KESEHATAN
AQL Bagikan Tabung Oksigen Gratis Bagi Pasien Isoman
Jakarta, FNN - Lembaga kemanusiaan Ar-Rahman Quran Learning (AQL) Peduli kembali membagikan oksigen medis gratis kepada pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek. "Saat-saat pasien COVID-19 yang terpapar, menentukan hidup atau mati. Sedekah satu oksigen menyelamatkan satu nyawa," ujar Direktur AQL Peduli Firman Fabi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pembagian oksigen gratis ini sebagai lanjutan setelah sebelumnya AQL telah memenuhi kebutuhan pasien isoman di Jakarta, beberapa pekan lalu. Kali ini, AQL mampu menyuplai 800 tabung oksigen gratis kepada masyarakat, terutama kepada pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di Jabodetabek. Menurut Firman, oksigen medis menjadi kebutuhan yang sangat vital saat ini, utamanya bagi mereka yang memiliki gejala sesak napas. Pada kondisi itu, mereka harus mendapatkan bantuan oksigen medis guna membantu pernapasan. "Dari sini kami melihat bahwa oksigen sangat dibutuhkan, bahkan mereka bagaimana mencarinya itu sulit untuk mendapatkannya. Karena itu kami bekerja sama dengan beberapa tempat pengisian oksigen," kata dia. Firman memastikan pendistribusian oksigen tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Skema pembagian tabung oksigen dilakukan dengan memberikan sebuah kupon kepada masing-masing warga. Satu kupon untuk satu tabung. Meski dalam sistem kupon, pihaknya memastikan tidak akan kehabisan. Tim akan mengusahakan semua warga mendapatkan oksigen. "Bagaimana jika ada yang membawa dua hingga tiga tabung? Kami akan dahulukan terlebih dulu yang sudah antre, setelah itu jika memang masih ada kami isikan kembali. Kurang lebih seperti itu teknisnya, supaya pembagian ini juga merata, jangan sampai ada yang bawa banyak, tetapi yang sudah ngantre dan membawa satu tidak kebagian," ujarnya. (sws)
MAKI Temukan Dugaan Pemotongan Insentif Nakes COVID-19
Serang, FNN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menemukan adanya dugaan pemotongan atau penyelewengan terhadap insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan COVID-19 di salah satu rumah sakit di Kota Serang. Kordinator MAKI Boyamin Saiman di Serang, Kamis mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi atas adanya pengaduan terhadap dugaan pemotongan insentif nakes tersebut. Hasil investigasi tersebut selama dua hari di salah satu rumah sakit dj Kota Serang, ada indikasi kuat dugaan pemotongan ataupun penyelewengan honor nakes tersebut. "Minggu kemarin saya dapat pengaduan ada dugaan pemotongan, penyunatan. pengurangan atau apapun itu namanya, atas honorarium tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Anggaran ini bersumber dari APBN melalui Kementerian Kesehatan dan disalurkan ke rumah sakit," kata Boyamin Saiman kepada wartawan. Ia mengatakan, bahwa aduan tersebut mengenai sistem pemberian honorarium nakes itu dimasukkan ke rekening masing-masing nakes. "Para nakes ini awalnya disuruh buat rekening atas nama masing- masing nakes. Akan tetapi buku tabungan dan ATM-nya tidak dikasihkan ke para nakes," kata Boyamin. Belakangan diketahui, kata dia, pada bukan Juli ini buku tabungan dan ATM diberikan, sehingga setelah di cek di rekening masing-masing diketahui uang yang masuk dan keluar. Menurutnya, honorarium nakes yang masuk tersebut diperkirakan untuk waktu enam bulan lalu, sekitar Desember 2020 sampai Mei 2021 atau antara Januari 2021 sampai Juni 2021. Rata-rata uang yang masuk sekitar antara Rp20 juta sampai 50 juta, tergantung posisi dan jabatan masing-masing nakes. "Jadi ketika nakes itu mengecek ke bank saldo yang tertera itu masing-masing antara Rp8 juta sampai Rp25 juta. Sehingga mereka bisa mengambil uang antara Rp7 juta sampai Rp25 juta," kata Boyamin. Dengan demikian, kata Bonyamin, nakes yang honorariumnya Rp50 juta hanya bisa mengambil antara Rp20 juta sampai Rp25 juta dan yang honornya Rp20 juta sampai Rp30 juta, hanya bisa mengambil antara Rp8 juta sampai Rp10 juta. Atas temuan dugaan pemotongan tersebut, pihaknya langsung melaporkan ke Polda Banten. Adapun dugaan pelanggarannya apa, nanti Polda Banten yang akan merumuskan untuk proses tindaklaniutnya. "Apakah ini dugaan pelanggaran Undang-undang perbankan karena adanya pengurangan saldo yang tidak terecord atau dugaan pelanggaran lain. Tapi nyatanya para nakes tersebut hanya bisa mencairkan sejumlah saldo terakhir," kata Boyamin. (sws)
Sabtu dan Ahad Buka, Kodim Jaksel Lakukan Vaksinasi Massal.
Jakarta, FNN - Komando Distrik Militer (Kodim) 0504 Jakarta Selatan mengadakan vaksinasi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Vaksinasi massal yang sudah dimulai sejak Selasa (27 Juli 2021) sampai Senin (2 Agustus 2021) itu diperuntukkan bagi warga berusia 12 tahun ke atas. Pelaksanaan vaksin dilakukan di Aula Markas Kodim 0504, Jalan Cenderawasih Raya, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Masyarakat yang ingin divaksin cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memfotokopinya. Sedangkan yang belum memiliki KTP karena usia baru 12 tahun misalnya, cukup membawa Kartu Keluarga dan fotokopinya. Warga yang ingin divaksin juga bisa dari lintas daerah. Misalnya, dari Tangerang, Depok, Bogor dan bahkan daerah lainnya. Komandan Kodim (Dandim) 0504/JS Kolonel Inf Jamaluddin, mengatakan, vaksinasi massal jenis Sinovac tersebut menargetkan 500 orang per hari. Tenaga vaksinator berasal dari tim kesehatan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya. "Vaksinasi sangat penting guna mencegah penyebaran Covid-19 yang sangat membahayakan. Saya berharap masyarakat yang belum mendapatkan vaksin segera mendatangi Makodim 0504/Jakarta Selatan atau sentra vaksin terdekat," ujar Jamaluddin dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, Jumat (30/7/2021). "Masyarakat cukup datang ke Makodim 0504/Jakarta Selatan hanya dengan membawa KTP atau kartu keluarga (KK). Dengan syarat yang mudah itu, diharapkan masyarakat termotivasi untuk mengikuti vaksinasi," kata Dandim. "Silahkan masyarakat datang ke tempat kami cukup dengan membawa KTP atau KK. Kami siap melayani peserta vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan," ucapnya. Sedangkan Perwira Seksi (Pasi) Intel Kodim 0504, Mayor Zul Rambe menambahkan, kegiatan vaksin tetap dilakukan pada hari Sabtu dan Ahad. Justru pada hari libur diharapkan animo masyarakat tinggi. Sebab, pada saat hari kerja kenungkinan banyak yang tidak sempat, walaupun bekerjanya dari rumah. Kegiatan vaksin dimulai pukul 08.00 dan berakhir sampai nomor antrean habis. Lebih dari 500 orang pun tetap dilayani. Di tempat tersebut juga melayani vaksin tahap kedua. "Kalau ada yang mau vaksin tahap kedua dilayani," katanya. Sebelumnya, Kodim 0504/Jakarta Selatan melakukan vaksinasi Covid-19 khusus terhadap personel TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan para keluarga prajurit yang bertugas di bawah Kodim tersebut. (SP).
Alumni Akpol 1991 Bagikan Seribu Paket Sembako Kepada Kades di NTB
Mataram, FNN - Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 membagikan sembako kepada lurah, kepala desa, bhabinkamtibmas, babinpotdirga, babinpotmar serta babinsa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal SIK MH menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masing-masing di tribun Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Kota Mataram, Kamis (29/7). Kapolda NTB menyatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendarmabaktikan pengabdian alumni Akpol 91 dengan cara melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti vaksinasi massal dan pemberian sembako kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan memberikan penghargaan bagi yang berjasa. "Kita semua menyadari bahwa pandemi COVID-19 serta pelaksanaan PPKM Level 4 sangat berpengaruh pada tatanan perekonomian di Mataram. Oleh karena itu, alumni Akpol angkatan 91 Batalion Bhara Daksa berinisiatif untuk melaksanakan baksos dengan membagikan sembako kepada para babinsa, babinpotmar, babindirga, dan bhabinkamtibmas serta lurah maupun kepala desa," katanya seusai membuka acara apel pemberian bantuan. Menurutnya, penanganan COVID-19 melalui PPKM di NTB serta keberhasilan penanganan COVID-19 melalui program Kampung Sehat 1 dan 2 juga tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab dari lurah, kepala desa, bhabinkamtibmas, babinsa, babinpotdirga, babinpotmar, camat, kapolsek, danramil, dan stakeholder yang lain, sehingga penanganan COVID-19 di NTB dapat terlaksana dengan baik. "Saya selaku Kapolda NTB memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama bertugas dengan tidak mengenal risiko akan tertular Virus Corona. Yang ada dalam bertugas hanya harapan agar pandemi COVID-19 segera berakhir di negara kita ini," ujar Iqbal. Sembako tersebut berupa beras, gula pasir, minyak goreng, minuman, kecap, sarden, masker dan hand sanitizer. "Pemberian sembako ini sebagai tanda respek, terima kasih dan hormat kami para alumni Akpol 91 kepada para lurah, kepala desa, bhabinkamtibmas, babinsa, babinpotdirga, babinpotmar, camat, kapolsek, danramil se-Provinsi NTB atas dedikasinya yang tak kenal lelah, menjaga, mengimbau masyarakat sehingga COVID-19 dapat terkendali dengan baik di NTB," katanya pula. Selain memberikan bantuan sosial, Kapolda NTB juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berkomunikasi dengan para babinsa, bhabinkamtibmas, lurah dan kepala desa melalui zoom meeting yang disaksikan Gubernur NTB, Danrem 162/WB, Wakapolda NTB, Irwasda, PJU Polda NTB, Wali Kota Mataram, Bupati Lobar, Danlanud ZAM, Danlanal Mataram, Dandim 1606, dan perwakilan babinsa, bhabinkamtibmas, babinpotdirga, babinpotmar yang hadir di tribun Lapangan Bhara Daksa. Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada Kapolda NTB beserta jajarannya dan alumni Akpol 91 atas pemberian bantuan sosial (bansos) tersebut. "Kami memberikan apresiasi kepada Polda NTB yang telah memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan maupun berjasa seperti yang halnya yang dibagikan hari ini. Satu apresiasi yang kadangkala lupa diberikan, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan kepada kita semua," kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu pula. (sws)
Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet Hari Ini Berkurang 167 Orang
Jakarta, FNN - Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta per Kamis, berkurang 167 orang, apabila dibandingkan dengan angka pada satu hari sebelumnya, Rabu (28/7), kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien rawat inap terkonfirmasi positif (COVID-19) di Tower 4, 5, 6 dan 7 sebanyak 3.068 orang, sementara jumlah semula (satu hari sebelumnya) 3.235 orang. Ada pengurangan jumlah pasien rawat inap sebanyak 167 orang," kata Aris menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis. Ia juga menyampaikan terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai dengan 29 Juli 2021, atau dalam periode lebih dari satu tahun, jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 122.286 orang. Dari jumlah itu, 117.713 pasien COVID-19 telah dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit, sementara 965 pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Sejauh ini, Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI mencatat jumlah pasien meninggal di RS Darurat Wisma Atlet per 29 Juli 2021 sebanyak 540 orang. Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menyampaikan perkembangan situasi di RSDC Rumah Susun Nagrak, yang menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Per 29 Juli 2021, jumlah pasien yang dirawat di RSDC Rusun Nagrak sebanyak 152 orang, sementara pada Rabu ada 170 orang. Artinya, ada pengurangan 18 pasien dalam waktu 24 jam terakhir. Sejak 28 Juni sampai dengan 29 Juli, total ada 9.069 orang yang menjalani isolasi di RSDC Rusun Nagrak. Dari angka itu, 8.460 orang telah menyelesaikan masa isolasi dan 43 orang lainnya dirujuk ke RS lain. Situasi terbaru di RSDC Rusun Pasar Rumput, per Kamis, ada 365 pasien rawat inap COVID-19, sementara pada satu hari sebelumnya ada 277 pasien. Artinya, ada penambahan 88 orang dalam 24 jam terakhir. Sejak 18 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2021, ada 403 orang yang menjalani isolasi di RSDC Rusun Pasar Rumput. Dari jumlah itu, 33 di antaranya telah menyelesaikan masa isolasi, dan satu orang dirujuk ke RS lain. Sedangkan di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, per Kamis, ada 328 orang yang menjalani rawat inap. "Pasien rawat inap ada 328 orang, di antaranya 255 orang pria dan 73 perempuan. 328 pasien itu seluruhnya terkonfirmasi positif COVID-19," ujar Aris sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya. Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI itu mencatat ada pengurangan jumlah pasien rawat inap di RSKI Pulau Galang dalam waktu 24 jam terakhir sebanyak tiga orang. "Pasien rawat inap per 29 Juli 2021 sebanyak 328 orang, semula (satu hari sebelumnya) 331 orang. Ada pengurangan jumlah pasien rawat inap sebanyak tiga orang," kata dia menegaskan. Terhitung sejak 12 April 2020 sampai dengan 29 Juli 2021, RSKI Pulau Galang telah menerima total 15.176 pasien. Dari jumlah itu, 7.509 pasien telah dinyatakan sembuh, 42 pasien dirujuk ke rumah sakit lain, dan 7.297 pasien suspek telah selesai menjalani perawatan, kata Kolonel Marinir Aris Mudian, Kamis. Sejauh ini, RSKI Pulau Galang belum melaporkan adanya korban jiwa akibat COVID-19 sejak rumah sakit itu beroperasi selama lebih dari satu tahun. (sws)
Bima Arya: Perlu Kolaborasi Bantu Warga Terdampak Pandemi COVID-19
Bogor, FNN - Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor Bima Arya mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan saat ini dibutuhkan kontribusi dan peran aktif dari semua pihak untuk berkolaborasi membantu meringankan beban warga terpapar dan terdampak. Bima Arya di Kota Bogor, Kamis, mengatakan hal itu menyikapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan belum diketahui akan berakhir kapan. Bima Arya mengajak warga Kota Bogor dan semua pihak, untuk bersama-sama berikhtiar melakukan apa yang dapat dilakukan untuk meringankan beban warga terpapar COVID-19 dan terdampak ekonomi akibat pandemi. Menurut Bima Arya, untuk penanganan COVID-19 di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan anggaran melalui APBD Kota Bogor, tapi tidak bisa maksimal, sehingga diperlukan kolaborasi dengan semua pihak. Wali Kota Bogor itu menyatakan banyak warga yang dari hari ke hari bekerja keras untuk menyambung hidupnya, di antaranya buruh harian lepas, karyawan yang dirumahkan dan lainnya. "Mereka ini harus kita bantu," katanya. Bima Arya yang menggagas dibukanya Posko Logistik Darurat, pada pelaksanaan PPKM Darurat, mulai 3 Juli lalu, menghimpun bantuan logistik dan lainnya, dari berbagai pihak, baik dari Kota Bogor maupun dari luar Kota Bogor. Bima Arya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada semua donator yang telah mendonasikan bantuannya kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor. Misalnya, pada Rabu (28/7), ada bantuan paket sembako dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) cabang Kota Bogor, dari enam BUMN, dari kelompok Vespa Ulin, dari Yayasan Karuna Mitta Wijaya, dan lainnya. Menurut Bima Arya, bantuan yang disampaikan adalah ikhtiar bersama untuk membantu warga yang sedang menjalani isoman dan warga terdampak ekonomi. "Kami mengajak semua pihak untuk dapat melakukan, apa yang bisa dilakukan untuk membantu warga terpapar dan terdampak," katanya. Bima Arya juga menyatakan, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada donatur yang memberikan bantuan. "Bantuan ini tidak hanya menambah logistik, tapi juga menambah motivasi bagi kami untuk menyalurkan kepada warga yang betul-betul membutuhkan," katanya. (sws)
Indonesia Sudah Lampu Kuning, Anis Matta: Kita Harus Hati-Hati Membaca Tanda-Tanda Ini
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini sudah memasuki rute ketiga, yakni tahapan krisis sosial. Jika pemerintah tidak tanggap, maka krisis sosial akan berlanjut menjadi krisis politik. "Tanda-tandanya menunjukkan bahwa kita ada di lampu kuning. Pandemi sudah menyebabkan krisis ekonomi, dan sekarang berlanjut pada krisis sosial. Kita harus berhati-hati membaca tanda-tanda ini, tanpa bermaksud saling menyalahkan, karena pada akhirnya merupakan tantangan bagi kita semuanya sebagai bangsa," kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk 09 dengan tema 'Pandemi Berlanjut Akankah Memicu Krisis Sosial di Jakarta, Rabu (29/7/2021) petang. Dalam diskusi yang dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Menkes) Siti Nadia Tarmizi dan Clinical Epidemilog Ahlani Institute Tifauzia Tyassuma itu, Anis Matta mengingatkan, krisis ekonomi saat ini menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dan angka kemiskinan naik 50 persen. Menurut Anis Matta, suasana jiwa masyarakat (public mood) saat ini diliputi kesedihan, ketakutan, kemarahan dan frustasi. Kondisi tersebut bisa saja berbuah pada ledakan sosial dan krisis politik, apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Di samping itu, ternyata vaksinasi tidak mampu mencegah munculnya varian baru. Vaksin terlihat kalah kuat dari varian baru yang terus bermunculan, sehingga masih dibutuhkan beberapa kali vaksin lagi. "Ini menyangkut daya tahan fiskal dan kapasitas pemerintah. Pandemi menyedot anggaran sedemikian rupa, sementara pada waktu yang sama menutup sebagian besar sumber pendapatan pemerintah," ujarnya. Situasi saat ini, lanjut Anis Matta, tentu saja menjadi ujian dan tantangan yang sulit bagi pemerintah. Apalagi jika melihat tanda-tanda, krisis terlihat akan semakin membesar. "Pertanyaan yang sulit dijawab, berapa lama pemerintah bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Daya tahan fiskal pemerintah, apakah mampu mengatasi persoalan ini, karena krisis akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan," katanya. Hal senada disampaikan Clinical Epidemilog Ahlina Institute Dr. Tifauzia Tyassuma mengatakan, bahwa situasi sekarang sudah memasuki krisis sosial dan di khawatirkan akan terjadi chaos (kerusuhan) di masyarakat. "Ini yang paling kita khawatirkan, kita mesti bersama-sama segera bahu-membahu untuk mencegah, jangan sampai krisis sosial ini menjadi chaos," kata Tifauzia. dr Tifa, sapaan akrab Tifauzia Tyassuma memprediksi pandemi tidak akan selesai pada 2022, karena virus Corona terus melakukan mutasi dan membentuk varian-varian baru, termasuk varian lokal Indonesia. "Siap-siap saja pandemi ini akan berjalan lama, sedikitnya butuh waktu antara 3-5 tahun lagi. Artinya ketika masih Pilpres, pandemi masih ada dengan asumsi terjadi mutasi-mutasi dan pemerintah belum ada solusi pengendalian sama sekali," katanya. Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli menilai, pemerintah salah langkah dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selama ini. Sejak awal seharusnya pemerintah menerapkan lockdown lakukan lockdown agar Covid-19 tidak menyebar. Bukan sebaliknya, bongkar pasang istilah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4. “Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi,” ujar Rizal Ramli. Apabila kebijakan lockdown diterapkan ketika itu, kata Rizal Ramli, cost (biaya) yang dikeluarkan pemerintah tidak akan sebesar sekarang mencapai Rp 1.035 triliun, tapi cukup merogoh kocek Rp 415 triliun dan Covid-19 bisa dikendalikan. "Lockdown hanya butuh Rp 415 triliun, itu buat kasih makan rakyat dan kasih obat-obatan gratis. Saya (merasa) aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih, yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada," tegas Rizal Ramli. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 saat ini, karena ada mutasi baru varian Delta dari India, sehingga pemerintah perlu mengencangkan kembali pelaksanaan rem darurat melalui PPKM. "PPKM Darurat Level 4 hingga 1 itu sesuai dengan rekomendasi WHO. Upaya ini untuk menurunkan mobilitas, bukan menghentikan, karena mobilitas ini memfasilitasi varian virus menyebar ke seluruh daerah. Sehingga kasus di daerah secara cepat meningkat dalam jumlah besar," kata Siti Nadia. Pemerintah menilai penerapan PPKM Darurat berdasarkan level ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, karena diterapkan di level RT/RW, desa/kelurahan atau kecamatan saja. "Di level yang paling terkecil sangat memungkinkan untuk melakukan mengawasi arus keluar masuk di wilayah tersebut," pungkas Juru Bicara Kemenkes ini. (sws)
Anies Baswedan: Pasien Isoman Perlu Mendapat Dukungan Kebutuhan Pokok
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) COVID-19 perlu mendapat dukungan vitamin dan kebutuhan pokok harian lainnya agar pemulihan diri berlangsung dengan baik. "Tempat yang sedang kita berada saat ini, adalah sebuah posko yang memfasilitasi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Pada saat mereka sedang menjalani isolasi mandiri, perlu ditopang dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan keseharian, dan juga dukungan vitamin, obat," kata Anies saat meninjau Posko Peduli Isoman PWNU DKI Jakarta di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (28/7). Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan membantu pasien isoman baik di rumah maupun pada posko mandiri agar dapat beraktivitas kembali bersama masyarakat. Mantan Menteri Pendidikan itu juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI yang secara nyata mendukung pemerintah menanggulangi wabah COVID-19. "Izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya," ujar dia. "Dan kami Insya Allah akan ikut mendukung, memastikan bahwa melalui posko dan para relawan yang begitu banyak, saudara-saudara kita yang di Jakarta sedang menjalani isolasi, nantinya bisa kembali sehat, nantinya bisa kembali beraktivitas bersama masyarakat," kata Anies menambahkan. Sebelumnya PWNU DKI menggulirkan bulan peduli isoman sejak 16 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Program tersebut secara khusus membantu para warga terpapar COVID-19 dengan distribusi makanan matang, vitamin, dan bahan makanan lainnya. (sws)
Dokter Sarankan Pasien Kanker Paru Rutin Kontrol di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Ketua Tim Kerja Onkologi Paru Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Prof. dr. Elisna Syahruddin Ph.D, Sp.P(K), menyarankan pasien kanker paru untuk tetap ikuti prosedur rumah sakit dan rutin kontrol demi mengetahui perkembangan penyakit di tengah pandemi. "Tetap laksanakan prosedur protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," kata Elisna dalam konferensi pers daring, Rabu. Dia mengingatkan kepada masyarakat untuk mencari informasi kepada dokter atau profesional bila merasakan gejala. Elisna pun menyarankan kepada para pasien kanker paru untuk tetap mengikuti saran dokter untuk melakukan terapi. Elisna menjelaskan rekomendasi PDPI mengenai tatalaksana keganasan rongga toraks dalam pandemi COVID-19. Berdasarkan rekomendasi PDPI, prosedur diagnosis untuk kasus baru tidak boleh ditunda. Namun, semua dilaksanakan dengan mengaplikasikan prinsip keamanan dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan kondisi di tengah pandemi. "Radioterapi untuk kasus dengan kegawatan respirasi tidak boleh tertunda," lanjutnya. Untuk pasien kanker paru stadium awal yang masih bisa dibedah, prosesnya harus disegerakan. Sebab, selagi masih bisa dilakukan, bedah adalah terapi terbaik. Selain itu, kemoterapi lini pertama bisa diberikan dengan menggunakan rejimen tiga mingguan. "Untuk pasien yang terkena COVID-19, ditunda dulu sampai sembuh dan memenuhi syarat kemoterapi." Kemudian, jarak kunjungan ke rumah sakit pun diperpanjang untuk menghindari atau mengurangi kontak Orang Dalam Pantauan (ODP). Pandemi COVID-19 turut memengaruhi pengobatan pasien kanker paru, jelas dia. Dampak yang dirasakan di antaranya adalah butuh waktu lebih lama karena pasien harus menjalani screening COVID-19 sebelum menjalani prosedur diagnosis dan pengobatan. Selain itu, adanya pembatasan atau penundaan layanan akibat keterbatasan sumber daya manusia atau sarana dan prasarana rumah sakit. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga membuat pasien menghadapi keterbatasan pilihan transportasi juga memenuhi persyaratan keluar masuk daerah. Pandemi juga menimbulkan kekhawatiran pasien akan kemungkinan penularan bila menggunakan transportasi umum dan kemungkinan penularan di rumah sakit. Berdasarkan data Global Cancer Statistic (Globocan) 2020, jumlah kasus baru kanker paru di Indonesia meningkat 8,8 persen menjadi 34.783 kasus atau menempati peringkat ketiga. Sementara itu, jumlah kematian akibat kanker paru meningkat 13,2 persen menjadi 30.843 jiwa atau menempati peringkat pertama. Hal itu disebabkan oleh karena sebagian besar pasien terdiagnosa pada stadium lanjut. Dia menjelaskan, diagnosis dan pengobatan yang tepat waktu merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan pengobatan kanker paru. Masyarakat perlu menghindari faktor risiko kanker paru dan mengetahui gejala kanker paru sehingga apabila merasakan beberapa gejala tersebut, perlu segera melakukan konsultasi kepada dokter agar bisa terdiagnosa lebih cepat. "Lebih dari itu, pasien yang sudah terdiagnosa, harus mendapatkan terapi sesuai dengan kondisinya karena kanker paru berkembang dengan cepat. Masa pandemi tidak menyebabkan pasien harus berhenti melakukan pemantauan terlebih melanjutkan terapi," katanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko seseorang terkena kanker paru. Faktor yang tidak dapat dikontrol di antaranya pertambahan umur, jenis kelamin dan riwayat kanker dalam keluarga atau genetik. Ada pula faktor yang bisa dikontrol yakni paparan asap rokok baik itu perokok aktif atau pasif, polusi, paparan zat karsinogen dalam pekerjaan juga penyakit paru kronik. Screening kanker paru dilakukan terhadap kelompok berisiko yang belum menunjukkan gejala. Orang yang direkomendasikan menjalani screening kanker paru adalah orang berusia di bawah 45 tahun, baik itu perokok aktif atau pasif atau orang yang telah berhenti merokok dalam kurun sepuluh tahun. Screening kanker paru juga dilakukan untuk orang yang punya riwayat kanker dalam keluarga juga bekerja di daerah dengan paparan zat karsinogen. (mth)
SNP Kesehatan, Kerangka HAM untuk Penanganan Darurat Kesehatan
Puluhan tahun isu kesejahteraan dan keadilan profesi kesehatan belum menemukan solusi komprehensif. Oleh Ganis Irawan *) PADA 5 April 2021, Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Atas Kesehatan (SNP Hak Atas Kesehatan, atau lebih ringkas lagi, SNP Kesehatan). Untuk warga negara Indonesia pada umumnya, dokumen ini mengandung banyak pokok pikiran penting yang bisa menjadi dasar untuk memperjuangkan perbaikan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan. Di sisi lain, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan SNP Kesehatan menawarkan banyak pokok pikiran yang penting untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan. Ya, puluhan tahun isu kesejahteraan dan keadilan profesi kesehatan belum menemukan solusi komprehensif. Terkait Pandemi Covid, setelah 1,5 tahun penanganan pandemi yang penuh perdebatan dan kritik, terbitnya SNP Kesehatan ini sepertinya bisa jadi pemecah kebuntuan. Karena memuat banyak aspek penting (i.e ekonomi, sosial, budaya, kesehatan), dokumen ini potensial menjadi common ground untuk dialog multipihak mencari solusi kolaboratif penanganan pandemi Covid- 19 dan mempersiapkan framework praksis sistem tanggap darurat kesehatan di masa depan. Diakui atau tidak, terutama oleh Pemerintah, pandemi Covid-19 menunjukkan dengan jelas kelemahan sistem kesehatan kita sekaligus ketiadaan practical framework (atau protokol) tanggap darurat kesehatan. Keberadaan dua Undang-Undang yaitu UU Wabah dan UU Kekarantinaan Kesehatan ternyata belum memadai untuk Pemerintah bisa memberi respons cepat dan memadai tanpa meresikokan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ketiadaan practical framework inilah yang menyebabkan Indonesia tampak demikian gagap berhadapan dengan Pandemi Covid-19, padahal ini bukan pandemi pertama. Kegagapan tersebut bukan hanya tampak pada penyelenggara negara, tapi juga pada kelompok civil society dan kalangan profesional. Beragam kritik terhadap potensi restriksi kebebasan berpendapat dalam kasus dr.Lois, misalnya, menunjukkan bahwa kelompok pro-demokrasi dan pegiat HAM seperti baru tersadar bahwa ada isu-isu HAM yang masih perlu dibahas terkait penanganan pandemi. Hal ini mengherankan, karena sejak tahun 2020 ada cukup banyak aspek dari penangangan pandemi yang potensial melanggar prinsip HAM. Seperti misalnya diskriminasi yang dialami penderita Covid-19, dokter atau tenaga kesehatan. Satu tahun ini diskriminasi dan kekerasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan diperlakukan sebagai layaknya kasus pidana biasa, bukan sebagai pelanggaran serius terhadap HAM. Padahal para dokter dan tenaga kesehatan tersebut sedang bekerja dalam rangka pemenuhan hak rakyat atas kesehatan. Selama 1,5 tahun ini juga tidak tampak diskursus HAM yang tajam untuk perbaikan praksis penangangan pandemi, semisal penerapan siracusa principle, penanganan berita bohong, disinformasi dan misinformasi selama situasi darurat kesehatan. Atau diskursus HAM tentang prioritas layanan kesehatan terhadap wanita, anak, lansia atau para penyandang disabilitas. Dengan latar belakang situasi semacam itu, terbitnya SNP Hak Atas Kesehatan dari Komnas HAM patut diapresiasi karena dokumen ini menyajikan koridor normatif yang komprehensif untuk penanganan darurat kesehatan. Dokumen ini bisa menjadi alternatif bagus untuk diterapkan sebagai acuan kerangka normatif penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya bisa dipertimbangkan untuk mulai merumuskan practical framework berupa protokol baku penanggulan darurat kesehatan yang komprehensif dan operasional. Protokol semacam ini perlu agar dikemudian hari, pada darurat kesehatan yang lain, Indonesia bisa dengan cepat memberi respon adekuat ; tinggal mengaktifkan suatu protokol penanggulangan darurat kesehatan yang sudah dikenal dan diinternalisasi oleh banyak orang. Tak perlu lagi ada banyak perdebatan teknis saat krisis di depan mata. Juga tak perlu lagi khawatir situasi darurat kesehatan disalahgunakan oleh pemerintah. Sama halnya dengan protokol keselamatan penerbangan, protokol penanggulangan darurat kesehatan perlu ada sebelum kedaruratan tiba. Perlu juga diajarkan dan dilatihkan terus menerus kepada aparatur pemerintah dan warga negara. *) Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Kabid Kerjasama Lembaga Negara dan Media Massa PB IDI.
POPULER
