UNCATEGORIZED
Diplomasi Racun Israel
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Apapun alasan dan upaya Israel untuk diterima dalam pergaulan dunia fakta tak bisa menghapus bahwa Israel adalah negara penjajah. Menduduki wilayah dan merampok habis kekayaan warga Palestina. Dunia masih termangu-mangu atas perilaku jahat Israel itu. Israel menjadi model dari negara kolonial dalam kehidupan modern. Zionis Israel sangat intensif kasak kusuk untuk membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara dunia. Memanfaatkan momentum apapun yang ada. Negara Timur Tengah menjadi target utama untuk mendukung kepentingan diplomatiknya. Kini Asia Tenggara juga dibidiknya. Israel itu terkenal pintar sekaligus licik. Indonesia tengah dirayu. Memanfaatkan Pemerintahan Jokowi yang lemah dan mudah dikendalikan. Pemerintah ini juga kurang bersahabat dengan umat Islam. Hal ini menjadi celah bagi agresivitas diplomasi negara zionis Israel. Masih ingat kita \"pertemuan\" Menhan Prabowo dengan Itay Tagner Kuasa Usaha Israel di Bahrain saat acara Manama Dialogue ke 17 tahun 2021. Israel pun merayakannya. Kemudian pembukaan Museum Holocaust di Minahasa sebagai ruang kampanye zionis Israel untuk mencari simpati. Kelicikan dan kemunafikan yang dipertontonkan. Menjadi korban dari kekejaman untuk menutupi perilaku diri sebagai penjajah yang kejam. Sebelumnya beberapa tokoh telah diundang ke Israel untuk mendengarkan bisikan racun membuka jalan bagi hubungan diplomatik yang lebih erat. Kemarin tanggal 20-24 Maret 2022 diadakan pertemuan antar Parlemen di Nusa Dua Bali. Israel tentu hadir karena tidak mau kehilangan momen. Mengutus Avi Ditcher (Partai Likud) dan Nira Spak (Partai Yesh Atid). 114 th Inter Parliamentary Union Assembly and Other Related Meetings tersebut dihadiri oleh 33 Ketua Parlemen dan 35 Wakil Ketua Parlemen. Untuk hasil nampaknya tidak begitu signifikan selain membangun kerjasama dan persahabatan yang lebih kuat. Yang menarik adalah aksi bendera Israel oleh kedua wakilnya. Avi Ditcher dan Nira Spak yang memegang bendera Israel Bintang David di antara jajaran bendera peserta IPU. Keduanya didampingi kiri kanan oleh petugas berpakaian adat Bali. Bukti bahwa mereka benar benar hadir pada meeting Bali tersebut. \"Terimakasih Indonesia atas sambutan hangat delegasi Israel ke Konferensi Internasional Parliamentary Union di Bali \" kata akun twitter @AviKaner. Indonesia harus tetap mendukung Palestina yang terjajah. Tidak membuka jalan bagi pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Segencar apapun upaya Israel itu. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Bangsa Indonesia akan menentang Pemerintah yang diam-diam membuka jalan untuk hubungan diplomatik. Zionis Israel itu pintar sekaligus licik. Biasa menyuntik vaksin tetapi sebenarnya untuk membunuh. Diplomasi racun Israel sangat berbahaya. Bandung, 25 Maret 2022
Presiden Ingatkan Seluruh Jajaran Cegah Inflasi Dampak Tekanan Global
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mencegah kenaikan inflasi domestik yang diakibatkan disrupsi ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, hingga terjadinya konflik militer di Ukraina.“Ini (inflasi) yang semua gubernur, bupati, wali kota, Dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencari jalan keluar bagaimana mengendalikannya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti dari Jakarta, Jumat.Presiden mengatakan ancaman inflasi tidak hanya dihadapi Indonesia, namun seluruh negara-negara dunia karena berbagai dampak dari ketidakpastian ekonomi hingga gangguan stabilitas geopolitik dan keamanan di mancanegara.Amerika Serikat yang merupakan negara ekonomi terbesar di dunia, ujar Presiden, juga mengalami kenaikan inflasi hingga menjadi 7,5 persen dari tren sebelumnya di bawah satu persen. Bahkan, Turki mencatat kenaikan inflasi hingga nyaris 50 persen. Adapun, Indonesia saat ini masih dapat mengendalikan laju inflasi di kisaran 2,2 persen.“Saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi semuanya karena pandemi COVID-19, disrupsi ekonomi dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang sehingga semuanya menjadi tidak pasti,” urai Presiden.Ketidakpastian ekonomi yang melanda semua negara membuat para kepala negara dan kepala pemerintahan “memutar otak” untuk menentukan kebijakan yang ampuh meredam gejolak.Dalam dua pekan terakhir, Presiden menyebutkan dirinya dihubungi langsung melalui telepon oleh Presiden China XI Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Kanselir Jerman Olaf Scholz.“Semuanya sama. bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi. Coba kita lihat minyak yang dulu hanya 50-60 dolar AS per barel sekarang 118 dolar AS per barel, 2 kali lipat,” ujar Presiden.Oleh karena kenaikan harga minyak, sejumlah negara lain menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali lipat. Namun, jika terjadi kenaikan BBM di Indonesia, Presiden mengkhawatirkan akan terjadi gejolak di masyarakat.“Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja, demonya 3 bulan. Ini (negara-negara lain) naik dua kali lipat artinya 100 persen naik” ujarnya.Selain minyak, kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas gas, dan komoditas pangan seperti kedelai dan gandum.“Harga gandum misalnya. Karena suplai gandum dunia itu (dari) Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. (Jadi) lari ke mana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan,” kata Presiden.Dari sisi logistik, Presiden juga menyebutkan masih terjadi kelangkaan kontainer barang yang mengakibatkan membengkaknya biaya logistik. Dengan kenaikan biaya logistik, maka dikhawatirkan harga barang ke konsumen juga akan bertambah dan memicu inflasi.“Dulu saat normal mau cari 1.000 kontainer bisa sehari, 2.000 (kontainer) gampang. Sekarang cari satu sulit sekali karena ada disrupsi, kekacauan yang dampaknya jangan main-main karena kelangkaan kontainer distribusi barang semuanya terganggu, baik dari negara satu ke negara lain,” jelas Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Perludem: Hoaks dan Fitnah Pemilu Hambat Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah merupakan salah satu persoalan dalam pemilu di Indonesia yang menghambat perwujudan kedaulatan rakyat.“Hoaks dan fitnah pemilu mengalami tren peningkatan sehingga pemilih terdistorsi dalam membuat pilihan yang bebas dan adil,” ujar Titi saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif”, seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Ia lantas mengatakan, \"Bagaimana bangsa ini bisa punya kedaulatan rakyat (rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi) kalau rakyatnya terpapar hoaks dan fitnah pemilu ketika membuat keputusan sehingga pilihannya tidak bebas dan adil.\"Untuk mengatasi hal tersebut, Titi mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara pemilu yang berfokus pada sisi pengawasan untuk memunculkan upaya-upaya demi membendung keberadaan hoaks dan fitnah terkait dengan pemilu.Di samping tren peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah pemilu, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu Titi pun memaparkan beberapa persoalan lain dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang perlu diatasi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik.Pertama, kata dia, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada praktik politik transaksional yang menyuburkan perilaku koruptif.Titi mencontohkan perilaku koruptif tersebut adalah jual beli suara, adanya mahar politik, dan tindakan menyuap petugas pemilu.Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut dapat mengancam terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.Persoalan yang juga masih sering terjadi, kata dia, saat penyelenggaraan pemilu adalah isu-isu yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN).\"Netralitas ASN di Indonesia belum sepenuhnya baik. Masih terjadi politisasi aparatur sipil negara yang kasusnya pada tahun 2020 mencapai angka ribuan dan masih ada pula ASN yang berpolitik praktis demi mengamankan jabatan dan mempertahankan kekuasaan,\" ujar Titi.Berikutnya, ada pula persoalan terkait dengan beban kerja berlebih yang dihadapi oleh para petugas pemilu.\"Pada tahun 2019, ada 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 sakit setelah menjalani tugasnya. Itu bukan catatan yang baik. Persoalan-persoalan ini menjadi pekerjaan besar bagi para penyelenggara pemilu bagaimana mengurai hal tersebut supaya pada tahun 2024 bisa dihindari,\" ucap Titi. (mth/Antara)
Pelonggaran Kebijakan Bebas Karantina PPLN Jangan Disalahgunakan
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden meminta pelonggaran kebijakan berupa bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tidak disalahgunakan dengan mengabaikan protokol kesehatan dan tes COVID-19.Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo saat meninjau pelaksanaan kebijakan bebas karantina bagi PPLN, di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, Jumat.“Kebijakan Bapak Presiden berupa kelonggaran-kelonggaran seperti ini (bebas karantina bagi PPLN) jangan disalahgunakan, dengan abai akan prokes dan testing. Kita harus menghargai kinerja petugas yang terus memastikan protokol terlaksana demi keselamatan kita semua,” ujar Abraham Wirotomo, dalam siaran pers di Jakarta, Jum’at .Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pelonggaran kebijakan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri, di mana PPLN yang tiba melalui bandar udara di seluruh Indonesia, tidak perlu lagi harus melewati karantina.Abraham mengatakan, guna memastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal di lapangan, tim Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten.“Hari ini KSP melihat langsung seluruh proses kedatangan PPLN di Bandara Soekarno-Hatta. Mulai dari turun pesawat, cek vaksin, test PCR, sampai PPLN keluar bandara. Semua berjalan dengan lancar,” kata Abraham.Abraham mengatakan masih ada satu proses yang perlu dicarikan solusi agar kebijakan bebas karantina bagi PPLN bisa berjalan lebih maksimal, yakni, proses pembayaran untuk tes COVID-19.Dari hasil pengamatan, ia mengungkapkan, tidak semua PPLN terutama Warga Negara Asing yang sudah siap dengan mata uang rupiah. Sehingga, mereka harus lebih dulu menukarkan ke money changer atau penukaran uang.“Jika banyak WNA yang tidak punya uang rupiah untuk bayar tes PCR, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan. Ini yang harus dicari cara supaya bisa lebih cepat lagi alurnya,” jelasnya.Adapun Abraham optimistis kebijakan bebas karantina bagi PPLN di seluruh Indonesia akan membuat tingkat kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta akan meningkat 3-4 kali lipat pada saat lebaran.“Saya yakin warga kita dari luar negeri yang ingin mudik lebaran tahun ini akan naik. Tadi kami minta agar satgas menambah kapasitas pelayanan dan melakukan rekayasa alur antrian agar tidak terjadi penumpukan,” tandas Abraham.Ia mengimbau masyarakat pelaku perjalanan luar negeri untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tes COVID-19. Terlebih, kata dia, Satgas bersama TNI, Polri, Imigrasi, Kemenkes, dan petugas bandara sudah bekerja maksimal untuk melayani kedatangan warga yang diperkirakan akan meningkat jumlahnya. (Ida/ANTARA)
G20 Perlu Bahas Soal Ukraina
Jakarta, FNN. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan bahwa forum Group of Twenty (G20) yang kini diketuai oleh Indonesia perlu membahas krisis di Ukraina dan berbagai dampaknya.Negara-negara besar di dunia yang menjadi anggota G20 perlu membahas krisis yang dipicu oleh aksi militer Rusia tersebut, kata Jenkins, Kamis. “Kita juga perlu menyadari bahwa invasi tak berdasar Rusia terhadap Ukraina telah mengubah dunia,” katanya.Dia menambahkan krisis tersebut telah menjungkirbalikkan pasar energi, memicu inflasi besar-besaran, mengganggu pasokan makanan ke berbagai negara. \"Ini adalah isu-isu yang perlu dibahas oleh G20,\" kata Jenkins.Dia juga menegaskan dukungannya pada presidensi Indonesia di G20. “Saya tak dapat memikirkan negara lain yang saya rasa tepat untuk presidensi (G20) pada masa yang sulit ini,” kata dia.Jenkins menegaskan agenda-agenda prioritas yang telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo tentang arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi, tetap menjadi isu yang penting dan perlu tetap dibahas oleh forum G20.“Kami meyakini bahwa G20 adalah forum yang sangat penting, seperti forum-forum lainnya, di mana isu terbesar di dunia ini perlu dibahas, dan kami mendukung Indonesia untuk mengupayakan itu,” katanya merujuk pada isu di Ukraina.Sebelumnya, dalam sebuah keterangan tertulis, Jenkins mengatakan bahwa aksi militer Rusia di Ukraina “bukan perang antara Rusia dan Ukraina, ini bukan perang antara Rusia dan Barat.\"\"Ini adalah perang yang dilakukan Rusia pada hukum internasional, pada perdamaian dan keamanan global dan pada aturan dan norma multilateral yang menjamin stabilitas dan kemakmuran bersama di seluruh dunia,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Belum Ada Regulasi yang Mengatur Robot Trading
Jakarta, FNN. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengakui belum ada regulasi yang mengatur robot trading atau perdagangan secara robot di Indonesia.\"Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai robot trading. Dan kita sedang melakukan kajian,\" kata Wisnu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, di Jakarta, Kamis.Wisnu memaparkan robot trading pada prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam melakukan perdagangan. \"Karena kalau kita trading saham, forex atau apapun kita kan harus lihat komputer setiap hari. Karena perubahannya tiap jam. Nah robot itu dibikin untuk menggantikan kita,\" ujar Wisnu.Tetapi, lanjutnya, robot trading tidak bisa membuat keputusan, karena robot trading hanya sebagai alat analitik yang membaca riwayat ke belakang atau past performance.\"Dia tidak bisa membaca sedang ada misalnya perang teluk. Padahal itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan komoditi berjangka. Harga langsung naik. Nah itu tidak dieksploitasi oleh robot trading. Hal ini yang banyak membuat orang rugi juga,\" ujar Wisnu.Kendati demikian, Wisnu mengatakan bahwa jika robot trading tersebut baik, maka akan benar-benar membantu penggunanya.Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan bahwa regulasi selalu lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponansial.Hal tersebut yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi, namun pemerintah, tambah Wisnu, selalu berusaha agar tidak ketinggalan.(Sof/ANTARA)
Nilai Komitmen Rp214 T dari "Business Matching" Belanja PDN
Jakarta, FNN. Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022 berhasil mencatatkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun.Kegiatan tersebut juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam tiga hari.\"Negeri kita ini hebat, angka hari ini merupakan refleksi kerja keras dari para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menutup Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, Kamis.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).“Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 triliun, dan sudah terlewati kemarin sore (23/3), kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 triliun,\" katanya.Menperin menjelaskan, Business Matching bukan akhir dari target percepatan belanja PDN. Karena setelah ini, akan ada Business Matching lanjutan yang dilaksanakan baik secara fisik atau virtual, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan pengendaliannya.Menurutnya, kegiatan Business Matching yang baru saja dilakukan juga adalah bagian dari etape pelaksanaan program yang telah dibagi menjadi tiga tahap.\"Sebelumnya, dilaksanakan tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI milik Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kementerian Perindustrian,\" ungkap Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.Ia berharap, komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 Triliun, dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan UMKM.Pada kegiatan itu, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan komitmen Belanja PDN terbesar untuk kategori kementerian/lembaga, yaitu Rp43 triliun.Sedangkan komitmen DKI Jakarta di kategori Pemerintah Provinsi menembus Rp5 triliun. Di kategori pemerintah kota/kabupaten, Kabupaten Bojonegoro memberikan komitmen sebesar Rp1,6 triliun.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah imperatif agar pemerintah belanja modal, barang, dan jasa berupa produk dalam negeri. \"Hal ini karena pemerintah merupakan the biggest buyer,” ujar Menteri Tito.Ia menambahkan, semua daerah harus membentuk Tim P3DN sesuai Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP. Selanjutnya, mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari APBD untuk penggunaan produk dalam negeri, lebih spesifik produk UMKM dan koperasi.Selain itu, mengumumkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). \"Kemudian, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri,\" kata Mendagri. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 63 Bundel Dokumen Bos Robot "Trading" Fahrenheit Disita Penyidik
Jakarta, FNN. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 63 bundel dokumen terkait tindak pidana penipuan penjualan paket robot trading Fahrenheit.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis, menyebutkan 63 bundel dokumen tersebut disita dari tersangka Hendry Susanto (HS), direktur PT FSP Akademi Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit.\"Selain tangkap dan tahan, penyidik juga menyita barang bukti berupa 63 bundel atau print out dokumen-dokumen terkait tindak pidana di atas,\" kata Ramadhan di Mabes Polri Jakarta, KamisHendry Susanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri, terhitung sejak 22 Maret sampai dengan 10 April mendatang.Ditipideksus Bareskrim Polri menangani perkara tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/115/III/2022/SPKT BARESKRIM POLRI tertanggal 9 Maret 2022.Kasus itu dilaporkan terkait perkara dugaan tindak pidana menawarkan produk tidak sesuai janji, iktikad iklan maupun promosi dan/atau pelaku usaha distribusi, yang menerapkan sistem skema Piramida (ponzi) dan/atau pelaku usaha yang melakukan distribusi penjualan tanpa memiliki izin dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penjualan paket robot trading Fahrenheit.Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perdagangan dan pelanggaran TPPU di wilayah Jakarta, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.Dalam perkara itu, tambah Ramadhan, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, yakni EM, WP, TR, PN, DIW, RT, DI, IKW, THT, dan MR.\"Juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HS selaku Direktur PT FSP Akademi Pro,\" tukasnya.Dia menjelaskan duduk perkara kasus tersebut adalah Fahrenhet selaku robot trading crypto merupakan sistem trading yang tidak selalu memperhatikan market dan berita, karena menggunakan teknologi robot yang selalu diawasi oleh trader berpengalaman.Dalam operasionalnya, robot trading itu menghasilkan keuntungan secara konsisten dengan pengelolaan keuangan yang baik, berdasarkan ekuitas yang ada; dan secara otomatis membuka dan menutup pesanan setiap hari.Namun faktanya, PT FSP Akademi Pro tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan untuk menawarkan robot trading Fahrenheit.\"PT FSP Akademi Pro telah melakukan skema piramida dalam melakukan penjualan robot trading Fahrenheit,\" katanya.Kemudian, PT FSP Akademi Pro juga bekerja sama dengan PT Lotus Global Buana, dimana perusahaan tersebut bertindak sebagai broker tanpa izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti).\"Jumlah kerugian diperkirakan ratusan miliar, ini masih terus ditelusuri dan di-tracing oleh penyidik. Nanti ahli yang akan menghitung kerugian total dari para korban,\" ujar Ramadhan. (Sof/ANTARA)
"E-voting" Pemilu Sangat Memungkinkan
Jakarta, FNN. Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengatakan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu Serentak 2024 sangat memungkinkan terjadi, apalagi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah memanfaatkan data kependudukan secara digital.\"Namun, memang praktik e-voting ini memerlukan proses, misalnya pada tahap awal pelaksanaannya hanya di kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan,\" kata Pratama Persadha kepada ANTARA, Kamis malam, ketika merespons keinginan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) secara elektronik.Dengan demikian, kata Pratama, akan berbahaya dan berisiko besar bila penerapan e-voting langsung secara nasional pada Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus secara bertahap terlebih dahulu.Selain itu, lanjut dia, perlu memikirkan teknis e-voting mau model seperti apa, apakah langsung dari smartphone atau harus lewat tempat pemungutan suara (TPS) khusus.Di Amerika Serikat, misalnya, masih menyediakan tempat khusus untuk e-voting. Sementara itu, di Estonia, pemilu elektronik di negara tersebut terdiri atas voting lewat mesin elektronik khusus, yang disiapkan oleh pemerintah setempat, dan voting secara remote lewat internet dengan personal computer (PC) serta smarphone.Pada masa pandemi ini, kata Pratama, kebutuhan e-voting telah bergeser ke voting secara remote lewat internet, bisa dengan PC maupun smartphone pemilih. Hal itu lebih rumit dan membutuhkan pengamanan sistem yang lebih advance, tambahnya.\"Kapan e-voting bisa dilaksanakan di Indonesia?\" Pratama menjawab, \"Semua itu tergantung pada bangsa ini mau menyiapkan model e-voting seperti apa dan sejauh mana kota yang akan melakukan uji coba siap secara infrastruktur.\"Akan tetapi, menurut dia, pada prinsipnya bisa, hanya secara regulasi di DPR akan memakan waktu lama meski terkait dengan teknis teknologinya sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu.Pratama lantas menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi e-voting. Bahkan, pada tahun 2019 sudah diimplementasikan di 981 pemilihan kepala desa (pilkades) di Tanah Air.Namun, kata dia, sistem yang dikembangkan BPPT adalah e-voting di lokasi TPS, yang secara fungsi menghilangkan surat suara dan mempercepat hitungan karena tidak ada hitung manual. Model itu nantinya bisa dilengkapi dengan teknologi voting via internet.Menurut Pratama, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk e-voting, antara lain, regulasi terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).\"Jangan sampai nanti ini menjadi celah digugat dan hasil e-voting malah dibatalkan. Jadi, dari sisi UU harus clear lebih dahulu,\" kata Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Kuatkan Komitmen Atasi Pelanggaran HAM Berat, Desak ELSAM
Jakarta, FNN. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mendesak Pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.“Tepat di Hari Internasional atas Kebenaran dan Martabat Korban ini, Indonesia perlu memperkuat kembali komitmen politiknya untuk benar-benar serius menuntaskan keseluruhan agenda transisional,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia memandang pengungkapan kebenaran sebagai hal yang sangat esensial untuk memenuhi hak-hak korban lainnya, seperti hak untuk tahu, hak keadilan, hak atas pemulihan, jaminan kepuasan, dan ketidakberulangan.“Pengungkapan kebenaran telah dimandatkan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional,” ujar dia.TAP MPR ini memberi mandat untuk membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketetapan ini meletakkan pengungkapan kebenaran sebagai salah satu agenda reformasi.Setelah agenda yang coba dibangun melalui UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006, agenda-agenda hukum dan kebijakan lain yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dewasa ini belum nampak serius, kata Wahyudi.“MK sebenarnya telah memberikan sejumlah alternatif, selain membentuk kembali UU KKR, disarankan pula pembentukan kebijakan politik di tingkat kepresidenan tentang pengungkapan kebenaran,” katanya pula.Menimbang situasi tersebut, Wahyudi mendorong Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.“Pemerintah dapat memulai langkah tersebut dengan menginisiasi pembentukan tim kepresidenan yang diberikan mandat dan wewenang untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran,” kata dia.Lebih lanjut, pengungkapan kebenaran ini kemudian menjadi pijakan untuk pengakuan nasional dan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya, termasuk untuk ditindaklanjuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan.“Presiden Jokowi juga harus memastikan Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat,” kata dia lagi.Kemudian, Wahyudi juga meminta kepada Pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh, baik secara material maupun immaterial, ekonomi, fisik, maupun psikis bagi korban dan keluarganya. “Mengacu pada proses pengungkapan kebenaran dan mekanisme penyelesaian lainnya yang dilakukan,” ujar Wahyudi pula. (Sof/ANTARA)
POPULER
