UNCATEGORIZED
Nilai Komitmen Rp214 T dari "Business Matching" Belanja PDN
Jakarta, FNN. Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022 berhasil mencatatkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun.Kegiatan tersebut juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam tiga hari.\"Negeri kita ini hebat, angka hari ini merupakan refleksi kerja keras dari para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menutup Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, Kamis.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).“Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 triliun, dan sudah terlewati kemarin sore (23/3), kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 triliun,\" katanya.Menperin menjelaskan, Business Matching bukan akhir dari target percepatan belanja PDN. Karena setelah ini, akan ada Business Matching lanjutan yang dilaksanakan baik secara fisik atau virtual, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan pengendaliannya.Menurutnya, kegiatan Business Matching yang baru saja dilakukan juga adalah bagian dari etape pelaksanaan program yang telah dibagi menjadi tiga tahap.\"Sebelumnya, dilaksanakan tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI milik Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kementerian Perindustrian,\" ungkap Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.Ia berharap, komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 Triliun, dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan UMKM.Pada kegiatan itu, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan komitmen Belanja PDN terbesar untuk kategori kementerian/lembaga, yaitu Rp43 triliun.Sedangkan komitmen DKI Jakarta di kategori Pemerintah Provinsi menembus Rp5 triliun. Di kategori pemerintah kota/kabupaten, Kabupaten Bojonegoro memberikan komitmen sebesar Rp1,6 triliun.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah imperatif agar pemerintah belanja modal, barang, dan jasa berupa produk dalam negeri. \"Hal ini karena pemerintah merupakan the biggest buyer,” ujar Menteri Tito.Ia menambahkan, semua daerah harus membentuk Tim P3DN sesuai Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP. Selanjutnya, mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari APBD untuk penggunaan produk dalam negeri, lebih spesifik produk UMKM dan koperasi.Selain itu, mengumumkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). \"Kemudian, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri,\" kata Mendagri. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 63 Bundel Dokumen Bos Robot "Trading" Fahrenheit Disita Penyidik
Jakarta, FNN. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 63 bundel dokumen terkait tindak pidana penipuan penjualan paket robot trading Fahrenheit.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis, menyebutkan 63 bundel dokumen tersebut disita dari tersangka Hendry Susanto (HS), direktur PT FSP Akademi Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit.\"Selain tangkap dan tahan, penyidik juga menyita barang bukti berupa 63 bundel atau print out dokumen-dokumen terkait tindak pidana di atas,\" kata Ramadhan di Mabes Polri Jakarta, KamisHendry Susanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri, terhitung sejak 22 Maret sampai dengan 10 April mendatang.Ditipideksus Bareskrim Polri menangani perkara tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/115/III/2022/SPKT BARESKRIM POLRI tertanggal 9 Maret 2022.Kasus itu dilaporkan terkait perkara dugaan tindak pidana menawarkan produk tidak sesuai janji, iktikad iklan maupun promosi dan/atau pelaku usaha distribusi, yang menerapkan sistem skema Piramida (ponzi) dan/atau pelaku usaha yang melakukan distribusi penjualan tanpa memiliki izin dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penjualan paket robot trading Fahrenheit.Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perdagangan dan pelanggaran TPPU di wilayah Jakarta, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.Dalam perkara itu, tambah Ramadhan, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, yakni EM, WP, TR, PN, DIW, RT, DI, IKW, THT, dan MR.\"Juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HS selaku Direktur PT FSP Akademi Pro,\" tukasnya.Dia menjelaskan duduk perkara kasus tersebut adalah Fahrenhet selaku robot trading crypto merupakan sistem trading yang tidak selalu memperhatikan market dan berita, karena menggunakan teknologi robot yang selalu diawasi oleh trader berpengalaman.Dalam operasionalnya, robot trading itu menghasilkan keuntungan secara konsisten dengan pengelolaan keuangan yang baik, berdasarkan ekuitas yang ada; dan secara otomatis membuka dan menutup pesanan setiap hari.Namun faktanya, PT FSP Akademi Pro tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan untuk menawarkan robot trading Fahrenheit.\"PT FSP Akademi Pro telah melakukan skema piramida dalam melakukan penjualan robot trading Fahrenheit,\" katanya.Kemudian, PT FSP Akademi Pro juga bekerja sama dengan PT Lotus Global Buana, dimana perusahaan tersebut bertindak sebagai broker tanpa izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti).\"Jumlah kerugian diperkirakan ratusan miliar, ini masih terus ditelusuri dan di-tracing oleh penyidik. Nanti ahli yang akan menghitung kerugian total dari para korban,\" ujar Ramadhan. (Sof/ANTARA)
"E-voting" Pemilu Sangat Memungkinkan
Jakarta, FNN. Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengatakan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu Serentak 2024 sangat memungkinkan terjadi, apalagi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah memanfaatkan data kependudukan secara digital.\"Namun, memang praktik e-voting ini memerlukan proses, misalnya pada tahap awal pelaksanaannya hanya di kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan,\" kata Pratama Persadha kepada ANTARA, Kamis malam, ketika merespons keinginan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) secara elektronik.Dengan demikian, kata Pratama, akan berbahaya dan berisiko besar bila penerapan e-voting langsung secara nasional pada Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus secara bertahap terlebih dahulu.Selain itu, lanjut dia, perlu memikirkan teknis e-voting mau model seperti apa, apakah langsung dari smartphone atau harus lewat tempat pemungutan suara (TPS) khusus.Di Amerika Serikat, misalnya, masih menyediakan tempat khusus untuk e-voting. Sementara itu, di Estonia, pemilu elektronik di negara tersebut terdiri atas voting lewat mesin elektronik khusus, yang disiapkan oleh pemerintah setempat, dan voting secara remote lewat internet dengan personal computer (PC) serta smarphone.Pada masa pandemi ini, kata Pratama, kebutuhan e-voting telah bergeser ke voting secara remote lewat internet, bisa dengan PC maupun smartphone pemilih. Hal itu lebih rumit dan membutuhkan pengamanan sistem yang lebih advance, tambahnya.\"Kapan e-voting bisa dilaksanakan di Indonesia?\" Pratama menjawab, \"Semua itu tergantung pada bangsa ini mau menyiapkan model e-voting seperti apa dan sejauh mana kota yang akan melakukan uji coba siap secara infrastruktur.\"Akan tetapi, menurut dia, pada prinsipnya bisa, hanya secara regulasi di DPR akan memakan waktu lama meski terkait dengan teknis teknologinya sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu.Pratama lantas menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi e-voting. Bahkan, pada tahun 2019 sudah diimplementasikan di 981 pemilihan kepala desa (pilkades) di Tanah Air.Namun, kata dia, sistem yang dikembangkan BPPT adalah e-voting di lokasi TPS, yang secara fungsi menghilangkan surat suara dan mempercepat hitungan karena tidak ada hitung manual. Model itu nantinya bisa dilengkapi dengan teknologi voting via internet.Menurut Pratama, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk e-voting, antara lain, regulasi terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).\"Jangan sampai nanti ini menjadi celah digugat dan hasil e-voting malah dibatalkan. Jadi, dari sisi UU harus clear lebih dahulu,\" kata Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Kuatkan Komitmen Atasi Pelanggaran HAM Berat, Desak ELSAM
Jakarta, FNN. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mendesak Pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.“Tepat di Hari Internasional atas Kebenaran dan Martabat Korban ini, Indonesia perlu memperkuat kembali komitmen politiknya untuk benar-benar serius menuntaskan keseluruhan agenda transisional,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia memandang pengungkapan kebenaran sebagai hal yang sangat esensial untuk memenuhi hak-hak korban lainnya, seperti hak untuk tahu, hak keadilan, hak atas pemulihan, jaminan kepuasan, dan ketidakberulangan.“Pengungkapan kebenaran telah dimandatkan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional,” ujar dia.TAP MPR ini memberi mandat untuk membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketetapan ini meletakkan pengungkapan kebenaran sebagai salah satu agenda reformasi.Setelah agenda yang coba dibangun melalui UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006, agenda-agenda hukum dan kebijakan lain yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dewasa ini belum nampak serius, kata Wahyudi.“MK sebenarnya telah memberikan sejumlah alternatif, selain membentuk kembali UU KKR, disarankan pula pembentukan kebijakan politik di tingkat kepresidenan tentang pengungkapan kebenaran,” katanya pula.Menimbang situasi tersebut, Wahyudi mendorong Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.“Pemerintah dapat memulai langkah tersebut dengan menginisiasi pembentukan tim kepresidenan yang diberikan mandat dan wewenang untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran,” kata dia.Lebih lanjut, pengungkapan kebenaran ini kemudian menjadi pijakan untuk pengakuan nasional dan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya, termasuk untuk ditindaklanjuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan.“Presiden Jokowi juga harus memastikan Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat,” kata dia lagi.Kemudian, Wahyudi juga meminta kepada Pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh, baik secara material maupun immaterial, ekonomi, fisik, maupun psikis bagi korban dan keluarganya. “Mengacu pada proses pengungkapan kebenaran dan mekanisme penyelesaian lainnya yang dilakukan,” ujar Wahyudi pula. (Sof/ANTARA)
Peran Lima Tersangka Peredaran 1,196 Ton Sabu Disebut oleh Kapolri
Jakarta, FNN. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan lima tersangka peredaran sabu-sabu seberat 1,196 ton yang ditangkap di Pangandaran, Jawa Barat memiliki peran berbeda-beda. Listyo mengatakan kelima orang tersangka itu berinisial SA (33), HM (41), HH (39), AH (38), dan M (20). Dari lima orang tersebut, satu di antaranya merupakan warga negara Afghanistan yang berinisial M. \"Dari pengungkapan tersebut didapatkan barang bukti 66 karung berisi 1,196 ton sabu-sabu, kemudian satu paket sabu-sabu 27 gram, dan paket sabu-sabu 6 gram,\" kata Listyo, di Pusat Pendidikan Intelijen Polri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis. Dia menjelaskan, tersangka SA diduga berperan sebagai pengedar sabu-sabu tersebut. Sedangkan HM diduga berperan sebagai pengedar, berhubungan dengan nelayan dan mencari alat pengangkut. Lalu tersangka HH dan AH, kata dia lagi, diduga berperan mendapat tugas untuk mendistribusikan sabu-sabu tersebut. Kemudian M yang merupakan warga Afghanistan diduga berperan sebagai pengawal dan memastikan sabu-sabu sampai ke titik pendistribusian. Mereka dijerat dengan Pasal 112 juncto Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan pasal tersebut, Listyo mengatakan para tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup. \"Ini menjadi salah satu pengungkapan besar di awal menjelang pertengahan tahun, di antara pengungkapan-pengungkapan yang telah dilakukan dalam periode Januari-Maret,\" katanya pula. (Ida/ANTARA)
Pengungkapan Sabu 1,19 Ton di Pangandaran Selamatkan 5 Juta Jiwa
Jakarta, FNN. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penangkapan upaya penyelundupan sabu seberat 1,196 di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyelamatkan 5 juta jiwa lebih dari penyalahgunaan narkotika. Kapolri menjelaskan bahwa jutaan orang yang terselamatkan itu, jika diasumsikan satu gram sabu dapat dikonsumsi oleh lima orang. \"Kita saat ini telah menyelamatkan kurang lebih 5.950.000 orang dari bahaya penyalahgunaan narkotika,\" kata Listyo di Pusat Pendidikan Intelejen Polri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis. Selain itu, lanjutnya, sabu seberat 1 ton lebih itu memiliki nilai Rp1,43 triliun apabila berhasil diedarkan. Dengan asumsi, kata dia, satu gramnya dijual dengan harga Rp1,2 juta. \"Saya minta ini terus diberantas dari mulai hulu sampai hilir. Saya juga minta seluruh kapolda, kapolres kalau ada anggota yang terlibat, pecat dan pidanakan dan berikan hukuman maksimal,\" kata Listyo. Dari pengungkapan itu, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang tersangka itu, kata dia, berinisial SA (33), HM (41), HH (39), AH (38), dan M (20) yang merupakan warga negara Afganistan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menggagalkan upaya peredaran sabu di pantai yang berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (16/3) pukul 14.00 WIB. Sabu itu ditemukan terbungkus dalam karung dengan kondisi disembunyikan di sebuah perahu nelayan. Sabu itu diduga dikirim melalui jalur perairan pantai selatan Jawa Barat. (Ida/ANTARA)
Draf Resolusi Ramah Gender Dipastikan di Forum Parlemen Perempuan IPU
Jakarta, FNN. Forum parlemen perempuan di Inter-Parliamentary Union (IPU), Forum of Women Parliamentarians, memastikan dua draf resolusi dan satu draf resolusi darurat (emergency item) yang akan disepakati pada Sidang Majelis Ke-144, Kamis, ramah gender. Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang merupakan pimpinan Forum of Women Parliamentarians IPU tahun ini melaporkan kepada para delegasi bahwa usulan kelompok itu telah masuk ke dalam draf resolusi yang diadopsi oleh Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional dan Komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan.\"Saya berharap (usulan kami) diadopsi oleh Sidang Majelis,\" kata Irine saat menyampaikan laporannya memimpin sesi ke-33 Forum Parlemen Perempuan IPU di BICC, Nusa Dua, Bali, Kamis.Sidang Majelis Ke-144 IPU yang digelar pada tanggal 20–24 Maret 2022 membahas dua draf resolusi, yang pertama tentang penyelesaian konflik dan upaya memelihara perdamaian abadi, dan kedua mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pendidikan pada masa pandemi.Dalam pembahasannya, yang berlangsung di komite-komite pengarah, Forum of Women Parliamentarians berupaya mengarahkan para delegasi agar mendengar suara perempuan serta memperhatikan kebutuhan mereka dan kelompok rentan lainnya.\"Kasus kekerasan karena gender dan kekerasan seksual terus meningkat pada situasi konflik, penggusuran, dan pengungsian. Kami sepakat suara korban kekerasan harus didengar dan hak-hak mereka harus dipenuhi,\" terang Irine.Ia menambahkan bahwa Forum of Women Parliamentarians juga sepakat bahwa ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses internet.\"Kami meminta kebijakan dan sumber daya yang dibuat oleh parlemen dapat mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan, serta untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan,\" tegas Irine.Forum of Women Parliamentarians juga mengusulkan perempuan harus dilibatkan secara berimbang dalam resolusi konflik Rusia dan Ukraina yang nantinya disepakati Sidang Majelis Ke-144 IPU, Kamis.Dalam draf resolusi yang disusun oleh komite khusus itu, ada satu usulan Indonesia yang diterima oleh para delegasi, yaitu pembentukan satuan tugas (task force).Terkait dengan itu, Irine menegaskan bahwa Forum of Women Parliamentarians mendesak satuan tugas itu harus terdiri atas 50 persen perempuan.\"Tidak ada resolusi konflik (yang berhasil) dan tidak ada perdamaian abadi tanpa keterlibatan perempuan di garis depan,\" kata Irine.Pada kesempatan yang berbeda, Irine menerangkan berbagai usulan Forum of Women Parliamentarians sejalan dengan misi Ketua DPR RI Puan Maharani yang pada tahun ini bertugas sebagai pimpinan sidang majelis.\"(Usulan) itu sejalan dengan semangat yang disampaikan Ketua DPR RI yaitu bagaimana kita mampu membangun culture of peace (budaya damai) dan menempatkan perempuan sebagai agent of peace (agen perdamaian),\" kata Irine usai memimpin sidang terakhir Forum of Women Parliamentarians, Kamis. (Ida/ANTARA)
Kementan Komitmen Tingkatkan Produktivitas Petani Kabupaten Morut
Morowali Utara, FNN - Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Morut agar seluruh petani di daerah itu dapat hidup lebih sejahtera dari hasil pertanian. Staf Khusus Menteri Pertanian Erick Tamalagi mengatakan upaya itu dilakukan dengan berbagai terobosan meliputi mendatangkan ahli teknologi untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil pertanian Morut, pemberian bibit maupun pupuk kepada seluruh petani, pembinaan pasca panen, memaksimalkan pemanfaatan lahan dan berbagai terobosan lainnya. \"Konsep kita jelas. Ke depan tidak ada lahan tidur. Harus diolah dan dimanfaatkan. Kalau perlu orang tidur di lahan pertaniannya sehingga semua lahan produktif,\" katanya, di Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu. Ia juga menyinggung masuknya berbagai perusahaan pertambangan di Morut yang kemudian membutuhkan tenaga kerja sangat banyak. Hal tersebut membuka peluang bagi petani karena perusahaan tersebut sudah pasti membutuhkan pasokan bahan makanan dan sayuran dalam jumlah besar untuk memberikan makan tenaga kerjanya. \"Lahan kita masih luas. Tanamlah sayur, buah-buahan atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai perusahan tersebut mendatangkan sayuran atau hasil pertanian lainnya dari luar, Morut,\"ujarnya. Sangat rugi, katanya, jika perusahaan-perusahaan tambahan di Morut yang mempekerjakan hingga puluhan ribu karyawan itu mendatangkan bahan-bahan makan utamanya bahan makanan hasil pertanian dari luar Kabupaten Morut Oleh sebab itu ia meminta seluruh petani agar tidak menyia-nyiakan peluang emas itu. Ia yakin taraf hidup petani Morut dapat naik jika memanfaatkan peluang berharga tersebut yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. (mth/Antara)
KPK Duga Ada Komunikasi Khusus dalam Pengurusan DID Tabanan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya komunikasi khusus antara beberapa pihak dalam pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tahun 2018.Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan salah satu komunikasi khusus tersebut diduga terjadi antara mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar dan pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan.\"Untuk mengonfirmasi dugaan adanya komunikasi khusus dalam pengurusan DID, pada hari Selasa (22/3), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik memeriksa Bahrullah Akbar sebagai saksi,\" kata Ali.Selanjutnya pada hari Rabu (23/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik KPK mengonfirmasi perihal administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan.Untuk mengonfirmasi hal tersebut, KPK memeriksa PNS Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Yuddi Saptopranowo sebagai saksi.\"Yuddi Saptopranowo hadir dan dikonfirmasi mengenai administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan perkara ini,\" ujar Ali.Terkait dengan detail kasus dugaan korupsi tersebut, saat ini, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.KPK akan memublikasikan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada 11 November 2021 juga telah memeriksa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai saksi.KPK saat itu mengonfirmasi Ni Putu Eka Wiryastuti terkait dengan persetujuannya dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan pada tahun 2018.Selain itu, tim penyidik juga telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut. (mth/Antara)
Minyak Melonjak, Gangguan Pipa Kaspia Tambah Kekhawatiran Pasokan
New York, FNN - Harga minyak melonjak lima persen menjadi lebih dari 121 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) karena gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakh melalui pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC) menambah kekhawatiran atas pasokan global yang ketat.Situasi tersebut menambah kekhawatiran pasar tentang efek riak sanksi berat terhadap Rusia, eksportir minyak mentah terbesar kedua di dunia setelah invasi ke Ukraina.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei bertambah 6,12 dolar AS atau 5,3 persen menjadi menetap di 121,60 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terangkat 5,66 dolar AS atau 5,2 persen menjadi ditutup di 114,93 dolar AS per barel.Pipa CPC adalah jalur pasokan yang signifikan untuk pasar global, membawa sekitar 1,2 juta barel per hari dari kelas minyak mentah utama Kazakhstan, atau 1,2 persen dari permintaan global.Harga acuan minyak terus menguat sejak Rusia menginvasi Ukraina sebulan lalu dalam apa yang disebutnya \"operasi militer khusus\" dan Amerika Serikat serta sekutunya menjatuhkan sanksi berat terhadap negara itu, mengganggu perdagangan minyak dunia.Rusia mengekspor antara 4 juta dan 5 juta barel minyak mentah setiap hari menjadikan eksportir terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Analis memiliki perkiraan yang bervariasi tentang berapa banyak minyak yang tidak dapat mencapai pasar. \"Ada konsensus yang berkembang bahwa larangan de facto atas pembelian minyak Rusia telah mengakibatkan gangguan pasokan 2 hingga 3 juta barel per hari, dan sampai dunia dapat menemukan cara untuk mengganti minyak itu, kita akan naik lebih tinggi sampai penghancuran permintaan terjadi,\" kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates di Houston.Ekspor minyak mentah dari terminal CPC Kazakhstan di pantai Laut Hitam Rusia berhenti total pada Rabu (23/3) setelah kerusakan yang disebabkan oleh badai besar dan cuaca buruk yang terus berlanjut, kata seorang agen kapal pelabuhan dan kepala CPC.Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak kemudian mengatakan bahwa pasokan minyak oleh CPC mungkin benar-benar dihentikan hingga dua bulan.Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan lebih banyak sanksi Rusia ketika ia bertemu dengan para pemimpin Eropa pada Kamis waktu setempat di Brussels, termasuk pertemuan darurat NATO. Negara-negara anggota Uni Eropa tetap terpecah tentang apakah akan melarang impor minyak mentah dan produk minyak Rusia setelah Kanada dan Amerika Serikat mengatakan mereka akan melarang impor dari Rusia, dan Inggris mengatakan akan mengurangi pembelian tersebut.\"Jika ada harapan bahwa perang akan berkurang, itu tidak benar,\" kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior analisis di Rystad Energy. \"Anda dapat mengharapkan pengetatan lebih lanjut di pasar.\"Stok minyak mentah AS turun 2,5 juta barel pekan lalu, menurut data pemerintah, dibandingkan dengan ekspektasi untuk kenaikan moderat. Produksi minyak mentah tetap datar di 11,6 juta barel per hari selama tujuh minggu berturut-turut. Produsen di Amerika Serikat telah didorong untuk melakukan pengeboran, tetapi produksinya lambat untuk merespon. (mth/Antara)
POPULER
