UNCATEGORIZED
Pedagang di Aceh Barat Kesulitan Mendapatkan Minyak Goreng Bersubsidi
Meulaboh, FNN - Kalangan pedagang dan warga di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh hingga kini masih kesulitan mendapatkan minyak goreng curah subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan rumah tangga.“Sampai hari ini kami sebagai pedagang hanya mendengar kabar saja kalau ada distribusi minyak goreng curah subsidi pemerintah, tapi kami belum pernah menerima minyak tersebut untuk dijual,” kata Rifki, seorang pedagang di Kompleks Pasar Induk Bina Usaha Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Minggu.Menurutnya, apabila adanya pendistribusian minyak goreng curah subsidi pemerintah, maka kalangan pedagang di daerah ini akan lebih mudah menjual minyak goreng ke masyarakat selaku konsumen, karena harga jualnya yang murah dan mudah dijual.Sebagai pedagang, kata Rifki lagi, mengaku tidak pernah mendapatkan jatah minyak goreng curah subsidi pemerintah yang disalurkan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ke Aceh Barat.“Kemana atau melalui siapa disalurkan kami tidak tahu, karena kami tidak pernah mendapatkan distribusi minyak goreng murah dari pemerintah,” katanya pula.Hal Senada juga diungkapkan Farida, seorang pedagang di Meulaboh, Aceh Barat.Menurutnya, sejak adanya informasi penjualan minyak goreng murah dari Kementerian Perdagangan, hingga kini pedagang masih belum mendapatkan minyak goreng curah dari pemerintah.“Kami berharap supaya bisa juga kebagian minyak goreng curah yang murah ini, setidaknya bisa membantu menjalankan usaha dagang,” katanya.Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat Jani Janan, di Meulaboh mengatakan minyak goreng curah dengan harga murah tersebut didistribusikan oleh PT PPI sebanyak 30 ton.“Kami berharap distribusi minyak goreng curah ini dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat,” katanya.Ia menjelaskan, minyak goreng curah yang didistribusikan oleh PT PPI tersebut dijual melalui pedagang pengecer sebesar Rp10.500 per liter.Menurut dia, minyak goreng tersebut dijual oleh pedagang ke masyarakat sebesar Rp11.500 per liter sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.“Jadi, pedagang tidak boleh menjual minyak goreng murah ini di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan yakni sebesar Rp11.500 per liter,” kata Jani Janan.Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap sebanyak 30 ton minyak goreng curah yang sudah disalurkan ke sejumlah pedagang dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat.Selain itu, penyaluran minyak goreng tersebut juga diharapkan dapat membantu menurunkan harga minyak goreng di pasaran yang saat ini masih dijual dengan harga tinggi, ujarnya lagi. (sws, ANTARA)
Urgensi Undang-undang Anti Islamophobia
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan ISLAMOPHOBIA adalah produk global yang tidak bisa dipisahkan dari konflik peradaban dunia dimana peradaban Barat yang selalu ingin menguasai. Islam adalah adalah civilisasi yang ditakuti dan bagi Barat harus ditaklukan atau dilumpuhkan. Semestinya tidak demikian jika berprinsip ko-eksistensi secara damai. Islamophobia merupakan isu atau program yang tidak sehat dan bernuansa permusuhan. Diawali dengan peristiwa 9/11 dimana 4 (empat) pesawat penumpang yang dibajak menyerang jantung Amerika. Pesawat United Airlines dan American Airlines menabrak dan meruntuhkan menara kembar WTC di New York. Satu menyerang Pentagon di Arlington Virginia dan lainnya gagal untuk menabrak Gedung Putih atau Capitol di Washington DC. Tuduhan diarahkan kepada Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Tuduhan palsu dan skenario tingkat tinggi telah dimainkan oleh Amerika (dan Israel). Dunia telah mencurigai sejak awal. Rusia belakangan ini mengancam akan membongkar citra satelit peristiwa 9/11 sebagai perbuatan dan konspirasi Amerika yang nekad mengorbankan warga negaranya sendiri. Islamophobia dijalankan secara sistematis Pasca peristiwa 9/11 tersebut. Aksi terorisme \"buatan\" terjadi di berbagai belahan dunia Islam. Menciptakan ketergantungan dunia pada Amerika untuk memerangi terorisme \"Islam\". Irak, Suriah, Afghanistan diporakporandakan. Saudi Arabia, Kuwait dan Uni Emirat dikendalikan. Iran menjadi mainan. Hampir seluruh dunia membuat pasukan anti teroris tidak terkecuali Indonesia. Densus 88 pun merajalela. Teroris aneh bermunculan tanpa jelas target. Bom panci, pasangan boncengan motor hingga perempuan linglung yang ditembak. Setelah 20 tahun operasi Islamophobia ini berjalan, rupanya Amerika merasa lelah. Di bawah Presiden Joe Biden perang ini dihentikan. Council on American Islamic Relations (CAIR) berhasil \"mencairkan\" dengan mendorong Partai Demokrat untuk menginisiasi UU anti Islamophobia dan berhasil. Amerika memberi landasan perundang-undangan untuk menghapus Islamophobia. PBB melanjutkan. Atas ajuan Pakistan, PBB menyetujui resolusi penghapusan Islamophobia. Tanggal 15 Maret dinyatakan sebagai hari perlawanan Islamophobia. Dunia Islam harus merespon konstruktif perkembangan ini. Indonesia yang ternyata juga terjangkit penyakit Islamophobia tidak boleh abai. Diharapkan diawali dengan pembentukan Undang-Undang Anti Islamophobia. Jika Undang-Undang ini dapat diproduk, maka akan dirasakan terjadi perubahan politik terhadap umat Islam. Umat Islam tidak dianggap lagi sebagai musuh di negeri yang jumlahnya mayoritas. Umat Islam ditempatkan sebagai potensi besar untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Cita-cita atau tujuan bernegara sebagaimana dikehendaki Konstitusi akan semakin didekati. Sebaliknya, jika pergeseran dunia yang mengarah pada penghapusan Islamophobia ini tidak disikapi dengan baik oleh Pemerintah dan wakil-wakil rakyat di DPR, maka posisi penzaliman terhadap umat Islam semakin kuat dirasakan. Ini artinya menjadi lebih berhadap-hadapan. Umat Islam yang merasa terjajah akan berjuang untuk memerdekakan dirinya. Menumbangkan rezim yang menjajah itu. (*)
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Fokus Siapkan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah tetap fokus mempersiapkan pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024. \"Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,\" kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (ormas), menurut Mahfud, adalah hal yang lumrah. \"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi Pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan,\" ucap Mahfud menegaskan. Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menjelaskan terkait dengan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan, Senin mendatang. \"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap,\" ucap Menko Polhukam menjelaskan. Mahfud mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru, partai politik dan LSM tidak boleh bicara. \"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru \'kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,\" tegas Mahfud. Meski demikian, lanjut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden/Wapres RI, legislatif, dan pilkada serentak. (mth/Antara)
Jokowi Sebut 60.000 Tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika Sudah Habis
Jakarta, FNN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan 60.000 tiket untuk perhelatan MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika sudah habis. \"Kita tahu juga bahwa target tiket yang kita berikan 60.000 alhamdulillah sudah terjual. Saya harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita,\" kata Presiden Joko Widodo saat jumpa pers di depan Istana Merdeka ketika melepas para pembalap MotoGP, Rabu. Menurut Presiden Jokowi, dengan diselenggarakannya perhelatan ini menandakan bahwa Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara lain yang berhasil menggelar perhelatan MotoGP. Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki sirkuit Mandalika yang kualitasnya sudah diakui di dunia internasional. Terkait keuntungan yang akan diterima negara dari pariwisata perhelatan MotoGP tersebut, Jokowi belum bisa memastikan berapa jumlah yang bakal diterima. \"Kalau event-nya sudah selesai berapa kira-kira yang masuk penontonnya baru dihitung. Setelah event nya selesai dulu ya di hari minggu,\" kata dia. \"Tapi yang jelas dari sisi akomodasi hotel memang masih kita butuh banyak sekali di Mandalika,\" terang dia. Sebelumnya, para pembalap MotoGP dilepas Jokowi berangkat dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat menyusuri Jalan Medan Merdeka Utara, berlanjut ke Jalan Medan Merdeka Barat lewat di depan gedung RRI mengarah ke Hotel Kempinski, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Rabu. Dari pantauan Antara sebanyak 20 pembalap itu menggunakan sepeda motor dari berbagai macam pabrikan seperti Honda, KTM, Ducati, Aprilia, Yamaha, Suzuki, dan beberapa lainnya Keberangkatan para pembalap Moto GP itu juga diiringi pengawalan ketat petugas kepolisian dan personel TNI. Tidak ketinggalan ratusan pengendara sepeda motor dari berbagai komunitas juga ikut dalam iring-iringan tersebut. Sambil mengendarai motor sport, tampak para pembalap juga menyapa penggemar dan awak media yang ada di sepanjang jalan. (mth/Antara)
Suplai Listrik untuk Fasilitas Pengolahan Mineral Freeport
Jakarta, FNN. PT PLN (Persero) akan menyuplai kebutuhan listrik sebesar 170 MVA ke fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur. Langkah ini merupakan upaya PLN dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk tambang dalam negeri melalui hilirisasi mineral. \"Peran PLN ialah melayani dan menyediakan pasokan listrik yang handal, berkualitas, dan harga yang kompetitif bagi pelanggan industri smelter di seluruh Indonesia, termasuk proyek smelter Freeport Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam mendongkrak perekonomian negara,\" kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Komitmen pasokan listrik tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PLN dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai operator KEK Gresik. Bob menjelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik oleh PLN kepada Freeport Indonesia melalui BKMS dilakukan dalam empat tahap, yakni tahap pertama sebesar 30 MVA pada September 2023, tahap kedua sebesar 60 MVA pada 26 Desember 2023, tahap tiga sebesar 110 MVA pada Maret 2024, dan tahap empat sebesar 170 MVA pada Juni 2024. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung kegiatan bisnis dan industri. Untuk itu, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan, termasuk pelanggan industri smelter. \"Penandatanganan PJBTL PB 170 MVA dengan BKMS 100 persen untuk menyuplai smelter Freeport Indonesia yang ada di kawasan KEK Gresik,\" jelas Bob. Penyediaan ketenagalistrikan untuk smelter Freeport Indonesia dipasok melalui dua subsistem 150 kV, yaitu subsistem Krian 3,4 dan subsistem Ngimbang masing-masing dua sirkuit. Dalam PJBTL ini smelter Freeport Indonesia menjadi pelanggan listrik premium platinum. \"Dengan fokus PLN memberikan listrik yang andal tanpa henti, maka pelanggan juga dapat fokus pada bisnis yang lebih produktif mendukung kemajuan industri smelter di Indonesia,\" terang Bob. Dalam mendukung penyediaan pasokan listrik dari energi hijau, PLN memiliki produk terbaru berupa sertifikat energi terbarukan atau renewable energy certificate (REC). Setiap satu unit REC merepresentasikan 1 MWh energi baru terbarukan pada suatu pembangkit dalam waktu tertentu. Program ini bisa dimanfaatkan para pelaku industri yang berkontribusi dalam penggunaan listrik ramah lingkungan. \"Biaya layanan REC sebesar Rp35.000 per MWh yang dapat dibeli oleh pelanggan PLN maupun non-pelanggan PLN,\" kata Bob. Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan pihaknya memakai listrik PLN karena harga listriknya yang mampu bersaing, sehingga bisa mengefisienkan operasional pabrik ke depan. \"Ternyata memakai listrik PLN tidak terlalu mahal. Ini juga sebagai langkah kami untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas listrik di Jawa Timur,\" kata Tony. Sementara itu, Direktur Utama BKMS Bambang Soetiono Soedijanto mengungkapkan dengan masuknya listrik PLN ke wilayah Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE) semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Kerjasama itu bisa menjadi showcase bagi dunia bisnis bahwa pasokan listrik di JIIPE andal dan pasokannya berlimpah. \"Tentu dengan adanya listrik dari PLN bisa meningkatkan daya saing industri dan juga bisa mengajak industri lain bergabung di JIIPE,\" ujar Bambang. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana berharap dengan menggunakan listrik PLN, maka industri smelter di Indonesia bisa semakin efisien. \"Harga listrik yang kompetitif menjadi faktor penting khususnya bagi industri hilir. Kami mendorong semua industri di Indonesia bisa memanfaatkan listrik dari PLN,\" pungkas Rida. (Sof/ANTARA)
Kemiskinan Dapat Dikurangi dengan Ketersediaan Air Bersih?
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengungkapkan ketersediaan air bersih dan sanitasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.\"Bagi kita di Indonesia (ketersediaan air) menjadi masalah karena kita memang memerlukan air dan mengatasi stunting (tengkes) juga perlu ketersedaiaan air,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut seusai membuka acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) yang diselenggarakan oleh The Asia Water Council bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).\"Air dan sanitasi dapat mengurangi kemiskinan. Daerah-daerah miskin itu sangat kurang air dan sanitasi,\" ungkap Wapres.Wapres mengakui bahwa ketersediaan air bersih bagi penduduk dunia masih kurang.\"Air sih banyak. Akan tetapi, air bersihnya yang kurang sehingga perlu upaya-upaya (penyelesaian) di samping karena akibat dari pada climate change itu menjadi masalah,\" tambah Wapres.Penyediaan air bersih, menurut Wapres, juga menjadi salah satu program pemerintah untuk mencapai SDM unggul.\"Karena SDM unggul juga sangat terkait dengan kesehatan dan kesehatan terkait dengan air. Jadi, air itu sumber kehidupan dan sumber pembangunan ekonomi, terutama pertanian,\" ungkap Wapres.Oleh karena itu, kata Wapres, Indonesia membangun berbagai bendungan dengan membangun lebih dari 60 bendungan dan 1.000 embung.\"Masih akan terus dibangun. Kita harapkan dari forum ini akan lahir gagasan-gagasan besar dan strategis untuk mengatasi kekurangan air,\" kata Wapres.Wapres juga menyebut Indonesia dalam tahap seleksi sebagai tuan rumah World Water Forum 2024.\"Jadi, Indonesia akan berjuang menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 karena kita memang ingin menjadi negara terus mendorong menyelesaikan masalah air yang berkelanjutan untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua,\" tegas Wapres.Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik, Wapres menyebut akan sangat berkorelasi pada penanganan tiga permasalahan yang saat ini menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia, yaitu: pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem; kedua, pembangunan SDM unggul; dan ketiga, penurunan angka tengkes.Ia menegaskan bahwa ketiadaan air bersih di suatu wilayah menandai kemiskinan dan ketimpangan karena di wilayah-wilayah miskin ekstrem, umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah.Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48—97,21 persen.Akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak, kata Wapres, juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang. Kesehatan prima dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat utama SDM unggul yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia.Selain itu, upaya penurunan prevalensi tengkes juga sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai sehingga air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi, dan balita.Ketiadaan sanitasi dan air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit. Padahal, 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase kehidupan berikutnya, termasuk untuk mencegah tengkes.Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70 persen terhadap pencegahan tengkes. (Ida/ANTARA)
Jawa Barat Himpun Tanah dan Air untuk IKN
Bandung, FNN - Jawa Barat berhasil menghimpun tanah dan air dari 27 kabupaten/kota untuk kemudian dijadikan bagian dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). \"Alhamdulillah dalam waktu singkat 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa barat dengan gerak cepat dan dengan semangat yang sangat baik sudah berhasil mengirimkan air dan tanah. Tentu dipilih menurut kearifan lokal,\" ujar Ridwan Kamil dalam keterangan persnya di Bandung, Minggu. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil akan membawa tanah dan air ini ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan diserahkan secara simbolis kepada Presiden RI Joko Widodo. Ridwan Kamil diundang ke calon lokasi baru IKN bersama seluruh gubernur lain di Indonesia. Gubernur mengapresiasi langkah cepat para tokoh di kabupaten/kota yang berhasil mengumpulkan tanah dan air dalam waktu singkat. Sebab tanah dan air yang dibawa ini bukan sembarangan dan mengandung sejarah dan kaya makna. \"Sumbernya bermacam-macam. Ada yang dari air Masjid Agung, ada yang dari air gunung. Ada yang dari air keramatkan dan lain sebagainya,\" kata Gubernur. Acara bertemakan \"Tanah dan Air dari Jawa Barat untuk IKN\" diselenggarakan dengan sangat sederhana dimaksudkan sebagai simbol dukungan dari seluruh warga Jawa Barat. \"Prosesi juga dibuat sederhana, semata-mata simbol ketawaduan, simbol keserdahanaan Jawa Barat yang tentu mendoakan lahir batin agar perjalanan bangsa ini Allah berkahi, Allah lindungi,\" ujar Ridwan Kamil. Hadir di tengah-tengah acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat KH. Rahmat Syafei. Dalam hal ini Rahmat Syafei memberikan pandangannya bahwa acara ini adalah ketulusan, tanggung jawab, dan dukungan rakyat Jawa Barat. \"Mudah mudahan dengan doa dan simbolik itu merasakan rakyat Jawa Barat. Ikut tanggung jawab atas persatuan dan pembangunan NKRI,\" kata dia. Rahmat juga menyebutkan bahwa acara ini untuk meluruskan niat dari dukungan semua elemen rakyat Jawa Barat. \"Jadi saya berdoa dan meluruskan niat. Kita semua khususnya Gubernur, adalah simbol untuk mendukung sepenuhnya tentang IKN itu,\" katanya. Tak hanya Ketua MUI Jabar, budayawan Sunda Aat Soeratin turut memberikan statement mengenai acara ini. Menurutnya Jawa barat membawa oleh-oleh, yang sangat filosofis yaitu tanah dan air, yang diambil dari 27 kabupaten/ kota. Kemudian dipersatukan dengan tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, aksi di Jabar bagian dari proses menyalurkan energi untuk ibu kota baru, dan menjadi tanah harapan. \"Mudah-mudahan ibu kota baru itu menjadi ibu kota harapan, mudah-mudahan menjadi Indonesia yang jauh lebih baik,\" katanya. (mth/Antara)
Mahfud Minta ASN Tak Makan Uang Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat. \"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang,\" kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu. Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN. \"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi. \"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,\" tegas Mahfud. Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas Pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Provinsi Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. (mth/Antara)
KSP Pastikan Perbaikan Tol Trans Sumatera Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden memastikan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022.Hal tersebut disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta usai memimpin rapat koordinasi evaluasi perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, di Palembang, Sabtu.\"Informasi dari Kementerian PUPR tadi, penyelesaian semua perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera dapat diselesaikan pada bulan April 2022. Termasuk soal rambu lalu lintas, marka, hingga rest area. Jadi nanti masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman,\" kata Febry dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.Febry mengungkapkan, untuk mempercepat penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, Kementerian PUPR telah melakukan penambahan alat dan pekerja, dengan target pertengahan April sudah tidak ada lagi kerusakan pada jalan tol dan bukan tol. \"Perencanaan awal perbaikan ditargetkan selesai Juni. Karena dipercepat menjadi April maka harus ada penambahan alat dan orang,\" tutur Febry.Dalam rapat koordinasi itu, Febry juga menekankan dua hal terkait penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, yakni soal administrasi penyediaan dokumen teknis dan perkembangan kegiatan perbaikan jalan.\"Sukses konstruksi harus diimbangi dengan urusan administrasi dan hukum. Semuanya harus dipastikan berjalan dengan baik,\" ujarnya.Sebagai informasi, jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang 330 km. Ruas jalan tol ini menghubungkan Lampung hingga Palembang.Menurut pantauan Kantor Staf Presiden RI di lapangan, saat ini masih terdapat kerusakan di sejumlah titik dan sedang dalam proses perbaikan, diantaranya di KM 188, 190-191, dan KM 257 arah Palembang. (Ida/ANTARA)
Kesal, Dubes Ukraina Kenakan Helm Saat Jumpa Pers
Jakarta, FNN. Duta Besar Ukraina untuk Israel mengungkapkan kekesalannya atas penolakan Israel untuk memberikan \"bantuan defensif\" kepada negaranya yang sedang berperang melawan invasi Rusia.Dalam konferensi pers pada Senin, Yevgen Korniychuk mengenakan helm dan secara retorik bertanya bagaimana mungkin perlengkapan seperti itu dianggap mematikan.\"Tolong katakan pada saya, bagaimana Anda bisa membunuh dengan (helm) ini? Tidak mungkin. Jadi saya tidak tahu apa yang ditakutkan orang-orang ini. Memberi (alat) keselamatan personal bagi penduduk Ukraina… itulah hal yang paling sederhana yang bisa mereka lakukan.\"Meski mengutuk invasi Rusia di Ukraina, Israel telah membatasi diri untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan terus membuka diri pada Moskow. Perdana Menteri Naftali Bennett telah berbicara dengan Presiden Rusia di Moskow pada Sabtu.Namun, Korniychuk juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya Israel memediasi Rusia dan Ukraina. Dia mengatakan mediasi itu melebihi bantuan militer apa pun yang diberikan Israel.\"Perdana menteri mengatakan kemarin (bahwa) meskipun keberhasilan (mediasi) hanya satu persen, dia akan berusaha melakukannya… apa pun menjadi mungkin dalam rangka mencapai perdamaian,\" kata Koriychuk kepada awak media. \"Ini jauh lebih penting ketimbang, misalnya, penjualan senjata atau amunisi, dan sebagainya, bahwa kami masih berjuang bersama Israel adalah isu sampingan, tapi karena keterbatasan (Israel) kami memakluminya,\" kata dia.Tetap saja, kata dia, Ukraina meminta agar Israel memberikan bantuan rompi dan helm pelindung, yang salah satunya dia pakai saat berbicara.(Sof/ANTARA)
POPULER
