KESEHATAN
Ketua DPD RI Minta Petugas PPKM Lebih Peka
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta petugas lapangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat lebih sensitif saat menjalankan tugas. LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, meminta hal itu karena menanggapi sejumlah keluhan pengusaha sektor kritikal dan esensial yang aktivitasnya terganggu selama PPKM darurat. "Sektor kritikal dan esensial ini seharusnya tidak mendapat gangguan karena dua sektor itulah yang utama dan sangat diprioritaskan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021," kata LaNyalla. Namun, lanjut dia, ada ketidakseragaman interpretasi petugas di lapangan akibatnya aktivitas di dua sektor itu menjadi terhambat. LaNyalla mencontohkan keluhan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur. Mereka, kata dia, banyak yang terhambat dalam distribusi barang karena terjadi penyekatan sejumlah ruas jalan, termasuk penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah, 16-22 Juli 2021. Padahal, barang-barang yang dikirim termasuk dalam kategori esensial dan kritikal. "Ada pengusaha logistik dan distribusi barang utama yang tertahan dan harus melakukan lobi kepada atasan si petugas supaya bisa lewat. Ini kan karena tidak pahamnya petugas di lapangan," ucap dia. Keluhan, katanya, juga disampaikan pelaku usaha restoran, warung makan, pedagang kaki lima, dan UMKM. Pelaksanaan PPKM darurat dinilai terlalu berlebihan padahal mereka sudah melaksanakan aturan 'take away'. "Termasuk banyak yang protes adanya aturan jam malam. Sebaiknya pelaku usaha seperti ini diberi kelonggaran," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyarankan agar petugas PPKM darurat di lapangan mengerti sektor apa saja yang diberi relaksasi. "Pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat di lapangan yang terlalu "over acting", bahkan menuai kontroversi. Harus gerak cepat untuk memperbaikinya," kata Mantan Ketua PSSI itu. LaNyalla menegaskan sektor esensial dan kritikal harus dipastikan tidak terganggu dalam distribusi selama penerapan PPKM darurat. "Cukup misalnya menunjukkan ID card atau dokumen yang simpel atau dari bentuk angkutannya, para petugas di lapangan sudah paham," kata LaNyalla. LaNyalla tidak ingin pelaksanaan PPKM darurat menjadi tidak maksimal karena ketidakmampuan petugas di lapangan dalam menerjemahkan aturan. "PPKM darurat diniatkan untuk pengendalian laju COVID-19. Namun jangan sampai pelaksanaannya terkesan melupakan kebutuhan utama masyarakat. Artinya keduanya harus berjalan beriringan," ujarnya. (sws)
Muhadjir Effendy Sebut Indonesia Sudah Darurat Militer Hadapi Pandemi COVID-19
Yogyakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemi COVID-19. "Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-'declare', kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer," kata Muhadjir Effendy ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta, Jumat. Ia menyebut Indonesia dalam situasi darurat militer karena saat ini harus menghadapi musuh yakni COVID-19 yang tidak kasat mata. "Musuh tidak terlihat ini dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini," tutur Muhadjir. Menurut dia, dulu ibu hamil serta anak-anak di Tanah Air belum banyak terpapar COVID-19, namun saat ini tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban. "Yang meninggal mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi COVID-19," ucap dia. Dengan alasan itu, menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo telah menerjunkan TNI dan Polri untuk ikut menangani COVID-19 karena sudah tidak bisa dihadapi dengan penanganan biasa. "Ini darurat-nya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi 'pasukan' tidak terlihat," tutur-nya. Muhadjir menuturkan apa pun istilah yang digunakan dalam menangani COVID-19, baik PPKM darurat atau bahkan PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil. "Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," kata dia. (sws)
Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Perpanjangan PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Saya meminta pemerintah menjaga keseimbangan perekonomian nasional dan mempersiapkan kondisi pemerintah dalam menghadapi potensi menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, untuk kemudian dapat ditentukan langkah antisipasi yang tepat," ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat. Dia meminta Kementerian Sosial segera melaksanakan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, baik program bansos maupun prakerja, dikarenakan rencana perpanjangan PPKM darurat diperkirakan akan semakin membuat perekonomian masyarakat menyusut. Selain itu, dia meminta pemerintah dapat mempertimbangkan kembali jumlah ataupun nilai dari bantuan yang akan diberikan. Bamsoet juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perhubungan memperhatikan sektor-sektor yang sensitif terhadap penurunan mobilitas, seperti retail, perhotelan, restoran dan transportasi, serta berkomitmen memastikan adanya langkah antisipasi yang dilakukan guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia juga meminta pemerintah daerah agar fokus dalam melakukan pemokusan kembali (refocusing) anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga seluruh sektor dapat bergerak dan diberdayakan secara maksimal. (sws)
Anis Matta Minta Kader Gelora Sukseskan Vaksinasi Covid19
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta kepada seluruh fungsionaris dan anggota berpartipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Seruan tersebut disampaikan Anis Matta dalam Surat Edaran Nomor: 123/EDR/DPN-GLR/VII/2021 Tentang Partisipasi Dalam Program Vaksinasi yang ditekennya pada Selasa (6/7/2021), kepada 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia “Berkenaan dengan melonjaknya angka penderita Covid-19 dan varian barunya yang lebih ganas, juga mempertimbangkan kepentingan kerja organisasi dan kesehatan jajaran fungsionaris dan anggota. Maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia menyerukan partisipasi dalam program vaksinasi,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021). Menurut Anis Matta, hal itu supaya target ‘herd immunity’ segera tercapai agar Indonesia di harapkan bebas dari Coronavirus (Covid-19) dan mengakhiri ketidakpastian akibat krisis pandemi saat ini. “Seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora Indonesia diminta untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 di daerahnya masing-masing,” tegas Anis Matta. Partisipasi tersebut, lanjutnya, ini dengan memperhatikan ketentuan dan syarat bagi setiap peserta vaksinasi. Anis Matta juga meminta DPW dan DPD untuk membuka komunikasi dengan Institusi Kepolisian dan Rumah Sakit setempat yang memungkinkan dilakukan kerjasama program vaksinasi di kantor DPW dan atau DPD. “Kepada seluruh jajaran Fungsionaris dan Anggota agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) terutama untuk kegiatan yang bersifat langsung dan tatap muka, ujarnya. Anis Matta berharap surat edaran ini mendapatkan perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Indonesia. “Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kesembuhan kepada kita semua. Wassalamualaikum Wr. Wb.,” pungkas Anis Matta. Seperti diketahui, program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah telah dimulai sejak Pebruari 2021 lalu. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 181.554.465 jiwa atau 70 persen populasi Indonesia untuk membentuk herd immunity. Mulai Juli 2021, target vaksinasi harian menyentuh angka 1 juta vaksinasi per hari dan pada Agustus 2 juta vaksinasi per hari. Hingga Selasa (6/7/2021) sebanyak 33.176.029 orang telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama, Sedangkan penerima vaksin Covid-19 hingga dosis kedua atau lengkap sebanyak 14.267.980 orang. Sementara kasus Covid-19 di Indonesia hingga Rabu (7/7/2021), berjumlah 2.379.397 sejak ditemukan pada Maret 2020. Sedangkan pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 1.973.388 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 62.908 orang. Pada Rabu (7/7/2021), ada penambahan 34.379 kasus baru Covid-19 yang merupakan rekor terbaru. Pemerintah sendiri telah menyiapkan skenario baru jika kasus harian penyebaran Covid-19 terus melonjak, yang memungkinkan mencapai 40 ribu per hari. Berdasarkan situs https://www.worldometers.info/coronavirus/, yang dilihat pada Selasa (6/7/2021), Indonesia di urutan teratas dengan penambahan sebanyak 31.189 kasus. Total kasus positif di Indonesia tercatat sebanyak 2.345.018. Setelah Indonesia Rusia berada di urutan kedua dengan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 23.378 kasus dalam sehari. Kemudian disusul Iran dengan 16.080 kasus, dan Bangladesh di peringkat keempat dengan 11.525 kasus. (sws)
Anis Matta: Masalah COVID-19 Saat Ini Memiliki Dimensi Geopolitik yang Sangat Tinggi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan masalah COVID-19 saat ini memiliki dimensi geopolitik yang sangat tinggi karena kemungkinan terburuknya digunakan sebagai senjata biologi dalam konflik tersebut. "Kemungkinan yang buruk, yaitu COVID-19 ini juga digunakan menjadi senjata dalam konflik geopolitik," kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Anis Matta mengatakan COVID-19 ini datangnya dari China dan Indonesia juga menggunakan vaksin dari negara tersebut. Menurut dia, makna geopolitiknya adalah Indonesia sebagai korban dan pada waktu yang sama juga menjadi konsumen. Anis mengajak publik untuk mulai menyadari adanya perlombaan luar biasa dari empat kekuatan utama dunia, yaitu Amerika Serikat (AS), Eropa, Rusia, China dalam memproduksi vaksin. "Kita juga lihat di sini ada 'racing' atau perlombaan dari paling tidak empat kekuatan dunia yaitu, Amerika Serikat, Eropa, Rusia dan China dalam produksi vaksin," ujarnya. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah industri vaksin itu akan menjadi salah satu "leading" industri di masa yang akan datang. Karena itu, menurut dia, tidak begitu mengherankan apabila saat ini terjadi disinformasi luar biasa mengenai informasi COVID-19 yaitu informasi saintifik telah bercampur dengan informasi hoaks yang begitu cepat menyebar di masyarakat. "Misalnya tentang keburukan dan kelebihan dari tiap vaksin yang digunakan, karena ada instrumen pertarungan kepentingan global," katanya. (ant)
Tiga Pilar Banjarmasin Tengah Sosialisasi 5M Cegah Lonjakan COVID-19
Banjarmasin, FNN - Tiga Pilar Banjarmasin Tengah yang terdiri dari pihak kecamatan, Koramil Banjarmasin Barat dan Tengah serta Polsek Banjarmasin Tengah bersama-sama melakukan sosialisasi 5M kepada warga setempat guna mengantisipasi terjadinya lonjakan virus COVID-19. "Sosialisasi 5M yang kami sampaikan kepada warga, di antaranya memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas," ucap Camat Banjarmasjn Tengah Dr H Diyanoor MA di Banjarmasin, Jumat. Dikatakannya, sosialisasi ini perlu dilakukan karena saat ini kasus terpapar COVID-19 terus meningkat sehingga warga diminta terus waspada dan menjaga diri serta keluarga. Bukan itu saja, Tiga Pilar Kecamatan dan juga pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi jika terjadi lonjakan pandemi atau semakin banyaknya warga yang terpapar COVID-19 yang sudah mulai bermutasi lebih cepat. Untuk itulah perlu menjadi perhatian semua pihak dengan terus meningkatkan koordinasi dan saling sinergi guna bisa berkontribusi sesuai bidang masing-masing terutama upaya mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar. Camat berharap kegiatan mengedukasi dan sosialisasi 5M terus digalakkan di semua tingkatan dan dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas lingkungan yang semakin baik. Dalam kesempatan itu pihaknya juga melakukan kerja bakti bersama, bersih-bersih sekitar ruangan balai pelatihan kesejahteraan sosial baik di dalam maupun di luar ruangan, taman-taman dan tanaman yang ada di sana dibersihkan sehingga terlihat rapi dan nyaman dipandang. "Ruangan Balai Pelatihan Kesejahteraan Sosial itu disiapkan sebagai salah satu tempat untuk karantina atau isolasi jika kasus positif COVID-19 semakin banyak di Banjarmasin," ujar Camat didampingin Kapolsek Banjarmasin Tengah Kompol Susilo dan Danramil Banjarmasin Barat dan Tengah Mayor Tjandra Wideru. Kegiatan bersih-bersih itu dilakukan pada Jumat (16/7) pagi berlokasi di halaman Balai Besar Kesejahteraan Sosial di Jalan Batu Besar tepatnya di belakang SMAN 2 Banjarmasin. Kegiatan itu juga dibantu oleh para lurah dan ASN se Kecamatan Banjarmasin Tengah serta tindak ketinggalan Satgas kebersihan dan dibantu oleh warga sekitar dalam melaksanakan kerja bakti bersama. (sws)
Warga Kota Solok Terinfeksi Positif COVID-19 Bertambah 51 Orang
Solok, FNN - Sebanyak 51 warga Kota Solok, Sumatera Barat dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 51 kasus sehingga menjadi 1.482 orang. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp) Kota Solok Nurzal Gustim di Solok, Jumat mengatakan penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari pemeriksaan sampel yang dikirim oleh Posko COVID-19 Banda Panduang ke laboratorium Fakultas Kedokteran Unand. "Selain itu, juga terdapat 18 orang pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19," kata dia. Berdasarkan penambahan kasus tersebut, ia menyebutkan sampai saat ini komposisi perkembangan kasus COVID-19 di Kota Solok, yakni 1.482 orang yang terdiri atas sembuh bertambah menjadi 1.271 orang, isolasi di RST enam orang, isolasi di RSUD M Natsir delapan orang, isolasi di RS UNAND satu orang, isolasi mandiri 165 orang, dan meninggal 31 orang. "Setelah dilakukan penelusuran (tracing) oleh tim surveilans, 49 pasien positif COVID-19 tengah menjalani isolasi mandiri dan dua orang lainnya dirawat di rumah sakit," kata dia. Menurut Nurzal berdasarkan penambahan kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di kota itu tentunya perlu menjadi perhatian serius semua pihak serta kesadaran bersama agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Ia mengimbau seluruh elemen dan lapisan masyarakat agar dapat mematuhi dan melaksanakan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab terkait pengetatan PPKM Mikro tersebut. "Hal itu bertujuan untuk mencegah semakin parahnya penyebaran COVID-19 di Kota Solok, Kota Beras Serambi Madinah yang kita cintai ini," kata dia. Nurzal juga mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup serta mengikuti anjuran pemerintah dalam menjalani protokol kesehatan. Di samping itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Ardinal mengimbau masyarakat agar tidak perlu cemas terkait banyaknya pasien positif COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. "InsyaAllah aman karena dijaga sangat ketat oleh tim Satgas COVID-19," ujar dia. Selain itu, di setiap rumah warga yang menjalani isolasi mandiri dipasangkan stiker bahwa di rumah ada pasien yang COVID-19. Mereka tidak boleh keluar rumah sampai hasil pemeriksaan tes usap negatif, kecuali hanya untuk berjemur. Selain itu, rumah mereka selalu disemprotkan disinfektan. Setiap pasien positif COVID-19 itu akan dikunjungi oleh tim Satgas sebanyak 26 orang dan diutus masing-masing dua orang per kelurahan dari Babinsa dan Babinkantibmas untuk menelusuri kontak erat pasien positif tersebut dan dilaporkan ke tenaga surveilans di setiap Puskesmas. (sws)
Tim Gabungan Lakukan Tes PCR kepada Karyawan Restoran di Gorontalo
Gorontalo, FNN - Tim gabungan dari Polres Gorontalo Kota, TNI, Dinas Kesehatan, Puskesmas Kota Barat dan Satpol PP melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada karyawan salah satu restoran di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat. Kapolres Gorontalo Kota AKBP Suka Irawanto pada kegiatan itu mengatakan hal itu dilakukan usai tiga warga yang merayakan acara ulang tahun di restoran itu dinyatakan positif COVID-19. "Kami melacak tiga orang yang hasil PCR mereka dinyatakan positif COVID-19," ujar AKBP Suka Irawanto. Sebanyak 22 karyawan akan diperiksa dan menjalani tes PCR oleh Satgas COVID-19. "Jadi upaya dari TNI, Polri apabila terdapat dari karyawan karyawati kafe ini dinyatakan positif maka akan menutup sementara sampai dengan pembersihan," ucapnya. Hal tersebut menurut Kapolres dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah atau di luar ruangan restoran itu. "Jadi apabila kita temukan ada yang positif maka kami akan melakukan pelacakan kepada keluarga daripada karyawan karyawati yang ada di kafe ini," ungkapnya. Kapolres menambahkan, saat ini tiga warga positif COVID-19 tersebut telah diisolasi secara terpusat di Hotel Eljie Kota Gorontalo. "Apabila mereka telah sembuh, kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka," kata Kapolres. (sws)
RS Sanglah Jamin Fasilitas hingga Oksigen Pasien COVID Tetap Aman
Denpasar, FNN - Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar, Bali dr. I Wayan Sudana mengatakan ketersediaan tempat tidur hingga stok oksigen bagi pasien COVID-19 dijamin aman. "Untuk tempat tidur pasien COVID-19 ada 205 unit, ada untuk pasien yang dirawat di ruang ICU dan ada yang non-ICU. Selain itu, untuk O2 kami mempunyai liquid cair dan berupa tabung," kata dr. I Wayan Sudana dalam keterangan persnya di Denpasar, Bali, Jumat. Ia menjelaskan saat ini secara keseluruhan RS Sanglah memiliki 710 tempat tidur pasien. Untuk pasien COVID-19 ada 205 tempat tidur yang terdiri dari dua bagian, pertama untuk pasien COVID yang memerlukan perawatan ICU dan kedua untuk pasien non-ICU. Untuk ruang ICU, kata dr. Sudana, RS Sanglah memiliki 123 tempat tidur dengan keterisian 94 pasien, sehingga kalau dikonversikan tingkat hunian atau Bed Occupancy Rate (BOR) sekitar 76,4 persen. Pasien yang tidak memerlukan perawatan ICU ada 82 tempat tidur dengan jumlah pasien 61 orang. Jika dikonversikan ke BOR sekitar 74,4 persen. Secara keseluruhan dari total ICU dan non-ICU persentasenya 75,6 persen. "Untuk mendukung pelayanan tersebut, dibutuhkan dukungan O2. Kami pastikan sampai saat ini di RS Sanglah aman untuk stok O2, karena kami memiliki dua sumber, yakni liquid cair dan gas pakai tabung," katanya. Ia menjelaskan untuk jenis liquid cair ada dua tangki dengan pengisian paling lambat setiap dua hari sekali dan persediaanya sampai dua hari ke depan. Jika dihitung kebutuhan O2 rata-rata 2000-2500 meter kubik dengan jumlah persediaan rata-rata dua kali lipat, 4000-5000 meter kubik, sehingga persediaan oksigen aman dan pendistribusiannya tidak pernah terhalang. "Kami tetap pantau jangan sampai persediaan ini jadi kurang," katanya. Ia menambahkan sejak (17/06) terjadi penambahan kasus yang signifikan, sehingga fasilitas kesehatan berupa tempat tidur hingga O2 juga ikut ditambah. Setiap hari selalu dilakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin, untuk menghindari pelayanan yang kurang maksimal. (sws)
Bea Cukai Sulbagsel Musnahkan Rokok-Miras Ilegal Senilai Rp2,88 miliar
Makassar, FNN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) melakukan pemusnahan rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman keras (miras) senilai Rp2,88 miliar. Pemusnahan terhadap Barang Milik Negara berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dan miras tersebut merupakan hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan selama periode September-Desember 2020. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Parjiya usai melakukan pemusnahan barang ilegal di Kantor Bea Cukai Sulbagsel di Makassar, Kamis mengatakan, pemusnahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui 4 persetujuan yang dikeluarkan pada Juni 2021. "Penindakan ini dari keputusan berkekuatan hukum, termasuk pemanfaatan barang negara tersebut. Persetujuan dikeluarkan Juni lalu dan pemusnahannya atau pelaksanaan teknis dilakukan pada Juli hari ini, Kamis," ujarnya. Adapun rincian nilai barang-barang ilegal yang dimusnahkan yakni 2.772.000 batang dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp2,8 miliar dan miras ilegal sebanyak 288 botol senilai Rp77,4 juta, maka totalnya mencapai Rp2,88 miliar . Sementara perkiraaan total kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar terdiri dari Cukai, Pajak Rokok, dan PPn HT. Parjita mengemukakan barang bukti yang berhasil diperoleh pada 2020 ini ditemukan pada beberapa titik, seperti pihak distributor hingga pengecer, bahkan ada pula ditemukan di area parkir distributor. "Setelah penemuan itu, kami lakukan proses hukum tetapi sebagian besar pemilik barang ilegal ini tidak dikenal karena banyak yang hanya dititipi sehingga kita kesulitan mendapat otak pelaku," katanya. Penindakan rokok dan miras illegal tersebut dalam rangka menjalankan dua tugas utama Bea dan Cukai yaitu Community Protector dan juga sebagai Revenue Collector. Sebagai Community Protector, Bea Cukai bertugas mengawasi peredaran rokok dan miras ilegal sehingga tujuan pengenaan cukai yaitu untuk mengatur perilaku dan konsumsi masyarakat terhadap Barang Kena Cukai dapat terwujud. Sedangkan sebagai Revenue Collector, pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang dilakukan Bea Cukai diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor Cukai. "Lebih dari memperoleh pendapatan negara, tetapi kita juga melihat dari aspek kesehatan masyarakat dalam mengonsumsi miras," ujarnya. (sws)
POPULER
