KESEHATAN
Lonjakan Covid-19 di Kudus Makin Mengkhawatirkan
Kudus, FNN – Kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah menggila. Drastisnya lonjakan kasus itu disebut akibat warga yang nekat menggelar tradisi saat Lebaran 2021. Ada dua tradisi yang disebut jadi biang kerok meningkatnya kasus Corona di Kusud. Pertama, wisata religi berupa ziarah. Kedua tradisi kupatan yang biasa digelar 7 hari pasca Lebaran. Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penambahan 183 kasus Covid-19. Dengan demikian, total kasus aktif mencapai 1.413 orang. "Lonjakan kasus saat ini merupakan tambahan kasus sebelumnya yang hasil tes usap tenggorokan PCR-nya belum keluar karena masuk daftar antrean," kata Bupati Kudus, Hartopo, Sabtu (5/6). Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers virtual, Jumat (4/6/2021) mengatakan bahwa keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah, serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus, 7 hari pasca-Lebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di sana yang saat ini telah menderita COVID-19 yaitu sebanyak 189 orang dan rumah sakit yang belum menerapkan secara tegas dan disiplin zonasi merah kuning dan hijau, triase pasien COVID-19 dan non COVID-19 serta keluarga pasien. Contoh dari ini adalah masih adanya pasien COVID-19 di rumah sakit yang didampingi oleh keluarganya, yang keluar masuk wilayah rumah sakit tanpa screening. Wiku mengungkapkan, akibat tradisi itu, kasus COVID-19 di Kudus meningkat 30 kali lipat. Persentase kenaikan kasus Corona di Kudus bahkan jauh lebih tinggi dengan skala nasional. Dampaknya, hampir seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 penuh terisi. "Kudus mengalami kasus positif secara signifikan dalam satu minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat. Dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48 persen dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan kasus aktif nasional yang hanya 5,47%," papar Wiku. "Adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan tempat tidur ruang isolasi dan ruang ICU rujukan di COVID-19 mengalami kenaikan tajam. Bahkan per tanggal 1 Juni lebih dari 90% dari seluruh tempat tidur terisi. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan," sambungnya. Wiku kemudian mengingatkan kepada satgas penanganan COVID-19 di daerah lain untuk dapat mengantisipasi sebaran COVID-19. Khususnya mencegah kerumunan kegiatan keagamaan. "Mohon agar satgas daerah dapat mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayahnya masing-masing sehingga dapat segera menentukan penanganan dan kebijakan terbaik yang bisa dilakukan, agar kasus tidak meningkat tajam seperti di Kudus. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya apabila terdapat kesulitan untuk melakukan penanganan medis," ucapnya. Panglima TNI Turun Tangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari melonjaknya angka kasus positif di wilayah tersebut. Ratas tersebut berlangsung di sela kunjungan kerja Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, Minggu, dihadiri pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Kudus HM Hartopo. Dalam arahannya, Panglima TNI meminta semua pihak bekerja intensif dalam menurunkan angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus, agar kembali ke zona hijau lagi. "Pak Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab, karena saat ini 60 desa yang menjadi zona merah, agar menjadi hijau kembali, Tentunya harus memiliki sistem yang baik," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulisnya. Panglima meminta Dandim dan Kapolres Kudus serta jajarannya harus membantu Bupati, agar terbentuk sistem yang baik dalam penanganan COVID-19 di wilayah itu. Menurut Panglima TNI, kabupaten lain di Jawa Tengah telah melakukan strategi penebalan Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta meningkatkan fungsi posko yang ada di PPKM Mikro tersebut. Panglima menambahkan, adanya Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Kepala Dinkes Kabupaten Kudus yang terkonfirmasi positif COVID-19 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat harus lebih ditingkatkan agar virus SARS-CoV2 tidak semakin menyebar dan menyebabkan tenaga kesehatan harus bekerja lebih ekstra. "Setiap desa harus ada satu Posko PPKM Mikro agar zona merah menjadi kuning dan akhirnya menjadi hijau. Tugasnya menegakkan protokol kesehatan, membantu dan mendata pelaksanaan PCR dan segera dilakukan pemisahan untuk isolasi jika sudah terkonfirmasi positif," ujar Panglima TNI. Panglima TNI dan Kapolri juga meminta kepada semua pihak tak hanya TNI dan Polri, agar lebih intensif dalam penanganan COVID-19 di Kudus, termasuk para tokoh masyarakat setempat juga untuk aktif membangun kesadaran disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat. Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi, Forkopimda Kabupaten Kudus serta para Pejabat Utama TNI dan Polri. (dtk,ant)
Panglima TNI dan Kapolri Cek Penanganan COVID-19 di Kudus
Kudus, FNN - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta Kepala BNPB Ganip Warsito mengecek upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyusul lonjakan kasus yang terjadi dan tertinggi di Jateng, Minggu. Kunjungan mereka ke Kudus, setelah sebelumnya meninjau pelaksanaan vaksinasi di tiga kabupaten di Jateng, seperti Kabupaten Blora, Ciacap, dan Pati. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, beserta pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro. "Kami sangat prihatin dengan meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Kudus ini. Kami minta semua pihak termasuk TNI dan Polri agar lebih intensif dalam penanganan COVID-19," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melalui rilis yang diterima ANTARA, Minggu. Dari data yang diterima, kata Sigid, jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.975 orang, sedangkan sembuh 5.918 orang, dan meninggal dunia 659 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus dirinya bersama Panglima dalam menangani COVID di Kabupaten Kudus. "Ketersediaan tempat tidur di tujuh rumah sakit di Kabupaten Kudus juga semakin menipis karena dari 393 tempat tidur sudah terisi 359 tempat tidur atau 91 persen. Sementara ruang ICU dari 41 tempat tidur juga terisi 92 persen atau 38 tempat tidur," ujarnya. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Kudus dalam kondisi yang kurang baik apalagi jika terjadi penambahan kasus aktif di wilayah sekitarnya. Untuk itu dia meminta semua instansi baik TNI Polri, bersama-sama menangani COVID-19 di Kabupaten Kudus agar kembali pulih seperti semula. "Masalah COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, TNI ataupun Polri. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, oleh karena itu semua harus bergerak bersama," terangnya. Pemerintah, TNI dan Polri sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Minimal saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan). Polri bersama dengan TNI juga menyiapkan delapan Armoured Water Cannon (AWC) untuk menyemprotkan cairan desinfektan di sejumlah tempat sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit virus corona di Kudus. Kapolri juga memerintah Kapolda Jateng untuk lebih fokus menangani enam desa yang terpapar COVID-19 untuk menerjunkan satu SSK pasukan Brimob menjaga desa tersebut. Sehingga, tidak ada warga yang keluar kemanapun selama Isolasi mandiri. Semua pasukan baik dari Babinsa, Babinkhamtibmas, Batalyon dan Brimob serta tenaga kesehatan, semuanya ditempatkan di Kabupaten Kudus dengan harapan COVID-19 di Kudus bisa segera hilang.
90 Persen Warga Surabaya Ingin Kelonggaran Akses Saat Pandemi
Surabaya, FNN - Survei persepsi publik mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga menyebut 90 persen dari total warga Kota Surabaya yang disurvei menginginkan kelonggaran akses pada sebagian atau semua sektor saat pandemi. "Meski pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun 90 persen warga ingin kelonggaran terkait akses pada sebagian atau semua sektor. Namun tetap kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi elemen yang utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah," kata mahasiswa Magister Manajemen Unair Achmad Zanwar A. saat menyampaikan hasil survei di Balai Kota Surabaya, Sabtu. Meski demikian, kata dia, kerja keras Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji untuk menangani pandemi COVID-19 juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Sebanyak 81 persen warga merasa puas terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan Pemkot Surabaya. "Rekomendasi yang kami berikan adalah pemkot membuat peraturan yang konkret sebagai pedoman sektor-sektor ketika ingin membuka tempatnya," ujarnya. Penelitian ini dilakukan mahasiswa MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Angkatan 55/AP. Survei dilaksanakan pada 15-25 Mei 2021, dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan 100 responden. Margin of error sebesar kurang lebih 9,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas riset yang telah dilakukan mahasiswa MM Unair. Masukan-masukan dalam riset ini akan menjadi pertimbangan Pemkot Surabaya dalam pengambilan keputusan kebijakan. "Harapan saya, masukan-masukan dan evaluasi ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi bisa dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar saya dapat potret persepsi masyarakat dari berbagai pihak. Selain itu, kami juga akan melakukan kolaborasi, tidak hanya soal survei, tapi juga usaha konkrit untuk menyelesaikan masalah di Surabaya," ujar dia. Menurut dia, survei yang dilakukan MM Unair ini sama persis seperti survei yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, jika semua berkolaborasi maka permasalahan bisa diselesaikan. Apalagi Unair memiliki SDM yang hebat di bidang manajemen, bisnis dan lainnya. (sws)
Kapolri Minta Wilayah Sekitar Kudus Waspadai Lonjakan COVID
Blora, FNN - Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit Prabowo meminta sejumlah daerah yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk mewaspadai lonjakan kasus COVID-19. "Lonjakan kasus COVID di Kabupaten Kudus meningkat hingga 30 persen dalam sepekan," kata Kapolri dalam siaran pers usai mengunjungi Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu. Menurut dia, tiga wilayah di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora harus mewaspadai kenaikan kasus yang terjadi di Kudus. Ia meminta forum koordinasi pemerintah daerah untuk aktif mengedukasi pentingnya protokol kesehatan di tengah penurunan kesadaran masyarakat. Menurit dia, kendornya protokol kesehatan jangan sampai menyebabkan terjadinya lonjakan COVID-19 seperti di Malaysia dan India. "Gelorakan 5M dalam kehidupan, terutama saat hajatan warga atau kegiatan lain yang bisa menimbulkan kerumunan," katanya dalam kunjungan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sementara Panglima TNI meminta adanya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan COVID-19. "Antisipasi kegiatan-kegiatan budaya di wilayah, jangan sampai menimbulkan kerumunan," katanya.
Ombudsman Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Meski Sudah Divaksin
Bantul, FNN - Ketua Lembaga Ombudsman DIY Suryawan Raharjo meminta masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, meski sudah mendapat suntikan vaksin untuk kekebalan tubuh dari virus corona itu. "Walaupun sudah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas). Vaksin itu hanya bagian dari ikhtiar, tetapi kita tetap taat pada prokes dan 5M," kata Ketua Lembaga Ombudsman DIY Suryawan Raharjo usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bantul, Jumat. Menurut dia, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara masif di Sentra Vaksinasi SMK Kesehatan Bantul perlu diapresiasi, karena bisa berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat. "Pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilaksanakan secara masif ini harapannya nanti bisa meningkatkan produktivitas dan masyarakat karena tidak lagi khawatir terhadap masalah pandemi ini," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Bantul Dwi Pudyaningsih Joko Purnomo, yang turut meninjau pelaksanaan vaksinasi kader kesehatan memberikan dukungan kepada Dinkes Bantul, dan berharap pelaksanaan vaksinasi ini memberikan kekebalan tubuh bagi pelayan kesehatan di tingkat dusun. "Apresiasi kepada Tim Vaksinasi Dinkes Bantul, Kader Kesehatan Bantul, dan SMK Kesehatan yang telah memfasilitasi tempat vaksinasi di Bantul, saya mengharapkan usai program vaksinasi ini, Bantul terbebas dari COVID-19 dan masyarakat mencapai herd immunity," katanya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepada kader-kader dan masyarakat Bantul yang belum divaksin untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi, agar segera terbebas dari COVID-19. "Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia," ajak istri Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo ini. Kepala Dinkes Bantul Agus Budi Rahardjo mengatakan, bahwa sasaran vaksinasi hari ini adalah kader kesehatan non-lansia sejumlah 350 orang, nantinya kader kesehatan di Bantul yang berjumlah 12.070 orang juga akan divaksinasi dua kali sesuai jadwal yang telah disusun Dinkes Bantul. "Ada 12.070 kader kesehatan maupun posyandu (pos pelayanan terpadu) nantinya akan menerima vaksinasi sebanyak dua kali di Sentra Vaksinasi COVID-19 SMK Kesehatan Bantul ini," kata Agus. (sws)
Ganjar Kirim Nakes Bantu Tangani Lonjakan Covid-19 di Kudus
Semarang, FNN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengirimkan puluhan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus. "Total ada 96 dokter dan perawat yang diperbantukan, dengan rincian lima dokter spesialis paru, lima dokter spesialis penyakit dalam, 38 dokter umum, dan 48 perawat," kata Ganjar, di Semarang, Jumat malam. Sebagian tenaga kesehatan yang dikirim ke Kabupaten Kudus itu berasal dari dokter di RSUD Moewardi, Kota Surakarta, dan sebagian lagi dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jateng. "Untuk perawat, ini butuhnya agak banyak 198, 48 sudah kami penuhi dari pemprov, terus kemudian yang masih proses kami 150 ini, ada dari PPNI, Poltekkes, Stikes yang sedang menyiapkan kurang lebih 150," ujarnya pula. Pemprov Jateng saat ini juga sedang menyiapkan tenaga kesehatan lain yang bakal diperbantukan di Kabupaten Kudus, seperti analis kesehatan, ahli gizi, hingga apoteker. "Saat ini masih dalam proses 'assessment' untuk bisa segera diperbantukan," kata politikus PDI Perjuangan itu pula. Menurut Ganjar, kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus saat ini mulai diatur dengan baik, dan pemkab setempat juga telah mengirimkan sejumlah kebutuhan, yang beberapa di antaranya juga telah dipenuhi oleh Pemprov Jateng. "Ya sekarang kami memantau Kudus sambil sekaligus mendampingi, karena memantau saja tidak cukup," ujarnya. Selain itu, alat-alat kesehatan juga sebagian telah dipenuhi Pemprov Jateng, seperti ventilator dan oksigen, sedangkan alkes seperti High Flow Nasal Cannula (HFNC) dan hepa filter, Ganjar telah mengusulkan agar dibantu pemerintah pusat. "Dan untuk obat-obatan, alhamdulillah semua yang dibutuhkan udah kami kirim. Lalu untuk APD juga sama, semua kebutuhannya kami kirim. Jadi artinya apa, sampai dengan kebutuhan yang sifatnya dukungan teknis kami coba bantu," katanya lagi. Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus. (sws)
Khofifah Berharap Tokoh Masyarakat-Agama Yakinkan Vaksin Aman
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap peran tokoh masyarakat - tokoh agama meyakinkan warga, khususnya para lanjut usia, bahwa vaksinasi aman dilakukan. "Ini sebagai upaya untuk memberikan rasa yakin dan aman, serta kekhawatiran efek yang ditimbulkan setelah vaksin," ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat malam. Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga memerintahkan jajarannya melakukan "jemput bola" dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat serta turun langsung ke daerah. Khusus kategori lansia, Gubernur Khofifah minta adanya pendekatan dan pendampingan untuk meyakinkan agar tidak ada kekhawatiran. "Kalau bisa berbagi tugas dengan ASN, tokoh masyarakat dan agama untuk turun langsung bersosialisasi lebih masif melalui berbagai media dengan mendatangi titik-titik tertentu atau diselenggarakan terpusat di satu tempat," ucapnya. Menurut Khofifah, capaian angka vaksinasi untuk warga lanjut usia di Jatim masih harus terus ditingkatkan, terlebih guna mencapai target vaksin 100 persen di akhir Juni 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Jatim, hingga 3 Juni 2021, vaksinasi untuk lanjut usia di wilayah setempat masih 23,27 persen dari total target sasaran sebanyak 2.551.433 orang. Jumlah vaksinasi dosis pertama untuk lanjut usia di Jatim masih 600.930 dosis dengan persentase 23,55 persen. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua tercatat 271.331 dosis dengan prosentase 10,63 persen. Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa masih banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Mantan menteri sosial tersebut mengimbau seluruh pihak bekerjasama dan memastikan kesiapan vaksinator, sekaligus mengecek stok vaksin masih aman di setiap daerah. "Tenaga kesehatan, TNI, Polri harus bersinergi untuk percepatan vaksinasi lanjut usia. Dinas Kesehatan Jatim juga harus memastikan hingga ke daerah-daerah," tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. (sws)
DPRD Banten Ingatkan Mundurnya 20 Pejabat Dinkes Tak Ganggu Pelayanan
Serang, FNN - DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera mengambil langkah-langkah sebagai upaya antisipasi, jangan sampai mundurnya 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten bisa mengganggu pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. "Kalau memang itu benar-benar mundur dari jabatannya, Pemprov Banten segera mencari untuk penggantinya. Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu gara-gara persoalan ini. Apalagi saat ini Dinkes yang memiliki peranan penting di tengah pandemi COVID-19," kata Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo, di Serang, Kamis. Budi mengatakan, DPRD Banten meminta Pemprov Banten untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 oleh Dinkes Banten. "Ya kalau memang dinonjobkan, segera mencari pejabat baru. Karena tidak mungkin program berjalan kalau tidak ada pejabatnya yang melaksanakan. Apalagi situasi saat ini masih pandemi," kata politisi PKS ini pula. Budi juga meminta ke depan agar pejabat di Dinkes Banten khususnya, membangun komunikasi yang baik antarpimpinan dengan bawahan, sehingga tercipta suasana organisasi dan kerja sama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekda Provinsi Banten Al Muktabar megatakan, pihaknya sudah meminta keterangan 20 pejabat yang menyatakan mengundurkan diri. Pihaknya sudah mendapatkan berbagai informasi serta alasan-alasan para pejabat tersebut mengundurkan diri. "Mereka alasannya berbeda-beda. Ini sedang kami analisa dan segera disampaikan kepada Pak Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Provinsi Banten," kata Al Muktabar. Menurutnya, keputusan untuk mundur sebagai pejabat adalah hak individu, karena memang ada aturan yang mengatur itu. Namun demikian, karena ini diajukan secara kolektif, maka pihakanya melakukan kroscek atau klarifikasi kepada masing-masing pejabat tersebut mengenai alasan mundurnya dari jabatan saat ini. (ant)
Hipertensi Rentan Terpapar Covid-19
Jakarta, FNN - Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Badai Bhatara Tiksnadi menjelaskan alasan mereka dengan penyakit tak terkontrol rentan terkena COVID-19. "COVID-19 mudah menyerang orang dengan sistem imun lemah dan tekanan darah yang tinggi terutama kondisi yang menahun akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi tidak sanggup menghadapi infeksi virus dan akhirnya terkena COVID-19," ujar dia dalam webinar kesehatan, Kamis. Badai mengatakan, data Satgas COVID-19 menunjukkan dari sekitar 1400-an pasien COVID-19, sebanyak 50 persen di antaranya mengalami hipertensi. Penyakit terkait tekanan darah di atas 140/90 mmHg ini bahkan menjadi komorbid terbanyak pada kasus COVID-19, diikuti obesitas, diabetes dan penyakit jantung. Pasien yang tekanan darahnya tidak terkontrol atau tidak diobati akan berisiko mengalami COVID-19 berat dan komplikasi dibandingkan mereka yang terkontrol. Kemudian, mereka bersama dengan penyandang penyakit jantung, diabetes, masalah ginjal dan obesitas juga mengalami angka kesakitan dan kematian yang tinggi akibat COVID-19. "Menurut pemantauan dan data, perburukan sangat cepat itu pada populasi ini. Data dari China, sekitar 2,7 kali lipat lebih tinggi (risiko perburukan) pada pasien risiko gemuk, hipertensi dan diabetes. Semakin banyak punya faktor risiko itu kemungkinan kematiannya semakin tinggi, kemungkinan alat bantu napas hingga 2 kali lipat," kata Badai yang merupakan salah satu dokter dari RSUD Dr. Hasan Sadikin, Bandung itu. Lalu apa yang bisa dilakukan bila pasien hipertensi terkena COVID-19? Badai menyarankan mereka tetap meminum obat sesuai petunjuk dokter, mengendalikan penyakit hipertensi mereka dan melakukan protokol kesehatan 5M yakni mengenakan masker, mencuci tangan rutin, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Terkait vaksin COVID-19, pasien hipertensi boleh divaksin asalkan tekanan darahnya di bawah 180/110 mmHg, tekanan darah stabil atau terkontrol dan tidak ada keluhan apapun. Hipertensi, saat tekanan darah di atas 140/90 mmHg awalnya tidak bergejala sehingga terkadang tak disadari. Penyakit ini baru bergejala setelah menyerang organ penting seperti pada otak bila stroke, jantung apabila terkena serangan jantung dan pembuluh darah yang menyumbat. Badai mengingatkan Anda agar jangan sampai terkena hipertensi dengan melakukan sejumlah pencegahan salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. "Ini tidak bisa kembali. Makanya mencegah itu penting dan bukan hanya buat kita, kalau sudah stroke yang menderita anak, keluarga kita. Kalau serangan jantung fatal, tiba-tiba meninggal, siapa yang mencari nafkah. Tolong cegah, cegah, cegah itu sangat penting," demikian kata Badai. (ant)
Pemkot Medan Prediksi Kasus Covid-19 Bakal Melonjak
Medan, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, memprediksi bakal terjadi lonjakan kasus COVID-19 usai libur lebaran, sehingga rumah sakit diminta memperhatikan tingkat keterisian tempat tidur. "RS Royal Prima sudah melakukan penambahan bed (tempat tidur) isolasi dan ICU. Ini mengantisipasi antrian pasien COVID-19, apalagi diprediksi akan terjadi lonjakan kasus," ucap Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Medan, Kamis. Ia mengaku, tercatat RS Royal Prima menambah seperti yang disampaikan manajemen dengan menyediakan bed isolasi sebanyak 86 bed dari 290 bed yang direncanakan, dan 20 bed ICU. RS Martha Friska juga sudah beroperasi kembali menangani pasien virus corona dengan melakukan penambahan 50 bed mengantisipasi "Bed Occupancy Rate (BOR)" Kota Medan yang terus meningkat. Meski adanya penambahan bed ini, namun Wali Kota Medan tetap berharap tidak terjadi lonjakan COVID-19 di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. "Mudah-mudahan bed ini tidak dipergunakan. Apabila nantinya tetap terjadi lonjakan, maka kita harapkan rumah sakit ini siap untuk menampungnya," tutur Wali Kota. Direktur Utama RS Royal Prima, dr Suhartina Darmadi, menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan 290 kamar isolasi di antaranya siap dioperasikan 86 kamar isolasi, dan 20 bed ICU, "Masing-masing kamar isolasi di isi satu bed dengan fasilitas sekelas kamar VIP. Kecuali memang pasien itu satu keluarga, dan kita sediakan satu kamar untuk dua orang," ujarnya. (ant)
POPULER
