UNCATEGORIZED
Pelaku Kejahatan Jalanan di Yogyakarta Harus Diproses Secara Hukum
Jakarta,FNN. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta para pelaku kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar di wilayahnya tetap diproses hukum meski masih di bawah umur.\"Menurut saya itu sudah berlebihan. Kalau saya diproses saja secara hukum, tidak tahu umurnya berapa,\" kata dia, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin.Menurut dia, meski nantinya para pelaku diketahui masih di bawah umur harus ada pengecualian karena telah mengakibatkan korban meninggal dunia. \"Satu-satunya cara ya harus berproses hukum karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan,\" ucap dia.Ia berharap polisi bisa mencari cara agar pelaku di bawah umur tetap bisa diproses hukum. \"Ini perkara pidana ya karena sampai meninggal. Ya bagaimana penegak hukum bisa cari cara bagaimana dia diproses di pengadilan. Perkara dibebaskan itu yang membebaskan pengadilan bukan lembaga lain,\" ujar raja Keraton Yogyakarta ini.Sebelumnya, seorang pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta meninggal dunia setelah terkena sabetan benda tajam oleh pelaku kejahatan jalanan di Jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta, Minggu dini hari (3/4).Polda DIY hingga kini masih mengejar dan mengusut identitas para pelaku dengan memintai keterangan para saksi. \"Kami masih melakukan pendalaman. Olah TKP kami lakukan berkali-kali dan mencari saksi lagi,\" kata Dirreskrimum Polda DIY, Komisaris Besar Polisi Ade A Indradi. (Ida/ANTARA)
ASN di Garut Dilarang Menggelar Buka Bersama di Restoran
Jakarta, FNN. Bupati Garut di Jawa Barat, Rudy Gunawan, menyampaikan aturan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar buka bersama di restoran saat Ramadhan, jika dilanggar akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.\"Jangan di restoran, kalau di restoran saya tindaklah. Saya sudah katakang tadi kalau masyarakat biasa silakan saja, tapi untuk ASN tidak boleh dinas-dinas buka bersama di restoran,\" kata dia, di Garut, Senin.Ia menuturkan saat ini Kabupaten Garut masih pandemi Covid-19, dan kondisi masyarakat masih membutuhkan perhatian untuk menumbuhkan perekonomian setelah dua tahun digempur wabah Covid-19.Bupati khawatir kegiatan buka bersama yang digelar kalangan ASN itu khawatir kesannya seperti berfoya-foya sehingga perlu dicegah dengan larangan buka bersama di restoran. \"Kalau mengadakan kegiatan hanya untuk foya-foya saya tindak, dengan kabidnya dengan kasi (kepala seksi)nya saya tindak,\" katanya.Ia menyarankan ASN di lingkungan Pemkab Garut yang ingin buka bersama sebaiknya dilaksanakan di kampung-kampung yang daerahnya kesulitan dan membutuhkan upaya untuk mendongkrak perekonomiannya.Selain itu, kata dia, melaksanakan buka puasa dengan melibatkan anak yatim, misalkan suatu dinas menggelar acara dengan membawa anak yatim ke restoran.\"Kalau mau buka bersama dengan anak yatim, kalau bawa anak yatim boleh, sekali-kali ajak, kalau misalkan ini ada dinas mana yang mau buka bersama dengan anak yatim di Kentucky (KFC) di mana boleh,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Mahfud Ajak Semua Atasi Penyebaran Ujaran Kebencian di Ruang Digital
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk ikut mengatasi penyebaran ujaran kebencian, konten negatif, dan hoaks di ruang digital. \"Bahwa dalam mengatasi hal ini, Pemerintah tak dapat bekerja sendiri,\" kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam penanganan dan pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks, dan konten-konten ekstremisme kekerasan lainnya di ruang digital. “Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Indonesia, saya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat,\" kata dia lagi. Menurut Mahfud dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, dia menegaskan bahwa Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian. Begitu juga tentang konten bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan pada data dan fakta, yang marak ditemukan di ruang digital. Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, yang pada akhirnya mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional. “Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita,\" ujarnya pula. Ruang digital, kata dia, telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif. Mahfud yakin hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu, akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Dia mengatakan pada Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP bahwa Pemerintah akan terus mendukung upaya bersama tersebut, bahkan ke depan tidak akan berhenti hanya dengan menghasilkan karya-karya positif, tetapi juga memikirkan soal jangkauan agar dapat lebih luas lagi. \"Saya juga berharap kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat madani seperti ini terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang beragam, toleran dan damai,” kata Menko Polhukam Mahfud MD pula. Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran. Padahal, menurutnya, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar untuk bisa mempraktikkan toleransi, karena dari sejak lahir, sudah dikelilingi oleh keberagaman. “Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” katanya lagi. (mth/Antara)
Gubernur Sulawesi Tenggara Apresiasi KNPI Gagas Pembuatan Minyak Goreng
Kendari, FNN - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengapresiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra karena telah menggagas pembuatan minyak goreng massal yang melibatkan siswa SMA/SMK di 17 kabupaten/kota.\"Ini merupakan kegiatan sangat luar biasa, seharusnya kalau ada (rekor) MURI bisa masuk MURI karena apa? karena kita menggerakkan anak-anak siswa SMA/SMK di 17 kabupaten/kota se-Sultra,\" kata Ali Mazi usai mengunjungi pembuatan minyak goreng kelapa oleh siswa SMA/SMK di Kendari, Sabtu.Menurut Ali Mazi, gerakan yang digagas KNPI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat harus didukung karena mengatasi kelangkaan dan harga minyak yang saat ini terbilang tinggi.Gubernur menyebut sebanyak 3.000 tungku digunakan untuk gerakan massal pembuatan minyak goreng tradisional yang digagas KNPI Sultra bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melibatkan siswa SMA/SMK.Dia meyakini jika masyarakat, pemerintah, dan organisasi bisa bergerak bersama dalam mengatasi situasi saat ini, khususnya di Sulawesi Tenggara, bangsa, dan negara maka tidak akan terjadi kelangkaan minyak goreng.\"Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh untuk Indonesia secara umum sehingga diharapkan tidak ada lagi berita-berita terkait kelangkaan minyak goreng,\" ujar Ali Mazi.Gubernur menilai DPD KNPI Sulawesi Tenggara telah mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda dan pelajar sebagai elemen bagian pemuda serta menunjukkan salah satu perannya menjadikan KNPI sebagai wadah pembina generasi muda dan agen pembangunan.Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra Alvin Akawijaya Putra mengatakan aksi gerakan membuat minyak goreng tradisional serentak dilakukan dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra.\"Ini gerakan darurat karena sebentar lagi mau puasa takutnya nanti minyak goreng tidak bisa menyokong kebutuhan ibu-ibu di rumah,\" katanya ditemui di sela aksi membuat minyak goreng yang dipusatkan di SMKN 1 Kendari.Dia menyampaikan aksi gerakan massal membuat minyak goreng berbahan baku kelapa secara tradisional yang dilakukan pelajar SMA/SMK di 17 kabupaten/kota merupakan sebagai langkah alternatif mengatasi harga minyak yang masih tinggi apalagi menghadapi Ramadhan.\"Ini bukan solusi tetapi alternatif karena kalau solusi tentu dengan menurunkan harga minyak goreng,\" ujar dia.Dia menjelaskan pihaknya menggagas pembuatan minyak goreng secara tradisional oleh siswa SMA/SMK se-Sultra sebagai bentuk pendidikan historis praktis kepada mereka. (mth/Antara)
Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Jatim Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi
Solo, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur turut mengawasi penyaluran solar bersubsidi agar tak terjadi penyimpangan. Menurut LaNyalla, distribusi harus diawasi agar tak terjadi gangguan pada sektor lain seperti penyaluran logistik atau lainnya. \"Pengawasan harus diperketat karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyimpangan solar akan berdampak pada banyak hal,\" kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/4/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tetap memenuhi pasokan yang diperlukan masyarakat. Karena, BBM merupakan hajat hidup orang banyak, maka terjaganya pasokan BBM harus menjadi skala prioritas. \"Jangan lagi diabaikan. Ketersediaan pasokan BBM harus menjadi skala prioritas yang harus dijaga oleh pemerintah,\" tegasnya. LaNyalla juga meminta masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dengan bijak atau melakukan skala prioritas. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk tak melakukan penimbunan. \"Kepada siapapun saya imbau untuk tidak melakukan penimbunan. Saya meminta agar dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada siapapun yang nekat melakukan penimbunan di tengah penderitaan rakyat,\" tegas LaNyalla. Sebelumnya, Pertamina menyampaikan bahwa pengguna solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina. Dan hanya 7 persen yang menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. \"Berangkat dari hal tersebut, saya mendorong kepada masyarakat yang mampu untuk menggunakan solar non subsidi. Masyarakat yang masuk kategori mampu baiknya membeli solar non subsidi,\" katanya.(*)
Umat Islam di China Awali Puasa Ramadhan pada 3 April
Jakarta - FNN. Umat Islam di China memulai puasa Ramadhan 1443 Hijriah pada Minggu, 3 April 2022. \"Kami mulai berpuasa pada tanggal 3 April,\" kata seorang imam Masjid Nandouya kepada ANTARA di Beijing, Jumat. Namun pada awal-awal bulan Ramadhan tahun ini, masjid-masjid di Beijing tidak menggelar shalat tarawih, katanya. \"Karena masih situasi pandemi,\" kata dia di masjid yang pertama kali dibangun pada era Dinasti Yuan (1279-1644) di kawasan Ring Road 2 Beijing itu.Masjid-masjid di China memberlakukan sistem buka-tutup sejak Kota Wuhan di Provinsi Hubei dikunci (lockdown) pada 23 Januari 2020. Setiap ditemukan kasus baru, masjid dan tempat ibadah lainnya di China ditutup untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19. Namun, setelah dianggap reda, tempat-tempat ibadah dibuka kembali untuk umum.Jumlah umat Islam di China diperkirakan mencapai 20 juta jiwa dan berasal dari berbagai kelompok etnis minoritas, seperti Hui, Salar, dan Uighur. (Ida/ANTARA)
Tinjau Pabrik di Palembang, Kapolri Minta Produksi Minyak Curah Ditingkatkan
Palembang, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng ke PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/4/2022). Kegiatan itu untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga dari minyak goreng.\"Baru saja kita melaksanakan peninjauan untuk mengetahui secara langsung terkait produksi khususnya minyak curah, yang memang kita ingin pastikan setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) maka minyak curah kita harapkan segera ada di pasar,\" kata Sigit usai melakukan peninjauan.Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi khususnya terhadap minyak goreng jenis curah. Apalagi, kata Sigit, PT. TBL telah mendapatkan kuota produksi dari Kemenperin sebesar 1.400 ton untuk bulan April, yang tadinya di Maret hanya 560 ton/bulan.Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut, Sigit berharap, stok atau ketersediaan minyak goreng curah dalam keadaan aman dan cukup guna memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat.\"Tentunya kita ingin pastikan bahwa setiap hari produksi minyak curah betul-betul terdistribusi, tentunya nanti setelah kebutuhan di Palembang terpenuhi, silahkan untuk diatur ke wilayah lain seperti Jambi dan wilayah lainnya sesuai kebutuhan yang akan diatur,\" ujar eks Kabareskrim Polri itu.Meski begitu, dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengaku pihak pabrik menyampaikan ada sedikit permasalahan soal kekurangan bahan baku buah tandan segar. Mendengar hal itu, Sigit menyebut akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.\"Namun demikian kita harapkan produksi dari target yang diberikan Kemenperin betul-betul bisa dipenuhi oleh PT. TBL,\" ucap mantan Kapolda Banten itu.Ditingkatkannya produksi minyak curah, kata Sigit, juga merupakan antisipasi untuk menghindari kekurangan minyak goreng curah ketika memasuki bulan Ramadan nanti.\"Karena kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga diharapkan segera bisa terpenuhi. Karena memang minyak ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap minyak curah, khususnya pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat tertentu yang kita lihat sangat membutuhkan. Kita harapkan bisa ditingkatkan,\" tutup Sigit. (mth/Antara)
Standarisasi Penerapan Teknologi Informasi Diraih Garuda Indonesia
Jakarta, FNN. Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berhasil meraih standarisasi Information Technology (IT) Maturity Level yang merupakan penilaian tingkat kematangan implementasi tata kelola di bidang Teknologi Informasi (TI) pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan.Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa perolehan standarisasi IT Maturity Level ini merupakan kesiapan untuk terus mengakselerasikan transformasi teknologi informasi.“Perolehan standarisasi ini tentunya menjadi langkah berkesinambungan bagi bisnis Garuda Indonesia yang lebih fleksibel, dan efisien dalam memasuki fase bisnis baru sesuai dengan pergeseran lanskap market industri penerbangan,\" kata Irfan dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa.Irfan menjelaskan, Garuda Indonesia memperoleh skor 3.51 (Level 3.00 / Defined Level) dalam audit asesmen standarisasi IT Maturity Level atas kualitas tata kelola dan bisnis proses organisasi di bidang teknologi informasi.Perolehan nilai standarisasi ini sejalan dengan visi Kementerian BUMN dalam pengembangan teknologi informasi dengan meningkatkan daya saing BUMN di era teknologi 4.0 melalui ketentuan yang tertuang pada Surat Menteri BUMN No. S-949/MBU/10/20 mengenai pemenuhan kewajiban BUMN untuk melaksanakan asesmen IT Maturity Level oleh pihak independen minimal 2 tahun sekali.Adapun standarisasi IT Maturity Level ini dinilai dengan mengacu pada kerangka kerja tata kelola manajemen informasi dan teknologi informasi yaitu COBIT (Control Control Objective for Information and Related Technology).Kata dia, proses audit dan assessment IT Maturity Level ini diselenggarakan sejak akhir tahun 2021 lalu. \"Seluruh proses audit dan asesmen ini dilakukan oleh pihak independen dalam hal ini oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T),\" ujarnya.Irfan menambahkan, teknologi informasi dan aset digital merupakan fondasi penting dalam fokus kinerja Garuda.Menurut dia, komitmen pemenuhan regulasi dalam fokus penerapan Good Corporate Governance maupun prosedur audit yang komprehensif menjadi aspek krusial.\"Kami akselerasikan dalam tata kelola bisnis, baik dalam penyelarasan bisnis proses maupun misi menghadirkan layanan penerbangan melalui digitalisasi layanan yang diselaraskan dengan shifting behavior pengguna jasa,\" tutup Irfan. (Sof/ANTARA)
Wamenhan Temui Komisi I DPR Sampaikan Pergeseran Anggaran
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra menemui pimpinan dan anggota Komisi I DPR untuk menyampaikan keinginan pergeseran anggaran.\"Hanya menyampaikan jika Kementerian Pertahanan akan menggunakan dana cadangan sebesar lima persen dari pagu anggaran,\" kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Menurut Boby, keinginan dari Kemenhan itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.Boby menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, setiap kementerian/lembaga diharuskan untuk mencadangkan lima persen dari total anggaran yang disebut automatic adjustment.Saat ditanyakan terkait penggunaan alokasi anggaran lima persen itu, Boby menegaskan Komisi I DPR tidak punya kewajiban membahas program penggunaan anggaran di satuan tiga.\"Tidak semuanya, sebagian anggaran dari total cadangan lima persen yang digeser. Sekitar dua sampai tiga triliun,\" ujar Boby.Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp133,9 triliun. Adapun lima persen dana cadangan diperkirakan sebesar Rp6,69 triliun.Sebelumnya, Kementerian Keuangan memblokir sementara anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp39,71 triliun.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan langkah itu dilakukan dalam rangka penerapan kebijakan automatic adjustment atau penyesuaian otomatis.Kebijakan automatic adjustment saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada Pasal 28 ayat 2. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran.\"Tahun ini kami minta setiap kementerian dan lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas, sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru,\" kata Isa.Anggaran tersebut baru dapat digunakan saat pemerintah merasa tidak akan melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi pandemi COVID-19 ataupun kebutuhan mendesak lain selepas semester I tahun 2022. (mth/Antara)
Empat Pilar MPR Penting bagi Parpol
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sangat penting bagi partai politik.Dia menilai, apabila partai politik memahami Empat Pilar MPR maka partai politik akan mencalonkan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPRD yang memahami Empat Pilar MPR.“Partai politik yang memahami Empat Pilar MPR tentu tidak mungkin mencalonkan orang-orang yang anti Empat Pilar MPR,” kata Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar bersama DPW PKS Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin (28/3).Dia menilai, partai politik yang memahami Empat Pilar MPR tidak mungkin mencalonkan orang-orang sebagai calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif yang anti Pancasila, anti UUD NRI Tahun 1945, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika.Menurut dia, apabila partai politik tidak memahami Pancasila, maka kemungkinan orang yang diajukan sebagai calon presiden atau calon anggota DPR atau DPRD tidak sesuai dengan Pancasila.Dia mencontohkan, jika tidak memahami Pancasila, parta politik, mengajukan calon yang tidak peduli dengan keadilan karena mengabaikan kemanusiaan yang adil dan beradab, orang yang tidak mementingkan NKRI karena tidak paham dengan Persatuan Indonesia.\"Partai politik penting memahami Empat Pilar MPR. Partai politik semestinya mengajukan calon presiden atau wakil presiden, anggota DPR dan DPRD yang memahami Empat Pilar MPR sehingga bisa melanjutkan warisan sejarah para pendiri bangsa,\" ujarnya.Hidayat menilai, partai politik menjadi entitas penting dalam era reformasi, karena UUD 1945 yang sebelum diamendemen, sama sekali tidak menyebut kata \"partai politik\" dan juga tidak disebut soal pemilihan umum, atau pembatasan masa jabatan presiden.Dalam UUDS 1950 menurut dia, ada kata \"partai politik\" yang disebut terkait dengan pemilihan anggota DPR, sedangkan Dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada UUD 1945 asli yang tidak menyebutkan mengenai partai politik.\"Baru pada era reformasi, amandemen UUD, memunculkan kata partai politik, yaitu Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2,\" katanya.Karena itu Hidayat menilai, partai politik sudah menjadi bagian dalam ketentuan UUD, begitu juga terkait Pemilu menjadi bab baru dalam UUD NRI Tahun 1945. Dia mengatakan, dengan ketentuan seperti itu, Indonesia berada di era yang berbeda dengan era Orde Lama dan era Orde Baru.\"Di era demokrasi, partai politik mempunyai peran luar biasa. Partai Politik disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2. Pasal 22E ayat (3) menyebutkan Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik,\" katanya.Dia menjelaskan, di Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan Pasal 6A (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (Ida/ANTARA)
POPULER
