KESEHATAN
Kemenkes: Laju Penularan COVID-19 Melambat
Jakarta, FNN - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan laju penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Indonesia kian melambat seiring upaya pengendalian pandemi oleh pemerintah.\"Angka laju penularan virus (Rt) sudah melambat di pulau-pulau besar di Indonesia dan harapannya angka reproduksi virus dapat terus menurun hingga di bawah 1 dalam satu bulan ke depan,\" kata Siti Nadia Tarmizi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Nadia mengatakan angka reproduksi virus di delapan pulau besar Indonesia menunjukkan angka penurunan dari rata-rata 1,14 di 26 Februari 2022 menjadi 1.09. Semakin rendah angka reproduksi virus, maka laju penularan juga semakin menurun.“Kondisi saat ini secara nasional menunjukkan tren penanganan COVID-19 membaik dengan kasus harian yang mulai menurun,” ujarnya.Dampak yang bisa dilihat dari pelambatan laju penularan virus ini adalah angka kasus harian yang kembali turun menjadi 21.380 kasus per Senin (7/3), lebih rendah dari hari sebelumnya Ahad (6/3) yang berada di posisi 24.867 kasus.Keterisian rumah sakit nasional juga turun menjadi 28 persen dibandingkan periode yang sama di posisi 29 persen. Angka kesembuhan juga relatif tinggi di angka 48.800 orang.“Meskipun beberapa indikator pengendalian pandemi secara konsisten terus menunjukkan hasil positif, kita tidak boleh lalai. Kita harus tetap waspada dan lebih berhati-hati agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus,\" katanya.Nadia yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI itu mengatakan disiplin protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan laju vaksinasi dosis dua dan booster harus terus dipercepat.Hingga Minggu (6/3), sudah 12 provinsi yang capaian target vaksinasi dua dosis di atas 70 persen. Serta baru enam provinsi yang memenuhi dosis vaksinasi lengkap pada golongan lansia.“Kemenkes akan terus mendorong target-target vaksinasi, terutama dalam melindungi golongan lansia, komorbid, anak-anak, dan juga mempercepat vaksinasi booster,” ujarnya.Hingga Senin (7/3) vaksinasi dosis 1 telah diberikan kepada 192.134.689 (92,25 persen) penduduk. Untuk vaksinasi dosis 2 telah diberikan kepada 148.347.458 (71,23 persen) penduduk. Vaksinasi dosis 3 atau booster sudah diberikan kepada 12.698.131 (6,10 persen) penduduk. (sws, ANTARA)
Wacana Perubahan Status Pandemi Perlu Kajian Mendalam
Jakarta, FNN. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai wacana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia perlu kajian mendalam dan komprehensif sehingga pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan perubahan status tersebut.\"Saya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan status pandemi ke status endemi dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian jangan sampai keputusan yang diambil di kemudian hari, membuat Indonesia kembali ke situasi awal pandemi,\" kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, pemerintah bersama para pakar harus benar-benar mengkaji secara mendalam terkait wacana perubahan status pandemi tersebut. Dia menilai kajian tersebut perlu didukung data-data ilmiah dan empiris serta analisis pakar yang menunjukkan kondisi pandemi terus membaik.\"Pemerintah perlu berkomitmen untuk terus memantau secara rinci terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia dan termasuk memantau juga perkembangan COVID-19 di negara lain. Selain itu untuk terus berupaya mengendalikan pandemi di Tanah Air, agar status endemi dapat terealisasi,\" ujarnya.Selain itu Bamsoet juga menyoroti peningkatan jumlah daerah yang berada pada PPKM level 4, dari semula empat daerah menjadi tujuh daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Madiun.Dia meminta pemerintah untuk menginstruksikan ke pemerintah daerah di masing-masing wilayah dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PPKM. \"Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi yang selama ini diterapkan,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah di tujuh daerah tersebut agar lebih serius menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memperkuat upaya mitigasi penanganan, salah satunya mengoptimalkan tes, penelusuran, dan tindak lanjut perawatan (3T).Dia menilai perlu komitmen pemda yang daerahnya mengalami peningkatan level PPKM agar lebih serius dalam menerapkan kebijakan/aturan yang diberlakukan salah satunya terkait pembatasan mobilitas masyarakat.\"Dan termasuk pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Karena apabila dua indikator tersebut benar-benar diterapkan secara disiplin maka sangat kecil kemungkinan terjadinya peningkatan PPKM berlevel,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah khususnya di tujuh daerah terkait untuk terus mengakselerasi program vaksinasi COVID-19, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua hingga dosis booster untuk menciptakan kekebalan kelompok secara menyeluruh. (Sumber: ANTARA)
Kasus COVID-19 di Babel Bertambah 314 Jadi 54.142 Jiwa
Pangkalpinang, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan kasus COVID-19 kembali bertambah 314, sehingga total kasus orang terkonfirmasi virus corona menjadi 54.142 jiwa.\"Penambahan kasus hari ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 236 orang,\" kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Kamis.Ia menjelaskan berdasarkan data kasus COVID-19 harian terbaru, penambahan 314 kasus tersebar di Pangkalpinang 113, Bangka 68, Belitung 54, Bangka Tengah 21, Bangka Barat 37, Bangka Selatan 9 dan Belitung Timur 12 kasus.Sementara pasien sembuh dari COVID-19 juga bertambah 44 orang tersebar di Pangkalpinang 15, Belitung enam, Bangka Tengah tujuh, Bangka tujuh dan Bangka Barat dua, Bangka Selatan dua, Belitung Timur enam orang pasien\"Hari ini pasien meninggal akibat virus corona ini bertambah dua terdapat di Bangka dan Pangkalpinang,\" katanya.Ia mengatakan dengan penambahan 314 kasus ini, maka jumlah pasien COVID-19 aktif wajib isolasi menjadi 1.416 orang tersebar di Pangkalpinang 507, Belitung 344, Bangka 203, Bangka Tengah 153, Bangka Barat 107, Bangka Selatan 59, Belitung Timur 43 orang.\"Saat ini 1.304 dari total pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri, 55 isolasi terpusat dan selebihnya di rawat di rumah sakit rujukan,\" katanya.Menurut dia saat ini lima dari tujuh kabupaten/kota yaitu Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Belitung dan Belitung Timur berstatus PPKM level 3.Sementara dua kabupaten berstatus PPKM level 1 yaitu Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan, karena kasus penularan virus corona di dua kabupaten itu yang relatif rendah.\"Saat ini kita kembali menggencarkan penerapan protokol kesehatan, memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk dan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, sebagai langkah mengantisipasi lonjakan kasus yang lebih tinggi,\" katanya. (sws)
Pemkot Depok Catat Ribuan Kasus Konfirmasi COVID-19 pada Awal Februari
Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mencatat per 1 Februari 2022 ada 1.083 kasus konfirmasi positif COVID-19 sehingga totalnya menjadi 111.412 kasus.\"Kami terus mengingatkan warga untuk tetap menjaga prokes secara ketat agar tidak terjadi penambahan penularan dan hindari kerumunan,\" kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Rabu.Pemkot Depok mencatat untuk pasien sembuh mengalami penambahan 87 orang sehingga totalnya ada 103.884 orang atau 93,24 persen. Sedangkan kasus konfirmasi aktif naik 994 kasus dari hari sebelumnya. Lalu, suspek aktif tidak mengalami penambahan kasus, kontak erat aktif berkurang 43 menjadi 246 kasus, serta pasien probable aktif, 0 kasus atau tidak ada.Dalam data tersebut terdapat penambahan pasien meninggal sebanyak dua orang. Dengan demikian total keseluruhan bertambah menjadi yaitu 2.176 orang.Dalam upaya menekan kasus COVID-19, Pemkot Depok mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) melalui 5M Plus 1D. Yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi Mobilitas. Kemudian, ditambahkan dengan D yaitu Divaksin. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum divaksin COVID-19 agar segera melakukan vaksinasi sesuai dengan arahan pemerintah.Lalu, bagi masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama berpartisipasi aktif untuk mendapatkan dosis kedua dan booster.Selain itu, Pemkot Depok juga meminta masyarakat untuk menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat yang cukup. Serta menghindari makan bersama di tengah lonjakan kasus COVID-19. (sws)
WHO: Puluhan Ton Limbah Covid Mengancam Kesehatan
Jenewa, FNN - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa puluhan ton limbah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik, alat uji, dan botol vaksin selama pandemi COVID-19 mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.Barang-barang bekas yang sebagian dapat menularkan virus corona itu berpotensi menimbulkan luka bakar, luka tertusuk jarum suntik, dan kuman penyakit terhadap para petugas kesehatan---menurut laporan WHO yang dirilis pada Selasa.WHO juga memperingatkan masyarakat yang dekat dengan tempat pembuangan sampah yang dikelola dengan buruk juga dapat terpengaruh melalui udara yang terkontaminasi dari pembakaran sampah, kualitas air yang buruk, atau hama pembawa penyakit.Laporan tersebut menyerukan reformasi dan investasi termasuk melalui pengurangan penggunaan kemasan yang menyebabkan tumpukan plastik dan bahan yang dapat didaur ulang.Diperkirakan sekitar 87.000 ton alat pelindung diri (APD), atau setara dengan berat beberapa ratus paus biru, telah dipesan melalui portal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga November 2021. Sebagian besar APD diperkirakan berakhir sebagai limbah.Laporan itu juga menyebutkan sekitar 140 juta alat uji berpotensi menghasilkan 2.600 ton sebagian besar sampah plastik dan limbah kimia yang cukup untuk mengisi sepertiga kolam renang Olimpiade.Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 8 miliar dosis vaksin yang disalurkan secara global telah menghasilkan tambahan 144.000 ton limbah dalam bentuk botol kaca, jarum suntik, jarum, dan kotak pengaman.Laporan WHO tidak menyebutkan contoh spesifik di mana penumpukan limbah paling mengerikan terjadi, tetapi merujuk pada tantangan seperti pengolahan dan pembuangan limbah resmi yang terbatas di pedesaan India serta sejumlah besar lumpur tinja dari fasilitas karantina di Madagaskar.Bahkan sebelum pandemi, sekitar sepertiga fasilitas kesehatan tidak dilengkapi untuk menangani beban limbah yang ada, kata WHO. (sws, Reuters)
DPRD Bogor Selidiki Telur Busuk dalam Paket Bansos
Bogor, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendorong aparat penegak hukum menyelidiki temuan telur busuk dalam paket bantuan sosial (bansos) yang diterima warga setempat.\"BPNT (bantuan pangan nontunai) isi sembako kurang layak kami minta ini agar aparat berwenang melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan,\" kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Menurut dia, aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan, terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.\"Maka, aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu,\" ujarnya.Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan bahwa ada ketidaksengajaan, kata Rudy, penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.Politikus Partai Gerindra itu pun mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak bermain-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di daerah ini.Ia menyebutkan BPNT itu nilainya hanya Rp200 ribu dalam bentuk paket sembako. Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka 1 bulan penuh.\"Jadi, jangan coba-coba berlaku curang karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum negara, melainkan juga hukum Tuhan,\" kata Rudy. (ant, sws)
Kasus Melonjak, 4.814 Pasien COVID Dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran
Jakarta, FNN - Sebanyak 4.814 pasien terkonfirmasi positif virus corona (COVID-19) masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hingga Selasa. \"Pasien bertambah 224 orang,\" kata kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Kolonel Marinir Aris Mudian di Jakarta, Selasa. Aris menjelaskan jumlah pasien dalam perawatan pada Senin (31/1) sebanyak 4.590 orang. Pasien yang masuk berasal dari wilayah DKI Jakarta. Aris menjelaskan para pasien COVID-19 itu dirawat di tower 4, 5 dan 6. Para pasien itu dirawat dengan gejala ringan. RSDC Wisma Atlet memiliki total 7.894 kamar untuk empat tower perawatan pasien. Dalam sepekan, sejak Selasa (25/1) hingga Selasa (1/2), terdapat penambahan pasien sebanyak 1.875 orang. Untuk rekapitulasi pasien sejak 23 Maret 2020 hingga 1 Februari 2022, sebanyak 140.660 orang pasien terdaftar. Dimana 135.846 orang pasien telah keluar dengan rincian 134.156 dinyatakan sembuh, 1.094 dirujuk ke RS lain dan 596 orang meninggal dunia. Sementara itu, di RS Darurat Wisma Atlet Pademangan pasien rawat inap yang melakukan karantina mandiri sebanyak 1.134 orang hingga Selasa. Angka itu berkurang 264 orang dibandingkan Senin (31/1) sebanyak 1.398 orang. Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Mayjen TNI Budiman mengajak semua pihak untuk terus menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Menurutnya kewaspadaan dengan cara mematuhi protokol kesehatan 5M adalah hal terpenting agar kasus COVID-19 tidak kembali naik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali. Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 06 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa-Bali. Inmendagri itu berlaku pada tanggal 1 Februari 2022 sampai 7 Februari 2022. Inmendagri tersebut merupakan perpanjangan dari Inmendagri tentang PPKM yang telah tertuang pada Inmendagri Nomor 5 Tahun 2022. (*)
BKKBN: Perbaikan Gizi Jadi Urgensi pada 1.000 HPK Turunkan Kekerdilan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bila perbaikan gizi pada anak menjadi sebuah urgensi penting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan (stunting). “Urgensi perbaikan gizi pada masyarakat harus difokuskan pada 1.000 HPK dan juga usia remaja,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat. Hasto menegaskan pemberian asupan gizi baik pada anak menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Sebab, masih banyak balita dan anak di Indonesia mengalami defisiensi zat besi atau biasa yang disebut dengan Anemia Defisiensi Besi (ADB). Adanya anemia defisiensi besi pada anak, dapat memberikan dampak berupa terganggunya tumbuh kembang pada anak, menurunnya daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi penyakit serta kemampuan fisik dan kreativitas anak. Pada remaja, hal itu justru menurunkan produktivitas dan kemampuan akademis. Di sisi lain, adanya kondisi kehamilan dengan anemia defisiensi besi, juga dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu dan anak.Sehingga dalam menangani urgensi tersebut, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam membangun inovasi-inovasi baru yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuan besar dalam mewujudkan generasi bangsa yang lebih sehat dan unggul. Seperti kolaborasi yang dilakukan BKKBN bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), yang menyerahkan bantuan berupa beras bervitamin (FortiVit) di Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (27/1). “Penurunan stunting harus dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota dan melibatkan integrasi lintas institusi,” katanya. Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan mengapresiasi inovasi dan dukungan BKKBN beserta Perum Bulog yang berusaha menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya. Ia pun mengaku bila Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat sedang dalam usaha mempercepat penurunan prevalensi stunting, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Hasto. “Bagi kami, ini sesuatu yang luar biasa, kami menyadari pemerintah tidak boleh sendiri. Butuh kolaborasi pentahelix,\" ujar Hengki. (mth)
BKKBN-Kominfo Edukasikan Stunting Lewat Kampanye "Empat Terlalu"
Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengedukasikan masalah kekerdilan pada anak (stunting) kepada masyarakat melalui kampanye “Empat Terlalu”. \"Kami mempunyai formula jitu untuk mencegah stunting, yaitu hindari Empat Terlalu. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak jumlah anak,“ kata Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangan tertulis Kominfo yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis. Teguh menegaskan bahwa kampanye tersebut terbukti tidak hanya mampu mengendalikan masalah kependudukan, tetapi juga relevan mengurangi angka prevalensi stunting di Indonesia. Seperti prevalensi stunting saat ini yang tercatat turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 lalu. Namun, angka itu dianggap masih jauh di atas standar maksimal yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh sebab itu, kampanye Empat Terlalu memuat empat hal yang dikaitkan dengan faktor penyebab stunting, salah satunya adalah usia ibu saat melahirkan. Menurutnya, sebaiknya seorang ibu menghindari kelahiran pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua karena batas usia ideal untuk seorang ibu melahirkan, berada pada rentang usia 21-35 tahun. Bila ibu melahirkan pada usia muda, tulang belum siap untuk proses melahirkan. Sebaliknya, bila ibu melahirkan pada usia yang terlalu tua maka ibu akan lebih rentan mengalami penyakit berupa preeklamsia atau pecah ketuban dini. Dua hal selanjutnya yang dikampanyekan adalah jarak kelahiran yang terlalu dekat dan banyaknya jumlah anak. Teguh menuturkan bahwa jarak terbaik untuk seorang ibu melahirkan anak kembali adalah lima kali masa kehamilan atau sekitar empat hingga lima tahun selanjutnya. “Selepas ibu melahirkan, sebaiknya segera menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang,” ucap dia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong mengatakan adanya keterbatasan waktu dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah, tidak ada jalan lain selain melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi di berbagai sektor kehidupan. Terkait kampanye Empat Terlalu, Usman menekankan bahwa kolaborasi itu dilakukan sebagai bentuk upaya dalam melakukan terobosan di bidang publik komunikasi. Sekaligus memanfaatkan kearifan lokal yang berada di suatu daerah. Sebagai contoh, pemerintah dapat memanfaatkan makanan lokal yang dapat meningkatkan nutrisi gizi masyarakat lokal seperti jagung di Gorontalo atau isu spesifik soal sanitasi di Sukabumi. “Pemanfaatan sumber daya alam lokal, berupa makanan lokal berfungsi meningkatkan nutrisi dan Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia,\" kata Usman. Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia. Diharapkan pula, seluruh pihak dapat terlibat aktif mewujudkan Indonesia Emas yang unggul dan berkualitas pada tahun 2045. (mth)
BKKBN Tekan Angka Kekerdilan Lewat Pembagian Pil KB pada Ibu Hamil
Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) melalui pembagian pil KB untuk ibu hamil di Kecamatan Sindangsari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. “Guna pencegahan stunting, ibu hamil harus makan makanan bergizi, anak 6 bulan pertama harus diberi ASI tanpa makanan tambahan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu. Pada kondisi di Kabupaten Lebak, Banten, Hasto mengatakan daerah tersebut menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan gizi kronis pada anak. Tercatat sekitar 20 persen dari 60 ribu anak, masih mengalami kekerdilan. Hal itu disebabkan karena dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), anak tidak diberi asupan gizi yang baik khususnya melalui pemberian ASI eksklusif sampai dengan usia dua tahun. Melalui pil KB yang sudah diluncurkan oleh pihaknya, Hasto menuturkan pil dapat membantu ibu sukses memberikan ASI eksklusif pada bayi. Dengan ibu mengkonsumsi pil KB itu saat menyusui selama dua tahun, maka jarak waktu itu cukup untuk memberikan jarak pada kehamilan berikutnya. Sebab, baik untuk kesehatan ibu menyusui yang memproduksi hormon prolaktin. “Pil KB bagi ibu menyusui diluncurkan agar ibu sukses saat menyusui bayinya. Kalau kata ulama menyusui 30 bulan, dalam Islam menyusui 24 bulan sudah baik sekali,” ujar dia. Selain pil KB, dalam acara itu pihaknya turut menyerahkan beras protifit, makanan tambahan bagi balita, bantuan makanan bagi ibu hamil, bantuan untuk UPPKA serta meresmikan gedung baru bagi Perwakilan BKKBN provinsi Banten. Hasto menekankan bahwa kekerdilan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa karena membuat anak tak bisa bersaing dalam hal akademik, rentan terkena penyakit dan postur tubuh yang pendek akibat tidak bisa tumbuh secara optimal. Adanya ancaman tersebut, akhirnya membuat BKKBN ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin pengentasan angka prevalensi kekerdilan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini, kekerdilan makin dipahami oleh seluruh pihak secara menyeluruh. “Awalnya kekerdilan dianggap penyakit yang menyebabkan anak bertubuh pendek, tapi sekarang tidak lagi karena semua sudah dapat memahami kekerdilan secara keseluruhan,” ucap Ade. Dalam memerangi kekerdilan, jajarannya menyatakan akan membuat rencana aksi yang akan diterapkan di daerah itu. Termasuk rencana menangani persoalan gizi, yang menyasar anak remaja sebagai calon orang tua di masa depan. “Dimulai dari yang mau menikah diberi pendampingan, yang hamil diedukasi dan saat melahirkan diberikan pendampingan dengan cara penyediaan posyandu di RW setempat,” ujar dia. (mth)
