PENDIDIKAN
UPN Veteran Jatim Minta Dukungan LaNyalla untuk Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Tambahan Beasiswa Bagi Mahasiswa
Surabaya, FNN - Kedatangan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dimanfaatkan oleh Rektor UPN untuk meminta dukungan dalam pembukaan Fakultas Kedokteran dan usulan beasiswa bagi mahasiswa. Hal itu disampaikan langsung oleh Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi MMT, IPU kepada LaNyalla, Senin (17/10/2022). Dikatakan oleh Prof Akhmad Fauzi, UPN Veteran Jatim sudah lahir sejak 63 tahun lalu dengan beberapa kali perubahan status. Mulai tahun 2014 UPN Veteran Jatim menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemendikbud dan Ristek. \"Kita membuka 31 bidang studi dengan 7 fakultas. UPN merupakan perguruan tinggi terakreditasi A. Dalam pengelolaan keuangan juga sudah dua kali mendapatkan WTP. Bahkan kami sudah dinyatakan layak membuka fakultas kedokteran. Untuk itu dalam kesempatan ini kami memohon dukungan dari Ketua DPD RI agar kami segera bisa membuka fakultas tersebut,\" kata Prof Akhmad. Selanjutnya, kampus UPNVJT berkomitmen dan mengukuhkan diri sebagai kampus bela negara. Hal ini sesuai semangat dan kontribusi para veteran sebagai pendiri UPN yang notabene mereka adalah para pejuang kemerdekaan. \"Sehingga kami bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar, tapi punya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang mampu mengawal NKRI menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara lain,\" ujarnya. Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPNVJT, Catur S meminta dukungan Ketua DPD RI terkait beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Dari 20 ribu mahasiswa, menurutnya, ada 700 mahasiswa yang perlu diberi diberi beasiswa. Namun UPNVJT baru mampu meng-cover 400 mahasiswa, sehingga 300 mahasiswa belum bisa ditangani. \"Kami minta bantuan, dukungan maupun dorongan Pak Ketua agar sisanya, sekitar 300 mahasiswa ini bisa mendapatkan beasiswa. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Kementerian berwenang atau pihak terkait lainnya,\" ujar dia. Ketua DPD RI meminta agar aspirasi tersebut dituangkan secara resmi dan tertulis. Nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan pada pihak berwenang. \"Pada prinsipnya saya siap mendukung agar Fakultas Kedokteran ada di kampus ini. Mudah-mudahan segera terealisasi. Kami siap mengawal,\" ujarnya. \"Mengenai kekurangan beasiswa bagi mahasiswa, nanti akan kita usahakan untuk disampaikan ke Kementerian berwenang. Kita sama-sama mencari jalan keluar terbaik, supaya adik-adik mahasiswa ini tetap mendapatkan pendidikan terbaik di sini,\" tukas dia. (mth/*)
Pakar Pendidikan : Ada Problem Serius Pendidikan Anak Indonesia
Jakarta, FNN - Ada banyak problem pendidikan di Indonesia yang sangat serius yang dapat membahayakan masa depan Indonesia. Di antara problem tersebut adalah kondisi pendidikan anak yang masih mengedepankan pandangan yang memgutamakan sisi kognitif semata dalam melayani anak - anak sehingga anak berada dalam kondisi psikologis yang tidak sehat dan mempengaruhi perkembangan hidupnya. Demikian di antara pandangan yang muncul dalam Seminar Pendidikan yang diselenggarakan Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KPPAI) pada Sabtu (8/12/2002 ) di bilangan Menteng Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara adalah Dr.Hartini Nara,M.Si (pakar pendidikan) dan Deasyanti, Ph.D. (psikolog). \"Problem serius yang saya maksud adalah soal minimnya pendidikan yang mengembangkan sisi afektif untuk anak-anak. Sebab problem negara saat ini yang luar biasa seperti merajalelanya korupsi sesungguhnya tidak lepas dari kegagalan pendidikan yang lebih banyak menekankan sisi kognitif,\" ujar pakar pendidikan Hartini Nara saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (08/10/22). Dari sisi psikologis itu yang disebut tekanan akademik sebagaimana diungkapkan psikolog Deasyanti yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut. \"Ketika orang tua menganggap pendidikan anak hanya dipahami sebagai investasi maka seringkali mengutamakan sisi akademik saja, dengan target ketat anak saya harus bisa ini itu. Secara psikologis itu bisa masuk kategori tekanan akademik, pada titik tertentu bisa menimbulkan anak-anak stres, \" ujar Deasyanti. \"Ada juga kondisi pendidikan anak yang makin parah ketika para orang tua senang memaksa anaknya untuk sekolah dengan jadwal fullday yang sangat ketat padahal anaknya tidak bahagia, tidak menikmati berada di sekolah tersebut, bahkan stres. Ini tidak bagus untuk tumbuh kembang anak. Coba pikirkan yang sekolah itu orang tuanya atau anaknya? Yang menjalankan sehari-hari di sekolah itu anaknya bukan orang tuanya?,\" tegas Hartini Nara. \"Bayangkan, ada orang tua yang ambisius menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu yang berbiaya mahal karena semua SDM nya mayoritas dari asing. Tetapi di sekolah tersebut tidak mengenalkan budaya dan karakter Indonesia sebagaima sekolah Indonesia pada umumnya, kita akan mengalami semacam kerugian generasi,\" kritik Hartini Nara. (sws)
Selama 9 Bulan Guru PPPK Tak Dapat Gaji, LaNyalla Ingatkan Pemda
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang abai terhadap nasib guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurutnya, gaji adalah hal yang paling mendasar dan sangat diharapkan. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi dana transfer dari pusat, sudah dikhususkan untuk pos tersebut. “Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Gaji merupakan hak lanjutan dari guru PPPK yang seharusnya mendapat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Sehingga mereka berhak dibayar. Dan hal itu adalah bentuk penghargaan terhadap para guru PPPK tersebut,\" ujar LaNyalla yang sedang berada di Surabaya, Selasa (27/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta hak para guru PPPK untuk mendapat SPMT dan kemudian gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan agar diselesaikan. “Sangat disayangkan ada sekian banyak pejabat di sana mengapa tidak ada yang peduli nasib mereka, sehingga mereka harus mengadu ke pihak luar,\" tukas dia lagi. Dikatakan oleh LaNyalla, fakta tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan pendidikan nasional yang digalakkan pemerintah. “Jika seperti itu saja masih terjadi, bagaimana pendidikan kita mau maju, bagaimana SDM kita menjadi unggul dan bagaimana masa depan bangsa ini?” tanya LaNyalla. Ia juga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan Kota Bandar Lampung. Karena menurut Komisi X DPR RI, Kemenkeu sudah mentransfer DAU sebesar Rp 43 miliar, di mana sebesar Rp 38 miliar bisa digunakan untuk membayarkan gaji dari Januari hingga Desember. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial dan kemudian viral, puluhan guru PPPK Bandar Lampung mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Senin (26/9/2022). Mereka meminta bantuan agar gaji mereka dibayarkan. Setidaknya, terdapat 1.166 guru honorer yang diterima PPPK pada bulan Oktober dan Desember tahun 2021 hingga saat ini belum menerima SPMT (surat pernyataan melaksanakan tugas), sebagai dasar penggajian. (mth/*)
Bahasa Inggris Dihapus dari Kurikulum, TEFLIN Ingin Ketemu Komisi IX DPR
Jakarta, FNN – Menanggapi dihapusnya Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas, Utami Widiati, selaku Presiden TEFLIN (The Association for the Teaching English as a Foreign Language in Indonesia) mengajukan surat permohonan untuk beraudiensi langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan rilis yang diterima FNN, Senin, 26 September 2022, TEFLIN menelaah Draf RUU Sisdiknas, khususnya Pasal 81 ayat (1) dan (2) mengenai muatan wajib kurikulum yang tidak mencantumkan Bahasa Inggris. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran Bahasa Inggris tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai perkumpulan pendidikan Bahasa Inggris Indonesia, TEFLIN mengusulkan agar Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya tetap dimasukkan secara eksplisit dalam muatan \"Bahasa\" RUU Sisdiknas 2022. TEFLIN juga menyampaikan usulan terkait penambahan ayat (5) pada Pasal 81 yang berbunyi: \"(5) Pemerintah memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.\" Dalam hasil telaah, TEFLIN memaparkan beberapa argumentasi terkait usulan tersebut. Pertama, TEFLIN menyinggung isi UU Sisdiknas 2003 yang membahas tentang pentingnya bahasa dalam pendidikan. TEFLIN memberi contoh pada negara Uni Eropa yang mewajibkan siswa mempelajari sedikitnya dua bahasa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, bahwa penggunaan Bahasa Indonesia memberi peluang digunakan bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris. TEFLIN memaparkan dengan penghilangan Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum, maka akan menurunkan kualitas keunggulan bersaing bangsa dalam kompetisi global. Diketahui, Draf RUU Sisdiknas yang sedang dipersiapkan untuk mengganti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, dan UU Dikti No. 12 Tahun 2012. TEFLIN berharap aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan sehingga tidak memunculkan dampak pengangguran bagi profesi guru Bahasa Inggris. (oct).
UIN Sunan Kalijaga Anugerahi Honoris Causa Cendekiawan Bidang Sosiologi Perdamaian
Jogjakarta, FNN – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian.Dalam keterangan tertulis Humas UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, penganugerahan gelar kehormatan ini karena dedikasi luar biasa Habib Chirzin dalam bidang sosiologi perdamaian, kiprah dalam mengembangkan dan mengarusutamakan nilai-nilai perdamaian melalui kegiatan sosial di lapangan, seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi, baik di dalam maupun luar negeri sejak 1982 hingga saat ini.Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin mengatakan hal ini merupakan rangkaian dalam rangka memperkuat tiga penganugerahan setelah ini, yaitu Kardinal Miguel Guixot Ayuso dari Vatikan atas nama Paus Fransiskus, Kiai Haji Yahya Chalil Staquf dari PBNU, dan Dubes Hajriyanto Tohari, perwakilan dari Muhammadiyah.“Ketiganya simbol dari kedamaian dan persaudaraan umat manusia,” katanya.Dia juga mengatakan UIN Sunan Kalijaga berusaha berkontribusi dalam wacana perdamaian dunia. Sesuai dengan tulisan dan pidato M. Habib Chirzin, sehingga penganugerahan ini tentu pantas dan layak dipertahankan di publik.“UIN Sunan Kalijaga siap bertanggung jawab ke publik, karena secara akademis dan secara kualitas kontribusi sosial, untuk bangsa dan negara, penganugerahan ini harus dipertanggungjawabkan,” katanya.Pertanggungjawaban itu terletak pada figur yang menerima anugerah. Hal itu bisa dilihat pada biografi M. Habib Chirzin, di antaranya pada buku berjudul, \"Agama, Pembangunan dan Perdamaian (2022)\", yang tercantum presentasi internasional Chirzin sebanyak 92 kali, dari negara berbeda.“Pak Habib sudah presentasi keliling dunia, temanya adalah kedamaian, kerja sama, aktif. Jadi anugerah ini sangat layak dan kita harus mengakui reputasi beliau yang melampaui kita. Anugerah hanyalah pengakuan formal, reputasi sudah mendahului,” katanya. Pengalaman jabatan nasional dan internasional Chirzin adalah International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris, South East Asia Regional Institute for Community Education, Asian Cultural Forum, Komisi Pendidikan HAM dan Perdamaian, International Advisory Board Global Education, Asian Muslim Action Network, International Institute of Islamic Thought, Wellbeing and Research dan lain-lain.“Pak Habib berperan sebagai anggota dewan penasihat dan lain-lain di berbagai negara. Tentu kita harus jujur, ini sudah melampaui kita-kita di universitas yang sudah profesor,” katanya.Dia juga mengatakan penganugerahan gelar oleh kampus ini adalah upaya menghubungkan kampus dan luar kampus, dunia nyata di luar kampus, agar kampus tidak menjadi \"Menara Gading\".“Kampus harus jujur mengakui kelebihan dan temuan dari luar. Kampus harus jujur mengakui kelemahannya dan mengakomodasi kemajuan dan kelebihan dari luar. Honoris causa mewadahi ini,” katanya. (mth/Antara)
Penyempurnaan Sistem Pendidikan Perlu Dukungan Publik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa penyempurnaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) agar lebih adil dan transparan membutuhkan dukungan publik dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang lebih baik.\"Berbagai upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik seyogyanya didukung. Apalagi ini berkaitan dengan dunia pendidikan yang merupakan salah satu jalan bagi bangsa ini untuk membangun sumber daya manusianya,\" kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rabu (7/9) mengubah sistem seleksi masuk perguruan tinggi jalur SBMPTN dengan menghapus tes mata pelajaran. Seleksi masuk perguruan tinggi yang diberlakukan saat ini dinilai menurunkan kualitas pembelajaran.Pada sistem yang baru, diharapkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) lebih inklusif dan adil.Menurut Lestari, perubahan sistem seleksi masuk PTN yang baru harus benar-benar didasari pertimbangan yang matang, sehingga sistem tersebut mampu menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini.Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terbuka dalam menerima masukan terhadap sistem baru seleksi masuk PTN itu dalam rangka menyempurnakan sistem pendidikan nasional.“Karena, penyelenggaraan pendidikan selain ditujukan untuk membangun sumber daya manusia dari sisi intelektual lewat pengajaran berbagai ilmu pengetahuan, juga wajib menanamkan nilai-nilai luhur yang mampu menjadi landasan perilaku yang baik bagi para peserta didik lewat sistem yang diterapkan,” ucap Rerie.Namun, tutur Rerie melanjutkan, sistem yang mumpuni membutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam menjalankannya.“Tanpa integritas yang tinggi, pelaksanaan sistem yang berlaku selalu saja menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya,” kata Rerie.Oleh karena itu, menurut Rerie, selain upaya penyempurnaan sejumlah sistem yang ada, juga dibarengi upaya peningkatan integritas para pelaksana sistem tersebut.Rerie sangat berharap penyempurnaan sistem pendidikan nasional dapat terus diupayakan dan didukung semua pihak sebagai bagian dari upaya negeri ini membangun SDM yang berkarakter dan berdaya saing agar mampu menjawab berbagai tantangan zaman. (Sof/ANTARA)
LaNyalla Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Pengabdian Masyarakat
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong setiap perguruan tinggi melakukan optimalisasi pengabdian masyarakat. Menurutnya, program pengabdian seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dan menumbuhkan UMKM yang otomatis meningkatkan pendapatan. \"Selama ini pemberdayaan masyarakat desa masih sangat minim. Akibatnya perkembangan pertumbuhan ekonomi pun menjadi kurang optimal. Inilah yang harus menjadi perhatian kampus-kampus supaya masyarakat desa yang awalnya kurang produktif menghasilkan produk bernilai ekonomis menjadi terpacu,\" ujar LaNyalla, Rabu (7/9/2022). Salah satu yang diapresiasi LaNyalla adalah program pendampingan Tim Pengabdian Masyarakat Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Desa Sidatapa, Kabupaten Buleleng, Bali. Para mahasiswa menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penduduk Desa Sidatapa yang tergabung dalam komunitas Bambu Corner, yaitu sebuah rumah produksi kerajinan anyaman bambu. Pelatihan terdiri dari pengenalan tentang green economy, industri kreatif anyaman bambu dan pembekalan tentang pemasaran digital untuk memperkuat promosi kerajinan bambu. Belajar dari pengalaman tersebut, LaNyalla meminta perguruan tinggi lain yang akan melaksanakan KKN di desa-desa supaya membekali para mahasiswa dengan keterampilan khusus. \"Keterampilan itulah yang nantinya diajarkan kepada masyarakat desa. Maka pemberdayaan masyarakat desa dengan orientasi menumbuhkan UMKM akan tercapai,\" tukas dia lagi. Tak hanya itu, LaNyalla ingin program pemberdayaan itu bisa berkelanjutan. Setelah KKN, harapannya pihak perguruan tinggi juga menggelar pelatihan kepada masyarakat desa, sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. \"Saran saya, setelah pelaksanaan KKN, pemberdayaan yang sudah dilakukan lebih diintensifkan lagi. Dengan pelatihan-pelatihan lebih spesifik seperti manajemen, packaging, pemanfaatan marketplace dan lain-lain. Juga lakukan terus pendampingan,\" ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Penting juga, pihak kampus memberikan akses hak cipta atau market dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan model seperti itu LaNyalla yakin pemberdayaan akan berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat. (mth/*)
Aksi Unjuk Rasa Poros Revolusi Mahasiswa Bandung Meletus, Jokowi Dianggap Gagal
Jakarta, FNN - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka refleksi 77 Tahun kemerdekaan Indonesia di depan Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika, Minggu (21/8/22). Aksi tersebut diikuti sekitar 75 mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung dan berbagai elemen pemuda seperti Literasi Pemuda Bandung, Aliansi Masyarakat Bandung Selatan. Mahasiswa dan pemuda membagikan lembar narasi mengapa rezim presiden Jokowi gagal mensejahterakan rakyat Indonesia kepada masyarakat yang melintas. Selain itu di lokasi acara mahasiswa mengecat spanduk tentang kegagalan Jokowi, serta melakukan lomba makan krupuk untuk masyarakat sekitarnya. Koordinasi Massa Aksi PRMB, Ilyasa Ali Husni, menyampaikan bahwa ada tiga tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo. Ketiga tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut diantaranya yakni 77 TAHUN REPUBLIK INDONESIA: KESEJAHTERAAN,KEADILAN dan KEBAHAGIAAN KITA DIRENGGUT REZIM GAGAL. Adapun inti orasi yang disampaikan, antara lain a. Ilyas menyampaikan orasi \"Patuh dan jalankan segala amanah konstitusi juga atasi segala permasalahan ekonomi\". b. Ortega berorasi \"Turunkan harga bahan pokok dan Bbm sera atasi kelangkaan sektor pangan dan energi\". c. Arul menyampaikan \"Mendesak pernerintah untuk meninjau kembali UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan hentikan pembahasan RKUHP ,dan Undang-Undang bermasalah lainnya\". (Lia)
Prof Gatot Eddy Pramono: Jenderal Sigit Konsisten Jalankan Undang-Undang
Jakarta, FNN - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas Riau Bidang Ilmu Hukum dalam Sidang Senat Terbuka di Universitas Riau (Unri), Rabu (20/7/2022). Di awal penyampaian orasinya, Komjen Gatot secara khusus mengungkapkan rasa terima kasih kepada Unri. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyatakan gelar Guru Besar Kehormatan ini adalah amanah yang harus dijaga. “Ini adalah tanggung jawab yang tentunya terus mendorong saya untuk melanjutkan pengabdian bagi dunia pendidikan, dunia kepolisian dan masyarakat,” ungkap Wakapolri. Komjen Gatot dalam orasi ilmiahnya mengambil tema \'Pemolisian Humanis, Transformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan\'. Dia menilai tema itu mengibaratkan dua sisi koin mata uang yang saling melengkapi satu dengan lainnya. “Keduanya adalah keseimbangan dari suatu wajah pemolisian yang benar-benar bernilai untuk tegaknya supremasi hukum serta keadilan masyarakat. Keadilan yang abadi harus terus diperjuangkan, setidak-tidaknya kami bersama tidak pernah berhenti menjaga nilai-nilai yang paling mendekati dengan keadilan itu, sehingga keadilan itulah juga yang akan menjaga peradaban kita,” tegas Komjen Gatot. Menurutnya, kajian tentang kepolisian pastinya masih menarik minat banyak kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, kalangan hukum, hingga masyarakat umum yang menaruh minat besar pada isu-isu seputar penegakan hukum dan sosial secara umum. Hal ini dilatari semata-mata oleh fakta bahwa konsep dan praktik pemolisian selalu mengalami perkembangan yang disebabkan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. “Dinamika perubahan tersebut disebabkan oleh banyak hal, mulai dari pergeseran nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, hingga globalisasi dan demokratisasi,” tutur Wakapolri. Sejak hadirnya sejumlah pergeseran nilai itu, kata dia, turut mengubah seluruh pondasi peradaban kehidupan manusia, termasuk menggeser fundamental pada konsep dan praktik-praktik pemolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial. “Saya ingin menekankan bahwa transformasi kepolisian yang turut mengalami perkembangan itu akan selalu tegak lurus dengan UU dan peraturan yang berlaku. Sebagai alat negara yang di bidang penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan dalam penyelenggaraan kamtibmas,” jelasnya. Menurut Plt Kadiv Propam itu, intitusi kepolisian harus bisa menerima penyebaran nilai-nilai demokratisasi yang berdampak langsung pada praktik-praktik pemolisian. Dampak tersebut dapat dilihat pada menguatnya peran legislatif, media, tuntutan kebebasan individu, dan supremasi hukum. Komjen Gatot menegaskan, kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap konsisten dalam menjalankan UU. Ini berarti polisi harus pula senantiasa menyadari kebutuhan dari perkembangan hukum. “Polisi harus menjalankan hukum untuk menjaga hak dan keadilan warga negara atau menjaga kekuatan dari undang-undang yang dibuat elite politik tersebut untuk mengatur masyarakat,” tegasnya. Berikutnya, kepolisian harus menyadari bahwa era demokratisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Di mana sistem demokrasi memang menjunjung tinggi hak untuk bebas. Kendati begitu, polisi sebagai pemegang wewenang penegakan hukum dapat menonaktifkan kebebasan tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu. Terlebih polisi memang kerap dihadapkan pada situasi yang mengharuskan untuk membatasi kebebasan. Seperti saat melakukan penyidikan, penggeledahan, penyitaaan, penangkapan, penahanan hingga upaya-upaya hukum lainnya. Dia menambahkan polisi di era demokrasi dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Namun, masyarakat sendiri terkadang tidak peduli seberapa adilnya atau efektifnya polisi bekerja untuk menegakkan demokrasi itu sendiri. “Dengan semakin berkembangnya tuntuntan masyarakat seturut dengan semakin dinamisnya perubahan sosial, kepolisian harus mampu beranjak untuk tidak hanya sebagai institusi, tetapi turun langsung untuk melindungi dan mengayomi,” paparnya. Hadir dalam Sidang Senat Terbuka Komjen Gatot Eddy Pramono di Unri itu antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Polri, seperti Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Dankorbrimob Komjen Anang Revandoko, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, dan Kalemdiklat Komjen Rycko Amelza Dahniel. Ada juga Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi, Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri Irjen Wahyu Hadiningrat, Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Wahyu Widada, Asisten Operasi Kapolri Irjen Agung Setya, Asisten Logistik Kapolri Irjen Argo Wuyono, dan pejabat Polri lainnya. Hadir juga pejabat instansi pemerintah pusat dan alumni AKABRI 1988 yang merupakan teman-teman angkatan Komjen Gatot. Hadir juga Irjen Mohammad Iqbal selaku Kapolda Riau. (mth)
Politeknik Baru Kemenperin Tawarkan Kuliah Gratis dan Ikatan Kerja
Jakarta, FNN - Politeknik baru Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menawarkan kuliah gratis dan ikatan kerja setelah lulus sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri, salah satunya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi.Pada tahun 2022, Kemenperin membuka Politeknik Industri Petrokimia Banten yang akan menerima angkatan pertama.“Kemenperin memberikan kesempatan kuliah gratis di Politeknik Industri Petrokimia Banten, mulai dari pendaftaran hingga lulus. Nantinya, lulusan politeknik ini akan bisa langsung bekerja setelah lulus karena Kemenperin telah menjalin kerja sama ikatan kerja dengan berbagai perusahaan industri,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan di Jakarta, Selasa.Arus menambahkan, seluruh mahasiswa angkatan pertama Politeknik Industri Petrokimia Banten dibebaskan dari biaya kuliah, sehingga tidak perlu membayar biaya pendaftaran, biaya semester, uang gedung, dan biaya kuliah lainnya sampai lulus.Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan unit pendidikan di bawah BPSDMI Kementerian Perindustrian. Sekolah ini menawarkan program Diploma Tiga yang terbagi menjadi Teknologi Proses Industri Petrokimia, Teknologi Mesin Industri Petrokimia, dan Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia.“Politeknik akan menerima 96 mahasiswa angkatan pertama, atau 32 mahasiswa di setiap program Diploma Tiga (D3),” jelas Arus.Mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten akan menjalani perkuliahan selama enam semester, terdiri dari tiga semester pertama di kampus, dua semester di industri, serta kembali ke kampus di semester terakhir.Pendidikan dual system ini memungkinkan para mahasiswa untuk langsung terjun ke industri dengan bekal teori yang diperoleh di kelas.Sampai dengan saat ini, Politeknik Industri Petrokimia Banten telah menjalin kerja sama dengan 14 mitra industri dan asosiasi industri.Dengan ikatan kerja, lulusan politeknik dapat langsung bekerja di salah satu mitra industri tersebut. Perusahaan industri dan asosiasi industri yang telah bermitra adalah PT Chandra Asri Petrochemical, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Cabot Chemical Indonesia, PT Polytama Propindo, PT Petro Oxo Nusantara, dan PT Mitsubishi Chemical Indonesia.Selain itu, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Nippon Shokubai Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia, Federasi Industri Kimia Indonesia, dan Skills for Competitiveness (S4C).Pendaftaran bagi calon mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten berlangsung pada 1-31 Juli 2022. Selanjutnya, pendaftar akan mengikuti ujian tes tulis, terdiri dari tes akademik dan Bahasa Inggris pada 3 Agustus 2022, dilanjutkan dengan tes psikologi dan wawancara pada 13-14 Agustus 2022.Pendaftaran Politeknik Industri Petrokimia Banten dilakukan melalui JARVIS dengan alamat situs jarvis.kemenperin.go.id/politeknikpetrokimia-banten/. Di situs tersebut, peserta melakukan pengisian data pendaftaran seperti identitas diri, identitas orang tua, identitas sekolah, serta pemilihan jurusan pada halaman login peserta.Setelah itu, peserta mengunggah foto dan persyaratan program studi (jika ada) dan melakukan validasi pendaftaran. Terakhir, jika data peserta sudah divalidasi, peserta diharuskan mencetak kartu ujian dan mengikuti ujian sesuai tanggal yang tertera pada kartu/pada pengumuman jika terjadi perubahan jadwal.JARVIS atau Jalur Penerimaan Vokasi Industri merupakan platform yang dikembangkan BPSDMI Kemenperin dan digunakan untuk melakukan proses seleksi penerimaan siswa dan mahasiswa baru secara daring pada seluruh unit pendidikan di bawah naungan Kemenperin, yang sebelumnya terdiri dari 10 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).\"JARVIS merupakan bentuk komitmen Kemenperin untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga menjadi SDM yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan industri,” pungkas Arus. (Sof/ANTARA)
POPULER
