PENDIDIKAN
Mahasiswa: “Kita Harus Lakukan Revolusi Besar-besaran, bahkan Radikal Sekalipun”
Jakarta, FNN - Maraknya korupsi yang dilakukan di era rezim Joko Widodo memicu keprihatinan mahasiswa yang masih punya idealisme. Sejumlah mahasiswa dari lintas kampus menggelar diskusi bertajuk “Korupsi dan Perampokan Sumber Daya Alam: Merampas Masa Depan Anak Muda,” Rabu (24/05/2023) di Jakarta. Diskusi yang dilakukan secara hybrid itu dimoderatori oleh wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dengan narasumber para mahasiswa dan diikuti oleh puluhan mahasiswa dari 6 kampus di Jawa Barat. Sementara dari pantauan live streaming terlihat ada lebih dari 4000 penonton yang aktif mengikuti jalannya diskusi. Dilihat dari komentar para peserta zoom tampak antusias dan argumen para mahasiswa cukup memberikan sentilan yang menohok bagi penguasa. Bisma Ridho Pambudi dari ITB Bandung menyatakan kekayaan sumber daya alam seharusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengapa Indonesia tidak? Hal ini disebabkan oleh tidak adanya transparansi pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam tersebut. Di samping itu, banyaknya monopoli yang dilaukan oleh penguasa. “Seperti yang kita ketahui selama ini banyak penguasa yang mempunyai kepemilikan pribadi terhadap sumber daya alam. Saya minta pemerintah tidak sibuk grasak-grusuk ke sana ke mari untuk melanggengkan kekuasaan,” papar Bisma. Bisma yakin banyak jalan untuk bisa mengelola sumber daya alam agar bisa bermanfaat untuk masa depan negara ini, hanya saja pemerintah tidak pernah punya keinginan untuk memikirkan dan melakukannya. Pembicara yang lain, Harris Aufa dari Unsil Tasikmalaya menyatakan bahwa korupsi telah menghasilkan disparitas ekonomi. Tumbuh suburnya korupsi disebabkan oleh adanya sikap permisif terhadap budaya korupsi. Harris mencontohkan adanya sekelompok mahasiswa yang menyambut koruptor saat keluar dari penjara. Padahal seharusnya mahasiswa bisa menjadi penggerak untuk memberikan hukuman sosial terhadap koruptor sehingga budaya permisif terhadap korupsi ini bisa diminimalisir. Apa yang harus dilakukan mahasiswa? Harris mengajak para mahasiswa agar bisa memastikan proses politik kita bersih. “Saya merasa pemerintah kita bukan para pemikir, tapi pedagang. Siapapun mereka yang bermental pedagang, jangan dipilih lagi. Mahasiswa harus memiliki kesadaran, kritis, bagaimana memunculkan sense of crisis di tengah mahasiswa,” tegasnya. Andito dari Universitas Gunung Jati Cirebon mengajak mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara tegas. “Kita harus lakukan revolusi besar-besaran, yang paling radikal sekalipun. Semakin saya baca data tentang korupsi, saya semakin pesimistis dengan kondisi hari ini,” katanya geram. Dalam teorinya tentang Separation of Power, kata Andito, John Locke membagi lembaga negara berdasarkan tupoksi seperti trias politika. Akan tapi hari ini konsep ini menjadi sebuah sistem untuk mendorong perselingkuhan antar unsur kekuasaan. Ia mencontohkan Hakim Konstitusi, yang 3 dari Presiden, dan yang 3 lagi dari DPR. Hal ini memberikan makna bahwa masih ada campur tangan dari unsur kekuasaan. Andito meyakini pemerintahan yang baik lahir dari sistem yang baik. Jika hari ini pemerintah buruk lahir, maka hal itu hasil dari sistem yang buruk. Apa yang harus dilakukan? Andito mengajak pelaku politik untuk memberikan pendidikan politik yang benar pada masyarakat karena partai politik justru memberikan contoh pendidikan politik yang buruk. “Jangan pesimistis, karena langkah kecil adalah awal perubahan besar. Kemenangan kecil juga awal dari kemenangan besar,” tegasnya. Intan dari Universitas Negeri Jakarta menghadirkan Data World Bank 2017, bahwa 40 persen lapangan kerja bergantung pada industri sumber daya alam. Sementara industri sumber daya alam kita dikuasai oleh oligarki politik. Penguasaan ini terjadi lantaran para politisi butuh biaya mahal dalam pemilu, sehingga kebijakan ujungnya didominasi oleh kepentingan pihak yang memiliki uang. “Banyak perusahaan yang mendominasi sektor-sektor sumber daya alam misalnya Sinar Mas Group yang bahkan ada peningkatan lebih besar dari pada masa Orde Baru. Ginola Muhammad Safier dari Universitas Negeri Jakarta prihatin melihat indeks korupsi Indonesia anjlok pada peringkat 34 yang juga berdampak pada persoalan HAM dan demokrasi. Ginola menyarankan mahasiswa harus bisa menerapkan budaya intelektual yang bisa dimulai dengan membaca, menulis, diskusi dan melakukan riset. Pada sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan peserta diskusi, di antaranya Fadil dari Yuppentek mempertanyakan apakah kini saatnya mengganti sistem pemerintahan kita. Kumara (Yuppentek) mempertanyakan bagaimana teman-teman mengartikan Tri Darma Perguruan Tinggi tentang pengabdian masyarakat? Lalu Nadia dari UNJ mengaskan akar korupsi bukan hanya karena pendidikan politik tapi juga pendidikan formal. Selama 100 tahun Indonesia juga berbarengan dengan angka emas karena bonus demografi, akan tetapi tidak terlihat upaya pemerintah untuk menyikapi bonus demografi. Memed dari Polban mempertanyakan bagaimana pandangan teman-teman terhadap mimbar kebebasan akademik? Sementara Agia dari Yuppentek menanyakan bagaimana menanggapi intimidasi di internal dan eksternal kampus ketika bergerak? Aji dari UGJ Cirebon menanyakan bagaimana pandangan temen-temen terkait kondisi gerakan mahasiswa hari ini? Faisal Mazin dari Unsil mempertanyakan maraknya alih fungsi lahan yang menjadi awal korupsi dan pembangunan infrastruktur. Grediasyah dari Unsil menanyakan soal kajian Greenpeace dan Indef tentang kapitalisme kroni. Menjawab pertanyaan peserta diskusi, Harris Aufa dari Unsil, Tasikmalaya menegskana bahwa permasalahannya bukan pada sistem, tapi yang menjalankannya. Demokrasi hanya berjalan secara prosedural. Demonstrasi sebagai pengabdian, bukan langkah berkelanjutan, bukan mereka yang punya watak konfrontatif. Setiap kelompok mahasiswa harus bisa melakukan perubahan dari masing-masing level yang mereka mampu. Poin penting yang gagal dipahami oleh Menteri Pendidikan kata Harris bahwa pendidikan adalah kebebasan. Paradigma ini kata Harrus tidak akan bisa terwujud. Sementara Bisma menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang dibahas ini karena proses poltik yang tidak benar. “Hari ini pendidikan hanya diarahkan sebagai orang-orang yang mengisi pos-pos pekerjaan. Harusnya orangnnya yang merdeka bukan kampusnya yang merdeka. Bagaimana kita bisa mencerdaskan orang-orang di luar kampus, sementara mimbar kebebasan akademik kita diberangus?,” tegasnya. Bisma melihat sudah banyak konsensus global, akan tetapi tidak pernah diratifikasi dan diimplementasikan. Keikutsertaan Indonesia dalam konsensus-konsensus tersebut hanya jadi alat untuk pencitraan dalam politik luar negeri Indonesia. “Hari ini demokrasi hanya digunakan sebagai citra tapi di dalamnya terdapat konsentrasi kekuasaan yang monopolistik dan eksploitatif,” papara Bisma. Andito dari UGJ Cirebon memaparkan kampus seharusnya menjadi ujung tombak untuk melahirkan gagasan dan konsep-konsep baru. Andito menyarankan para poltisi seharusnya belajar dari akademisi di kampus, akan tetapi anehnya hari ini kampus justru ditekan oleh penguasa. “Jika bicara pencerdasan, kita tidak bisa bicara tentang mahasiswa saja. Selama 12 tahun pendidikan sebelum masuk pendidikan tinggi, kita tidak pernah diajarkan untuk bersikap kritis. Tapi ketika di kampus kita dituntut untuk kritis, ini artinya perlu sebuah determinasi dari bawah,” tegasnya. Bicara tentang intimidasi, Bisma mengajak harus ada konsolidasi dan partisipasi masyarakat. “Artinya kita harus pupuk kesadaran dulu pada masyarakat, animo untuk bersama-sama meruntuhkan tembok besar seperti kampus dan penguasa,” tegas Bisma. Sulitnya melalukan perubahan menurut Ginola dari UNJ Jakarta lantaran demokrasi kita tidak partisipatif. “Pendidikan orientasinya untuk menjadikan mahasiswa robot, bukan pemikir,”pungkasnya. (sws).
Lima Ketua GEA Berkumpul pada 11 Maret 2023, Ada Apa?
Jakarta, FNN – Empat mantan ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) \"GEA\" Institut Teknologi Bandung (ITB) dan satu ketua GEA yang masih aktif berkumpul dalam acara \"Sumbangan Pemikiran Sebelas Maret\" yang digelar online, pada tanggal 11 Maret 2023 lalu. Acara ini digagas oleh Idham Maulana, alumni Teknik Geologi ITB angkatan 2010 yang digadang-gadang sebagai calon ketua Ikatan Alumni Teknik Geologi (IAGL) ITB. Kelima ketua GEA tersebut yakni Ananda Setyawan (angkatan 2020), Ahmad Fitra Alkautsar (angkatan 2019), M. Faiz Azka Siregar (angkatan 2018), Enggal Estuaji (angkatan 2017), dan M. Rizaldi Utomo (angkatan 2016). Idham mengatakan acara diselenggarakan dalam jaringan karena domisili peserta yang berbeda-beda, bahkan ada yang beda negara. \"Rencana semula pertemuan akan dilaksanakan offline agar supaya bonding kami lebih kuat. Akan tetapi karena ada yang sedang on site di Jambi dan S2 di Jepang, kami putuskan rapat via Zoom saja dulu. Yang penting output acara tetap sesuai harapan.\", jelas Idham. Idham menambahkan, forum ini adalah salah satu upaya untuk menjaring aspirasi sebanyak-banyaknya dari anggota. \"Salah satu implementasi demokrasi yang kita perjuangkan seperempat abad silam adalah membuka diri terhadap semua pendapat dari anggota. Semoga forum ini juga dapat membangun koridor program-program kerja sehingga tepat sasaran dan berdaya manfaat tinggi bagi anggota.\", tutur Idham. Dimulai dari yang termuda, Ananda Setyawan menyampaikan Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB merupakan ruang berkumpul bagi Alumni GL ITB yang telah bergiat pada jalan masing-masing pasca kuliah di almamater kebanggaannya. Nanda mengingatkan alumni tersebut tak hanya di dunia profesional geologi di Indonesia, banyak Alumni GL ITB yang juga berkarir di luar negeri. Dengan kondisi tersebut, dia berharap IAGL ITB dapat menjadi ruang pemersatu, dimana Alumni GL ITB yang telah tersebar luas dapat berkumpul kembali untuk bertemu rekan juangnya. Menyampaikan pandangan salah satu mahasiswa Teknik Geologi ITB, pengetahuan akan dunia profesional geologi adalah \"ilmu mahal\" yang selalu kita damba guna mempersiapkan langkah untuk meniti karir. Dia juga berharap bahwa IAGL ITB dapat senantiasa menjadi wadah penghubung dan penginformasian kepada mahasiswa Teknik Geologi ITB berkaitan dengan dunia kerja guna mempersiapkan geologis andal pembangun bangsa. \"Tak kalah penting, harapan terbesar dia adalah agar mahasiswa dan alumni senantiasa dapat terhubung secara harmonis melalui GEA, Prodi, maupun IAGL ITB.\", pungkasnya. Kemudian Fitra, ketua GEA 2019, mengutarakan harapannya bahwa IAGL ITB sebagai organisasi tempat bernaung alumni Teknik Gelogi ITB dapat menjadi motor kemajuan dunia geologi Indonesia, mengoptimalisasi kolaborasi, memajukan profesionalisme alumni, serta memperkuat solidaritas antar-alumni. Dia juga berharap bahwa hubungan IAGL ITB dengan para mahasiswa yang masih berada dalam bangku kuliah dalam naungan Prodi Teknik Geologi ITB dan HMTG “GEA” ITB semakin kuat dan memberikan efek yang nyata. \"Dukungan baik moril dan materil, taktis dan strategis kepada alumni muda, Prodi, dan Himpunan merupakan salah satu aksi untuk memupuk kebersamaan dan kejayaan IAGL ITB dalam waktu yang akan datang.\", tandasnya. Giliran Azka, eks ketua GEA yang saat ini sedang melanjutkan kuliah di Jepang, berpendapat bahwa sebagai suatu keluarga yang lahir dari satu rahim yang sama tentunya IAGL berkewajiban menjadi kolam bagi setiap alumni teknik geologi yang berkiprah dari berbagai macam sektor-sektor di dunia pekerjaan. \"Alhasil IAGL harus mampu menerapkan golden circlenya untuk menarik demand dari setiap alumni teknik geologi dan memberikan supply kedalam demand tersebut.\", sambungnya. Dia beranggapan IAGL harus mampu terlebih dahulu memberikan expossure yang kuat dimulai dari pertanyaan “WHY?” Atau kenapa IAGL hadir ditengah-tengah kita? Tentunya demi menjawab permasalahan maupun demand yang ada. Beberapa masukan yang dapat dipetakan untuk menjawab “HOW?” dari beberapa demand ataupun alasan yang ada seperti: 1. Pemetaan desain permasalahan yang ada di setiap entitas alumni teknik geologi akan pentingnya kehadiran IAGL. 2. IAGL sebagai Medium untuk menjuntai kembali tali persaudaraan dengan berbagai program menarik didalamnya. 3. IAGL diharapkan dapat melahirkan role model untuk dijadikan suatu pembelajaran, pengalaman berharga, dan tolak ukur untuk bergerak lebih maju. 4. IAGL sebagai pemantik sense of belonging akan pentingnya pengabdian dan bahu membahu membangun atmosfer himpunan maupun IAGL itu sendiri agar tercipta semangat saling belajar dan kolam aktualisasi bersama. \"Besar harapan kami IAGL dapat menjadi ujung tombak dan alasan kembali bagi seluruh alumni yang berada di berbagai penjuru dunia. Sebagai bentuk rasa kasih sayang, perjuangan, dan pengalamam yang dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Sehingga IAGL berhasil menjaga atmosfir ikatan alumni yang resilien hingga kapanpun.\", tutupnya. Mantan ketua GEA 2017, Enggal, menerangkan bahwa Alumni GL ITB secara mayoritas berkiprah di industri energi, teknik, dan ada juga yang shifting ke sektor industri lainnya. Pada zaman yang serba Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous (VUCA) ini, di berharap IAGL ITB bisa menjadi tempat para alumni untuk : 1. Belajar mempersiapkan diri secara hardskill dan softskill untuk yang baru saja lulus. 2. Giving back dalam bentuk bimbingan atau berbagi kesempatan kepada sesama alumni (untuk alumni yang sudah settle dan ingin mengaktualisasikan dirinya). Selain itu, dia juga berharap IAGL ITB dapat menjadi tempat singgah para alumni yang sudah melanglang buana ke seluruh dunia agar dapat kembali melepas rindu kepada sesama teman kuliah, dan menjadi sarana solidaritas yang saling membantu sesama alumni dalam aspek sosial lainnya. \"Semoga IAGL ITB bisa membentuk karakteristik alumni GL ITB yang pada akhirnya dapat mengharumkan nama Teknik Geologi ITB ke seluruh dunia.\", harapnya. Forum diakhiri oleh aspirasi dari Rizal yang menyarankan IAGL ITB, sebagai organisasi yang sudah cukup matang, perlu terus menjaga warna dan arah geraknya pada anggota dan masyarakat. \"Keistimewaan ikatan almamater, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membentuk jaringan-jaringan sumber daya manusia yang potensinya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia.\", ujarnya. Disamping itu dia meyakini menjaga relevansi organisasi terhadap perkembangan zaman menjadi sangat penting agar IAGL ITB bisa terus sehingga bisa terus berkontribusi untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater Tercinta. \"Namun, jangan pernah lupa bahwa jantung organisasi ini adalah esensi \'rumah untuk pulang\' bagi seluruh anggotanya. Semoga IAGL ITB terus jaya jaya jaya!\", pesannya. (sof)
Hadiri Uji Wawasan Calon Senator HMTG “GEA” ITB 2023/2024 sebagai Panelis, Idham Maulana Lontarkan Tiga Pertanyaan Menohok
Bandung, FNN – Idham Maulana, alumni Teknik Geologi ITB angkatan 2010, memenuhi undangan Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) “GEA” Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai panelis mewakili unsur alumni dalam acara bertajuk “Uji Wawasan Pemilu GEA 2022” di Ruang GSG Masjid Salman ITB. Turut hadir Dr. Mirzam Abdurrachman, ST., MT., alumni Teknik Geologi ITB angkatan 1999, mewakili unsur Program Studi dalam acara yang diselenggarakan selama dua hari, pada tanggal 23-24 Januari 2023 ini. Di hari pertama, panitia pemilu menguji calon senator GEA, yaitu perwakilan GEA di Kongres Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, yang memiliki fungsi legislasi (pembuatan produk hukum) dan fungsi pengawasan kabinet KM ITB. Calon tunggal senator GEA tersebut yakni Puput Mutmainah, GEA angkatan 2020, yang memiliki visi menjadikan Badan Kesenatoran GEA yang informatif dan informatif. Puput memiliki delapan program kerja unggulan, yaitu Arsip Badsen, GEA Beraspirasi, Ngobrolin KM ITB, Asyiknya Kajian, Ada Apa Di KM ITB, Kesenatoran Bulan Ini, Timeline Badsen, dan Internalisasi Ria. Dalam Uji Wawasan tersebut, Idham, manajer pengembangan bisnis di salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan, menyampaikan tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama Idham menguji wawasan calon senator GEA tentang KM ITB. Idham bercerita bahwa organisasi kemahasiswaan ITB sejak era Dewan Mahasiswa (DM) sampai KM adalah organisasi yang setiap langkah dan teriakannya selalu menggetarkan Indonesia bahkan dunia. Idham lalu menghidupkan kembali ingatan bahwa perubahan masa pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi, merupakan snow ball effect dari gerakan-gerakan civil society yang mana kemahasiswaan ITB ada tercatat dalam sejarah sebagai corong aspirasi rakyat. Kemudian Idham melontarkan pertanyaan apa yang calon senator GEA tersebut ketahui dari KM ITB. Di pertanyaan kedua Idham menguji strategi calon senator GEA untuk meningkatkan partisipasi GEA di KM ITB. “Saya tidak pernah meragukan solidnya anak-anak GEA. Sistem kaderisasi dari mulai tahap inisiasi sampai kaderisasi lanjut telah berjalan dengan baik secara turun temurun, which is good. Bagai pedang bermata dua, kondisi tersebut justru membuat beberapa anak GEA justru terkesan eksklusif tidak membaur dengan himpunan mahasiswa jurusan lain. Dan hal ini akan menjadi masalah di kehidupan pasca kampus dimana dunia industri begitu terbuka dari berbagai kejuruan. Saya tidak ingin generasi kalian terjebak dengan situasi ini. KM ITB adalah salah satu wahana nyata bagi mahasiswa dari aneka jurusan untuk mulai membiasakan diri berkolaborasi dan tumbuh bersama. Bagaimana usaha Puput untuk meningkatkan partisipasi GEA di KM ITB dan bukan hanya hadir sebagai peserta?,\"tanya Idham. Pertanyaan terakhir, Idham menguji calon senator GEA tersebut dengan sebuah test case. “Salah satu pilar Visi Indonesia 2045 adalah Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan memperoleh bonus demografi, dengan catatan penduduk di usia produktifnya berkualitas. Jika tidak, justru Indonesia akan terancam terkena bencana demografi. Akan tetapi, saya mendapat informasi dari salah satu pengurus KM ITB, bahwa saat ini, di kampus tempat dimana pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK seharusnya digandrungkan, justru ada beberapa mahasiswa tidak bisa membayar UKT sehingga tidak bisa mengunduh KSM dan tidak terdaftar di kelas. Infonya mereka diwajibkan membayar terlebih dahulu minimal 50%.”, ujar Idham. “Saya minta small comment dari Puput, jika itu benar terjadi, apa solusinya, jika itu tidak benar terjadi, bagaimana faktanya?”, lanjutnya. Sebagai tambahan, kanal informasi Pemilu GEA ITB 2022 bisa diakses melalui instagram @pemilugeaitb. (*)
Mendikbudristek Ajak IGI Majukan Pendidikan Indonesia
Jakarta, FNN – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengajak para guru dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk turut memajukan pendidikan Indonesia. “Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran guru-guru di IGI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Peran IGI sebagai forum guru sangat penting untuk terus berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pendidikan,” ujar Mendikbudristek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Nadiem menjelaskan peran guru dalam membangun komunitas sangat penting. Melalui komunitas yang dibangun, guru bisa belajar dari guru lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah membuat Platform Merdeka Mengajar yang disiapkan untuk guru agar dapat belajar dan berbagi oleh guru lainnya. “Tugas kami sudah berubah, yaitu memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk berani mencoba dan melakukan hal baru, dan dipimpin oleh Guru Penggerak,” imbuh Mendikbudristek. Menteri Nadiem juga mengapresiasi kepada guru-guru yang telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar saat pembelajaran. “Banyak guru yang telah berkontribusi untuk mengunduh materi ajar dan berbagi kepada guru-guru lain se Indonesia,” kata Menteri Nadiem. Program Guru Penggerak, lanjut dia, menjadi terobosan perubahan dalam pembelajaran. Dikatakan Menteri Nadiem, Guru Penggerak selalu melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya karena guru berani melakukan hal baru, bereksperimen, dan berani gagal. “Guru Penggerak selalu siap untuk mencoba walaupun gagal, namun akan terus berinovasi. Mereka dipromosikan untuk menjadi pemimpin kita,” jelas dia. Untuk itu, dalam mendukung penyiapan pemimpin di sekolah, Kemendikbudristek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. “Kami mohon dukungan kepada bapak ibu guru untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung Guru Penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dalam Permendikbud yang telah dikeluarkan,\" katanya. Lebih lanjut disampaikan Mendikbudristek, berbagai terobosan lainnya telah dikeluarkan Kemendikbudristek seperti Kurikulum Merdeka hingga yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru yaitu pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). “Tahun ini lebih dari 600 ribu guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK. Hingga hari ini kami masih terus memperjuangkan guru honorer yang belum menjadi ASN PPPK, mohon bersabar dan terus mendukung kami,” kata Nadiem lagi. Dalam pelaksanaan perekrutan ASN PPPK, Mendikbudristek menyampaikan bahwa prioritas utama adalah pengangkatan bagi guru honorer yang belum mendapatkan formasi di sekolahnya. “Jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya, berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN PPPK, akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana,” jelas Nadiem. Sedangkan untuk membuka formasi dan perekrutan guru ASN PPPK, lanjut Nadiem, Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Pemda setiap wilayah. “Kami akan terus mencoba mengeksplorasi agar Kemendikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK tanpa rantai yang panjang,” imbuh dia lagi. (mth/Antara)
Akademisi Mendesak Rektor UBB Cabut Sanksi Terhadap Mahasiswa
Jakarta, FNN - Akademisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Ubedilah Badrun mendesak Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mencabut sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB. Hal itu disampaikan Ubedilah Badrun dalam diskusi publik bertema Menggugat Pemberangusan Kebebasan Akademik yang diselenggarakan sejumlah aliansi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Pembebasan Akademik (KPA) di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta pada Senin (14/11/2022). \"Secara kronologis, secara regulasi dan secara argumen substansial paradigma pendidikan modern, tidak ada alasan kuat yang diterima akal sehat untuk memberi sanksi skorsing perkuliahan, pelarangan aktivitas di kampus dan sanksi pengulangan mata kuliah kepada mahasiswa hanya karena berkegiatan melewati jam yang dijadwalkan dan karena berdemonstrasi menyampaikan aspirasi, \" ucap Ubedilah Badrun saat ditemui jurnalis usai diskusi. \"Oleh karena itu sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB tersebut harus dicabut. Rektor UBB punya otiritas untuk segera mencabut sanksi tersebut,\" tegas Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sebelumnya diberitakan bahwa 131 mahasiswa UBB dikenakan sanksi skorsing dan pengulangan mata kuliah karena dinilai berkegiatan melewati jadwal yang telah ditetapkan dan berdemonstrasi. Selain Ubedilah Badrun, hadir sebagai pembicara Presma UBB Fahlefi Aditama dan dari KASBI Unang Sunarno. \" Kami mencoba berjuang di dalam kampus agar sanksi dicabut, tetapi sampai saat ini belum berhasil, bahkan cara kekeluargaan berdiskusi juga mereka pejabat kampus sulit untuk mendengarkan aspirasi kami,\" ungkap Fahlefi dalam forum diskusi publik tersebut. (*)
Resmi Dilantik, IKA UPI Gandeng Apindo Jabar dan Belasan Mitra Kolaborasi
Bandung, FNN - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita melantik Pengurus Pusat IKA UPI Masa Bakti 2022-2027 di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Bumi Siliwangi UPI, Jalan Setiabudhi 229 Bandung, Jumat, 28 Oktober 2022. Pada saat yang sama, turut dilangsungkan penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara IKA UPI dengan sejumlah mitra kolaborasi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan benefit bagi pemilik kartu tanda anggota IKA UPI yang diluncurkan pada hari yang sama. Turut menyaksikan pelantikan antara lain Wakil Rektor UPI Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Adang Suherman; Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UPI, Ketua Senat Akademik, dan para dekan fakultas. Selain itu, hadir di antaranya anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid; Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik; Managing Director B Universe, Apreyvita D Wulansari; Direktur Utama Intibios Persada Sejahter, Iman Pambagyo, dan sejumlah sesepuh alumni UPI, baik dewan kehormatan, dewan penasehat maupun dewan pakar. Enggartiasto menjelaskan, kepengurusan IKA UPI masa bakti 2022-2027 berusaha membangun harmoni segenap potensi alumni, baik dari sisi latar belakang program studi dan fakultas, profesi alumni saat ini, pendidikan dan nonkependidikan, generasi antarangkatan, hingga aspek keterwakilan perempuan. Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, mencontohkan posisi ketua umum dipegang angkatan 1970. Adapun sekretaris jenderal (Sekjen) dan bendahara umum masing-masing angkatan 2000 dan 1992 dari fakultas berbeda. “Kami betul-betul memperhatikan beberapa hal. Kita memiliki dua rumpun program studi, pendidikan dan nonkependidikan. Ada beberapa catatan bagi para alumni nonpendidikan yang terkesan belum terakomodasi pada periode yang lalu. Kini semua bersatu untuk bersama-sama membangun IKA UPI demi memberikan pelayanan kepada alumni dan almamater,” ujar Enggar, sebagaimana siaran pers Sekjen IKA UPI, Najip Hendra yang diterima FNN, Senin, 31 Oktober 2022. Enggar menyebut hampir setengah dari pengurus IKA UPI periode ini merupakan wajah baru. Mereka berasal dari hasil penjaringan terbuka dan rekomendasi maupun masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari almamater. Secara keseluruhan, rata-rata usia pengurus lebih muda dari periode sebelumnya. Keterwakilan perempuan juga mengalami kenaikkan signifikan, baik di jajaran pimpinan harian maupun pengurus bidang. “Kami mengupayakan betul untuk keterwakilan perempuan yang ternyata juga tidak mudah. Pengalaman saya di partai politik, cari caleg perempuan juga tidak mudah. Tapi kami di IKA UPI terus berusaha hingga mendekati 30 persen dari total pengurus,” jelasnya seraya menambahkan pada hari itu Enggar menghadirkan dua sosok perempuan inspiratif. “Ini dua perempuan yang sudah mulai menggeser peranan laki-laki. Pertama, Ketua Umum DPP APINDO Jawa Barat, Ibu Ning Wahyu Astutik. Dia alumnus IKIP Malang. Ini tugas yang tidak mudah karena mengurus pengusaha yang justru mengurusi kepentingannya sendiri. Kedua, Avreyvita Wulansari yang menangani B Universe. Dia memimpin semuanya, bukan hanya pemberitaan, tetapi juga perusahaannya. Selaku managing director, Ibu Vita mengatur sekian banyak laki-laki. Dan, laki-laki itu tidak ada pilihan lain selain nurut,” tambah Enggar. Sinergi Kolaborasi Enggar menjelaskan, usai pelantikan langsung dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IKA UPI dengan DPP Apindo Jawa Barat dan perjanjian kerjasama dengan belasan perusahaan dalam rangka memberikan benefit bagi alumni pemilik kartu tanda anggota. Kerjasama ini mengatur para pemegang kartu anggota untuk mendapatkan diskon khusus dari belasan perusahaan, mulai dari klinik, hotel, restoran, kafe, hingga sekolah. “Secara khsus dengan Apindo Jawa Barat, kesepahaman ini didesain untuk menjawab tantangan program MBKM. Kemudian juga menjawab kebutuhan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional yang ada di lapangan sampai membuat lembaga sertifikasi dan meningkatkan keahlian,” ujar Enggar. Selain itu, sambung Enggar, pelantikan juga dirangkaikan dengan kegiatan B Universe Goes to Campus sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan industri media dengan mahasiswa. Enggar menilai selama ini perguruan tinggi memiliki keinginan dan cita-cita tetapi kurang diikuti dengan perhitungan atau pertimbangan bisnis. “Kami memiliki kelompok usaha media dan kami terpanggil juga untuk bekerja sama dengan almamater. Tempo hari pada saat penutupan Kongres VI IKA UPI, Pak Dekan FPSD (Fakultas Pendidikan Seni dan Desain) begitu bersemangat melaporkan untuk mencoba berkolaborasi, minimal adalah dalam pembentukan atau pembuatan studio televisi. Kami kebetulan sedang membuat tambahan tiga studio baru. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa-mahasiswa Prodi Film dan Televisi (FTV) bisa mendapatkan pembinaan. Dan, mahasiswa terbaik langsung kami rekrut,” kata Enggar. Executive Chairman B Universe ini menegaskan tekadnya untuk terus bergerak, berkembang ke seluruh Indonesia. Saat ini, jaringan televisi BTV hadir di 80 kota, berkolaborasi dengan stasiun TV lokal. Dengan regulasi, setiap stasiun TV lokal harus menyajikan sedikitnya 10 persen siaran lokal, maka peluang lulusan untuk menjadi bagian dari semesta media B Universe menjadi sangat besar. “Bagi mereka yang mau dan menunjukkan kinerja baik selama magang, kami akan rekrut. Demikian juga dengan Prodi Ilmu Komunikasi maupun prodi lain yang relevan. Itu antara lain yang akan kita lakukan,” tandas Enggar. Jembatan Dunia Kerja Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik berharap IKA UPI mampu menjadi jembatan antara almamater, khususnya mahasiswa dan lulusan, dengan dunia kerja. Kolaborasi IKA UPI dan DPP Apindo Jabar diharapkan mampu memecah kebuntuan problem ketenagakerjaan di daerah ini. Terlebih, Ning menilai alumni UPI bukanlah kaleng-kaleng. Ning menilai, banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan dan organisasi alumninya. Dia mencontohkan, kebijakan pemagangan yang semula hanya tiga bulan menjadi 1-2 semester. Dengan pemagangan yang tepat, magang selama 1-2 semester akan memberikan pengalaman sekaligus bekal bagi lulusan sebelum terjun ke dunia kerja. Mantan orang nomor satu perusahaan apparel olahraga terkemuka ini menilai pemagangan selama 1-2 semeter mampu terjalin trust, sehingga kapabilitas calon karyawan betul-betul terasah. Dengan begitu, semua pihak akan mendapatkan benefit. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara memadai, perusahaan mendapatkan lulusan siap kerja dan teruji. Lulusan yang layak dan bermartabat. “Adik-adik mau magang di tempat saya? Ini saya bawa beberapa teman pengusaha anggota Apindo. Kalau adik-adik ingin magang di perusahaan anggota Apindo, bisa menghubungi IKA UPI. Anggota Apindo itu ada lebih dari 2.000 perusahaan. Kami siap berkolaborasi dengan Anda semua,” Ning menandaskan. Ning mengungkapkan kompetisi di dunia usaha semakin ketat. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta di antaranya tercatat sebagai pengangguran. Jabar lebih tak beruntung lagi. Dari penduduk 48,78 juta jiwa atau sama dengan jumlah penduduk Malaysia, 17 persen di antaranga pengangguran. “Angka pengangguran kita sangat besar. Tahun ini misalnya, sejak Januari sampai bulan kemarin (September) ada 73.000 pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum satu tahun, penambahan pengangguran 73.000. Artinya, kompetisi di Jabar sangat besar. Jangan salah, 163.000 penganggur itu berasal dari perguruan tinggi. Di sinilah kita perlu meningkatkan daya saing,” tandas Ning. Kebijakan MBKM, sambung Ning, merupakan kesempatan besar bagi mahasiswa untuk mengakses peluang mengembangkan diri. Dengan kebijakan ini, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodinya. Meski begitu, Ning mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa atau tidak. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya merdeka belajar, tapi juga belajar merdeka. Yakni, mengisi kemerdekaan dengan betul-betul memanfaatlan fasilitas-fasilitas yanga ada dalam kebijakan belajar merdeka. “Nah, adek-adek yang ada di sini just a very lucky, because kita sekarang MoU antara Apindo dengan IKA UPI dan UPI untuk membawa adek-adek ini ke satu level yang berbeda. Di mana nanti adek-adek ini betul-betul memiliki jalur untuk belajar apa yang diminati melalui pengurus-pengurus tadi. Apindo akan mencarikan anggota Apindo mana yang cocok untuk adek-adek,” papar Ning disambut applause mahasiswa. Ning menilai program MBKM membuka peluang tumbuhnya fleksibilitas di kalangan mahasiswa. Aspek ini yang kemudian berkaitan dengan link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Seorang lulusan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi. Ini tidak lepas dari fakta bahwa sejak 2001 lalu, tercatat 80 persen lulusan tidak sesuai antara prodi dengan pekerjaannya. “Gila, kan? That very crazy! Jadi, di antara lulusan kampus itu, 80 persennya bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Jadi, karena seperti itu pesan saya kepada adik-adik ini tolong kembangkan diri sendiri, tingkatkan fleksibilitas karena kita ada pada zaman yang tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan,” tandas Ning. “Jadi, saya pesan itu banget-banget. Tingkatkan fleksibilitas diri. Kita ada pada dunia di mana pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pekerjaan itu tersedia, meskipun kita harus merebutnya. Merebut dengan apa? Dengan kompetisi. Siapa yang menang, yang siap untuk itu. Dan, yang siap untuk itu siapa? Adalah anak-anak, orang-orang, yang sudah memiliki fleksibilitas!” tegas Ning. (Anw).
Ubedilah Badrun: Perlu Nalar Radikal & Gerakan Progresif Mahasiswa Untuk Selamatkan Negara
Denpasar, FNN - Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA Bali Jumat (28/10). Dalam penyampaian materi yang berlangsung dua jam tersebut mendapat perhatian besar dari para mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainya. Dalam sesi penyampaian materi Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, dunia politik juga didominasi post-truth politics (politik kebohongam), situasi ketidakpastian itu makin parah ketika kita memasuki digital society tetapi sebagian besar masyarakat kita tidak memiliki kedalaman ontologis dan epistemologis. Bahkan di tengah ancaman resesi dunia dunia pun post-truth politic itu masih terus dipertontonkan. \"Dalam situasi dan tantangan sedemikian berat tu pada saat yang sama performa rezim justru diwarnai perilaku koruptif yang terus merajalela. Performa buruk itu makin menyempurnakan buruknya tata kelola pemerintahan \"tegas Ubedilah Badrun. Ketika menjawab pertanyaan audien tentang peran mahasiswa di tengah ketidakpastian dan buruknya performa pemerintah, Ubedilah Badrun menjelaskan \"sesungguhnya dalam situasi ketidakpastian dan buruknya performa rezim tersebut bangsa ini memerlukan nalar radikal mahasiswa dan gerakan mahasiswa yang progresif. Tradisi berpikir kritis di kampus harus diberi ruang merdeka, sebab tradisi berpikir kritislah yang memungkinkah dapat memandu ke arah nalar radikal dan gerakan yang progresif yang memberi ruang tumbuhnya inovasi ilmu pengetahuan sekaligus memiliki visi basar tentang keindonesiaan\" tegas ubedilah badrun. Lebih lanjut Ubedilah Badrun mengemukakan \"untuk membangun tradisi kritis yang mendorong tumbuhnya cara berpikir radikal itu, kampus memiliki semacam kewajiban untuk membangun habitus intelektual, dengan cara itu kebebasan akademik yang dijamin undang-undang itu menjadi ruang kualitatif dan produktif menumbuhkan gagasan-gagasan baru untuk menjawab ketidakpastian dan tantangan masa depan itu. Jadi, mahasiswa tidak perlu takut untuk berpikir dan bersikap merdeka\" jawab Ubedilah mengakhiri kuliah umumnya. Kegiatan Kuliah Umum itu menjadi agenda akhir dari suasana Musyawarah Nasional Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) KE-III di UNDIKSHA Bali yang berakhir Jumat (28/10/22). (sws)
Dr. Nurhadi Terpilih Sebagai Ketua APPSANTI Periode 2022-2024
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 telah memilih Dr. Nurhadi, Mhum, sebagai Ketua APPSANTI periode 2022-2024. Periode sebelumnya APPSANTI dipimpin Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nurhadi adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi yang juga sebagai Ketua Program Strudi (Kaprodi) tersebut di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Solo, Jawa Tengah. Nurhadi telah menyelesaikan S3-nya di University of Innsbruck Astria bidang Antropologi. Pemilihan Ketua APPSANTI berlangsung secara aklamisi. Pimpinan sidang yang terdiri dari Prof. Dr Ferdinan Karebungu, MSi dari UNIMA Manado, Dr. Atika Wijaya, MSi dari UNNES Semarang, dan I Wayan Putra Yasa, SPd, MPd dari UNDIKSHA Denpasar telah memimpin persidangan pemilihan Ketua APPSANTI melalui mekanisme musyawarah mufakat dan secara aklamasi dari seluruh peserta Munas telah memilih empat pengurus inti yaitu Dr. Nurhadi dari UNS Surakarta sebagai Ketua, Dr. Eka Vidya Putra dari UNP Padang sebagai Sekretaris, Dr. Rosramadhana Nasution dari UNIMED Medan sebagai Wakil Ketua, dan Dr. A Octamaya Tenri Awaru dari UNM Makasar sebagai bendahara. Nurhadi dalam sambutannya setelah terpilih sebagai ketua APPSANTI menyampaikan bahwa dirinya akan menjalankan amanah Munas dan akan terus berupaya untuk membuat APPSANTI turut berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan maupun kehidupan sosial bangsa Indonesia secara umum. “Bismillah saya akan bersama sama bersinergi dengan bapak ibu semuanya untuk menjalankan amanah ini dan terus secara lebih maju meningkatkan peran APPSANTI untuk masa depan dunia pendidikan sosiologi antropologi dan turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial bangsa ini,” tegas Nurhadi di tengah forum Munas. (sws)
MUNAS III APPSANTI: Mendikbud Diminta Lakukan Evaluasi
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 selain mengubah sejumlah pasal dalam AD/ART dan program umum organisasi, juga menghasilkan lima rekomendasi eksternal. Lima rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mendesak pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan memperhatikan substansi pengembangan kurikulum sekolah merdeka mata pelajaran sosiologi dan antropologi di sekolah menengah atas dengan mengutamakan design masa depan masyarakat Indonesia menuju society 5.0 dengan tetap mengedepankan visi kebangsaan dan keIndonesiaan yang maju dan humanis. Kedua, kepada seluruh stakeholder pendidikan agar menempatkan pandangan-pandangan sosiologis dan antropologis terkait kebhinekaan sebagai bagian utama dalam implementasi kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan. Ketiga, merekomendasikan untuk setiap perguruan tinggi anggota APPSANTI untuk meningkatkan Kerjasama dengan para praktisi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Keempat, mendesak Kemendikbud agar melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan membuat kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa kependidikan terkait masa depan pilihan profesinya sebagai tenaga pendidik. Kelima, mendesak agar LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) melakukan evaluasi terkait besaran biaya akreditasi program studi yang terlalu besar agar proses akreditasi program studi tidak menjadi subjek komodifikasi. I Wayan Putra Yasa, salah satu pimpinan sidang Munas APPSANTI menyebut, pentingnya melakukan evaluasi konstruktif terhadap sejumlah kebijakan pendidikan di era disrupsi saat ini, termasuk evaluasi terhadap LAMDIK. “Saya kira hasil rekomendasi ini baik untuk kemajuan pendidikan, termasuk evaluasi harga Akreditasi Program Studi yang mahal, ini aspirasi mayoritas peserta Munas,” ujar I Wayan Putra Yasa yang juga Kaprodi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA Denpasar. Sebelumnya diberitakan bahwa Munas III APPSANTI berlangsung di UNDIKSHA Denpasr hingga 28 Oktober 2022. (sws)
MUNAS III APPSANTI : Akademisi Mesti Responsif Dengan Keadaan
Bali, FNN - Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) menyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-III di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) di Bali pada 27-28 Oktober 2022. Munas dihadiri oleh 23 perguruan tinggi se-Indonesia. Ketua APPSANTI 2020-2022 Ubedilah Badrun dalam sambutanya mengemukakan bahwa kaum Akademisi mesti responsif dengan keadaan. \"Sebab keadaan saat ini penuh dengan ketidakpastian, akademisi mesti responsif menjawab tantangan zaman ini, termasuk dunia pendidikan\" tegas Ubedilah Badrun. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA Prof.Dr.Sukadi dalam sambutanya mengemukan bahwa zaman yang terus berubah ini memerlukan pandangan yang komprehensif dan multidisipliner. \"Problem Indonesia itu demikian rumit sehingga tidak cukup hanya diselesaikan oleh satu ilmu, misalnya pendekatan teknologi saja, tetapi memerlukan juga pandangan-pandangan ilmu sosial \" ungkap Prof.Sukadi. Munas APPSANTI III saat ini masih berlangsung memasuki agenda sidang Komisi. Ada tiga komisi dalam Munas tersebut. Komisi A membahas AD/ART, Komisi B membahas Program Umum Asosiasi, dan Komisi C membahas Rekomendasi Internal-Eksternal. Seluruh hasil sidang Komisi akan diplenokan untuk diambil keputusan. \"Hasilnya akan dipublikasikan pada Jumat (28/10)sore \" tegas panita pelaksana Munas III Irwan Nur yang juga dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA. (sws)
POPULER
