UNCATEGORIZED
Konflik Rusia - Ukraina: Dari Reaktor Nuklir Hingga Sanksi dari Singapura
Jakarta, FNN. Berikut adalah rangkuman kabar terkini tentang invasi Rusia di Ukraina.Sorotan Utama* Tak ada kerusakan reaktor nuklir di PLTN Zaporizhzhia dalam serangan yang diyakini oleh pejabat PBB dilakukan dengan roket Rusia. Moskow menuduh Ukraina melakukan sabotase dalam serangan itu.* Kota pelabuhan Mariupol kehabisan persediaan air dan bahan bakar pemanas, sementara makanan sulit didapatkan, kata wali kota setempat seraya memohon bantuan dari pihak militer.* Ukraina masih mempertahankan sebagian besar pesawat militernya sembilan hari sejak invasi Rusia dimulai, kata pejabat pertahanan AS.* Jumlah warga Rusia dan Ukraina yang pergi ke Meksiko semakin meningkat. Mereka membeli mobil bekas dan berkendara ke AS melintasi perbatasan untuk mencari suaka.* Rusia memblokir Facebook dan sejumlah situs lain, serta mengesahkan undang-undang untuk menindak keras media yang dianggap menyebarkan \"berita palsu\" dan mendiskreditkan militer Rusia.Sanksi dan Reaksi* Beberapa media internasional, seperti CNN, BBC, CBC Kanada dan Bloomberg News, menangguhkan peliputan di Rusia menyusul disahkannya UU media yang baru.* Invasi Rusia di Ukraina, salah satu produsen gandum terbesar di dunia, akan memicu kenaikan harga roti dan mengancam ketahanan pangan jutaan orang, kata Program Pangan Dunia (WFP).* AS mempertimbangkan untuk memangkas impor minyak dari Rusia dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap pasokan global dan konsumen.* Singapura menjatuhkan sanksi kepada empat bank Rusia dan melarang ekspor barang elektronik, komputer dan peralatan militer.Kata Mereka\"Jika (berita) palsu menimbulkan dampak yang serius, maka ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara,\" tulis Duma, majelis rendah parlemen Rusia, dalam sebuah pernyataan.\"Hari ini ada KTT NATO, KTT yang lemah, KTT yang membingungkan, KTT yang menegaskan bahwa tak seorang pun menganggap perjuangan untuk kebebasan Eropa adalah tujuan nomor satu,\" kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Jumat.\"Adalah kejahatan perang jika menyerang pembangkit listrik nuklir. Serangan Putin terhadap pembangkit nuklir terbesar di Eropa membuat kerajaan terornya selangkah lebih maju,\" kata Kedutaan AS di Kiev. (Sumber: Reuters/ANTARA)
LPSK Tegaskan Komitmen Lindungi Saksi Penembakan KKB di Beoga
Jakarta, FNN. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen melindungi saksi peristiwa penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap karyawan dan warga sipil di Kamp Palapa Timur Telematika (PTT) Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, berharap masyarakat Papua tidak terjebak dalam ketakutan yang sengaja diciptakan oleh pelaku penembakan hingga menewaskan delapan karyawan dan warga sipil di Kamp PTT Distrik Beoga itu.\"Masyarakat Papua jangan terjebak dalam ketakutan yang sengaja diciptakan pelaku. Khusus kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa penembakan di sekitar kamp PTT, tidak perlu takut memberikan informasi kepada aparat keamanan agar pelakunya dapat diproses hukum,\" katanya.Dia menjelaskan beberapa jenis perlindungan dari LPSK yang dapat diakses para saksi dan korban, antara lain perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologi, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi.Namun demikian, tambahnya, pemberian akses perlindungan berupa hak atas kompensasi kepada korban hanya dapat dilakukan untuk peristiwa kekerasan yang dikategorikan Pemerintah sebagai tindak pidana terorisme atau kejahatan melanggar hak asasi manusia (HAM) berat.Oleh karena itu, lanjutnya, LPSK mendorong Pemerintah untuk menetapkan peristiwa penembakan di Distrik Beoga pada Selasa (1/3) tersebut sebagai tindak pidana terorisme, sehingga saksi dan korban mendapatkan akses perlindungan hak atas kompensasi.\"Agar korban dapat mengakses hak atas kompensasi ini, LPSK mendorong Pemerintah untuk menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk terorisme,\" katanya.Dia meyakinkan Pemerintah untuk tidak perlu ragu dalam menyatakan peristiwa kekerasan itu sebagai tindak pidana terorisme, karena kejadian tersebut berdampak menebar ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat.Disamping itu, dia juga berharap Pemerintah tetap mengedepankan tindakan persuasif dalam menangani persoalan di Papua.\"Tindakan-tindakan represif hanya akan menghasilkan tindakan balasan berupa aksi kekerasan pula. Yang kita sayangkan, masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban,\" ujar Hasto. (Sumber: ANTARA)
Komnas HAM Ungkap Praktik Kerja Paksa Dikerangkeng
Jakarta, FNN. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya menemukan ada praktik kerja paksa dan praktik serupa perbudakan, yang dialami para penghuni kerangkeng manusia, di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Dalam keterangannya melalui kanal Youtube Komnas HAM RI, Sabtu, dia mengatakan identifikasi temuan praktik kerja paksa itu didasarkan pada indikasi ketiadaan upah bagi para penghuni kerangkeng yang merupakan pekerja di perusahaan sawit milik Terbit.\"Lalu berkenaan dengan praktik serupa perbudakan, kami menemukan dua indikator penting. Pertama, orang-orang (penghuni kerangkeng) tersebut tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan (nasib) dirinya sendiri. Mereka tidak punya ownership atau kepemilikan terhadap dirinya sendiri. Kedua, kontrol dari luar dirinya sangat kuat,\" katanya seperti dipantau dari Jakarta, Sabtu.Selain tu, dia mengungkapkan temuan bahwa para pekerja penghuni kerangkeng tersebut juga terancam sanksi apabila diketahui malas atau tidak bekerja di perusahaan sawit tersebut.Secara umum, tambahnya, para penghuni kerangkeng mendapat perlakuan kejam dengan direndahkan martabatnya, bahkan kehilangan hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri.Praktik kerja paksa tersebut bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai negara hukum, yang telah meratifikasi Konvensi International Labour Organisation (ILO), dimana salah satunya mengatur tentang penghapusan kerja paksa, jelasnya.Pada kesempatan yang sama, Anam mengimbau seluruh korporasi atau perusahaan di Indonesia, khususnya di industri sawit, untuk tidak melakukan hal serupa kerja paksa dan praktik perbudakan seperti Bupati nonaktif Langkat tersebut.\"Relasi-relasi yang memiliki nuansa praktik serupa perbudakan dan kerja paksa ini merupakan masalah serius bagi korporasi, apalagi korporasi yang memang mau mendunia dengan produknya yang dibutuhkan dunia. Perusahaan itu harus mengikuti seluruh instrumen yang diatur dunia. Jika diketahui ada praktik kerja paksa, praktik serupa perbudakan, dan penyiksaan yang berhubungan dengan sebuah perusahaan sawit, maka masalah ini akan sangat serius terhadap produk sawit kita,\" katanya.Komnas HAM juga mendorong pemberlakuan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala dari pihak korporasi, terkait potensi praktik kerja paksa atau perbudakan, sehingga kondisi industri dan perusahaan di Indonesia menjadi semakin baik serta semakin menghargai nilai-nilai HAM.Praktik bisnis yang sesuai koridor HAM tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menghormati HAM. Dengan demikian, segenap pihak terkait akan menikmati kesejahteraan secara bersama-sama dan sehormat-hormatnya, ujarnya. (Sumber: ANTARA)
Menag Yaqut Disarankan Intens Komunikasi dengan FKUB untuk Jaga Kerukunan
Jakarta, FNN. Bupati Aceh Barat H Ramli MS menyarankan agar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas lebih sering berkomunikasi dengan sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk meningkatkan kerukunan dan persatuan bangsa.“Koordinasi ini penting dan perlu dilakukan, karena FKUB adalah wadah untuk melakukan komunikasi dengan lintas agama,” kata Ramli MS, di Meulaboh, Sabtu.Menurutnya, dengan adanya komunikasi tersebut, setiap ada kebijakan yang disampaikan ke publik oleh Menteri Agama, diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan atau salah persepsi di masyarakat seperti yang selama ini terjadi.Ramli MS yang juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Aceh Barat juga menjelaskan, beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas selama ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat di seluruh Tanah Air.Ia yakin, pernyataan yang disampaikan oleh menteri agama tersebut sebetulnya bertujuan baik. Namun kemudian menjadi isu di masyarakat dan hal ini menjadi sorotan di masyarakat.Untuk itu, ia berharap agar Menag Yaqut menjadikan FKUB sebagai wadah untuk melakukan komunikasi dengan lintas tokoh agama, sebelum menyampaikan sesuatu hal yang menyangkut dengan kegiatan ibadah umat Muslim atau umat beragama lainnya.Ke depan diharapkan tidak lagi terjadi polemik di masyarakat, seperti persoalan pengaturan suara azan, Kdan sejumlah komentar lainnya yang sepekan terakhir menjadi pembicaraan hangat di seluruh Tanah Air, demikian Ramli MS. (Sumber: ANTARA)
Harga CPO Jambi Naik, Tembus di Atas Rp16.000 per Kilogram
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS) di Jambi pada periode 4-10 Maret 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu CPO naik Rp411 dari Rp14.655 menjadi Rp16.066 per kilogram, sedangkan TBS naik Rp248 dari Rp2.803 jadi Rp3.051 per kilogram. \"Hasil yang ditetapkan tim perumus selain harga CPO dan TBS kelapa sawit naik, inti sawit periode kali juga naik sebesar Rp529 dari Rp12.223 menjadi Rp12.743 per kilogram,\" kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, melalui keterangan tertulis di Jambi, Sabtu. Untuk harga CPO, TBS, dan inti sawit periode kali ini mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga di Jambi bersama para, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait. Berikut selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp3.051 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp3.259 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp3.409 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp3.551 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp3.641 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp3.718 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3.792 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.909 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.973 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp3.620 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. (mth/Antara)
Kemenkeu Terbitkan SUN Private Placement untuk Penempatan Dana PPS
Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Transaksi telah dilakukan pada 25 Februari 2022 sejumlah Rp46,35 miliar dan 650 ribu dolar AS. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, melaporkan SUN yang diterbitkan adalah dua seri Obligasi Negara (ON) yakni FR0094 dan USDFR0003. Total nominal SUN seri FR0094 yang diterbitkan yakni sebesar Rp46,35 miliar, sedangkan USDFR0003 senilai 650 ribu dolar AS. Kedua seri SUN tersebut berjenis fixed rate, yang berarti memiliki tingkat kupon tetap sejak penerbitan sampai dengan jatuh tempo. Adapun untuk seri FR0094, kupon ditetapkan sebesar 5,6 persen dan untuk seri USDFR0003 memiliki tingkat kupon tiga persen. DJPPR Kemenkeu turut mencatat, SUN seri FR0094 dan USDFR0003 akan jatuh tempo masing-masing pada 15 Januari 2028 dan 15 Januari 2032. Status kedua seri SUN tersebut dapat diperdagangkan, serta memiliki yield atau harga 5,6 persen untuk seri FR0094 dan tiga persen untuk seri USDFR0003. (mth/Antara)
Pemerintah Tetapkan Harga Biodiesel Rp14.436 per Liter pada Maret 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar untuk produk bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar Rp14.436 per liter pada Maret 2022. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan besaran konversi minyak sawit mentah atau crude palm oil menjadi biodiesel adalah senilai 85 dolar AS per metrik ton. \"Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan Maret sebesar Rp14.436 per liter ditambah ongkos angkut,\" kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Nilai ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM mengenai harga indeks pasar produk biodiesel. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 senilai Rp14.352 per dolar AS. Kementerian ESDM mencatat harga rata-rata minyak sawit mentah selama periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 sebesar Rp15.373 per kilogram. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena budidayanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Sepanjang 2021, kebijakan mandatori B30 yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel untuk domestik sebesar 9,3 juta kiloliter pada tahun lalu telah menghemat devisa sebesar Rp66,54 triliun. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta kiloliter dengan dana sebesar Rp110 triliun. Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta kiloliter. Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Kebijakan meningkatkan alokasi biodiesel pada 2022 dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan sebanyak 33,84 juta kiloliter. (mth/Antara)
Menkominfo: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG G20
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate pada ajang Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcelona, menjelaskan misi Indonesia untuk mendorong tata kelola data global pada forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20. “Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Johnny dalam sesi \"GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy\", dikutip Kamis. Selama pandemi COVID-19 terlihat data khususnya di ruang digital memainkan peran penting dalam inovasi hingga pengembangan ekspansi bisnis serta solusi pemulihan akibat pandemi. Johnny menilai tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global, bahwa implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. \"Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” ujar Johnny. Tentunya dalam Presidensi G20 Indonesia, diharapkan solusi tata kelola data memegang prinsip bahwa transfer data lintas negara wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan kerjasama dan kolaborasi antarnegara tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari perasaan yang tidak nyaman. \"Untuk menjawab tantangan yang dimaksud, Indonesia menerapkan empat pilar dalam cross-border data flow and data free-flow with trust yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity,” kata Johnny. Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Johnny menjelaskan kepada para audiens dalam ajang MWC 2022 empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust. Ia dengan yakin mengatakan empat prinsip itu akan masuk dalam pembahasan isu prioritas di Digital Economy Working Group (DEWG) yang dipimpin Indonesia tahun ini. “Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” katanya. Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum. Ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Terakhir rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul “Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan” di 2021, Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital. “Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkapnya. Dalam Presidensi G20 Indonesia, Menteri Johnny menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfers yang dikembangkan oleh Presiden Italia sebelumnya. Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat. “Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data,” tegas Johnny. (mth/Antara)
Pegawai Haminte
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan SUATU hari saya bertanya pada bapak M. Syafi\'i ketika sama-sama anggota DPR dari PPP. Benar Pak Tuan Ahmad Hassan Bandung pernah Mentri Agama jaman RIS? Benar, jawab Pak Syafi\'i, \'pan saya Menteri Sosialnya. Tuan Hassan berkisah pegawai haminte di kantor dia cuma seorang. Tatkala ia lagi ada kerja di ruangnya ia mendengar percakapan pegawainya dengan tamu yang tampaknya Pastor. Bapak Pastor minta surat jalan karena mau keluar kota. Keharusan di jaman itu. Pegawai jawab, besok saja Pak. Pastor terus berlalu dengan bersepeda. Tuan Hassan kaget dan tanya ke pegawai, Kok saudara jawab besok saja, saya \'kan ada. Pegawai jawab, pak di kantor haminte mana saja kalau ada yang minta tolong memang jawabnya besok saja . Tuan Hassan Bandung lari ke jalan manggil-manggil Pastor, Tuan Pastor sekarang, bukan besok saja. Pegawai haminte juga ada yang bertugas sebagai sopir majikan yang jadi ambtenaar, pegawai tinggi, di kantor haminte. Ambtenaar orang Belanda, driver Betawi. Tuan Ambtenaar siap naar kantoor, dia lihat mobilnya berdebu. Diding, driver, lagi jongkok di pavilion minum kopi. Tuan teriak, Diding ke sini kamu! Diding berhadir. Tuan colek mobil yang berdebu dengan jarinya dan kasih hunjuk ke Diding, Apa ini, Diding, coba kamu lihat. Diding anteng menjawab, Abu Tuan, masa\' Tuan kaga tau. Tuan marah, Aku tau ini abu, aku bukan tanya namanya, tapi kamu orang mesti paham, aku ada suruh kamu orang kasi bersih ini auto, mengérti? Tentu adegan begini sejak jaman PNS sampai ASN sudah tak ada lagi. Bagaimana pun administrative behaviour membaik. Meski belum memuaskan, tapi dalam keadaan ekonomi memburuk, keadaan ASN umumnya tak dapat dibilang OK. Kegiatan berkurang bukan soal pandemi saja, lagi parah karena anggaran menipis. ASN tak boleh unjuk rasa, mereka bukan pekerja. Paling mereka bertukar rasa dengan sesama. Keadaan econ yang memburuk ini harus cepat berlalu karena memangsa rupa2 golongan apakah itu yang berpenghasilan tetap seperti ASN dan kaum pekerja, atau sektor non formal yang juga sulit mencari nafkah. (Foto atas, tampilan pegawai gemeente (haminte)/pegawai pemerintah, sampai tahun 1950 masih seperti ini) (*)
Janji Menko Perekonomian untuk Penambahan Kuota KUR di Sumsel
Jakarta, FNN. Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto menjanjikan penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan setelah terserap senilai Rp 8 triliun pada 2021.“Pokoknya ‘unlimited’ (tak terbatas), dananya tersedia,” kata Airlangga saat penyerahan secara simbolis KUR bagi pelaku UMKM Sumsel di Palembang, Jumat.Airlangga menilai penyaluran KUR di Sumsel tergolong baik, karena tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika ingin melakukan penambahan dari kuota yang diberikan, maka perbankan penyalur KUR dapat mengajukan ke pemerintah.Pada 2021, Sumsel mampu merealisasikan Rp4,4 triliun sementara pada 2022 mencapai Rp8 triliun yang disalurkan oleh bank milik pemerintah (BRI, Bank Mandiri, BNI) dan Bank Sumsel Babel.Pada tahun 2022 ini, pemerintah mengharapkan penyerapan KUR menjadi lebih baik karena subsidi bunga ditambah 3,0 persen dari sebelumnya hanya 6,0 persen.Apalagi, ia melanjutkan pemerintah sudah menambah kuota KUR dari Rp280 triliun pada 2021 menjadi Rp373 triliun pada tahun 2022.Kemudian, yang tak kalah penting yakni pinjaman KUR, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta bisa diakses calon debitur tanpa harus memiliki jaminan.“Untuk tambahan subsidi 3,0 persen itu sudah diperpanjang dari Juni hingga akhir tahun ini, sudah keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya,” kata dia.KUR diharapkan tak hanya menyasar sektor pertanian, perdagangan dan jasa di Sumsel tapi juga sektor peremajaan lahan sawit.Kali ini pemerintah sudah membuat skema untuk petani sawit dengan masa pengembalian selama lima tahun. Terkait ini, pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk membantu petani sawit senilai Rp30 juta per hektare dalam bentuk hibah.Dengan kombinasi dana KUR dan hibah dari BPDKS ini diharapkan dapat membantu pekebun sawit yang tanamannya sudah berusia tua (di atas 25 tahun) untuk segera diremajakan.Harapannya, model ini dapat juga dicontoh oleh sektor perkebunan karet, kata dia.Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyaluran KUR di Sumsel terbilang sukses karena banyak diakses oleh sektor pertanian dengan membentuk kluster pertanian.Sumsel yang memiliki beragam program di sektor pertanian sangat mengharapkan alokasi KUR ini dapat terus bertambah, apalagi rasio ketidaklancaran pembayaran kredit (NPL) nyaris nol persen.“NPL sangat rendah sekali dan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumsel sudah di atas rata-rata nasional, tentunya kami mengharapkan ini dapat dijadikan parameter dan indikator penentuan kuota KUR,” katanya.Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo Argo mengatakan perusahaannya dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR Rp1,575 triliun pada 2022. Alokasi ini bertambah dari tahun 2021 yang hanya berkisar Rp1 triliun.“Kami optimistis ini dapat terserap maksimal karena yang menjadi bidikan utama sektor pertanian. Seperti diketahui sektor ini relatif tidak terpengaruh oleh pandemi,” kata dia. (Sumber: ANTARA)
POPULER
