UNCATEGORIZED
Suplai Listrik untuk Fasilitas Pengolahan Mineral Freeport
Jakarta, FNN. PT PLN (Persero) akan menyuplai kebutuhan listrik sebesar 170 MVA ke fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur. Langkah ini merupakan upaya PLN dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk tambang dalam negeri melalui hilirisasi mineral. \"Peran PLN ialah melayani dan menyediakan pasokan listrik yang handal, berkualitas, dan harga yang kompetitif bagi pelanggan industri smelter di seluruh Indonesia, termasuk proyek smelter Freeport Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam mendongkrak perekonomian negara,\" kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Komitmen pasokan listrik tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PLN dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai operator KEK Gresik. Bob menjelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik oleh PLN kepada Freeport Indonesia melalui BKMS dilakukan dalam empat tahap, yakni tahap pertama sebesar 30 MVA pada September 2023, tahap kedua sebesar 60 MVA pada 26 Desember 2023, tahap tiga sebesar 110 MVA pada Maret 2024, dan tahap empat sebesar 170 MVA pada Juni 2024. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung kegiatan bisnis dan industri. Untuk itu, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan, termasuk pelanggan industri smelter. \"Penandatanganan PJBTL PB 170 MVA dengan BKMS 100 persen untuk menyuplai smelter Freeport Indonesia yang ada di kawasan KEK Gresik,\" jelas Bob. Penyediaan ketenagalistrikan untuk smelter Freeport Indonesia dipasok melalui dua subsistem 150 kV, yaitu subsistem Krian 3,4 dan subsistem Ngimbang masing-masing dua sirkuit. Dalam PJBTL ini smelter Freeport Indonesia menjadi pelanggan listrik premium platinum. \"Dengan fokus PLN memberikan listrik yang andal tanpa henti, maka pelanggan juga dapat fokus pada bisnis yang lebih produktif mendukung kemajuan industri smelter di Indonesia,\" terang Bob. Dalam mendukung penyediaan pasokan listrik dari energi hijau, PLN memiliki produk terbaru berupa sertifikat energi terbarukan atau renewable energy certificate (REC). Setiap satu unit REC merepresentasikan 1 MWh energi baru terbarukan pada suatu pembangkit dalam waktu tertentu. Program ini bisa dimanfaatkan para pelaku industri yang berkontribusi dalam penggunaan listrik ramah lingkungan. \"Biaya layanan REC sebesar Rp35.000 per MWh yang dapat dibeli oleh pelanggan PLN maupun non-pelanggan PLN,\" kata Bob. Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan pihaknya memakai listrik PLN karena harga listriknya yang mampu bersaing, sehingga bisa mengefisienkan operasional pabrik ke depan. \"Ternyata memakai listrik PLN tidak terlalu mahal. Ini juga sebagai langkah kami untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas listrik di Jawa Timur,\" kata Tony. Sementara itu, Direktur Utama BKMS Bambang Soetiono Soedijanto mengungkapkan dengan masuknya listrik PLN ke wilayah Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE) semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Kerjasama itu bisa menjadi showcase bagi dunia bisnis bahwa pasokan listrik di JIIPE andal dan pasokannya berlimpah. \"Tentu dengan adanya listrik dari PLN bisa meningkatkan daya saing industri dan juga bisa mengajak industri lain bergabung di JIIPE,\" ujar Bambang. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana berharap dengan menggunakan listrik PLN, maka industri smelter di Indonesia bisa semakin efisien. \"Harga listrik yang kompetitif menjadi faktor penting khususnya bagi industri hilir. Kami mendorong semua industri di Indonesia bisa memanfaatkan listrik dari PLN,\" pungkas Rida. (Sof/ANTARA)
Kemiskinan Dapat Dikurangi dengan Ketersediaan Air Bersih?
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengungkapkan ketersediaan air bersih dan sanitasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.\"Bagi kita di Indonesia (ketersediaan air) menjadi masalah karena kita memang memerlukan air dan mengatasi stunting (tengkes) juga perlu ketersedaiaan air,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut seusai membuka acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) yang diselenggarakan oleh The Asia Water Council bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).\"Air dan sanitasi dapat mengurangi kemiskinan. Daerah-daerah miskin itu sangat kurang air dan sanitasi,\" ungkap Wapres.Wapres mengakui bahwa ketersediaan air bersih bagi penduduk dunia masih kurang.\"Air sih banyak. Akan tetapi, air bersihnya yang kurang sehingga perlu upaya-upaya (penyelesaian) di samping karena akibat dari pada climate change itu menjadi masalah,\" tambah Wapres.Penyediaan air bersih, menurut Wapres, juga menjadi salah satu program pemerintah untuk mencapai SDM unggul.\"Karena SDM unggul juga sangat terkait dengan kesehatan dan kesehatan terkait dengan air. Jadi, air itu sumber kehidupan dan sumber pembangunan ekonomi, terutama pertanian,\" ungkap Wapres.Oleh karena itu, kata Wapres, Indonesia membangun berbagai bendungan dengan membangun lebih dari 60 bendungan dan 1.000 embung.\"Masih akan terus dibangun. Kita harapkan dari forum ini akan lahir gagasan-gagasan besar dan strategis untuk mengatasi kekurangan air,\" kata Wapres.Wapres juga menyebut Indonesia dalam tahap seleksi sebagai tuan rumah World Water Forum 2024.\"Jadi, Indonesia akan berjuang menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 karena kita memang ingin menjadi negara terus mendorong menyelesaikan masalah air yang berkelanjutan untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua,\" tegas Wapres.Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik, Wapres menyebut akan sangat berkorelasi pada penanganan tiga permasalahan yang saat ini menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia, yaitu: pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem; kedua, pembangunan SDM unggul; dan ketiga, penurunan angka tengkes.Ia menegaskan bahwa ketiadaan air bersih di suatu wilayah menandai kemiskinan dan ketimpangan karena di wilayah-wilayah miskin ekstrem, umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah.Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48—97,21 persen.Akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak, kata Wapres, juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang. Kesehatan prima dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat utama SDM unggul yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia.Selain itu, upaya penurunan prevalensi tengkes juga sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai sehingga air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi, dan balita.Ketiadaan sanitasi dan air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit. Padahal, 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase kehidupan berikutnya, termasuk untuk mencegah tengkes.Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70 persen terhadap pencegahan tengkes. (Ida/ANTARA)
Jawa Barat Himpun Tanah dan Air untuk IKN
Bandung, FNN - Jawa Barat berhasil menghimpun tanah dan air dari 27 kabupaten/kota untuk kemudian dijadikan bagian dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). \"Alhamdulillah dalam waktu singkat 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa barat dengan gerak cepat dan dengan semangat yang sangat baik sudah berhasil mengirimkan air dan tanah. Tentu dipilih menurut kearifan lokal,\" ujar Ridwan Kamil dalam keterangan persnya di Bandung, Minggu. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil akan membawa tanah dan air ini ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan diserahkan secara simbolis kepada Presiden RI Joko Widodo. Ridwan Kamil diundang ke calon lokasi baru IKN bersama seluruh gubernur lain di Indonesia. Gubernur mengapresiasi langkah cepat para tokoh di kabupaten/kota yang berhasil mengumpulkan tanah dan air dalam waktu singkat. Sebab tanah dan air yang dibawa ini bukan sembarangan dan mengandung sejarah dan kaya makna. \"Sumbernya bermacam-macam. Ada yang dari air Masjid Agung, ada yang dari air gunung. Ada yang dari air keramatkan dan lain sebagainya,\" kata Gubernur. Acara bertemakan \"Tanah dan Air dari Jawa Barat untuk IKN\" diselenggarakan dengan sangat sederhana dimaksudkan sebagai simbol dukungan dari seluruh warga Jawa Barat. \"Prosesi juga dibuat sederhana, semata-mata simbol ketawaduan, simbol keserdahanaan Jawa Barat yang tentu mendoakan lahir batin agar perjalanan bangsa ini Allah berkahi, Allah lindungi,\" ujar Ridwan Kamil. Hadir di tengah-tengah acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat KH. Rahmat Syafei. Dalam hal ini Rahmat Syafei memberikan pandangannya bahwa acara ini adalah ketulusan, tanggung jawab, dan dukungan rakyat Jawa Barat. \"Mudah mudahan dengan doa dan simbolik itu merasakan rakyat Jawa Barat. Ikut tanggung jawab atas persatuan dan pembangunan NKRI,\" kata dia. Rahmat juga menyebutkan bahwa acara ini untuk meluruskan niat dari dukungan semua elemen rakyat Jawa Barat. \"Jadi saya berdoa dan meluruskan niat. Kita semua khususnya Gubernur, adalah simbol untuk mendukung sepenuhnya tentang IKN itu,\" katanya. Tak hanya Ketua MUI Jabar, budayawan Sunda Aat Soeratin turut memberikan statement mengenai acara ini. Menurutnya Jawa barat membawa oleh-oleh, yang sangat filosofis yaitu tanah dan air, yang diambil dari 27 kabupaten/ kota. Kemudian dipersatukan dengan tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, aksi di Jabar bagian dari proses menyalurkan energi untuk ibu kota baru, dan menjadi tanah harapan. \"Mudah-mudahan ibu kota baru itu menjadi ibu kota harapan, mudah-mudahan menjadi Indonesia yang jauh lebih baik,\" katanya. (mth/Antara)
Mahfud Minta ASN Tak Makan Uang Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat. \"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang,\" kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu. Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN. \"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi. \"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,\" tegas Mahfud. Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas Pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Provinsi Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. (mth/Antara)
KSP Pastikan Perbaikan Tol Trans Sumatera Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden memastikan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022.Hal tersebut disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta usai memimpin rapat koordinasi evaluasi perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, di Palembang, Sabtu.\"Informasi dari Kementerian PUPR tadi, penyelesaian semua perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera dapat diselesaikan pada bulan April 2022. Termasuk soal rambu lalu lintas, marka, hingga rest area. Jadi nanti masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman,\" kata Febry dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.Febry mengungkapkan, untuk mempercepat penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, Kementerian PUPR telah melakukan penambahan alat dan pekerja, dengan target pertengahan April sudah tidak ada lagi kerusakan pada jalan tol dan bukan tol. \"Perencanaan awal perbaikan ditargetkan selesai Juni. Karena dipercepat menjadi April maka harus ada penambahan alat dan orang,\" tutur Febry.Dalam rapat koordinasi itu, Febry juga menekankan dua hal terkait penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, yakni soal administrasi penyediaan dokumen teknis dan perkembangan kegiatan perbaikan jalan.\"Sukses konstruksi harus diimbangi dengan urusan administrasi dan hukum. Semuanya harus dipastikan berjalan dengan baik,\" ujarnya.Sebagai informasi, jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang 330 km. Ruas jalan tol ini menghubungkan Lampung hingga Palembang.Menurut pantauan Kantor Staf Presiden RI di lapangan, saat ini masih terdapat kerusakan di sejumlah titik dan sedang dalam proses perbaikan, diantaranya di KM 188, 190-191, dan KM 257 arah Palembang. (Ida/ANTARA)
Kesal, Dubes Ukraina Kenakan Helm Saat Jumpa Pers
Jakarta, FNN. Duta Besar Ukraina untuk Israel mengungkapkan kekesalannya atas penolakan Israel untuk memberikan \"bantuan defensif\" kepada negaranya yang sedang berperang melawan invasi Rusia.Dalam konferensi pers pada Senin, Yevgen Korniychuk mengenakan helm dan secara retorik bertanya bagaimana mungkin perlengkapan seperti itu dianggap mematikan.\"Tolong katakan pada saya, bagaimana Anda bisa membunuh dengan (helm) ini? Tidak mungkin. Jadi saya tidak tahu apa yang ditakutkan orang-orang ini. Memberi (alat) keselamatan personal bagi penduduk Ukraina… itulah hal yang paling sederhana yang bisa mereka lakukan.\"Meski mengutuk invasi Rusia di Ukraina, Israel telah membatasi diri untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan terus membuka diri pada Moskow. Perdana Menteri Naftali Bennett telah berbicara dengan Presiden Rusia di Moskow pada Sabtu.Namun, Korniychuk juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya Israel memediasi Rusia dan Ukraina. Dia mengatakan mediasi itu melebihi bantuan militer apa pun yang diberikan Israel.\"Perdana menteri mengatakan kemarin (bahwa) meskipun keberhasilan (mediasi) hanya satu persen, dia akan berusaha melakukannya… apa pun menjadi mungkin dalam rangka mencapai perdamaian,\" kata Koriychuk kepada awak media. \"Ini jauh lebih penting ketimbang, misalnya, penjualan senjata atau amunisi, dan sebagainya, bahwa kami masih berjuang bersama Israel adalah isu sampingan, tapi karena keterbatasan (Israel) kami memakluminya,\" kata dia.Tetap saja, kata dia, Ukraina meminta agar Israel memberikan bantuan rompi dan helm pelindung, yang salah satunya dia pakai saat berbicara.(Sof/ANTARA)
Pemkab Bogor Kekurangan PNS
Jakarta, FNN. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) karena berkurangnya jumlah pegawai dalam setahun ini.\"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Senin.Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Untuk itu, Ade Yasin berharap, pemerintah pusat terus membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).Menurutnya beban Pemkab Bogor saat ini semakin berat karena tidak bisa sembarangan dalam mengangkat pegawai honorer sebab akan membebani keuangan daerah.Begitu pun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini karena untuk gaji PPPK kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. (Sof/ANTARA)
Gde Siriana : Presiden Harus Pecat Bawahannya Yang Sampaikan Penundaan Pemilu
Jakarta FNN - Terkait wacana penundaan pemilu yang dihembuskan oleh sejumlah elit partai menuai tanggapan dari banyak kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Gede Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Dalam keterangan melalui telepon selular, kepada awak media pada hari Senin siang (7/3/2022), keterangan penundaan pemilu yang disampaikan oleh Presiden, menurut Gede Siriana bahwa sikap Presiden Jokowi tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Selain itu menurut Gde, statemen elit partai soal penundaan pemilu yang disampaikan oleh ketua partai tidak bisa diterima. “Para pembantu presiden harus sejalan dengan sikap presiden. Contohnya Jokowi menertibkan WAG TNI yang masih memperdebatkan IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah sebagai eksekutif”, ungkap Gede Siriana Atas kejadian tersebut, Gde Siriana mengusulkan : Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. “Sebagai eksekutif ini tidak patut dilakukan karena patut diduga ada konspirasi makar konstitusi, karenanya Presiden Jokowi harus bertanggungjawab menertibkan para pembantunya terkait hal itu, baik di level menteri maupun kepala lembaga,” terangnya. Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, siapa saja yang terlibat maupun siapa dalangnya. “Jika presiden tidak mau melakukan 2 hal tersebut, maka publik dapat menyimpulkan presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,” pungkas Gde menutup keterangannya. (sws)
Perbedaan antara Visa On Arrival dengan Visa Kunjungan Wisata
Jakarta, FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menjelaskan perbedaan visa on arrival (VOA) khusus wisata dengan visa kunjungan wisata yang baru saja diterapkan pemerintah bagi wisatawan luar negeri.\"Turis asing yang menggunakan VOA mendapatkan waktu tinggal yang lebih singkat dibandingkan pemegang visa kunjungan wisata B211A,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis Ditjen Imigrasi yang diterima di Jakarta, Senin.Ia menjelaskan izin tinggal kunjungan bagi turis asing pemegang VOA berlaku selama 30 hari, dan bisa diperpanjang hanya satu kali dengan jangka waktu tinggal selama 30 hari ke depan.Sedangkan, visa kunjungan wisata dapat diberikan untuk jangka waktu tinggal 60 hari. Visa kunjungan juga dapat diperpanjang hingga empat kali perpanjangan. \"Dengan kata lain, bisa tinggal di Indonesia paling lama 180 hari,\" kata Achmad.Hal tersebut ia sampaikan mengingat pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan bagi turis asing dari 23 negara yang ingin masuk ke Pulau Dewata tanpa harus karantina namun harus mengurus VOA.Di samping itu, lanjutnya, izin tinggal kunjungan yang berasal dari VOA tidak dapat dialihstatuskan. Berbeda halnya dengan izin tinggal kunjungan visa kunjungan yang bisa dialihstatuskan menjadi izin tinggal terbatas (ITAS). \"VOA dapat diajukan tanpa memerlukan penjamin atau sponsor. Itu salah satu alasan izin tinggal kunjungan dari VOA tidak bisa alih status menjadi ITAS,\" jelas dia.Untuk mendapatkan VOA khusus wisata, orang asing yang akan berkunjung ke Bali harus menyiapkan paspor yang masih berlaku minimal enam bulan.Kemudian tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketetapan Satuan Tugas COVID-19. (Ida/ANTARA)
Seruan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Akses Vaksin COVID-19 dalam Forum C20
Jakarta, FNN. Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan akses vaksin COVID-19 secara global, terutama bagi negara miskin dan berkembang dalam Forum Civil 20 (C20) sebagai rangkaian Forum Internasional G20.Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.\"Melalui Forum C20 ini, Pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah mendukung pencapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah,\" kata Abetnego dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.Menurut laporan \"Global Economic Prospect\" yang diterbitkan oleh Bank Dunia per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.Angka ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.Secara khusus, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama dalam menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.Oleh karenanya, Forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil di dalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.\"Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil, misalnya dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat,\" kata dia.Adapun C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.Forum ini diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri yang tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.Selain pemerataan akses vaksin, Indonesia dalam Forum C20 menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan penyandang disabilitas. (Ida/ANTARA)
POPULER
