KESEHATAN

BNPB Kirim Bantuan Masker dan Oksigen ke Papua Barat

Jakarta, FNN - Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirim bantuan masker dan oksigen ke Provinsi Papua Barat untuk mendukung penanganan pasien COVID-19 di wilayah tersebut. Menurut siaran pers BNPB yang diterima di Jakarta, Selasa, bantuan masker yang dikirim sebanyak 150.000, meliputi 30.000 masker medis, 15.000 masker KF 94, 50.000 masker medis anak, 5.000 masker kain INA, dan 55.000 masker kain anak. "BNPB juga mengirimkan sebanyak 50 tabung oksigen, 50 oksigen konsentrator, 1.000 sarung tangan medis, 1.000 medical T-Well, dan alat rapid test antigen sebanyak 10 ribu unit," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Bantuan perlengkapan pendukung upaya penanggulangan COVID-19 untuk Papua Barat dikirim menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, Senin (2/8), dan dijadwalkan tiba di Papua Barat pada Selasa (3/8). Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari dijadwalkan menerima bantuan tersebut dan pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat akan menyalurkannya. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat jumlah akumulatif warga yang terserang COVID-19 di wilayah Papua Barat per Senin (2/8) sebanyak 18.900 orang dengan jumlah penderita yang sudah sembuh sebanyak 16.035 orang dan pasien yang meninggal dunia 290 orang. Persentase kasus positif COVID-19 di wilayah itu tercatat 27,6 persen dari total 68.408 orang yang diperiksa dan persentase pasien COVID-19 yang sudah sembuh sebanyak 84,4 persen dari jumlah total orang yang terinfeksi virus corona. (sws)

Kadinkes: Mahasiswi Lumpuh Setelah Vaksin Diduga Akibat Psikosomatis

Meulaboh, Aceh, FNN - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Syarifah Junaidah menegaskan bahwa seorang mahasiswi yang lumpuh setelah mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac diduga mengalami psikosomatis. “Jadi, dugaan sementara pasien mengalami psikosomatis, artinya banyak cemas atau pikiran yang berlebihan setelah mendapatkan vaksinasi,” kata Syarifah Junaidah di Meulaboh, Selasa. Sebelumnya, Amelia Wulandari, seorang mahasiswi akhir Fakultas Hukum Universitas Syiah (USK) Kuala Banda Aceh sejak Minggu (1/8) 2021 harus dirawat di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh karena lumpuh setelah mendapatkan vaksinasi anti-COVID-19 oleh tenaga kesehatan. Semula korban dirawat di Rumah Sakit Swasta Montella Meulaboh, namun karena kondisinya memburuk kemudian ia dirujuk ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Meski saat ini korban mengaku lumpuh setelah mendapatkan penyuntikan, namun, menurut Kadinkes, hal tersebut belum bisa dipastikan secara medis. Menurut dia untuk bisa memastikan seseorang lumpuh tersebut harus adanya uji laboratorium dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab pastinya. “Jadi, kami belum bisa pastikan apakah lumpuh ini karena vaksin atau faktor lain, masih perlu pendalaman lebih lanjut secara medis,” katanya menegaskan. Pihaknya bersama dokter di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh masih terus melakukan pemantauan dan pemberian obat-obatan kepada pasien, sehingga diharapkan kondisi pasien Amelia Wulandari semakin membaik, demikian Syarifah Junaidah. (mth)

Kodim Jakarta Selatan Perpanjang Layanan Vaksinasi Sampai 16 Agustus

Jakarta, FNN - Vaksinasi massal yang digelar Komando Distrik Militer (Kodim) 0504 Jakarta Selatan diperpanjang sampai 16 Agustus 2021. Perpanjangan dilakukan karena animo masyarakat melakukan vaksin cukup tinggi. Hal tersebut disampaikan Komandam Kodim 0504/JS Kolonel Inf Jamaluddin dalam keterangan persnya yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelaksanaan vaksin tahap pertama berlangsung mulai 27 Juli sampai 2 Agustus 2021. Berdasarkan informasi yang diperoleh, warga yang datang untuk divaksin di Aula Kodim Jaksel, Jalan Cenderawasih Raya, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, rata-rata 400 orang per hari. Dandim menjelaskan, tingginya keinginan masyarakat untuk divaksin merupakan langkah tepat dalam usaha menekan laju penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Menurut Dandim, pihaknya siap melayani masyarakat mulai dari usia 12 tahun ke atas, sampai 16 Agustus 2021. Persyaratannya, cukup membawa Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena usia belum cukup. Bagi pemegang KTP cukup membawa identitas tersebut. Tentu KK dan KTP harus difotokopi. Masyarakat yang ingin divaksin tidak hanya warga Jakarta (pemilik KTP Ibukota). Tetapi, warga dari mana pun akan dilayani, asalkan memiliki KK dan KTP. Perpanjangan waktu tersebut diharapkan semakin memperbanyak jangkauan vaksinasi terhadap masyarakat. Dengan demikian akan tercipta herd immunity dan sekaligus dapat terhindar dari pandemi corona. (SP).

RSUD Bangka Barat Rekrut Tenaga Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19

Mentok, Babel, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan rekrutmen 30 tenaga kesehatan untuk membantu penanganan pasien COVID-19 di ruang isolasi RS itu. "Proses rekrutmen kami perpanjang karena hingga hari ini baru mendapatkan tujuh orang yang lolos seleksi dan sanggup menjadi garda depan penanganan pasien COVID-19," kata Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dr. Rudi Faizul Badri di Mentok, Senin. Ia menjelaskan proses rekrutmen pegawai atau tenaga kesehatan dilakukan RSUD Sejiran Setason seiring dengan adanya penambahan jumlah kamar isolasi untuk penanganan pasien COVID-19 dari kapasitas 15 menjadi 50 tempat tidur. "Untuk fasilitas pendukung, seperti tempat tidur, dinding penyekat, ketersediaan air dan lainnya, mulai 1 Agustus 2021 sudah siap, tinggal tenaga kesehatan yang masih kita cari," katanya. Menurut dia, proses rekrutmen tenaga kesehatan sampai saat ini masih menjadi kendala yang perlu segera ditangani bersama agar rencana operasional ruang isolasi tambahan bisa maksimal. "Minimal kita bisa dapat 20 orang sudah akan sangat membantu," ujarnya. Ia mengatakan proses rekrutmen tidak serta merta nantinya para tenaga kesehatan yang baru itu akan langsung melakukan penanganan di ruang isolasi, namun akan diberikan pelatihan terlebih dahulu. "Bagi para calon tenaga kesehatan nantinya akan diberikan pelatihan khusus di Wisma Karantina terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas di ruang isolasi," katanya. Pola bertahap dalam menjalankan pekerjaan yang sudah disiapkan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di daerah itu. "Kesehatan tetap menjadi hal utama, jadi para garda depan ini akan belajar dahulu secara bertahap," katanya. (sws)

Pemkab Bekasi Siapkan Vaksinasi Pelajar di Sekolah

Cikarang, Bekasi, FNN - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai melakukan persiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar berusia 12-17 tahun yang rencananya digelar secara massal di setiap sekolah. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Senin, mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi terbaru penerima vaksin serta meminta alokasi vaksin yang akan digunakan untuk pelajar. "Vaksinasi pelajar usia remaja ini menggunakan merek Sinovac, sedang dilakukan pendataan di setiap sekolah," katanya. Dia meminta seluruh kepala sekolah berikut tenaga pendidik mendorong siswa serta orang tua murid untuk menyukseskan program ini agar kegiatan belajar tatap muka bisa segera digelar. "Ini menjadi tugas para guru untuk meyakinkan anak-anak dan terutama orang tuanya bahwa vaksin aman dan halal sehingga anaknya mau divaksin," katanya. Selain itu, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama jika nantinya ditemukan ada gejala usai disuntik vaksin. Dani juga mengatakan proses belajar mengajar secara daring saat ini bisa memotivasi para guru dan siswa untuk semakin menguasai teknologi yang menjadi modal untuk meraih kemajuan di masa depan. "Sekarang para guru dan murid semakin melek digital. Ini adalah modal yang sangat berharga untuk kita dalam meraih kemajuan masa depan yang lebih baik lagi. Hadapi ini dengan semangat dan motivasi tinggi," kata dia. (sws)

Gubernur Babel Terbitkan Kebijakan Kawasan Isolasi COVID-19 Terpadu

Pangkalpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Dohan segera menerbitkan kebijakan kawasan isolasi COVID-19 terpadu, guna mengoptimalkan penanganan pasien terpapar virus corona jenis baru tersebut di daerah itu. "Dalam waktu dekat ini, kebijakan ini diberlakukan sehingga tidak ada lagi pasien COVID-19 melakukan isolasi mandiri," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Senin. Ia mengatakan kebijakan pembangunan kawasan isolasi terpadu ini sebagai lanjutan terhadap evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 dan 3 bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa hari lalu, dalam menekan lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, kesadaran dan pengawasan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri yang rendah, sehingga menjadi pemicu peningkatan kasus penularan COVID-19 dalam sebulan terakhir ini. "Jadi tidak ada lagi istilahnya isolasi mandiri dan pemprov saat ini sedang mempersiapkan 350 kamar untuk pasien COVID-19 di kawasan isolasi terpadu," katanya. Menurut dia, kebijakan ini dampak dan melihat serta mengevaluasi PPKM level 4 di Kabupaten Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur serta PPKM level 3 di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. "Insyaallah nanti kita akan rapat bersama satgas kabupaten/kota terkait kebijakan tambahan untuk memperkuat kebijakan isolasi terpadu ini," ujarnya. Ia memerintahkan pemerintah kabupaten/kota untuk juga menyiapkan isolasi terpadu di wilayahnya masing-masing, sehingga penanganan dan menekan kasus COVID-9 akan lebih optimal. "Dengan isoter (isolasi terpadu) ini akan memperbanyak 'tracing' (pelacakan) dan "testing" (pengetesan). Kita juga akan minta kabupaten/kota menyiapkan itu. Terkait konsumsi pasien menggunakan dapur umum," katanya. Ia meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta interaksi) dalam menjalani aktivitas sehari-hari. "Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tetap waspada. Jangan merasa diri sehat, padahal mereka orang yang terpapar. Bagi mereka tidak apa-apa, tapi bagi yang imunitasnya lemah akan jadi bahaya. Kalau sampai positif mereka akan diisolasi terpadu," katanya. (sws)

Kemenkes: Varian Delta Menyebar ke Seluruh Wilayah Indonesia

Jakarta, FNN - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi melaporkan varian Delta telah menyebar hampir merata di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan hasil penelitian spesimen. "Varian Delta mendominasi 86 persen spesimen yang dilakukan sequencing dalam 60 hari terakhir, berasal dari 24 provinsi, sehingga dapat dikatakan persebaran ini hampir merata di seluruh Indonesia," kata Siti Nadia melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad. Nadia mengatakan jejaring laboratorium genomic sequencing atau metode pengurutan genom untuk memetakan mutasi virus di bawah komando Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) terus berupaya menelusuri pola persebaran varian virus COVID-19 di Indonesia. Sejak awal 2021 hingga 28 Juli, kata Nadia, Indonesia telah melaporkan 3.651 hasil pengurutan genom ke dalam database global. Tercatat di dalamnya, tiga dari empat varian virus corona yang harus diwaspadai, yaitu varian Alfa, Beta dan Delta. Menurut Nadia, laporan tersebut patut menjadi perhatian bersama, mengingat potensi penularan varian baru corona di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk menekan penyebaran COVID-19, kata Nadia, pemerintah melakukan penguatan testing dan tracing terutama di pemukiman padat penduduk. Mekanisme tracing atau pelacakan juga menggunakan sistem perangkat lunak Silacak untuk memudahkan mengetahui kontak erat pasien. Penduduk yang mengalami kontak erat akan diarahkan untuk dikarantina. Nadia menambahkan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan volume testing dari sekitar 300 ribu menjadi 500 ribu testing per hari. "Kita juga lakukan percepatan vaksin untuk menaikkan imunitas tubuh. Vaksinasi juga mengurangi risiko tertular, menderita sakit berat, bahkan risiko kematian dari pasien terjangkit COVID-19," ujarnya. Nadia juga meminta partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membantu menghambat, bahkan memutus transmisi virus dengan patuh pada protokol kesehatan. "Sebagai tindak pencegahan penyebaran, masyarakat yang terdeteksi sebagai kasus positif, diharapkan langsung melapor kepada petugas setempat agar dapat dipantau dan dihubungkan dengan akses kesehatan," katanya. Nadia mengatakan tren penambahan kasus masih tinggi dengan rata-rata 40 ribuan kasus per hari dan tidak ada wilayah yang steril dari COVID-19. Sementara potensi penularan varian Delta sangat tinggi dan menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kematian. ( sws)

Budi Gunawan, BIN Prioritaskan Vaksin Pondok Pesantren

Jakarta, FNN - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menyebutkan salah satu prioritas utama BIN adalah melaksanakan vaksinasi COVID-19 di pondok pesantren. "Pondok pesantren merupakan ujung tombak ketahanan kita, karena di sinilah para generasi muda dididik untuk aspek religius, kemudian nasionalis dan toleran," kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Budi Gunawan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi para santri di Pondok Pesantren Ummul Qura, Jl Pondok Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. "Ketahanan NKRI kita ada di sini, sehingga ini menjadi prioritas sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait vaksinasi di kalangan pelajar," jelas Budi. Budi menyatakan total sebanyak 7.000 vaksinasi yang hendak digelar BIN pada Minggu (1/8) tersebut tersebar di wilayah Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. "Hari ini kami masuk di beberapa titik di provinsi Banten, yaitu di Tangerang kemudian di Pandeglang. Kemudian di Bekasi ada tiga titik pondok pesantren. Termasuk di Jawa Timur, ada lima pondok pesantren yang kita datangi untuk melakukan program itu" ucapnya. Budi Gunawan mengungkapkan alasan dipilihnya ketiga wilayah itu karena berada di kawasan zona hitam penyebaran COVID-19. "Spot-spot ini kita pilih karena lonjakan angka positif ratenya cukup tinggi dan sudah menjadi zona hitam sehingga kami masuk di tiga titik tersebut," kata Budi. Sementara itu, Pimpinan Ponpes Ummul Qura KH Syarif Rahmat mengucapkan terima kasih kepada BIN dan semua pihak yang bahu-membahu berperang melawan virus corona. "Saya berharap kepada saudara-saudara saya para kiai, para ulama, para guru, seluruh pendidik, dan masyaraka, untuk bahu membahu menolong dan menyampaikan bahwa saatnya kita berperang. Tidak boleh berbeda pendapat," jelas Syarif. (sws)

Satgas Tindak Tegas Pelanggaran Ketua PCNU Jember Saat PPKM

Jember, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 menindak tegas hajatan yang digelar Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember KH Abdullah Syamsul Arifin atau yang biasa dipanggil Gus Aab saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dinilai melanggar protokol kesehatan. "Acara pernikahan di tengah penerapan PPKM Level 4 dinilai melanggar aturan dan kepada pihak penyelenggara langsung diberikan sanksi tegas," kata Bupati Jember yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Hendy Siswanto kepada sejumlah wartawan di Jember, Jumat. Ia menjelaskan resepsi pernikahan terjadi di Ponpes Darul Arifin di Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari pada 28 Juli 2021 dan acara tersebut tidak mengikuti protokol kesehatan, sehingga pihaknya bersama TNI dan Polri melakukan penyelidikan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan itu. "Hari ini digelar sidang pelanggaran protokol kesehatan dan dari sidang itu ada keputusan jelas yakni denda Rp10 Juta dan kurungan 15 hari karena dinilai melanggar protokol kesehatan," tuturnya. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati saat pandemi dan jangan lihat dendanya, namun lihat dampaknya untuk melindungi rakyat terutama nyawa akibat COVID-19 ini. "Kami minta tolong, agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan dan saya sebagai Ketua Satgas kembali mengingatkan karena tujuan kami dalam penerapan PPKM Level 4 untuk melindungi nyawa," katanya. Selain adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam resepsi pernikahan anak Ketua PCNU Jember itu, juga ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan lainnya dengan mengadakan acara pernikahan di tengah penerapan PPKM yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat lain di Jember. "Ada lagi satu tokoh masyarakat yang diduga melanggar protokol kesehatan dan jika terjadi pelanggaran maka akan kami tindak tegas. Saat ini masih kami selidiki bersama TNI-Polri dan akan disidangkan juga jika terbukti melanggar," ujarnya. Sementara itu, bertempat di Kantor Satpol PP Jember dilaksanakan sidang virtual pelanggaran protokol kesehatan dengan proses penindakan diawali dengan pemeriksaan beberapa saksi di lokasi pelaksanaan, termasuk dari pihak orang tua mempelai dan Ketua Panitia Pelaksanaan Hajatan yang dihadiri oleh Satgas. Dalam sidang tersebut hadir Ketua Panitia penyelenggara acara hajatan di Desa Curahkalong yakni Taufik Hidayat yang menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Sementara Kasi Humas Polres Jember Iptu Brisan mengatakan dalam sidang tersebut tersangka dinyatakan melanggar protokol kesehatan dan hasil sidang memutuskan terdakwa dikenakan pidana denda Rp10 juta dengan kurungan 15 hari. (sws)

Ketua MPR Meminta Kemenkes Evaluasi Kematian Tertinggi Covid19

Jakarta, FNN - Politisi Partai Golkar yang juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi terkait catatan rekor tertinggi kematian akibat COVID-19 pada Juli 2021. “Meminta Kemenkes menjadikan kasus kematian akibat COVID-19 sebagai koreksi pelaksanaan penanganan terhadap pasien, selanjutnya mengevaluasi secara komprehensif catatan kasus kematian tersebut,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Menurut dia, hal itu dilakukan agar mendapatkan solusi terbaik untuk menekan angka kematian, dan mengupayakan pencegahan yang lebih masif dan maksimal. Pada Kamis (29/7), Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa Juli 2021 menjadi bulan dengan catatan kematian tertinggi akibat COVID-19 sejak pandemi melanda Indonesia. Hingga Rabu (28/7) Wiku menyatakan terdapat 30.168 kematian dan menyebut bahwa angka itu sangat tinggi mengingat catatan kematian akibat COVID-19 pada Juni 2021 berada di angka 7.913 kematian. Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet meminta Kemenkes menambah tempat isolasi dan rumah sakit lapangan untuk meningkatkan performa perawatan bagi pasien COVID-19, khususnya yang bergejala berat. Ruangan isolasi, katanya, juga perlu dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan standar ruang perawatan, seperti bel untuk memanggil tenaga kesehatan (nakes), sirkulasi udara yang baik, tempat tidur yang memadai, hingga ketersediaan sarana hiburan. Menurut Bamsoet, sarana hiburan seperti televisi atau radio dibutuhkan mengingat selama menjalani isolasi, selain memulihkan kembali kondisi fisik, kondisi mental pasien COVID-19 juga harus dijaga. Kemenkes juga diminta memastikan kebutuhan pendukung perawatan bagi pasien COVID-19, seperti kebutuhan oksigen, nakes, obat-obatan, tenda serbaguna, ventilator, selimut, dan kebutuhan lainnya. Hal itu agar pasien dapat menerima perawatan yang maksimal dan memiliki peluang besar untuk pulih kembali. Pada saat yang sama Kemenkes diharapkan menggencarkan pengetesan dan pelacakan di setiap wilayah sehingga apabila ditemukan seseorang terpapar virus corona, orang tersebut dapat segera mendapatkan pertolongan. Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenkes memperhatikan keseimbangan pemberitaan di media, mengingat ada baiknya apabila pemberitaan COVID-19 diiringi dengan kabar baik, seperti angka kesembuhan. Diharapkan, masyarakat kemudian tidak terbebani secara berlebihan yang dapat memicu menurunnya imun tubuh. Selain itu, Bamsoet mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalani tes COVID-19 secara jujur dan tidak malu atau ragu untuk mengakui apabila terpapar. “Hal tersebut sangat penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain, mengingat tidak semua orang memiliki imunitas yang baik, sehingga penting untuk mencegah penularan ke orang lain,” ujarnya. Seluruh masyarakat Indonesia diharapkan juga patuh dan taat pada protokol kesehatan yang ada, sebab dibutuhkan kerja sama dan kekompakan dari seluruh pihak untuk memutus mata rantai virus corona. (sws)