UNCATEGORIZED
Peran Lima Tersangka Peredaran 1,196 Ton Sabu Disebut oleh Kapolri
Jakarta, FNN. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan lima tersangka peredaran sabu-sabu seberat 1,196 ton yang ditangkap di Pangandaran, Jawa Barat memiliki peran berbeda-beda. Listyo mengatakan kelima orang tersangka itu berinisial SA (33), HM (41), HH (39), AH (38), dan M (20). Dari lima orang tersebut, satu di antaranya merupakan warga negara Afghanistan yang berinisial M. \"Dari pengungkapan tersebut didapatkan barang bukti 66 karung berisi 1,196 ton sabu-sabu, kemudian satu paket sabu-sabu 27 gram, dan paket sabu-sabu 6 gram,\" kata Listyo, di Pusat Pendidikan Intelijen Polri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis. Dia menjelaskan, tersangka SA diduga berperan sebagai pengedar sabu-sabu tersebut. Sedangkan HM diduga berperan sebagai pengedar, berhubungan dengan nelayan dan mencari alat pengangkut. Lalu tersangka HH dan AH, kata dia lagi, diduga berperan mendapat tugas untuk mendistribusikan sabu-sabu tersebut. Kemudian M yang merupakan warga Afghanistan diduga berperan sebagai pengawal dan memastikan sabu-sabu sampai ke titik pendistribusian. Mereka dijerat dengan Pasal 112 juncto Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan pasal tersebut, Listyo mengatakan para tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup. \"Ini menjadi salah satu pengungkapan besar di awal menjelang pertengahan tahun, di antara pengungkapan-pengungkapan yang telah dilakukan dalam periode Januari-Maret,\" katanya pula. (Ida/ANTARA)
Pengungkapan Sabu 1,19 Ton di Pangandaran Selamatkan 5 Juta Jiwa
Jakarta, FNN. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penangkapan upaya penyelundupan sabu seberat 1,196 di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyelamatkan 5 juta jiwa lebih dari penyalahgunaan narkotika. Kapolri menjelaskan bahwa jutaan orang yang terselamatkan itu, jika diasumsikan satu gram sabu dapat dikonsumsi oleh lima orang. \"Kita saat ini telah menyelamatkan kurang lebih 5.950.000 orang dari bahaya penyalahgunaan narkotika,\" kata Listyo di Pusat Pendidikan Intelejen Polri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis. Selain itu, lanjutnya, sabu seberat 1 ton lebih itu memiliki nilai Rp1,43 triliun apabila berhasil diedarkan. Dengan asumsi, kata dia, satu gramnya dijual dengan harga Rp1,2 juta. \"Saya minta ini terus diberantas dari mulai hulu sampai hilir. Saya juga minta seluruh kapolda, kapolres kalau ada anggota yang terlibat, pecat dan pidanakan dan berikan hukuman maksimal,\" kata Listyo. Dari pengungkapan itu, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang tersangka itu, kata dia, berinisial SA (33), HM (41), HH (39), AH (38), dan M (20) yang merupakan warga negara Afganistan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menggagalkan upaya peredaran sabu di pantai yang berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (16/3) pukul 14.00 WIB. Sabu itu ditemukan terbungkus dalam karung dengan kondisi disembunyikan di sebuah perahu nelayan. Sabu itu diduga dikirim melalui jalur perairan pantai selatan Jawa Barat. (Ida/ANTARA)
Draf Resolusi Ramah Gender Dipastikan di Forum Parlemen Perempuan IPU
Jakarta, FNN. Forum parlemen perempuan di Inter-Parliamentary Union (IPU), Forum of Women Parliamentarians, memastikan dua draf resolusi dan satu draf resolusi darurat (emergency item) yang akan disepakati pada Sidang Majelis Ke-144, Kamis, ramah gender. Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang merupakan pimpinan Forum of Women Parliamentarians IPU tahun ini melaporkan kepada para delegasi bahwa usulan kelompok itu telah masuk ke dalam draf resolusi yang diadopsi oleh Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional dan Komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan.\"Saya berharap (usulan kami) diadopsi oleh Sidang Majelis,\" kata Irine saat menyampaikan laporannya memimpin sesi ke-33 Forum Parlemen Perempuan IPU di BICC, Nusa Dua, Bali, Kamis.Sidang Majelis Ke-144 IPU yang digelar pada tanggal 20–24 Maret 2022 membahas dua draf resolusi, yang pertama tentang penyelesaian konflik dan upaya memelihara perdamaian abadi, dan kedua mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pendidikan pada masa pandemi.Dalam pembahasannya, yang berlangsung di komite-komite pengarah, Forum of Women Parliamentarians berupaya mengarahkan para delegasi agar mendengar suara perempuan serta memperhatikan kebutuhan mereka dan kelompok rentan lainnya.\"Kasus kekerasan karena gender dan kekerasan seksual terus meningkat pada situasi konflik, penggusuran, dan pengungsian. Kami sepakat suara korban kekerasan harus didengar dan hak-hak mereka harus dipenuhi,\" terang Irine.Ia menambahkan bahwa Forum of Women Parliamentarians juga sepakat bahwa ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses internet.\"Kami meminta kebijakan dan sumber daya yang dibuat oleh parlemen dapat mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan, serta untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan,\" tegas Irine.Forum of Women Parliamentarians juga mengusulkan perempuan harus dilibatkan secara berimbang dalam resolusi konflik Rusia dan Ukraina yang nantinya disepakati Sidang Majelis Ke-144 IPU, Kamis.Dalam draf resolusi yang disusun oleh komite khusus itu, ada satu usulan Indonesia yang diterima oleh para delegasi, yaitu pembentukan satuan tugas (task force).Terkait dengan itu, Irine menegaskan bahwa Forum of Women Parliamentarians mendesak satuan tugas itu harus terdiri atas 50 persen perempuan.\"Tidak ada resolusi konflik (yang berhasil) dan tidak ada perdamaian abadi tanpa keterlibatan perempuan di garis depan,\" kata Irine.Pada kesempatan yang berbeda, Irine menerangkan berbagai usulan Forum of Women Parliamentarians sejalan dengan misi Ketua DPR RI Puan Maharani yang pada tahun ini bertugas sebagai pimpinan sidang majelis.\"(Usulan) itu sejalan dengan semangat yang disampaikan Ketua DPR RI yaitu bagaimana kita mampu membangun culture of peace (budaya damai) dan menempatkan perempuan sebagai agent of peace (agen perdamaian),\" kata Irine usai memimpin sidang terakhir Forum of Women Parliamentarians, Kamis. (Ida/ANTARA)
Kementan Komitmen Tingkatkan Produktivitas Petani Kabupaten Morut
Morowali Utara, FNN - Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Morut agar seluruh petani di daerah itu dapat hidup lebih sejahtera dari hasil pertanian. Staf Khusus Menteri Pertanian Erick Tamalagi mengatakan upaya itu dilakukan dengan berbagai terobosan meliputi mendatangkan ahli teknologi untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil pertanian Morut, pemberian bibit maupun pupuk kepada seluruh petani, pembinaan pasca panen, memaksimalkan pemanfaatan lahan dan berbagai terobosan lainnya. \"Konsep kita jelas. Ke depan tidak ada lahan tidur. Harus diolah dan dimanfaatkan. Kalau perlu orang tidur di lahan pertaniannya sehingga semua lahan produktif,\" katanya, di Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu. Ia juga menyinggung masuknya berbagai perusahaan pertambangan di Morut yang kemudian membutuhkan tenaga kerja sangat banyak. Hal tersebut membuka peluang bagi petani karena perusahaan tersebut sudah pasti membutuhkan pasokan bahan makanan dan sayuran dalam jumlah besar untuk memberikan makan tenaga kerjanya. \"Lahan kita masih luas. Tanamlah sayur, buah-buahan atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai perusahan tersebut mendatangkan sayuran atau hasil pertanian lainnya dari luar, Morut,\"ujarnya. Sangat rugi, katanya, jika perusahaan-perusahaan tambahan di Morut yang mempekerjakan hingga puluhan ribu karyawan itu mendatangkan bahan-bahan makan utamanya bahan makanan hasil pertanian dari luar Kabupaten Morut Oleh sebab itu ia meminta seluruh petani agar tidak menyia-nyiakan peluang emas itu. Ia yakin taraf hidup petani Morut dapat naik jika memanfaatkan peluang berharga tersebut yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. (mth/Antara)
KPK Duga Ada Komunikasi Khusus dalam Pengurusan DID Tabanan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya komunikasi khusus antara beberapa pihak dalam pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tahun 2018.Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan salah satu komunikasi khusus tersebut diduga terjadi antara mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar dan pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan.\"Untuk mengonfirmasi dugaan adanya komunikasi khusus dalam pengurusan DID, pada hari Selasa (22/3), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik memeriksa Bahrullah Akbar sebagai saksi,\" kata Ali.Selanjutnya pada hari Rabu (23/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik KPK mengonfirmasi perihal administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan.Untuk mengonfirmasi hal tersebut, KPK memeriksa PNS Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Yuddi Saptopranowo sebagai saksi.\"Yuddi Saptopranowo hadir dan dikonfirmasi mengenai administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan perkara ini,\" ujar Ali.Terkait dengan detail kasus dugaan korupsi tersebut, saat ini, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.KPK akan memublikasikan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada 11 November 2021 juga telah memeriksa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai saksi.KPK saat itu mengonfirmasi Ni Putu Eka Wiryastuti terkait dengan persetujuannya dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan pada tahun 2018.Selain itu, tim penyidik juga telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut. (mth/Antara)
Minyak Melonjak, Gangguan Pipa Kaspia Tambah Kekhawatiran Pasokan
New York, FNN - Harga minyak melonjak lima persen menjadi lebih dari 121 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) karena gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakh melalui pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC) menambah kekhawatiran atas pasokan global yang ketat.Situasi tersebut menambah kekhawatiran pasar tentang efek riak sanksi berat terhadap Rusia, eksportir minyak mentah terbesar kedua di dunia setelah invasi ke Ukraina.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei bertambah 6,12 dolar AS atau 5,3 persen menjadi menetap di 121,60 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terangkat 5,66 dolar AS atau 5,2 persen menjadi ditutup di 114,93 dolar AS per barel.Pipa CPC adalah jalur pasokan yang signifikan untuk pasar global, membawa sekitar 1,2 juta barel per hari dari kelas minyak mentah utama Kazakhstan, atau 1,2 persen dari permintaan global.Harga acuan minyak terus menguat sejak Rusia menginvasi Ukraina sebulan lalu dalam apa yang disebutnya \"operasi militer khusus\" dan Amerika Serikat serta sekutunya menjatuhkan sanksi berat terhadap negara itu, mengganggu perdagangan minyak dunia.Rusia mengekspor antara 4 juta dan 5 juta barel minyak mentah setiap hari menjadikan eksportir terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Analis memiliki perkiraan yang bervariasi tentang berapa banyak minyak yang tidak dapat mencapai pasar. \"Ada konsensus yang berkembang bahwa larangan de facto atas pembelian minyak Rusia telah mengakibatkan gangguan pasokan 2 hingga 3 juta barel per hari, dan sampai dunia dapat menemukan cara untuk mengganti minyak itu, kita akan naik lebih tinggi sampai penghancuran permintaan terjadi,\" kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates di Houston.Ekspor minyak mentah dari terminal CPC Kazakhstan di pantai Laut Hitam Rusia berhenti total pada Rabu (23/3) setelah kerusakan yang disebabkan oleh badai besar dan cuaca buruk yang terus berlanjut, kata seorang agen kapal pelabuhan dan kepala CPC.Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak kemudian mengatakan bahwa pasokan minyak oleh CPC mungkin benar-benar dihentikan hingga dua bulan.Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan lebih banyak sanksi Rusia ketika ia bertemu dengan para pemimpin Eropa pada Kamis waktu setempat di Brussels, termasuk pertemuan darurat NATO. Negara-negara anggota Uni Eropa tetap terpecah tentang apakah akan melarang impor minyak mentah dan produk minyak Rusia setelah Kanada dan Amerika Serikat mengatakan mereka akan melarang impor dari Rusia, dan Inggris mengatakan akan mengurangi pembelian tersebut.\"Jika ada harapan bahwa perang akan berkurang, itu tidak benar,\" kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior analisis di Rystad Energy. \"Anda dapat mengharapkan pengetatan lebih lanjut di pasar.\"Stok minyak mentah AS turun 2,5 juta barel pekan lalu, menurut data pemerintah, dibandingkan dengan ekspektasi untuk kenaikan moderat. Produksi minyak mentah tetap datar di 11,6 juta barel per hari selama tujuh minggu berturut-turut. Produsen di Amerika Serikat telah didorong untuk melakukan pengeboran, tetapi produksinya lambat untuk merespon. (mth/Antara)
Ronaldo: MU Fokus untuk Menangkan Leg Kedua di Old Trafford
Jakarta, FNN - Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa dia cukup puas dengan hasil imbang 1-1 yang diraih timnya melawan Atletico Madrid dan menyerukan agar Manchester United fokus untuk memenangi leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Old Trafford. MU bermain imbang 1-1 dengan Atletico dalam leg pertama berkat gol pemain pengganti Anthony Elanga setelah sempat tertinggal dari tuan rumah lantaran gol cepat Joao Felix di Wanda Metropolitano, Kamis dini hari WIB. Ronaldo sendiri cukup senang dengan hasil imbang tersebut. \"Rasanya sungguh luar biasa bermain di laga ini,\" tulis Cristiano usai pertandingan di akun Instagram pribadinya. Pemain berjuluk CR7 itu menyebut bahwa MU tidak boleh puas setelah mengimbangi Atletico. Dia ingin timnya harus bekerja keras agar dapat mengamankan kemenangan leg kedua yang akan digelar di Old Trafford tiga pekan lagi. \"Hari ini kami bermain di pertandingan yang luar biasa, melawan pemain-pemain hebat dan inilah Liga Champions, ibu dari segala kompetisi klub,\" tambah megabintang asal Portugal itu. \"Sekarang kami harus menuntaskan pertandingan ini di markas kami. Kami harus menunjukkan mengapa Old Trafford di sebut sebagai teater impian,\" Ronaldo juga tidak lupa meminta para suporter terus memberikan dukungannya kepada Manchester United, terutama saat leg kedua digelar nanti. \"Terima kasih saya ucapkan kepada para pendukung kami! Kehadiran kalian membuat kami semakin kuat dan bersama-sama kita akan melangkah maju ke depan!\" tutup penyerang berusia 37 tahun itu. Laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 16 Maret 2022 mendatang. (mth/Antara)
Presiden: Mudik Diperbolehkan Asal Sudah Divaksin Lengkap dan Booster
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mudik atau pulang kampung pada perayaan Idul Fitri 2022 diperbolehkan asalkan pemudik sudah mendapat dosis pertama dan kedua serta dosis penguat (booster) vaksin COVID-19. “Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan, dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster,” kata Presiden dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Presiden juga mengingatkan setiap aktivitas dalam mudik harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Pemerintah mengizinkan aktivitas mudik pada tahun ini karena mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang terus membaik. Perbaikan situasi pandemi COVID-19 membawa optimisme menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri pada 2022. Pada Ramadhan tahun ini, kata Presiden, umat muslim dapat menjalankan shalat tarawih berjamaah di masjid. “Tahun ini umat muslim dapat shalat tarawih di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. Meskipun demikian, pemerintah pada 2022 masih melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk menyelenggarakan buka puasa bersama dan juga griya lebaran atau open house. “Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap jalankan protokol kesehatan, disiplin pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak,” kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Nestapa Minyak Goreng: Lawan Kebijakan Pro Oligarki!
Oleh Marwan Batubara - IRESS Pada 16 Maret 2022 pemerintah kembali merubah kebijakan minyak sawit mentah (CPO) dan olein melalui Permendag No.11/2022. Peraturan ini mencabut ketentuan HET Permendag No.6/2022 yang berisi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) dalam tiga kelompok, yakni HET migor kemasan premium Rp 14.000 per liter, migor kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan migor curah Rp 11.500 per liter. Dengan Permendag No.11/2022, maka HET hanya berlaku untuk migor curah, dan naik menjadi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Sedangkan migor kemasan sederhana dan premium, harganya berfluktuasi sesuai mekanisme pasar. Prinsipnya di luar migor curah harganya dilepas sesuai harga pasar internasional. Kebijakan ini jelas melanggar konstitusi dan sangat nyata memihak kepada oligarki, dan wajib dilawan! Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diungkap berbagai kegagalan pemerintah mengelola industri migor dan sawit, terutama dalam menetapkan kebijakan yang adil, kredibel dan berkelanjutan. Dengan terbitnya Permendag No.11/2022, maka hanya dalam waktu dua bulan sejak Januari 2022, pemerintah telah menerbitkan enam kebijakan yang berubah-ubah. Pemerintah mengaku harus menerbitkan peraturan baru karena peraturan lama belum dapat mengatasi masalah kelangkaan, antrian panjang, dll. Pemerintah biasa mengungkap berbagai alasan guna menjustifikasi terbitnya peraturan baru seperti misalnya terjadinya penimbunan, penyeludupan, pengalihan penggunaan, pengoplosan, dll. Terakhir dikampanyekan tentang maraknya mafia yang membuat peraturan lama harus dicabut, diganti Permendag No.11/2022. Semua peraturan diterbitkan secara coba-coba, tanpa kajian komprehensif, dan tanpa rasa bersalah. Namun hal ini sekaligus menunjukkan kegagalan pemerintah mengelola hajat hidup rakyat dan menegakkan kedaulatan negara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Kegagalan ini terjadi terutama karena yang menjadi motif utama di balik perubahan kebijakan bukanlah kepentingan masyarakat banyak, tetapi kepentingan oligarki dan optimasi penerimaan pajak guna menambal defisit APBN yang sangat dalam. Prahara migor yang berlangsung sejak Oktober 2021 membuka peluang terbitnya aturan harga migor sesuai mekanisme pasar yang tampaknya sudah lama diinginkan. Tak peduli jika rakyat menjadi korban, yang penting untung pengusaha oligarkis dan penerimaan pajak tetap tinggi. Guna menutupi atau mengalihkan perhatian publik atas perubahan yang merugikan rakyat ini, pemerintah dan oligarki sengaja terus membesar-besarkan isu mafia. Sebaliknya, walau mafia tersebut ada, maka sangat absurd jika pemerintah sampai takluk oleh mafia! Padahal sebagai produsen CPO terbesar dunia dan memiliki pabrik migor di dalam negeri, maka Indonesia seharusnya bisa mengatur volume dan harga khusus CPO untuk dalam negeri (domestic market obligation, DMO dan domestic price obligation, DPO). Dengan demikian, kepentingan migor rakyat secara keseluruhan terpenuhi dan inflasi akibat naiknya migor dapat dicegah. Ternyata yang dipilih kebijakan harga pasar yang merugikan rakyat! Kerugian Rakyat Total konsumsi migor nasional sekitar 5,78 miliar liter per tahun, yang terdiri dari kemasan premium 1,27 miliar liter atau 22%; kemasan sederhana 0,231 miliar liter atau 4%; curah rumah tangga 2,43 miliar liter atau 42%; dan curah industri 1,85 miliar liter atau 32%. Sedangkan 46,9% konsumen migor adalah rakyat berpendapatan Rp 400.000 - Rp 1 juta per bulan dan 44,7% konsumen berpendapatan Rp 1 juta - Rp 3 juta per bulan. Secara keseluruhan konsumen migor rumah tangga adalah rakyat kelas menengah ke bawah yang mengkonsumsi sekitar 4,63 miliar liter migor. Dengan kebijakan pemerintah yang pro oligarki, dalam 6 bulan terakhir (hingga Maret 2022) diperkirakan mereka mengalami kerugian sekitar Rp 4,5 triliun. Jumlah ini bisa mencapai Rp 10 triliun akibat kebijakan harga yang dilepas ke pasar. Penerimaan Negara Selama dua tahun terkahir (Maret 2020 - Maret 2022) harga CPO telah naik dari Rp 7.920 per kg menjadi Rp 25.400 per kg. Sedangkan menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), volume ekspor CPO periode Juli 2015- Nov. 2021 adalah 18,49 - 40,77 juta ton, atau rata-rata ekspor 34,6 juta ton/tahun. Periode yang sama, rata-rata nilai ekspor (FOB) US$ 20,86 Miliar/tahun dan pungutan ekspor rata-rata Rp 19,8 triliun/ tahun. Berdasarkan data di atas, maka selama 6 tahun (2015 – 2021) total nilai ekpsor sekitar US$ 120 miliar. Dari nilai ekpor ini, dengan asumsi biaya pokok produksi sekitar US$ 400/ton, maka total keuntungan yang diperoleh produsen sebelum dipotong pajak ekspor adalah: US$ 120 miliar – (34,6 juta ton/tahun x 6 tahun x US$ 400/ton) = US$ 37 miliar. Jika diasumsikan total pajak ekspor, pungutan BPDPKS dan berbagai potongan lain yang diperoleh negara adalah 50% total keuntungan, maka keuntungan bersih pengusaha sawit adalah 50% x US$ 37 miliar = US$ 18,5 miliar atau sekitar Rp 264 triliun. Apakah selama 6 tahun terakhir realisasi penerimaan negara mencapai nilai sekitar Rp 264 triliun dari ekspor CPO? Hal ini perlu dibuktikan. Audit harus dilakukan. Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, maka sebagai pemilik lahan, porsi yang diterima negara seharusnya lebih besar dari 50% dari keuntungan bersih. Jika skema pajak progresif yang diterapkan tidak adil, maka negara tidak akan memperoleh penerimaan yang seharusnya. Apalagi jika terjadi praktik bernuansa moral hazard, maka negara sebagai pemilik lahan akhirnya akan memperoleh nilai yang jauh di bawah nilai yang seharusnya. Tampaknya hal inilah yang terjadi, sehingga untuk subsidi migor rakyat mealui APBN gagal dilakukan. Menurut BPDPKS, dari Rp 120 triliun pungutan/iuran ekspor selama 6 tahun, sebesar Rp 91 triliun disalurkan untuk mensubsidi penyediaan biodisel. Sedangkan perusahan CPO penerima subsidi biodisel tersebut antara lain Wilmar Grup, Musim mas Grup, Apical Grup, Duta Palma Grup, Permata Hijau Grup dan Sinar Mas Grup. Tampaknya dana subsidi biodisel yang sudah captive ini hanya dinikmati segelintir pengusaha oligarkis, dan tidak ada sedikitpun yang dinikmati para pemilik kebun sawit rakyat (plasma). Dana Oligarkis Pajak dan iuran ekspor yang nilainya ratusan triliun Rp setiap tahun sangat besar untuk digunakan bagi kepentingan oligarki dan mengendalikan oknum-oknum penguasa guna menerbitkan aturan pro oligarki. Karena itu tak heran jika aturan harga liberal sesuai mekanisme pasar ditetapkan sepenuh hati oleh oligarki kekuasaan. Karena sejak awal memang prinsip harga mekanisme pasar tersebutlah yang dituju. Rakyat sengaja ditipu dengan modus pengalihan isu, tentang maraknya mafia seputar bisnis migor. Padahal kebijakan apapun yang akan terapkan, termasuk penerapan DMO & DPO, HET tertinggi migor curah dan kemasan, atau subsidi terbatas hanya migor curah, maka penyelewengan dan mafia di berbagai sektor pasti terjadi. Namun berbagai penyelewengan dan distorsi tersebut akan bisa dicegah dan diatasi dengan berbagai langkah preventif dan penerapan sanksi, karena negara mempunyai seluruh instrumen dan aparat yang dibutuhkan untuk menerapkan dan mengamankan kebijakan tersebut. Yang jadi masalah, pemerintah tidak bekerja komprehensif termasuk menggunakan semua instrumen yang dimiliki. Karena itu, maka terjadilah kezoliman terhadap sesama anak bangsa: ratusan juta rakyat, yakni 90% masyarakat konsumen migor kelas menengah ke bawah mengalami kerugian sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun, sedangkan para konglomerat sawit justru menikmati untung besar Rp 91 triliun hanya dari subsidi biodisel. Kenikmatan para konglomerat sawit, pebisnis industri migor dan jaringan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir semakin besar dengan adanya moral hazard, manipulasi pajak, transfer pricing, dll. Sehingga dengan besarnya keuntungan tersebut, dana yang diperoleh akan sangat berlebihan untuk mengendalikan para para oknum penguasa oligarkis membuat kebijakan sesuai keinginan. Mendag M. Lutfi mengakui Permendag No.11/2022 yang melepas harga migor sesuai harga internasional merupakan kebijakan yang terbit atas perintah Presiden Jokowi (17/3/2022). Uraian di atas menjelaskan kebijakan CPO dan harga migor sangat memihak pengusaha sawit dan oligarki kekuasaan. Ratusan juta rakyat harus membayar puluhan triliun Rp lebih mahal untuk migor yang diproduksi dari lahan milik negara. Sementara pada saat yang sama para konglomerat sawit memperoleh subsidi dan untung besar dari lahan tersebut. Kebijakan ini jelas melanggar konstitusi, melecehkan Pancasila dan mengusik rasa keadilan. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan rezim pro oligarki.[]
Pemerintah Berupaya Turunkan Defisit APBN Rp100 Triliun dari Pagu
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah berupaya untuk menurunkan defisit anggaran tahun ini menjadi lebih rendah Rp100 triliun dari pagu yang telah ditetapkan APBN sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. “Kita coba kurangi, tahun lalu kita sudah mengurangi issuance bonds kita. Defisit (2021) tadinya sekitar Rp1.000 triliun turun jadi sekitar Rp800 triliun. Tahun ini kita coba turunkan lagi, kemarin kita hitung-hitungan paling tidak Rp100 triliun mungkin bisa lebih,\" kata Menkeu Sri Mulyani dalam CNBC Economic Outlook 2022, di Jakarta, Selasa. Pemerintah sendiri memiliki tugas untuk mewujudkan konsolidasi fiskal yakni mengembalikan defisit anggaran ke level 3 persen pada 2023 setelah diizinkan di atas 3 persen melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. APBN sempat mengalami tekanan luar biasa pada 2020 hingga defisit mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen namun berhasil membaik ke level 4,65 persen atau sebesar Rp783,7 triliun pada 2021. Sri Mulyani optimis defisit tahun ini akan kembali turun karena adanya penerimaan negara yang terdorong oleh windfall dari harga komoditas. Defisit juga akan turun karena pemerintah menjaga belanja dengan melakukan refocusing terhadap aspek yang lebih penting dan prioritas sehingga Indonesia memiliki ruang yang bisa dipakai untuk mengurangi eksposur utang. “Kita menjaga 3 tahun untuk defisit kembali ke 3 persen ini supaya eksposur Indonesia terhadap utang menurun pada saat muncul tantangan interest rate yang tinggi,” ujar Sri Mulyani. Selain itu, penurunan defisit ini dapat dilakukan seiring pondasi ekonomi mulai membaik meski terdapat risiko ancaman dari kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed). Pemerintah juga masih mempunyai Surat Keputusan Bersama (SKB) III dengan Bank Indonesia untuk membiayai defisit. Ia menjelaskan selama ini BI melakukan gotong royong dengan pemerintah dari mulai menjadi standby buyer sampai private placement khusus mengenai bantalan sosial dan masalah kesehatan. “Ini memberikan space dan Indonesia masih mempunyai pilihan pinjaman yang tidak melalui market di mana suku bunga naik, yield naik, harga jatuh,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)
POPULER
