PENDIDIKAN
Saat Guru Madrasah Melawan Diksriminasi
Oleh Djony Edward – Wartawan Senior FNN Sebuah peraturan diskriminatif baru-baru ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Lewat Surat Edaran Nomor B-1139.1/DJ.I/Dt.I.I/06/2022 tentang Libur Akhir Semester pada Madrasah, Kemenag mewajibkan guru ASN masuk kerja saat libur semester. Keruan saja sang guru madrasah protes. Lewat sebuah petisi berisi protes guru madrasah kepada Ditjen Pendis Kemenag pun dilayangkan. Salah satu yang dipersoalkan adalah poin mengenai guru madrasah sebagai ASN selama libur semester tetap masuk kerja seperti biasa. Disebutkan dalam edaran tersebut meminta agar guru madrasah yang berstatus ASN wajib masuk kerja seperti biasa saat libur semester. \"Apakah Perdirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi? Setau kami Perdirjen Pendis tersebut sampai saat ini kami masih pedomani dan sampai saat ini juga Perdirjen tersebut belum dicabut,\" tulis petisi tersebut. Dalam petisi itu, tertulis juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 315. Pasal itu menuliskan, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. Artinya, cuti tersebut merupakan tambahan hak bagi guru, bukan menggugurkan libur semester atau akademik. \"Jadi kami mohon untuk meninjau kembali SE yang telah dikuluarkan,\" bunyi petisi tersebut. Tak berhenti di situ, para guru juga melakukan protes melalui komentar di unggahan Instagram Ditjen Pendis Kemenag. \"Tolong sampaikan pada pemangku kebijakan, perdana terjadi guru disuruh tetep ABSEN ketika libur semester, alias ttp masuk disaat anak2 sekolah libur... Tolong perhatikan mental kami, kami jg butuh healing, kami berhadapan dgn anak didik, kalo stress gmn mau kasih energi positif ke anak, sdngkan guru nya stress krn sudah jauh dr keluarga, baru ketemu sehari disuruh kembali di satker... Sedangkan cuti tahunan 12 hari, kami kerja dari SENIN - SABTU... Itu tidak sebanding dgn ASN 5 HARI KERJA, PERBULAN 4 HARI LIBUR X 12 BULAN... PLUS CUTI TAHUNAN... Dzolim bgt min.. semoga para pemangku kebijakan tetap sehat dan bahagia dunia akhirat, karna ternyata doa orang-orang yg didzolimi itu sepertinya tidak mempan pada orang-orang pemilik kekuasaan ???? #hanyamenyampaikansuarahati,\" ujar salah satu komentar. \"Mohon klarifikasi surat edaran mengenai guru tidak libur semester min? Mohon pengertiannya min kami yg jauh dari keluarga... tahun lalu tidak seperti ini min... knp skrg bgtu?,\" ungkap komentar lainnya. \"Kembalikan hak libur semester guru madrasah.... Kalau liburan mau disamakan dengan kantor... Samakan juga hari kerjanya... Samakan juga tukinnya...,\" tulis warganet lain. \"Dalam 1 bulan kami sebagai guru 24 hari kerja, minggu libur. Bahkan kami pulang sore untuk mempersiapkan kegiatan lain seperti ekstrakulikuler, dsb. Kemudian selain guru yaitu 20 hari karena 5 hari kerja. Ketika satu semester 6×24= 144. Kemudian yang 5 hari kerja 6×20= 120. Selisih 24 hari. Lantas bagaimana yang 24 hari ??,\" ujar salah satu komentar.. Letak diskriminasinya adalah, guru PNS lulusan sarjana S1 atau S2 dapat sisa Tukin madrasah, ada yang dapat Rp100.000 ada juga yang tidak dapat. Tapi PNS office boy (OB) seperti tukang sapu, malah dapat Tukin Rp3.000.000 sesuai golongan. Dikatakan alasannya sertifikasi, padahal sertifikasi diberikan juga kepada guru swasta. Landasan hukum sertifikasi berbeda dengan Tukin, sertifikasi mengacu UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, tidak sama dan tidak sejajar antara Tukin dan sertifikasi. Kalau sama, apa OB swasta dapat Tukin? Ternyata TIDAK DAPAT. Lalu sertifikasi juga ditempuh harus lewat ujian, lewat Penilaian Kinerja Guru (PKG). Kalau Tukin tidak ada ujiannya. Tidak ada PKG-nya Berbeda dengan guru PNS dan PNS OB DKI Jakarta, mereka 100% dapat sertifikasi, juga Tunjangan Kinerja (TKD) 100%. Bedanya Tukin OB bisa dapat 100%, hanya saja tanpa sertifikasi karena bukan guru, tidak masuk dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag itu tampaknya untuk menyiksa guru PNS, agar guru PNS kerja terus tanpa libur. Ngajar terus, kerja terus. Coba perhatikan Surat Edaran itu isinya antara lain menghapuskan liburan semester 1 dan semester 2. Otomatis sudah tidak ada lagi guru libur selama murid libur, selama kegiatan sekolah libur. Libur baru ada jika Guru PNS minta cuti tahunan 12 hari di saat-saat sekolah aktif, disaat-saat murid belajar di kelas. Jika minta cutipun WAJIB mengajukan permohonan pada kepala madrasah. Nah, apa mungkin kepala sekolah mengizinkan guru cuti libur di saat murid ada di kelas? Apalagi kepala sekolah biasanya sangat khawatir akan terjadi apa-apa dikelas kalau tidak ada gurunya. Karena gurunya sedang minta cuti tahunan. Jelas kalau ada apa-apa pada murid, kepala madrasah yang akan disalahkan. Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepajang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Lantas dimana kemanusian sang guru kalau dipaksa untuk terus mengajar, dipaksa terus bekerja? Memang sudah seharusnya Pemerintah menghentikan diskriminasi yang membuat guru seperti pekerja rodi, seperi romusha. Kalau Pemerintah tak mampu menghentikan diskriminasi ini, tentu guru lah yang harus melawan, walaupun baru sebatas perlawanan petisi.(*)
Presiden Tidak Tahu Ada Perubahan UU Sisdiknas, Rocky Gerung: Kedunguan Paling Tinggi Ada di Situ
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo kembali kaget dan mengaku tidak mengetahui perihal proses perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang terus heboh karena mengeliminasi madrasah dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut dikatakan Doni Koesoema A. selaku Dewan Pengarah usai audiensi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) dengan Presiden Joko Widodo membahas carut-marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Istana Merdeka, Senin, 30 Mei 2022. Menanggapi kekagetan itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa seharusnya presiden terlibat dalam setiap percakapan perubahan undang-undang. Ia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya tidak tahu ada perubahan undang-undang. “Jadi, percakapan publik harus mendahului arah pendidikan nasional. Dan itu presiden tidak boleh bilang, nggak tahu. Itu kedunguan yang paling tinggi ada di situ,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 31 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa undang-undang pendidikan nasional, di seluruh dunia kita lagi memperhatikan bagaimana pendidikan itu akhirnya dimaksudkan jadi shaping ideas. Ide yang akan mengerucutkan dan memberi arah pada bangsa karena soal sumber daya manusia. Akan tettapi Rocky melihat bahwa Indonesia punya keunikan, karena ada beragam institusi pendidikan yang menjadi semacam tanda kebudayaan dan simbol antropologi Indonesia. “Dari zaman awal itu bahwa masyarakat Indonesia akrab dengan sistem pendidikan yang lokal, pesantren misalnya, akrab juga dengan sistem pendidikan Barat yang memang ditanamkan oleh kolonialisme,” paparnya. Ragam macam sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu menurut Rocky memerlukan percakapan yang intensif. Kalau pemerintah tidak atau presiden bahkan tidak tahu bahwa ada percakapan atau tidak ada percakapan, itu artinya kita membiarkan rakyat menduga-duga apa nanti fungsi pendidikan. “Saya percaya Pak Nadiem punya visi yang bagus tentang pendidikan. Istilah Merdeka Belajar saja itu sudah membuat kita senang karena setiap orang berhak untuk memilih metode belajarnya. Setiap orang harus mampu menghubungkan kurikulum yang disediakan oleh negara dan cita-cita dia untuk menjadi dirinya sendiri. Itu filosofinya bagus sekali,” tegasnya. Yang kita inginkan lanjut Rocky adalah pembicaraan yang bagus itu dibuka di publik supaya ada percakapan sungguh-sungguh. “Ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil yakni mereka yang berupaya untuk menjadikan edukasi itu sebagai Human Rights. Kan pendidikan itu hak asasi manusia supaya kita bisa setara bercakap-cakap dengan argumen. Pendidikan itu maksudnya untuk menghasilkan argumen, bukan untuk memproduksi sentimen. Dan itu yang dijaminkan oleh konstitusi bahwa negara wajib mencerdaskan bangsa melalui sistem pendidikan,” paparnya. Oleh karena pentingnya sistem pendidikan, kata Rocky, presiden mustinya terlibat dalam percakapan itu. “Jadi, kalau presiden tiba-tiba wah saya kaget. Itu komentar apa? Saya kaget, saya nggak tahu. Bagaimana? Ini arah bangsa ada di dalam undang-undang itu, dalam rancangan itu, tapi dia enggak tahu ke mana arahnya,” katanya terheran-heran. Menurut Rocky, Presiden tidak boleh menggampangkan segala urusan dengan mengatakan saya tidak tahu. “Seluruh persoalan sebetulnya tidak bisa digampangkan sekadar dengan ya itu sudah ada menteri teknisnya. Ya tentu saja menteri teknis merancang itu, tapi presiden harus memberi nasihat berdasarkan undang-undang itu pada anak didik. Terus apakah dia salah kasih nasihat karena dia enggak baca undang-undang? Dan lebih kacau lagi tidak terlibat dalam pembicaraan undang-undang. Jadi, ini bagian yang betul-betul membahayakan sistem aktivitas berpikir bangsa kalau presiden tidak berpikir tentang hal yang betul-betul harus dia pikirkan,” katanya. Rocky menegaskan bahwa presiden tidak bisa bilang hanya terima jadinya. Presiden justru yang harus terlibat. Ia bisa memberikan public address bahwa arah pendidikan semacam ini, kualitas sumber daya manusia dijaminkan melalui kurikulum ABCD. “Jadi percakapan publik harus mendahului arah pendidikan nasional. Dan itu presiden tidak boleh bilang nggak tahu. Itu kedunguan yang paling tinggi ada di situ,” pungkasnya. (ida, sws)
Alumni ITS Lintas Generasi Keluarkan Petisi Pemecatan terhadap Rektor Rasis Prof Budi Santosa Purwokartiko
Jakarta, FNN - Prof Budi Santosa Purwokartiko yang telah membuat pernyataan rasis di akun Facebook-nya harus diberikan sanksi seberat-beratnya. “Kami menyampaikan Petisi kepada Pimpinan ITS agar yang bersangkutan diberikan sanksi seberat-beratnya,” demikian Petisi alumni ITS Lintas Generasi dalam rilisnya yang diterima redaksi FNN.co.id, Ahad (8/5/2022). Disebutkan, Prof. Budi Santosa Purwokartiko adalah dosen ITS yang juga ditugaskan sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Kalimantan Timur yang sebagaimana lazimnya seorang dosen seharusnya selalu berada di ujung tombak dalam mendidik generasi muda mahasiswa ITS. “Sejauh ini yang bersangkutan tidak pernah merasa bersalah dan tetap dengan keyakinannya tersebut. Karena pemikiran itu sangat berbahaya di dalam negara Pancasila dan dampaknya terhadap anak didik serta sangat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia, dimana hal seperti ini sangat tidak layak dilakukan oleh seorang pendidik apalagi yang bergelar profesor. Tindakan yang telah menimbulkan keprihatinan masyarakat luas secara nasional ini mengundang keprihatinan kami sebagai alumni ITS,\" paparnya. Berbagai kalangan baik masyarakat umum, cerdik pandai serta tokoh bangsa mulai dari Menhankam, ketua MUI, anggota DPR, kalangan pemerhati pendidikan dan lainnya telah memberikan respons sangat negatif terhadap perilaku yang bersangkutan. Sejumlah tuntutan telah dilontarkan mulai yang paling lunak berupa permintaan maaf sampai pemecataan dari semua jabatan yang dimiliki telah dilakukan berbagai kalangan. Terahir, beliau telah dinyatakan terbukti melanggar etika dan kepatutan sehingga dijatuhi sanksi penonaktifan sebagai reviewer/pewawancara baik di program DIKTI maupun LPDP. Mengingat posisi penting dan strategisnya peran seorang pendidik, maka atas segala apa yang telah dilakukan beliau yang membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara, khususnya demi nama baik dan marwah ITS sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di tanah air, serta demi kebaikan anak didik ITS selanjutnya, kami alumni ITS Lintas Generasi menuntut kepada yang terhormat Rektor ITS serta Majelis Wali Amanat ITS untuk memberikan sanksi hukuman seberat-beratnya sampai pada memecatnya sebagai dosen ITS atau membebastugaskannya dari semua tugas akademik bahkan bila mungkin secara aturan untuk mengusulkan mencabut gelar guru besar yang telah di nodainya. Pernyataan sikap ditandatangani oleh 115 alumni ITS lintas generasi sebagai wujud kepedulian dan rasa memiliki pada almamater ITS serta menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang tetap berdasarkan Pancasila sebagai nilai dasar bersama. Adapun para penandatangan Petisi antara lain: 1. Anas Rosyidi, T. Elektro 1971 2 Muhadjir Manan, Teknik Arsitektur 1971 3 CIPUNG NOER, Elektro 1969 4 Harun Alrasyid, Teknik Perkapalan 1971 5 Hanief Djauhari, Teknik Perkapalan 1970 6 Lukman Mahfoedz ( M - 16 ) 7 Agus Maksum, Fisika FMIPA 1990 8 WA Pratikto, Teknik Perkapalan 1973 9 Supratman, Teknik Arsitektur 1975, A10 10 Asjhar Imron, T. Perkapalan 1971 11 M. Ocky Tardan, M-20 12 Momok Sritomo W (M-9/1965) 13 Jusuf Thojib A10 14 Tony Subrata A10 15 Gunawan Adji, Teknik Kimia, 1989/K-29 16 Amir Hamzah, F12 Statistik 17 Achmad Jazidie, E-17 18 Tri Yogi Yuwono (M-22) 19 Arief Rahman (T. Sipil-97) 20 Anton Sukoco M37 Uber Alles 21 Prakoso S. Adi (P20) 22 Fathor Rahcman A13 23 Qomar L01 24 Irsan Haroen A13 25 Putu Sujana A13 26 Agus Lengky, Teknik Elektro 88 27 Alexander M Mayestino, TI 92 28 Saiful Pristiwanto S22 29 Mohamad Selim K17 30 Darwin Chalidi M11. 31 Hendra Kurnia Jaya S39 32 Umar Chajam, Teknik Sipil S25 33 Usman Alamudi S22 34 Mohammad Prakosa Gagas Samodra S55 35 Muh rudiansyah S25 36 Agus Mualif P 18 37 Martha Bachtiar, Teknik Elektro \'89 38 Syamsiin Swandoko, Teknik Elektro \'88 39 Aksan Kurdin, T. Elektro \'92 40 Tri Indianto S22 41 Agus Tanimoto S22 42 Hermanto Mesin 1969 43 Bambang H Oetomo M-14 44 Muhamnad Amin A8, 1973 45 M. Ihya U. Basri, Statistika FMIPA 1991 46 Mustawan TE91 47 Samsu Cahyo, Fisika FMIPA 92 48 Choirul H, D3-Tekim 90 49 Cholid zunaidi Fisika 94 50 Nurdin Wahyudi, TE 94 51 Kusuma A Permono TE 88 52 Ibrohim TE 88 53 Yusuf Rohana M-30 54 Dani Laksita Arsitektur 74 <A-9> 55 Iwan fahrudi, T. Perkapalan 1973 56 Zainul Arifin P6 1965 57 Rustam Effendi, P10 58 Sampurno (M27) 59 Akhmad Yusuf Zuhdy (A15) 60 Eko Nurmianto (M-23) 61 Auzai, FTP-P4 62 Arino Anzip(M23) 63 Agus PS (M27) 64 Sri Haryati, TekFis 10/1975 65 Chary Suljana (M27) 66 M.Suwiryo S13 67 Hariadi K28 68 Rosihan Jauhari E28 69 Ida Nilawati K28 70 Eka Mei Dj. Abdoellah K21 71 Muchtar K (P14) 72 Chandra Survijanto S.29/1987 73 Imron Yuatno, E24 74 Arie Wibowo, E45 75 Yusron Arifin Moerad, E17 76 Yahya Hariadi, E17 77 Lily Pudjiastuti, K18 78 Sudarmono, M25 79 Suhandik K29 80 Ari Santoso, T. Elektro, E24 81 Sudarmanto TF-92 82 Purwoko TE 88 83 Dwi Khusna, M33 84 Handoko, Teknik Arsitektur, A-29 85 U. Anang Ischak TF 89 86 Ghozi Kimia FMIPA 87 87 Miftahudin TF 87 88 Bayu RW Tekim 89 89 Tikno TI99 90 Muis fa TE 90 91 RINALDI F AGUS FIS -94 92 Ismail Hajib TE 89 93 Tontowi, TF 87 94 Zarkoni TK 90 95 Lamto W - M-31 96 Bambang Sampurno M26 97 Bambang Soekaton, K-13 98 Pamudji K-16 99 Priyono Dwijowarastro A13 100 Tri Budi Santoso F24 101 Bambang L. Widjiantoro F23 102 Suprapto K19 103 Budi Puryanto K-28 104 Adi Rahwanto F14 105 Akhmad Yusuf Zuhdy (A15) 106 Najib M-29 107 Hendro S35 108 Machsus S35 109 Pratiknyo M29 110 Iman Supriyono, M33 111 Harus Laksana Guntur (M36) 112 Fredy Kurniawan (C10) 113 Nizam Achmadi (M27) 114 Syariev Mahdy (E24) 115 Agus Razak Teknik Arsitektur 1974
Krisis Berkarat yang Membuat Sekarat
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Mahfud MD menilai masalah kenegaraan kini cukup berat, mengerikan narasinya, maka perlu orang kuat yang mampu melakukan terobosan. Tidak jelas maksud membandingkan dengan negara Amerika Latin yang sudah pasti mengambil langkah kudeta atas situasi seperti ini. Namun substansinya adalah bahwa situasi pengelolaan negara sudah parah sekali. Kegagalan menciptakan harmoni dan integrasi nasional bisa jadi akibat pola devide et impera antar golongan dan agama. Sementara korupsi seperti dibudayakan. Penindakan pun dilakukan dengan sarat muatan politik untuk memperkuat posisi tawar antar elemen oligarki. Konsekuensinya adalah \"tebang pilih\" dan \"rekayasa hukum\" dari proses awal hingga ruang pengadilan. Gambaran yang dikemukakan oleh Menkopolhukam tersebut cukup pas untuk mengkonfirmasi bahwa Indonesia sedang mengalami krisis berat. Masalahnya apakah hal ini merupakan krisis sesaat atau memang kulminasi dari proses yang berjalan lama dan bertahap hingga menjadi berkarat ? Tentu berkarat. Sejak Pemerintahan Jokowi menunaikan amanat. Kita coba tutup mata periode 2014-2019. Proses pembusukan atau perkaratan itu cukup dibaca 3 tahun masa pemerintahan terakhir dengan prestasi yang menyedihkan. Pertama, diawali dengan politik licik kompetisi untuk mempertahankan kursi. Presidential Treshold 20 % dan tidak non aktif sebagai Presiden adalah modal utama. Lanjut dengan dugaan kecurangan kotak suara kardus, otak atik angka dan pengukuhan hukum MK yang dipimpin oleh adik ipar Presiden saat ini. Kedua, tangan berdarah dan pelanggaran HAM. Pembunuhan sekurangnya 9 peserta aksi di depan Bawaslu, penembakan mahasiswa demo UU KPK, pembantaian 6 anggota laskar FPI, serta pembunuhan dokter Sunardi difabel yang tidak berdaya. Kesalahan hukum dicari-cari dan dipaksakan dalam kasus Kivlan Zen, HRS, Munarman, Syahganda, Jumhur, Anton Permana, Eddy Mulyadi, Farid Okbah, dan lainnya. Ketiga, ekonomi morat marit dan hutang luar negeri yang melangit. 7000 Trilyun lebih. Sri Mulyani terus mengeluh. Harga, tarif dan pajak rakyat dihajar naik, subsidi ke pengusaha besar, jual-jual aset, proyek KA mangkrak, mafia tanah dan minyak goreng, BPJS hutang besar ke rumah sakit, serta IKN Ibu Kota Ngimpi. Keempat, pandemi yang dipolitisasi dan ajang bisnis. Banyak larangan dan aturan yang mengganggu kebebasan rakyat. Sayangnya diskriminatif. Hak politik rakyat dibatasi sementara hak politik penguasa dominan dan menentukan. Vaksin dan PCR menguntungkan pejabat dan pengusaha. UU pandemi menjadi sarana korupsi. Kelima memarginalkan umat Islam. Kekuasaan berbau Islamophobia. Penistaan agama marak dan vulgar. Buzzer merajalela, isu radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme digalakkan dan itu menyasar umat Islam. Gaya politik seperti ini khas entitas komunis ketika berpengaruh. Memusuhi agama. Berkaratnya dosa politik rezim yang menurut Mahfud MD mengerikan ini bersumber pada korupsi kekuasaan dan keuangan. Akibatnya mahasiswa marah, buruh marah, purnawirawan marah, umat Islam juga marah kepada rezim yang mengelola negara dengan seenaknya. Ditambah lagi dengan keinginan Presiden untuk memperpanjang jabatan, meski dengan bahasa yang hipokrit. Menyangkal tapi bergerak. Dua tahun sebelum 2024 sangat terasa karat-karat itu. Emas dengan karat 24 itu bagus, tetapi politik menuju tahun 2024 penuh karat tentu berbahaya. Kata Mahfud butuh orang kuat untuk mengatasinya. Butuh pula semangat kuat dan gerakan kuat untuk mengubah keadaan yang sudah sekarat ini. Sudah sekarat. Bandung, 26 April 2024
Tim Mahasiswa Biologi Unsoed Purwokerto Raih Medali Emas di Rusia
Purwokerto , FNN - Prestasi membanggakan dipersembahkan oleh tim mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto di kancah internasional, yaitu XXV Moscow Rusia International Salon of Inventions and Innovative Technologies \"Archimedes 2022\" pada 29-31 Maret 2022.Tim yang terdiri atas Mochammad Rezky Darmawan, Regata Ringga Hanessa Putry, Salma Aulia Salsabila, Khoerunnisa, Haris Raditya Subandrio, Pramudya Wisanggeni, Dea Mudrikah, dan Robiatul Adawiyah dengan dosen membimbing Dr. Endang Ariyani Setyowati, M.Si. berhasil meraih medali emas dalam ajang tersebut.Dalam hal ini, tim berhasil membuat suatu inovasi tablet effervecent yang memberikan efek gas CO2 dengan bahan aktif mikroalga, yaitu Chlorella vulgaris yang berasal dari perairan Indonesia. Chlorella vulgaris terbukti efektif menjadi imunostimulan dalam meningkatkan daya tahan tubuh.Ajang XXV Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies \"Archimedes 2022\" itu digelar dengan dukungan Administration of the President of the Russian Federation, the World Intellectual Property Organization, the Ministry of Defence of the Russian Federation, the Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), serta Association League of Assistance to Defence Enterprises, the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) dan the International Innovation club “Archimedes”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hibrida di Hotel Cosmos Convention and Exhibition Center Rusia dan diikuti oleh lebih dari 270 peserta dari 22 negara dengan 650 karya inovasi yang digelar. (mth/Antara)
UI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi SCimago
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) kembali menorehkan prestasi menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam University Rankings 2022 versi The SCImago Institutions Rankings, lembaga riset dari Spanyol.Rektor UI Prof Ari Kuncoro dalam keterangan di Kota Depok, Rabu mengapresiasi lembaga-lembaga penelitian, para dosen dan peneliti di UI yang terus memacu dirinya untuk menghasilkan riset-riset yang berkualitas yang dapat di rekognisi dunia internasional. The SCImago Institutions Rankings (SIR) sejak 2009 setiap tahun menerbitkan SIR World Report yang merupakan hasil kerja dari The SCImago Research Group, lembaga riset Spanyol yang beranggotakan Dewan Riset Nasional Spanyol (CSIC), Universitas Granada, Universitas Charles III, Universitas Alcalá, Universitas Extremadura, dan sejumlah perguruan tinggi lain di Spanyol.Di Asia Tenggara, UI menempati peringkat ke-13, ke-146 di Asia, sedangkan di tingkat dunia posisi UI berada di ranking 534.Pencapaian membanggakan tersebut berasal dari pengukuran tiga indikator, yaitu kinerja riset/Research (50 persen), luaran inovasi/Innovation (30 persen), dan dampak sosial/Societal impact (20 persen) yang kesemuanya diukur melalui visibilitas web serta pengolahan data Scopus. Untuk kategori riset, beberapa penilaiannya mencakup jumlah jurnal, kolaborasi internasional, keterbukaan akses, High Quality Publications (Q1), dan jumlah publikasi berkualitas yang banyak mendapatkan sitasi publik. Untuk kategori inovasi, penilaiannya antara lain meliputi jumlah publikasi yang disitasi dalam paten dan jumlah aplikasi paten yang dihasilkan sedangkan untuk kategori dampak sosial penilaiannya diantaranya melalui jumlah ‘mention’ publikasi di berbagai platform media sosial serta jumlah kunjungan ke website institusi.Pada tahun 2022, UI unggul dalam penilaian riset dan dampak sosial, di mana grafik riset UI selama kurun waktu 2019-2022 mengalami kenaikan dalam hal jumlah publikasi dan jurnal yang terdata dalam pangkalan data Scopus. \"Seluruh pencapaian ini merupakan hasil kerja keras sivitas akademika UI dalam menghasilkan riset-riset berkualitas dan memperoleh rekognisi internasional,\" kata rektor.Selain menjadi universitas terbaik di Indonesia secara keseluruhan (overall rank), UI juga meraih peringkat pertama dalam tujuh Subject Area yaitu Arts and Humanities; Business, Management and Accounting; Dentistry; Energy; Medicine; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics; dan Social Sciences.Pada subjek dentistry UI menempati peringkat ke-3 di Asia Tenggara, ke-18 di Asia, dan posisi ke-87 dari 605 universitas yang mengikuti pemeringkatan; subjek business, management and accounting, UI berada di peringkat ke-7 di Asia Tenggara, ke-23 Asia dan posisi ke-104 dunia dari 2.370 universitas.Subjek Arts and Humanities, UI menempati peringkat ke-14 di Asia Tenggara, ke-88 di Asia dan peringkat ke-442 di dunia dari 1.979 universitas; Subjek Social Sciences, UI berada di peringkat ke-11 di Asia Tenggara, ke-102 Asia dan peringkat ke-486 dunia dari 2.980 universitas; subjek Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, UI berada di peringkat ke-10 di Asia Tenggara, ke-154 Asia dan peringkat ke-398 dunia dari 2.378 universitas; Subjek Energy UI berada di peringkat ke-17 di Asia Tenggara, ke-219 Asia dan peringkat ke-380 dunia dari 2.810 universitas; dan pada subjek Medicine, UI berada di peringkat ke-11 di Asia Tenggara, ke-236 Asia dan peringkat ke-479 dunia dari 2.567 universitas. (mth/Antara)
Rocky: Mahasiswa Itu Pakai Jaket Almamater, Kalau Pakai Batik Itu Calo
Jakarta, FNN – Peristiwa sowannya 12 organisasi mahasiswa ke istana terus mendapat kecaman dari masyarakat, apalagi kostum yang dikenakan batik, bukat jaket mahasiswa. “Kemaren saya berdiskusi dengan beberapa BEM di Ibukota dan menganggap bahwa mahasiswa yang kemaren itu bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa mustinya pakai jaket mahasiswa, bukan pakai batik. Kalau batik biasanya calo, kata mahasiswa,” kata pengamat politik Rocky Gerung saat berbincang dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Offiscial, Jumat 25 Maret 2022. Rocky menegaskan bahwa identitas mahasiswa adalah jaket atau atribut organisasi. “Jadi, kalau datang ke situ pakai batik, biasanya pulang bawa amplop. Itu cara berpikir mahasiswa sekarang, meledek senior-seniornya,” paparnya. Diketahui para mahasiswa yang berkunjung ke istana adalah mahasiswa kelompok Cipayung Plus. “Cipayung itu kelompok zaman orde baru (Orba) yang dipakai oleh kekuasaan Orba untuk mengorganisir dan memanfaatkan kekuatan pemuda untuk mendukung pemerintah. Tapi kemudian berevolusi menjadi tempat pengkaderan anggota DPR,” kata Rocky. Kelompok mahasiswa Cipayung kata Rocky adalah kelompok mahasiswa yang disiapkan untuk memuji-muji rezim. “Kalau kita melihat dengan referensi historis, maka kelompok mahasiswa yang memuji-muji kekuasaan bahkan yang dulu dipanggil oleh Suharto ke istana, begitu keluar langsung bikin konsolidasi untuk bikin KAK (Komisi Antikorupsi). Mereka diundang ke istana oleh Pak Harto tapi mereka tetap kritis,” katanya. “Berbeda dengan sekarang. Sekarang yang terjadi, begitu keluar istana langsung memuji-muji Jokowi. Mahasiswa aktif menganggap bahwa mereka yang pergi ke istana sudah bukan mahasiswa sebetulnya,” pungkasnya.(ida, sws)
Prof Akhmad Sodiq Terpilih Sebagai Rektor Unsoed
Purwokerto, FNN - Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto periode 2018-2022 Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr. resmi terpilih sebagai Rektor Unsoed periode 2022-2026.Saat menggelar konferensi pers di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis siang, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unsoed Dr. Ir. Isdy Sulistyo, DEA. mengatakan pemilihan rektor yang berlangsung dalam rapat senat tertutup yang dihadiri wakil dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu dilakukan melalui pemungutan suara.\"Hasilnya, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr mendapatkan 76 suara, kemudian Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si. sebanyak 38 suara, dan Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto, M.P., Ph.D. sebanyak 8 suara. Dengan demikian yang terpilih adalah Prof Sodiq,\" katanya.Sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Masa Jabatan 2022-2026, pemilihan rektor perguruan tinggi negeri tersebut dilakukan secara langsung dengan komposisi suara Senat Universitas sebanyak 65 persen dan suara Mendikbud Ristek sebesar 35 persen. Terkait dengan hasil pemilihan rektor tersebut, Akhmad Sodiq menyampaikan terima kasih atas kebersamaan seluruh anggota Senat Universitas serta dosen dan karyawan Unsoed Purwokerto, sehingga agenda Pemilihan Rektor Unsoed periode 2022-2026 dapat berjalan lancar dan sukses tanpa halangan apa pun.\"Terima kasih kepada semua. Yang kedua, ke depan ini kan membangun bersama-sama, artinya kami harus bekerja bersama-sama dengan seluruh komponen terutama yang ada di civitas academica Universitas Jenderal Soedirman dan juga dengan teman-teman eksternal terutama dengan media juga, ini sangat membantu kami,\" katanya.Kendati demikian, dia mengatakan untuk langkah awal yang jelas adalah melanjutkan program-program yang telah direncanakan oleh Rektor Unsoed periode 2018-2022 Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.Dalam hal ini, kata dia, Unsoed memiliki delapan indikator kinerja utama (IKU) namun yang masih ada kekurangan pada IKU 1, IKU 2, dan IKU 8.\"IKU 8 itu kalau boleh saya sampaikan adalah internasionalisasi. Jadi, bagaimana program-program studi yang ada di Unsoed ini bisa terakreditasi internasional di samping juga international collaboration (kolaborasi internasional), mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan,\" katanya.Menurut dia, tujuan utama dari hal itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa berdaya saing, bukan hanya di lokal juga di kancah internasional.Sementara itu, Rektor Unsoed periode 2018-2022 Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S. menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terbangun antara Unsoed dan media massa.\"Saya sebagai Rektor yang akan segera digantikan oleh Prof Sodiq, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah harmonis selama ini antara Unsoed dan rekan-rekan wartawan. Mudah-mudahan ke depan kerja sama antara Unsoed dan wartawan akan terus terjalin dan hubungannya semakin mesra dan makin memberikan manfaat bagi masyarakat,\" demikian Akhmad Sodiq. (mth/Antara)
Indonesia Ingatkan Pentingnya Persiapkan Lulusan Adaptif di G20
Jakarta, FNN - Ketua G20 Education Working Group (EdWG) yang juga Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia Iwan Syahril mengingatkan pentingnya mempersiapkan lulusan yang adaptif. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia saat ini mengedepankan kemitraan antara perguruan tinggi dan industri. “Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga turut didorong untuk mengadopsi skema kemitraan \'link-and-match\', sehingga dapat mengembangkan kurikulum yang relevan bagi kemajuan keterampilan siswa, sekaligus meningkatkan infrastruktur sekolah,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Dalam sesi pertemuan EdWG, Iwan juga mengingatkan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi perhatian para delegasi. Iwan menambahkan sebagai bentuk adaptasi dan antisipasi perubahan kebutuhan dunia kerja, pelaku pendidikan harus mendapatkan lebih banyak otonomi untuk berkreasi dan berinovasi. “Khusus untuk pendidikan tinggi dan vokasi, tuntutan bertransformasi jauh lebih tinggi. Sejak mahasiswa lulus dari pendidikan, mereka akan langsung terlibat dalam dunia kerja,” kata Iwan. Transformasi itu juga menjadi fokus terobosan Merdeka Belajar Episode Kesebelas Kampus Merdeka Vokasi, yakni untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang semakin relevan dengan dunia kerja. Hal serupa juga diharapkan pada lulusan sekolah kejuruan seperti SMK, agar siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan substansial dalam dunia angkatan kerja. Terkait SMK, Iwan berbagi praktik baik Merdeka Belajar Episode Kedelapan, yakni SMK Pusat Keunggulan. Troika Co-Chair dari India, Neeta Prasad, mengatakan pihaknya beterima kasih kepada Indonesia yang telah memilih topik Masa Depan Dunia Kerja Pasca-COVID-19 sebagai salah satu agenda prioritas. “Kami berterima kasih kepada Indonesia yang telah memilih topik yang sangat penting ini. Diskusi ini akan memungkinkan kita untuk memahami keterampilan baru dan peran pekerjaan yang diperlukan di masa depan, di mana pemerintah dan kalangan industri dapat membantu mengakselerasi perbaikan tersebut,” kata Neeta. Hal serupa juga disampaikan Ketua Delegasi Turki, Ender Ereskici, yang mendukung agenda prioritas yang diusung kepemimpinan Indonesia. “Menghubungkan dunia pendidikan dan dunia bisnis serta industri merupakan hal yang sangat efektif untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan,” kata Ender. Pertemuan G20 EdWG dihadiri oleh Ketua Digital Economy Working Group Indonesia, Ketua Engagement Group B20, T20, dan Think20. Selain itu, 27 delegasi hadir secara luring, yakni delegasi Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Prancis, Singapura, Spanyol, Uni Emirat Arab, Bank Dunia, UNESCO, dan UNICEF. 59 delegasi menghadiri secara daring, yakni delegasi Amerika Serikat, Belanda, Britania Raya, India, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja (sebagai Ketua ASEAN), Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Rwanda (sebagai Ketua NEPAD), Turki, Uni Eropa dan OECD. (mth/Antara)
Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB berhenti beroperasi
Bandung, FNN - Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) menyatakan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) tidak beroperasi seperti biasanya mulai Selasa, 8 Maret 2022. Perwakilan FD SBM ITB, Jann Hidajat dalam keterangan pers Humas SBM ITB, Rabu, mengatakan dengan demikian proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring, namun mahasiswa diminta untuk belajar mandiri. Jann mengatakan dengan berbagai pertimbangan, FD SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali. Hal ini dikarenakan kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan. Hal ini, lanjut dia, juga merupakan dampak konflik berkepanjangan setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada 2 Maret 2022, jajaran dekanat SBM ITB yang dipimpin oleh Dekan SBM ITB Utomo Sarjono Putro, Wakil Dekan Bidang Akademik Aurik Gustomo dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Reza A Nasution sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB, termasuk pertemuan Forum Dosen SBM ITB dengan Rektor beserta Wakil-Wakil Rektor pada tanggal 4 Maret 2022, namun masih belum membuahkan hasil. Jann Hidajat yang menjadi perwakilan FD SBM ITB menyimpulkan hasil pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah hal seperti Rektor ITB tidak lagi mengakui dasar-dasar atau fondasi pendirian SBM ITB yang tertuang dalam SK Rektor ITB Nomor 203/2003. SK ini memberikan wewenang dan tanggung jawab swadana dan swakelola pada SBM ITB sebagai bagian dari ITB, yang selama 18 tahun telah berjalan dan berhasil membawa SBM ITB pada tingkat dunia, dengan diperolehnya akreditasi AACSB. Pencabutan swakelola otomatis telah mematikan roh dan sekaligus meruntuhkan “bangunan” SBM ITB, raison d\'etre, alasan kehidupan atau dasar eksistensi SBM ITB sebagai sebuah sekolah yang inovatif dan gesit/lincah. Rektor sedang membuat sistem terintegrasi yang seragam (berlaku bagi semua Fakultas/Sekolah di ITB), walaupun faktanya masing-masing fakultas/sekolah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Sistem yang dibangun Rektor ITB belum selesai, namun peraturan lama sudah ditutup. Peraturan baru ini menguatkan posisi Rektor sebagai penguasa tunggal dengan sistem yang sentralistis dan hirarkikal membuat ITB menjadi tidak gesit/lincah. FD SBM ITB juga mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB yang membuat peraturan tanpa dialog dan sosialisasi, tanpa memperhatikan dampak terhadap pihak-pihak terkait, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Statuta ITB, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Pelanggaran atas prinsip-prinsip ini telah mengakibatkan kerugian baik material, moral, maupun psikis bagi dosen dan tenaga pendidik SBM ITB. Mengingat sistem baru belum siap secara menyeluruh, dan beberapa sistem yang sudah diberlakukan tidak memenuhi nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridarma di ITB (Statuta ITB Pasal 7), maka FD SBM ITB menuntut agar dikembalikannya azas swakelola. Kemudian dilakukan kaji ulang atas peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Rektor, dengan melibatkan perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA) ITB serta unit terdampak khususnya SBM ITB, sampai ada kesepakatan bersama agar menjamin semua Fakultas/Sekolah di ITB memiliki kemauan dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Untuk menguatkan tuntutan di atas, FD SBM ITB memutuskan, terhitung mulai hari Selasa, 8 Maret 2022, FD SBM ITB akan melakukan rasionalisasi pelayanan akademik sampai dengan adanya kesepakatan baru dengan Rektor ITB. Di samping itu FD SBM ITB juga akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik internal ITB maupun pihak-pihak eksternal yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini, sehingga bisa meminimasi dampak negatif yang terlalu jauh. Menyikapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto menuturkan perihal tersebut sedang diproses di internal Pimpinan ITB. \"Sedang diproses di internal pimpinan ITB,\" ujarnya dalam pesan singkat yang dibagikan kepada wartawan. (mth/Antara)
POPULER
