UNCATEGORIZED
Pemerintah Tetapkan Harga Biodiesel Rp14.436 per Liter pada Maret 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar untuk produk bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar Rp14.436 per liter pada Maret 2022. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan besaran konversi minyak sawit mentah atau crude palm oil menjadi biodiesel adalah senilai 85 dolar AS per metrik ton. \"Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan Maret sebesar Rp14.436 per liter ditambah ongkos angkut,\" kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Nilai ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM mengenai harga indeks pasar produk biodiesel. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 senilai Rp14.352 per dolar AS. Kementerian ESDM mencatat harga rata-rata minyak sawit mentah selama periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 sebesar Rp15.373 per kilogram. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena budidayanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Sepanjang 2021, kebijakan mandatori B30 yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel untuk domestik sebesar 9,3 juta kiloliter pada tahun lalu telah menghemat devisa sebesar Rp66,54 triliun. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta kiloliter dengan dana sebesar Rp110 triliun. Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta kiloliter. Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Kebijakan meningkatkan alokasi biodiesel pada 2022 dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan sebanyak 33,84 juta kiloliter. (mth/Antara)
Menkominfo: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG G20
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate pada ajang Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcelona, menjelaskan misi Indonesia untuk mendorong tata kelola data global pada forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20. “Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Johnny dalam sesi \"GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy\", dikutip Kamis. Selama pandemi COVID-19 terlihat data khususnya di ruang digital memainkan peran penting dalam inovasi hingga pengembangan ekspansi bisnis serta solusi pemulihan akibat pandemi. Johnny menilai tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global, bahwa implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. \"Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” ujar Johnny. Tentunya dalam Presidensi G20 Indonesia, diharapkan solusi tata kelola data memegang prinsip bahwa transfer data lintas negara wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan kerjasama dan kolaborasi antarnegara tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari perasaan yang tidak nyaman. \"Untuk menjawab tantangan yang dimaksud, Indonesia menerapkan empat pilar dalam cross-border data flow and data free-flow with trust yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity,” kata Johnny. Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Johnny menjelaskan kepada para audiens dalam ajang MWC 2022 empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust. Ia dengan yakin mengatakan empat prinsip itu akan masuk dalam pembahasan isu prioritas di Digital Economy Working Group (DEWG) yang dipimpin Indonesia tahun ini. “Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” katanya. Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum. Ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Terakhir rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul “Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan” di 2021, Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital. “Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkapnya. Dalam Presidensi G20 Indonesia, Menteri Johnny menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfers yang dikembangkan oleh Presiden Italia sebelumnya. Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat. “Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data,” tegas Johnny. (mth/Antara)
Pegawai Haminte
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan SUATU hari saya bertanya pada bapak M. Syafi\'i ketika sama-sama anggota DPR dari PPP. Benar Pak Tuan Ahmad Hassan Bandung pernah Mentri Agama jaman RIS? Benar, jawab Pak Syafi\'i, \'pan saya Menteri Sosialnya. Tuan Hassan berkisah pegawai haminte di kantor dia cuma seorang. Tatkala ia lagi ada kerja di ruangnya ia mendengar percakapan pegawainya dengan tamu yang tampaknya Pastor. Bapak Pastor minta surat jalan karena mau keluar kota. Keharusan di jaman itu. Pegawai jawab, besok saja Pak. Pastor terus berlalu dengan bersepeda. Tuan Hassan kaget dan tanya ke pegawai, Kok saudara jawab besok saja, saya \'kan ada. Pegawai jawab, pak di kantor haminte mana saja kalau ada yang minta tolong memang jawabnya besok saja . Tuan Hassan Bandung lari ke jalan manggil-manggil Pastor, Tuan Pastor sekarang, bukan besok saja. Pegawai haminte juga ada yang bertugas sebagai sopir majikan yang jadi ambtenaar, pegawai tinggi, di kantor haminte. Ambtenaar orang Belanda, driver Betawi. Tuan Ambtenaar siap naar kantoor, dia lihat mobilnya berdebu. Diding, driver, lagi jongkok di pavilion minum kopi. Tuan teriak, Diding ke sini kamu! Diding berhadir. Tuan colek mobil yang berdebu dengan jarinya dan kasih hunjuk ke Diding, Apa ini, Diding, coba kamu lihat. Diding anteng menjawab, Abu Tuan, masa\' Tuan kaga tau. Tuan marah, Aku tau ini abu, aku bukan tanya namanya, tapi kamu orang mesti paham, aku ada suruh kamu orang kasi bersih ini auto, mengérti? Tentu adegan begini sejak jaman PNS sampai ASN sudah tak ada lagi. Bagaimana pun administrative behaviour membaik. Meski belum memuaskan, tapi dalam keadaan ekonomi memburuk, keadaan ASN umumnya tak dapat dibilang OK. Kegiatan berkurang bukan soal pandemi saja, lagi parah karena anggaran menipis. ASN tak boleh unjuk rasa, mereka bukan pekerja. Paling mereka bertukar rasa dengan sesama. Keadaan econ yang memburuk ini harus cepat berlalu karena memangsa rupa2 golongan apakah itu yang berpenghasilan tetap seperti ASN dan kaum pekerja, atau sektor non formal yang juga sulit mencari nafkah. (Foto atas, tampilan pegawai gemeente (haminte)/pegawai pemerintah, sampai tahun 1950 masih seperti ini) (*)
Janji Menko Perekonomian untuk Penambahan Kuota KUR di Sumsel
Jakarta, FNN. Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto menjanjikan penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan setelah terserap senilai Rp 8 triliun pada 2021.“Pokoknya ‘unlimited’ (tak terbatas), dananya tersedia,” kata Airlangga saat penyerahan secara simbolis KUR bagi pelaku UMKM Sumsel di Palembang, Jumat.Airlangga menilai penyaluran KUR di Sumsel tergolong baik, karena tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika ingin melakukan penambahan dari kuota yang diberikan, maka perbankan penyalur KUR dapat mengajukan ke pemerintah.Pada 2021, Sumsel mampu merealisasikan Rp4,4 triliun sementara pada 2022 mencapai Rp8 triliun yang disalurkan oleh bank milik pemerintah (BRI, Bank Mandiri, BNI) dan Bank Sumsel Babel.Pada tahun 2022 ini, pemerintah mengharapkan penyerapan KUR menjadi lebih baik karena subsidi bunga ditambah 3,0 persen dari sebelumnya hanya 6,0 persen.Apalagi, ia melanjutkan pemerintah sudah menambah kuota KUR dari Rp280 triliun pada 2021 menjadi Rp373 triliun pada tahun 2022.Kemudian, yang tak kalah penting yakni pinjaman KUR, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta bisa diakses calon debitur tanpa harus memiliki jaminan.“Untuk tambahan subsidi 3,0 persen itu sudah diperpanjang dari Juni hingga akhir tahun ini, sudah keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya,” kata dia.KUR diharapkan tak hanya menyasar sektor pertanian, perdagangan dan jasa di Sumsel tapi juga sektor peremajaan lahan sawit.Kali ini pemerintah sudah membuat skema untuk petani sawit dengan masa pengembalian selama lima tahun. Terkait ini, pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk membantu petani sawit senilai Rp30 juta per hektare dalam bentuk hibah.Dengan kombinasi dana KUR dan hibah dari BPDKS ini diharapkan dapat membantu pekebun sawit yang tanamannya sudah berusia tua (di atas 25 tahun) untuk segera diremajakan.Harapannya, model ini dapat juga dicontoh oleh sektor perkebunan karet, kata dia.Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyaluran KUR di Sumsel terbilang sukses karena banyak diakses oleh sektor pertanian dengan membentuk kluster pertanian.Sumsel yang memiliki beragam program di sektor pertanian sangat mengharapkan alokasi KUR ini dapat terus bertambah, apalagi rasio ketidaklancaran pembayaran kredit (NPL) nyaris nol persen.“NPL sangat rendah sekali dan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumsel sudah di atas rata-rata nasional, tentunya kami mengharapkan ini dapat dijadikan parameter dan indikator penentuan kuota KUR,” katanya.Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo Argo mengatakan perusahaannya dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR Rp1,575 triliun pada 2022. Alokasi ini bertambah dari tahun 2021 yang hanya berkisar Rp1 triliun.“Kami optimistis ini dapat terserap maksimal karena yang menjadi bidikan utama sektor pertanian. Seperti diketahui sektor ini relatif tidak terpengaruh oleh pandemi,” kata dia. (Sumber: ANTARA)
Kendaraan Listrik Buatan UGM akan Digunakan di Bandara YIA
Jakarta, FNN. Kendaraan listrik buatan Fakultas Teknik UGM yang diberi nama Gadjah Mada Airport Transporter electric (GATe) akan digunakan untuk layanan transportasi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA).Penyerahan kendaraan listrik yang diproduksi UGM kepada PT Angkasa Pura I berlangsung di Balairung UGM, Yogyakarta, Jumat.\"Rencananya ada tujuh unit, tetapi sementara satu unit dulu yang sudah selesai untuk hari ini dan secara simbolis kami serahkan kepada AP I untuk penggunaan di Bandara YIA,\" kata ketua Tim Pengembang GATe Muh. Arif Wibisono.GATe yang dikembangkan mulai tahun 2019 didesain sebagai kendaraan bandara berkecepatan rendah di bawah 25 km per jam dengan kapasitas 4 hingga 6 orang.Arif mengatakan kendaraan listrik itu menggunakan baterai lithium yang bisa menempuh jarak hingga 70 km setelah diisi daya selama 6 sampai 7 jam.Dalam pengembangan GATe, menurut dia, tim peneliti berupaya meningkatkan penggunaan komponen lokal sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).\"Sebenarnya hampir semua bisa kita produksi sendiri tapi masih dalam skala prototipe, sehingga butuh proses lagi untuk mencapai keandalan untuk dipakai oleh konsumen. Saat ini sudah sekitar 50 - 60 persen,\" kata Arif.Ia menambahkan tim peneliti akan terus melakukan pengembangan pada GATe hingga jumlah komponen yang bisa diproduksi meningkat.Prototipe GATe sendiri telah diuji di beberapa lokasi, di antaranya di lingkungan kampus UGM, Bandara YIA, dan Candi Borobudur, dengan berbagai pengukuran performa yang dibutuhkan. \"Sekarang kita masuk ke tahun ketiga untuk finalisasi, jadi ini sudah cukup matang. Tinggal mungkin ada beberapa perbaikan nantinya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen seperti apa,\" ujar dia.Riset kendaraan listrik untuk kebutuhan khusus dilakukan melalui kerja sama LPDP dengan Direktorat Penelitian UGM. Fakultas Teknik UGM juga menerima bantuan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I untuk pembuatan dan pengembangan GATe.Rektor UGM Prof Panut Mulyono berharap kendaraan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pelayanan di bandara. \"Ini adalah suatu penghargaan bagi kami di UGM, dan juga sebagai pengujian untuk produk yang telah dibuat. Jika diperlukan tentunya akan dilakukan perkembangan untuk perbaikan kualitas sehingga menjadi lebih baik,\" kata Panut.Rektor mengatakan produk ini diharapkan dapat digunakan tidak hanya di YIA tetapi juga di berbagai bandara di Indonesia, sebagai alternatif bagi kendaraan untuk transportasi bandara yang diimpor dari berbagai negara.\"Tentu kami berhadap bandara di Indonesia akan memanfaatkan mobil listrik buatan kita sendiri,\" ujar dia. (Sumber: ANTARA)
Maret 2022 Pemerintah akan Tetapkan Harga Biodiesel Rp14.436 per Liter
Jakarta, FNN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar untuk produk bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar Rp14.436 per liter pada Maret 2022.Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan besaran konversi minyak sawit mentah atau crude palm oil menjadi biodiesel adalah senilai 85 dolar AS per metrik ton.\"Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan Maret sebesar Rp14.436 per liter ditambah ongkos angkut,\" kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.Nilai ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM mengenai harga indeks pasar produk biodiesel.Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 senilai Rp14.352 per dolar AS.Kementerian ESDM mencatat harga rata-rata minyak sawit mentah selama periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 sebesar Rp15.373 per kilogram.Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel.Indonesia menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena budidayanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia.Sepanjang 2021, kebijakan mandatori B30 yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel untuk domestik sebesar 9,3 juta kiloliter pada tahun lalu telah menghemat devisa sebesar Rp66,54 triliun.Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta kiloliter dengan dana sebesar Rp110 triliun. Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta kiloliter.Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Kebijakan meningkatkan alokasi biodiesel pada 2022 dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan sebanyak 33,84 juta kiloliter. (Sumber: ANTARA)
Wacana Perubahan Status Pandemi Perlu Kajian Mendalam
Jakarta, FNN. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai wacana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia perlu kajian mendalam dan komprehensif sehingga pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan perubahan status tersebut.\"Saya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan status pandemi ke status endemi dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian jangan sampai keputusan yang diambil di kemudian hari, membuat Indonesia kembali ke situasi awal pandemi,\" kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, pemerintah bersama para pakar harus benar-benar mengkaji secara mendalam terkait wacana perubahan status pandemi tersebut. Dia menilai kajian tersebut perlu didukung data-data ilmiah dan empiris serta analisis pakar yang menunjukkan kondisi pandemi terus membaik.\"Pemerintah perlu berkomitmen untuk terus memantau secara rinci terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia dan termasuk memantau juga perkembangan COVID-19 di negara lain. Selain itu untuk terus berupaya mengendalikan pandemi di Tanah Air, agar status endemi dapat terealisasi,\" ujarnya.Selain itu Bamsoet juga menyoroti peningkatan jumlah daerah yang berada pada PPKM level 4, dari semula empat daerah menjadi tujuh daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Madiun.Dia meminta pemerintah untuk menginstruksikan ke pemerintah daerah di masing-masing wilayah dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PPKM. \"Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi yang selama ini diterapkan,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah di tujuh daerah tersebut agar lebih serius menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memperkuat upaya mitigasi penanganan, salah satunya mengoptimalkan tes, penelusuran, dan tindak lanjut perawatan (3T).Dia menilai perlu komitmen pemda yang daerahnya mengalami peningkatan level PPKM agar lebih serius dalam menerapkan kebijakan/aturan yang diberlakukan salah satunya terkait pembatasan mobilitas masyarakat.\"Dan termasuk pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Karena apabila dua indikator tersebut benar-benar diterapkan secara disiplin maka sangat kecil kemungkinan terjadinya peningkatan PPKM berlevel,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah khususnya di tujuh daerah terkait untuk terus mengakselerasi program vaksinasi COVID-19, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua hingga dosis booster untuk menciptakan kekebalan kelompok secara menyeluruh. (Sumber: ANTARA)
Hasil Survei LSI Menunjukkan Mayoritas Masyarakat Menolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Jakarta. FNN. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi. \"Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi dalam rilis daring, Kamis (3/3/2022). “Penolakan merata di segala sektor demografi, tidak hanya di kalangan tertentu,” tambahnya. Djayadi juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat. \"Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata dia. (Sumber: Liputan6)
.jpeg)
Revolusi Sosial
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADALAH La Nyalla AA Mattalitti Ketua DPD RI yang menyatakan bahwa revolusi sosial bisa terjadi jika penyelenggara negara sudah kelewatan. Ia menanggapi usulan Cak Imin, Zulhas, dan Airlangga tentang penundaan Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Menurutnya kesalahan fatal jika penundaan itu terjadi. Rakyat diam dapat mereaksi keras. \"Sekarang mungkin masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat\" kata La Nyalla di Surabaya. Kalimat tegas dan kritis sekaligus \"warning\" ini tentu menggema ke telinga elit politik yang sedang bergerak menuju perilaku politik yang melampau batas. \"Revolusi sosial\" adalah terma yang cukup menarik. Menjadi biasa dan tidak akan mendapat reaksi dari elit kekuasaan ketika disampaikan oleh Ketua DPD RI. Mungkin berbeda jika hal itu dilontarkan oleh Ustad, Habib, Kyai, atau aktivis Islam. Di samping dituduh radikal atau provokasi mungkin juga dikaitkan makar. Maklum rezim ini Islamophobist dan bertelinga tipis. Karena penundaan Pemilu adalah melawan Konstitusi, maka \"warning\" ini menjadi sangat penting. Pemerintah Jokowi harus segera menegaskan bahwa tidak akan memperpanjang masa jabatan dengan menunda Pemilu. Berpidato untuk menjawab keraguan rakyat. Jangan kemudian muncul tuduhan bahwa yang tidak setuju penundaan adalah orang atau kelompok yang tidak peduli dengan kondisi ekonomi dan pandemi. Ujungnya radikal radikul. Mengambangkan sikap dan membiarkan wacana penundaan terus menggelinding justru dapat menjadi pematangan kondisi apa yang dinyatakan La Nyala sebagai revolusi sosial. Semestinya Pemerintah sadar bahwa rakyat sudah mulai kecewa dan hilang kepercayaan terhadap kemauan dan kemampuan oligarkhi Jokowi dalam mengelola negara. Tidak terkececoh oleh kepalsuan informasi kepuasan rakyat, polling abal-abal, dengungan para buzzer, atau pujian para penjilat yang ujungnya meminta Jokowi untuk menjabat tiga periode. Sayangnya meski ia tahu semua itu dapat menjerumuskan, akan tetapi tenang dan senang saja mengikuti irama lagu \"nina bobo\" itu. Revolusi sosial menurut Skockpol adalah perubahan cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas suatu negara. Revolusi itu bersamaan dengan pemberontakan masyarakat bawah. Akarnya tentu rezim otoriter dan keputusasaan rakyat. Revolusi sosial menjadi kulminasi dari gelombang kritik yang tidak didengar atau ditindaklanjuti. Revolusi Perancis adalah rakyat yang menggulingkan Raja Louis XVI yang otoriter dan tidak kompeten. Diawali penyerbuan ke penjara Bastille tempat banyak aktivis dan oposan ditahan. Mengubah monarkhi menjadi Republik berbasis asas kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Revolusi Bolshevik Rusia bulan Oktober 1917 diawali dengan aksi unjuk rasa rakyat bulan Juli yang membawa korban ratusan pengunjuk rasa tewas dibunuh rezim. Revolusi kiri pimpinan Vladimir Lenin yang didukung garda merah dan para pekerja berhasil menggulingkan Alexander Karensky pemimpin berhaluan nasionalis. Revolusi dalam makna people power terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia, Filipina dan sebagian negara di Timur Tengah. People power Filipina cukup menarik. Rezim Ferdinand Marcos yang otoriter dan membungkam oposisi mengalami krisis ekonomi, tinggi angka hutang luar negeri, membunuh senator Benigno Aquino Jr, serta melakukan kecurangan pemilu tahun 1986. Perlawanan rakyat bersama Enrile dan Ramos didukung oleh kaum agamawan pimpinan Kardinal Jaime Sin. Entah revolusi sosial model mana yng dimaksud La Nyalla Mattalitti itu. Namun semua revolusi sosial selalu berhubungan dengan penggulingan kekuasaan otoriter. Soekarno dan Soeharto telah merasakannya. Moga Jokowi belajar banyak. (*) Bandung, 2 Maret 2022
KSP: Presiden Tekankan Tidak Perlu Tergesa-Gesa Ubah Status Pandemi
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo meminta perubahan status pandemi menjadi endemi tidak dilakukan tergesa-gesa dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian.\"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Pak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian. Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi awal pandemi,\" ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Abraham mengatakan seluruh keputusan akan didasarkan pada data ilmiah dan kalkulasi yang matang.Menurut dia, pemerintah selalu memantau dengan detail perkembangan COVID-19 di Indonesia maupun di negara lain. Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam menetapkan setiap kebijakan, terutama dalam penentuan status pandemi.\"Jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukkan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka,\" tuturnya.Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah kasus COVID-19 dan pasien rawat inap terus menurun dari hari ke hari.Pada Selasa (1/3), bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur oleh pasien COVID-19 secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya yakni 35 persen. Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian yang kembali turun menjadi 24.728 kasus. (sws)
POPULER
