KESEHATAN
Varian Delta Sudah Menginveksi Morowali Utara
Morowali Utara, FNN - Bupati Morowali Utara (Provinsi Sulawesi Tengah/Sulteng) dr. Delis Julkarson Hehi mengungkapkan, varian delta COVID-19 sudah masuk wilayah itu dan menginfeksi warga di sana. "Awalnya saya sangat berharap agar varian delta (COVID-19) ini tidak tembus di daerah kita. Namun kenyataannya sudah terjadi seperti sekarang," katanya dalam rapat koordinasi terpadu Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Morut di Kantor Bupati Morut, Jumat. Ia mengakui ada masyarakat yang sudah capek menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan dan prokes lainnya. Namun dengan kondisi saat ini, mau tidak mau prokes tersebut harus dilakukan secara ketat agar tidak terpapar COVID-19, utamanya varian delta. "Prokes yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun (3M) dan tracing atau penelusuran, testing atau pengujian dan treatment atau pengobatan (3T),"ujarnya. Dalam rapat tersebut juga disepakati untuk kembali mengaktifkan semua posko COVID-19 di setiap desa dan memperketat pintu perbatasan antar kabupaten. Ia juga meminta para camat yang wilayahnya berada di perbatasan antara kabupaten seperti Kecamatan Soyojaya, Mori Utara, Mori Atas, Lembo Raya, Petasia Timur dan Mamosalato untuk melakukan pengetatan arus keluar dan masuk masyarakat. "Begitupun 16 pusat keselamatan masyarakat (Puskesmas) yang ada di Morut untuk selalu siaga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kini sangat mengkhawatirkan,"ucapnya. Sementara itu, Kepala Satuan Binmas Polres Morut AKP Dedi Suparman dalam rapat itu mengemukakan melihat perkembangan COVID-19 di Morut saat ini maka langkah pengetatan dan operasi yustisi harus kembali dilakukan. "Selain itu ada 20 kampung tangguh di Morut yang merupakan binaan Polres akan dioptimalkan untuk mencegah dan mengantisipasi penularan dan penyebaran COVID-19,"terangnya. Kepala Dinas Kesehatan Morut Delnan Lauende menyatakan Hingga 15 Juli tercatat 187 warga Morut dinyatakan positif COVID-19 dan kini menjalani perawatan. Selain itu 15 orang meninggal dunia. Belakangan ini, kata dia, penyebaran COVID-19 dengan masuknya varian delta begitu cepat dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan di Morut saat ini sudah empat kecamatan yang dinyatakan zona merah. "Keempat kecamatan zona merah COVID-19 tersebut adalah Kecamatan Lembo, Lembo Raya, Petasia Timur dan Petasia," jelasnya. (sws)
Satu Tenaga Medis di Kota Sorong Meninggal Akibat COVID-19
Sorong, FNN - Satu tenaga medis yang sehari-hari bertugas di Puskesmas Malanu Kota Sorong, Provinsi Papua Barat meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Sorong Ruddy Rudolf Lakku di Sorong, Jumat, membenarkan bahwa satu tenaga medis meninggal dunia akibat COVID-19. Ia mengatakan bahwa yang bersangkutan telah dimakamkan sesuai prosedur penanganan jenazah pasien COVID-19 di Pekuburan COVID-19 Kota Sorong Kamis (15/7) malam. Karena itu, Ruddy mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan guna membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. "Hilangkan pandangan bahwa virus corona sudah tidak ada sebab hasil pemeriksaan laboratorium masih ada masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 serta satu tenaga medis meninggal dunia menunjukkan virus masih ada Dikatakan bahwa kota Sorong sedang PKKM darurat. Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan penting untuk keluar rumah mohon tinggal di rumah saja untuk menekan angka penyebaran virus yang tinggi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, yakni rajin cuci tangan, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan demi melindungi diri dan keluarga dari penyebaran COVID-19. (sws)
USK Aceh Buka Gerai Vaksinasi COVID-19 Massal untuk Mahasiswa
Banda Aceh, FNN - Universitas Syiah Kuala (USK) menggandeng Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda membuka gerai vaksinasi COVID-19 massal guna mempercepat vaksinasi bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar Kampus Darussalam, Banda Aceh. Rektor USK Prof Samsul Rizal di Banda Aceh, Jumat, mengatakan vaksinasi massal dipusatkan di AAC Dayan Dawood. Kegiatan dikoordinir Badan Eksekutif Mahasiswa USK. "Di lingkungan USK sendiri sudah dilaksanakan vaksinasi beberapa kali, berkat kerja sama dengan Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," ucap Rektor. Rektor mengatakan gerai vaksinasi massal di AAC Dayan Dawood untuk mempermudah mahasiswa melakukan vaksin. Terutama mahasiswa baru yang diwajibkan vaksin "USK membuka diri bagi masyarakat yang akan melakukan vaksin. Ini juga bagian dari peran kampus dalam berbuat di tengah pandemi, bentuk pengabdian kami. Sebelumnya, kami sudah mewajibkan mahasiswa untuk vaksin dan sertifikat vaksin menjadi syarat saat pengisian KRS," kata Rektor. Prof Samsul Rizal mengatakan vaksinasi vaksin COVID-19 merupakan ikhtiar menurunkan angka penularan virus corona di Aceh. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi vaksin COVID-19 di gerai tersebut. "Kami juga akan mengajak pedagang di seputaran kampus untuk mengikuti vaksinasi vaksin COVID-19, sehingga tujuan vaksinasi mewujudkan kekebalan kelompok bisa terealisasi," kata Prof Samsul Rizal. (sws)
Yunani: 5000 Orang Berdemonstrasi Tolak Vaksin Covid19
Athena, FNN - Lebih dari 5.000 pengunjuk rasa anti vaksin, beberapa dari mereka mengibarkan bendera Yunani dan salib kayu, berunjuk rasa di Athena pada Rabu (14/7) untuk menentang program vaksinasi virus corona. Mereka berteriak "ambil vaksinmu dan pergi dari sini!" dan menyerukan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis untuk mengundurkan diri. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen di bawah pengawasan ketat polisi. Protes pada Rabu adalah pertunjukan oposisi terbesar terhadap upaya inokulasi. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini oleh Pulse untuk Skai TV menemukan sebagian besar orang Yunani mengatakan mereka akan mendapatkan vaksin, dan mayoritas mendukung vaksinasi wajib untuk beberapa segmen populasi. Sekitar 41 persen orang Yunani sudah divaksin lengkap. Pada Senin, pemerintah memerintahkan vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan dan staf panti jompo menyusul peningkatan tajam dalam infeksi baru COVID-19 di tengah musim pariwisata yang vital. "Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Kami memilih bahwa pemerintah tidak memilih untuk kami," kata Faidon Vovolis, seorang ahli jantung. Ia mempertanyakan penelitian ilmiah seputar masker wajah dan vaksin dan mengepalai gerakan "Bebaskan Lagi" yang disebut protes. Vovolis mengatakan dia memulai kelompok itu sebagai tanggapan terhadap "langkah-langkah keras" pemerintah untuk menahan virus. Protes menjadi hal umum di Yunani. Dalam beberapa bulan terakhir ada protes mengenai undang-undang perburuhan baru hingga kampanye militer Israel terbaru di Gaza. Lebih dari 444.700 orang di Yunani telah terinfeksi sejak pandemi dimulai dan 12.782 telah meninggal. Pihak berwenang mencatat hampir 3.000 infeksi baru pada Rabu. (sws)
Korlantas Polri Lakukan Penyekatan di 1.038 Titik Mulai 16 Juli 2021 hingga Tujuh Hari ke Depan
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan penyekatan di 1.038 titik yang tersebar dari Lampung, Jawa hingga Bali terhitung Jumat tanggal 16 Juli 2021 hingga tujuh hari ke depan. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan, Jumat, mengatakan 1.038 titik penyekatan ini diberlakukan menjelang perayaan Idul Adha 1442 Hijriah guna menekan mobilitas masyarakat di tengah tingginya penularan COVID-19. "Jadi mulai pukul 00.00 WIB tanggal 16 Juli 2021 kita mulai melakukan penyekatan di jalur tol di Kilometer 31 Cikarang," kata Rudi. Ia menjelaskan lokasi penyekatan meliputi jalan tol sebanyak 86 lokasi, 945 lokasi penyekatan di jalan non-tol, dan tujuh lokasi penyekatan di pelabuhan. Menurut Rudi, pihaknya memprediksi akan ada lonjakan mobilitas masyarakat pada momen Idul Adha sehingga mengantisipasi dengan melakukan penyekatan lebih ketat selama periode tanggal 16-22 Juli 2021. "Kami prediksi masyarakat akan memanfaatkan waktu libur Idul Adha, jadi kita antisipasi perjalanannya," kata Rudi. Rudi menyebutkan penyekatan sudah dilakukan pihaknya sejak masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dimulai tanggal 3 Juli 2021 sebanyak 651 titik, lalu diperluas menjadi 998 titik, dan kini sudah mencapai 1.038 titik. Ia mengungkapkan penyekatan paling banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 353 lokasi terdiri atas 21 lokasi di jalan tol dan 332 lokasi di jalan non-tol. Selanjutnya di Jawa Tengah sebanyak 271 lokasi dan Jawa Timur sebanyak 209 titik. Lalu Provinsi Banten tersebar di 20 titik terdiri atas satu lokasi jalan tol, 17 lokasi jalan non-tol dan satu lokasi di pelabuhan. Sedangkan DKI Jakarta terdapat 100 lokasi penyekatan terdiri atas 15 lokasi jalan tol dan 85 lokasi jalan non-tol. Rudi menambahkan terdapat dua sektor yang dikecualikan dalam hal penyekatan ini, yakni sektor esensial dan kritikal. Sektor nonesensial diharapkan dapat mematuhi aturan tidak beraktivitas apabila tidak mendesak. Kebijakan sektor esensial dan kritikal diatur dalam Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa-Bali. "Kita ketahui bersama bahwa ini situasinya dalam PPKM darurat sehingga mobilitas masyarakat dibatasi kecuali di dua sektor kritikal dan esensial," terangnya. Rudi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki syarat perjalanan untuk mengurungkan niatnya melakukan pergerakan karena nantinya pengendara tidak diperbolehkan melanjutkan perjalan. "Apabila pelaku perjalanan tidak bisa menunjukkan syarat perjalanan seperti 'rapid test' antigen atau PCR dan tanda sudah vaksin atau sertifikat vaksin dan STRP maka yang bersangkutan akan kita putar balikkan," kata Rudi. Rudi memastikan pihaknya akan tetap mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat kedua sektor yang masih tetap berjalan dan mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas hingga menimbulkan antrean kendaraan. Sebagai informasi, sektor esensial yang diperbolehkan beraktivitas pada masa PPKM darurat mencakup: 1. Keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan/customer). 2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasal modal secara baik). 3. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. 4. Perhotelan non penanganan karantina, dan 5. Industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Sedangkan sektor kritikal memiliki banyak cakupan: 1. Kesehatan 2. Keamanan dan ketertiban masyarakat 3. Penanganan bencana 4. Energi 5. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat 6. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan 7. Pupuk dan petrokimia 8. Semen dan bahan bangunan 9. Obyek vital nasional 10. Poryek strategis nasional 11. Konstruksi (infrastruktur publik) 12. Utilitas dasar (listri, air dan pengelolaan sampah). (sws)
Ketua DPD RI Minta Petugas PPKM Lebih Peka
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta petugas lapangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat lebih sensitif saat menjalankan tugas. LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, meminta hal itu karena menanggapi sejumlah keluhan pengusaha sektor kritikal dan esensial yang aktivitasnya terganggu selama PPKM darurat. "Sektor kritikal dan esensial ini seharusnya tidak mendapat gangguan karena dua sektor itulah yang utama dan sangat diprioritaskan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021," kata LaNyalla. Namun, lanjut dia, ada ketidakseragaman interpretasi petugas di lapangan akibatnya aktivitas di dua sektor itu menjadi terhambat. LaNyalla mencontohkan keluhan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur. Mereka, kata dia, banyak yang terhambat dalam distribusi barang karena terjadi penyekatan sejumlah ruas jalan, termasuk penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah, 16-22 Juli 2021. Padahal, barang-barang yang dikirim termasuk dalam kategori esensial dan kritikal. "Ada pengusaha logistik dan distribusi barang utama yang tertahan dan harus melakukan lobi kepada atasan si petugas supaya bisa lewat. Ini kan karena tidak pahamnya petugas di lapangan," ucap dia. Keluhan, katanya, juga disampaikan pelaku usaha restoran, warung makan, pedagang kaki lima, dan UMKM. Pelaksanaan PPKM darurat dinilai terlalu berlebihan padahal mereka sudah melaksanakan aturan 'take away'. "Termasuk banyak yang protes adanya aturan jam malam. Sebaiknya pelaku usaha seperti ini diberi kelonggaran," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyarankan agar petugas PPKM darurat di lapangan mengerti sektor apa saja yang diberi relaksasi. "Pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat di lapangan yang terlalu "over acting", bahkan menuai kontroversi. Harus gerak cepat untuk memperbaikinya," kata Mantan Ketua PSSI itu. LaNyalla menegaskan sektor esensial dan kritikal harus dipastikan tidak terganggu dalam distribusi selama penerapan PPKM darurat. "Cukup misalnya menunjukkan ID card atau dokumen yang simpel atau dari bentuk angkutannya, para petugas di lapangan sudah paham," kata LaNyalla. LaNyalla tidak ingin pelaksanaan PPKM darurat menjadi tidak maksimal karena ketidakmampuan petugas di lapangan dalam menerjemahkan aturan. "PPKM darurat diniatkan untuk pengendalian laju COVID-19. Namun jangan sampai pelaksanaannya terkesan melupakan kebutuhan utama masyarakat. Artinya keduanya harus berjalan beriringan," ujarnya. (sws)
Muhadjir Effendy Sebut Indonesia Sudah Darurat Militer Hadapi Pandemi COVID-19
Yogyakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemi COVID-19. "Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-'declare', kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer," kata Muhadjir Effendy ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta, Jumat. Ia menyebut Indonesia dalam situasi darurat militer karena saat ini harus menghadapi musuh yakni COVID-19 yang tidak kasat mata. "Musuh tidak terlihat ini dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini," tutur Muhadjir. Menurut dia, dulu ibu hamil serta anak-anak di Tanah Air belum banyak terpapar COVID-19, namun saat ini tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban. "Yang meninggal mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi COVID-19," ucap dia. Dengan alasan itu, menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo telah menerjunkan TNI dan Polri untuk ikut menangani COVID-19 karena sudah tidak bisa dihadapi dengan penanganan biasa. "Ini darurat-nya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi 'pasukan' tidak terlihat," tutur-nya. Muhadjir menuturkan apa pun istilah yang digunakan dalam menangani COVID-19, baik PPKM darurat atau bahkan PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil. "Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," kata dia. (sws)
Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Perpanjangan PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Saya meminta pemerintah menjaga keseimbangan perekonomian nasional dan mempersiapkan kondisi pemerintah dalam menghadapi potensi menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, untuk kemudian dapat ditentukan langkah antisipasi yang tepat," ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat. Dia meminta Kementerian Sosial segera melaksanakan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, baik program bansos maupun prakerja, dikarenakan rencana perpanjangan PPKM darurat diperkirakan akan semakin membuat perekonomian masyarakat menyusut. Selain itu, dia meminta pemerintah dapat mempertimbangkan kembali jumlah ataupun nilai dari bantuan yang akan diberikan. Bamsoet juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perhubungan memperhatikan sektor-sektor yang sensitif terhadap penurunan mobilitas, seperti retail, perhotelan, restoran dan transportasi, serta berkomitmen memastikan adanya langkah antisipasi yang dilakukan guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia juga meminta pemerintah daerah agar fokus dalam melakukan pemokusan kembali (refocusing) anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga seluruh sektor dapat bergerak dan diberdayakan secara maksimal. (sws)
Anis Matta Minta Kader Gelora Sukseskan Vaksinasi Covid19
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta kepada seluruh fungsionaris dan anggota berpartipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Seruan tersebut disampaikan Anis Matta dalam Surat Edaran Nomor: 123/EDR/DPN-GLR/VII/2021 Tentang Partisipasi Dalam Program Vaksinasi yang ditekennya pada Selasa (6/7/2021), kepada 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia “Berkenaan dengan melonjaknya angka penderita Covid-19 dan varian barunya yang lebih ganas, juga mempertimbangkan kepentingan kerja organisasi dan kesehatan jajaran fungsionaris dan anggota. Maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia menyerukan partisipasi dalam program vaksinasi,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021). Menurut Anis Matta, hal itu supaya target ‘herd immunity’ segera tercapai agar Indonesia di harapkan bebas dari Coronavirus (Covid-19) dan mengakhiri ketidakpastian akibat krisis pandemi saat ini. “Seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora Indonesia diminta untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 di daerahnya masing-masing,” tegas Anis Matta. Partisipasi tersebut, lanjutnya, ini dengan memperhatikan ketentuan dan syarat bagi setiap peserta vaksinasi. Anis Matta juga meminta DPW dan DPD untuk membuka komunikasi dengan Institusi Kepolisian dan Rumah Sakit setempat yang memungkinkan dilakukan kerjasama program vaksinasi di kantor DPW dan atau DPD. “Kepada seluruh jajaran Fungsionaris dan Anggota agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) terutama untuk kegiatan yang bersifat langsung dan tatap muka, ujarnya. Anis Matta berharap surat edaran ini mendapatkan perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Indonesia. “Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kesembuhan kepada kita semua. Wassalamualaikum Wr. Wb.,” pungkas Anis Matta. Seperti diketahui, program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah telah dimulai sejak Pebruari 2021 lalu. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 181.554.465 jiwa atau 70 persen populasi Indonesia untuk membentuk herd immunity. Mulai Juli 2021, target vaksinasi harian menyentuh angka 1 juta vaksinasi per hari dan pada Agustus 2 juta vaksinasi per hari. Hingga Selasa (6/7/2021) sebanyak 33.176.029 orang telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama, Sedangkan penerima vaksin Covid-19 hingga dosis kedua atau lengkap sebanyak 14.267.980 orang. Sementara kasus Covid-19 di Indonesia hingga Rabu (7/7/2021), berjumlah 2.379.397 sejak ditemukan pada Maret 2020. Sedangkan pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 1.973.388 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 62.908 orang. Pada Rabu (7/7/2021), ada penambahan 34.379 kasus baru Covid-19 yang merupakan rekor terbaru. Pemerintah sendiri telah menyiapkan skenario baru jika kasus harian penyebaran Covid-19 terus melonjak, yang memungkinkan mencapai 40 ribu per hari. Berdasarkan situs https://www.worldometers.info/coronavirus/, yang dilihat pada Selasa (6/7/2021), Indonesia di urutan teratas dengan penambahan sebanyak 31.189 kasus. Total kasus positif di Indonesia tercatat sebanyak 2.345.018. Setelah Indonesia Rusia berada di urutan kedua dengan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 23.378 kasus dalam sehari. Kemudian disusul Iran dengan 16.080 kasus, dan Bangladesh di peringkat keempat dengan 11.525 kasus. (sws)
Anis Matta: Masalah COVID-19 Saat Ini Memiliki Dimensi Geopolitik yang Sangat Tinggi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan masalah COVID-19 saat ini memiliki dimensi geopolitik yang sangat tinggi karena kemungkinan terburuknya digunakan sebagai senjata biologi dalam konflik tersebut. "Kemungkinan yang buruk, yaitu COVID-19 ini juga digunakan menjadi senjata dalam konflik geopolitik," kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Anis Matta mengatakan COVID-19 ini datangnya dari China dan Indonesia juga menggunakan vaksin dari negara tersebut. Menurut dia, makna geopolitiknya adalah Indonesia sebagai korban dan pada waktu yang sama juga menjadi konsumen. Anis mengajak publik untuk mulai menyadari adanya perlombaan luar biasa dari empat kekuatan utama dunia, yaitu Amerika Serikat (AS), Eropa, Rusia, China dalam memproduksi vaksin. "Kita juga lihat di sini ada 'racing' atau perlombaan dari paling tidak empat kekuatan dunia yaitu, Amerika Serikat, Eropa, Rusia dan China dalam produksi vaksin," ujarnya. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah industri vaksin itu akan menjadi salah satu "leading" industri di masa yang akan datang. Karena itu, menurut dia, tidak begitu mengherankan apabila saat ini terjadi disinformasi luar biasa mengenai informasi COVID-19 yaitu informasi saintifik telah bercampur dengan informasi hoaks yang begitu cepat menyebar di masyarakat. "Misalnya tentang keburukan dan kelebihan dari tiap vaksin yang digunakan, karena ada instrumen pertarungan kepentingan global," katanya. (ant)
POPULER
