OPINI
Siapa Bilang Mereka Sudah Merdeka?
Masih banyak yang meminta-minta di jalanan. Masih banyak yang terpaksa menghuni kandang hewan. Makan seadanya. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Sebagaimana ritual mewah-meriah setiap tahun di Istana Negara, Istana Gubernur, Istana Bupati, Istana Walikota, hari ini juga akan berlangsung peringatan kemerdekaan RI ke-74. Dengan segala tayangan kehebatan segelintir orang. Mereka itulah yang sudah lama dan sudah banyak menikmati kemerdekaan. Mereka datang ke Istana dengan kendaraan supermewah. Dengan busana serba baru dan ‘high class’. Tas tangan puluhan juta. Sepatu belasan juta. Jam tangan ratusan juta. Mereka telah lama menikmati kemerdekaan di atas penderitaan rakyat miskin. Ada yang menyandang sebutan konglomerat, pengusaha besar, presiden, mantan presiden, ketua DPR, menteri, mantan menteri, ketua MA, ketua MK, dirut BUMN, komisaris BUMN, gubernur, bupati, anggota badan-badan negara, para petinggi berbintang yang memiliki piaraan, dan banyak lagi. Mereka memiliki kekayaan tunai miliaran, belasan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, sampai triliunan. Mereka itulah yang sudah merdeka. Merdeka dari kekurangan. Merdeka dari kesulitan hidup. Yang telah lama merdeka dari panas terik matahari. Merdeka menikmati fasilitas perawatan medis kelas dunia. Merdeka menggunakan pesawat jet pribadi, terbang dengan first class, business class. Duduk-duduk di lounge bandara dengan sajian makanan-minuman serba mewah dan melimpah-ruah. Merekalah yang telah mengumpulkan kekayaan pribadi dengan berbagai cara. Cara yang halal, setengah halal, atau dengan segala cara. Banyak mereka yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang haram dan sangat tidak terhormat. Merekalah yang bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri. Membeli rumah atau apartemen mewah di kota-kota mahal. Memiliki rekening bank dalam dollar, pound-sterling, euru, yuan, yen, dll. Berliburan secara reguler dengan fasilitas serba luks. Merekalah yang sudah lama merdeka. Telah lama merdeka menipu rakyat, memeras rakyat, menzalimi rakyat. Tetapi, setelah 74 tahun, masih banyak rakyat Indonesia yang belum merdeka. Belum merdeka dari kemiskinan. Belum merdeka dari kesulitan hidup dan himpitan ekonomi. Belum merdeka dari profesi pemulung sampah. Belum merdeka dari status gelandangan. Masih banyak yang meminta-minta di jalanan. Masih banyak yang terpaksa menghuni kandang hewan. Makan seadanya. Tidak bisa menikmati air bersih. Masih banyak yang harus berdagang asongan pada usia sekolah. Atau terpaksa putus sekolah demi membantu keluarga. Masih banyak yang belum merdeka di tengah kemeriahan upacara dan acara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2019 ini. Petani kecil, petani buruhan, petani sawit dan karet satu hektaran atau lebih kecil lagi, masih belum merdeka dari kesewenangan harga. Semua petani kecil masih belum merdeka dari apa yang disebut dengan bangga sebagai ‘mekanisme pasar’ oleh para liberalis-kapitalis. Silih berganti pemeritah membanggakan prestasi mereka. Ada yang bangga dengan proyek-proyek infrastruktur utangan. Bangga dengan tol laut dan tol darat yang sama sekali tidak terkait dengan rakyat miskin. Bangga mengundang investor RRC yang membawa tenaga kerja mereka sendiri. Bangga dengan BUMN yang seharusnya memakmurkan rakyat tetapi malah menyusahkan. Ada yang bangga membantu bank-bank pengkhianat dengan uang BLBI, tapi akhirnya ratusan triliun lenyap begitu saja dan kasusnya dianggap kedaluarsa. Ada yang bangga membantu Bank Century 6.7 tirliun tapi ternyata sebagian besar ditilap oleh penerima bantuan. Hari ini, rakyat miskin tidak berubah. Mereka tak mampu meng-upgrade dan meng-update status hidup mereka. Mereka masih bergelut di sekitar beras 2 kilo sehari. Masih terus kucing-kucingan dengan penagih sewa rumpet (rumah petak) 600 ribu sebulan di daerah atau sejuta di Jakarta. Itulah rakyat Anda, wahai para penguasa yang sedang merayakan hari kemerdekaan. Mereka itulah saudara sebangsa dan setanah air Anda, wahai para konglomerat, wahai para pengusaha kaya-raya. Hari ini, sebagai basa-basi nasionalisme, kalian teriakkan “Merdeka!” dengan kepalan tinju. Tapi mereka, rakyat kecil itu, seseungguhnya belum merdeka seperti kalian. Siapa bilang mereka sudah merdeka? (17 Agustus 2019)
Gimana Kalau Serangan Siber Mandiri Ternyata Benar Adanya?
Sampai saat ini peristiwa “blackout” di Bank Mandiri juga tidak ada kelanjutannya. Padahal kabarnya Menteri BUMN Rini Soemarno dan pihak OJK telah memanggil Direksi Bank Mandiri. Tidak jelas, apakah pemanggilan itu terkait dengan sanksi atau siasat untuk meredam gejolak di publik. Oleh: Mochamad Toha (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Sebuah website yang tulisan opininya banyak diisi oleh wartawan senior dari berbagai media bernama fnn.co.id (FNN-Forum News Network) dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya oleh Bank Mandiri. FNN dilaporkan pihak Mandiri karena diduga menyebarkan berita hoax terkait Bank Mandiri yang akan bangkrut dan mengalami kerugian mencapai Rp 9 triliun. Inilah yang kemudian menyebar di media sosial dan grup-grup WA. “Kami menyatakan bahwa 100 persen berita yang terpampang di FNN.xx.id itu adalah berita hoax dan tidak ada yang kami alami seperti yang disampaikan,” kata Senior Vice President Bank Mandiri Rohan Hafas, Kamis (15/8/2019). Melansir Detik.com, Kamis (15 Agustus 2019, 14:20 WIB), Rohan menyebut laporan sudah dibuat pada hari Rabu (14/8/2019) lalu. Berita hoax yang menyebut Bank Mandiri rugi dan akan bangkrut merugikan perusahaannya. Sebab, kepercayaan nasabah ataupun masyarakat bisa berkurang akibat pemberitaan tersebut. “(Kerugian Bank Mandiri) kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat paling penting dari industri perbankan,” ungkap Rohan. “Karena dengan kepercayaan itulah orang nabung di sebuah bank kan,” lanjut Rohan. Ia menyebut berita dari media online itu pertama kali muncul pada Selasa (13/8/2019). Berita itu lalu di-repost di media sosial Facebook oleh sejumlah akun. Isinya, “Bank Mandiri mengalami kerugian ada serangan cyber sehingga mengakibatkan kerugian Rp 9 triliun,” kata Rohan. “Kemudian dari dampaknya adalah Bank Mandiri akan bangkrut dan diambil oleh China,” lanjutnya. “Itu berita garis besarnya seperti itu dan nggak tahu motifnya, tapi itu sangat nggak ada dasar apa pun, tidak ada kerugian dialami dan tidak ada serangan cyber, tidak ada China yang ambil Bank Mandiri,” sambung Ronan. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut pihaknya sudah menerima laporan itu. Pihaknya hari ini juga sudah memeriksa saksi dari pihak Bank Mandiri. “Ini pernyataan kepolisian, sudah kita terima laporannya dan kita lakukan penyelidikan. Nanti kita klarifikasi terlapor seperti apa dan saksi-saksi yang lain dan barbuknya seperti apa,” kata Argo. Latar belakang dari keluarnya pernyataan Rohan ini adalah tulisan berjudul “Dijebol Siber Rp 9 Triliun, Bank Mandiri Segera Bangkrut?” yang ditulis oleh Luqman Ibrahim Soemay di fnn.co.id, Selasa (13/8/2019). Dalam tulisan tersebut, disebutkan bahwa Bank Mandiri memang sedang menuju liang kebangkrutan. Informasi ini didasarkan pada pernyataan sumber di internal Bank Mandiri yang tidak disebutkan identitasnya di dalam tulisan. Ia juga menyebut, kebangkrutan ini terjadi karena secara teknis keamanan, sistem Informasi dan Teknologi (IT) Bank Mandiri sangat tidak mungkin untuk bisa dipulihkan. Kejadian ini pun dinilai murni akibat serangan dari dalam Bank Mandiri sendiri. Namun, yang perlu dicatat, mengutip berita Tempo.co, Rabu (14/8/2019), dalam tulisan ini sama sekali tidak disebutkan Bank Mandiri akan diambil Cina, seperti yang disampaikan Rohan. Di sini Rohan justru menyebar hoax soal “akan diambil Cina”. Menurut Rohan, Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah terbesar di Indonesia dan diawasi langsung oleh OJK dan BI. “Dengan kondisi ini, tidak mungkin segala kejadian tidak dimonitor dan diawasi oleh kedua institusi tersebut,” ujarnya. Saat ini, ia menyebut Bank Mandiri akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak pelaku penyebaran isu itu. Bank Mandiri pun mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarkan berita bohong karena bisa melanggar UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE. Raibnya 9 Triliun? Mengutip fnn.co.id, Raibnya saldo nasabah Bank Mandiri dan blackout-nya PLN Jawa-Bali bukan perkara yang saling bebas. Tetapi saling berkelindan. Namun, tulisan ini hanya mau mengungkap keanehan pada Bank Mandiri. Keanehan utamanya adalah sampai detik ini pemerintah selaku pemegang saham pengendali tidak melakukan pemecatan terhadap Direksi Bank Mandiri. Tidak juga ada pemberhentian sementara terhadap minimal Direktur Teknologi Informasi (IT) Bank Mandiri. Sampai saat ini peristiwa “blackout” di Bank Mandiri juga tidak ada kelanjutannya. Padahal kabarnya Menteri BUMN Rini Soemarno dan pihak OJK telah memanggil Direksi Bank Mandiri. Tidak jelas, apakah pemanggilan itu terkait dengan sanksi atau siasat untuk meredam gejolak di publik. Tampaknya lebih untuk meredam gejolak publik. Karena hingga saat ini belum terpublikasi soal adanya sanksi terhadap Bank Mandiri dan Direksi Bank Mandiri. Selain Kementerian BUMN dan OJK, Ombudsman Indonesia juga sudah memanggil Direksi Bank Mandiri. Namun itupun hanya sekadar penjelasan mengapa terjadi dan bagaimana pemulihannya. Terus pemulihannya bagaimana? Selentingan sumber menyebutkan, hingga saat ini Bank Mandiri konon sudah jebol Rp 9 Triliun. Bank Mandiri juga tidak mampu untuk melakukan trackback atas dana-dana yang hilang dari tabungan nasabah. Dari peristiwa blackout-nya saldo rekening nasabah Bank Mandiri, sekitar 19 – 20 Juli 2019 lalu, Bank Mandiri telah melakukan trackback berhari-hari. Bahkan sampai seminggu lebih. “Hari Sabtu dan Minggu ini (28 Juli 2019, red), tim IT Mandiri masih melakukan trackback dan belum berhasil,” ujar sumber tersebut. Sampai selesai pemanggilan di Ombudsman, Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunadi menjelaskan, akibat gangguan itu, ada sekitar 2.600 nasabah yang saldonya bertambah. Sekitar 90% dari 2.600 rekening nasabah sudah kembali normal. Saat ini hanya tinggal sekitar 5-10% saldo lebih yang belum dikembalikan ke bank. “Masih tinggal 5-10% lagi yang belum kembali. Jumlah kerugiannya ya sekitar Rp 10 miliar,” kata Hery dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta (29/7/2019). Untuk mendapatkan kembali dana tersebut, bank gencar mendekati nasabah secara persuasif pada nasabah yang telah melakukan penarikan. “Karena rekening kan milik mereka, mereka berhak kelola. Yang kelebihan 2.600 itu sudah dikembalikan sekitar 90%. Kalau diomongin nasabah pasti mengerti,” jelas dia. Menurut sumber, Bank Mandiri bukan hanya rugi Rp 10 miliar saja. Namun, Bank Mandiri kehilangan dana pihak ketiga hingga Rp 9 triliun. Hingga minggu pertama Agustus ini, dana Rp 9 triliun itu belum bisa di-trackback ke Bank Mandiri. Kalau soal Bank Mandiri rugi Rp 10 miliar itu perkara yang mudah. Sedangkan bagaimana dengan yang Rp 9 triliun itu? Tampaknya tim IT bank pelat merah ini sepertinya memang tidak mampu mengembalikannya lagi ke Bank Mandiri. Peristiwa “blackout”, Bank Mandiri ini bermula dari kericuhan di media sosial, Sabtu 20 Juli 2019. Sejumlah nasabahnya mengeluhkan saldo tabungannya. Mereka mengeluh lantaran nominal saldonya berubah drastis. Banyak nasabah Bank Mandiri mengeluhkan saldonya berkurang. Namun, ada juga nasabah yang saldonya bertambah. Kejadian ini juga membuat nasabah bingung. Kemudian Bank Mandiri meresponnya seketika pada Sabtu, 20 Juli 2019. Bank Mandiri menggelar konferensi pers perihal gangguan jaringan Bank Mandiri yang lagi bermasalah, sehingga menyebabkan saldo nasabah berubah drastis. Ada saldo yang menjadi nol rupiah (Rp 0). Ada juga yang mendadak bertambah. Melalui akun twitter resmi, Bank Mandiri menyatakan, pihaknya telah melakukan investigasi dan meminta nasabah tidak perlu khawatir perihal saldonya. Dipastikan saldo nasabah tidak berkurang. Apa lacur, malah Bank Mandiri yang konon kehilangan Rp 9 triliun. Bank Mandiri yang terkena blackout akibat serangan siber. Menurut sumber di dalam, Bank Mandiri memang sedang menuju liang kebangkrutan. Pasalnya, secara teknis keamanan, sistem IT Bank Mandiri sangat tidak mungkin untuk bisa dipulihkan. Kejadian ini murni akibat serangan dari dalam Mandiri sendiri. Pelaku penyerangan diduga dari dalam Bank Mandiri. “Saya meyakini orang dalamlah yang menjadi pemain utamanya,” ujar seorang sumber yang sangat paham dengan seluk-buluk IT Bank Mandiri tersebut. Lalu, apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN terlibat? Besar kemungkinan juga ikut terlibat. Indikasinya adalah hingga saat ini tidak ada sanksi apapun dari pemerintah sebagai pemegang saham pengendali kepada direksi Bank Mandiri. Kejadian blackout Bank Mandiri itu sangat mempengaruhi kepercayaan publik pada sistem perbankan nasional, khususnya sistem IT. Untuk itu pihak pemegang saham pengendali, yaitu pemerintah yang diwakili Kementerian Bank BUMN harus segera memberikan sanksi atau bahkan memecat Direktur IT Bank Mandiri. Manajemen Bank Mandiri seharusnya tidak gegabah dengan langsung melaporkan FNN ke Polisi. Bahkan, menuding sebagai penyebar hoax. Padahal, Ronan sendiri telah menyebar hoax soal Bank Mandiri “akan diambil Cina”. Bagaimana kalau yang ditulis oleh Luqman Ibrahim Soemay di FNN tersebut ternyata benar adanya? Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya tulisan itu sudah 48.503 kali dilihat, 1.889 kali dilihat hari ini. Agar lebih jelas terkait dengan dugaan rabibnya duit Rp 9 triliun yang disebutkan Luqman itu, seharusnya PPATK dan BPK turun tangan. Orang bijak mengatakan, janganlah lihat siapa atau media yang menulisnya. Tapi, lihatlah apa isi tulisannya! End.
Abaikan Larangan Jokowi, Enggar dan Rini Membangkang?
Ada kesan perintah dan larangan Presiden Jokowi yang sudah dipublish itu hanya sebagai pemanis di bibir saja oleh para menterinya, setidak-tidaknya oleh Enggar dan Rini. Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah dan larangan kepada seluruh menteri, pada saat sidang kabinet beberapa waktu lalu. Seluruh menteri Kabinet Kerja dilarang mengeluarkan kebijakan strategis. Selain itu, dilarang mengganti jajaran direksi BUMN ataupun jabatan dirjen di lingkungan kementerian. Belakangan, perintah dan larangan ini berlalu begitu saja. Bungen tuwo, orang Jawa bilang: mlebu kuping tengen, metu kuping kiwo. Nggak didengar. Nyatanya, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, pada 6 Agustus lalu merombak jajaran pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, berencana merombak direksi di empat BUMN. Kesannya, perintah dan larangan Presiden Jokowi yang sudah dipublish itu hanya sebagai pemanis di bibir saja oleh para menterinya, setidak-tidaknya oleh Enggar dan Rini. Padahal keputusan Presiden yang melarang para menteri mengeluarkan kebijakan strategis jelang masa kabinet berakhir itu merupakan keputusan yang baik. "Periode akhir dari suatu pemerintahan tradisi dan etiknya adalah sebagai lame duck government,” ungkap ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, mengomentari larangan presiden itu. “Ini kebijaksanaan yang baik,” lanjutnya. Bagi Didik, kebijakan strategis yang diambil menteri di penghujung waktu akan berpengaruh pada menteri selanjutnya, sehingga hal itu harus dihindari. "Jika buruk direksi yang dipilih, maka itu akan mempengaruhi bertahun-tahun kemudian," tandasnya. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjelaskan permintaan presiden itu didasari karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Mantan panglima TNI itu menyebut Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti. "Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tuturnya seperti dikutip RMOL. Keputusan Presiden Toh, Enggar tetap melantik tujuh pejabat eselon I di kementeriannya pada Selasa (6/8) lalu. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Oke Nurwan, menjadi Sekretaris Jenderal. Sebelumnya, Oke menjabat sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri. Pejabat lain yang diubah jabatannya ialah Suhanto. Sebelumnya, ia menjabat Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga. Pada Selasa pekan lalu itu ia dilantik menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Enggar juga melantik Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dari sebelumnya Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sedangkan posisi Wisnu terdahulu diisi oleh Tjahya Widayanti. Selain itu, Enggar mengangkat Dody Edward sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ia juga mengukuhkan Arlinda menjadi Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional. Lalu, Karyanto Suprih menjabat Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga. Enggar optimistis bahwa formulasi pejabat eselon I baru tersebut dapat memenuhi kebutuhan Kemendag dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemangku jabatan di posisi ini, menurutnya, harus berani mengambil risiko dalam membuat keputusan yang tepat dan cepat. "Sebagai pemimpin, loyalitas yang paling utama adalah kepada Merah Putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua, loyal terhadap atasan, rekan, dan bawahan, serta saling bahu membahu satu sama lainnya," kata Enggar dalam rilisnya. Pelantikan ini berlangsung pada hari yang sama saat Moeldoko mengatakan bahwa Presiden menyerukan para pejabat untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis atau penggantian jabatan tertentu. Kepala Biro Humas Kemendag Fajarini Puntodewi menjelaskan mutasi pejabat eselon I di Kemendag itu sudah berdasarkan dengan Keputusan Presiden yang diterbitkan pada Juli lalu. "Dasarnya Keputusan Presiden nomor 78/TPA yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2019. Jadi sudah jauh sebelumnya," kata Fajarini, Rabu (7/8) Lima BUMN Sementara itu, sebanyak lima perusahaan BUMN juga akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara simultan dan berurutan sejak 28 Agustus hingga 2 September mendatang. Berdasarkan data keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (12/8), agenda RUPSLB itu sama, yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan perubahan susunan pengurus. Kelima BUMN yang akan menggelar RUPSLB yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rencana perombakan direksi BUMN jelas-jelas melanggar perintah yang pernah disampaikan Presiden Jokowi. "Itu perintah. Apa yang disampaikan dalam sidang kabinet kan perintah. Harus diikuti. Mestinya begitu," kata Moeldoko, Senin (12/8). Moeldoko menegaskan setiap menteri Kabinet Kerja harus mematuhi instruksi langsung yang diberikan kepala negara. Termasuk dalam hal perombakan jabatan maupun direksi BUMN. "Itu kan moral obligation bagi pejabat negara begitu," tegasnya. Enggar dan Rini toh melenggang saja melompati perintah dan larangan presiden. Kalau sudah begitu, Presiden mau apa? End
Para Pelaku Sejarah: Marsekal Hadi, Jenderal Andika, dan Enzo?
Enzo adalah amunisi baru bagi mereka. Enzo mereka presentasikan seperti RPG (rocket-propelled grenade). Granat berpeluncur roket yang siap menghancurkan sasaran. Mungkin juga ada yang menggambarkan Enzo sebagai bom waktu. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Sungguh di luar dugaan semua orang. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal Andika Perkasa mengambil kebijakan yang tak disangka-sangka. Istilah lainnya, “out of the box”. Alias, tidak mengikuti serbuan opini, komentar, dan masukan yang menyesatkan terkait prahara yang melanda taruna akademi militer (akmil), Enzo Zenz Allie. Di tengah hujatan para buzzer pembenci Enzo, Panglima TNI dan KSAD memutuskan untuk mempertahankan Enzo sebagai taruna akmil. Enzo dibenci hanya gara-gara dugaan bahwa Enzo memiliki bendera tauhid. Kehadirannya di akmil disebut sebagai kecolongan, ancaman terhadap NKRI, ancaman terhadap Pancasila, dlsb. Tetapi, Marsekal Hadi dan Jenderal Andika bukan tipe pemimpin yang cepat terpengaruh oleh hembusan angin. Apalagi cuma angin kebencian yang tak berdasar (baseless hatred). Kalau dilihat dalam “slow motion”, kedua petinggi TNI ini tampak seperti melawan arus. Dan, memang, mereka melawan arus. Yaitu, arus yang datang dari pusat sistem kebencian terhadap Islam. What? Ada pusat sistem kebencian terhadap Islam? Yes, it’s whiter than white. Lebih dari putih. Jelas kok itu. Kalau bukan karena bendera tauhid, tentu caci-maki, hujatan, labelisasi, prediksi negatif, dll, tidak seriuh yang dialami oleh Enzo. Lihat saja. Begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya sangat pancasilais, langsung berkomentar penuh horor. Seolah Enzo akan menghancurkan TNI, menghancurkan Pancasila. Seolah Enzo akan menjadi panglima perang Hizbut Tahrir. Begitulah cara kerja pusat sistem kebencian terhadap Islam. Di mana markasnya? Ada di mana-mana. Ada di benak setiap orang yang dengki terhadap Islam dan umat Islam. Mereka itu bisa siapa saja. Bahkan, uniknya, untuk Indonesia, mereka yang dengki itu adalah orang Islam sendiri. Tak masuk akal? Memang tak masuk akal. Tapi, begitulah cara kerja pusat sistem kebencian terhadap Islam. Sistem itu kuat dan sudah menggurita. Apa alasannya? Sangat sederhana. Mereka tak rela umat Islam menjadi kuat secara politis dalam menjaga NKRI dan kebinekaan. Mereka lebih senang melihat umat Islam terus-menerus diaosiasikan dengan terorisme, radikalisme, dlsb. Dengan semua label-label yang sengaja dibingkai sebagai momok yang menakutkan. Enzo adalah amunisi baru bagi mereka. Enzo mereka presentasikan seperti RPG (rocket-propelled grenade). Granat berpeluncur roket yang siap menghancurkan sasaran. Mungkin juga ada yang menggambarkan Enzo sebagai bom waktu. Alhamdulillah, Marsekal Hadi dan Jenderal Andika tidak sepicik para pembenci Enzo yang notabene pembenci Islam. Mereka berdua berani mengambil risiko berseberangan dengan para pembenci. Mereka berdua menunjukkan bahwa hal-ihwal ke-TNI-an adalah domain mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh TNI dan bagaimana cara melakukannya. Tindakan kedua petinggi TNI itu terasa di luar logika hankam. Tetapi, beliau berdua ini tentu memiliki “the sixth sense”. Marsekal Hadi dan Jenderal Andika menggunakan “indera keenam”. Ada “bacaan lain” mereka tentang situasi Indonesia. Kalau dipikir-pikir, dengan segala macam komentar berkolesterol tinggi yang dilontarkan oleh para pembenci, yang banyak diantaranya adalah para intelektual, pastilah kedua petinggi TNI itu akan mengambil tindakan “riskless” (tak berisiko). Yaitu, memecat Enzo. Inilah tindakan yang paling aman bagi Pak Hadi dan Pak Andika kalau referensinya adalah hujatan para pembenci. Tetapi, Panglima dan KSAD lebih memilih jalan historikal. Mereka lebih arif dari Pak Mahfud MD. Mereka, tanpa sengaja, memutuskan untuk menggoreskan nama mereka di lembaran sejarah cemerlang TNI. Marsekal Hadi dan Jenderal Andika lebih suka menjadi pelaku sejarah. Boleh jadi beliau berdua teringat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak Dirman sangat kental ketauhidannya tetapi sangat kental juga nasionalismenya. End
Direksi Bank Mandiri Tidak Perlu “Jemawa lah”
Semua anak bangsa harus punya keresahan tinggi terhadap peristiwa blackout yang menimpa Bank Mandiri. Toh seandainya Bank Mandiri bangkrut atau bermasalah, para direksi dan karyawannya masih tetap menerima gaji yang tinggi dan besar. Bahkan, masih bisa terima bonus-bonus akhir tahun seperti tantiem, fasilitas kesehatan, dan sejumlah fasilitas lainnya. Oleh Luqman Ibrahim Soemay Jakarta, FNN - Kasus terjadinya blackout yang menimpa Bank Mandiri harus dijadikan pelajaran berharga untuk melakukan perbaikan ke dalam. Bukan sebaliknya mencari-cari celah sana-sini untuk menghindar dari kegagalan melindungi dana nasabah. Sebab bukan pihak-pihak dari eksternal yang membuat publik tidak percaya kepada Bank Mandiri. Publik selama ini percaya terhadap Bank Mandiri. Sebaliknya, direksi Bank Mandiri sendiri yang mendorong publik, termasuk penulis untuk tidak percaya dengan Bank Mandiri sekarang. Buktinya, terjadinya balckout itulah sebagai contoh paling nyata. Sebenarnya masih banyak kasus lain yang membuat publik menjadi tidak percaya. Semua akibat ulah dari internal Bank Mandiri sendiri. Cuma selama ini publik diam, karena mengganggap masih dalam batas-batas yang wajar. Namun begitu terjadi peristiwa blackout, maka sempurnalah perilaku internal Bank Mandiri membangun ketidakpercayaan publik tersebut. Yang mungkin saja tidak disadari oleh direksi dan pengelola sekarang adalah membangun kembali kepercayaan publik kepada Bank Mandiri. Sebelumnya kepencayaan publik itu hancur berantakan sejak dari empat bank yang dimerger menjadi Bank Mandiri. Keempat bank tersebut adalah Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor (Bank Exim), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Bumi Daya (BBD). Empat bank BUMN tersebut adalah bank-bank dengan kategori hebat. Kehebatan dari empat bank asal Mandiri tersebut, bukan saja diakui di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sayangnya, harus berantakan, dan tidak dipercaya publik. Sejarah kelam masa lalu ini yang mungkin tidak diketahui dan dipelajari oleh direksi dan pengelola Bank Mandiri sekarang. Salah satu sifat buruk yang penulis kenal dari direksi dan pengelola empat bank yang dimerger menjadi Bank Mandiri tersebut adalah suka arogan, sombong, dan angkuh. Kebetulan saja penulis kenal dengan mereka. Direksinya merasa paling benar sendiri. Bahkan kadang-kadang menjadi pemilik kebenaran kalau bicara soal perbankan. Pokoknya pendapat orang lain itu salah saja. Direksi keempat bank tersebut juga suka alergi terhadap kritik yang datang dari publik eksternal. Kalau ada kritik, maka itu dianggap sebagai upaya mendiskreditkan. Tujuannya untuk merusak kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri. Hampir sama persis dengan keterangan Direksi Bank Mandiri yang disampaikan Corporate Secretary Rohan Hafas yang beredar di media sosial WhatsApp. Malah Direksi Bank Mandiri sekarang menuduh kritik dari penulis merupakan upaya untuk mendiskreditkan pemerintah dan perekonomian Indonesia. Hampir sama persis juga dengan di era Orde Baru. Dulu, direksi empat bank yang dimerger menjadi Bank Mandiri kalau dikritik, cara ngejawabnya gampang bangat. Misalnya, “ah kritik itu kan sebagai upaya untuk mendiskreditkan dan merusak kepercayaan masyarakat kepada bank”. Selain itu, mantan direksi empat bank juga sukan bilang, “kritik itu sebagai upaya untuk merusak kepercayaan masyarakat kepada perekonomian nasional dan pemerintah yang sah”. Hampir sama persis dengan yang dulu penulis dengar dari mulut direksi keempat bank yang dimerger tersebut. Hanya bedanya, dulu itu di eranya Orde Baru. Sekarang eranya Orde Reformasi. Sekadar mengingatkan saja bahwa mantan Direktur Utama Bapindo Towil Heryoto berakhir di penjara. Sementara Direktur Utama Bank Bumi Daya Syahrial juga mengalami nasib yang sama, di penjara. Terakhir mantan Dirut Bank Mandiri Edi C.W. Neloe. Hampir semuanya karena merasa paling benar sendiri dan alergi terhadap kritik dari publik. Ya mereka juga jemawa. Sayangnya sekarang sudah eranya reformasi. Namun direksi Bank Mandiri masih suka dan senang menggunakan pendekatan pola-pola zaman bahula Orde Baru. Kritik dan saran dari publik bukannya diterima sebagai bentuk rasa memiliki Bank Mandiri. Sebaliknya, kritik dianggap sebagai “upaya mendiskreditkan dan merusak kepencayaan masyarakat kepada Bank Mandiri”. Kalau memang lupa dan tidak tahu, penulis mengingatkan direksi Bank Mandiri bahwa sebagai mantan direksi empat bank yang dimerger menajadi Bank Mandiri itu berakhir di penjara. Banknya juga bermasalah, sehingga dimerger menjadi Bank Mandiri. Salah satu penyebabnya mereka sombong, angkuh, dan arogan terhadap kritik publik. Namun itu wajar saja, karena mereka menjadi direksi bank di era Ode Baru. Kalau sekarang direksi Bank Mandiri alergi terhadap kritik dari publik, mudah-mudahan saja tidak sedang membuat bank BUMN ini bernasib sama dengan empat bank yang dimerger menjadi Bank Mandiri dulu. Untuk itu, direksi Bank Mandiri tidak perlu “jemawa lah”. Karena penyangga utama Orde Baru saja sudah berubah jauh bangat. Mereka dulu serba otoriter, sekarang sudah bisa menerima kritik dan masukan sebagai vitamin untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Pilar utama penyokong Orde Baru adalah TNI, Polri, Partai Golkar dan Bank Indonesia sudah sangat familiar dan terbuka menerima kritik publik. Keempat lembaga ini juga sangat aware terhadap kritik masyarakat. Anehnya, direksi Bank Mandiri malah sebaliknya. Nyatanya mata direksi Bank Mandiri, kritik itu adalah ”mendiskeditkan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mandiri, perekonomian nasional dan pemerintahan yang sah”. Luar biasa direksi Bank Mandiri ini. Wajar juga kalau direksi Bank Mandiri masih menerapkan pola-pola warisan Orde Baru. Sebab dari direksi dan komisaris, termasuk Senior Vice President Bank Mandiri adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah berkeringat di reformasi 1998. Mereka tidak ikut menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru dari singgasana 32 tahun kekuasaan. Bahkan sangat mungkin mereka menjadi bagian atau penikmat dari kekuasaan Orde Baru. Direksi Bank Mandiri terdiri dari Direktur Utama Kartika Wirjiatmodjo, Wakil Direktur Utama Sulaiman Arif Arianto. Sedangkan jajaran Direktur adalah Royke Tumilar, Harry Gunadi, Ahamd Siddik Badrudin, Darmawan Junaidi, Alexandra Askandar, Agyus Dwi Handaya, Panji Irawan, Donsuwan Simatupang, Riduan dan Rico Usthavia Frans. Pada jajaran komisaris, terdiri dari Komisaris Utama Hartadi Agus Sarwono, Wakil Komisaris Utama Imam Apriyanto Putro. Sedangkan jajaran Komisaris adalah Askolani, Bangun Sarwiro Kusmulyono, Goei Siauw Hong, Ardan Adiperdana, Makmur Kaliat, dan R. Widyo Pramono. Pada 20 Juli 2019 lalu Bank Mandiri mengakui bahwa kesalahan sistem teknologi informasi telah menyebabkan perubahan saldo pada 1,5 juta rekening nasabah. Total nasabah Bank Mandiri saat ini ada 20 juta. Ada sekitar 2.600 nasabah yang saldonya bertambah. Namun jajaran Bank Mandiri tidak menjelaskan berapa banyak nasabah yang saldonya berkurang. Padahal kejadian ini adalah fakta dan peristiwa hukum yang terjadi akibat kesalahan dari pengelolanya. Kejadian blackout ini adalah peristiwa hukum. Akibatnya, kepercayaan publik kepada Bank Mandiri bisa berkurang dengan sendirinya. Jadi, sebenarnya tidak butuh orang lain untuk meyakinkan publik. Sebab jajaran Mandiri sendiri telah berhasil meyakinkan publik bahwa sistem IT milik Bank Mandiri tidak menjamin kenyamanan uang para nasabah. Kepercayaan nasabah dan publik itu tidak dibangun di atas banyak atau sedikitnya saldo nasabah yang berkurang atau bertambah. Satu saja saldo nasabah yang bertambah atau berkurang sudah membuat kepercayaan publik dan kepada Bank Mandiri bermasalah. Apalagi ini jutaan orang. Nasabah Bank Mandiri tentu saja tidak pernah berharap saldo uangnya di Bank Mandiri ditambah atau dikurangi. Jadi, sebenarnya yang merecoki kepercayaan publik itu, ya jajaran direksi dan pengelola Bank Mandiri sendiri. Siapa penanggung jawab bidang IT Bank Mandiri? Direksi Bank Mandiri juga perlu belajar dari skandal Asuransi Bumiputra dan Bank Century. Karena cara-cara pengelolaan yang tertutup dan alergi terhadap kritik, Bumiputra kejeblos jurang sebesar Rp 40 Triliun sekarang. Kalau sudah begini, apa cukup hanya dengan meminta tanggung jawab direksi Bumiputra? Direksi Bumiputra mungkin saja setiap saat bisa dijeblosin ke penjara. Namun apakah itu serta-merta bisa menyelesaikan masalah Rp 40 Triliun tersebut? Begitu juga dengan skandal Bank Century di akhir pemerintahan SBY periode pertama. Skandal bank dengan nilai penjarahan Rp 6,7 Triliun tersebut, hampir saja membuat pemerintahan SBY tergelincir dari kekuasaan. Toh, masalahnya tidak selesai hanya dengan menjebloskan direksi dan pemiliknya Robert Tantular ke dalam penjara. Sampai dengan akhir 2018, total aset Bank Mandiri adalah Rp 1.202,25 Triliun. Sementara itu total kewajiban atau liabilities Bank Mandiri mencapai Rp 941,95 Triliun atau setara dengan 78,34%. Artinya, Bank Mandiri harus kerja keras memelihara asetnya. Sebab dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 767,76 Triliun atau sekitar 63,86% berupa kredit kepada debitur. Rasio aset likiut terhadap total aset pada 2018 juga turun menjadi 6,84% bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 13,26%. Dengan demikian, ada penurunan likuiditas Bank Mandiri. Resiko likuiditas yang meningkat juga berdampak terhadap ketidakmampuan Bank Mandiri memelihara kewajiban yang jatuh tempo. Begitu juga dengan rasio total aset likuit terhadap pendanaan jangka pendek tahun 2018, yang turun drastis dari 8,19% menjadi 9,59%. Pada tahun 2017 rasio total aset likuit terhadap pendanaan jangka pendek sebesar 17,78%. Kenyataan ini menandakan adanya risiko likuiditas Bank Mandiri terhadap pendanaan jangka pendeknya. Direksi Bank Mandiri tidak perlulah bapper. Tidak perlu juga jemawa terhadap kritik masyarakat. Berlajarlah yang banyak kepada TNI, Polri, Golkar dan Bank Indonesia, yang dikritik habis-habisan dengan sangat keras dan menusuk. Namun semua kritik itu diterima dengan lapang dada. Dianggap sebagai masukan atau warning untuk perbaikan ke depan. Semua anak bangsa harus punya keresahan tinggi terhadap peristiwa blackout yang menimpa Bank Mandiri. Toh seandainya Bank Mandiri bangkrut atau bermasalah, para direksi dan karyawannya masih tetap menerima gaji yang tinggi dan besar ko. Bahkan masih bisa terima bonus-bonus akhir tahun seperti tantiem, fasilitas kesehatan dan sejumlah fasilitas lainnya dari Bank Mandiri. Untuk itu direksi Bank Mandiri tidak perlu jemawa lah. Lebih baik belajar dari kejadian yang menimpa direksi empat bank yang dimerger menjadi Bank Mandiri. Sebab mereka adalah bankir-bankir hebat di eranya dulu. Namun mereka tergelincir juga, karena jemawa terhadap kritik. Padahal penulis sudah sering mengingatkan mereka seperti ini. Semoga saja bermanfaat, aamiin aamiin dan aamiin.
Tidak Pecat Enzo : Salut dan Hormat Kepada KSAD dan TNI
Bayangkan bila sampai TNI AD tunduk pada tekanan para buzzer. Tunduk pada tekanan tokoh sekaliber Mahfud MD. Apa jadinya bangsa ini? Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Kalau ada tokoh dan lembaga yang dalam pekan-pekan ini pantas mendapat salut, penghormatan tinggi dari bangsa dan negara, maka pilihannya tidak akan terlalu sulit. Dapat dipastikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, dan TNI khususnya TNI AD adalah pilihan yang tepat. Tidak perlu ada perdebatan. Keputusan Jenderal Andika dan TNI AD mempertahankan Enzo Zenz Allie sebagai taruna Akademi Militer (Akmil) adalah keputusan yang tepat, bijak, dan berani. Sebuah keputusan yang akan membuat pondasi kehidupan berbangsa dan negara semakin kokoh. Sekalipun selama ini mencoba bersikap netral, tidak mudah bagi TNI AD untuk mengabaikan begitu saja tekanan para buzzer dan tokoh sekelas Mahfud MD. Para buzzer ini adalah pendukung garis keras pemerintah c/q Jokowi-Ma’ruf. Sementara Enzo diketahui merupakan putera seorang emak-emak militan pendukung Prabowo-Sandi. Karena itulah ketika di akun medsosnya Enzo kedapatan memasang fotonya dengan bendera tauhid, tidak ada ampun. Dia langsung di-bully habis. Mantan Menhan Mahfud MD bahkan menyebut TNI kecolongan. Enzo harus dipecat! Pilihannya bagi Andika sebenarnya sangat mudah. Kalau mau main aman. Pecat Enzo. Beres! Tapi itu tidak dilakukannya. Residu Pilpres Kasus Enzo menjadi heboh tidak bisa dilepaskan dari sisa-sisa limbah (residu) pertarungan antara dua kubu pada Pilpres 2019: kubu paslon 01 dengan 02. Bayangkan bila sampai TNI AD tunduk pada tekanan para buzzer. Tunduk pada tekanan tokoh sekaliber Mahfud MD. Apa jadinya bangsa ini? Isu Enzo tidak boleh dilihat sebagai soal remeh. Hanya soal seorang remaja blasteran yang dicap sebagai terpapar kelompok radikal. Karena itu dia tak boleh diberi ampun. Harus dipecat sebagai taruna Akmil. Isu ini telah menyentuh perasaan paling dalam umat Islam. Keyakinan yang paling mendasar. Konsep tauhid yang mengakui ke-Esaan Allah SWT. Kalimat tauhid tidak boleh dibuat main-main. Umat Islam rela mati untuk mempertahankan rukun Islam pertama itu. Melihat reaksi publik yang tercermin di media dan medsos, bila sampai Enzo dipecat bakal memunculkan kegaduhan baru. Kegaduhan yang sangat besar. Bukan tidak mungkin muncul Aksi Bela Islam (ABI) jilid baru. Umat Islam sebagai mayoritas merasa kian dipinggirkan. Merasa kian dimusuhi oleh rezim pemerintahan Jokowi. Upaya rekonsiliasi yang coba dibangun oleh Presiden Jokowi akan sia-sia. Sebagai lembaga, TNI juga akan kehilangan kepercayaan dari umat Islam. Anak muda Islam tak berani masuk ke akademi militer. Takut dipecat karena stigma radikal. TNI akan terpecah belah dalam perkubuan : TNI Pancasilais, TNI Hijau, TNI Merah, dan entah TNI apalagi. Masyarakat kita akan kembali terbelah dan terpuruk kian dalam. Sebuah permusuhan yang tidak berkesudahan. Tidak pada tempatnya mempertentangan semangat keberagamaan yang tinggi dengan standar profesionalisme TNI. Sebagai prajurit, mereka terikat pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Dalam Sapta Marga pada poin ketiga tegas disebutkan : Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Seorang prajurit TNI haruslah seorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mungkin seorang taruna dipecat karena menjunjung tinggi kalimat tauhid. Kalimat pengakuan, sebuah kesaksian atas ke-Agungan dan ke-Esaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI juga dimulai dengan kalimat : Demi Allah saya bersumpah/berjanji. Jadi semua sikap, perilaku dan keseluruhan hidup seorang prajurit TNI harus dijiwai oleh semangat keberagamaan yang tinggi. Semangat yang digariskan dan diwariskan oleh Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Untunglah KSAD dan TNI telah bersikap profesional, menjaga akal sehat. Tidak tunduk begitu saja kepada tekanan buzzer dan Mahfud MD. Tidak tunduk dan larut dalam arus kebencian yang meracuni masyarakat. Sekali lagi salut dan hormat setinggi-tingginya. End
Setelah Megawati, PDIP Terancam Gulung Tikar
Puan atau Prananda ini tak mungkin memakai nama Soekarno. Agak aneh kalau Puan dan Prananda disoekarnokan menjadi Puan Soekarnocucu atau Prananda Soekarnocucu. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Megawati Soekarnoputri dipaksakan dan diikhlaskan lagi menjadi ketua umum PDIP. Itulah yang terjadi di Kongres ke-5 Partai Banteng di Bali, Kamis (9/8/2019). Kok bisa “paksa” dan “ikhlas” berada di satu situasi? Tentu saja bisa. Khususnya di PDIP. Di habitat Banteng ini, Megawati adalah “queen that can do everything”. Beliau adalah Ratu yang bisa melakukan apa saja. Di kerajaan partainya. Jadi, kalau beliau dipaksakan menjadi ketua umum lagi, maka dia harus diikhlaskan untuk jabatan itu. Dengan demikian, “paksa”dan “ikhlas” adalah dua kata yang berlawanan makna, tetapi tidak pernah bertentangan di lingkungan PDIP. Semoga tidak membingungkan. Baik. Kongres di Bali didominasi oleh kesoekarnoan ketua umumnya. Dari sini terbaca bahwa partai itu tidak punya kepercayaan diri untuk berjalan tanpa nama Soekarno. Mereka masih akan mengandalkan DNA politik presiden pertama itu. Lantas, apa yang bisa digambarkan tentang masa depan PDIP setelah pimpinan tertingginya berganti dan tidak bisa menyandang nama Soekarno? Secara umum, parpol-parpol yang mengandalkan ketokohan atau karisma seseorang, akan terancam gulung tikar. Mereka akan mengecil dari pemilu ke pemilu. Tak terkecuali PDIP. Partai ini akan mengalami kesulitan ketika, suatu hari nanti, tidak lagi dipimpin oleh Megawati. Mereka sudah bisa merasakan ini, Itulah sebabnya Bu Mega masih dipaksa atau terpaksa menjadi ketua umum lagi. Bu Mega dipaksa atau memaksakan diri karena misi beliau belum selesai. Yaitu, memindahkan saham mayoritas Bu Mega di PDIP kepada salah seorang anak beliau. Puan Maharani atau Prananda Prabowo. Yang menjadi masalah, kalaupun transfer saham mayoritas itu bisa dilakukan kepada Puan atau Prananda, mereka ini diperkirakan tidak akan memiliki otoritas pribadi yang bisa menyamai Bu Mega. Dan sangat tak mungkin menyulap Puan atau Prananda menjadi figur yang diandalkan sebagai ‘vote getter’ (pengumpul suara) dalam waktu singkat. Megawati telah melakukan ini sejak pemilu 1999. Sampai detik ini, hanya Megawati dengan embel-embel Soekarnoputri-nya yang bisa menyulut grass-root (akar rumput) “versi pokok-e” untuk terus mendukung Banteng. Ke depan nanti, basis massa “versi pokok-e” akan semakin mengecil jumlahnya sejalan dengan pertumbuhan di bidang pendidikan dan intelektualitas. Ini bermakna bahwa kesoekarnoan pimpinan PDIP hampir pasti tidak bisa lagi diandalkan untuk menambang suara di masa-masa selanjutnya. Meskipun, misalnya, Bu Mega bisa bertahan 50 tahu lagi di kursi ketua umum dengan Soekarnoputri-nya. Nah, apalagai kalau Bu Mega digantikan oleh Puan atau Prananda. Mereka ini tak mungkin memakai nama Soekarno. Agak aneh kalau Puan dan Prananda disoekarnokan menjadi Puan Soekarnocucu atau Prananda Soekarnocucu. Sudah bisa diperkirakan bagaimana postur Banteng nantinya kalau Puan Maharani atau Prananda Prabowo memimpin PDIP. Akan sangat berat jika sistem dinasti dikukuhkan sebagai model kepemimpinan partai. Inilah yang tampaknya merisaukan Bu Mega dan para senior partai. Di satu sisi, Mega ingin agar anak-anak beliau memimpin PDIP. Tetapi, di sisi lain, Mega sadar bahwa embel-embel Soekarno tidak bisa disematkan ke kedua cucu proklamator itu. Jadi, ada dua faktor yang membuat PDIP unggul saat ini. Pertama, akar rumput “versi pokok-e” yang relatif masih besar jumlahnya. Kedua, nama Megawati yang menyandang Soekarnoputri. Seperti disebutkan tadi, kedua faktor penentu ini akan segera sirna. Tak terelakkan. PDIP akan kehilangan “drive” untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya. Bahkan, sangat mungkin akan mejadi partai yang gulung tikar. Dalam arti, blok-blok politik dinasti yang unggul hari ini akan berubah menjadi partai gurem, partai 5 persenan. Megawati sendiri, dulu, muncul menjadi tokoh karena ‘dibesarkan’ oleh penindasan era Orde Baru. Penindasan terhadap PDIP membuat Mega menjadi ‘pahlawan’. Kepahlawanan itulah yang kemudian membawa keberuntungan bagi PDIP. Partai ini langsung menang hampir 34% di pemilu 1999, pemilu pertama era Reformasi. Golkar tergeser ke posisi kedua dengan perolehan suara 22.5%. Tetapi, di pemilu 2004, PDIP hanya merebut 18.5%. Golkar malah di urutan teratas dengan perolehan 21.5%. Penurunan drastis perolehan suara PDIP dari 34% di tahun 1999 menjadi 18.5% di tahun 2004 menunjukkan bahwa dukungan besar kepada PDIP itu hanya “protest vote” (suara protes) terhadap para penguasa otoriter saat itu. Suara besar PDIP pada pemilu 1999 itu tak bertahan. Setelah ini, Banteng tak pernah mencapai di atas 20% di pemilu-pemilu berikutnya. Pada pileg 2019, PDIP memperoleh 19.3%. Perolehan besar ini sangat disangsikan kemurniannya. Patut diduga, PDIP bisa menduduki posisi teratas karena banyak melakukan praktik yang bertentangan dengan asas-asas pemilu. Mereka leluasa melakukan itu karena sedang memegang kekuasaan. Kembali ke peralihan kepemimpinan dari Mega kepada kedua anak beliau. Proses transfer kepemilikan PDIP pasti bisa lancar. Tidak akan ada yang berani menentang kalau Bu Mega mendudukkan Puan atau Prananda sebagai ketua umum. Sangat mudah. Sebab, PDIP tidak beda dengan “perusahaan keluarga” yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Bu Mega. Artinya, orang-orang yang disebut kader atau politisi di situ sama seperti pegawai perusahaan. Mereka bisa dipromosikan atau didemosikan kapan saja oleh pemilik perusahaan. Tidak ada yang bisa mencegah atau berkeberatan. Tidak ada rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam arti, tidak ada suara lain di PDIP kecuali suara Bu Mega. Beliau adalah suara tunggal. Apa saja gagasan, usulan, atau keputusan di lingkungan partai bisa diveto oleh Ibu Ketum. Sebaliknya, apa saja yang diinginkan Bu Mega, harus dilaksanakan. Kalaupun ada rapat, munas, kongres, dll, itu hanya sekadar menjabarkan AD/ART saja. Proforma belaka. Di era post-millenial, anak-anak muda Indonesia tidak akan menoleh ke parpol “perusahaan keluarga” model PDIP. Generasi penerus tak akan ‘nyambung’ dengan praktik seperti itu. PDIP akan tergerus dengan sendirinya. Diperkirakan, inilah awal dari stagnasi perolehan suara yang kemudian memburuk menjadi penciutan secara konstan. Banteng akan semakin kurus. PDIP akan mengalami deflasasi pengikut dan pemilih dari pemilu ke pemilu. Itulah ancaman gulung tikar kalau para pemimpin di partai ini tidak segera melakukan tindakan radikal. Tindakan yang indektik dengan mentalitas generasi muda post-millenial yang sangat kontras dengan watak para politisi ‘old-style’ (model lama) yang bermentalitas korup (corrupt mentality). Jadi, dengan cara pengelolaan yang ada saat ini, PDIP kelihatannya tidak akan bisa bertahan lama. Partai-partai lain yang akan mengalami nasib yang sama termasuk Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan PKB. Sedangkan Hanura dan PPP sudah lebih dulu mengerdil. Diperkirakan, hanya Golkar dan PKS yang bisa bertahan karena mereka tidak bersandar pada ketokohan satu-dua orang. Mereka adalah partai yang rasional dengan sistem siapa bagus dia naik (merit system). Bukan karena suka atau tak suka pimpinan. PKS, khususnya, akan menjadi partai modern yang mengkombinasikan pembinaan mentalitas mandiri dengan loyalitas, antikorup dan antikarat. Kalau PKS konsisten sebagai partai prorakyat, dan pemilu berjaan tanpa kecurangan, mereka berpeluang untuk menjulang tinggi. End
Info Tak Valid: Mahfud MD Minta Diangkat Menjadi KSAD
Sekarang, publik sudah paham apa yang terjadi. Alangkah naifnya Pak Mahfud MD yang terlalu cepat mengumbar pernyataan bahwa TNI kecolongan. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Menyusul keputusan KSAD Jenderal Andika Perkasa untuk mempertahankan Enzo Zenz Allie sebagai taruna akademi militer (akmil) di Magelang, tersiar kabar kabur bahwa Mahfud MD meminta agar dia diangkat menjadi KSAD. Perkembangan dramatis ini terjadi karena Mahfud, menurut kabar burung, berkeras agar Enzo tetap dipecat dari daftar calon taruna. Disebutkan, Mahfud perlu satu hari saja menjadi KSAD. Hanya untuk memecat Enzo. Sumber-sumber yang tak bertanggung jawab menyebutkan bahwa Mahfud mengancam akan pindah ke negara lain jika Enzo tidak dikeluarkan dari akmil. Menurut info tak valid, Mahfud meminta agar dia segera dilantik menjadi KSAD supaya bisa mengambil tindakan tegas untuk memecat Enzo. Mahfud benar-benar kesal melihat kecolongan yang terjadi di lingkungan TNI. Mahfud mengatakan di Yogyakarta, Jumat (9/8/2019) bahwa TNI kecolongan dengan lolosnya Enzo masuk ke akmil. Mahfud memang sangat sigap mengeluarkan statement. Lebih tangkas dari para petinggi militer dan Hankam dalam hal Enzo. Ketika para petinggi TNI AD berhati-hati menangani kasus Enzo yang disebut-sebut punya kemungkinan keterkaitan dengan HTI, Mahfud malah langsung menyimpulkan TNI kecolongan. Seperti diketahui, Enzo Zenz Allie diduga punya foto dengan adegan memegang bendera tauhid yang mirip dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dari sinilah dia, secara semberono, dikait-kaitkan dengan organisasi yang telah dibubarkan penguasa itu. Kembali ke tuntutan Mahfud MD agar dia diangkat menjadi KSAD. Sejumlah pihak mengusulkan agar dibuatkan acara tentara-tentaraan di halaman sebuah taman kanak-kanak. Di situ, Mahfud MD bisa dipakaikan seregam TNI AD dengan tanda pangkat bintang empat. Kemudian, langsung seorang presiden-presidenan meminpin acara serahterima jabatan “KSAD” dari “Jenderal Andika Perkasa” kepada “Jenderal Mahfud MD”. Setelah itu, “Jenderal Mahfud” dibawa ke kelas utama TK. Di sana telah menunggu “Enzo Zenz Allie” dengan seragam taruna akmil. “Jenderal Mahfud” langsung membacakan surat pemecatan “Enzo”. Kemudian dia mencopot seragam tarunanya. Selesai upacara pemecatan, “Jenderal Mahfud” pun melepas seragam TNI AD yang dipakainya. Hajat telah tertunaikan. Dia kemudian langsung berwudu, dan mengajukan surat pengunduran diri dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia pun tak jadi pindah ke negara lain. Alhamdulillah, pemecatan Enzo Zenz Allie versi Mahfud MD telah berjalan dengan lancar. Begitulah, mungkin, keinginan Mahfud MD. Tapi, TNI memiliki prosedur baku dalam mengambil tindakan terhadap taruna akmil yang bermasalah. KSAD Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Enzo dipertahankan sebagai taruna setelah hasil pemeriksaan yang ilmiah berupa analisis moderasi keberagamaan menunjukkan dia lulus. Angka kelulusan analisis moderasi Enzo sangat bagus. Semua taruna baru diperiksa. Enzo mencatat skor 84%. Dalam skala maksimum angka 7, Enzo mendapat nilai 5.9. Skor ini mendekati kesempurnaan. Sekarang, publik sudah paham apa yang terjadi. Alangkah naifnya Pak Mahfud MD yang terlalu cepat mengumbar pernyataan bahwa TNI kecolongan. Semua orang mungkin paham tujuan Pak Mahfud, yaitu menjaga agar NKRI ini aman dari radikalisme. Namun sekarang, pernyataan Mahfud itulah yang justru terlalu radikal. Anda, Prof, nyaris saja menzolimi seorang taruna andaikata kesimpulan Anda tentang kecolongan TNI itu direspon dengan gegabah oleh pimpinan TNI. Untunglah pimpinan TNI, kelihatannya, sudah hafal tentang Mahfud MD. End
Walikota Bekasi Terpapar Paham Radikal
Siap mati demi prinsip adalah ciri radikalisme. Jadi, tidaklah keliru menyebut Pepen seorang penganut paham radikal. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Radikalisme tampaknya sudah merasuki birokrasi pemerintahan. Walikota Bekasi, Rahmat Effendy, termasuk salah seorang pejabat yang terpapar radikalisme kelas berat. Dia, lebih dua tahun silam, sempat mengatakan di depan publik bahwa lebih baik kepalanya ditembak ketimbang mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) sebuah rumah ibadah. Rahmat Effendy, yang sering dipanggil Pepen, mengatakan di acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, 16 Maret 2017, dia melawan habis desakan masyarakat agar izin pembangunan geraja Santa Clara di Bekasi dibatalkan. Pepen menggoreskan kesan bahwa dia siap mati demi gereja itu. Sikap ini mendapat penghargaan dari Komnas HAM. Siap mati demi prinsip adalah ciri radikalisme. Jadi, tidaklah keliru menyebut Pepen seorang penganut paham radikal. Di hari Idul Adha barusan (11/8/2019), Walikota Pepen kembali menunjukkan radikalisme yang dia anut. Dia memilih tidak sholat Id di Masjid Agung al-Barkah di Bekasi. Berbagai laporan media menyebutkan dia mewakilkan kehadirannya di Masjid Agung kepada pejabat Bagian Kesos Pemko Bekasi. Sedangkan Pepen dikatakan ikut sholat Id di masjid dekat rumahnya di Pekayon. Berbagai media memberitakan bahwa Pepen tidak sholat Id di Masjid Agung karena meresmikan gereja Santa Clara tepat pada hari Idul Adha 1440 H. Tetapi, pihak Pepen membantah. Ketidakhadirannya di Masjid Agung untuk sholat Id bukan karena meresmikan gereja Santa Clara, melainkan karena kelelahan setelah hari sebelumnya mengikuti rapat di DPRD hingga subuh. Hebatnya, ada berita yang dimuat Tempo online (12/8/2019) bahwa Pepen tak sholat Id di Masjid Agung al-Barkah gara-gara meresmikan geraja Katolik itu adalah hoax. Ada kesan berita Tempo itu seolah menyebutkan bahwa peresmian geraja Santa Clara oleh Pepen di hari Idul Adha itu, juga hoax. Padahal, memang benar Pepen meresmikan Santa Clara pada hari Idul Adha (11/8/2019). Baik, kita cukupkan sampai di sini soal apakah Pepen tak sholat Id di Masjid Agung gara-gara dia harus meresmikan gejara Santa Clara, atau karena dia kelelahan. Mari kita kembali fokus ke radikalisme Pak Walikota dalam membela kepentingan non-muslim. Tentu sikap beliau ini sangat terpuji bagi kalangan minoritas dan kalangan yang benci Islam. Kalangan yang benci Islam itu bisa non-muslim, bisa juga orang Islam sendiri alias para munafiqun. Radikalisme minoritas Pepen itu tampak dari (1)semangat dia yang sangat keras untuk meresmikan Santa Clara; (2)ketiadaan semangatnya untuk sholat Idul Adha di Masjid Agung hanya karena kelelahan. Dari sini boleh disimpulkan bahwa untuk kepentingan minorits, Pepen siap ditembak kepalanya demi membela minoritas Dan dan dia siap datang ke mana saja dan jam berapa saja ke acara mereka. Pepen tidak takut mati. Tidak ada istilah kelelahan demi minoritas. Dia siap ditembak kepalanya demi IMB Santa Clara. Itulah paham radikal yang dianut Pepen. Radikalisme minoritas. Radikalisme model ini tentu mendapat nilai yang sangat tinggi di mata banyak pihak yang tak suka Islam. Radikalisme yang sedang trendy. Banyak pejabat dan politisi yang “berbaiat” kepada radikalisme minoritas. Sebaliknya, perjuangan radikal untuk menyuarakan sikap antikorupsi dianggap sesuatu yang tak baik. Perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi umat Islam, selalu dikategorikan sebagai “paham radikal yang terlarang”. Apa saja yang berkonten membela umat, hampir pasti distempel sebagai “radikalisme terlarang”. Radikalisme yang dianut Pepen kelihatannya akan semakin berkembang. Banyak yang mendukung dan banyak yang siap menjadi penganutnya. End
Kasus Taruna Enzo: Pak Mahfud MD Segeralah Minta Maaf
Jadi Mahfud bukanlah figur ecek-ecek. Kelasnya jauh berbeda dibandingkan para buzzer yang mencari makan dari kegaduhan dan kekisruhan politik. Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Ingar bingar dan kegaduhan status taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Allie berakhir. Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa menyatakan Enzo bukanlah simpatisan HTI. Pemuda blasteran Perancis itu juga tidak terpapar paham “radikal.” "Kami, Angkatan Darat, memutuskan, untuk mempertahankan Enzo Zenz Allie dan semua taruna Akademi Militer yang kami terima beberapa waktu lalu, sejumlah 364 orang," ujar Andika di Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (13/8). Berdasarkan hasil tes obyektif lanjutan, indeks moderasi bernegara Enzo adalah 5,9 dari tujuh. Enzo, mendapat persentase skor 84 persen. Andika menjamin akurasi dan validitas tes obyektif lanjutan yang dilakukan terhadap Enzo. TNI telah bertahun-tahun menggunakan instrumen tes itu untuk memastikan kesadaran bernegara para taruna. Pernyataan Andika ini bukan hanya kabar baik bagi Enzo dan keluarganya. Ini juga kabar baik bagi TNI AD, umat Islam, dan tentu saja yang paling penting bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hanya gara-gara kedapatan pernah membawa bendara tauhid dan diposting di akun facebooknya, Enzo digoreng oleh buzzer sebagai pendukung kelompok radikal. Statusnya dikait-kaitkan dengan ibunya, seorang anggota emak-emak militan yang menjadi pendukung Prabowo-Sandi. Yang lebih menyedihkan Mahfud MD ikut memperkeruh situasi dengan menyebut TNI KECOLONGAN. Dia juga meminta TNI segera memecat dan memberhentikan Enzo dari Akmil. Secara insinuatif dia memperkirakan, kalau tidak dipecat, Enzo tidak akan kerasan karena kasusnya sudah ramai di media. Pernyataan Mahfud tentu tidak bisa diremehkan begitu saja. Karirnya sangat mencorong. Dia pernah menjadi Menhan, Menkumham —walau hanya tiga hari—, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan dilupakan pula statusnya saat ini sebagai anggota Dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah lembaga yang membantu presiden untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan idiologi Pancasila. Gak main-main. Jadi Mahfud bukanlah figur ecek-ecek. Kelasnya jauh berbeda dibandingkan para buzzer yang mencari makan dari kegaduhan dan kekisruhan politik. Kalau toh ucapan dan sikapnya belakangan ini tekesan seperti buzzer, jelas dia bukan buzzer sembarangan. Kualifikasinya: kelas berat! Harus Jentelmen Dengan keputusan TNI AD, akan sangat baik, terhormat, bertanggung jawab, jentelmen bila Mahfud MD segera minta maaf. Pertama, kepada Enzo dan keluarganya. Gara-gara pernyataannya Enzo menghadapi tekanan psikologis yang luar biasa. Mahfud telah mem-bully seorang remaja berprestasi dan unggul. Masa depan Enzo terancam. Pemuda yang bercita-cita menjadi prajurit komando ini seperti divonis hukuman mati. Dipecat. Kedua, kepada lembaga TNI, khususnya TNI AD yang disebutnya telah kecolongan.Tudingan ini tidak main-main dan bisa dilihat sebagai sikap meremehkan TNI secara kelembagaan. Untuk menjadi taruna Akmil —semua angkatan— proses seleksinya sangat ketat dan berjenjang. Mulai di daerah (Kodim, Kodam), sampai di tingkat pusat berupa penentuan tahap akhir (Pantohir). Seorang calon taruna dinyatakan lolos setelah melewati pemeriksaan administrasi, test kesehatan, kesemaptaan jasmani, mental ideologi, psikologi dan test kesehatan. Siapapun yang lolos telah melalui tahapan ini. Seperti dikatakan Andika, prosesnya telah teruji. Soal mental idiologi di masa lalu dikenal persyaratan bersih diri dan bersih lingkungan. Bukan hanya sang calon secara pribadi, tapi juga keluarga dan lingkungannya. Enzo berhasil lolos semua ujian tersebut. Angkanya juga di atas rata-rata, kalau tidak boleh dikatakan sempurna (A). Enzo adalah taruna yang memenuhi semua persyaratan. Secara fisik jempolan, secara linguistik hebat. Dia juga punya bekal keagamaan yang kuat. Dari hasil tes Samapta, Enzo mampu melakukan pull up 19 kali, sit up 50 kali dan push up 50 kali masing-masing dalam waktu 60 detik. Enzo juga mampu berlari 7,5 putaran X 400 meter atau 3.000 meter dalam 12 menit, renang 50 meter dalam 60 detik. Selain bahasa Indonesia dia memguasai empat bahasa asing: Inggris, Perancis, Italia, dan Arab. Satu hal yang juga akan menjadi bekal istimewa Enzo, dia pernah menjadi santri di sebuah pondok pesantren di Serang, Banten. Bayangkan bila sampai TNI tunduk pada tekanan buzzer dan Mahfud MD. Mereka akan kehilangan calon perwira yang cemerlang dan tidak menutup kemungkinan menjadi pimpinan TNI di masa depan. Dengan paras rupawan dan berbagai keunggulan fisik lainnya, Enzo sesungguhnya bisa menempuh jalur pintas menjadi sukses, terkenal dan kaya raya. Seperti remaja Indo lainnya, dunia industri hiburan dipastikan akan dengan tangan terbuka menyambutnya. Namun Enzo memilih jalan lain. Jalan terjal berupa pengabdian kepada bangsa dan negara. Bangsa dan negara tempat Ibu kandungnya dilahirkan. Dia memilih bermandi peluh dan darah, ketimbang sorotan dan kilau lampu-lampu kamera. Dia memilih medan latihan dan medan tempur ketimbang panggung-panggung pertunjukkan. Di tengah semakin sedikitnya pemuda yang ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui jalur militer, Enzo seharusnya mendapat salut dan aplaus yang meriah, bukan malah di-bully. Ketiga, Mahfud harus meminta maaf kepada umat Islam. Gara-gara statemennya stigma radikal terhadap umat Islam semakin kuat. Semangat keberagamaan yang tinggi disamakan dengan sikap radikal. Kalimat sahadat mengakui ke Esa-an Allah SWT identik dengan organisasi terlarang. Keempat, Mahfud harus meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Pasca Pilpres 2019 rakyat Indonesia terbelah menjadi dua kubu yang berseberangan. Pernyataannya dapat kian memperparah pembelahan itu. Masyarakat akan terus gontok-gontokan. Para elit politik, cerdik pandai harus benar-benar berhati-hati mengelola bangsa ini, termasuk menjaga ucapan maupun tindakannya. Jangan hanya karena kepentingan jangka pendek, kepentingan politik, kepentingan kuasa, persatuan dan kesatuan bangsa dikorbankan. Semuanya sekarang terpulang kepada Mahfud MD, apakah dia cukup rendah hati, punya jiwa besar memberi contoh dan tauladan kepada bangsa ini, terutama anak-anak muda seperti Enzo. Meminta maaf, mengakui kesalahan, adalah sikap yang terhormat. Atau seperti kebanyakan buzzer, memilih ngeles dan menyalahkan media karena salah kutip. End
POPULER
