UNCATEGORIZED
Dirgakkum Korlantas: Arus Balik Tol Jakarta-Cikampek Lancar
Jakarta, FNN - Dirgakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Aan Suhanan memastikan arus balik di tol Jakarta-Cikampek normal dan lancar.\"Arus lalu lintas sementara di pukul 20.00 WIB terpantau kembali normal lancar,\" kata Aan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin malam.Ia mengatakan pemantauan itu dilakukan di Pos Pengamanan Rest Area KM 62 B tol Jakarta Cikampek. Adapun patroli digelar dalam rangka pengamanan arus balik libur Isra Mikraj.Aan membeberkan patroli pemantauan telah digelar sejak Sabtu (26/2). Usai patroli, ia memastikan arus lalu lintas berjalan lancar.\"Meskipun tadi mengalami ketersendatan, namun secara keseluruhan arus lalu lintas di hari libur Senin ini cukup lancar dibanding hari Minggu kemarin,\" kata dia.Pihaknya sempat memberlakukan \"contraflow\" sejak pukul 14.10 WIB dari KM 62 sampai KM 47.Pada pukul 18.00 WIB, petugas memundurkan \"contraflow\" ke KM 65 sampai KM 47.Aan menegaskan kepolisian akan memberlakukan \"contraflow\" secara situasional. \"Contaflow\" diberlakukan jika terjadi ketersendatan arus lalin lantaran adanya perbaikan di bahu jalan.\"Ketika arus ini sudah mulai cair kita akan tutup untuk \'contraflow\' jadi situasional. Pokoknya sampai tuntas sampai lancar baru kita nyatakan pengamanan liburan di bulan Isra Mikraj ini,\" kata dia.Lebih lanjut, Aan mengimbau para pengendara selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dia berpesan agar masyarakat juga berdisiplin dalam berlalu lintas.\"Kemudian di perjalanan tetap gunakan lajur yang sudah ada, tidak ada yang saling serobot, tidak menggunakan bahu jalan, sehingga arus lalu lintas bisa kita kendalikan kita tetap pelihara menjadi lancar,\" katanya.Saat berpatroli arus balik Isra Mikraj, Brigjen Aan didampingi Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Juni. Selain itu, turut hadir Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Eddi Djunaedi dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subantoro. (sws)
Eijkman dan RSCM Jajaki Kerja Sama PKR Sel Punca dan Forensik Genetika
Jakarta, FNN - Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menjajaki kerja sama pusat kolaborasi riset (PKR) sel punca dan forensik genetika.\"Penjajakan kerja sama antara PRBM Eijkman dan RSUPN Ciptomangunkusumo sudah dimulai dan proposal pusat kolaborasi riset sedang disusun sesuai skema pendanaan dari BRIN,\" kata peneliti di Pusat Riset Biomaterial Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Sandi Sufiandi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.Pusat kolaborasi riset tersebut akan membantu peningkatan dinamika riset berbasis layanan kesehatan, karena RSCM berpengalaman melakukan studi klinis, dan tersedia sampel pasien secara kontinyu.Keberadaan PKR Sel Punca akan mendukung terciptanya ekosistem riset sel punca dan meningkatkan riset dan pengembangan sel punca di Indonesia.Sel punca sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu sebagai pengobatan masa depan. Namun, penggunaan terapi sel punca dalam dunia kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Pengembangan dan riset sel punca juga masih belum banyak dilakukan.Bidang penelitian dalam forensik genetika meliputi antara lain analisis DNA yang diperoleh dari sidik jari, photofitting atau fenotip molekuler, forensik satwa liar, serta penerapan teknik molekuler dalam entomologi forensik.Sandi menuturkan pusat kolaborasi riset yang akan dikerjasamakan dengan RSCM sebagian besar meliputi kebutuhan riset dan layanan dari RSUPN Ciptomangunkusumo.Ia mengatakan Pusat Kolaborasi Riset di Gedung Eijkman, yang dulunya adalah kantor Lembaga Biologi Molekuer Eijkman, berperan sebagai hub bagi para pihak yang ingin berkolaborasi dengan BRIN melakukan riset untuk topik spesifik.Sementara pelaksanaan riset yang melibatkan peralatan canggih dan modern bisa dilaksanakan di seluruh infrastruktur dan fasilitas BRIN terutama di Laboratorium Genomik di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman akan melakukan kegiatan riset dan pengembangan di Laboratorium Genomik, dan fasilitas laboratorium lainnya di Kawasan Sains dan Teknologi Cibinong, Jawa Barat serta Gedung Eijkman sebagai hub dalam bentuk pusat kolaborasi riset. (mth)
KPK Panggil Dua Pejabat Pemkab Probolinggo Kasus TPPU Puput Tantriana
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil 14 saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).Adapun dua saksi yang dipanggil, yakni Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono.\"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, TPPU, dan gratifikasi untuk tersangka PTS,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.Dua belas saksi lainnya, yaitu Yuanita Darman selaku PNS, pensiunan bernama Tanto Walono, Anwar selaku wiraswasta, Coco selaku penyelia pelayanan nasabah Bank Jatim Cabang Malang, Kartika Sari dari pihak swasta, Supoyo selaku wiraswasta, Nunung Qudratillah sebagai pemilik toko emas Nawawi.Kemudian, anggota Polri Bayu Widya Tantra, Tjondrosusilo dari pihak swasta, Yenni Kurniawan Hariwinarto selaku ibu rumah tangga, dan dua pegawai BUMN masing-masing Reinny Dwi Yuniwarti dan Kurnia Herawati. Ali mengatakan pemeriksaan 14 saksi itu dilakukan di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya, yaitu Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.KPK juga telah menyita berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar dalam dugaan TPPU Puput tersebut.Adapun aset-aset yang telah disita sebagai berikut. Pertama, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Kedua, tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.Ketiga, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Keempat, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya juga menjerat dua orang itu sebagai tersangka.Terkait kasus suap, Puput dan suaminya saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (mth)
Sejumlah Seniman Sampaikan Dukungan untuk Pembangunan IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Sejumlah seniman senior menyampaikan dukungan untuk program pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. “Kita mendukung semua program-programnya Pak Jokowi, terutama program yang ada di Kalimantan, membuat ibu kota baru. Insya Allah tadi kita sudah lihat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti seluruh rakyat Indonesia bisa jalan-jalan ke sana, kita bisa berwisata ke sana untuk melihat kota yang baru,” kata Ida Royani, salah satu seniman senior yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2), sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Dukungan serupa juga datang dari salah satu personil grup Bimbo, yakni Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo. Bahkan, sebelum rencana pembangunan IKN, Bimbo telah membuat lagu bertema Nusantara. \"Kami dari Bimbo mendukung ibu kota baru di Kalimantan. Sebelum itu jadi pun, kami sudah membuat lagu Bumiku Nusantara,\" ujar Sam. Pada Rabu (23/2) ini, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah seniman senior dan menerima berbagai aspirasi dari mereka. \"Kami menyampaikan aspirasi kami mengenai hal-hal kebudayaan, bagaimana budaya itu sebetulnya mempererat sebuah persatuan, bagaimana budaya itu adalah memperkaya kebinekaan kita. Ada beberapa juga yang kami sampaikan selain juga sarana dan prasarana kebudayaan yang ada di sini,\" ujar Indrodjojo Kusumonegoro atau Indro Warkop usai pertemuan. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai payung hukum pembangunan IKN Nusantara, sekaligus pemindahan IKN dari Jakarta.Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sws)
Pakar: Deltacron Varian Gabungan BA.1 dan B.1617.2
Jakarta, FNN - Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama mengemukakan Deltacron merupakan varian baru gabungan BA.1 dan B.1617.2 yang telah memperoleh pengakuan dari otoritas berwenang di Inggris sebagai laporan yang sedang diawasi.\"Sekarang memang dilaporkan adanya varian hibrid Deltacron ini, yang disebut gabungan BA.1 dan B.1617.2. Di Inggris varian ini dimasukkan ke dalam variant surveillance report, \" kata Tjandra Yoga Aditama melalui keterangan tertulis serta dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan kemunculan varian Deltacron telah dilaporkan di Siprus sejak 2021, tapi waktu itu banyak yang menganggap virus tersebut hanya sebagai pencemaran di laboratorium.Kemudian pada 7 Januari 2022, United Kingdom Health Security Agency (UKHSA) mengirim 25 sekuen varian Deltacron ke situs pengumpulan data global genom bernama GISAID.\"Deltacron baru ramai diperbincangkan pada Februari 2022,\" katanya.Tjandra yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu mengatakan ada dugaan varian baru Deltacron terbentuk pada seseorang yang tertular dua varian sekaligus, yakni BA.1 dan B.1617.2. \"Tapi belum jelas apakah terjadi di Inggris atau merupakan kasus impor ke negara itu,\" katanya.Di sisi lain, kata Tjandra, WHO pada awal Januari 2022 menyebut ada kemungkinan seseorang dapat terserang beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 sekaligus.\"Seperti juga mungkin saja seseorang terinfeksi COVID-19 dan juga pada saat yang sama terinfeksi Influenza,\" katanya.Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara 2018-2020 itu memastikan hingga sekarang belum ada informasi resmi dari UKHSA tentang kemungkinan penularan serta gejala yang timbul dari Deltacron.\"Walaupun ada pendapat beberapa pakar tentang Deltacron, nampaknya kita masih perlu menunggu beberapa waktu ke depan,\" katanya.Tjandra menambahkan Deltacron dan Delmicron yang sempat ramai diperbincangkan publik pada Desember 2021 merupakan dua hal berbeda.\"Delmicron yang tadinya disebut-sebut sebagai gabungan dari varian Delta dan varian Omicron ternyata hal ini tidak benar. Istilah Delmicron hanyalah bermula dari keterangan Dr Shashank Joshi, salah seorang anggota satgas dari negara bagian Maharashtra di India yang kebetulan diwawancara media, bukan dalam bentuk tulisan ilmiah,\" katanya.Tjandra mengatakan otoritas berwenang di India, termasuk yang ternama seperti Indian Council of Medical Research (ICMR) tidak pernah memberikan informasi tentang ada tidaknya Delmicron.\"Juga tidak ada pernyataan dari organisasi resmi apapun di India begitu juga tidak ada penjelasan dari pakar lain yang menyebutkan tentang Delmicron,\" katanya. (mth)
Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan, karena terbukti memberi suap senilai Rp 3,099 miliar dan 36.000 dolar AS, sehingga totalnya sekitar Rp 3,619 miliar, kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.\"Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut berdasarkan dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 250 juta, yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 bulan,\" kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022.Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Azis divonis empat tahun dan dua bulan penjara, ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.Majelis hakim, yang terdiri dari Muhammad Damis, Fazhal Hendri dan Jaini Bashir, juga mencabut hak politik Azis selama empat tahun ke depan.\"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,\" tambah Hakim Damis.Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.\"Hal-hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR, terdakwa tidak mengakui kesalahan, terdakwa berbelit-belit selama persidangan. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa punya tanggungan keluarga,\" ungkap Damis, sebagaimana dikutip dari Antara.Perkara ini diawali saat KPK melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, sejak 8 Oktober 2019, dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap.Azis berusaha agar dirinya dan Aliza Gunado, yang juga kader Partai Golkar, tidak dijadikan tersangka oleh KPK. Azis meminta bantuan penyidik KPK dan dikenalkan dengan Stepanus Robin, yang telah menjadi penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019 dari unsur Polri.Azis lalu bertemu dengan Stepanus Robin di rumah dinas Azis pada Agustus 2020, guna mengurus kasus yang melibatkan Azis dan Aliza, terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.Stepanus Robin dan Maskur Husain menyampaikan kesediaannya untuk membantu, dengan imbalan uang sejumlah Rp 4 miliar, dengan perhitungan masing-masing sejumlah Rp 2 miliar dari Azis dan Aliza Gunado, dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta.Uang muka diberikan Azis ke Stepanus Robin dan Maskur Husain, dengan pembagian Stepanus Robin menerima Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta. Uang tersebut ditransfer dari rekening BCA milik Azis secara bertahap sebanyak empat kali, masing-masing sejumlah Rp 50 juta, yaitu pada tanggal 2, 3, 4 dan 5 Agustus 2020.Pada 5 Agustus 2020, Azis kembali memberi uang tunai 100.000 dolar AS kepada Stepanus Robin di rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan.Selanjutnya, sejumlah 36.000 dolar AS diserahkan kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan sisanya sebanyak 64.000 dolar AS ditukarkan di money changer menjadi sejumlah Rp 936 juta.Uang hasil penukaran tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain sebesar Rp 300 juta pada awal September 2020 di rumah makan Borero Keramat Sentiong.Selain pemberian itu, pada Agustus 2020 sampai Maret 2021, Azis juga beberapa kali memberikan uang kepada Stepanus Robin dan Maskur Husain, dengan jumlah keseluruhannya senilai 171.900 dolar Singapura.Stepanus Robin kemudian menukar uang tersebut di money changer, dengan menggunakan identitas temannya bernama Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah, menjadi bentuk rupiah sejumlah Rp 1.863.887.000.Sebagian uang tersebut lalu diberikan Robin kepada Maskur Husain pada awal September 2020, sejumlah Rp1 miliar dan Rp 800 juta, pada September 2020.Sehingga, total suap yang diberikan oleh Azis Syamsuddin kepada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain adalah Rp 3.099.887.000 dan 36.000 dolar AS. Terhadap putusan tersebut, Azis Syamsuddin dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. (MD).
Lapas Lubukbasung Bakal Bekali Keterampilan Seluruh Warga Binaan
Lubukbasung, FNN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat bakal membekali warga binaan dengan keterampilan pengelasan dan cara pembuatan mobiler, agar mereka bisa bersaing setelah selesai menjalankan masa hukuman.\"Saya menargetkan 300 warga binaan di Lapas Kelas IIB Lubukbasung dapat pelatihan keterampilan,\" kata Kepala Lapas Kelas IIB Lubukbasung, Suroto di Lubukbasung, Selasa.Ia mengatakan, saat ini 60 dari 300 warga binaan yang telah dilatih plat pengelasan 2F dan membuat mobiler selama dua tahun terakhir.Pada tahun ini, tambahnya 38 warga binaan yang bakal dilatih keterampilan dari tiga paket pelatihan.Ke tiga paket pelatihan itu berasal dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Agam sebanyak satu paket pelatihan plat pengelasan 2F dan Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM.\"Untuk pelatihan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Agam sebanyak 16 peserta telah dimulai pada Selasa (15/2) sampai Minggu (6/3). Pelatihan ini kita fokuskan untuk membuat tenda, karena Lapas belum memiliki tenda dan selama ini menyewa ke pihak lain,\" katanya.Ia menambahkan, pelatihan itu diberikan untuk membekali mereka tentang keterampilan sehingga mereka mampu bersaing dengan tenaga kerja lain, karena mereka diberikan sertifikat dan terlatih.Setelah itu, mereka mampu membuka usaha sendiri setelah menjalankan masa hukuman.\"Selama ini alasan mereka melakukan kesalahan akibat tidak memiliki keterampilan dan mereka telah kita bekali, agar tidak melakukan kesalahan nantinya,\" katanya.Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Agam, Retmiwati menambahkan warga binaan ini dilatih oleh instruktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) di Lapas Kelas IIB Lubukbasung.\"Saya berharap agar peserta mengikuti pelatihan dengan serius,\" katanya.Selama 2022, pihaknya mengadakan 23 paket pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan melalui APBD sebanyak 14 paket dan APBN sembilan paket.Ke 23 paket pelatihan itu untuk 10 sub kejuruan dan sudah dimulai pelatihan tersebut.Kejuruan pelatihan itu berupa asisten pembuatan pakaian empat paket, pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir manual tiga paket, pembuatan roti dan kue enam paket, plat pengelasan 2F dua paket dan bahasa Jepang satu paket.Kemudian servis sepeda motor konvensional tiga paket, practical office advance satu paket, video editing satu paket, plat welder pengelasan SMAW posisi 3F satu paket dan fillet welder pengelasan SMAW posisi 2F/PB satu paket. (sws)
Dokter RSUI Sebut Teknik ERAS Percepat Pemulihan Operasi
Jakarta, FNN - Dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Universitas Indonesia, dr. Anggara Gilang Dwiputra, Sp. An, mengatakan, saat ini terdapat pendekatan berbasis bukti untuk mempercepat masa pemulihan pasien setelah menjalani operasi, yakni Enhanced recovery after surgery (ERAS).“Dengan teknik ERAS, pasien yang telah menjalani operasi dapat kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin,\" kata dia seperti dikutip dari siaran pers RSUI, Rabu.Menurut Anggara, teknik ERAS sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 1990-an dan seiring dengan maju dan berkembangnya teknik dan teknologi alat kesehatan, maka membuat teknik ERAS semakin populer di masyarakat akhir-akhir ini.Tujuan adanya teknik ERAS yakni agar pasien lebih aman dan nyaman saat maupun pasca menjalani operasi. Penelitian menunjukan, teknik ini dapat mempercepat masa pemulihan 30 - 40 persen, mengurangi komplikasi operasi, dan pembiusan lebih minimal.Umumnya ERAS dikenal masyarakat sebagai teknik untuk mengurangi nyeri saat melakukan operasi sesar saat bersalin. Tetapi, ERAS pertama kali diperkenalkan untuk prosedur operasi saluran cerna (kolon- rektal).ERAS dapat digunakan untuk tindakan operasi saluran cerna (colon- rectal) (87 persen), kandungan (51persen), tumor (39 persen), dan saluran kemih (35 persen).\"Secara umum, manfaat metode ERAS adalah pemulihan cepat setelah operasi, mengurangi lama rawat rumah sakit, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien, dan mengurangi resiko komplikasi operasi,\" tutur Anggara.Ada sejumlah komponen yang mempengaruhi keberhasilan teknik ERAS, salah satunya konseling pre-operatif. Pada proses konseling ini, seseorang yang akan menjalani operasi diberikan edukasi mengenai proses pembiusan dan proses operasi yang akan dijalani, resiko dan komplikasi, cara untuk mencegah efek samping dan meminimalisir resiko tindakan.Kedua, optimalisasi nutrisi dan penyakit komorbid. Pada komponen ini seseorang yang akan menjalani ERAS harus dipastikan status nutrisi dan penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi, diabetes dalam kondisi terkontrol sehingga pasien dalam kondisi optimal sebelum menjalani operasi dengan teknik ERAS.Ketiga, pemberian anti nyeri, antimual atau antimuntah multimodal. Dokter akan memberikan beberapa jenis golongan dari anti nyeri, anti mual atau anti muntah agar mencapai efek anti nyeri atau antimual atau antimuntah yang optimal serta meminimalisir efek dari pemberian obat tersebut.Selanjutnya, pemberian obat bius dan mobilisasi dini. Keberhasilan teknik ERAS juga tak luput dari kerja sama yang kuat interdisipliner antara dokter operator (dokter bedah), dokter anestesi, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter gizi, dan keperawatan yang dilakukan saat persiapan sebelum operasi, proses operasi, maupun pasca operasi. (mth)
Polda Kalteng Pastikan Distribusi Minyak Goreng Aman
Palangka Raya, FNN - Kepala Subdit I Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah AKBP Basa Emden Banjarnahor memastikan pendistribusian minyak goreng di provinsi setempat aman dan tidak ada penimbunan.\"Kami selalu memonitoring terkait persoalan distribusi minyak goreng di wilayah hukum kami, apabila ada ditemukan penimbunan maka kami akan tindak tegas dan sejauh ini belum ada terkait hal tersebut,\" katanya di Palangka Raya, Rabu.Ia menuturkan, apabila seseorang berstatus sebagai distributor maka yang bersangkutan bisa saja melakukan penyetokan barang, namun tetap dengan kapasitas normal dan batasan yang sudah ditentukan.Tetapi jika yang melakukan penyetokan barang melebihi aturan hingga membuat barang langka di pasaran, maka hal tersebut bisa dikatakan penimbunan dan bisa ditindak tegas.\"Pada intinya selagi tidak melanggar aturan tentu tidak ditindak tegas, karena distributor itu melakukan penyimpanan barang ada aturannya,\" ucapnya.Dia menegaskan, jika ada yang memanfaatkan kondisi seperti sekarang ini serta mengakibatkan kekosongan, maka bisa disebut melakukan penimbunan.\"Pokoknya apabila tidak ada legalitasnya dan kerja sama distributor kami tindak,\" ujar perwira berpangkat melati dua itu.Banjarnahor mengungkapkan, terkait pengawasan pihaknya sudah menginstruksikan seluruh wilayah bergerak dengan menekankan agar para Kepala Satuan Reskrim di jajaran Polres, bersama tim terkait terus memonitor kondisi bahan kebutuhan kebutuhan masyarakat itu.Jika masyarakat menemukan atau mencurigai terkait adanya dugaan aksi penimbunan minyak goreng, agar segera melaporkan ke polisi untuk segera ditindaklanjuti.”Konkretnya tindakan tegas, Makanya kami juga antisipasi berbagai modus kejahatan itu, dengan salah satu contoh mengumpulkan barang dengan jumlah banyak hingga kosong di pasaran, sehingga dampaknya harga naik dan baru distribusikan. Nah itu yang kami terus monitor, walaupun sejauh ini belum ada indikasi oknum pedagang melakukan penimbunan minyak goreng,\" demikian Banjarnahor. (sws)
Polres OKU Tingkatkan Pelayanan Menuju Zona Integritas WBBM
Baturaja, FNN - Jajaran Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menuju zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) AKBP Danu Agus Purnomo di Baturaja, Selasa (8/2), menegaskan kepada seluruh jajarannya agar bekerja keras untuk mewujudkan zona integritas WBBM pada institusi kepolisian di wilayah itu.Ia memerintahkan seluruh personel untuk berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga predikat zona integritas dapat diraih tahun ini.\"Seluruh personel Polri wajib mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada institusi kepolisian di Kabupaten OKU,\" katanya.Untuk meraih predikat tersebut, pihaknya akan meningkatkan kapasitas dan akutasibilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.Terkait birokrasi bersih, kata dia, Polres OKU tidak hanya meningkatkan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas seperti SIM, STNK, BPKB dan pelayanan intelijen, termasuk juga personel di penyidikan diminta secara maksimal melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Institusi kepolisian tidak akan memberikan toleransi jika ada personel yang terbukti berani melakukan tindakan korupsi, pungli, dan gratifikasi saat melaksanakan tugas dalam pelayanan kepada masyarakat.“Silakan laporkan jika ada personel Polres OKU yang nekat melakukan tindakan melanggar hukum tersebut saat menjalankan tugas dan saya pastikan akan memberikan sanksi tegas,” katanya. (sws)
POPULER
