UNCATEGORIZED
"Blangkon Jateng", E-katalog Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah
Jakarta, FNN. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jajarannya sudah menggunakan katalog elektronik \"Blangkon Jateng\" (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah) dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk mempromosikan produk-produk unggulan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). \"Alhamdulillah di Jateng sudah berjalan, e-katalog kita sudah jalan bernama Blangkon Jateng. Jadi begitu LKPP punya ide memasukkan UMKM ke e-katalog, kita langsung komunikasi dan kita undang,\" kata Ganjar melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Semarang, Jumat. Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi arahan Presiden Joko Widodo tentang Aksi Afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) kepada Menteri dan Kepala Daerah di Bali. Orang nomor satu di Jateng itu menilai arahan Presiden Jokowi sangat jelas sehingga semua pihak harus menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan bangsa sendiri. \"Kalau 40 persen anggaran baik APBN maupun APBD digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri khususnya UMKM, maka ini betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,\" ujarnya.Ganjar sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa sudah saatnya Indonesia bangga pada produk dalam negeri sebab banyak industri dalam negeri dan juga UMKM yang produknya tidak kalah dengan produk impor. \"Namun ada juga yang harus kita dampingi, apakah izinnya, kapasitasnya, akses permodalannya dan lainnya. Kalau 40 persen anggaran digunakan, maka ini akan menjadi \'captive market\' dan produsen bisa memenuhi,\" katanya. E-katalog, lanjut Ganjar, menjadi solusi paling bagus untuk persoalan ini dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah membuat terobosan agar produk dalam negeri maupun produk UMKM bisa masuk ke dalam e-katalog. \"E-katalog Blangkon Jateng sudah sejak tahun lalu berjalan,\" ujar politikus PDI Perjuangan itu. (Sof/ANTARA)
Tiga Sektor Rawan Korupsi di Lingkungan Pemerintah
Jakarta, FNN. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan tiga sektor rawan korupsi di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yakni pengadaan barang/jasa, perizinan, dan praktik jual beli jabatan.\"Di kasus temuan KPK, dilihat bahwa potensi terjadinya korupsi paling banyak pertama adalah pengadaan barang dan jasa. Kedua, perizinan. Yang ketiga, jual beli jabatan, seperti mau dipromosikan jabatannya bayar, mau mutasi bayar, dan mau pindah bayar. Cuma tiga itu saja paling banyak,\" katanya.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam siaran langsung Podcast BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bikin Bangga Indonesia bertajuk \"Sinergi KPK dan Kemendagri dalam Membangun Integritas\" di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi belum optimal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada dua dari tiga sektor tersebut, yaitu pengadaan barang, jasa, dan perizinan.\"Korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih terjadi di segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah. Kalau korupsi terkait dengan perizinan, dengan teknologi elektronik menjadi berkurang sedikit. Tetapi untuk pengadaan barang dan jasa, didorong pun elektronik seperti e-katalog, lumayan agak berkurang,\" jelas dia.Pada dasarnya, menurutnya, persoalan tindak pidana korupsi, terutama yang terjadi di lingkungan pemerintah dapat dicegah dengan meningkatkan nilai integritas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.Ia mengatakan peningkatan nilai integritas SDM di lingkungan pemerintah sangat bergantung sikap tegas setiap pimpinan dalam memberikan contoh dan mengarahkan para bawahannya untuk berintegritas menjalankan tugas.Selain itu, ujar dia, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendidikan dan latihan yang lebih efektif terkait dengan nilai-nilai integritas kepada seluruh sumber daya manusia yang dimilikinya. (Sof/ANTARA)
Perdamaian Rusia dan Ukraina Didorong Lewat KTT G20
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia akan mendorong perdamaian Rusia dan Ukraina lewat konferensi tingkat tinggi (KTT) G20.\"Jalur diplomasi internasional yang dimiliki Indonesia diharapkan bisa percepat perdamaian. Kita imbau Rusia untuk hentikan serangan,\" kata Muhaimin usai bertemu Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.Muhaimin berharap Presiden Rusia Vladimir Putin dapat hadir di puncak KTT G20 Indonesia pada Oktober 2022 mendatang.\"Diharapkan kedatangan Putin jadi sarana cari solusi damai. Tapi saya belum liat perkembangan terakhir. Nanti saya tanya Bu Menlu, mestinya pertimbangkan hadirkan Putin atau tidak. Karena kalau hadirkan Putin untuk perdamaian bagus, tapi kalau tidak ya untuk apa,\" kata Muhaimin menegaskan.Dalam pertemuan itu, Muhaimin mendengarkan perkembangan terkini di Ukraina yang masih berkonflik dengan Rusia oleh Duber Ukraina Vasyl Hamianin.Muhaimin menekankan akan terus membantu mengkomunikasikan persoalan ini kepada Menlu Retno Marsudi dan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan dengan adanya jembatan komunikasi dari Indonesia, Ukraina berharap Rusia tak lagi mengganggu kedaulatan wilayahnya.\"Pasti, terkait perkembangan ini akan saya sampaikan melalui Pak Presiden maupun Kemenlu. Yang disampaikan dubes terakhir ini, maupun yang disampaikan Dubes Rusia kemarin. Karena ada perbedaan informasi yang harus dikonfirmasi sama-sama,\" kata Muhaimin.Sementara itu, Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengapresiasi pertemuan tersebut. Dia berterima kasih atas niat Muhaimin yang mendorong perdamaian antara Ukraina dan Rusia.\"Apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah krisis kemanusiaan ekstrem. Jutaan warga Ukraina kesulitan mengakses listrik, air, makanan, layanan kesehatan dan sosial, infrastruktur juga hancur. Saya harap kemanusiaan bisa menuntaskan hal ini. Merdeka atau mati,\" kata Hamianin.Sehari sebelumnya, Muhaimin Iskandar juga menerima kunjungan Dubes Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva. Dalam pertemuan itu Muhaimin mendorong agar Rusia menghentikan agresi militer ke Ukraina. (Sof/ANTARA)
Yusuf Martak: Kasus Pendeta Saifudin Lebih Berat dari Ahok
Jakarta, FNN – Dugaan pelecehan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh pendeta Saifudin Ibrahim di YouTube sudah sangat keterlaluan dan membakar perasaan umat Islam. Anehnya Presiden Joko Widodo tidak pernah berkomentar terhadap pelecehan demi pelecehan agama Islam. Demikian dipaparkan Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jumat (25 Maret 2022). “Ini sudah penistaan tingkat tinggi dan levelnya sudah di atas Ahok. Karena dia meminta 300 ayat Al Quran dihapus. Ini sudah gila dan kurang ajar berlebihan,” paparnya. Yusuf berharap umat Islam semakin cerdas menanggapi pelecehan terhadap Islam. “Mudah-mudahan kita makin cerdas. Selama ini yang disasar adalah yang dianggap radikal, dianggap ekstrem, yang tidak toleran, dan sebagainya. Tapi kenyataannya yang radikal justru bukan dari kita,” tegasnya. Sepanjang sejarah, kata Yusuf, umat Islam Indoneia tidak pernah melakukan penistaan terhadap agama lain. “Kita tidak pernah menistakan agama lain, komunitas lain. Akan tapi silih berganti baik dari komunitas maupun agama lain menyerang agama Islam,” paparnya. Menyikapi pelecehan yang dilakukan oleh pendeta Saifudin, Yusuf Martak meminta umat Islam harus bertindak. “Ini menurut saya umat Islam tidak boleh diam. Harus menanggapi dan harus bergerak. Kalau didiamkan akhirnya bisa terjadi pecah-belah di negara RI,” tegasnya. Ajakan Yusuf agar umat Islam bergerak bukan untuk melakukan kekerasan atau hal lain yang melanggar hukum. “Bukan saya memprovokasi, tapi sudah kelewatan, rasanya sudah sampai ke ulu hati, berlebihan, sewenang-wenang, seolah apapun perbuatan penistaan selalu dilindungi karena - mohon maaf yang selama ini terjadi, dari menteri agama, Deny Siregar, Ade Armando, sampai Abu Janda, tidak pernah diproses,” tegasnya. Pembiaran terhadap para penista agama Islam berdampak pada makin banyaknya orang yang berani melakukan pelecehan Islam. “Ini yang mengakibatkan makin munculnya penista-penista baru. Dan yang lebih parah lagi, menurut saya, presiden tidak pernah sekalipun berkomentar, sekalipun berkomentar,” katanya. Presiden, kata Yusuf selalu absen jika ada pelecehan terhadap Islam. “Coba kalau hal-hal lain. Urusan balap saja sudah kayak mau ikut balapan besoknya. Itu kan kelihatan sekali terlalu aktif, reaktif. Cuma hanya pencintraan,” tegasnya. Yusuf menduga Presiden tak mau komen soal pelecehan terhadap Islam, karena takut pamornya turun. “Mungkin kalau dia masuk di wilayah ini citranya akan jelek di mata kelompoknya, tapi bagus di mata kita. Mustinya kan presiden tidak boleh. Contohnya, menteri agama yang lalu berapa kali sleep of tongue terus, salah bicara. Apalagi yang sekarang, jangankan minta maaf, bahkan pingin menantang,” ungkapnya. Menteri agama yang sekarang jauh lebih parah ketimbang Menteri yang dulu. “Bahkan organisasi-organisasinya juga seolah melindungi. Ini kan aneh. Dia kan pejabat publik, mustinya memberi contoh yang baik, ujar yang baik, yang santun. Jangan samakan saat dia menjadi ketua ormas,” pungkasnya. (ida, sws)
Diplomasi Racun Israel
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Apapun alasan dan upaya Israel untuk diterima dalam pergaulan dunia fakta tak bisa menghapus bahwa Israel adalah negara penjajah. Menduduki wilayah dan merampok habis kekayaan warga Palestina. Dunia masih termangu-mangu atas perilaku jahat Israel itu. Israel menjadi model dari negara kolonial dalam kehidupan modern. Zionis Israel sangat intensif kasak kusuk untuk membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara dunia. Memanfaatkan momentum apapun yang ada. Negara Timur Tengah menjadi target utama untuk mendukung kepentingan diplomatiknya. Kini Asia Tenggara juga dibidiknya. Israel itu terkenal pintar sekaligus licik. Indonesia tengah dirayu. Memanfaatkan Pemerintahan Jokowi yang lemah dan mudah dikendalikan. Pemerintah ini juga kurang bersahabat dengan umat Islam. Hal ini menjadi celah bagi agresivitas diplomasi negara zionis Israel. Masih ingat kita \"pertemuan\" Menhan Prabowo dengan Itay Tagner Kuasa Usaha Israel di Bahrain saat acara Manama Dialogue ke 17 tahun 2021. Israel pun merayakannya. Kemudian pembukaan Museum Holocaust di Minahasa sebagai ruang kampanye zionis Israel untuk mencari simpati. Kelicikan dan kemunafikan yang dipertontonkan. Menjadi korban dari kekejaman untuk menutupi perilaku diri sebagai penjajah yang kejam. Sebelumnya beberapa tokoh telah diundang ke Israel untuk mendengarkan bisikan racun membuka jalan bagi hubungan diplomatik yang lebih erat. Kemarin tanggal 20-24 Maret 2022 diadakan pertemuan antar Parlemen di Nusa Dua Bali. Israel tentu hadir karena tidak mau kehilangan momen. Mengutus Avi Ditcher (Partai Likud) dan Nira Spak (Partai Yesh Atid). 114 th Inter Parliamentary Union Assembly and Other Related Meetings tersebut dihadiri oleh 33 Ketua Parlemen dan 35 Wakil Ketua Parlemen. Untuk hasil nampaknya tidak begitu signifikan selain membangun kerjasama dan persahabatan yang lebih kuat. Yang menarik adalah aksi bendera Israel oleh kedua wakilnya. Avi Ditcher dan Nira Spak yang memegang bendera Israel Bintang David di antara jajaran bendera peserta IPU. Keduanya didampingi kiri kanan oleh petugas berpakaian adat Bali. Bukti bahwa mereka benar benar hadir pada meeting Bali tersebut. \"Terimakasih Indonesia atas sambutan hangat delegasi Israel ke Konferensi Internasional Parliamentary Union di Bali \" kata akun twitter @AviKaner. Indonesia harus tetap mendukung Palestina yang terjajah. Tidak membuka jalan bagi pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Segencar apapun upaya Israel itu. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Bangsa Indonesia akan menentang Pemerintah yang diam-diam membuka jalan untuk hubungan diplomatik. Zionis Israel itu pintar sekaligus licik. Biasa menyuntik vaksin tetapi sebenarnya untuk membunuh. Diplomasi racun Israel sangat berbahaya. Bandung, 25 Maret 2022
Presiden Ingatkan Seluruh Jajaran Cegah Inflasi Dampak Tekanan Global
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mencegah kenaikan inflasi domestik yang diakibatkan disrupsi ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, hingga terjadinya konflik militer di Ukraina.“Ini (inflasi) yang semua gubernur, bupati, wali kota, Dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencari jalan keluar bagaimana mengendalikannya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti dari Jakarta, Jumat.Presiden mengatakan ancaman inflasi tidak hanya dihadapi Indonesia, namun seluruh negara-negara dunia karena berbagai dampak dari ketidakpastian ekonomi hingga gangguan stabilitas geopolitik dan keamanan di mancanegara.Amerika Serikat yang merupakan negara ekonomi terbesar di dunia, ujar Presiden, juga mengalami kenaikan inflasi hingga menjadi 7,5 persen dari tren sebelumnya di bawah satu persen. Bahkan, Turki mencatat kenaikan inflasi hingga nyaris 50 persen. Adapun, Indonesia saat ini masih dapat mengendalikan laju inflasi di kisaran 2,2 persen.“Saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi semuanya karena pandemi COVID-19, disrupsi ekonomi dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang sehingga semuanya menjadi tidak pasti,” urai Presiden.Ketidakpastian ekonomi yang melanda semua negara membuat para kepala negara dan kepala pemerintahan “memutar otak” untuk menentukan kebijakan yang ampuh meredam gejolak.Dalam dua pekan terakhir, Presiden menyebutkan dirinya dihubungi langsung melalui telepon oleh Presiden China XI Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Kanselir Jerman Olaf Scholz.“Semuanya sama. bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi. Coba kita lihat minyak yang dulu hanya 50-60 dolar AS per barel sekarang 118 dolar AS per barel, 2 kali lipat,” ujar Presiden.Oleh karena kenaikan harga minyak, sejumlah negara lain menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali lipat. Namun, jika terjadi kenaikan BBM di Indonesia, Presiden mengkhawatirkan akan terjadi gejolak di masyarakat.“Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja, demonya 3 bulan. Ini (negara-negara lain) naik dua kali lipat artinya 100 persen naik” ujarnya.Selain minyak, kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas gas, dan komoditas pangan seperti kedelai dan gandum.“Harga gandum misalnya. Karena suplai gandum dunia itu (dari) Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. (Jadi) lari ke mana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan,” kata Presiden.Dari sisi logistik, Presiden juga menyebutkan masih terjadi kelangkaan kontainer barang yang mengakibatkan membengkaknya biaya logistik. Dengan kenaikan biaya logistik, maka dikhawatirkan harga barang ke konsumen juga akan bertambah dan memicu inflasi.“Dulu saat normal mau cari 1.000 kontainer bisa sehari, 2.000 (kontainer) gampang. Sekarang cari satu sulit sekali karena ada disrupsi, kekacauan yang dampaknya jangan main-main karena kelangkaan kontainer distribusi barang semuanya terganggu, baik dari negara satu ke negara lain,” jelas Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Perludem: Hoaks dan Fitnah Pemilu Hambat Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah merupakan salah satu persoalan dalam pemilu di Indonesia yang menghambat perwujudan kedaulatan rakyat.“Hoaks dan fitnah pemilu mengalami tren peningkatan sehingga pemilih terdistorsi dalam membuat pilihan yang bebas dan adil,” ujar Titi saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif”, seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Ia lantas mengatakan, \"Bagaimana bangsa ini bisa punya kedaulatan rakyat (rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi) kalau rakyatnya terpapar hoaks dan fitnah pemilu ketika membuat keputusan sehingga pilihannya tidak bebas dan adil.\"Untuk mengatasi hal tersebut, Titi mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara pemilu yang berfokus pada sisi pengawasan untuk memunculkan upaya-upaya demi membendung keberadaan hoaks dan fitnah terkait dengan pemilu.Di samping tren peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah pemilu, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu Titi pun memaparkan beberapa persoalan lain dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang perlu diatasi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik.Pertama, kata dia, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada praktik politik transaksional yang menyuburkan perilaku koruptif.Titi mencontohkan perilaku koruptif tersebut adalah jual beli suara, adanya mahar politik, dan tindakan menyuap petugas pemilu.Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut dapat mengancam terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.Persoalan yang juga masih sering terjadi, kata dia, saat penyelenggaraan pemilu adalah isu-isu yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN).\"Netralitas ASN di Indonesia belum sepenuhnya baik. Masih terjadi politisasi aparatur sipil negara yang kasusnya pada tahun 2020 mencapai angka ribuan dan masih ada pula ASN yang berpolitik praktis demi mengamankan jabatan dan mempertahankan kekuasaan,\" ujar Titi.Berikutnya, ada pula persoalan terkait dengan beban kerja berlebih yang dihadapi oleh para petugas pemilu.\"Pada tahun 2019, ada 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 sakit setelah menjalani tugasnya. Itu bukan catatan yang baik. Persoalan-persoalan ini menjadi pekerjaan besar bagi para penyelenggara pemilu bagaimana mengurai hal tersebut supaya pada tahun 2024 bisa dihindari,\" ucap Titi. (mth/Antara)
Pelonggaran Kebijakan Bebas Karantina PPLN Jangan Disalahgunakan
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden meminta pelonggaran kebijakan berupa bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tidak disalahgunakan dengan mengabaikan protokol kesehatan dan tes COVID-19.Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo saat meninjau pelaksanaan kebijakan bebas karantina bagi PPLN, di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, Jumat.“Kebijakan Bapak Presiden berupa kelonggaran-kelonggaran seperti ini (bebas karantina bagi PPLN) jangan disalahgunakan, dengan abai akan prokes dan testing. Kita harus menghargai kinerja petugas yang terus memastikan protokol terlaksana demi keselamatan kita semua,” ujar Abraham Wirotomo, dalam siaran pers di Jakarta, Jum’at .Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pelonggaran kebijakan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri, di mana PPLN yang tiba melalui bandar udara di seluruh Indonesia, tidak perlu lagi harus melewati karantina.Abraham mengatakan, guna memastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal di lapangan, tim Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten.“Hari ini KSP melihat langsung seluruh proses kedatangan PPLN di Bandara Soekarno-Hatta. Mulai dari turun pesawat, cek vaksin, test PCR, sampai PPLN keluar bandara. Semua berjalan dengan lancar,” kata Abraham.Abraham mengatakan masih ada satu proses yang perlu dicarikan solusi agar kebijakan bebas karantina bagi PPLN bisa berjalan lebih maksimal, yakni, proses pembayaran untuk tes COVID-19.Dari hasil pengamatan, ia mengungkapkan, tidak semua PPLN terutama Warga Negara Asing yang sudah siap dengan mata uang rupiah. Sehingga, mereka harus lebih dulu menukarkan ke money changer atau penukaran uang.“Jika banyak WNA yang tidak punya uang rupiah untuk bayar tes PCR, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan. Ini yang harus dicari cara supaya bisa lebih cepat lagi alurnya,” jelasnya.Adapun Abraham optimistis kebijakan bebas karantina bagi PPLN di seluruh Indonesia akan membuat tingkat kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta akan meningkat 3-4 kali lipat pada saat lebaran.“Saya yakin warga kita dari luar negeri yang ingin mudik lebaran tahun ini akan naik. Tadi kami minta agar satgas menambah kapasitas pelayanan dan melakukan rekayasa alur antrian agar tidak terjadi penumpukan,” tandas Abraham.Ia mengimbau masyarakat pelaku perjalanan luar negeri untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tes COVID-19. Terlebih, kata dia, Satgas bersama TNI, Polri, Imigrasi, Kemenkes, dan petugas bandara sudah bekerja maksimal untuk melayani kedatangan warga yang diperkirakan akan meningkat jumlahnya. (Ida/ANTARA)
G20 Perlu Bahas Soal Ukraina
Jakarta, FNN. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan bahwa forum Group of Twenty (G20) yang kini diketuai oleh Indonesia perlu membahas krisis di Ukraina dan berbagai dampaknya.Negara-negara besar di dunia yang menjadi anggota G20 perlu membahas krisis yang dipicu oleh aksi militer Rusia tersebut, kata Jenkins, Kamis. “Kita juga perlu menyadari bahwa invasi tak berdasar Rusia terhadap Ukraina telah mengubah dunia,” katanya.Dia menambahkan krisis tersebut telah menjungkirbalikkan pasar energi, memicu inflasi besar-besaran, mengganggu pasokan makanan ke berbagai negara. \"Ini adalah isu-isu yang perlu dibahas oleh G20,\" kata Jenkins.Dia juga menegaskan dukungannya pada presidensi Indonesia di G20. “Saya tak dapat memikirkan negara lain yang saya rasa tepat untuk presidensi (G20) pada masa yang sulit ini,” kata dia.Jenkins menegaskan agenda-agenda prioritas yang telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo tentang arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi, tetap menjadi isu yang penting dan perlu tetap dibahas oleh forum G20.“Kami meyakini bahwa G20 adalah forum yang sangat penting, seperti forum-forum lainnya, di mana isu terbesar di dunia ini perlu dibahas, dan kami mendukung Indonesia untuk mengupayakan itu,” katanya merujuk pada isu di Ukraina.Sebelumnya, dalam sebuah keterangan tertulis, Jenkins mengatakan bahwa aksi militer Rusia di Ukraina “bukan perang antara Rusia dan Ukraina, ini bukan perang antara Rusia dan Barat.\"\"Ini adalah perang yang dilakukan Rusia pada hukum internasional, pada perdamaian dan keamanan global dan pada aturan dan norma multilateral yang menjamin stabilitas dan kemakmuran bersama di seluruh dunia,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Belum Ada Regulasi yang Mengatur Robot Trading
Jakarta, FNN. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengakui belum ada regulasi yang mengatur robot trading atau perdagangan secara robot di Indonesia.\"Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai robot trading. Dan kita sedang melakukan kajian,\" kata Wisnu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, di Jakarta, Kamis.Wisnu memaparkan robot trading pada prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam melakukan perdagangan. \"Karena kalau kita trading saham, forex atau apapun kita kan harus lihat komputer setiap hari. Karena perubahannya tiap jam. Nah robot itu dibikin untuk menggantikan kita,\" ujar Wisnu.Tetapi, lanjutnya, robot trading tidak bisa membuat keputusan, karena robot trading hanya sebagai alat analitik yang membaca riwayat ke belakang atau past performance.\"Dia tidak bisa membaca sedang ada misalnya perang teluk. Padahal itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan komoditi berjangka. Harga langsung naik. Nah itu tidak dieksploitasi oleh robot trading. Hal ini yang banyak membuat orang rugi juga,\" ujar Wisnu.Kendati demikian, Wisnu mengatakan bahwa jika robot trading tersebut baik, maka akan benar-benar membantu penggunanya.Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan bahwa regulasi selalu lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponansial.Hal tersebut yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi, namun pemerintah, tambah Wisnu, selalu berusaha agar tidak ketinggalan.(Sof/ANTARA)
POPULER
