UNCATEGORIZED
Pemerintah dan DPR Sudah Tak Bisa Dipercaya, Rakyat Harus Bergerak Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik Suhu politik Indonesia semakin tidak menentu, suram, dan sangat mengkhawatirkan. Prabowo selaku Presiden tidak mampu mengendalikan situasi sama sekali. Pihak kepolisian pun sepertinya lebih suka jadi herder pengawal Jokowi. Jokowi yang seluruh hidupnya penuh kejahatan dan ingin menghancurkan Indonesia justru terus dibiarkan mengendalikan negara. Seluruh kejahatan Jokowi yang sudah sangat keterlaluan belum bisa tersentuh hukum sama sekali. Berbagai kejahatan Jokowi bukan perkara remeh temeh, tapi termasuk kaliber kelas berat. Mulai dari kejahatan ijazah palsu, korupsi ribuan triliun, pembantaian 6 laskar FPI, pembunuhan 894 petugas KPPS, diduga sebagai aktor pembunuhan para ulama, ustadz dan pejuang kebenaran dan keadilan, kehancuran seluruh tatanan bernegara, rusaknya seluruh aturan hukum dan undang-undang, hancurnya moral seluruh pejabat negara baik yang di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bangkitnya ideologi komunis melalui gerakan komunis gaya baru, dan hukum di Indonesia yang sudah menjadi alat penguasa. Negara dalam keadaan porak poranda, tapi para elit pejabat negara sibuk dengan urusan bisnis dan mengeruk kekayaan demi keuntungan dan menyelamatkan diri sendiri, tidak ada niat dan tekad untuk menyelamatkan bangsa dan negara. DPR saat ini hanya berisi gerombolan pecundang yang tidak punya jiwa juang untuk membeka bangsa dan negara. Mereka sangat takut dengan para bajingan pengkhianat negara yang terus menggarong uang rakyat dan negara, baik dari kelompok Jokowi maupun oligarki taipan. Para penegak hukum saat ini pun tersandera dengan kekuatan Jokowi, mungkin karena sudah terlibat dengan berbagai korupsi atau dikendalikan para taipan. Mereka sudah tidak punya nyali untuk menegakkan hukum secara jujur, adil dan tidak pandang bulu. Di Pemerintahan pun tidak kurang loyonya. Prabowo tidak bisa bertindak tegas, bisanya cuma omon-omon. Taring (macan) Prabowo sudah hampir rontok semua, sekarang (macannya) bisanya cuma mengaum untuk menakut-nakuti, tapi sudah tidak bisa menggigit apalagi mencengkeram. Negara tanpa cahaya dan harapan. Rakyat harus bangkit melawan kedzaliman dan ketidakadilan. Jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangab manusia idiot, otak kosong yang selalu Palanga plongo, tidak kompeten, jangankan untuk mengelola negara, bicara pun selalu gagap. Relakah negara kita yang sangat besar ini akan dipimpin manusia idiot tanpa lulus SMA sekalipun? Rakyat bersatu negara bakal terselamatkan! Bergeraklah!!! Bandung, 25 J. Awwal 1447.
Penjarakan Jokowi dan Aguan karena Kolusi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADANYA Permenko Airlangga No 6 tahun 2024 menandai adanya kolusi antara Jokowi melalui Airlangga dengan Aguan. Aguan diuntungkan dengan pemberian status PSN di Kawasan Wisata. Status ini disalahgunakan Aguan untuk memperluas cakupan. Status PSN PIK 2 juga \"barter\" Aguan dengan Jokowi dalam proyek IKN Penajam Kaltim. Kolusi itu perbuatan pidana sebagaimana ketentuan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Pasal 21 yang berbunyi : \"Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)\". Menurut Pasal 5 angka 4 Penyelenggara Negara berkewajiban untuk \"tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme\". Sangat jelas bahwa kolusi adalah perbuatan pidana di samping korupsi dan nepotisme. Baik pejabat Daerah maupun Presiden Jokowi disinyalir telah melakukan kolusi dengan Aguan pemilik perusahaan pengembang PIK-2.Pemeriksaan tidak boleh dibatasi pada pelanggaran atas pembuatan pagar laut saja tetapi yang terpenting adalah skandal besar PSN PIK-2 itu sendiri. Menteri KKP dalam Rapat dengan Komisi IV DPR menyatakan akan melakukan proses lanjutan dengan membawa para penanggungjawab pembuatan pagar laut ke ranah pidana umum. Untuk tahap awal hal itu bagus saja, tapi kasus yang berkaitan dengan pagar laut bukan semata pagar, ada agenda besar yang harus dibongkar lebih jauh. Ranah fundamentalnya adalah pidana khusus dengan dugaan yang kompleks. Ada korupsi, kolusi bahkan subversi. Untuk kolusi sangat dimungkinkan dilakukan oleh dua pengusaha dan penguasa yaitu Jokowi dan Aguan. Kolusi keduanya patut untuk diselidiki secara mendalam. KPK atau Kepolisian tidak boleh diam saja. Apalagi pura-pura tidak tahu menahu. Selama proses pemeriksaan Jokowi dan Aguan harus ditangkap dan ditahan. Ancaman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun cukup menjadi alasan untuk melakukan penahanan. Ketika keduanya bermain-main hingga ke laut maka risiko permainan adalah tenggelam. Seorang Guru Besar UNPAD bercanda soal pagar laut. Menurutnya Fir\'aun saja yang mengklaim dirinya Tuhan tidak berani mengkapling-kapling laut. Itupun akhirnya tenggelam di laut. Ini para penjahat di darat mencoba untuk menguasai laut, mereka sangat rakus walau telah banyak memakan tanah di darat. Maka sebelum Tuhan bertindak, tugas kita untuk menenggelamkannya. Aksi-aksi cabut PSN dan batalkan PIK-2 harus sampai pada terawangan kolusi Jokowi dan Aguan. Pembuktian kolusi lebih mudah bagi penyidik dibandingkan dengan korupsi. Sayang fokus kasus yang diperiksa biasanya hanya pada korupsi saja, padahal kolusi, dan nepotisme, merupakan kejahatan sistematis yang lebih nyata. Mengungkap korupsi modal utamanya adalah membongkar kolusi, meskipun kolusi merupakan kejahatan tersendiri yang mungkin tidak terkait korupsi. Membongkar skandal PIK 2 dengan pagar lautnya tanpa menyusur kolusi antara Jokowi dan Aguan maka itu akan menjadi hiburan dan sandiwara belaka. Dengan membereskan kolusi Jokowi dan Aguan, maka akan beres pula masalah ikutannya. Pagar laut itu hanya komplemen bukan elementer. (*) untuk menahan.
Wamenlu Anis Matta Paparkan Korelasi Indonesia dan Geopolitik Dunia di MUI
Jakarta | FNN - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia hadir sebagai pembicara kunci pada diskusi Refleksi Akhir Tahun Dunia Islam 2024 pada Senin (23/12/2024). Diskusi tersebut, merupakan hasil kerja sama antara Komisi Hubungan Luar Negeri & Kerjasama Internasional (HLNKI) dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diskusi yang digelar di aula Buya Hamka Gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat itu, mengambil tema \'Perkembangan Situasi di Dunia Islam dan Tantangan serta Peluang Diplomasi Wasatiyah dan Dakwah Global\'. Wamenlu Anis Matta mengatakan, perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini yang sedang mengalami perubahan, penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, serta persaingan ketat antarnegara besar. \"Isu ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik karena stabilitas dan perdamaian adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024). Karena itu, lanjut Anis Matta, segala keputusan pemerintah harus mempertimbangkan dinamika isu geopolitik yang penuh ketidakpastian sekarang. \"Jadi setiap keputusan nasional harus mempertimbangkan isu geopolitik global. Misalnya, jika Indonesia menargetkan pertumbuhan 8 persen, maka diperlukan mitra strategis untuk pembangunan,\" ujarnya. Menurut dia, di dalam masa transisi pembentukan kepemimpinan tatanan global dunia baru ini, yang akan menjadi tantangan terbesar adalah upaya \'bertahan hidup\' suatu negara. \"Tantangan terbesar kita sekarang adalah bertahan hidup. Dan, ancaman negara gagal juga berlaku bagi Indonesia jika kita tidak berhati-hati,\" ujar Ketua Umum Partai Gelora Ini. Anis Matta menilai premis ini akan menjadi dasar kebijakan, baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri yang akan dikeluarkan pemerintah. Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki kredensial untuk menyuarakan aspirasi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, Indonesia secara geografis berada di kawasan Asia-Pasifik dan di tengah jalur maritim dunia. \"Artinya, umat Islam tersebar secara geografis hingga ke nusantara, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini bisa menjadi identitas dan peradaban umat Islam,\" katanya. Peran Indonesia dalam tingkat global, kata Anis Matta, sudah dimulai dalam The Global South, dimana melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia telah menjadi pelopor kemerdekaan negara-negara terjajah. Setelah itu, Indonesia menjadi pemimpin Gerakan Nonblok (GNB), yakni organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. GNB ini memperkuat kerja sama negara selatan-selatan (South-South Cooperation) atau negara berkembang yang berlandaskan prinsip, kesetaraan, solidaritas, dan prinsip saling menguntungkan. Pakar geopolitik global ini berharap MUI sebagai organisasi besar yang berperan penting dan strategis dalam membangun dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, dapat menjadi garda paling depan dalam membangun masyarakat Islam. \"MUI juga terus berupaya meningkatkan peranannya dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis, beradab, dan berkeadilan. Semoga MUI terus menjadi pelita terang penuntun jalan umat,\" pungkas Anis Matta.. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, MUI menyatakan keprihatinan mendalam menyaksikan perkembangan situasi di Palestina. \"MUI mendukung sikap Pemerintah yang terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina,\" ujar Buya Amirsyah. Selain itu, MUI juga mendorong agar Indonesia terus melakukan peran diplomatik global sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi dunia Islam. \"Usaha-usaha diplomatik global dirasa sengat perlu, dalam rangka menghentikan segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia serta berdirinya Negara Palestina merdeka,\" katanya. MUI juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh Zionisme Israel, dan memperkuat dukungan serta bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina. \"MUi meminta masyarakat agar jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan bagi Palestina. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil ambil adalah dengan terus menggalang persatuan dan kesatuan umat,\" kata Sekjen MUI ini. (*)
Lawan Penguasa Licik, Tak Boleh Ada Kompromi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Qui desiderat pacem, praeparet bellum (barang siapa menginginkan perdamaian, ia harus siap perang). Banyak orang berpendapat bahwa konflik dengan penguasa licik, jangan dilawan dengan kekerasan tapi dengan kompromi, negosiasi dan kebaikan. Pendapat ini sama sekali tidak masuk akal, sama saja dengan menghalangi mengatasi manusia licik dengan penderitaan. Penguasa licik akan lebih agresif, sadis dan kejam melakukan apa saja dengan kekerasan tidak peduli rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia sebagai manusia. Menyerah, tidak siap membela diri dan melawan terhadap tipe orang seperti ini adalah kehancuran. Manusia pengecut kalau terpaksa menyerah dengan manusia licik dan biadab. Menghindari konflik di hadapan serigala semacam ini justru merupakan sumber tragedi dan bencana penderitaan berkepanjagan. Penampilan lembut Jokowi, basa basi dipermukaan tampak damai persis di bawah permukaan tersebut sifat kejam, sadis dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain (rakyaknya). Program Srategis Nasional (PSN) terus merampas tanah rakyat, mengusir penghuni dan memaksa harus keluar dengan paksa dari tempat tinggalnya adalah kebiadaban. Rakyat tak berdaya melawan dan harus menanggung rasa pedih dengan luka menganga . Mustahil ada kesejahteraan, kedamaian, kebersamaan, kesetaraan, kebaikan hidup yang manusiswi, sebelum penguasa licik dan biadab harus lawan, di perangi, di musnahkan dengan kekuaatan perlawanan rakyat semesta. Rakyat harus bisa keluar dari penindasan bangsanya sendiri yang licik, sadis dan biadab. Rakyat harus mendapatkan palatihan penjadi pejuang strategis , mengelola situasi sulit melalui manuver perlawanan yang meras, cerdik dan cerdas. Bannyak psikolog dan sosilog berpendapat bahwa melalui konflik masalah sering kali terpecahkan dan kebiadaban bisa di hentikan. Apapun alasannya pemimpin pergerakan menghindari konflik dengan berbagai alasan adalah sifat pengecut akan memperparah keadaan dan penderitaan. Hindari pemimpin pengecut yang menghindari konflik dengan penguasa licik, biadab dengan berbagai alasan , bahkan mengarahkan komproni, negosisi dan damai dengan luka menganga adalah pemimpin buruk, lemah dan pengecut. Dia akan selalu menebar ketakutan yang datang dari dirinya sendiri dan membesar besarkan musuh dari sikapnya yang pengecut dan penakut. Tidak ada kompromo, negosiasi dan perdamaian dengan penguasa licik, termasuk dengan Jokowi yang sudah di ambang kehancurannya. Bahwa pejuang sejati, diri sendiri adalah kekuatan maha dahsyat untuk melawan dan menerjang, namun bagi seorang penakut dan pengecut dirinya sendiri adalah musuh yang mematikan.(*)
Gampang Emosi, Gibran Ketularan Sifat Asli Prabowo
Jakarta | FNN - Penampilan Cawapres nomor urut 2 dalam debat keempat pemilihan presiden (Pilpres) pada Minggu (21/1/2024) malam, mendadak ramai disorot. Gibran dinilai kurang menghargai panggung debat, tak menempatkan dirinya sebagai calon wakil presiden yang seharusnya bertingkah sopan dan punya adab. Tapi lihat, nyatanya Gibran terkesan merendahkan lawan debat dengan gayanya yang kurang terpuji. Perubahan karakter Gibran itu salah satunya ditangkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Bahkan, Hasto kemudian membandingkan karakter Gibran dengan ayahnya, Joko Widodo, yang kini sudah berbeda jauh. \"Saya agak kaget dengan perubahan karakter dari Mas Gibran sehingga sangat berbeda jauh dari Pak Jokowi,\" ujar Hasto saat ditemui di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam. Menurut Hasto, perubahan mendadak karakter Gibran, sambung Hasto, kemungkinan besar dipengaruhi oleh calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang selama ini dikenal mudah tersulut emosi. Hasto kemudian menyebut kembali pentingnya batas usia 40 tahun untuk maju menjadi capres-cawapres sebagaimana yang telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi memuluskan langkah Gibran. Semata-mata, lanjut Hasto, untuk menentukan kedewasaan seseorang. \"Pengaruh-pengaruh dari Pak Prabowo yang cenderung emosi itu ternyata mempengaruhi Mas Gibran sehingga keputusan MK tentang batas usia 40 itu ternyata suatu hal yang sangat penting, karena di situ menentukan kedewasaan emosi seseorang,\" kata Hasto. Di sisi lain, Hasto juga menyinggung soal kemampuan Gibran menguasai suatu persoalan. Salah satunya ketika Gibran menjawab pertanyaan tentang maraknya penambangan ilegal di sejumlah daerah. Gibran terlihat tidak mengetahui persoalan saat menyebut akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) ilegal. Padahal, yang namanya penambangan ilegal, sudah pasti tidak mengantongi IUP. \"Contohnya ketika kita melihat illegal logging, illegal mining yang dijawab Mas Gibran tadi kan \'ya IUP-nya dicabut\'. Padahal ini kan ilegal kan tanpa IUP. Nah hal-hal seperti inilah yang sangat kami sayangkan,\" ujar Hasto menyayangkan pendeknya pemahaman Gibran terhadap suatu logika sederhana. (ant)
Hasil Survei Bloomberg Menunjukkan bahwa Anies Akan Memenangkan Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Sebuah media ekonomi berpengaruh di Amerika Serikat, Bloomberg, Kamis (18/1) membuat sebuah publikasi yang mengejutkan tentang Pilpres Indonesia. Hasil survei yang mereka lakukan terhadap para ekonom dan analis senior memperoleh satu data bahwa Anies meraih nilai tertinggi untuk menjadi pengganti Jokowi. Publikasi hasil survei tersebut dituangkan dalam sebuah artikel berjudul “Economists Favor Jokowi Critic as Top Choice to Lead Indonesia” ‘Para Ekonom Menjagokan Kritikus Jokowi sebagai Pilihan Utama untuk Memimpin Indonesia’ atau para ekonom menjadikan Anies sebagai pilihan utama untuk menggantikan Jokowi. Di bawah judul besar tersebut, terdapat subjudul “Former Jakarta Governor Baswedan Leads in Blomberg Survey” ‘Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Unggul di Survei Bloomberg’ dan subjudul berikutnya “Respondents Jokowi See a Jokowi Dynasty As a Bane for Economy” ‘Responden Menilai Dinasti Jokowi itu Sebagai Kutukan Terhadap Perekonomian Indonesia’. Dari 17 responden yang disurvei oleh Bloomberg, 10 orang di antaranya atau sekitar 58,8% mengatakan politik dinasti di bawah kepemimpinan Jokowi tidak akan memberikan petanda baik bagi pasar dan perekonomian. Dalam penilaian para responden, politik dinasti itu terlihat ketika Jokowi mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dan pasangan ini berjanji akan meneruskan semua program ekonomi Jokowi, termasuk masalah hilirisasi dan pembangunan ibukota negara baru nusantara di Kalimantan Timur. Ketika ditanya skor para calon presiden dari tiga orang calon presiden, responden Bloomberg memberikan nilai tertinggi kepada Anies, yakni 33 poin; kemudian Prabowo di urutan kedua dengan 29 poin; dan Ganjar Pranowo terendah dengan 28 poin. Yang juga cukup menarik dan saat ini sering menjadi perdebatan adalah Bloomberg meyakini Pilpres akan berlangsung dua putaran. “Ini jelas sangat berbeda dengan narasi yang coba dibangun oleh Presiden Jokowi dan tim paslon 02 melalui publikasi berbagai lembaga survei yang belakangan ini sangat masif,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point edisi Kamis malam (18/1). Para responden juga sangat yakin bila Anies memenangkan Pilpres maka dia bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dari 5%, sementara Presiden Jokowi yang sebelumnya dalam janji-janji kampanyenya menjanjikan pertumbuhan ekonomi sampai 7%, gagal mewujudkan janjinya. “Survei yang dilakukan Bloomberg pada Januari 2024 ini, kendati hanya dilakukan di kalangan ekonom dan analis ekonomi senior, namun ini makin memperkuat prediksi bahwa Anies akan memenangkan Pilpres kali ini,” ujar Hersu. Sejumlah lembaga survei juga sudah mengonfirmasi elektabilitas pasangan Anies - Cak Imin terus meroket, sementara Prabowo - Gibran terus menurun. Jadi, satunya tren naik dan satunya tren turun. “Biasanya, kalau sudah mendekati masa-masa pencoblosan, kalau yang sudah trennya naik akan naik terus, sementara yang turun akan turun terus. Sementara, Prabowo dan Gibran terus-menerus melakukan blunder. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat elektabilitasnya makin tergerus,” tambah Hersu. Kendati suara Prabowo terus menurun dan Anies terus naik, namun berbagai lembaga survei tampaknya sepakat bahwa peta pertarungan Pilpres 2024 mengerucut pada pasangan Anies – Cak Imin dan Prabowo – Gibran. Jadi tinggal dua pasang kuda pacuan. Sementara, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, tampaknya tidak masuk dalam perhitungan. Lembaga Uting Riset dari Australia, misalnya, mereka melakukan survei setelah Debat Capres perdana. Anies yang dalam debat tampil dominan dan superior mendapat limpahan kenaikan suara 6%. Sebaliknya, pasangan Prabowo turun 6% dan pasangan Ganjar Mahfud MD turun 2%. Uting memperkirakan dengan kenaikan elektoral Anies dan menurunnya Prabowo maka suara keduanya pada Pilpres 14 Februari pada hari H akan sama atau equal. Sementara itu, lembaga survei Indonesia Political Opinion/IPO yang melakukan survei pada 1 - 7 Januari 2024 menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo - Gibran saat ini bertahan. Meski masih bertahan di posisi pertama, tapi tidak sampai 50%, melainkan hanya 42,3%; diikuti pasangan Anies - Muhaimin di posisi kedua dengan 34,5%; dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dengan 21,5%. Sejumlah lembaga survei lain juga mengunggulkan Prabowo - Gibran di tempat teratas, namun mereka mengakui bahwa elektabilitas Anies – Cak Imin terus naik. Yang lebih membuat mereka yakin bahwa Anies akan terus naik adalah karena militansi para pemilih Anies – Cak Imin yang sangat tinggi. “Jadi, kalau pemilihnya sangat militan, kendati angkanya lebih kecil dari Prabowo – Gibran, kemungkinan mereka masih akan naik sangat tinggi, sementara pasangan Prabowo - Gibran kendati angkanya lebih tinggi tetapi militansinya rendah maka mereka rentan untuk mengalihkan dukungannya.” “Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa wajar kalau banyak yang memprediksi bahwa setidaknya suara Prabowo dan Anies akan sama pada pilpres nanti,” ujar Hersu. (ida)
Percuma Jokowi Memaksakan Kehendak karena Ide Generasi Baru Tidak Mungkin Dihalangi
Jakarta, FNN – Hampir di setiap pemilu, selalu ada fenomena baru yang menjadikan pemilu menarik diikuti atau bahkan tidak diikuti oleh masyarakat. Jika pada pilpres 2019 ada fenomena emak-emak yang luar biasa perannya dan itu mengingatkan kita pada gerakan serupa di Argentina Plaza De Mayo, pada 2024 kali ini muncul generasi Z yang kemuculannya tidak by desain. Tiba-tiba sejarah memanggil mereka hingga terjadilah situasi seperti sekarang ini. Gen Z bangkit melawan antidemokrasi. “Itu yang bikin kaget, partai-partai tua itu atau terutama istana yang makin lama makin lapuk, masih berupaya untuk nempel-nempel dinding politiknya dengan segala macam cara. Dan tidak ada gunanya memperpanjang isu tentang keberlanjutan kalau dia sudah dibatalkan oleh pikiran generasi baru,” ujar Rocky Gerung di kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (18/1). Mestinya, lanjut Rocky, teori berlanjut. Itu artinya, generasi baru Gen Z ini mau melanjutkan yang disebut continuity oleh Jokowi. Tetapi, mereka tidak mau sehingga yang berlanjut generasi tua yang sebenarnya tidak mungkin, karena generasi tua ini dalam 3-5 tahun ke depan sudah di bawah rumput hijau (meninggal). “Jadi, kita mau melihat bagaimana ide itu hidup dan ide itu tidak mungkin ditimbun oleh manipulasi. Atau ide generasi baru untuk melihat masa depan tidak mungkin terhalang lagi oleh pengerahan massa, oleh kebulatan tekad. Jadi, percuma Jokowi memaksakan kehendak,” ujar Rocky. Saat ini, menurut Rocky, orang sudah tiba pada kesimpulan bahwa Jokowi harus selesai, bahkan harus dihalau supaya jalan ke arah Indonesia emas bukan yang dimaksudkan oleh Jokowi, tapi yang dipilih sendiri oleh Gen Z melalui fasilitas teknologi, kreativitas kelompok-kelompok ini, dan itu yang menghidupkan politik di seluruh dunia. Jadi, tambah Rocky, semua hal yang kita percaya sebagai riset akademis akhirnya tiba di Indonesia. Jokowi dan gengnya tidak mengerti berbicara tentang politik keberlanjutan karena yang mereka bicarakan masih tentang Muldoko, Wiranto, atau siapa lagi. Akibatnya, anak-anak muda ini menganggap buat apa keberlanjutan tapi orang-orang yang sudah lanjut masih mau lanjut juga. Ini perubahan sosiologis yang bersifat sunatullah, kata Rocky, sehingga ada semacam rumus dasar yang disediakan oleh alam semesta supaya generasi itu tumbuh. “Jadi, tidak mungkin menahan generasi karena dasarnya adalah hidup ini berubah dan evolusi manusia itu setara dengan evolusi sejarah. Apa yang kita yakini sebagai perubahan itu bukan karena didesain, tapi memang kemestian alam,” ujar Rocky. Jadi, kata Rocky, dasar-dasar itu sama sekali tidak dimengerti ketika Jokowi rapat keluarga untuk memastikan bahwa Gibran 2024 wakil presiden, 2029 jadi presiden dan wakil presidennya Kaesang, dan seterusnya. Jokowi berpikir bahwa generasi itu adalah generasi dia dalam 30 tahun ke depan. Nah, sekarang diperlihatkan atau dibantah langsung oleh alam semesta bahwa tidak begitu, ada generasi yang tumbuh dengan idenya sendiri. (ida)
Hakim MK Suhartoyo Diperiksa MKMK Sekitar 30 Menit
Jakarta, FNN - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo diperiksa Majelis Kehormatan MK (MKMK) di Gedung II MK, Jakarta, pada Rabu sore, sekitar 30 menit. Berdasarkan pantauan di lokasi, Suhartoyo berjalan dari Gedung I MK ke Gedung II MK, Jakarta, sekitar pukul 17.18 WIB, tak berapa lama usai Hakim MK Manahan Sitompul selesai diperiksa MKMK. Suhartoyo keluar dari Gedung II MK sekitar pukul 17.42 WIB. \"Dikonfirmasi saja, konfirmasi pengaduan dengan apa yang saya ketahui,\" kata Suhartoyo kepada wartawan di depan Gedung II MK. Menurutnya, ia diperiksa hanya sebentar karena pelaporan masyarakat kepada MKMK terkait dirinya tidak terlalu banyak. \"Hanya konfirmasi saja, karena saya tidak terlalu, secara substansial kan tidak, mungkin dipandang tidak banyak (laporan) sehingga cepat selesai konfirmasinya,\" kata Suhartoyo. Suhartoyo diperiksa secara tertutup oleh tiga anggota MKMK, yaitu Jimly Asshiddiqie, Wahiduddin Adams, dan Bintan R. Saragih. Pada Senin (16/10) lalu, MK mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru dari Surakarta, Jawa Tengah. Dalam permohonannya, Almas memohon syarat pencalonan peserta pilpres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Putusan itu dinilai publik sarat konflik kepentingan. Masyarakat menduga hakim MK melanggar kode etik dalam memeriksa dan memutus perkara itu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyebut terdapat sepuluh persoalan terkait MK yang sudah dilaporkan kepada MKMK sejak sidang pemeriksaan pelapor pada Selasa (31/10) hingga Rabu (1/11). Salah satunya, hakim MK dilaporkan karena tidak mengundurkan diri saat memeriksa perkara terkait keluarganya. Hakim MK juga dilaporkan karena berbicara di ruang publik terkait substansi materi perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, hakim MK juga dilaporkan karena mengungkapkan dissenting opinion atau perbedaan pendapat terkait substansi materi perkara yang sedang diperiksa.(sof/ANTARA)
Neno Warisman Resmi Gabung ke Partai Gelora dan Dukung Pasangan Prabowo-Gibran, Ini Alasan yang Mendasarinya
JAKARTA | FNN - Artis peran Siti Wideretno yang akrab dipanggil Neno Warisman atau Bunda Neno secara resmi bergabung kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Bergabungnya Retno disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta saat HUT Partai Gelora ke-4 pada Sabtu (28/10/2023). Lalu, apa sebenarnya yang mendasari alasan Neno Warisman bergabung ke Partai Gelora dan mengubah haluan politiknya saat ini. Padahal Neno sebelumnya adalah aktivis Persaudaraan Alumni 212 dan Deklarator #2019GantiPresiden pada Pemilu 2019 lalu. Simak penuturannya berikut ini. Neno Warisman mengatakan, awal mula bergabung dengan Partai Gelora berawal ketika sahabat seperjuangannya, Fahri Hamzah menghubunginya sekitar empat tahun lalu. Saat itu, kata Neno, Fahri mengatakan, akan mendirikan Partai Gelora dengan mengangkat tema narasi-narasi besar. Namun, ia memilih tidak menerima ajakan Fahri saat itu. \"Sejujurnya saya dengan Fadli Zon sempat menanyakan, alasan Pak Fahri keluar dari DPR dan ingin mendirikan partai baru, diberi Partai Gelora. Saya tidak menerima ajakan beliau, tapi dalam waktu 4 tahun itu, saya terus membuat beberapa karya dengan Pak Fahri, Fadli Zon, Ahmad Dhani dan beberapa kawan lainnya,\" kata Neno Warisman dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023). Dalam kurun waktu itu, lanjut Neno, terjadi dialog yang panjang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut. Ia melihat Fahri Hamzah sebagai sosok atau figur yang konsisten mengenalkan pikiran-pikiran Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora. \"Ada beberapa kali beliau mengajak saya untuk bertemu dengan Pak Anis Matta, tetapi saya bertabrakan waktu. Karena ketika saya selesai memimpin barisan ganti presiden pada 2019, saya langsung gantung raket, istilahnya. Saya masuk ke kampung, dan mengabdikan diri saya ke wilayah pendidikan. Di situ saya all out selama dua tahun,\" ungkapnya. Rupanya, kata Neno, Fahri Hamzah tidak putus asa dan terus membujuk dirinya untuk bergabung ke Partai Gelora agar aspirasinya bisa diperjuangkan. Ia terus mengingatkan dirinya, bahwa jihad terbaik itu adalah jihad politik. \"Dia (Fahri Hamzah) mengatakan, tidak bisa kapasitas yang besar digunakan untuk komunitas kecil itu, meski tanpa merendahkan komunitas itu, saya paham maksud beliau, saya harus kembali ke medan pertempuran,\" ujarnya. Namun, karena ia tidak punya dorongan politik dan belum memiliki satu kemauan untuk hidup di partai politik (parpol), karena partai dinilai hanya akan mengurangi ruang gerak dirinya untuk masyarakat. \"Saya nggak mau dikasih label dan merk, karena akan mengurangi ruang lingkup gerak saya. Tidak hanya Partai Gelora yang saya tolak, tetapi ada dua partai lagi yang meminta saya untuk bergabung. Saya memang belum memiliki satu kemauan, bukan tahan harga atau jual mahal. Karena memang tidak punya dorongan saat itu,\" ujarnya lagi. Namun, karena kecerdasan Fahri Hamzah, Neno mengaku akhirnya luluh dan mau masuk Partai Gelora. Ada kata-kata dari Fahri Hamzah yang membuatnya tersadar dan terketuk hatinya untuk kembali terjun ke politik. \"Saat itu Pak Fahri mengatakan, saya tidak harus memilih Partai Gelora untuk kembali berjuang. Terjun dan ambillah, tolonglah masyarakat, tidak harus Gelora, bunda. Dengan partai besar sekalipun, kalau bunda pilih silahkan, yang penting kembali berjuang. Jadi kerelaan Pak Fahri itu membuat saya terketuk, membuat saya akhirnya berpikir. Itulah kecerdasanya Pak Fahri, karena dia tahu, saya tidak bisa dibeli dengan apapun,\" tandasnya. Neno Warisman akhirnya bergabung ke Partai Gelora dua bulan lalu, dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) III meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ia sengaja memilih dapil Jatim III, karena berasal dari Banyuwangi. \"Dia juga mengingatkan saya, karena kebiasaan saya menolong kampung-kampung miskin, maka ketika kita tidak punya kekuatan atau power, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi ingat ketika ingin menolong kampung dari penggusuran. Ketika, itu saya meminta tolong Pak Fahri dan Fadli, dan beliau-beliau sudah tidak menjadi wakil ketua DPR saat it. Dan beliau mengatakan sayang saya tidak menjabat lagi. Oh, iya ini menambah kesadaran saya, kita memang harus punya kekuatan. Saya putuskan maju dari Banyuwangi, karena saya putri Banyuwangi,\" katanya. Neno juga mengungkapkan, alasan dirinya berlabuh ke Partai Gelora, karena Partai Gelora merupakan partai orang-orang mustadh\'afin dan tidak ada tawaran jabatan apapun kepada dirinya. \"Partai ini tidak diasuh oleh para hartawan-hartawan, memang benar partai mustadh\'afin. Tak lama setelah itu, saya urus semua persyaratan menjadi caleg, itu kurang lebih dua bulan lalu. Dan semuanya selesai,\" katanya. Neno mengaku tidak tahu, jika Partai Gelora pada akhirnya mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusungnya. \"Seperti kata Pak Anis Matta apa yang sudah terjadi, terjadilah. Kalau Partai Gelora punya keputusan mendukung Pak Prabowo dan Gibran, saya tetap memutuskan masuk, karena saya percaya dengan narasi baik Partai Gelora. Saya tetap menemukan kelurusan, ketulusan, dan saya senang menemukan orang-orang lurus yang benar strunggling (berjuang). Mereka semua bergerak bukan karena materi, tapi karena ideologis. Saya nikmati persaudaraan baru ini,\" katanya. Neno menyadari banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait langkahnya bergabung ke Partai Gelora dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. \"Saya menerima jika ada kesalahpahaman, sebab saya ini orangnya selalu berpikir visioner, tidak bisa berpikir parsial. Saya juga suka memikirkan Indonesia yang terbaik, walaupun ongkosnya politiknya banyak,\" katanya. Ia menegaskan, sejak dulu kiprahnya dalam memperjuangkan orang miskin tidak berubah, dan menghimbau agar kita tidak bertengkar sesama komponen bangsa Indonesia, apalagi sesama muslim. \"Kita peluk saja, kalau nanti ada yang kecewa, saya akan memeluk, karena partai ini bukan partai agama. Karena partai ini hanya wasilah, atau cara saja, jalan saja yang berbeda dalam berjuang,\" katanya. Neno percaya terhadap perumpaan pada gelas yang kotor, jika terus menerus dituangkan air bersih lama-lama akan bersih dan bening juga. Artinya, itulah kiasan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, dimana untuk memperbaiki politilk dan sistem itu membutuhkan waktu. \"Dia memang harus mengalami kekeruhan-kekeruhan dahulu, ada kotoran-kotoran segala macam, tetap saja kita berbuat baik. Bisa jadi langkah saya ini keliru, tapi saya bergerak bukan karena saya diiming-imingi sesuatu, tetapi saya bergerak, karena nurani. Saya bisa menerima ini baik atau tidak, walaupun rumah saya pernah mau dibakar, mobil saya dibakar dan diri saya mau dibakar. Tetapi saya yakin terhadap langkah yang saya lakukan, meskipun di persekusi-persekusi. Kalau berbeda, saya akan kasih pemahaman, kalau tidak bisa saya syukuri saja perbedaan, makanya saya tidak pernah membeci siapapun,\" katanya. Ia mengatakan, pasti akan menemui kesulitan saat akan menyosialisasikan pasangan Prabowo-Gibran di lapangan, karena sepak terjangnya di politik selama ini berbeda dengan sekarang. \"Tapi saya tidak suka melihat masalah itu menjadi sulit. Jangankan di politik, di rumah tangga saja, saya memiliki perbedaan politik dengan anak-anak saya, itu tidak masalah, karena memang hidup ini penuh dengan tantangan-tantangan, semua tergantung interaksi kita kepada lingkungan,\" ujarnya. Neno pun belajar banyak dari tiga anaknya yang milenial, bagaimana cara memahami milenial, yang berbeda dengan cara pikiran orang tua seperti kita. \"Saya tidak mengenal Gibran, tetapi saya sudah mengasuh anak 100 milenial, dan setiap anak itu menyimpan kehebatannya masing-masing. Jadi saya orang yang selalu berpihak kepada orang yang lebih muda. Saya melihat masa depan dunia ini, ada di tangan anak muda, karena mereka jauh lebih berani dan kreatif sesuai dengan kebutuhan mereka. Hidup ini untuk kita wariskan, bukan kita pertahankan. Mudah-mudahan pengasuh-pengasuh Gibran, Pak Anis Matta, Pak Fahri Hamzah, Pak Zulkifli Hasan, serta partai koalisi sebagai pengemong, dapat memberikan arahan-arahan yang telah dilakukan generasi sebelumnya, yang buruk jangan dilakukan. Dan apa yang menjadi potensi yang baik dikembangkan, dan terus diingatkan ketika ada kekeliruan-kekeliruan,\" pungkasnya. (Ida)
Mahfud: Saya Jadi Bakal Cawapres Tidak Keluar Uang Sepeser pun
Jakarta, FNN - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mohamad Mahfud MD mengatakan dirinya tidak mengeluarkan uang sedikit pun hingga ditunjuk menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.\"Saudara percaya? Yakin 100 persen, bahkan 1.000 persen, saya masuk ke situ menjadi (bakal) cawapres, disetujui oleh partai koalisi, (saya) tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dulu rame isunya wah ndak bisa, ndak punya uang nggak bisa jadi cawapres, nggak bisa capres, harus setor ke pimpinan partai. Ini sepeser pun sungguh tidak,\" kata Mahfud MD ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.Mahfud menilai partai-partai yang berkoalisi mengusung bakal capres Ganjar Pranowo memang mencari dan mempertimbangkan tokoh-tokoh berkualitas sebagai bakal cawapres.\"Partai ini memang memilih kualitas. Tidak menentukan berdasarkan \'isi tas\'. Betul, dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara ini apa. Sehingga saya, ya, langsung di-ini, bagi saya ini surprise betul. Saya tidak ditanya apa, uang kampanyenya bagaimana, ndak ada,\" kata Mahfud.Justru sebaliknya, Mahfud mengaku dia yang diminta oleh partai koalisi pengusung Ganjar itu untuk menyampaikan kebutuhannya selama kampanye dan menjalankan tugas negara jika terpilih memenangi Pilpres 2024.\"Ketua partai itu (bilang), You perlu apa? Bilang, biar kami yang mengurus, karena ini keperluan negara,\" kata Mahfud.Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.Mahfud juga merupakan \"pendekar\" hukum dan pembela rakyat kecil.Empat partai koalisi tersebut dijadwalkan mendaftarkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (19/10).KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres di Jakarta, pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
