggu (06/6/2021). Tes swab massal tersebut sebagai upaya untuk menekan jumlah penularan Covid-19 menyusul adanya klaster penularan Covid-19 baru pasca Lebaran. Apalagi dalam dua hari terakhir ini juga terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan Madura.Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebut, lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan memaksa manajemen RSUD setempat menutup layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Sabtu (05/6). Sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien covid-19 di RSUD Bangkalan dinyatakan positif corona dan salah seorang dokter dilaporkan meninggal dunia.Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim per 5 Juni 2021, kasus kumulatif Covid-19 di Bangkalan tercatat ada sebanyak 1.754 kasus. 1.520 dinyatakan sembuh, 178 meninggal dunia dan sebanyak 56 pasien masih dirawat. Lonjakan tersebut diduga karena tingginya mobilitas masyarakat saat momen mudik Idul Fitri beberapa waktu lalu. Disisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat Bangkalan terhadap protokol kesehatan juga masih rendah. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Ganis Setyaningrum mengatakan, penyekatan mulai dilakukan oleh pihaknya pukul 10.00 WIB, Minggu (6/6/2021). Pihaknya menyekat kendaraan di Jembatan Suramadu, jalur Madura ke Surabaya. "Karena ada peningkatan kasus positif (COVID-19) di Madura," ujarnya dikonfirmasi. Dalam giat penyekatan, sambung Ganis, petugas akan mengecek kelengkapan pengendara, seperti KTP hingga surat bebas COVID-19. Apabila diketahui berasal dari tiga kabupaten yang sedang mengalami lonjakan kasus dan tidak punya surat bebas COVID-19, maka dites swab antigen di cek poin. "Cek KTP tiga wilayah di Madura yang diduga sedang tinggi COVID-19," ucapnya. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jatim, kasus aktif di Madura ada 56 di Kabupaten Bangkalan, delapan di Sampang dan tiga di Pamekasan pada Sabtu (5/6/2021). Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr. Herlin Ferliana menyampaikan peningkatan kasus terbanyak dilaporkan di Bangkalan. Bahkan, RSUD setempat menutup layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) sejak per Sabtu (5/6/2021). "Iya kelihatannya sudah mulai terjadi peningkatan kasus ini setelah liburan panjang, itu yang kami khawatirkan," ungkap dia. "Di Bangkalan, terjadi peningkatan kasus, dan benar, direktur RSnya karena ada yang dokter spesialis radiology yang meninggal, lalu ada beberapa nakes juga terkonfirmasi positif, sehingga mereka mulai hari ini menutup IGDnya," pungkasnya. (ant)
Lonjakan Covid-19 di Kudus Makin Mengkhawatirkan
Kudus, FNN – Kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah menggila. Drastisnya lonjakan kasus itu disebut akibat warga yang nekat menggelar tradisi saat Lebaran 2021. Ada dua tradisi yang disebut jadi biang kerok meningkatnya kasus Corona di Kusud. Pertama, wisata religi berupa ziarah. Kedua tradisi kupatan yang biasa digelar 7 hari pasca Lebaran. Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penambahan 183 kasus Covid-19. Dengan demikian, total kasus aktif mencapai 1.413 orang. "Lonjakan kasus saat ini merupakan tambahan kasus sebelumnya yang hasil tes usap tenggorokan PCR-nya belum keluar karena masuk daftar antrean," kata Bupati Kudus, Hartopo, Sabtu (5/6). Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers virtual, Jumat (4/6/2021) mengatakan bahwa keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah, serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus, 7 hari pasca-Lebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di sana yang saat ini telah menderita COVID-19 yaitu sebanyak 189 orang dan rumah sakit yang belum menerapkan secara tegas dan disiplin zonasi merah kuning dan hijau, triase pasien COVID-19 dan non COVID-19 serta keluarga pasien. Contoh dari ini adalah masih adanya pasien COVID-19 di rumah sakit yang didampingi oleh keluarganya, yang keluar masuk wilayah rumah sakit tanpa screening. Wiku mengungkapkan, akibat tradisi itu, kasus COVID-19 di Kudus meningkat 30 kali lipat. Persentase kenaikan kasus Corona di Kudus bahkan jauh lebih tinggi dengan skala nasional. Dampaknya, hampir seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 penuh terisi. "Kudus mengalami kasus positif secara signifikan dalam satu minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat. Dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48 persen dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan kasus aktif nasional yang hanya 5,47%," papar Wiku. "Adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan tempat tidur ruang isolasi dan ruang ICU rujukan di COVID-19 mengalami kenaikan tajam. Bahkan per tanggal 1 Juni lebih dari 90% dari seluruh tempat tidur terisi. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan," sambungnya. Wiku kemudian mengingatkan kepada satgas penanganan COVID-19 di daerah lain untuk dapat mengantisipasi sebaran COVID-19. Khususnya mencegah kerumunan kegiatan keagamaan. "Mohon agar satgas daerah dapat mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayahnya masing-masing sehingga dapat segera menentukan penanganan dan kebijakan terbaik yang bisa dilakukan, agar kasus tidak meningkat tajam seperti di Kudus. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya apabila terdapat kesulitan untuk melakukan penanganan medis," ucapnya. Panglima TNI Turun Tangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari melonjaknya angka kasus positif di wilayah tersebut. Ratas tersebut berlangsung di sela kunjungan kerja Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, Minggu, dihadiri pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Kudus HM Hartopo. Dalam arahannya, Panglima TNI meminta semua pihak bekerja intensif dalam menurunkan angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus, agar kembali ke zona hijau lagi. "Pak Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab, karena saat ini 60 desa yang menjadi zona merah, agar menjadi hijau kembali, Tentunya harus memiliki sistem yang baik," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulisnya. Panglima meminta Dandim dan Kapolres Kudus serta jajarannya harus membantu Bupati, agar terbentuk sistem yang baik dalam penanganan COVID-19 di wilayah itu. Menurut Panglima TNI, kabupaten lain di Jawa Tengah telah melakukan strategi penebalan Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta meningkatkan fungsi posko yang ada di PPKM Mikro tersebut. Panglima menambahkan, adanya Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Kepala Dinkes Kabupaten Kudus yang terkonfirmasi positif COVID-19 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat harus lebih ditingkatkan agar virus SARS-CoV2 tidak semakin menyebar dan menyebabkan tenaga kesehatan harus bekerja lebih ekstra. "Setiap desa harus ada satu Posko PPKM Mikro agar zona merah menjadi kuning dan akhirnya menjadi hijau. Tugasnya menegakkan protokol kesehatan, membantu dan mendata pelaksanaan PCR dan segera dilakukan pemisahan untuk isolasi jika sudah terkonfirmasi positif," ujar Panglima TNI. Panglima TNI dan Kapolri juga meminta kepada semua pihak tak hanya TNI dan Polri, agar lebih intensif dalam penanganan COVID-19 di Kudus, termasuk para tokoh masyarakat setempat juga untuk aktif membangun kesadaran disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat. Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi, Forkopimda Kabupaten Kudus serta para Pejabat Utama TNI dan Polri. (dtk,ant)
Panglima TNI dan Kapolri Cek Penanganan COVID-19 di Kudus
Kudus, FNN - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta Kepala BNPB Ganip Warsito mengecek upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyusul lonjakan kasus yang terjadi dan tertinggi di Jateng, Minggu. Kunjungan mereka ke Kudus, setelah sebelumnya meninjau pelaksanaan vaksinasi di tiga kabupaten di Jateng, seperti Kabupaten Blora, Ciacap, dan Pati. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, beserta pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro. "Kami sangat prihatin dengan meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Kudus ini. Kami minta semua pihak termasuk TNI dan Polri agar lebih intensif dalam penanganan COVID-19," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melalui rilis yang diterima ANTARA, Minggu. Dari data yang diterima, kata Sigid, jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.975 orang, sedangkan sembuh 5.918 orang, dan meninggal dunia 659 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus dirinya bersama Panglima dalam menangani COVID di Kabupaten Kudus. "Ketersediaan tempat tidur di tujuh rumah sakit di Kabupaten Kudus juga semakin menipis karena dari 393 tempat tidur sudah terisi 359 tempat tidur atau 91 persen. Sementara ruang ICU dari 41 tempat tidur juga terisi 92 persen atau 38 tempat tidur," ujarnya. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Kudus dalam kondisi yang kurang baik apalagi jika terjadi penambahan kasus aktif di wilayah sekitarnya. Untuk itu dia meminta semua instansi baik TNI Polri, bersama-sama menangani COVID-19 di Kabupaten Kudus agar kembali pulih seperti semula. "Masalah COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, TNI ataupun Polri. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, oleh karena itu semua harus bergerak bersama," terangnya. Pemerintah, TNI dan Polri sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Minimal saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan). Polri bersama dengan TNI juga menyiapkan delapan Armoured Water Cannon (AWC) untuk menyemprotkan cairan desinfektan di sejumlah tempat sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit virus corona di Kudus. Kapolri juga memerintah Kapolda Jateng untuk lebih fokus menangani enam desa yang terpapar COVID-19 untuk menerjunkan satu SSK pasukan Brimob menjaga desa tersebut. Sehingga, tidak ada warga yang keluar kemanapun selama Isolasi mandiri. Semua pasukan baik dari Babinsa, Babinkhamtibmas, Batalyon dan Brimob serta tenaga kesehatan, semuanya ditempatkan di Kabupaten Kudus dengan harapan COVID-19 di Kudus bisa segera hilang.
90 Persen Warga Surabaya Ingin Kelonggaran Akses Saat Pandemi
Surabaya, FNN - Survei persepsi publik mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga menyebut 90 persen dari total warga Kota Surabaya yang disurvei menginginkan kelonggaran akses pada sebagian atau semua sektor saat pandemi. "Meski pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun 90 persen warga ingin kelonggaran terkait akses pada sebagian atau semua sektor. Namun tetap kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi elemen yang utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah," kata mahasiswa Magister Manajemen Unair Achmad Zanwar A. saat menyampaikan hasil survei di Balai Kota Surabaya, Sabtu. Meski demikian, kata dia, kerja keras Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji untuk menangani pandemi COVID-19 juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Sebanyak 81 persen warga merasa puas terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan Pemkot Surabaya. "Rekomendasi yang kami berikan adalah pemkot membuat peraturan yang konkret sebagai pedoman sektor-sektor ketika ingin membuka tempatnya," ujarnya. Penelitian ini dilakukan mahasiswa MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Angkatan 55/AP. Survei dilaksanakan pada 15-25 Mei 2021, dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan 100 responden. Margin of error sebesar kurang lebih 9,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas riset yang telah dilakukan mahasiswa MM Unair. Masukan-masukan dalam riset ini akan menjadi pertimbangan Pemkot Surabaya dalam pengambilan keputusan kebijakan. "Harapan saya, masukan-masukan dan evaluasi ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi bisa dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar saya dapat potret persepsi masyarakat dari berbagai pihak. Selain itu, kami juga akan melakukan kolaborasi, tidak hanya soal survei, tapi juga usaha konkrit untuk menyelesaikan masalah di Surabaya," ujar dia. Menurut dia, survei yang dilakukan MM Unair ini sama persis seperti survei yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, jika semua berkolaborasi maka permasalahan bisa diselesaikan. Apalagi Unair memiliki SDM yang hebat di bidang manajemen, bisnis dan lainnya. (sws)
Kapolri Minta Wilayah Sekitar Kudus Waspadai Lonjakan COVID
Blora, FNN - Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit Prabowo meminta sejumlah daerah yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk mewaspadai lonjakan kasus COVID-19. "Lonjakan kasus COVID di Kabupaten Kudus meningkat hingga 30 persen dalam sepekan," kata Kapolri dalam siaran pers usai mengunjungi Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu. Menurut dia, tiga wilayah di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora harus mewaspadai kenaikan kasus yang terjadi di Kudus. Ia meminta forum koordinasi pemerintah daerah untuk aktif mengedukasi pentingnya protokol kesehatan di tengah penurunan kesadaran masyarakat. Menurit dia, kendornya protokol kesehatan jangan sampai menyebabkan terjadinya lonjakan COVID-19 seperti di Malaysia dan India. "Gelorakan 5M dalam kehidupan, terutama saat hajatan warga atau kegiatan lain yang bisa menimbulkan kerumunan," katanya dalam kunjungan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sementara Panglima TNI meminta adanya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan COVID-19. "Antisipasi kegiatan-kegiatan budaya di wilayah, jangan sampai menimbulkan kerumunan," katanya.
POPULER
