PENDIDIKAN
Akademisi Mendesak Rektor UBB Cabut Sanksi Terhadap Mahasiswa
Jakarta, FNN - Akademisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Ubedilah Badrun mendesak Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mencabut sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB. Hal itu disampaikan Ubedilah Badrun dalam diskusi publik bertema Menggugat Pemberangusan Kebebasan Akademik yang diselenggarakan sejumlah aliansi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Pembebasan Akademik (KPA) di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta pada Senin (14/11/2022). \"Secara kronologis, secara regulasi dan secara argumen substansial paradigma pendidikan modern, tidak ada alasan kuat yang diterima akal sehat untuk memberi sanksi skorsing perkuliahan, pelarangan aktivitas di kampus dan sanksi pengulangan mata kuliah kepada mahasiswa hanya karena berkegiatan melewati jam yang dijadwalkan dan karena berdemonstrasi menyampaikan aspirasi, \" ucap Ubedilah Badrun saat ditemui jurnalis usai diskusi. \"Oleh karena itu sanksi terhadap 131 mahasiswa UBB tersebut harus dicabut. Rektor UBB punya otiritas untuk segera mencabut sanksi tersebut,\" tegas Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sebelumnya diberitakan bahwa 131 mahasiswa UBB dikenakan sanksi skorsing dan pengulangan mata kuliah karena dinilai berkegiatan melewati jadwal yang telah ditetapkan dan berdemonstrasi. Selain Ubedilah Badrun, hadir sebagai pembicara Presma UBB Fahlefi Aditama dan dari KASBI Unang Sunarno. \" Kami mencoba berjuang di dalam kampus agar sanksi dicabut, tetapi sampai saat ini belum berhasil, bahkan cara kekeluargaan berdiskusi juga mereka pejabat kampus sulit untuk mendengarkan aspirasi kami,\" ungkap Fahlefi dalam forum diskusi publik tersebut. (*)
Resmi Dilantik, IKA UPI Gandeng Apindo Jabar dan Belasan Mitra Kolaborasi
Bandung, FNN - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita melantik Pengurus Pusat IKA UPI Masa Bakti 2022-2027 di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Bumi Siliwangi UPI, Jalan Setiabudhi 229 Bandung, Jumat, 28 Oktober 2022. Pada saat yang sama, turut dilangsungkan penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara IKA UPI dengan sejumlah mitra kolaborasi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan benefit bagi pemilik kartu tanda anggota IKA UPI yang diluncurkan pada hari yang sama. Turut menyaksikan pelantikan antara lain Wakil Rektor UPI Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Adang Suherman; Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UPI, Ketua Senat Akademik, dan para dekan fakultas. Selain itu, hadir di antaranya anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid; Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik; Managing Director B Universe, Apreyvita D Wulansari; Direktur Utama Intibios Persada Sejahter, Iman Pambagyo, dan sejumlah sesepuh alumni UPI, baik dewan kehormatan, dewan penasehat maupun dewan pakar. Enggartiasto menjelaskan, kepengurusan IKA UPI masa bakti 2022-2027 berusaha membangun harmoni segenap potensi alumni, baik dari sisi latar belakang program studi dan fakultas, profesi alumni saat ini, pendidikan dan nonkependidikan, generasi antarangkatan, hingga aspek keterwakilan perempuan. Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, mencontohkan posisi ketua umum dipegang angkatan 1970. Adapun sekretaris jenderal (Sekjen) dan bendahara umum masing-masing angkatan 2000 dan 1992 dari fakultas berbeda. “Kami betul-betul memperhatikan beberapa hal. Kita memiliki dua rumpun program studi, pendidikan dan nonkependidikan. Ada beberapa catatan bagi para alumni nonpendidikan yang terkesan belum terakomodasi pada periode yang lalu. Kini semua bersatu untuk bersama-sama membangun IKA UPI demi memberikan pelayanan kepada alumni dan almamater,” ujar Enggar, sebagaimana siaran pers Sekjen IKA UPI, Najip Hendra yang diterima FNN, Senin, 31 Oktober 2022. Enggar menyebut hampir setengah dari pengurus IKA UPI periode ini merupakan wajah baru. Mereka berasal dari hasil penjaringan terbuka dan rekomendasi maupun masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari almamater. Secara keseluruhan, rata-rata usia pengurus lebih muda dari periode sebelumnya. Keterwakilan perempuan juga mengalami kenaikkan signifikan, baik di jajaran pimpinan harian maupun pengurus bidang. “Kami mengupayakan betul untuk keterwakilan perempuan yang ternyata juga tidak mudah. Pengalaman saya di partai politik, cari caleg perempuan juga tidak mudah. Tapi kami di IKA UPI terus berusaha hingga mendekati 30 persen dari total pengurus,” jelasnya seraya menambahkan pada hari itu Enggar menghadirkan dua sosok perempuan inspiratif. “Ini dua perempuan yang sudah mulai menggeser peranan laki-laki. Pertama, Ketua Umum DPP APINDO Jawa Barat, Ibu Ning Wahyu Astutik. Dia alumnus IKIP Malang. Ini tugas yang tidak mudah karena mengurus pengusaha yang justru mengurusi kepentingannya sendiri. Kedua, Avreyvita Wulansari yang menangani B Universe. Dia memimpin semuanya, bukan hanya pemberitaan, tetapi juga perusahaannya. Selaku managing director, Ibu Vita mengatur sekian banyak laki-laki. Dan, laki-laki itu tidak ada pilihan lain selain nurut,” tambah Enggar. Sinergi Kolaborasi Enggar menjelaskan, usai pelantikan langsung dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IKA UPI dengan DPP Apindo Jawa Barat dan perjanjian kerjasama dengan belasan perusahaan dalam rangka memberikan benefit bagi alumni pemilik kartu tanda anggota. Kerjasama ini mengatur para pemegang kartu anggota untuk mendapatkan diskon khusus dari belasan perusahaan, mulai dari klinik, hotel, restoran, kafe, hingga sekolah. “Secara khsus dengan Apindo Jawa Barat, kesepahaman ini didesain untuk menjawab tantangan program MBKM. Kemudian juga menjawab kebutuhan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional yang ada di lapangan sampai membuat lembaga sertifikasi dan meningkatkan keahlian,” ujar Enggar. Selain itu, sambung Enggar, pelantikan juga dirangkaikan dengan kegiatan B Universe Goes to Campus sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan industri media dengan mahasiswa. Enggar menilai selama ini perguruan tinggi memiliki keinginan dan cita-cita tetapi kurang diikuti dengan perhitungan atau pertimbangan bisnis. “Kami memiliki kelompok usaha media dan kami terpanggil juga untuk bekerja sama dengan almamater. Tempo hari pada saat penutupan Kongres VI IKA UPI, Pak Dekan FPSD (Fakultas Pendidikan Seni dan Desain) begitu bersemangat melaporkan untuk mencoba berkolaborasi, minimal adalah dalam pembentukan atau pembuatan studio televisi. Kami kebetulan sedang membuat tambahan tiga studio baru. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa-mahasiswa Prodi Film dan Televisi (FTV) bisa mendapatkan pembinaan. Dan, mahasiswa terbaik langsung kami rekrut,” kata Enggar. Executive Chairman B Universe ini menegaskan tekadnya untuk terus bergerak, berkembang ke seluruh Indonesia. Saat ini, jaringan televisi BTV hadir di 80 kota, berkolaborasi dengan stasiun TV lokal. Dengan regulasi, setiap stasiun TV lokal harus menyajikan sedikitnya 10 persen siaran lokal, maka peluang lulusan untuk menjadi bagian dari semesta media B Universe menjadi sangat besar. “Bagi mereka yang mau dan menunjukkan kinerja baik selama magang, kami akan rekrut. Demikian juga dengan Prodi Ilmu Komunikasi maupun prodi lain yang relevan. Itu antara lain yang akan kita lakukan,” tandas Enggar. Jembatan Dunia Kerja Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik berharap IKA UPI mampu menjadi jembatan antara almamater, khususnya mahasiswa dan lulusan, dengan dunia kerja. Kolaborasi IKA UPI dan DPP Apindo Jabar diharapkan mampu memecah kebuntuan problem ketenagakerjaan di daerah ini. Terlebih, Ning menilai alumni UPI bukanlah kaleng-kaleng. Ning menilai, banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan dan organisasi alumninya. Dia mencontohkan, kebijakan pemagangan yang semula hanya tiga bulan menjadi 1-2 semester. Dengan pemagangan yang tepat, magang selama 1-2 semester akan memberikan pengalaman sekaligus bekal bagi lulusan sebelum terjun ke dunia kerja. Mantan orang nomor satu perusahaan apparel olahraga terkemuka ini menilai pemagangan selama 1-2 semeter mampu terjalin trust, sehingga kapabilitas calon karyawan betul-betul terasah. Dengan begitu, semua pihak akan mendapatkan benefit. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara memadai, perusahaan mendapatkan lulusan siap kerja dan teruji. Lulusan yang layak dan bermartabat. “Adik-adik mau magang di tempat saya? Ini saya bawa beberapa teman pengusaha anggota Apindo. Kalau adik-adik ingin magang di perusahaan anggota Apindo, bisa menghubungi IKA UPI. Anggota Apindo itu ada lebih dari 2.000 perusahaan. Kami siap berkolaborasi dengan Anda semua,” Ning menandaskan. Ning mengungkapkan kompetisi di dunia usaha semakin ketat. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta di antaranya tercatat sebagai pengangguran. Jabar lebih tak beruntung lagi. Dari penduduk 48,78 juta jiwa atau sama dengan jumlah penduduk Malaysia, 17 persen di antaranga pengangguran. “Angka pengangguran kita sangat besar. Tahun ini misalnya, sejak Januari sampai bulan kemarin (September) ada 73.000 pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum satu tahun, penambahan pengangguran 73.000. Artinya, kompetisi di Jabar sangat besar. Jangan salah, 163.000 penganggur itu berasal dari perguruan tinggi. Di sinilah kita perlu meningkatkan daya saing,” tandas Ning. Kebijakan MBKM, sambung Ning, merupakan kesempatan besar bagi mahasiswa untuk mengakses peluang mengembangkan diri. Dengan kebijakan ini, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodinya. Meski begitu, Ning mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa atau tidak. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya merdeka belajar, tapi juga belajar merdeka. Yakni, mengisi kemerdekaan dengan betul-betul memanfaatlan fasilitas-fasilitas yanga ada dalam kebijakan belajar merdeka. “Nah, adek-adek yang ada di sini just a very lucky, because kita sekarang MoU antara Apindo dengan IKA UPI dan UPI untuk membawa adek-adek ini ke satu level yang berbeda. Di mana nanti adek-adek ini betul-betul memiliki jalur untuk belajar apa yang diminati melalui pengurus-pengurus tadi. Apindo akan mencarikan anggota Apindo mana yang cocok untuk adek-adek,” papar Ning disambut applause mahasiswa. Ning menilai program MBKM membuka peluang tumbuhnya fleksibilitas di kalangan mahasiswa. Aspek ini yang kemudian berkaitan dengan link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Seorang lulusan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi. Ini tidak lepas dari fakta bahwa sejak 2001 lalu, tercatat 80 persen lulusan tidak sesuai antara prodi dengan pekerjaannya. “Gila, kan? That very crazy! Jadi, di antara lulusan kampus itu, 80 persennya bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Jadi, karena seperti itu pesan saya kepada adik-adik ini tolong kembangkan diri sendiri, tingkatkan fleksibilitas karena kita ada pada zaman yang tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan,” tandas Ning. “Jadi, saya pesan itu banget-banget. Tingkatkan fleksibilitas diri. Kita ada pada dunia di mana pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pekerjaan itu tersedia, meskipun kita harus merebutnya. Merebut dengan apa? Dengan kompetisi. Siapa yang menang, yang siap untuk itu. Dan, yang siap untuk itu siapa? Adalah anak-anak, orang-orang, yang sudah memiliki fleksibilitas!” tegas Ning. (Anw).
Ubedilah Badrun: Perlu Nalar Radikal & Gerakan Progresif Mahasiswa Untuk Selamatkan Negara
Denpasar, FNN - Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA Bali Jumat (28/10). Dalam penyampaian materi yang berlangsung dua jam tersebut mendapat perhatian besar dari para mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainya. Dalam sesi penyampaian materi Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, dunia politik juga didominasi post-truth politics (politik kebohongam), situasi ketidakpastian itu makin parah ketika kita memasuki digital society tetapi sebagian besar masyarakat kita tidak memiliki kedalaman ontologis dan epistemologis. Bahkan di tengah ancaman resesi dunia dunia pun post-truth politic itu masih terus dipertontonkan. \"Dalam situasi dan tantangan sedemikian berat tu pada saat yang sama performa rezim justru diwarnai perilaku koruptif yang terus merajalela. Performa buruk itu makin menyempurnakan buruknya tata kelola pemerintahan \"tegas Ubedilah Badrun. Ketika menjawab pertanyaan audien tentang peran mahasiswa di tengah ketidakpastian dan buruknya performa pemerintah, Ubedilah Badrun menjelaskan \"sesungguhnya dalam situasi ketidakpastian dan buruknya performa rezim tersebut bangsa ini memerlukan nalar radikal mahasiswa dan gerakan mahasiswa yang progresif. Tradisi berpikir kritis di kampus harus diberi ruang merdeka, sebab tradisi berpikir kritislah yang memungkinkah dapat memandu ke arah nalar radikal dan gerakan yang progresif yang memberi ruang tumbuhnya inovasi ilmu pengetahuan sekaligus memiliki visi basar tentang keindonesiaan\" tegas ubedilah badrun. Lebih lanjut Ubedilah Badrun mengemukakan \"untuk membangun tradisi kritis yang mendorong tumbuhnya cara berpikir radikal itu, kampus memiliki semacam kewajiban untuk membangun habitus intelektual, dengan cara itu kebebasan akademik yang dijamin undang-undang itu menjadi ruang kualitatif dan produktif menumbuhkan gagasan-gagasan baru untuk menjawab ketidakpastian dan tantangan masa depan itu. Jadi, mahasiswa tidak perlu takut untuk berpikir dan bersikap merdeka\" jawab Ubedilah mengakhiri kuliah umumnya. Kegiatan Kuliah Umum itu menjadi agenda akhir dari suasana Musyawarah Nasional Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) KE-III di UNDIKSHA Bali yang berakhir Jumat (28/10/22). (sws)
Dr. Nurhadi Terpilih Sebagai Ketua APPSANTI Periode 2022-2024
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 telah memilih Dr. Nurhadi, Mhum, sebagai Ketua APPSANTI periode 2022-2024. Periode sebelumnya APPSANTI dipimpin Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nurhadi adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi yang juga sebagai Ketua Program Strudi (Kaprodi) tersebut di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Solo, Jawa Tengah. Nurhadi telah menyelesaikan S3-nya di University of Innsbruck Astria bidang Antropologi. Pemilihan Ketua APPSANTI berlangsung secara aklamisi. Pimpinan sidang yang terdiri dari Prof. Dr Ferdinan Karebungu, MSi dari UNIMA Manado, Dr. Atika Wijaya, MSi dari UNNES Semarang, dan I Wayan Putra Yasa, SPd, MPd dari UNDIKSHA Denpasar telah memimpin persidangan pemilihan Ketua APPSANTI melalui mekanisme musyawarah mufakat dan secara aklamasi dari seluruh peserta Munas telah memilih empat pengurus inti yaitu Dr. Nurhadi dari UNS Surakarta sebagai Ketua, Dr. Eka Vidya Putra dari UNP Padang sebagai Sekretaris, Dr. Rosramadhana Nasution dari UNIMED Medan sebagai Wakil Ketua, dan Dr. A Octamaya Tenri Awaru dari UNM Makasar sebagai bendahara. Nurhadi dalam sambutannya setelah terpilih sebagai ketua APPSANTI menyampaikan bahwa dirinya akan menjalankan amanah Munas dan akan terus berupaya untuk membuat APPSANTI turut berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan maupun kehidupan sosial bangsa Indonesia secara umum. “Bismillah saya akan bersama sama bersinergi dengan bapak ibu semuanya untuk menjalankan amanah ini dan terus secara lebih maju meningkatkan peran APPSANTI untuk masa depan dunia pendidikan sosiologi antropologi dan turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial bangsa ini,” tegas Nurhadi di tengah forum Munas. (sws)
MUNAS III APPSANTI: Mendikbud Diminta Lakukan Evaluasi
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 selain mengubah sejumlah pasal dalam AD/ART dan program umum organisasi, juga menghasilkan lima rekomendasi eksternal. Lima rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mendesak pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan memperhatikan substansi pengembangan kurikulum sekolah merdeka mata pelajaran sosiologi dan antropologi di sekolah menengah atas dengan mengutamakan design masa depan masyarakat Indonesia menuju society 5.0 dengan tetap mengedepankan visi kebangsaan dan keIndonesiaan yang maju dan humanis. Kedua, kepada seluruh stakeholder pendidikan agar menempatkan pandangan-pandangan sosiologis dan antropologis terkait kebhinekaan sebagai bagian utama dalam implementasi kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan. Ketiga, merekomendasikan untuk setiap perguruan tinggi anggota APPSANTI untuk meningkatkan Kerjasama dengan para praktisi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Keempat, mendesak Kemendikbud agar melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan membuat kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa kependidikan terkait masa depan pilihan profesinya sebagai tenaga pendidik. Kelima, mendesak agar LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) melakukan evaluasi terkait besaran biaya akreditasi program studi yang terlalu besar agar proses akreditasi program studi tidak menjadi subjek komodifikasi. I Wayan Putra Yasa, salah satu pimpinan sidang Munas APPSANTI menyebut, pentingnya melakukan evaluasi konstruktif terhadap sejumlah kebijakan pendidikan di era disrupsi saat ini, termasuk evaluasi terhadap LAMDIK. “Saya kira hasil rekomendasi ini baik untuk kemajuan pendidikan, termasuk evaluasi harga Akreditasi Program Studi yang mahal, ini aspirasi mayoritas peserta Munas,” ujar I Wayan Putra Yasa yang juga Kaprodi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA Denpasar. Sebelumnya diberitakan bahwa Munas III APPSANTI berlangsung di UNDIKSHA Denpasr hingga 28 Oktober 2022. (sws)
MUNAS III APPSANTI : Akademisi Mesti Responsif Dengan Keadaan
Bali, FNN - Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) menyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-III di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) di Bali pada 27-28 Oktober 2022. Munas dihadiri oleh 23 perguruan tinggi se-Indonesia. Ketua APPSANTI 2020-2022 Ubedilah Badrun dalam sambutanya mengemukakan bahwa kaum Akademisi mesti responsif dengan keadaan. \"Sebab keadaan saat ini penuh dengan ketidakpastian, akademisi mesti responsif menjawab tantangan zaman ini, termasuk dunia pendidikan\" tegas Ubedilah Badrun. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA Prof.Dr.Sukadi dalam sambutanya mengemukan bahwa zaman yang terus berubah ini memerlukan pandangan yang komprehensif dan multidisipliner. \"Problem Indonesia itu demikian rumit sehingga tidak cukup hanya diselesaikan oleh satu ilmu, misalnya pendekatan teknologi saja, tetapi memerlukan juga pandangan-pandangan ilmu sosial \" ungkap Prof.Sukadi. Munas APPSANTI III saat ini masih berlangsung memasuki agenda sidang Komisi. Ada tiga komisi dalam Munas tersebut. Komisi A membahas AD/ART, Komisi B membahas Program Umum Asosiasi, dan Komisi C membahas Rekomendasi Internal-Eksternal. Seluruh hasil sidang Komisi akan diplenokan untuk diambil keputusan. \"Hasilnya akan dipublikasikan pada Jumat (28/10)sore \" tegas panita pelaksana Munas III Irwan Nur yang juga dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA. (sws)
UPN Veteran Jatim Minta Dukungan LaNyalla untuk Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Tambahan Beasiswa Bagi Mahasiswa
Surabaya, FNN - Kedatangan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dimanfaatkan oleh Rektor UPN untuk meminta dukungan dalam pembukaan Fakultas Kedokteran dan usulan beasiswa bagi mahasiswa. Hal itu disampaikan langsung oleh Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi MMT, IPU kepada LaNyalla, Senin (17/10/2022). Dikatakan oleh Prof Akhmad Fauzi, UPN Veteran Jatim sudah lahir sejak 63 tahun lalu dengan beberapa kali perubahan status. Mulai tahun 2014 UPN Veteran Jatim menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemendikbud dan Ristek. \"Kita membuka 31 bidang studi dengan 7 fakultas. UPN merupakan perguruan tinggi terakreditasi A. Dalam pengelolaan keuangan juga sudah dua kali mendapatkan WTP. Bahkan kami sudah dinyatakan layak membuka fakultas kedokteran. Untuk itu dalam kesempatan ini kami memohon dukungan dari Ketua DPD RI agar kami segera bisa membuka fakultas tersebut,\" kata Prof Akhmad. Selanjutnya, kampus UPNVJT berkomitmen dan mengukuhkan diri sebagai kampus bela negara. Hal ini sesuai semangat dan kontribusi para veteran sebagai pendiri UPN yang notabene mereka adalah para pejuang kemerdekaan. \"Sehingga kami bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar, tapi punya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang mampu mengawal NKRI menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara lain,\" ujarnya. Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPNVJT, Catur S meminta dukungan Ketua DPD RI terkait beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Dari 20 ribu mahasiswa, menurutnya, ada 700 mahasiswa yang perlu diberi diberi beasiswa. Namun UPNVJT baru mampu meng-cover 400 mahasiswa, sehingga 300 mahasiswa belum bisa ditangani. \"Kami minta bantuan, dukungan maupun dorongan Pak Ketua agar sisanya, sekitar 300 mahasiswa ini bisa mendapatkan beasiswa. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Kementerian berwenang atau pihak terkait lainnya,\" ujar dia. Ketua DPD RI meminta agar aspirasi tersebut dituangkan secara resmi dan tertulis. Nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan pada pihak berwenang. \"Pada prinsipnya saya siap mendukung agar Fakultas Kedokteran ada di kampus ini. Mudah-mudahan segera terealisasi. Kami siap mengawal,\" ujarnya. \"Mengenai kekurangan beasiswa bagi mahasiswa, nanti akan kita usahakan untuk disampaikan ke Kementerian berwenang. Kita sama-sama mencari jalan keluar terbaik, supaya adik-adik mahasiswa ini tetap mendapatkan pendidikan terbaik di sini,\" tukas dia. (mth/*)
Pakar Pendidikan : Ada Problem Serius Pendidikan Anak Indonesia
Jakarta, FNN - Ada banyak problem pendidikan di Indonesia yang sangat serius yang dapat membahayakan masa depan Indonesia. Di antara problem tersebut adalah kondisi pendidikan anak yang masih mengedepankan pandangan yang memgutamakan sisi kognitif semata dalam melayani anak - anak sehingga anak berada dalam kondisi psikologis yang tidak sehat dan mempengaruhi perkembangan hidupnya. Demikian di antara pandangan yang muncul dalam Seminar Pendidikan yang diselenggarakan Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KPPAI) pada Sabtu (8/12/2002 ) di bilangan Menteng Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara adalah Dr.Hartini Nara,M.Si (pakar pendidikan) dan Deasyanti, Ph.D. (psikolog). \"Problem serius yang saya maksud adalah soal minimnya pendidikan yang mengembangkan sisi afektif untuk anak-anak. Sebab problem negara saat ini yang luar biasa seperti merajalelanya korupsi sesungguhnya tidak lepas dari kegagalan pendidikan yang lebih banyak menekankan sisi kognitif,\" ujar pakar pendidikan Hartini Nara saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (08/10/22). Dari sisi psikologis itu yang disebut tekanan akademik sebagaimana diungkapkan psikolog Deasyanti yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut. \"Ketika orang tua menganggap pendidikan anak hanya dipahami sebagai investasi maka seringkali mengutamakan sisi akademik saja, dengan target ketat anak saya harus bisa ini itu. Secara psikologis itu bisa masuk kategori tekanan akademik, pada titik tertentu bisa menimbulkan anak-anak stres, \" ujar Deasyanti. \"Ada juga kondisi pendidikan anak yang makin parah ketika para orang tua senang memaksa anaknya untuk sekolah dengan jadwal fullday yang sangat ketat padahal anaknya tidak bahagia, tidak menikmati berada di sekolah tersebut, bahkan stres. Ini tidak bagus untuk tumbuh kembang anak. Coba pikirkan yang sekolah itu orang tuanya atau anaknya? Yang menjalankan sehari-hari di sekolah itu anaknya bukan orang tuanya?,\" tegas Hartini Nara. \"Bayangkan, ada orang tua yang ambisius menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu yang berbiaya mahal karena semua SDM nya mayoritas dari asing. Tetapi di sekolah tersebut tidak mengenalkan budaya dan karakter Indonesia sebagaima sekolah Indonesia pada umumnya, kita akan mengalami semacam kerugian generasi,\" kritik Hartini Nara. (sws)
Selama 9 Bulan Guru PPPK Tak Dapat Gaji, LaNyalla Ingatkan Pemda
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang abai terhadap nasib guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurutnya, gaji adalah hal yang paling mendasar dan sangat diharapkan. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi dana transfer dari pusat, sudah dikhususkan untuk pos tersebut. “Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Gaji merupakan hak lanjutan dari guru PPPK yang seharusnya mendapat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Sehingga mereka berhak dibayar. Dan hal itu adalah bentuk penghargaan terhadap para guru PPPK tersebut,\" ujar LaNyalla yang sedang berada di Surabaya, Selasa (27/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta hak para guru PPPK untuk mendapat SPMT dan kemudian gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan agar diselesaikan. “Sangat disayangkan ada sekian banyak pejabat di sana mengapa tidak ada yang peduli nasib mereka, sehingga mereka harus mengadu ke pihak luar,\" tukas dia lagi. Dikatakan oleh LaNyalla, fakta tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan pendidikan nasional yang digalakkan pemerintah. “Jika seperti itu saja masih terjadi, bagaimana pendidikan kita mau maju, bagaimana SDM kita menjadi unggul dan bagaimana masa depan bangsa ini?” tanya LaNyalla. Ia juga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan Kota Bandar Lampung. Karena menurut Komisi X DPR RI, Kemenkeu sudah mentransfer DAU sebesar Rp 43 miliar, di mana sebesar Rp 38 miliar bisa digunakan untuk membayarkan gaji dari Januari hingga Desember. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial dan kemudian viral, puluhan guru PPPK Bandar Lampung mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Senin (26/9/2022). Mereka meminta bantuan agar gaji mereka dibayarkan. Setidaknya, terdapat 1.166 guru honorer yang diterima PPPK pada bulan Oktober dan Desember tahun 2021 hingga saat ini belum menerima SPMT (surat pernyataan melaksanakan tugas), sebagai dasar penggajian. (mth/*)
Bahasa Inggris Dihapus dari Kurikulum, TEFLIN Ingin Ketemu Komisi IX DPR
Jakarta, FNN – Menanggapi dihapusnya Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas, Utami Widiati, selaku Presiden TEFLIN (The Association for the Teaching English as a Foreign Language in Indonesia) mengajukan surat permohonan untuk beraudiensi langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan rilis yang diterima FNN, Senin, 26 September 2022, TEFLIN menelaah Draf RUU Sisdiknas, khususnya Pasal 81 ayat (1) dan (2) mengenai muatan wajib kurikulum yang tidak mencantumkan Bahasa Inggris. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran Bahasa Inggris tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai perkumpulan pendidikan Bahasa Inggris Indonesia, TEFLIN mengusulkan agar Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya tetap dimasukkan secara eksplisit dalam muatan \"Bahasa\" RUU Sisdiknas 2022. TEFLIN juga menyampaikan usulan terkait penambahan ayat (5) pada Pasal 81 yang berbunyi: \"(5) Pemerintah memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.\" Dalam hasil telaah, TEFLIN memaparkan beberapa argumentasi terkait usulan tersebut. Pertama, TEFLIN menyinggung isi UU Sisdiknas 2003 yang membahas tentang pentingnya bahasa dalam pendidikan. TEFLIN memberi contoh pada negara Uni Eropa yang mewajibkan siswa mempelajari sedikitnya dua bahasa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, bahwa penggunaan Bahasa Indonesia memberi peluang digunakan bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris. TEFLIN memaparkan dengan penghilangan Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum, maka akan menurunkan kualitas keunggulan bersaing bangsa dalam kompetisi global. Diketahui, Draf RUU Sisdiknas yang sedang dipersiapkan untuk mengganti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, dan UU Dikti No. 12 Tahun 2012. TEFLIN berharap aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan sehingga tidak memunculkan dampak pengangguran bagi profesi guru Bahasa Inggris. (oct).
POPULER
