KESEHATAN
Ombudsman Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Meski Sudah Divaksin
Bantul, FNN - Ketua Lembaga Ombudsman DIY Suryawan Raharjo meminta masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, meski sudah mendapat suntikan vaksin untuk kekebalan tubuh dari virus corona itu. "Walaupun sudah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas). Vaksin itu hanya bagian dari ikhtiar, tetapi kita tetap taat pada prokes dan 5M," kata Ketua Lembaga Ombudsman DIY Suryawan Raharjo usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bantul, Jumat. Menurut dia, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara masif di Sentra Vaksinasi SMK Kesehatan Bantul perlu diapresiasi, karena bisa berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat. "Pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilaksanakan secara masif ini harapannya nanti bisa meningkatkan produktivitas dan masyarakat karena tidak lagi khawatir terhadap masalah pandemi ini," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Bantul Dwi Pudyaningsih Joko Purnomo, yang turut meninjau pelaksanaan vaksinasi kader kesehatan memberikan dukungan kepada Dinkes Bantul, dan berharap pelaksanaan vaksinasi ini memberikan kekebalan tubuh bagi pelayan kesehatan di tingkat dusun. "Apresiasi kepada Tim Vaksinasi Dinkes Bantul, Kader Kesehatan Bantul, dan SMK Kesehatan yang telah memfasilitasi tempat vaksinasi di Bantul, saya mengharapkan usai program vaksinasi ini, Bantul terbebas dari COVID-19 dan masyarakat mencapai herd immunity," katanya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepada kader-kader dan masyarakat Bantul yang belum divaksin untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi, agar segera terbebas dari COVID-19. "Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia," ajak istri Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo ini. Kepala Dinkes Bantul Agus Budi Rahardjo mengatakan, bahwa sasaran vaksinasi hari ini adalah kader kesehatan non-lansia sejumlah 350 orang, nantinya kader kesehatan di Bantul yang berjumlah 12.070 orang juga akan divaksinasi dua kali sesuai jadwal yang telah disusun Dinkes Bantul. "Ada 12.070 kader kesehatan maupun posyandu (pos pelayanan terpadu) nantinya akan menerima vaksinasi sebanyak dua kali di Sentra Vaksinasi COVID-19 SMK Kesehatan Bantul ini," kata Agus. (sws)
Ganjar Kirim Nakes Bantu Tangani Lonjakan Covid-19 di Kudus
Semarang, FNN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengirimkan puluhan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus. "Total ada 96 dokter dan perawat yang diperbantukan, dengan rincian lima dokter spesialis paru, lima dokter spesialis penyakit dalam, 38 dokter umum, dan 48 perawat," kata Ganjar, di Semarang, Jumat malam. Sebagian tenaga kesehatan yang dikirim ke Kabupaten Kudus itu berasal dari dokter di RSUD Moewardi, Kota Surakarta, dan sebagian lagi dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jateng. "Untuk perawat, ini butuhnya agak banyak 198, 48 sudah kami penuhi dari pemprov, terus kemudian yang masih proses kami 150 ini, ada dari PPNI, Poltekkes, Stikes yang sedang menyiapkan kurang lebih 150," ujarnya pula. Pemprov Jateng saat ini juga sedang menyiapkan tenaga kesehatan lain yang bakal diperbantukan di Kabupaten Kudus, seperti analis kesehatan, ahli gizi, hingga apoteker. "Saat ini masih dalam proses 'assessment' untuk bisa segera diperbantukan," kata politikus PDI Perjuangan itu pula. Menurut Ganjar, kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus saat ini mulai diatur dengan baik, dan pemkab setempat juga telah mengirimkan sejumlah kebutuhan, yang beberapa di antaranya juga telah dipenuhi oleh Pemprov Jateng. "Ya sekarang kami memantau Kudus sambil sekaligus mendampingi, karena memantau saja tidak cukup," ujarnya. Selain itu, alat-alat kesehatan juga sebagian telah dipenuhi Pemprov Jateng, seperti ventilator dan oksigen, sedangkan alkes seperti High Flow Nasal Cannula (HFNC) dan hepa filter, Ganjar telah mengusulkan agar dibantu pemerintah pusat. "Dan untuk obat-obatan, alhamdulillah semua yang dibutuhkan udah kami kirim. Lalu untuk APD juga sama, semua kebutuhannya kami kirim. Jadi artinya apa, sampai dengan kebutuhan yang sifatnya dukungan teknis kami coba bantu," katanya lagi. Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus. (sws)
Khofifah Berharap Tokoh Masyarakat-Agama Yakinkan Vaksin Aman
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap peran tokoh masyarakat - tokoh agama meyakinkan warga, khususnya para lanjut usia, bahwa vaksinasi aman dilakukan. "Ini sebagai upaya untuk memberikan rasa yakin dan aman, serta kekhawatiran efek yang ditimbulkan setelah vaksin," ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat malam. Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga memerintahkan jajarannya melakukan "jemput bola" dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat serta turun langsung ke daerah. Khusus kategori lansia, Gubernur Khofifah minta adanya pendekatan dan pendampingan untuk meyakinkan agar tidak ada kekhawatiran. "Kalau bisa berbagi tugas dengan ASN, tokoh masyarakat dan agama untuk turun langsung bersosialisasi lebih masif melalui berbagai media dengan mendatangi titik-titik tertentu atau diselenggarakan terpusat di satu tempat," ucapnya. Menurut Khofifah, capaian angka vaksinasi untuk warga lanjut usia di Jatim masih harus terus ditingkatkan, terlebih guna mencapai target vaksin 100 persen di akhir Juni 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Jatim, hingga 3 Juni 2021, vaksinasi untuk lanjut usia di wilayah setempat masih 23,27 persen dari total target sasaran sebanyak 2.551.433 orang. Jumlah vaksinasi dosis pertama untuk lanjut usia di Jatim masih 600.930 dosis dengan persentase 23,55 persen. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua tercatat 271.331 dosis dengan prosentase 10,63 persen. Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa masih banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Mantan menteri sosial tersebut mengimbau seluruh pihak bekerjasama dan memastikan kesiapan vaksinator, sekaligus mengecek stok vaksin masih aman di setiap daerah. "Tenaga kesehatan, TNI, Polri harus bersinergi untuk percepatan vaksinasi lanjut usia. Dinas Kesehatan Jatim juga harus memastikan hingga ke daerah-daerah," tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. (sws)
DPRD Banten Ingatkan Mundurnya 20 Pejabat Dinkes Tak Ganggu Pelayanan
Serang, FNN - DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera mengambil langkah-langkah sebagai upaya antisipasi, jangan sampai mundurnya 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten bisa mengganggu pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. "Kalau memang itu benar-benar mundur dari jabatannya, Pemprov Banten segera mencari untuk penggantinya. Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu gara-gara persoalan ini. Apalagi saat ini Dinkes yang memiliki peranan penting di tengah pandemi COVID-19," kata Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo, di Serang, Kamis. Budi mengatakan, DPRD Banten meminta Pemprov Banten untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 oleh Dinkes Banten. "Ya kalau memang dinonjobkan, segera mencari pejabat baru. Karena tidak mungkin program berjalan kalau tidak ada pejabatnya yang melaksanakan. Apalagi situasi saat ini masih pandemi," kata politisi PKS ini pula. Budi juga meminta ke depan agar pejabat di Dinkes Banten khususnya, membangun komunikasi yang baik antarpimpinan dengan bawahan, sehingga tercipta suasana organisasi dan kerja sama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekda Provinsi Banten Al Muktabar megatakan, pihaknya sudah meminta keterangan 20 pejabat yang menyatakan mengundurkan diri. Pihaknya sudah mendapatkan berbagai informasi serta alasan-alasan para pejabat tersebut mengundurkan diri. "Mereka alasannya berbeda-beda. Ini sedang kami analisa dan segera disampaikan kepada Pak Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Provinsi Banten," kata Al Muktabar. Menurutnya, keputusan untuk mundur sebagai pejabat adalah hak individu, karena memang ada aturan yang mengatur itu. Namun demikian, karena ini diajukan secara kolektif, maka pihakanya melakukan kroscek atau klarifikasi kepada masing-masing pejabat tersebut mengenai alasan mundurnya dari jabatan saat ini. (ant)
Hipertensi Rentan Terpapar Covid-19
Jakarta, FNN - Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Badai Bhatara Tiksnadi menjelaskan alasan mereka dengan penyakit tak terkontrol rentan terkena COVID-19. "COVID-19 mudah menyerang orang dengan sistem imun lemah dan tekanan darah yang tinggi terutama kondisi yang menahun akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi tidak sanggup menghadapi infeksi virus dan akhirnya terkena COVID-19," ujar dia dalam webinar kesehatan, Kamis. Badai mengatakan, data Satgas COVID-19 menunjukkan dari sekitar 1400-an pasien COVID-19, sebanyak 50 persen di antaranya mengalami hipertensi. Penyakit terkait tekanan darah di atas 140/90 mmHg ini bahkan menjadi komorbid terbanyak pada kasus COVID-19, diikuti obesitas, diabetes dan penyakit jantung. Pasien yang tekanan darahnya tidak terkontrol atau tidak diobati akan berisiko mengalami COVID-19 berat dan komplikasi dibandingkan mereka yang terkontrol. Kemudian, mereka bersama dengan penyandang penyakit jantung, diabetes, masalah ginjal dan obesitas juga mengalami angka kesakitan dan kematian yang tinggi akibat COVID-19. "Menurut pemantauan dan data, perburukan sangat cepat itu pada populasi ini. Data dari China, sekitar 2,7 kali lipat lebih tinggi (risiko perburukan) pada pasien risiko gemuk, hipertensi dan diabetes. Semakin banyak punya faktor risiko itu kemungkinan kematiannya semakin tinggi, kemungkinan alat bantu napas hingga 2 kali lipat," kata Badai yang merupakan salah satu dokter dari RSUD Dr. Hasan Sadikin, Bandung itu. Lalu apa yang bisa dilakukan bila pasien hipertensi terkena COVID-19? Badai menyarankan mereka tetap meminum obat sesuai petunjuk dokter, mengendalikan penyakit hipertensi mereka dan melakukan protokol kesehatan 5M yakni mengenakan masker, mencuci tangan rutin, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Terkait vaksin COVID-19, pasien hipertensi boleh divaksin asalkan tekanan darahnya di bawah 180/110 mmHg, tekanan darah stabil atau terkontrol dan tidak ada keluhan apapun. Hipertensi, saat tekanan darah di atas 140/90 mmHg awalnya tidak bergejala sehingga terkadang tak disadari. Penyakit ini baru bergejala setelah menyerang organ penting seperti pada otak bila stroke, jantung apabila terkena serangan jantung dan pembuluh darah yang menyumbat. Badai mengingatkan Anda agar jangan sampai terkena hipertensi dengan melakukan sejumlah pencegahan salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. "Ini tidak bisa kembali. Makanya mencegah itu penting dan bukan hanya buat kita, kalau sudah stroke yang menderita anak, keluarga kita. Kalau serangan jantung fatal, tiba-tiba meninggal, siapa yang mencari nafkah. Tolong cegah, cegah, cegah itu sangat penting," demikian kata Badai. (ant)
Pemkot Medan Prediksi Kasus Covid-19 Bakal Melonjak
Medan, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, memprediksi bakal terjadi lonjakan kasus COVID-19 usai libur lebaran, sehingga rumah sakit diminta memperhatikan tingkat keterisian tempat tidur. "RS Royal Prima sudah melakukan penambahan bed (tempat tidur) isolasi dan ICU. Ini mengantisipasi antrian pasien COVID-19, apalagi diprediksi akan terjadi lonjakan kasus," ucap Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Medan, Kamis. Ia mengaku, tercatat RS Royal Prima menambah seperti yang disampaikan manajemen dengan menyediakan bed isolasi sebanyak 86 bed dari 290 bed yang direncanakan, dan 20 bed ICU. RS Martha Friska juga sudah beroperasi kembali menangani pasien virus corona dengan melakukan penambahan 50 bed mengantisipasi "Bed Occupancy Rate (BOR)" Kota Medan yang terus meningkat. Meski adanya penambahan bed ini, namun Wali Kota Medan tetap berharap tidak terjadi lonjakan COVID-19 di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. "Mudah-mudahan bed ini tidak dipergunakan. Apabila nantinya tetap terjadi lonjakan, maka kita harapkan rumah sakit ini siap untuk menampungnya," tutur Wali Kota. Direktur Utama RS Royal Prima, dr Suhartina Darmadi, menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan 290 kamar isolasi di antaranya siap dioperasikan 86 kamar isolasi, dan 20 bed ICU, "Masing-masing kamar isolasi di isi satu bed dengan fasilitas sekelas kamar VIP. Kecuali memang pasien itu satu keluarga, dan kita sediakan satu kamar untuk dua orang," ujarnya. (ant)
Belum Terima Insentif Covid-19, 30 Perawat Melapor ke Bupati Morut
Morowali Utara, FNN - Sebanyak 30 perawat mendatangi Wakil Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, H Djira K melaporkan bahwa selama sembilan bulan tidak pernah mendapat insentif penanganan pasien COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonodale tempat mereka bekerja. "Kami datang mewakili teman-teman perawat yang selama ini mendapat tugas khusus menangani pasien yang terindikasi positif COVID-19. Kami sudah menanyakan kepada pimpinan RSUD Kolonodale dan Dinas Kesehatan tapi tidak mendapat jawaban," kata Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Morut Marsoni Sule di ruang kerja Wabup Morut di Kantor Bupati Morut, Kamis. Di depan Wabup mereka mengaku terkahir mendapat insentif penanganan pasien COVID-19 Agustus 2020. Marsoni mengemukakan para perawat itu mendapat Surat Keputusan (SK) khusus untuk menangani para pasien COVID-19. "Dengan demikian mereka mendapat honor atau insentif khusus selain honor yang mereka terima setiap bulannya sebagai perawat," ujarnya. Wabup Morut H Djira K dalam pertemuan itu menyampaikan agar para perawat tersebut bicara apa adanya tanpa ditambah atau dikurangi. "Bicara terbuka saja, jangan takut-takut. Nanti kita cari tahu apa masalahnya," ujarnya. Ia menjanjikan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mengkonfirmasi laporan para perawat tersebut. Djira juga sempat menanyakan besaran honor tiap perawat dari dana COVID-19 tersebut. Ini dimaksudkan untuk mengetahui angka total honor yang mereka persoalkan. "Besarnya honor tergantung dari jumlah pasien COVID-19 yang dirawat. Semakin banyak pasien yang dirawat maka semakin besar nominalnya," ucap Marsoni.
DPRD Sumbar Minta Pemprov Evaluasi Penerapan Prokes
Padang, FNN - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta pemerintah provinsi Sumbar mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di daerah itu karena meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19 setelah Idul Fitri 1442 Hijriah. "Pasca-perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan angka kematian di Sumbar, hal ini tidak terlepas dari lemahnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat," kata Supardi di Padang,Kamis. Selain itu, meningkatnya jumlah kasus juga disebabkan lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menerapkan Perda 6 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. "Pemerintah daerah harus segera lakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan perda tersebut," kata dia. Menurut dia meski terjadi peningkatan kasus, aktifitas masyarakat terutama di sektor ekonomi harus tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pemulihan ekonomi tetap berjalan. "Kita minta penerapan perda harus dilakukan secara menyeluruh agar meminimalkan penyebaran virus," kata dia. Sebelumnya Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu mengajak masyarakat di provinsi itu agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan karena jumlah kasus positif COVID-19 semakin meningkat "Terjadi peningkatan kasus sejak bulan lalu dan ini menandakan kesadaran masyarakat masih rendah," kata dia. Ia mengatakan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto telah memerintahkan kepada para Kapolres di jajarannya untuk selalu aktif dalam memberikan imbauan tersebut. Mulai dari memasang spanduk ataupun sticker yang di pasang di tempat-tempat keramaian sehingga masyarakat dapat mematuhinya. "Sesuai perintah bapak Kapolda, nanti di seluruh tempat di wilayah Polres akan di pasang imbauan taat protokol kesehatan," kata dia. Menurut dia imbauan itu berisikan ajakan untuk taat protokol kesehatan yang akan dipasang di ruang publik seperti rumah makan, tempat rekreasi, tempat ibadah dan tempat yang dianggap ramai berkumpulnya masyarakat. "Ini sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan taat protokol kesehatan sebagai kuncinya," kata dia.
Pasien Rawat Inap RSD Wisma Atlet Bertambah 134 Orang
Jakarta, FNN - Jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis, bertambah 134 orang jika dibandingkan sehari sebelumnya (Rabu, 2/6)), kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien rawat inap terkonfirmasi positif (COVID-19) di Tower 4, 5, 6, dan 7 (bangsal perawatan) sebanyak 2.278 orang, sementara jumlah semula (satu hari sebelumnya) 2.144 orang. Ada penambahan jumlah pasien rawat inap sebanyak 134 orang," kata Aris menerangkan perkembangan situasi di RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Kamis. Ia menyampaikan terhitung sejak 23 Maret 2020 hingga 3 Juni 2021 atau dalam periode lebih dari satu tahun, jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 86.463 orang. Dari jumlah itu, 83.216 pasien COVID-19 telah dinyatakan sembuh dan keluar rumah sakit, sementara 881 pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Ia mencatat jumlah pasien meninggal di RS Darurat Wisma Atlet per 3 Juni 2021 ada 88 orang. Dalam kesempatan yang sama, Aris menyampaikan perkembangan situasi di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, per Kamis. "Pasien rawat inap ada 95 orang terdiri atas 63 pria dan 32 perempuan. Sekitar 95 pasien seluruhnya terkonfirmasi positif COVID-19," terang Aris sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya. Ia mencatat ada pengurangan jumlah pasien rawat inap di RSKI Pulau Galang dalam waktu 24 jam terakhir sebanyak 14 orang. "Pasien rawat inap per 3 Juni 2021 sebanyak 95 orang, semula (satu hari sebelumnya) 109 orang. Ada pengurangan jumlah pasien rawat inap sebanyak 14 orang," kata dia. Terhitung sejak 12 April 2020 sampai 3 Juni 2020, RSKI Pulau Galang telah menerima total 13.852 pasien. Dari jumlah itu, sebanyak 6.418 pasien dinyatakan sembuh, 42 pasien dirujuk ke rumah sakit lain, dan 7.297 pasien suspek telah selesai menjalani perawatan, katanya. Sejauh ini, RSKI Pulau Galang belum melaporkan adanya korban jiwa akibat COVID-19 dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun.
Israel Lihat Kaitan Vaksin Pfizer dan Kasus Radang Jantung Pria Muda
Yerusalem, FNN - Kementerian Kesehatan Israel mengatakan pada Selasa (1/6) bahwa pihaknya menemukan kemungkinan hubungan sejumlah kecil kasus peradangan jantung yang diamati terutama pada pria muda yang menerima vaksin COVID-19 Pfizer di Israel dengan vaksinasi mereka. Pfizer mengatakan belum mengamati tingkat kondisi yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai miokarditis, daripada yang biasanya diperkirakan pada populasi umum. Pada Selasa, perusahaan farmasi itu belum menanggapi permintaan komentar. Di Israel, 275 kasus miokarditis dilaporkan antara Desember 2020 dan Mei 2021 di antara lebih dari lima juta orang yang divaksinasi, kata kementerian itu, saat mengungkapkan temuan penelitian yang ditujukan untuk memeriksa masalah tersebut. Sebagian besar pasien yang mengalami radang jantung menghabiskan tidak lebih dari empat hari di rumah sakit dan 95 persen dari kasus mereka diklasifikasikan sebagai ringan, menurut penelitian, yang menurut kementerian dilakukan oleh tiga tim ahli. Studi tersebut menemukan "ada kemungkinan hubungan antara menerima dosis kedua (dari vaksin Pfizer) dan munculnya miokarditis di antara pria berusia 16 hingga 30 tahun," kata kementerian dalam sebuah pernyataan. Menurut temuan, hubungan seperti itu diamati lebih banyak di antara pria berusia 16 hingga 19 tahun dibandingkan kelompok usia lainnya. Kelompok penasihat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat pada Mei merekomendasikan studi lebih lanjut tentang kemungkinan hubungan antara miokarditis dan vaksin mRNA, yang mencakup vaksin dari Pfizer dan Moderna Inc. Sistem pemantauan CDC tidak menemukan lebih banyak kasus daripada yang diperkirakan dalam populasi, tetapi kelompok penasihat itu mengatakan dalam pernyataan bahwa anggota merasa penyedia layanan kesehatan harus diberi tahu tentang laporan "potensi efek samping." Kementerian Israel merilis pernyataan, yang tidak berisi rekomendasi, menjelang keputusan yang diharapkan banyak orang tentang apakah anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun di Israel akan mulai divaksinasi. Kementerian itu mengatakan tim yang memeriksa masalah tersebut akan membuat rekomendasinya kepada direktur jenderal kementerian, tetapi tidak menyebutkan tanggal. Laporan media Israel mengatakan keputusan untuk memasukkan kelompok usia 12-15 tahun dalam program vaksinasi negara itu bisa keluar paling cepat pada Minggu. Israel telah menjadi pemimpin dunia dalam peluncuran vaksinasi. Dengan infeksi COVID-19 turun dalam hanya beberapa hari dan total kasus aktif hanya 340 di seluruh negeri, ekonomi telah dibuka sepenuhnya, meskipun pembatasan tetap diterapkan pada wisatawan yang datang. Sekitar 55 persen dari penduduk Israel telah divaksin. Pada Selasa, pembatasan jarak fisik dan keharusan menunjukkan kartu khusus vaksinasi --tanda sudah divaksin-- untuk memasuki restoran dan tempat tertentu sudah dicabut. (ant)
POPULER
